ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar) SKRIPSI Oleh JUSRIADI 105731113016 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2021
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)
SKRIPSI
Oleh
JUSRIADI 105731113016
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2021
HALAMAN JUDUL
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PRORESIF KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)
SKRIPSI
Oleh
JUSRIADI
105731113016
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR
2021
PERSEMBAHAN
Puji syukur, ku persembahkan kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha
Penyayang, atas rahmat dan hidayahmu telah kau jadikan aku manusia yang
beriman di jalan mu. Dalam Sujud ku, aku berdoa atas apa yang engkau berikan
yang tiada tekira. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:
1. Penyemangat dan penopang hidupku, Ibu dan Bapakku tercinta, yang tidak
pernah berhenti berkoban untuk anaknya dan yang setiap dalam shalatnya
selalu memanjatkan doa demi keberhasilan anak-anaknya. Semoga karya ini
dapat menjadi hadiah kecil untuk membalas sedikit pengorbananmu.
2. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus
dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberikan arahan dalam
menyelesaikan karya ini.
3. Para sahabat dan teman-teman yang selalu memberi bantuan dan semangat
beserta dukungan dalam penyelesaian karya ini.
MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah ayat 286)
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu”alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang tiada henti diberikan kepada
hamba-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hantarkan kepada
Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para
pengikutnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota
Makassar)”.
Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam
menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih
kepada kedua orang tua penulis atas segala do’a, cinta dan kasih sayangnya,
serta pengorbanan yang tiada henti senantiasa diberikan pada penulis selama
menempuh pendidikan berupa dukungan dan fasilitas demi keberhasilan penulis.
Semoga penulis mampu membahagiakan Ayahanda dan Ibunda Dunia-Akhiat
serta dapat sedikit membalas setiap jasa dan tetes keringat dan air mata yang
tercurah demi membesarkan dan mendidik ananda.
Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari
berbagai pihak. Dengan segala kerendahan, penulis ucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan, serta memberi
viii
dorongan dan semangat kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan yang baik
ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah
SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat
mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar.
Selain itu ucapan terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makasar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.,Ak.CA.,CSP selaku Ketua Program
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.,Ak.CA.CPAI Selaku Pembimbing I dan
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Pembimbing II dalam penulisan
skripsi ini, yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta
pikirannya untuk membekali ilmu pengetahuan dan pemahaman sampai
penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya kepada
penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf (tata usaha) yang telah memberikan pelayanan yang
baik selama ini.
8. Ucapan terima kasih pula tak lupa penulis ucapkan kepada Bapak Irwan
Setiawan, SH,. MH selaku KASI Pendataan dan Penagihan, dalam hal ini
ix
mewakili kepala UPT Pendapatan Makassar I (SAMSAT Kota Makassar),
yang telah mengijinkan penulis dengan senang hati untuk melakukan
penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 16.D yang telah memberikan
begitu banyak sumbangan pemikiran, selalu memotivasi dan memberikan
nasihat ketika penulis berpikir untuk menyerah.
10. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu
yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya
sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan maaf
yang sedalam-dalamnya, jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan
dan kekhilafan yang kurang berkenan di hati pembaca sebab penulis hanyalah
manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan. Akhirnya penulis berharap
semoga dengan selesainya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita
semua. Aamiin.
Makassar, 09 Agustus 2021
Jusriadi
x
ABSTRAK
JUSRIADI, 2021, Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Rustam dan Ismail Rasulong. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa masih kurang optimalnya penerapan pajak progesif di Kota Makassar, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Temuan lainnya adalah pembayaran pajak progresif belum tersedia loket pelayanan khusus pajak progresif. Dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang pajak progresif. Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor.
xi
ABSTRACT
JUSRIADI, 2021, Analysis of The Application of Progressive Motor Vehicle Tax on Taxpayer Compliance (Case Study of Makassar City SAMSAT), Thesis of the Faculty of Economics and Business, Accounting Department, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Andi Rustam and Ismail Rasulong.
This research is a qualitative descriptive study that aims to determine the application of motor vehicle progressive tax. To obtain data in this study, using interview techniques, documentation, and literature. The results of this study indicate that the implementation of progressive tax in Makassar City is still not optimal, so that motor vehicle tax revenues continue to decline. Another finding is that the payment of progressive tax has not yet been provided with a special service counter for progressive tax. And there are still many taxpayers who do not know about progressive tax. Keywords: Progressive Tax, Motor Vehicles.
xii
DAFTAR ISI
SAMPUL ....................................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................. iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................. v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................... vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
ABSTRAK ..................................................................................................... x
ABSTRACT ................................................................................................... xi
DAFTAR ISI ................................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 6
A. Tinjauan Teori ..................................................................................... 6
B. Pajak Daerah ...................................................................................... 18
C. Pajak Kendaraan Bermotor ................................................................. 19
D. Pajak Progresif .................................................................................... 22
E. Sistem dan Prosedur Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor .......... 23
F. Tinjauan Empiris ................................................................................. 31
xiii
G. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 33
BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................... 35
A. Jenis Penelitian ................................................................................... 35
B. Fokus Penelitian .................................................................................. 35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 35
D. Sumber Data ....................................................................................... 36
E. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 36
F. Instrumen Penelitian............................................................................ 37
G. Metode Analisis Data .......................................................................... 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 39
B. Uraian Tugas dan Data Kepegawaian Dalam Organisasi SAMSAT Kota
Nomor 90 Tahun 2018 tentang petunjuk peIaksanaan pajak daerah
khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea baIik nama kendaraan
bermotor. Pajak progresif berIaku untuk kepemiIikan kendaraan kedua
dan roda empat atau Iebih serta kendaraan roda dua dengan kapasitas
siIinder 500cc keatas.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Makmur Majid, S.Sos
(KepaIa Kasi Penagihan dan Penerimaan) beIiau mengemukakan bahwa.
“Pajak progresif berIaku untuk kepemiIikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 atau Iebih dan kendaraan roda 2 dengan kapasitas siIinder 500 cc ke atas. Tidak berIaku untuk kendaraan dinas pemerintah atau badan dan kendaraan angkutan umum/atau pIat kuning”. (15 Februari 2021)
Penentuan pajak progresif didasarkan pada urutan urutan tanggaI
pendaftaran yang sudah tercatat di database objek kendaraaan atau surat
47
pernyataan wajib pajak. Untuk kendaraan bermotor miIik
badan/pemerintahan tidak dikenakan pajak progresif. SeIanjutnya, jika
kepemiIikan kendaraan berpindah tangan maka wajib pajak harus
meIaporkan perubahan urutan kepemiIikan.
KepemiIikan kendaraan bermotor yang menentukan pajak
progresif didasarkan atas nama aIamat yang sama. Pernyataan ini
dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Kartu KeIuarga yang
dikeIuarkan oIeh instansi berwenang memiIiki nama dan aIamat yang
sama berdasarkan data kependudukan.
Di daIam Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 10
Tahun 2010 Tentang pajak daerah, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB)
ditetapkan secara progresif untuk kendaraan bermotor kedua dan
seterusnya. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi kepemiIikan pertama
ditetapkan sebesar 1,5%, kepemiIikan kedua sebesar 2,5%, kepemeiIikan
ketiga sebesar 3,5%, kepemiIikan keempat sebesar 4,5%, kepemiIikan
keIima dan seterusnya 5,5% dari dasar pengenaan pajak. Masyarakat
menIai pengenaan tarif pajak progresif dengan kenaikan 1% di setiap
urutan kepemiIikan berIebihan karena pajak yang dibayarkan cukup
besar.
Maka dengan itu pemerintah meIakukan pembaharuan tarif
pemungutan pajak progresif yang tertuang daIam Peraturan Gubernur
SuIawesi SeIatan Nomor 8 Tahun 2017. Adapun besaran tarif pajak
progresif tersebut adaIah sebagai berikut.
1. KepemiIikan kendaraan bermotor pertama 1,5%
2. KepemiIikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%
48
3. KepemiIikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%
4. KepemiIikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%
5. KepemiIikan bermotor keIima dan seterusnya sebesar 2,75%
b. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
Bedasarkan wawancara dengan Bapak H. Makmur Majid, S.Sos
(KepaIa Kasi Penagihan dan Penerimaan) mengemukakan bahwa.
“PemberIakuan pajak progresif di Kota Makasar dimuIai sejak januari 2011, tetapi saat itu sifatnya masih daIam tahap sosiaIisasi. Dimana sejak januari 2011 sampai dengan februari 2014 wajib pajak diberikan kesempatan untuk meIakukan Bea BaIik Nama Kendaraan guna mengatur urutan kepemiIikan kendaraannya, kemudian pada 3 maret 2014 pajak progresif muIai diberIakukan”. (15 Februari 2021)
Tentunya untuk meminimaIisir permasaIahan yang mungkin akan
timbuI mengenai penerapan pajak progresif ini maka SAMSAT Kota
Makassar teIah menyediakan sarana dan prasarana, memberikan
peIayanan kepada wajib pajak dengan disediakannya SAMSAT Drive
Thru, dan SAMSAT KeIiIing. SeIain itu wajib pajak juga diperkenankan
untuk bertanya mengenai haI-haI yang berkaitan dengan penerapan
pajak progresif di SAMSAT Kota Makassar.
Kasus yang sering terjadi pada wajib pajak yang merupakan
daIam mengatur urutan kendaraan bermotornya, dimana kendaraan
sebeIumnya teIah dijuaI oIeh wajib pajak namun beIum diIakukan baIik
nama, kepaIa peIaksana peIayanan di Kantor Bersama SAMSAT kota
Makassar mengatakan bahwa soIusinya adaIah wajib pajak dapat
Iangsung datang ke Kantor SAMSAT untuk segera diIakukan
pembIokiran terhadap kendaraan yang teIah dijuaInya. PembIokiran ini
49
diIakukan agar kendaraan yang teIah dijuaI oIeh wajib pajak tidak perIu
Iagi untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.
c. Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor
Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak
yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut
yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahunnya. Apabila
terlambat melakukan pembayaran atas dua kategori pajak tersebut maka
akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut.
1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam kurung waktu satu
tahun, apabila motor/mobil wajib pajak baru dalam 3 bulan masa
keterlambatannya maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12),
jika 6 bulan, PKB x 25% x (6/12), dan seterusnya.
2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari
atau 1 tahun. Untuk mobil ditetapkan dendanya sebesar RP 143.000,
sedangkan untuk motor sebesar RP 35.000.
d. Kendala Yang di Hadapi Oleh SAMSAT Kota Makassar Dalam
Penerapan Pajak Progresif
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama
Bapak H. Makmur Majid, S.Sos (Kepala Kasi Penagihan dan
Penerimaan) mengemukakan bahwa.
“Dalam setiap peraturan baru tentu ada berbagai kendala yang dihadapi. Tidak terkecuali dengan penerapan pajak progresif ini meskipun sudah terbilang lama setelah diterapkannya pajak progresif di Kota Makassar, masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui secara detail mengenai pajak progresif”. (17 Februari 2021)
50
Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak SAMSAT
adalah sebagai berikut.
Kendala dari pihak SAMSAT
1) Masih kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib
pajak, sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui atau
belum memahami peraturan baru ini.
2) Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak
progresif kendaraan bermotor, sehingga sampai sekarang belum
dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek pajak
kendaraan bermotor tersebut.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak
Zainuddin selaku wajib pajak mengemukakan bahwa.
“Kurangnya minat membayar pajak progresif oleh masyarakat disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang penerapan pajak progresif ini”. (17 Februari 2021)
Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak adalah
sebagai berikut.
Kendala dari wajib pajak
1) Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap
penerapan pajak progresif.
2) Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan
bermotornya sehingga terjadi penunggakan.
3) Banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya
tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.
51
2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan bermotor
Pada Kantor SAMSAT Kota Makasar
Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 8
Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi
SeIatan No 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan
tata cara peIaksaannya mengacu pada ketentuan peraturan Gubernur SuIawesi
SeIatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan
bermotor dan bea baIik nama kendaraan bermotor, maka prosedur pemungutan
pajak kendaraan bermotor yang berIaku di SAMSAT Kota Makassar mempunyai
ketentuan tata cara pemungutan yaitu dimuIai dari tahap pendaftaran, tahap
penetapan, sampai pada tahap pembayaran sampai dengan tahap penyetoran.
a. Pendaftaran
Pengambilan nomor antrian dan kemudian dimulai dari pendaftaran,
dimana terdapat beberapa loket pelayanan yang tersedia bagi wajib pajak untuk
memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk menyetor berkas
pendaftaran dan dilayani oleh petugas pihak kepolisian yang bertugas
memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Berkas yang harus dilengkapi oleh
Kelengkapan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan
bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau yang disebut dengan istilah
kendaraan ulang.
52
Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi
oleh wajib pajak yakni:
1) Faktur pembelian kendaraan bermotor
2) Kwitansi pembelian kendaraan bemotor
3) KTP (Kartu Tanda Pengenal)
4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
5) Setelah petugas memeriksa dan memberikan stempel pengesahan dan
dinyatakan berkas telah lengkap, maka selanjutnya dilakukan
penginputan untuk didaftarkan.
b. Penetapan
Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari
dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib
pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besaran pajaknya, baik BBNKB
maupun PKB nya serta denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh
tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB
dan menghitung PKB terutang pada SAMSAT Kota Makassar dilakukan dengan
cara mengalikan tarif pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan
Gubernur berdasarkan keputusan menteri dalam ngeri.
c. Pembayaran Oleh Wajib pajak
Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan
bermotor pada SAMSAT Kota Makassar, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk
masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan tiga hari sebelum atau sampai
dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo
pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
53
Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat
Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.
d. Pengesahan STNK/Percetakan STNK
Pada tahap ini untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan
disahkan berupa stempel pengesahan bukti bahwa telah melakukan
pembayaran. Sedangkan, untuk kendaraan baru atau kendaraan yang ganti
nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru.
3. Mekanisme Penerapan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor
Mekanisme merupakan cara kerja atau cara menjalankan sesuatu dalam
alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah
organisasi. Penerapan pajak progresif akan dikenakan bagi wajib pajak yang
memiliki urutan kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat
yang sama. Berikut penulis akan memaparkan cara penentuan urutan
kepemilikan dan perhitungan jumlah pembayaran pajak progresif kendaraan
bermotor pada contoh kasus berikut ini:
Contoh kasus penerapan pajak progresif
Kasus 1
Pak Agung memiliki beberapa kendaraan sebagai berikut:
1. Satu buah kendaraan roda dua Honda Beat 110 Tahun 2011
2. Dua buah mobil yaitu, Toyota New New Avanza 1300 Tahun 2010 beli
april 2011, Nissan March 1.2 Tahun 2011 dibeli juni 2012
Berapa perhitungan pajak kendaraan bermotornya?
Analisis:
Pak Agung memiliki 3 buah kendaraan bermotor yang urutan kepemilikannya
adalah Honda Beat 110, Toyota New Avanza 1300 Tahun 2010, Nissan March
54
1.2 Tahun 2011. Dalam Pengenaan Pajak Progresif hanya pada motor ke motor
dan mobil ke mobil, Honda Beat bukan merupakan objek pajak progresif Karena
kendaraan roda dua pertama dan isi silinder dibawah 500cc sehingga terhitung
pajak normal 1,5%, untuk Toyota New Avanza 1300 termasuk objek pajak
progresif, namun masih tetap terhitung pajak normal 1,5% karena termasuk
kepemilikan kendaraan roda empat pertama, sedangkan Nissan March 1.2
terkena pajak progresif dengan tarif pajak 2% karena merupakan kepemilikan
kendaraan roda empat kedua.
Perhitungan:
1. Honda Beat 110 kepemilikan roda 2 pertama (bukan pajak progresif)
PKB = 1,5% x NJKB
= 1,5% x Rp9.000.000,00
= Rp135.000,00
SWDKLLJ = Rp35.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp135.000,00 + Rp35.000,00
= Rp170.000,00
2. Toyota New Avanza 1300 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4
pertama)
PKB = 1,5% x NJKB
= 1,5% x Rp115.200.000,00
= Rp1.728.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp1.728.000,00 + Rp143.000,00
55
= Rp1.871.000,00
3. Nissan March 1.2 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4 kedua)
PKB = 2% x NJKB
= 2% x Rp150.000.000,00
= Rp3.000.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp3.000.000,00 + Rp143.000,00
= Rp3.143.000,00
Penjelasan:
1. Untuk kendaraan pertama PKB nya dikenai tarif pajak normal 1,5%
sebesar Rp170.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan
tersebut bukan merupakan objek pajak progresif (dibawah silinder 500cc).
2. Untuk kendaraan kedua PKB nya dikenai tarif normal 1,5% sebesar
Rp1.871.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan tersebut
merupakan kepemilikan kendaraan roda empat pertama meskipun sudah
termasuk objek pajak progresif.
3. Untuk kendaraan ketiga dikenai tarif pajak progresif 2% sebesar
Rp3.143.000,00 dikarenakan sudah termasuk objek progresif dan
kepemilikan kendaraan roda empat kedua.
Kasus 2
Pak Henri memiliki mobil sebagai berikut:
1. Honda CR-V 2.4 Tahun 2011 membeli bekas lalu dijual kembali pada juni
2012 dan sudah melaporkan ke SAMSAT bahwa mobil tersebut sudah
dijual (berpindah tangan)
56
2. Toyota Corolla Altis Tahun 2012 membeli bekas pada 1 juni kemudian
melakukan bailk nama atas kendaraan tersebut
3. Daihatsu Xenia beli januari 2012
Berapa pajak kendaraan bermotornya?
Analisis:
Untuk urutan data kepemilikan kendaraan mobil Pak Henri adalah mobil pertama
Toyota Corolla Altis dan mobil kedua Daihatsu Xenia. Mobil Toyota Corolla Altis
termasuk objek pajak progresif, namun tetap dikenakan tarif pajak normal 1,5%
karena termasuk kepemilikam roda empat pertama, dan Daihatsu Xenia tekena
pajak progresif 2% karena merupakan kepemilikan kendaraan roda empat kedua,
sedangkan untuk mobil Honda CR-V tidak terkena pajak progresif karena
kendaraan tersebut telah dijual dan telah dilaporkan ke SAMSAT, dan akan
segera dibolir untuk dilakukan bailk nama oleh pemilik baru.
Perhitungan:
1. Toyota Corolla Altis kepemilikan pertama (pajak normal)
PKB = 1,5% x NJKB
= 1,5% x Rp95.000.000,00
= Rp1.425.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp1.425.000,00 + Rp143.000,00
= Rp1.568.000,00
2. Daihatsu Xenia kepemilikan kedua (pajak progresif)
PKB = 2% x NJKB
= 2% x Rp233.000.000,00
57
= Rp4.660.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp4.660.000,00 + Rp143.000,00
= Rp4.803.000,00
Penjelasan:
1. Untuk pajak mobil kendaraan pertama masih dikenai tarif normal 1,5%
sebesar Rp1.568.000,00 karena merupakan kepemilikan kendaraan roda
empat pertama.
2. Untuk pajak mobil kedua sudah terkena pajak progresif 2% karena
merupakan kepemilikan kendaraan roda empat kedua sebesar
Rp4.803.000,00.
Kasus 3
Ibu Hasnah memiliki sejumlah kendaraan sebagai berikut:
1. Suzuki Carry Tahun 2012
2. Daihatsu Xenia Tahun 2011
3. Toyota Avanza Tahun 2015
Berapa pajak kendaraan bermotornya?
Analisis:
Urutan data kepemilikan kendaraan bermotor ibu hasnah adalah kendaraan
pertama Suzuki Caryy Tahun 2012, kendaraan kedua Daihatsu Xenia Tahun
2011, dan kendaraan ketiga Toyota Avanza tahun 2015. Susuki Carry
merupakan kendaraan pertama dengan tarif pajak 1,5%, Daihatsu Xenia
merupakan kendaraan kedua dengan tarif pajak progresif 2%, dan Toyota
58
Avanza merupakan kepemilikan ketiga dan terkena pajak progresif dengan tarif
2,25%.
Perhitungan:
1. Suzuki Carry tahun 2012 kepemilikan pertama (pajak normal)
PKB = 1,5% x NJKB
= 1,5% x Rp75.000.000,00
= Rp1.125.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp1.125.000 + Rp143.000,00
= Rp1.268.000,00
2. Daihatsu Xenia tahun 2011 kepemilikan kedua (pajak progresif)
PKB = 2% x NJKB
= 2% x Rp90.000.000,00
= Rp1.800.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
= Rp1.800.000,00 + Rp143.000,00
= Rp1.943.000,00
3. Toyota Avanza tahun 2015 kepemilikan ketiga (pajak progresif)
PKB = 2,25% x NJKB
= 2,25% x Rp98.000.000,00
= Rp2.205.000,00
SWDKLLJ = Rp143.000,00
Total = PKB + SWDKLLJ
59
= Rp2.205.000,00 + Rp143.000,00
= Rp2.348.000,00
Penjelasan:
1. Untuk kendaraan pertama PKB nya sebesar Rp1.268.000,00 dengan tarif
normal 1,5% karena merupakan kepemilikan kendaraan pertama.
2. Untuk kendaraan kedua PKB nya sebesar Rp1.943.000,00 dengan tarif
2% merupakan pajak progresif karena termasuk kepemilikan kendaraan
kedua.
3. Untuk kendaraan ketiga PKB nya sebesar Rp2.348.000,00 dengan tarif
2,25% merupakan pajak progresif karena kepemilikan kendaraan ketiga.
4. Realisasi Penerimaan PKB Setelah Diterapkannya Pajak Progresif
Penerimaan atau realisasi PKB merupakan dasar untuk mengetahui
seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini dapat digunakan
untuk mengetahui kenaikan atau perkembangan pajak kendaraan bermotor
terhadap Pendapatan Asli Daerah. untuk mengetahui laju pertumbuhan maka
dapat diambil rumus:
Realisasi Penerimaan tahun Sekarang − Penerimaan Tahun Sebelumnya
Realisasi Penerimaan Tahun Sebelumnya× 100%
Berikut tabel perbandingan realisasi penerimaan PKB dari tahun 2015-2019
Tabel 4. 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2015-2019
Tahun Realisasi Tahun Sekarang
(Rp)
Realisasi Tahun
Sebelumnya (Rp)
Tingkat
Pertumbuhan
2015 864.035.466.789 808.334.261.823 7%
2016 913.786.131.957 864.035.466.789 6%
2017 627.118.201.008 913.786.131.957 -3%
60
2018 545.175.544.238 627.118.201.008 -1,3%
2019 568.162.796.000 545.175.544.238 4%
Sumber: SAMSAT Kota Makassar, 2020
Perhitungan:
Tahun 2015 = 864.035.466.789−808.334.261.823
808.334.261.823 × 100% = 7%
Tahun 2016 = 913.786.131.957−864.035.466.789
864.035.466.789 × 100% = 6%
Tahun 2017 = 627.118.201.008−913.786.131.957
913.786.131.957 × 100% = −3%
Tahun 2018 = 545.175.544.238−627.118.201.008
627.118.201.008 × 100% = −1,3%
Tahun 2019 = 568.162.796.000−545.175..544.238
545.175.544.238 × 100% = 4%
Perhitungan diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan
bermotor setelah diberlakukannya pajak progresif tidak stabil dan cenderung
mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan
bermotor sebesar 7%, pada tahun 2016 sebesar 6%, di tahun 2017 mengalami
penurunan yang cukup drastis sebesar -3%, kemudian pada tahun 2018 sebesar
-1,3%, baru pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami
kenaikan sebesar 4%.
D. Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis tentang penerapan pajak progresif kendaraan
bermotor dapat dijelaskan bahwa terdapat indikasi yang kuat tejadinya
penghindaran pajak progresif oleh wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah
penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diterapkannya pajak progresif dari
tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, karena pada
saat diberIakukannya pajak progresif, tarif pemungutan pajak progresif diniIai
terIaIu tinggi oIeh masyarakat akibat besarnya pajak yang harus dibayar.
61
Akibatnya, masyarakat meIakukan pembeIian kendaraan dengan tidak
mengatasnamakan dirinya. Untuk wajib pajak yang sudah teridentifikasi sebagai
pemiIik kendaraan, mereka seringkaIi menoIak untuk meIakukan pembayaran,
sehinggan terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Hal ini sejalan dengan penelitian Rudi irwanto (2015) yang menyatakan
bahwa setelah diberlakukannya pajak progresif, persentase penerimaan pajak
kendaraan bermotor mengalami penurunan.
Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Siradjah (2014) yang
menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada
UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi
tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD
SAMSAT Wilayah Maros.
Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Nugraha (2012) bahwa masih
banyak masyarakat yang menjual kendaraan bermotornya, namun belum
melakukan balik nama, sehingga penjual tersebut masih terdaftar sebagai pemilik
kendaraan yang sudah dijualnya tersebut, dan apabila dia membeli kendaraan
maka dia akan dikenakan pajak progresif.
Tujuan dari penerapan progresif ini sendiri saIah satunya untuk
meningkatkan kontribusi Pendapatan AsIi Daerah di Kota Makassar. Pajak
kendaraan bermotor progresif pertama kaIi diberIakukan di Kota Makassar pada
tahun 2014, dan seperti terIihat pada penjelasan sebelumnya, peningkatan
penerimaan pajak kendaraan bermotor pasca penerapan pajak progresif terus
mengaIami penurunan dari tahun ke tahun.
62
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasakan analisa dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis
akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut.
Penerapan pajak progresif di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini
dikarenakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan
setelah diberlakukannya pajak progresif di Kota Makassar.
Hal ini dapat dilihat pada 5 tahun terakhir setelah diterapkannya pajak
progresif, yaitu pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor
sebesar 7%, pada tahun 2016 sebesar 6%, di tahun 2017 mengalami penurunan
yang cukup drastis sebesar -3%, kemudian pada tahun 2018 sebesar -1,3%,
baru pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami
kenaikan sebesar 4%.
B. Saran
Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya
sebagai berikut.
SAMSAT Kota Makassar harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi
kepada masyarakat baik itu media cetak maupun media elektronik agar
masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif, dan menyediakan loket
khusus bagi pelayanan pajak progresif untuk dikonfirmasikan secara langsung
oleh wajib pajak apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka
yang dimiliki sebelumnya sudah dijual atau telah berpindah tangan, sehingga
63
wajib pajak dapat dengan mudah mengurus urutan kepemilikan kendaraan
bermotornya.
Bagi wajib pajak yang membeIi kendaraan bermotor dari seseorang untuk
segera meIapor ke kantor SAMSAT agar kendaraan yang dibeIi tersebut dapat
diIakukan baIik nama kendaraan supaya pemiIik kendaraan sebeIumnya tidak
dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimiIikinya Iagi.
64
DAFTAR PUSTAKA
Arbab, A. (2018, november 22). celebes media. Dipetik september 21, 2020, dari
Hingga Oktober 2018, Jumlah Kendaraan di Makassar Capai 1.563.608 Unit: https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1024221118/hingga-oktober-2018-jumlah-kendaraan-di-makassar-capai-1-563-608-unit
Irwanto, R. (2015). Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bemotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar).
Kurniawan, A. (2014). Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar).
Nugraha, H. A. (2014). Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(9).
Online Pajak. (2018, september 18). Pajak Progresif Kendaraan: Pahami Seluk
Beluknya. Dipetik februari 25, 2021, dari www.online-pajak.com:
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) PadaDinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
Peraturan Presiden Republik Indonesia.Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Ramadhani, A. (2017). Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan (Doctoral dissertation).
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah