Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan …fkbi.akuntansi.upi.edu/wp-content/uploads/2017/12/FKBI-VI_INEC_05... · Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI), 6 , 2017, 417-432

417| Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI) | VI | 2017

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

When Fintech Meets Accounting : Opportunity and Risk

ISBN 978-602-17225-7-2. http://fkbi.akuntansi.upi.edu/

Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan

Provinsi Sumatera Utara

Prawidya Hariani RS

Ekonomi Pembangunan- Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan - 20238

[email protected]

Abstract. Indonesia's macroeconomic condition shown the unemployment rate is still above 4% or above the

normal unemployment rate. The employment trends of the province North Sumatra, the LFPR (Labor Force

Participation Rate) continue to increase, but the unemployment rate for the last 31 years actually rose by 8.29%.

Main objective of studies to estimate data panel to see how the effect of GRDP and real wage (W) on the cities

and districts of North Sumatera on Manpower Absorption (PTK). Furthermore, the study conducted mapping of

the region using Klassen Tipology to compare the rate of economic growth with the growth of labor absorption.

The cross section data were 33 regencys and cities, while the time series was 10 years, from 2005-2014. The

result of estimation by OLS method, then F-test equal to 685,5 where PDRB and W simultaneously have positive

and significant effect to PTK. T-test shows that PDRB has positive effect while W is negative and significant to

PTK. The result of Klassen Tipology shows that the Batubara Regency and City of Tebing Tinggi were included

in the area in Quadrant III where Economic Growth and PTK are low compared to North Sumatra.

Keywords: GDRP; klassen tipology; manpower absorption; real wages.

Abstrak. Kondisi makro ekonomi Indonesia menunjukkan tingkat pengangguran masih diatas 4% atau diatas

tingkat pengangguran normal. Trend ketenagakerjaan provinsi Sumatera Utara, TPAK (Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja) terus mengalami peningkatan, tapi tingkat pengangguran selama 31 tahun terakhir justru naik

sebesar 8,29%. Tujuan utama penelitian melakukan estimasi dengan panel data untuk melihat bagaimana

pengaruh PDRB dan upah riil (W) pada kota dan kabupaten se-Sumatera Utara terhadap Penyerapan Tenaga

Kerja (PTK). Selanjutnya, penelitian melakukan pemetaan wilayah dengan menggunakan Tipologi Klassen

untuk membandingkan laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja se- Sumatera

Utara. Data cross section nya 33 kabupaten dan kota, sedangkan time series sebanyak 10 tahun, dari tahun

2005-2014.

Hasil estimasi dengan metode OLS, maka Uji-F sebesar 685,5 dimana PDRB dan W secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PTK. Uji-t menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif

sedangkan W negatif dan signifikan terhadap PTK. Hasil Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Kabupaten

Batubara dan Kota Tebing Tinggi termasuk dalam wilayah di kuadran III dimana Pertumbuhan Ekonomi dan

PTK rendah jika dibandingkan dengan Sumatera Utara.

Kata Kunci: PDRB; Penyerapan Tenaga Kerja; Tipologi Klassen; Upah riil.

Corresponding author. Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan. [email protected]

Copyright©2017. Prosiding Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI). Program Studi Akuntansi Fakultas

Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia

mailto:[email protected]

PRAWIDYA HARIANI RS/Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara

418 | Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI) | VI | 2017

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi melibatkan

sumber daya manusia (SDM) sebagai salah

satu pelaku pembangunan. Jumlah penduduk

yang besar tidak selalu menjamin

keberhasilan pembangunan bahkan menjadi

beban bagi keberlangsungan pembangunan

tersebut. Jumlah penduduk yang besar dan

tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan

kerja justru menyebabkan tingginya angka

pengangguran.

Perluasan penyerapan tenaga kerja

(selanjutnya disingkat menjadi PTK)

diperlukan untuk mengimbangi laju

pertambahan penduduk golongan usia yang

masuk ke pasar tenaga kerja. Pengangguran

mengakibatkan naiknya beban keluarga,

sehingga mendorong bertambahnya jumlah

orang miskin dan tingkat kriminalitas serta

menghambat pembangunan ekonomi dalam

jangka panjang.Pembangunan ekonomi

daerah merupakan suatu proses yang

memerlukan sinergi dan koordinasi antara

pemerintah daerah serta masyarakatnya dalam

mengelola SDM yang ada. Koordinasi dan

sinergi antara pemerintah daerah dan

masyarakatnya dapat berupa pembentukan

pola kemitraan untuk menciptakan suatu

lapangan kerja baru guna memacu

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Indonesia merupakan salah satu negara

berkembang yang memulai pembangunan

secara terarah dan intensif pada zaman Orde

Baru yang diawali pada program Pelita I.

Ketimpangan antar daerah muncul seiring

dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi

di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

tidak terjadi secara serempak dan merata pada

semua daerah di Indonesia. Ketidakmerataan

tampak secara spasial di Indonesia antara

Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa (Kuncoro,

2004).

Tabel 1

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau SumateraTahun 2009-2013 (persen)

Sumber: BPS Indonesia

Ketidakmerataan juga terjadi antar

daerah di Pulau Sumatera yang merupakan

salah satu pulau yang kaya dengan hasil bumi

Indonesia dan termasuk pulau terbesar

keenam di dunia. Ketimpangan pembangunan

antar wilayah dapat dilihat dari perbedaan

tingkat kesejahteraan nilai PDRB/kapita dan

pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi

di Pulau Sumatera yang berhasil mencatatkan

pertumbuhan ekonomi yang positif dan

melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu masalah yang cukup serius

dihadapi Sumatera Utara dewasa ini adalah

masalah pengangguran. Jumlah penganggur

dan setengah penganggur mengalami

peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan

setengah pengangguran yang tinggi

merupakan pemborosan SDM dan menjadi

beban keluarga serta masyaraka sehingga

Provinsi 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-

rata

NAD -5.51 2.74 4.84 5.14 4.18 2.28

Sumatera Utara 5.07 6.42 6.63 6.22 6.01 6.07

Sumatera Barat 4.28 5.94 6.26 6.38 6.18 5.81

Riau 2.97 4.21 5.04 3.54 2.61 3.67

Jambi 6.39 7.35 8.54 7.44 7.88 7.52

Sumatera Selatan 4.11 5.63 6.5 6.01 5.98 5.65

Bengkulu 5.62 6.1 6.46 6.6 6.21 6.2

Lampung 5.26 5.88 6.43 6.53 5.97 6.02

Bangka Belitung 3.74 5.99 6.5 5.73 5.29 5.45

Kepulauan Riau 3.52 7.19 6.66 6.82 6.13 6.07



meningkatkan kemiskinan, dapat mendorong

peningkatan keresahan sosial dan kriminal,

dan dapat menghambat pembangunan dalam

jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

cenderung meningkat, namun peningkatan

tersebut belum diikuti dengan pengurangan

laju pengangguran. Meningkatnya angka

pengangguran disebabkan karena

ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan

kerja dan penciptaan kesempatan kerja.

Adanya kesenjangan antara angkatan kerja

dan lapangan kerja tersebut berdampak

terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi)

baik secara spasial antara desa-kota

(urbanisasi) maupun secara sektoral. Sektor

lapangan usaha memiliki peran atau

kontribusi dalam PTK di suatu daerah.

Kontribusi yang besar terhadap pembentukan

PDRB tidak menggambarkan bahwa sektor

tersebut mampu menampung tenaga kerja

yang banyak.

Berdasarkan latar belakang maka

masalah yang akan dirumuskan adalah

bagaimana variable PDRB dan tingkat upah

mempengaruhi PTK formal di kabupaten kota

se-Sumatera Utara, serta ketimpangan

penyerapan tenaga kerja antar wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan

analisis perkembangan ekonomi bidang

ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota di

Propinsi Sumatera Utara dengan melakukan

estimasi dari variable yang mempengaruhi

PTK, serta mengukur ketimpangan dan

pemetaan ketenaga kerjaan kota kabupaten di

Sumatera Utara.

KAJIAN LITERATUR

Simanjutak (1998), mendefinisikan

penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih

yang sudah atau yang sedang bekerja, yang

sedang mencari pekerjaan, dan sedang

melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah

dan mengurus rumah tangga. Menurut

Dumairy (1996) menyatakan pekerja adalah

penduduk yang berumur di dalam batas usia

kerja. Suatu negara menetapkan batas umur

tertentu yang berbeda antara negara satu

dengan negara yang lain.

Besarnya penyediaan tenaga kerja

(supply-side) di masyarakat adalah jumlah

orang yang menawarkan jasanya untuk proses

produksi barang dan jasa. Mereka dinamakan

golongan yang bekerja, sebagian lain

tergolong yang siap bekerja dan sedang

berusaha mencari kerja, mereka dinamakan

pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang

bekerja dan mencari kerja dinamakan

angkatan kerja atau labor force. Jumlah orang

yang bekerja tergantung dari besarnya

permintaan (demand-side) dalam masyarakat.

Permintaan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan

ekonomi dan tingkat upah dalam

Simanjuntak, (1998).

Indikator Tenaga Kerja dalam

literature ketenagakerjaan, menggunakan

beberapa indikator yang menggambarkan

situasi ketenagakerjaan pada suatu negara atau

daerah dalam Kuncoro (2002) yakni :

Pertama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) menggambarkan jumlah angkatan

kerja dalam suatu kelompok umur sebagai

persentase penduduk dalam kelompok umur

tersebut, yaitu membandingkan angkatan

kerja dengan tenaga kerja. Untuk menghitung

TPAK dapat digunakan rumus sebagai

berikut:

(1-1)

Kedua, Angka Penyerapan Angkatan Kerja

(employment rate) APAK adalah angka yang

menunjukkan berapa banyak jumlah angkatan

kerja yang menyatakan sedang bekerja pada

saat pencacahan, dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

(2-2)

Ketiga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

adalah indikasi tentang penduduk usia kerja

yang termasuk kelompok pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai

persentase jumlah pengangguran terhadap

jumlah angkatan kerja, yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:



(2.3)

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian

yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme

pasar akan selalu menuju keseimbangan

(equilibrium). Posisi keseimbangan ekonomi

menunjukkan semua sumber daya, termasuk

tenaga kerja, akan digunakan secara penuh

(full-employed), jadi pada mekanisme pasar

tidak ada pengangguran. Artinya, jika tidak

ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh

pendapatan sama sekali, maka mereka

bersedia bekerja dengan tingkat upah yang

lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan

tingkat upah lebih rendah ini akan menarik

perusahaan untuk memperkerjakan mereka

lebih banyak dalam Blanchard (2013).

Kritikan JM. Keynes (1883-1946)

terhadap sistem klasik salah satunya adalah

tentang pendapatnya bahwa tidak ada

mekanisme penyesuaian (adjustment)

otomatis yang menjamin bahwa

perekonomian akan mencapai keseimbangan

pada kondisi full employment. Fakta

menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak

bekerja sesuai dengan pandangan klasik di

atas. Para pekerja memiliki semacam serikat

pekerja (labor union) yang akan berusaha

memperjuangkan kepentingan pekerja dari

penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat

upah diturunkan maka boleh jadi tingkat

pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya

pendapatan sebagian anggota masyarakat

akan menyebabkan turunnya daya beli

masyarakat, yang pada gilirannya akan

menyebabkan konsumsi secara keseluruhan

akan berkurang (aggregate consumption),

sekaligus mendorong turunnya harga-harga

secara umum.

Kalau harga-harga turun, maka kurva

nilai produktivitas marjinal tenaga kerja

(marginal value of productivity of labor),

yang dijadikan sebagai patokan oleh

pengusaha dalam memperkerjakan tenaga

kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-

harga tidak begitu besar, maka kurva nilai

produktivitasnya hanya turun sedikit.

Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang

bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah

tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih buruk

lagi jika harga-harga turun drastis maka kurva

nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja

juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja

yang tertampung menjadi semakin kecil dan

pengangguran menjadi semakin bertambah

luas (Mulyadi, 2003).

Wicaksono, (2010); “Analisis

Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah riil ,

Suku Bunga riil, dan Jumlah Unit Usaha

terhadap PTK pada Industri Pengolahan

Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-

2008”, PDB sektor industri memiliki

hubungan yang positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja, Upah riil memiliki

hubungan positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja , suku bunga riil dan

jumlah unit usaha tidak memiliki hubungan

yang signifikan.Variabel upah riil adalah

variabel yang mempengaruhi sebagian besar

dari semua. Uji- F, menunjukkan secara

simultan memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja

di sektor manufaktur besar dan menengah di

Indonesia.

Sianturi. P, (2009); Pengaruh Investasi

dan Konsumsi terhadap Penyerapan Tenaga

Kerja pada Sektor Industri di Sumatera Utara”

Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan

bahwa PMDN, PMA, dan tingkat Konsumsi

secara bersama mempunyai pengaruh positif

terhadap penyerapan tenaga kerja. PMDN dan

PMA signifikan pada α = 5%. Sedangkan

tingkat Konsumsi signifikan pada α = 1%.

Taufik.M dkk ( 2014); “Pengaruh Investasi

dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi

Kalimantan Timur”, variabel independen

(investasi dan ekspor) memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Pada model sub-struktur 2,

menunjukkan bahwa ketiga variabel

independen (investasi, ekspor dan

pertumbuhan ekonomi) memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap penyerapan tenaga

kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif, bertujuan mengestimasi dan



menganalisis hubungan antar variabel yang

telah ditentukan untuk menjawab rumusan

masalah. Data yang disajikan adalah panel

data yang dimana penelitian mengunakan

cross section kabupaten dan kota se-Provinsi

Sumatera Utara, sedangkan time series yang

dihimpun adalah pada tahun 2005 hingga

2014. Sumber data publikasi oleh BPS (Badan

Pusat Statistik). Adapun Variabel-variabel

yang akan diamati adalah variabel-variabel

yang diduga mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja yakni variabel penyerapan

tenaga kerja (PTK), PDRB (Y) dan upah (W).

Maka model ekonometrik yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

= + + +

(3.6)

Dimana;

〖PTK〗_rt= Penyerapan tenaga kerja

kabupaten dan kota di Sumut pda tahun t

(jiwa)

PDRB_rt = Total nilai PDRB pada kabupaten

dan kota di Sumut pada tahun t (milyar

rupiah)

W_rt = Upah riil pada kabupaten dankota di

Sumut pada tahun t (juta rupiah)

α_0 = Konstanta

α_1,α_2 = Parameter

ε_rt = Error term

Analisis trend dalam kurun waktu

tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan

model regresi linier untuk metode kuadrat

terkecil biasa atau OLS (Ordinary Least

Square method) dalam bentuk regresi

berganda yang disajikan lebih sederhana dan

mudah dimengerti.

Metode regresi dengan tehnik OLS

akan menganalisis dengan tahapan melakukan

penaksiran model dengan alat R2 (koefisien

determinasi) dan koefisien korelasi (R).

Selanjutnya melakukan pengujian (test

diagnostic) yang diwalai dari Uji-F untuk

melihat pengaruh variable bebas secara

simultan terhadap variable terikat. Uji-t akan

melihat pengaruh secara parsial dari PDRB

dan W terhadap PTK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

membawahi 33 Kabupaten dan Kota, yang

terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, serta

terdapat 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan

dan desa. Beberapa daerah yang merupakan

hasil pemekaran wilayah, seperti Kabupaten

Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi

kabupaten Mandailing Natal (MADINA),

Kabupaten Padang Lawas yang beribukota di

Sibuhuan dan Kabupaten Padang Lawas Utara

yang ibukotanya Gunung Tua. Selanjutnya,

Kabupaten Tapanuli Utara mekar dengan

wilayah baru yakni Kabupaten Toba Samosir

dan Samosir. Kabupaten Nias dimekarkan

menjadi beberapa kabupaten dengan

membentuk Kabupaten Nias Utara, Nias

Barat, Nias Selatan dan Kota Gunung Sitoli.

Wilayah Pantai Timur merupakan

wilayah yang memiliki perkembangan

ekonomi yang paling pesat. Hal ini

disebabkan infrastruktur yang lengkap serta

menjadi Pusat Pemerintahan Propinsi

Sumatera Utara. Selanjutnya Wilayah Dataran

Tinggi merupakan wilayah yang terletak di

tengah propinsi dan termasuk ke dalam

rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Danau

Toba dan Pulau Samosir merupakan beberapa

wilayah yang menjadi daerah dengan

kepadatan penduduk tinggi di wilayah ini.

Terakhir Wilayah Pantai Barat, merupakan

wilayahnya paling luas dengan kondisi

demografis penduduknya yang relatif sedikit

dibanding Pantai timur dan dataran tinggi.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi

alam, maka provinsi Sumatera Utara terbagi

atas beberapa wilayah diantaranya sebagai

berikut :



Tabel 2

Pembagian Wilayah Sumatera Utara Berdasarkan Kondisi Letak dan Alam

Pantai Timur Dataran Tinggi Pantai Barat

Kabupaten : Labuhan

Batu, Asahan, Deli

Serdang, Langkat,

Serdang Bedagai, Batu

Bara, Labuhan Batu

Selatan, dan Labuhan

Batu Utara.

Kota : Tanjung Balai,

Tebing Tinggi, Medan,

Binjai

Kabupaten : Tapanuli

Utara, Toba Samosir,

Simalungung, Dairi,

Karo, Humbang

Hasundutan, Pakpak

Bharat, dan Samosir.

Kota: Pematangsiantar

Kabupaten : Nias,

Mandailing Natal.

Tapanuli Selatan,

Tapanuli Tengah, Nias

Selatan, Padang Lawas

Utara, Padang Lawas,

Nias Utara, dan Nias

Barat.

Kota: Sibolga,

Padangsidempuan, dan

Gunungsitoli

Sumber : Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara)

Berdasarkan data BPS Sumatera

Utara (2015), jumlah penduduk di wilayah ini

tahun 2014 sebanyak 13.766.851 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk 189 jiwa per km2

. Penyebaran penduduknya masih

terkonsentrasi pada wilayah Kota Medan

sebesar 16,2%, Kabupaten Deli Serdang

sebesar 13,8%. Kabupaten dan kota hanya

dibawah 10%. Tingkat Kepadatan penduduk

yang tinggi didominasi oleh wilayah

perkotaan, seperti kota Medan sebesar 8.268

jiwa per km2, disusul oleh Kota Tebing

Tinggi dengan kepadatan penduduk sebesar

4.994 jiwa per km2, dan Kota Binjai 4.418

jiwa per km2. Daerah dengan kepadatan

penduduk yang terendah yaitu Kabupaten

Pakpak Bharat 37 jiwa per km2, disusul oleh

Kabupaten Samosir sebesar 59 jiwa per km2,

dan Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar

63 jiwa per km2. Sedangkan berdasarkan

kelompok golongan usia, maka posisi nya

masih berbentuk piramida yang menunjukkan

bahwa penduduk provinsi Sumatera Utara

masih didominasi oleh golongan anak-anak

seperti yang terlihat pada gambaran piramida

penduduk tahun 2014 BPS SUMUT (2015).

Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan

angkatan kerja yang telah bekerja di Provinsi

Sumatera Utara dapat dilihat pada table

berikut ini:

Tabel 3

Banyaknya Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan (jiwa), 2010 – 2014

Jenis Kegiatan Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1. Angkatan

Kerja

6.617.377 6.314.239 6.131.664 6.311.762 6.272.083



- Bekerja 6.125.571 5.912.114 5.751.682 5.899.560 5.881.371

- Mencari Kerja 491.806 402.125 379.982 412.202 390.712

2. Bukan

Angkatan Kerja

2.902.897 2.445.082 2.702.653 2.619.661 3.078.958

Jumlah 9.520.274 8.759.321 8.834.317 8.931.423 9.351.041

Sumber: BPS Sumatera Utara (2015)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah

penduduk usia produktif (penduduk yang

berusia 15 tahun ke atas) dari tahun 2010-

2014 memiliki kecederungan yang menurun

setiap tahunnya, dan tahun 2012 jumlah

angkatan kerja paling kecil dibandingkan

tahun sebelum dan setelahnya. Kondisi

tersebut bisa saja terjadi, karena ketika jumlah

penduduk yang bekerja di suatu sektor maka

penduduk lainnya yang tidak bekerja atau

yang mencari kerja akan menggantikan posisi

penduduk yang bekerja sebelumnya namun

pada tahun 2012 penurunan penduduk yang

mencari kerja tidak sebanyak pengurangan

penduduk yang bekerja. Penurunan penduduk

yang bekerja sebanyak 160.432 jiwa,

sementara penurunan penduduk yang bekerja

hanya sebanyak 22.143 jiwa. Hal ini

menunjukan bahwa ada beberapa hal yang

menjadi penyebab terjadinya perbandingan

yang sangat jauh.

Masalah perekonomian suatu daerah

bisa saja menjadi penyebab penurunan

penduduk yang bekerja lebih besar

dibandingkan penurunan penduduk yang

mencari pekerja, misalnya penurunan

permintaan masyarakat terhadap barang atau

suatu komoditi yang dihasilkan oleh

perusahan salah satu sektor lapangan usaha

dan menyebabkan perusahaan akan

mengurangi kegiatan produksinya, serta

mengurangi jumlah tenaga kerja untuk

menghindari resiko kerugian yang besar.

Bukan hanya itu terjadinya inflasi yang

menyebabkan permintaan masyarakat akan

suatu barang juga menurun, dan kenaikan

upah yang menyebabkan produsen akan

mengurangi salah satu faktor produksinya

seperti tenaga kerja untuk memperkecil biaya

prosuksi yang menyebabkan bertambahnya

pengangguran.

Kota Medan yang paling banyak menyerap

penduduk yang bekerja di Sumatera Utara,

tetapi disisi lain, bahwa TPT termasuk yang

sangat tinggi dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara,

yaitu sebesar 9,48%. Tetapi Kota Sibolga

merupakan daerah dengan tingkat

pengangguran paling tinggi yaitu sebesar

12,41%, diikuti Kabupaten Padang Lawas

Utara sebesar 10,9 persen dan Kabupaten

Labura sebesar 10,88 persen. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa pengangguran (tidak

melakukan kegiatan apapun) yang paling

banyak di Kota Sibolga, kondisi ini

disebabkan kurangnya daya serap SDM di

pasar kerja atau dengan kata lain kurangnya

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sibolga.

Peran pemerintah daerah sangat penting,

dengan cara mendorong sektor ekonomi yang

mampu menyerap tenaga kerja didaerah

tersebut atau membuat program pinjaman

dana untuk modal mendirikan usaha bagi

masyarakat di Sibolga. Kondisi

perkembangan tenaga kerja dapat dilihat pada

grafik berikut ini :

-3,63

7,94

-6,31

4,39 8,26

3,91 5,88

-3,61 -2,79

2,51 -0,31

-10,00

0,00

10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Tenaga Kerja



Teori Keynesian menekankan pada

pentingnya ketidakstabilan agregat sebagai

penyebab terjadinya fluktuasi makroekonomi

salah satunya penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1 Jumlah Pencari Kerja di Sumatera Utara pada tahun 2004-2014 (Jiwa)

Pada gambar 1 menunjukan jumlah

pencari kerja di Sumatera Utara, dimana

jumlah pencari kerja paling banyak tercatat

pada tahun 2007 yaitu sebesar 386.754 jiwa,

kenaikan jumlah pencari kerja pada tahun

2007 sangat tinggi dibandingkan tiga tahun

sebelumnya. Namun tahun 2008 jumlah

pencari kerja kembali turun dan berfluktuasi

pada tahun berikutnya. Hal ini

mengindikasikan terjadi ketimpangan tahun

2013, dimana jumlah pencari kerja turun

secara drastis menjadi 10.867 jiwa. Adapun

tingkat pengangguran terbuka juga menurun

dari 6,53% pada Agustus 2012 menjadi

5.95% pada Februari 2013.

Penurunan penduduk miskin di Sumut

terjadi di perdesaan maupun perkotaan.

Dengan menurunnya jumlah penduduk

miskin, maka persentase kemiskinan juga

turun atau mencapai 9,38% dari jumlah

penduduk provinsi. Angka kemiskinan

memang sangat dipengaruhi oleh besaran

inflasi dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Inflasi bisa ditekan dengan cara menekan

terjadinya lonjakan harga barang di pasar,

karena inflasi akan mempengaruhi upah riil.

Tabel 4

Persentase Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan pada tahun 2014 (%)

Tingkat Pendidikan

(Education Level)

Laki-laki

(Male)

Perempuan

(Female)

Jumlah

(Total)

1. Tidak/belum pernah sekolah 1.08 2.55 1.65

2. Tidak/belum tamat SD 8.38 12.14 9.84

3. Tamat SD 21.29 21.98 21.56

4. Tamat SMTP 24.24 18.98 22.2

5. Tamat SMTA 37.49 32.32 35.48

6. Diploma I/II/III/IV, Universitas 7.53 12.02 9.27

Jumlah 100 100 100

Sumber: BPS Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, angkatan

kerja di Sumatera Utara tahun 2014 yang

berpendidikan atau tamatan SD ke bawah

masih besar yakni 21,56%. Persentase

90.738

174.664 179.664

386.754

146.294 165.280

187.740 152.285

182.560

10.867

171.692

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



angkatan kerja golongan ini mencapai

33,05%, angkatan kerja yang berpendidikan

setingkat SMTP dan SMTA masing-masing

sekitar 22,20% dan 35,40%, sedangkan

sisanya 9,27% berpendidikan diatas SMTA.

Dengan masih rendahnya pendidikan

angkatan kerja memungkinkan

produktivitasnya juga masih belum optimal.

Menurut data yang tercatat di BPS

Sumatera Utara dilihat dari status

pekerjaannya, sepertiga atau 31,57%

penduduk yang bekerja di Sumatera Utara

adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang

berusaha dengan dibantu anggota keluarga

mencapai sekitar 15,92%, sedangkan

penduduk yang bekerja sebagai pekerja

keluarga mencapai 19,48%. Hanya 3,43%

penduduk yang menjadi pengusaha dengan

mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota

keluarganya. Faktor yang menyebabkan masih

rendahnya tingkat pendidikan di Sumatera

Utara adalah kesadaran masyarakat bahwa

pentingnya pendidikan di bidang

ketenagakerjaan dalam membentuk pribadi

dengan keahlian khusus untuk meningkatkan

indeks daya saing SDM .

Penduduk Sumatera Utara sebahagian

besar bekerja pada sektor pertanian yaitu

42,52%. Urutan kedua terbesar dalam

menyerap tenaga kerja adalah jasa-jasa yaitu

sebesar 42,38%, artinya hamper seimbang

dengan pertanian. Sementara penduduk yang

bekerja di sektor industri manufaktur hanya

15,09% an saja.

Sektor ekonomi provinsi Sumatera

Utara sangat bergantung dari pertanian.

Padahal, produksi pertanian sering mengalami

volatilitas harga komoditas cukup tinggi di

pasar. Sehingga, volatilitas harga yang tinggi

dari komoditas tidak begitu menguntungkan,

atau sebaliknya jika turun. Guna menghindari

ketergantungan sangat tinggi pada komoditas,

maka harus dioptimalkan adalah

pengembangan industri hilir. Ini menjadi

salah satu cara agar manufaktur di wilayah

Sumatera Utara dapat tumbuh dan

berkembang lagi. Jika manufaktur bisa

dihidupkan Sumatera Utara akan mendapat

value added yang lebih tinggi lagi dari

komoditi yang dihasilkan sekaligus dapat

membuka lapangan kerja yang lower skill

bagi angkatan kerja Sumatera Utara. Karena

faktanya Sumatera sampai saat ini mayoritas

masih menjual bahan mentah ke negara lain.

Belum sepenuhnya mampu dikelola hingga

dalam bentuk barang jadi di sini, padahal jika

sektor indutri dapat berkembang akan

meningkatkan penyerapan

tenaga kerja seperti buruh dan tenaga ahli

lainnya.

Banyak masyarakat yang menilai

pertumbuhan ekonomi Sumut belum begitu

dirasakan bagi pemulihan daya beli

masyarakat, khususnya terkait dengan

masalah penyerapan tenaga kerja. Artinya,

dengan pertumbuhan ekonomi yang masih

mampu diatas rata-rata nasional namun daya

beli masyarakat belum sepenuhnya membaik.

Angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%,

tapi belum tentu akan mampu menyerap

semua tenaga kerja potensial untuk

mengurangi angka pengangguran. Ditambah

lagi, kemajuan teknologi saat ini telah

berperan untuk menggantikan manusia. Jadi

kualitas pertumbuhan ekonomi semakin

menurun dalam menyerap tenaga kerja. Maka

melalui kebijakan pembangunan infrastruktur

oleh pemerintahan Jokowi-JK seperti jalan

told an jalur kereta api di Sumatera Utara

dapat menjadi penyangga dalam menurunkan

jumlah pengangguran. Dengan program padat

karya, diharapkan mampu menjadi motor

penggerak naiknya daya beli masyarakat.

Meskipun di pasar kerja Sumatera Utara

masih membutuhkan serapan tenaga kerja

formal yang bisa menjaga daya beli

masyarakat dalam jangka panjang.

Hasil running data dari model estimasi

Pada model estimasi yang sudah

ditentukan diatas, dimana dalam

pengolahannya menggunakan metode estimasi

OLS biasa dengan panel data maka hasilnya

masih terdapat autokorelasi, sehingga model

dilakukan treatment dengan cara menambah

logaritma natural, sehingga hasil running data

menunjukkan sudah terbebas dari autokorelasi

untuk asumsi klasik, kondisi ini dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

(1) Penaksiran Model. Koefisien determinasi

(R2) secara serentak variable bebas PDRB



dengan upah riil mampu menjelaskan variable

terikat dari PTK sebesar 82,32%, sisanya

17,68% dijelaskan oleh variable terikat diluar

model yang masuk dalam disturbance error di

model tersebut.

Selanjutnya koefisien korelasi (R)

menunjukkan derajat hubungan antara

variable bebas dalam hal ini secara simultan

sebesar 0,907310 maka dapat disimpulkan

bahwa hubungan antara PDRB dan W dengan

PTK memiliki pengaruh sanagat kuat dan

signifikan karena nilai R mendekati satu.

(2) Interprestasi Hasil. Model yang digunakan

utuk menganalisis variabel bebas dan terikat

yang juga di transformasikan ke dalam

logaritma natural, yaitu

LnPTK(rt) = + Ln PDRBrt+ Ln

Wrt + ………………...…………(4.1)

Dimana pada model diatas (PTK(rt))

merupakan jumlah angkatan kerja yang

bekerja diukur dalam satuan jiwa, kemudian

(PDRB(rt)) merupakan total nilai Produk

Domestik Regional Bruto atas dasa harga

konstan tahun 2000 yang diukur dalam satuan

milyar rupiah, dan yang terakhir adalah

(W(rt)) merupakan nilai upah riil yang diukur

dalam satuan ribuan rupiah. Seluruh variabel,

seperti penyerapan tenaga kerja (PTK(rt)),

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB(rt)),

dan upah riil (W(rt)) berdasarkan pada

wilayah-r dan pada tahun-t.

Dari data yang telah diperoleh maka

persamaan regresi berikut ini dan kemudian

akan dianalisis dengan menggunakan hasil

regresi yang terlihat pada tabel 4.9 yaitu,

sebagai berikut:

PTK(rt) = 15.89862 + 0.817655

PDRBrt - 0.671145 Wrt

Dari hasil estimasi yang telah diperoleh dapat

dibuat interprestasi model untuk

membuktikan hipotesa yang diambil melalui

hasil regresi ini, yaitu: variabel PDRB

mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap PTK di 33 kabupaten dan

kota Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai

koefisien sebesar 0.817655. Artinya, jika nilai

total PDRB naik sebesar Rp 1 Milyar maka

akan meningkatkan PTK sebesar 0.818 jiwa di

33 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera

Utara (ceteris paribus). Selanjutnya variabel

W mempunyai pengaruh yang negatif dan

signifikan terhadap PTK di 33 kabupaten dan

kota Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai

koefisien sebesar -0.671145. Artinya, jika

upah riil meningkat sebesar Rp 100 ribu,

maka akan mengurangi PTK sebesar 0.67 jiwa

di 33 kabupaten dan kota Provinsi Sumatera

Utara (ceteris paribus). Dalam melakukan

running data model estimasi yang

dirumuskan, maka ada perbaikan karena

melanggar asumsi klasik dengan logaritma

natural (Ln), maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5

Ringkasan Hasil Pengolahan Data

Variabel

OLS (Ordinary Least Square)

Model 1 Tanpa

(Ln)

Model 2 Setelah

(Ln)

PDRB 4.434942***

0.817655***

(0.0000) (0.0000)

Upah riil (W) 0.021807***

-0.671145***

(0.0000) (0.0000)

Konstanta 43238.27**

15.89862***

(0.0143) (0.0000)

N_Kab/Kota 33 33

Numb of Obs

330

295



Adj R-Square

0.271065

0.823212

R

(Correlation)

52,08

90,73

Uji-F 62.17158***

685.5047***

(0.0000) (0.0000)

D-W

(Durbin-Watson)

0.478760

1.678292

Prob>chiq 0 0

Keterangan : *** Level of Signifikan, ***1%, **5%, *10%

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini

telah menggunakan 2 simulasi dari model

konsentrasi ekonomi dan dapat dijelaskan

pada model simulasi 1-2 mengenai variabel

terikat PTK dan variabel bebas PDRB dan

Upah riil. Pada model simulasi pertama

diperoleh nilai koefisien R sebesar 52,06%

angkanya tidak terlalu besar atau belum

mendekati 1, artinya hubungan PDRB dan W

terhadap PTK tidak terlalu kuat, karena

sisanya sebesar 47,94% masih dihubungi oleh

variable diluar model. Hal ini sejalan dengan

nilai Adjusted R-Square hanya sebesar

27,11%. Artinya bahwa variabel PDRB dan

upah riil (variabel bebas) hanya mampu

menjelaskan variasi variabel PTK (variabel

terikat) sangat kecil sedangkan sisanya

sebesar 73,99% dijelaskan oleh variabel lain

yang terdapat pada error term.

Dilihat dari tabel diatas pada model

simulasi 1, variabel PDRB memiliki nilai

koefisien dengan tanda positif sesuai dengan

hipotessa yang ada dan signifikan pada α 1% ,

namun variabel upah riil (W) memiliki nilai

koefisien dengan tanda positif tidak sesuai

dengan hipotesa dan signifikan pada α 1%.

Kemudian, nilai D-W (Durbin-Watson)

hanya sebesar 0,48 dan dapat disimpulkan

model simulasi 1 belum terbebas dari

autokorelasi dimana syarat terbebas dari

autokorelasi yaitu 1,54< du <2,46. Model

simulasi 1 juga dianggap belum terbebas dari

uji asumsi klasik seperti multikolinearitas

yang dilihat dari tanda koefisien variabel upah

riil yang berubah (tidak sesuai dengan

hipotesa) dan heterokedastisitas yaitu adanya

ketidaksamaan varians. Oleh karena itu perlu

dilakukan pengujian pada model simulasi

selanjutnya dengan melakukan logaritma

natural dalam model estimasi sebelumnya.

Pada model simulasi ke-2 setelah

dilakukan logaritma natural diperoleh nilai

koefisien R sebesar 90,73% angka yang cukup

besar atau mendekati 1, atau sangat kuat,

karena sisanya yang hanya sebesar 9,27%

berhubungan oleh varibael lain diluar model

ini. Hal ini sejalan dengan nilai Adjusted R-

Square yang sebesar 82,32%, hal ini

menunjukan bahwa variabel PDRB dan upah

riil mampu menjelaskan variasi variabel

PTK sebesar 82,32%, dan sisanya sebesar

17,68% dijelaskan oleh variabel lain diluar

model atau ada didalam disturbance error.

Dilihat dari tabel diatas pada model

simulasi ke-2, variabel PDRB tetap memiliki

nilai koefisien dengan tanda positif sesuai

dengan hipotesa yang ada dan signifikan,

artinya variabel upah riil memiliki nilai

koefisien negatif sesuai dengan hipotesa dan

signifikan. Kemudian, nilai D-W (Durbin-

Watson) sebesar 1,68, atau lebih besar

dibandingkan pada model simulasi-1, dapat

disimpulkan model simulasi ke-2 sudah

terbebas dari autokorelasi dimana syarat

terbebas dari autokorelasi yaitu 1,54< du

<2,46. Model simulasi ini juga dianggap

sudah terbebas dari uji asumsi klasik.

Sehingga model simulasi kedua ini dijadikan

sebagai parameter dalam analisis pengaruh

PDRB dan upah riil (W) terhadap PTK di

Sumatera Utara.

Uji heterokedasitas bertujuan menguji

apakah dalam model terjadi ketidaksamaan

varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varian dari residual satu

pengamatan yang lain tetap, maka disebut



homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heterokedastisitas. Grafik scatterplot

menujukkan model yang telah dilakukan

logaritma natural (Ln), dimana terlihat pada

gambar bahwa titik-titik menyebar secara

acak, membentuk pola garis walaupun tidak

sejajar serta tersebar ke atas, dan samping

angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian

tidak terjadi heterokedastisitas pada model

yang telah dilogaritma naturalkan (Ln).

Karena penelitian ini menggunakan

data panel, maka harus menggunakan Uji

Hausman (Hausman test) karena untuk

melihat apakah model ini signifikan pada

Fixed effect atau random effect. Uji ini akan

membuktikan ada tidaknya heterogenitas baik

pada data cross section ataupun darai data

Time series. Jika dilihat dari data tersebut,

maka model ini mengalami heterokedastistas

pada cross section yakni Kabupaten dan kota

dimana nilai PDRB dan tingkat upah riil

tergantung pada kapasitas ekonomi di daerah

tersebut.

Tabel 6

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test period random effects

Test Summary

Chi-Sq.

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Period random 27.602400 2 0.0000

Period random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

LOG(PDRB) 0.853470 0.821621 0.000042 0.0000

LOG(W) -0.814718 -0.686570 0.000808 0.0000

Sumber: Eviews 8 dan diolah

Dari hasil diatas, maka didapat nilai time-

series random sebesar 0.0000 artinya nilai

probability < 0,01 , maka model yang dipilih

adalah fixe effect. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa model fixed effect lebih

tepat dibandingkan model random effect.

Analisis Tipologi Klasssen Pertumbuhan

Ekonomi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja

di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera

Utara

Penelitian ini menggunakan analisis

tipologi Klassen untuk menganalisis dan

membandingkan pertumbuhan ekonomi per

kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan

pertumbuhan tenaga kerja per kabupaten/kota

di Sumatera Utara menggunakan data laju

pertumbuhan ekonomi pada struktur PDRB

atas dasar harga konstan tahun 2000 dan data

pertumbuhan PTK per kabupaten/kota di

Sumatera Utara pada tahun 2014 dengan

menggunakan aplikasi SPSS versi 18.00.

Hasil dari data yang diolah dengan SPSS akan

memetakan letak kuadran untuk 33

kabupaten/kota di Sumatera Utara dan dapat

menarik kesimpulan dari hasil tersebut.

Adapun hasil olahan data di SPSS adalah

sebagai berikut:



Gambar 2 Diagram Kartesius Analisis Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomidan Pertumbuhan

Tenaga Kerja

Sumber: SPSS dan diolah

Dari diagram diatas dapat

diklasifikasikan kabupaten dan kota di

Sumatera Utara menjadi 4 klasifikasi dan

untuk lebih jelasnya disajikan berikut:

Kuadran I : Kabupaten dan kota yang berada

pada kuadran ini berarti laju pertumbuhan

ekonominya dan pertumbuhan PTK nya juga

tinggi. Maka kabupaten dan kota yang berada

pada kuadran ini hanya perlu

mempertahankan atau meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi dan PTK . Adapun 12

kabupaten dan hanya 1 kota yang umumnya

berada di pantai barat Sumatera Utara.

Kuadran II : Kabupaten dan kota yang

berada pada kuadran II ini menjelaskan bahwa

daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan

ekonomi yang tinggi tetapi laju pertumbuhan

PTK nya lebih rendah. Terdapat 7 kabupaten

dan 6 kota yang berada dalam kuadran ini.

Artinya walaupun pertumbuhan ekonominya

tinggi tapi daya serap PTK lebih rendah dan

umumnya terdapat di wilayah Pantai timur

Sumut. Maka sebaiknya pemerintah harus

meningkatkan kinerja dalam menetapkan

kebijakan dalam mengatasi kondisi ini,

misalnya mempermudah dalam pemberian

dana pinjaman untuk investasi mampu

menyerap tenaga kerja lebih tinggi seperti

pertanian dan industry manufaktur. Karena

daerah ini umumnya merupakan engine

growth dari ekonomi Sumut.

Kuadran III : Kabupaten dan kota

yang berada pada kuadran ini menjelaskan

bahwa daerah tersebut memiliki laju

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PTK

juga rendah. Kondisi pada kuadran ini

menunjukan hanya ada 1 kabupaten dan 1

kota. Maka wilayah ini disebut merupakan



daerah yang relative tertinggal. Maka dari

pemerintah daerah tersebut harus mengambil

kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan

laju pertumbuhan ekonomi dan PTK di daerah

tersebut, agar daerah t mampu mencapai

pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan

lapangan pekerjaan, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Kuadran IV : Kabupaten atau kota yang

berada pada kuadran IV ini menjelaskan

bahwa daerah memiliki laju pertumbuhan

ekonomi yang rendah tetapi pertumbuhan

PTK nya tinggi, jadi terdapat hanya 4

kabupaten yang semuanya berada di pantai

barat Sumut. Kondisi ini menunjukan

kurangnya peran atau campur tangan

pemerintah di daerah dalam mendorong

perekonomian dan mendorong kegiatan pada

sektor yang unggul di daerah tersebut.

SIMPULAN

Variabel PDRB dan upah riil mampu

menjelaskan tentang PTK di 33 Kabupaten

dan Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar

82,32%, dan sisanya sebesar 17,68%

dijelaskan oleh variabel lainnya. Secara

parsial PDRB berpengaruh positif dan

signifikan terhadap PTK, sementara upah riil

(W) berpengaruh negative dan signifikan.

Artinya kedua variabel bebas (PDRB dan

upah riil) memiliki pengaruh yang kuat

terhadap penyerapan tenaga kerja (PTK) di 33

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera

Utara.

Secara simultan PDRB dan upah riil (W)

memiliki hubungan yang kuat dan signifikan

terhadap PTK di 33 Kabupaten dan Kota

Sumatera Utara. Perkembangan tenaga kerja

di Sumatera Utara mengalami fluktuasi,

dimana penyerapan tenaga kerja terendah dan

mengalami penurunan terjadi pada tahun

2006. Kondisi fluktuasi output dan

kesempatan kerja dalam jangka pendek yang

disebabkan oleh terjadinya fluktuasi dalam

permintaan agregat karena lambatnya upah

dan harga menyesuaikan dengan kondisi

ekonomi yang sedang berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariefianto, Moch. Doddy (2012);

Ekonometrika Esensi dan Aplikasi

dengan Menggunakan EViews.

Erlangga, Jakarta

Arsyad, Lincolin (2001); Ekonomi

Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.

BPS,(2014); Total PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku menurut Provinsi di

Indonesia. http://bps.go.id.

Diaksespadatanggal 7 Januari 2017.

BPS Sumatera Utara (2014). Tenaga kerja

Pada Penduduk Usia Kerja

menurutKab/Kota Sumatera Utara.

http://www.sumut.bps.go.id. Diakses

pada tanggal 7 Januari 2017.

BPS, (2015); Sumatera DalamAngka 2015.

www.bpssumut.go.id

Depnarkertrans, (2004); Standar Kompetensi

Kerja Nasional. Jakarta:

Depnarkertrans.

http://www.depnakertrans.go.id .

Diakses pada tanggal 9 januari 2017

Dumairy (1996). Perekonomian Indonesia,

Jakarta: Erlangga

Gujarati, Damodar, (2003).EkonometriDasar.

Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta:

Erlangga.

Kuncoro, Mudrajat, (2004). Otonomidan

Pembangunan Daerah. Erlangga.

Jakarta.

Mankiw, N. Gregory, (2007). Makroekonomi.

EdisiKeenam. Jakarta: Erlangga

Sianturi, A. (2009).“Pengaruh Investasi dan

Konsumsi terhadap Penyerapan

Tenaga Kerja pada Sektor Industri di

Sumatera Utara”. USU

Simanjuntak P., (1998). Pengantar Ekonomi

Sumber Daya Manusia. FEUI. Jakarta

http://bps.go.id/

http://www.sumut.bps.go.id/

http://www.bpssumut.go.id/

http://www.depnakertrans.go.id/



Sjafrizal (2012). Ekonomi Wilayah dan

Perkotaan. Jakarta: PT

RajagrafindoPersada.

Sudarsono (1998).

EkonomiSumberDayaManusia. Jakarta.

Universitas Terbuka.

Sukirno S., (2004). Makro Ekonomi Teori

Pengantar. Raja GrafindoPerkrasa,

Jakarta.

Taufik M., dkk. (2014). “Pengaruh Investasi

Dan EksporTerhadap Pertumbuhan

Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga

Kerja Provinsi Kalimantan

Timur”.UNDIP

Todaro. M.P. (2000). Pembangunan Ekonomi

di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans.

Edisi Ketujuh). Jakarta: Erlangga.

Tambunan, Tulus T.H. (2001). Transformasi

Ekonomi di Indonesia: Teori dan

Penemuan Empiris, Edisi Pertama,

Jakarta: SalembaEmpat.



Analisis Perkembangan Ekonomi Bidang Ketenagakerjaan …fkbi.akuntansi.upi.edu/wp-content/uploads/2017/12/FKBI-VI_INEC_05... · Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi

Documents