Home >Documents >Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan ...fkbi. · PDF filepenilaian (IP),...

Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan ...fkbi. · PDF filepenilaian (IP),...

Date post:16-Mar-2019
Category:
View:227 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI), 6 , 2017, 31-54

31 | Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI) | VI | 2017

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

When Fintech Meets Accounting : Opportunity and Risk

ISBN 978-602-17225-7-2. http://fkbi.akuntansi.upi.edu/

Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07

pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung

Hendi Rohendi1, Kamalah Saadah2

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

[email protected],[email protected]

Corresponding author. [email protected],[email protected]

Copyright2017. Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI). Program Studi

Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract. This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of fixed assets

based on statements of government accounting standard (PSAP) no. 07 at Rumah Sakit Mata

Cicendo Bandung. The method used in this research is qualitative with comparative descriptive

approach. Data collection used in this research is interviews and documentation. Data analysis

technique in this research using technique analysis of Miles and Huberman model. The results of

this study show that Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung has applied accounting treatment for fixed

assets (PSAP No. 7). However, in the notes to the financial statements there are still some incomplete

disclosures, such as disclosure of fixed asset value changes in detail, as in the purchase of property

and equipment. The method of depreciation of property, plant and equipment is in accordance with

PSAP No. 7 but not yet adjusted to the asset group where asset retains a different pattern of

consumption.

Keywords: Analysis, Accounting Treatment, Fixed assets, PSAP 07

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset tetap

berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata

Cicendo Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan

pendekatan deskriptif komparatif. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara

dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model

Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Rumah Sakit Mata Cicendo

Bandung telah menerapkan perlakuan akuntansi atas aset tetap yakni PSAP No. 7 dengan baik, akan

tetapi dalam catatan atas laporan keuangan masih terdapat beberapa pengungkapan yang belum

lengkap diantaranya adalah pengungkapan perubahan nilai aset tetap secara detail, seperti halnya

dalam pembelian aset tetap. Metode penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 7 akan

tetapi belum disesuaikan dengan kelompok asset dimana asset tetap memiliki pola konsumsi yang

berbeda.

Kata Kunci : Analisis, Perlakuan Akuntansi, Aset Tetap, PSAP 07

mailto:[email protected],[email protected]

HENDI ROHENDI; Analisis Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung

32 | Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI) | VI | 2017

PENDAHULUAN

Prinsip yang harus dipenuhi

dalam tata kelola pemerintahan (Good

Governance) adalah sistem yang

transparan, akuntabel, adil demokratis,

partisipasi, dan tanggung jawab (Alamsyah,

2010:3). Hal ini mendorong pihak

pemerintah untuk semakin meningkatkan

tata kelola pemerintahannya melalui

perwujudan kualitas laporan keuangan

yang handal. Upaya yang dilakukan

pemerintah dengan menerapakan good

governace ini terindikasi dengan

banyaknya peran yang ikut dilibatkan,

cirinya adalah proses pemerintahan

melibatkan banyak aktor dan tidak ada

aktor yang mendominasi, kekuasaan tidak

bersifat hierarkis tetapi lebih bersifat

jejaring, batas-batas antara sektor publik

dan sektor privat menjadi kabur (Kennett,

2008: 3-6).

Kualitas laporan keuangan

diwakili oleh perolehan pendapat audit

dengan wajar tanpa pengecualian, akan

tetapi hal ini bukanlah perkara mudah bagi

setiap kementerian negara. Fenomena dapat

terlihat dalam laporan hasil pemeriksaan

(LHP) atas laporan keuangan pemerintah

pusat (LKPP) tahun 2014 beberapa

kementerian negara belum bisa

menunjukan kinerja yang maksimal, hal ini

terlihat bahwa dalam beberapa kementerian

negara mendapat hasil audit dengan

pendapat wajar dengan pengecualian.

Berikut adalah data terkait dengan

perkembangan pendapat audit dalam lima

tahun terakhir :

Tabel 1. Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

dan LKBUN 2010-2014

Opini Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Wajar Tanpa pengecualian (WTP) 50 61 62 65 62

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 25 17 22 19 18

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 2 2 3 3 7

Tidak Wajar (TW) - - - - -

Jumlah Entitas Pelaporan 77 80 87 87 87

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI No.74/LHP/XV/05/2015

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI), 6 , 2017, 31-54

33 | Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI) | VI | 2017

Berdasarkan tabel 1 dapat kita

soroti bahwa masih ditemukan kinerja yang

belum maksimal yang terwakili oleh

pendapat hasil audit, dimana wajar dengan

pengecualian mencapai 21% dan tidak

memberikan pendapat sebesar 8%.

Pendapat audit ini akan mencerminkan

kepatuhan intansi atau satuan kerja dalam

menjalankan operasionalnya terhadap

kriteria yang telah ditetapkan, hal ini sesuai

dengan kontribusi yang terkandung dalam

pengertian audit dimana audit merupakan

proses sistematis untuk secara objektif

mendapatkan dan mengevaluasi bukti

mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan

dan kejadian-kejadian ekonomi untuk

meyakinkan tingkat keterkaitan antara

asersi tersebut dan kriteria yang telah

ditetapkan dan mengkomunikasikan

hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (Konrath, 2005). Salah satu

yang dapat menyebabkan hal ini terjadi

adalah perlakuan akuntansi yang diterapkan

di kementerian ini belum sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan, dimana

tentunya penerapan perlakuan akuntansi ini

harus meliputi semua akun yang akan

disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

Salah satu akun yang menjadi perhatian

dalam temuan BPK ini adalah aset tetap.

Berdasarkan LHP BPK atas LKPP

tahun 2014 terkait dengan aset tetap

terdapat beberapa permasalahan yang

timbul, diantaranya adalah permasalahan

yang sama di tahun 2013 terkait dengan

aset tetap terulang kembali di tahun 2014,

aset tetap belum dicatat dalam neraca dan

dikoreksi, aset tetap yang diperoleh tahun

2005 belum dilakukan inventarisir dan

penilaian (IP), adanya aset tetap yang tidak

diketahui keberadaannya, terjadi dupliksi

pencatatan aset tetap yang dikoreksi, serta

adanya aset tetap yang belum didukung

dokumen kepemilikan pada 22 kementrian

lembaga (KL). Dari hasil pemeriksaan ini

akan menjadi salah satu indikator dalam

memberikan penilaian terhadap laporan

keuangan suatu instansi, karena penilaian

merupakan kunci untuk laporan keuangan

(Barth, 2007). Permasalahan yang terjadi

terkait dengan aset tetap ini tidak akan

terjadi apabila intansi tersebut dalam

perlakuannya sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan. Akuntansi atas

aset tetap ini diatur dalam pernyataan

standar akuntansi pemerintahan No. 07 dari

lampiran II PP 71 tahun 2010, dimana

dalam PSAP ini didalamnya memuat

perlakuan aset tetap mulai dari pengakuan

sampai dengan penyajian. Permasalahan

terkait dengan aset tetap ini ditemui dalam

salah satu satuan kerja (satker) yang telah

ditetapkan menjadi badan layanan umum

(BLU), seperti halnya di RS. Mata Cicendo

Bandung. Berdasarkan studi pendahuluan

peneliti menemukan permasalahan terkait

dengan pengelolaan aset tetap, dimana

ditemukan adanya aset yang belum tercatat

dalam rekap barang milik negara (BMN),

aset rusak yang belum dilaporkan, aset

tetap yang belum dilakukan inventarisir dan

penilaian. Permasalahan ini jika dibiarkan

maka akan berdampak pada data yang

tersaji dalam laporan keuangan belum tepat

adanya.

Rumah Sakit (RS) Mata Cicendo

Bandung merupakan Rumah Sakit Khusus

Mata milik Pemerintah Republik Indonesia

yang telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit

Khusus Mata kelas A dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

045/Menkes/Per/I/2007 dan pada tahun

2009 Menteri Kesehatan RI dengan surat

Keputusan Nomor 059/MenKes/SK/I/2009

tanggal 16 Januari 2009, menetapkan

Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung

sebagai Pusat Mata Nasional (PMN).

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended