Top Banner
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar) SKRIPSI Oleh JUSRIADI 105731113016 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2021
87

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

Oct 05, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)

SKRIPSI

Oleh

JUSRIADI 105731113016

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

Page 2: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PRORESIF KENDARAAN

BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar)

SKRIPSI

Oleh

JUSRIADI

105731113016

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR

2021

Page 3: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

PERSEMBAHAN

Puji syukur, ku persembahkan kepada Allah Yang Maha Tinggi dan Maha

Penyayang, atas rahmat dan hidayahmu telah kau jadikan aku manusia yang

beriman di jalan mu. Dalam Sujud ku, aku berdoa atas apa yang engkau berikan

yang tiada tekira. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Penyemangat dan penopang hidupku, Ibu dan Bapakku tercinta, yang tidak

pernah berhenti berkoban untuk anaknya dan yang setiap dalam shalatnya

selalu memanjatkan doa demi keberhasilan anak-anaknya. Semoga karya ini

dapat menjadi hadiah kecil untuk membalas sedikit pengorbananmu.

2. Bapak dan Ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus

dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberikan arahan dalam

menyelesaikan karya ini.

3. Para sahabat dan teman-teman yang selalu memberi bantuan dan semangat

beserta dukungan dalam penyelesaian karya ini.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah ayat 286)

Page 4: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 5: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 6: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 7: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu”alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, yang tiada henti diberikan kepada

hamba-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hantarkan kepada

Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para

pengikutnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus SAMSAT Kota

Makassar)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada kedua orang tua penulis atas segala do’a, cinta dan kasih sayangnya,

serta pengorbanan yang tiada henti senantiasa diberikan pada penulis selama

menempuh pendidikan berupa dukungan dan fasilitas demi keberhasilan penulis.

Semoga penulis mampu membahagiakan Ayahanda dan Ibunda Dunia-Akhiat

serta dapat sedikit membalas setiap jasa dan tetes keringat dan air mata yang

tercurah demi membesarkan dan mendidik ananda.

Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari

berbagai pihak. Dengan segala kerendahan, penulis ucapkan terima kasih

kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan, serta memberi

Page 8: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

viii

dorongan dan semangat kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan yang baik

ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah

SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga dapat

mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar.

Selain itu ucapan terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makasar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si.,Ak.CA.,CSP selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar.

4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM.,Ak.CA.CPAI Selaku Pembimbing I dan

5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Pembimbing II dalam penulisan

skripsi ini, yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, serta

pikirannya untuk membekali ilmu pengetahuan dan pemahaman sampai

penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan ilmunya kepada

penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Kepada seluruh staf (tata usaha) yang telah memberikan pelayanan yang

baik selama ini.

8. Ucapan terima kasih pula tak lupa penulis ucapkan kepada Bapak Irwan

Setiawan, SH,. MH selaku KASI Pendataan dan Penagihan, dalam hal ini

Page 9: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

ix

mewakili kepala UPT Pendapatan Makassar I (SAMSAT Kota Makassar),

yang telah mengijinkan penulis dengan senang hati untuk melakukan

penelitian dan memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan

skripsi ini.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 16.D yang telah memberikan

begitu banyak sumbangan pemikiran, selalu memotivasi dan memberikan

nasihat ketika penulis berpikir untuk menyerah.

10. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu

yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya

sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan maaf

yang sedalam-dalamnya, jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan

dan kekhilafan yang kurang berkenan di hati pembaca sebab penulis hanyalah

manusia biasa yang tidak akan luput dari kesalahan. Akhirnya penulis berharap

semoga dengan selesainya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita

semua. Aamiin.

Makassar, 09 Agustus 2021

Jusriadi

Page 10: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

x

ABSTRAK

JUSRIADI, 2021, Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Andi Rustam dan Ismail Rasulong. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa masih kurang optimalnya penerapan pajak progesif di Kota Makassar, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Temuan lainnya adalah pembayaran pajak progresif belum tersedia loket pelayanan khusus pajak progresif. Dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang pajak progresif. Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor.

Page 11: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

xi

ABSTRACT

JUSRIADI, 2021, Analysis of The Application of Progressive Motor Vehicle Tax on Taxpayer Compliance (Case Study of Makassar City SAMSAT), Thesis of the Faculty of Economics and Business, Accounting Department, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Andi Rustam and Ismail Rasulong.

This research is a qualitative descriptive study that aims to determine the application of motor vehicle progressive tax. To obtain data in this study, using interview techniques, documentation, and literature. The results of this study indicate that the implementation of progressive tax in Makassar City is still not optimal, so that motor vehicle tax revenues continue to decline. Another finding is that the payment of progressive tax has not yet been provided with a special service counter for progressive tax. And there are still many taxpayers who do not know about progressive tax. Keywords: Progressive Tax, Motor Vehicles.

Page 12: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ....................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................. iii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................. v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................... vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

ABSTRAK ..................................................................................................... x

ABSTRACT ................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang .................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 6

A. Tinjauan Teori ..................................................................................... 6

B. Pajak Daerah ...................................................................................... 18

C. Pajak Kendaraan Bermotor ................................................................. 19

D. Pajak Progresif .................................................................................... 22

E. Sistem dan Prosedur Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor .......... 23

F. Tinjauan Empiris ................................................................................. 31

Page 13: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

xiii

G. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 33

BAB III METODE PENELITIAN ...................................................................... 35

A. Jenis Penelitian ................................................................................... 35

B. Fokus Penelitian .................................................................................. 35

C. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 35

D. Sumber Data ....................................................................................... 36

E. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 36

F. Instrumen Penelitian............................................................................ 37

G. Metode Analisis Data .......................................................................... 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................... 39

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 39

B. Uraian Tugas dan Data Kepegawaian Dalam Organisasi SAMSAT Kota

Makassar ............................................................................................ 43

C. Hasil Penelitian ................................................................................... 45

D. Pembahasan ....................................................................................... 60

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 62

A. Kesimpulan ......................................................................................... 62

B. Saran .................................................................................................. 62

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 64

LAMPIRAN ..................................................................................................... 66

Page 14: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Makassar ............... 3

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 31

Tabel 4.1 Data Kepegawaian SAMSAT Kota Makassar .................................... 45

Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2015-2019 ........... 59

Page 15: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem dan Prosedur Pengurusan PKB……………………………..30

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran …………………………………………………...34

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Makassar ………………………42

Page 16: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan kota berkembang terbesar di Provinsi

Sulawesi Selatan, yang juga memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor

yang sangat pesat, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Perkembangan kendaraan bermotor tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah Kota Makassar untuk memungut pajak kepada pemilik atau

penguasa kendaraan bermotor tersebut guna meningkatkan sumber pendapatan

asli daerah Kota Makassar. Pajak sendiri dibedakan menjadi dua jenis menurut

pemungutan dan pengelolaannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak

pusat terbagi atas delapan jenis pajak, sedangkan pajak daerah terbagi menjadi

sepuluh jenis pajak, yaitu empat pajak provinsi dan enam pajak Kabupaten/Kota.

Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

merupakan dua potensi pajak yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan

pendapatan asli suatu daerah khususnya Kota Makassar. Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berperan

penting dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah, karena memberikan

kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Selain berfungsi

sebagai sumber pendapatan Negara, pajak juga berperan penting dalam

distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan

salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan distribusi penghasilan antara

mereka yang berpenghasilan tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Oleh

karena itu, tarif pajak penghasilan di Indonesia dikenal dengan tarif pajak

Page 17: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

2

progresif dimana semakin tinggi penghasilannya maka semakin tinggi pula tarif

pajak penghasilannya.

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan

menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan

objek pajak. Sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang

pajak daerah dan retribusi daerah, kendaraan di Kota Makassar akan dikenakan

pajak progresif muIai 3 maret tahun 2014. Pengenaan pajak progresif bertujuan

untuk menimiIkan kemacetan IaIu Iintas yang ditimbuIkan oIeh kendaraan

bermotor pribadi dengan mengurangi pengadaan kendaraan bermotor. Dengan

pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk

kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama

hanya akan dekenai PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua

dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-10 persen tergantung keputusan

pemerintah provinsi.

SeIain itu, penerapan pajak progresif akan meningkatkan Pendapatan

AsIi Daerah Kota Makassar, karena peningkatan jumIah pajak yang harus

dibayar oIeh wajib pajak akan berdampak pada Pendapatan AsIi Daerah Kota

Makassar. Namun, karena banyak yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja

pajak progresif ini, haI ini dapat memicu banyak masaIah ketika warga

membayar pajak kendaraan bermotornya. Ternyata mereka diharuskan

membayar pajak yang Iebih tinggi karena banyaknya kendaraan yang terdaftar

atas nama mereka, meskipun mereka tidak Iagi memiIikinya. Warga yang

menjuaI kendaraan bermotor tetapi tidak meIaporkannya ke Kantor SAMSAT

untuk meIakukan pembIokiran atas nama mereka akan dikenakan pajak progresif

atas kendaraan yang tidak Iagi mereka miIiki.

Page 18: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

3

Berdasarkan Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraaan bermotor adaIah

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jaIan darat, dan digerakkan oIeh peraIatan tekhnik berupa motor atau peraIatan

Iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk aIat-

aIat berat dan aIat-aIat besar yang daIam operasinya menggunakan roda dan

motor dan tidak meIekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air. DijeIaskan juga bahwa “kepemiIikan kendaraan bermotor

didasarkan atas nama dan/atau aIamat yang sama.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Makassar

Tahun Jumlah (unit)

2016 1.425.150

2017 1.505.835

2018 1.563.608

Sumber: SAMSAT Kota Makassar, 2019

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah kendaraan yang terdaftar dan

terbayar di SAMSAT Kota Makassar yaitu, pada tahun 2016 jumlah kepemilikan

kendaraan sebanyak 1.425.150 unit kendaraan, lalu pada tahun 2017 sebanyak

1.505.835 unit kendaraan dan pada tahun 2018 sebanyak 1.563.608 unit

kendaraan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dengan

rata-rata 5% (SAMSAT Kota Makassar, 2019).

Page 19: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

4

Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor menimbuIkan dampak

positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu berkurangnya

jumIah kendaraan bermotor, adapun dampak negatifnya dari pemberIakuan

pajak progresif ini tentu sangat dirasakan oIeh masyarakat seIaku wajib pajak.

Masyarakat meIakukan penyeIundupan hukum agar terhindar dari pembayaran

pajak yang tinggi, artinya masyarakat melakukan pembelian kendaraan bermotor

tidak mengatasnamakan dirinya agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.

Dengan berIakunya pajak progresif, masyarakat merasa tidak nyaman

karena harus membayar Iebih dari yang semestinya. Sehingga terjadilah

tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan penurunan

penerimaan pajak kendaraan bermotor. HaI ini dikarenakan pada awaI

penerapan pajak progresif persentase pemungutannya dirasa kurang wajar oIeh

sebagian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis penerapan pajak

progresif di kota Makassar, Oleh karena itu peneliti mengambil judul: Analisis

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Studi Kasus SAMSAT Kota Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka peneliti mencoba

mengangkat suatu masalah, yaitu: “Bagaimana Penerapan Pajak Progresif

Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Kota

Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Page 20: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

5

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan wawasan kedepannya dibidang perpajakan

khususnya tentang pajak kendaraan bermotor.

b. Hasil penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan dan acuan

untuk penelitian selanjutnya khususnya, dibidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar.

Page 21: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Sejarah dan Pengertian pajak

Dilihat dari sejarahnya pajak sudah ada sejak zaman dahulu, termasuk di

Indonesia. Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, namun dengan

sistem pungutan yang berbeda. Pada zaman dahulu “pajak” adalah pemberian

sukarela dari rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela

ditentukan sendiri oleh rakyatnya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya,

pemberian tersebut berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam

arti pemberian tersebut bersifat wajib.

Pemberian yang bersifat wajib tersebut disebut juga dengan upeti. Yang

awalnya merupakan pemberian kemudian berubah menjadi pungutan. Namun

menurut Negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut merupakan suatu hal

yang wajar karena kebutuhan Negara akan dana pungutan tersebut dalam

rangka untuk memelihara kepentingan Negara, termasuk kebutuhan untuk

mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, serta

untuk melaksanakan pembangunan.

Seiring berjalannya waktu pemungutan pajak mengalami perubahan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara baik di bidang ekonomi,

sosial, ataupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak yang

dinamakan “pungutan” masih ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak.

Dimana semua peraturan tentang pemungutan pajak tidak lagi ditentukan secara

sepihak baik oleh masyarakat maupun pemerintah Negara, namun ditentukan

oleh pemerintah Negara secara bersama-sama.

Page 22: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

7

Pengertian pajak sendiri terdapat bermacam-macam batasan atau definisi

tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahlinya adalah:

Menurut Rifhi Siddiq, pajak adalah iuran yang dipaksakan suatu Negara

dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus

dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak

langsung.

Menurut Leroy Beaulieu, pajak adalah bantuan, baik secara maupun tidak

langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari

barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Menurut prof. Dr. P. J. A. Anriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada

Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut prof. Dr. H. Rochmat. Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat

kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra pretasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi

tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : pajak adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan dan surplusnya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang

perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Page 23: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

8

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya

dari sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak

menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan

individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan

jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan

barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut soemitro merupakan

suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan

timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan

tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang

pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari

pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus

berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik

bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar

pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung

beberapa unsur yaitu kontribusi masyarakat kepada Negara yang tidak berhak

dipungut oleh pihak lain atau pihak swasta adalah berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dan memiliki kekuatan hukum, tanpa adanya

kontraprestasi atau dengan kata lain tanpa balas jasa dari Negara yang dapat

Page 24: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

9

langsung ditunjukkan, yang digunakan untuk mendanai rumah tangga Negara

atau pengeluaran pemerintah, dan jika terdapat surplus digunakan untuk

mendanai investasi public.

2. Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah

ini:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri

oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada

pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh

wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Kendaraan bermotor.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau

digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat

diwakilkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Bea masuk, serta Pajak Ekspor.

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan

pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan

subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya,

baik berupa benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan

Page 25: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

10

pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada

umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik

daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau

kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun

2009. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air

Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting daIam pembangunan

suatu Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan suatu Negara untuk

membiayai semua pengeIuaran termasuk pengeIuaran untuk keperIuan

pembangunan. Adapun fungsi pajak, yaitu:

Page 26: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

11

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas

Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan

pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan,

demikian pula dengan barang mewah.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Ail dalam perundang-undangan

diantaranya pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak wajib pajak untuk mengajukan banding kepada majelis

pertimbanagan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di indonesia, pajak diataur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara

maupun warganya.

Page 27: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

12

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih

rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (syarat sederhana)

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi

oleh undang-undang perpajakan yang baray, contoh:

1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

2) Tarid PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu

10%.

3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlakau bagi

badan maupun perseorangan (orang pribadi).

5. Jenis Pungutan Pajak

a. Retribusi

Pengertian retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung

dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-

mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya

pembayaran retribusi parker, retribusi sampah, dan lain-lain. Sedangkan pajak

tidak mendapat imbalan langsung.

Page 28: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

13

b. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukkan dengan

retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontra

prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan

prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati

kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.

6. Azas Pengenaan Pajak

Azas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Azas Tempat Tinggal (Azas Domisili)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib Pajak

(WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam negeri maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP)

dalam negeri.

b. Azas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan pajak yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP).

c. Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu Negara. Misalnya pajak

bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan

berkebangsaan indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku

untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2010:17)

sebagai berikut:

Page 29: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

14

a. Assesment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assesment antara lain:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ada fiskus.

2) Wajib pajak bersifat pasif.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Selft Assesment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

mempertahankan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

8. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan

istilah yang sangat popular. Isitilah ini secara umum biasa diartikan sebagai

orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-Undang KUP

lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan

pajak tertentu. Dari definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri

dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Page 30: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

15

Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu

adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi sebagai subjek pajak dan

menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan

kata lain dua unsur harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak: subjek pajak dan

objek pajak. Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi

kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang tata cara

perpajakan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak (tax payer) adalah

sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong

pajak tertentu”.

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih

besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan

juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Suprianto (2011:7),

bahwa kewajiban wajib pajak antara lain sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah

memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak.

b. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap oang yang mempunyai Nomor

Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak

yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah

Page 31: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

16

diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu

yang ditentukan.

c. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib

pajak menurut sistem selft assessment ditentukan sendiri oleh wajib pajak

yang bersangkutan.

d. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan

kegiatan usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukuan yang dapat

menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung

penghasilan kena pajak.

e. Memberikan keterangan. Dirjen pajak berwenang untuk melakukan

pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya

jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan

dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan

kegiatan usaha yang dijalankan.

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk

mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada

Dirjen Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan

pembayaran pajak terutang, wajib pajak berhak memperoleh:

a. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan

keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.

b. Pengurangan PPh pasal 25, apabila wajib mengalami kesulitan keuangan

dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu

membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Page 32: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

17

c. Pembebasan pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan

force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini ditjen pajak akan

mengeluarkan suatu kebijakan.

d. Pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksaan proyek pemerintah

yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, PPh yang terutang atas

penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier uatama

ditanggung oleh pemerintah.

e. Insentif perpajakan, untuk merangsang investasi.

f. Penundaan pelaporan SPT tahunan. Apabila wajib pajak tidak dapat

menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi

batas waktu penyelesaian, wajib pajak berhak mengajukan permohonan

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama

enam bulan.

g. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak

merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar

daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak

yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya

wajib pajak hutang lain.

h. Keberatan. Wajib pajak dapa mengajukan keberatan ke ditjen pajak. Apabila

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

kemungkinan terjadi bahwa wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas

suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas

pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

i. Banding. Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan,

wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Page 33: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

18

j. Peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak/belum puas dengan putusan

pengadilan pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan

hanya dapat diajukan satu kali.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daearah

dan retribusi daerah, mengemukakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oIeh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbaIan

secara Iangsung dan digunakan untuk keperIuan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang teIah

ditetapkan dan dipungut oIeh pemerintah daerah dengan peraturan daerah

(PERDA), yang wewenang pemungutannya diIaksanakan oIeh pemerintah

daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota.

Pajak yang diberikan oIeh penduduk suatu daerah kepada pemerintah

daerah akan digunakan oIeh pemerintah daerah untuk keperIuan umum.

Contohnya pembangunan jaIan, jembatan, pembukaan Iapangan kerja, dan

pembangunan Iain untuk kepentingan pemerintahan.

2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah yang ditetapkan Undang-Undang Kabupaten/Kota,

yaitu:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Page 34: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

19

b. Objek terdapat diwiIayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan

mempunyai mobiIitas yang cukup rendah serta hanya meIayani masyarakat

yang terdapat di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum.

d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak pusat.

e. Potensinya memadai.

f. Tidak memberikan dampak negatif bagi perekonomian.

g. Memperhatikan aspek keadiIan dan kemampuan masyarakat.

h. Menjaga keIestarian Iingkungan.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 8

Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi

SeIatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah, kendaraan bermotor iaIah

semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jaIan darat, dan digerakkan oIeh peraIatan tekhnik berupa motor atau peraIatan

Iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk aIat-

aIat berat aIat-aIat besar yang daIam operasinya menggunakan roda dan motor

dan tidak meIekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 pajak kendaraan

bermotor yang seIanjutnya disebut PKB adaIah pajak atas kepemiIikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor.

Page 35: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

20

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah pasaI 4 ayat (1) subjek pajak kendaraan bermotor adaIah

orang pribadi atau badan yang memiIiki dan/atau menguasai kendaraan

bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 10 Tahun

2010 tentang pajak daerah daIam pasaI 5 ayat (1) disebutkan bahwa subjek

pajak kendaraan bermotor adaIah orang pribadi atau badan yang memiIiki

dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 10

Tahun 2010 tentang pajak daerah pasaI 4 ayat (1) objek pajak kendaraan

bermotor merupakan kepemiIikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sementara pada ayat (2) dijelaskan bahwa yang termasuk di dalam

pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum pada ayat (1)

adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya dan dioperasikan di

semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

ukuran isi kotor GT 5 sampai GT 7.

Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah

sebagai berikut.

a. Kereta api

b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan Negara

c. Kendaraan bermotor yang diwakili dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga

Page 36: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

21

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;

dan

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah

4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada

ketentuan daIam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasaI 3 sampai dengan

8. Iandasahan hukum pemungutan pajak di indonesia teIah diatur oIeh pasaI 23

A UUD 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan Iain yang bersifat

memaksa untuk keperIuan Negara diatur daIam Undang-undang”.

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor diatur daIam Peraturan Daerah provinsi

SuIawesi SeIatan Nomor 8 tahun Tahun 2017 pasaI 9 yang ditetapkan sebagai

berikut.

a. Untuk kepemiIikan kendaraan bermotor pertama (pribadi) sebesar 1,5%

b. KepemiIikan kendaraan bermotor kedua (pribadi) dan seterusnya ditetapkan

secara progresif sebagai berikut:

1. KepemiIikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%

2. KepemiIikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%

3. KepemiIikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%

4. KepemiIikan kendaraan bermotor keIima sebesar 2,75%

c. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%

d. Kendaraan miIik badan sosiaI/keagamaan, pemerintah/TNI/POIRI,

ambuIance, dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%

e. AIat-aIat berat dan aIat-aIat besar sebesar 0,2%

Page 37: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

22

6. Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua

belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau

tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran

pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti

pelunasan atau pembayaran pajak dan penning. Wajib pajak yang terlambat

melakukan pembayaran pajak akan dikenai sanksi yaitu: keterlambatan

pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam

SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok

pajak.

Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD

yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi

sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

D. Pajak Progresif

1. Pengertian Pajak Progresif

Pajak progresif iaIah saIah satu bentuk pajak dimana persentase kena

pajak yang harus dibayar meningkat seiring dengan kenaikan objek pajak

(Nugraha, 2012). Pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi

SuIawesi SeIatan muIai diterapkan 3 maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Page 38: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

23

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 90

Tahun 2018 pada pasaI 8,maka tata cara perhitungan pajak progresif kendaraan

bermotor yaitu sebagai berikut.

a. Untuk kendaraan bermotor pribadi:

1) KepemiIikan pertama sebesar 1,5% x dasar pengenaan PKB

2) KepemiIikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% x dasar pengenaan

PKB

3) KepemiIikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% x dasar

pengenaan PKB

4) KepemiIikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% x dasar

pengenaan PKB

5) KepemiIikan kendaraan bermotor keIima dan seterusnya sebesar 2,75%

x dasar pengenaan PKB

b. Untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar pengenaan PKB

c. Untuk kendaraan miIik badan/sosiaI keagamaan, pemerintah, pemerintah

daerah, TNI/POIRI, ambuIance, dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x

dasar pengenaan PKB

d. AIat-aIat berat dan aIat-aIat besar sebesar 0,2% x dasar pengenaan PKB

E. Sistem dan Prosedur Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) difinisi sistem dan prosedur yaitu, sistem

adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu

urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu

Page 39: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

24

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem terdiri

dari jaringan prosedur; sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klereikal.

2. Prosedur dan Persyaratan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB)

Prosedur dan persyaratan pengurusan pembayaran pajak kendaraan

bermotor, sesuai dengan intruksi bersama Menteri Pertahanan Keamanan,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Ins/03/M/X/1999, Nomor 29

tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 Jo. Surat Kepurusan Bersama Kapolri,

Dirjen Pemenrintah Umum dan Otonomi Daerah dan Direkur PT Jasa Raharja

Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-128 Nomor Skep/02/XI/1999 adalah sebagai

berikut.

a. Pengesahan Ulang (satu tahun)

1) Persyaratan

a) Identitas.

1. Program

2. Badan hukum

3. Instansi Pemerintah (Termasuk BUMN dan BUMD)

b) STNK asli dan satu lembar fotocopy.

c) BPKB asli dan satu lembar fotocopy.

2) Prosedur pengurusan

a) Penyerahan berkas di loket pendaftaran.

b) Pengambilan resi penetapan di loket penetapan.

c) Pembayaran biaya di loket kasir.

Page 40: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

25

d) Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK.

b. Pengesahan ulang (lima tahun)

1) Persyaratan

a) Identitas

b) STNK asli dan satu lembar fotocopy

c) BPKB asli dan satu lembar fotocopy

d) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

2) Prosedur Pengurusan

a) Cek fisik kendaraan bermotor.

b) Pengambilan formulir di loket pendaftaran.

c) Penyerahan berkas di loket pendaftaran.

d) Penetapan penyerahan resi di loket penetapan.

e) Pembayaran di loket kasir.

f) Penyerahan STNK dan plat nomor di loket pengambilan STNK.

c. Penggantian STNK Hilang/Rusak

1) Persyaratan

a) Mengisi formulir SPPKB.

b) Identitas

c) STNK yang rusak atau tanda bukti pelaporan kehilangan dari kepolisian

d) BPKB asli

e) SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) tahun terakhir (yang telah

divalidasi) bagi yang rusak dan tanda bukti kehilangan dari kepolisian

f) Tanda bukti iklan kehilangan dari berita radio

g) Tanda bukti iklan kehilangan fari berita surat kabar

h) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Page 41: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

26

2) Prosedur pengurusan

a) Pengambilan formulir loket pendaftaran

b) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket pendaftaran

c) Penyerahan berkas di loket pendaftaran

d) Penyerahan resi di loket penetapan

e) Pembayaran di loket kasir

f) Pengesahan STNK di loket pengambilan STNK

d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (Pendaftaran Kendaraan Baru)

1) Persyaratan

a) Mengisi formulir SPPKB

b) Identitas

c) Faktur

d) Sertifikat NIK/VIN dan tanda pendaftran tipe

e) Kendaraan yang rubah bentuk melampirkan surat keterangan dari

perusahaan

f) Untuk kendaraan umum melampirkan:

1. Izin usaha

2. Izin prinsip

2) Prosedur pengurusan

a) Pembelian formulir di loket pendaftaran

b) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket pendaftaran

c) Penetapan di loket penetapan

d) Penyerahan resi di loket penetapan

e) Pembayaran di loket kasir

f) Pengesahan STNK di loket pengambilan STNK

Page 42: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

27

e. Bea Balik Nama/Heregistrasi Kendaraan dari dalam Kab/Kota

1) Persyaratan

a) Mengisi formulir SPPKB

b) Identitas

c) STNK asli

d) BPKB asli

e) Kwitansi Pembelian Asli

f) SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) tahun terakhir

g) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

2) Prosedur Pengurusan

a) Pembelian formulir di loket pendaftaran

b) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket pendaftaran

c) Penyerahan berkas di loket pendaftaran

d) Penetapan di loket penetapan

e) Penyerahan resi di loket penetapan

f) Pembayaran di loket kasir

g) Pengambilan STNK di loket pengambilan STNK

h) Penulisan BPKB di Polres

f. Bea Balik Nama/Heregistrasi antar Kab/Kota dan mutasi dari luar Provinsi

1) Persyaratan

a) Mengisi formulir SPPKB

b) Identitas

c) STNK asli

d) BPKB asli

e) Kwitansi Pembelian Asli

Page 43: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

28

f) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tahun terakhir

g) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

2) Prosedur Pengurusan

a) Pengurusan BPKB di Polres

b) Pembelian formulir di loket pendaftaran

c) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket pendaftaran

d) Penyerahan berkas di loket pendaftaran

e) Penetapan di loket penetapan

f) Penyerahan resi di loket penetapan

g) Pembayaran di loket kasir

h) Pengesahan STNK di loket pengambilan STNK

i) Pengambilan BPKB di Polres

g. Mutasi Ke Luar Provinsi

1) Persyaratan

a) Mengisi formulir SPPKB

b) Identitas

c) STNK asli

d) BPKB asli

e) Kwitansi Pembelian Asli

f) SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah) tahun terakhir

g) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor

h) Fiskal Antar Daerah

2) Prosedur pengurusan

a) Pendaftaran di loket pendaftaran

b) Penetapan di loket penetapan

Page 44: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

29

c) Penyerahan berkas di loket penetapan

d) Pengurusan BPKB di Polri

Page 45: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

30

Gambar 2. 1 Sistem Dan Prosedur Pengurusan PKB

SISTEM DAN PROSEDUR

PENDAFTARAN RANMOR BARU, PERPANJANGAN, MUTASI MASUK, RUBAH BENTUK/WARNA, DUPLIKAT, PERSYARATAN

KHUSUS

PENERIMAAN

PENELITIAN DOKUMEN

ENTRY DATA

PENETAPAN

KOREKTO

PEMBAYARAN

ORDERN STNK/TNK

PENCETAKAN

PENYERAHAN ARSIP

Page 46: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

31

F. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No

.

Nama Peneliti

(Tahun)

Judul Penelitian Metde

Analisis

Hasil Penelitian

1. Nugraha (2012) Penerapan Pajak

Progresif

Terhadap Wajib

Pajak Kendaraan

Bermotor

Bedasarkan

Peraturan

Daerah Jawa

Timur Nomor 9

Tahun 2010

Tentang Pajak

Daerah

Kualitatif Masih banyak

masyarakat yang

menjual kendaraan

bermotornya,

namun belum

melakukan balik

nama, sehingga

penjual tersebut

masih terdaftar

sebagai pemilik

kendaraan yang

sudah dijualnya

tersebut, dan

apabila dia

membeli

kendaraan maka

dia akan

dikenakan pajak

progresif.

2. Rudi Irwanto

(2015)

Analisis

Penerapan Pajak

Progresif

Terhadap wajib

Pajak Kendaraan

Bermotor (Studi

Kasus SAMSAT

Kota Makassar)

Deskriptif

Kualitatif

Setelah

diberlakukannya

pajak progresif,

persentase

penerimaan pajak

kendaraan

bermotor

mengalami

penurunan.

3. Rahadianingtya

s Adi Tomo

(2012)

Penerapan Pajak

Progresif Dalam

Upaya

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah (Up3ad)

SAMSAT

Surakarta

Deskriptif

Kuantitatif

dan

Kualitatif

Belum

ditemukannya

subjek dan objek

pajak progresif

sehingga belum

dapat diketahui

jumlah penerimaan

dari pajak progresif

itu sendiri.

4. Jafar Nurdin Tinjauan Hukum Deskriptif Pelaksanaan

Page 47: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

32

Siradjah (2014) Terhadap

pelaksanaan

Pemungutan

Pajak Kendaraan

Bermotor Pada

UPTD SAMSAT

Wilayah Maros

Kualitatif pemungutan pajak

kendaraan

bermotor pada

UPTD SAMSAT

Wilayah Maros

belum optimal. Hal

ini terlihat dari

realisasi

tunggakan pajak

kendaraan

bermotor yang

masih rendah

pada kantor UPTD

SAMSAT Wilayah

Maros.

5. Andi Kurniawan

(2014)

Dampak

Sebelum dan

Sesudah

Penerapan Pajak

Progresif

Kendaraan

Bermotor Dalam

Upaya

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah (Studi

Kasus

Kabupaten

Karang Anyar).

Kualitatif Pajak progresif

sangat berdampak

positif terhadap

pertumbuhan

pajak kendaraan

bermotor,

khususnya dalam

meningkatkan

pendapatan asli

daerah.

6. Amalia

Ramadhani

(2017)

Analisis

Penerapan Tarif

Pajak Progresif

Dalam

Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah Pada

Kendaraan

Bermotor di

SAMSAT Medan

Selatan

Deskriptif

Kualitatif

Realisasi

penerimaan pajak

progresif masih

belum optimal. Hal

ini dapat dilihat

dari tingginya

kontribusi pajak

kendaraan

bermotor (PKB)

dalam penerimaan

pendapatan asli

daerah (PAD) di

karenakan

banyaknya wajib

pajak yang

Page 48: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

33

melakukan

pembelian

kendaraan

bermotor tidak

menggunakan

nama atau dengan

alamat yang sama

sementara

kepemilikan

kendaraan

bermotor dimilki

oleh wajib pajak

dengan nama atau

alamat yang sama

agar terhindar dari

pembayaran pajak

progresif.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang

menjadi objek permasalahan tentang hubungan antara variabel bebas dan

variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Hubungan

antara pajak progresif dan wajib pajak dapat digambarkan dalam kerangka

konseptual pada gambar 2.2 berikut.

Page 49: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

34

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

SAMSAT KOTA MAKASSAR

PENERAPAN PAJAK

PROGRESIF

ANALISIS DATA

HASIL

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Page 50: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian

deskriptif kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan

uraian yang lebih luas. Dengan jenis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan

atau ,mendeskripsikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Menurut Sujarweni

(2015:74), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan

tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu kejadian

secara objektif. Pada penelitian ini mendeskripsikan mengenai penerapan pajak

progresif kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT

Kota Makassar.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi

permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian. Maka penulis

memfokuskan untuk meneliti mengenai penerapan pajak progresif kendaraan

bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kota Makassar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya pada kantor

Sistem Administrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT), dengan alamat jalan Andi

Mappanyukki No. 27. Alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama

SAMSAT Kota Makassar, karena kantor Bersama SAMSAT ini melayani

administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kota Makassar

Page 51: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

36

dan telah menerapkan pajak progresif. Waktu dan penyusunan penelitian selama

2 (dua) bulan. Mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2021.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan

dokumen perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan

pajak progresif kendaraan bermotor.

E. Metode Pengumpulan Data

Guna mendeskripsikan masalah yang disajikan dalam penelitian ini, maka

diperlukan data serta berbagai informasi. Tekhnik pengumpulan data yang

digunakan dalam penulisan ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan

dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang-Undang perpajakan,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah World Wide Web (www)

dan sebagainya. Tekhnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan di

maksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat penelitian

lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian (Nazir, 1988). Selain itu

studi kepustakaan digunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta

mencari konsep yang sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

Page 52: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

37

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor

SAMSAT Kota Makassar dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Wawancara (Interview)

Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang dimulai

oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang

sesuai dengan penelitian, dan dipusatkan olehnya pada isi yang

dititikberatkan pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan

sistematik mengenai penelitian tersebut (Chadwik, 1991). Teknik

wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala Administrasi Pelayanan

Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar.

2. Dokumentasi (Dokumentation)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan

dokumentasi dari SAMSAT Kota Makassar.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data agar penelitian yang dilakukan menjadi sistematis. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman

wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali data secara lisan dengan

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan mengenai penerapan pajak

progresif kendaraan bermotor, dalam penelitian ini juga menggunakan media

seperti alat perekam dan kamera yang digunakan untuk mengambil dokumentasi

pada saat penelitian.

Page 53: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

38

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik

deskriptif analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti

dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan,

dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Dengan tekhnik ini

penulis akan memberi gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas

dengan mengemukakan fakta-fakta dan data-data yang diperlukan oleh penulis

selama melakukan penelitian di lapangan.

Page 54: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengertian Kantor Bersama Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu

sistem kerja sama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi,

dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan

uang ke kas Negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada suatu kantor yang

dinamakan Kantor Bersama Samsat.

2. Sejarah SAMSAT Kota Makassar

SAMSAT Kota Makassar Merupakan salah satu unit pelayanan teknis

daerah yang berada di bawah dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi

Selatan yang berdiri sejak tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor

bersama SAMSAT di Indonesia berdasarkan keputusan bersama

Menhamkam/Pangab, menteri keuangan dan menteri dalam negeri tanggal 28

desember 1976 tentang peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai

pajak-pajak kendaraan bermotor.

Untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pelaksanaan SAMSAT

dalam penerbitan STNK yang terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta

SWDKLLJ dimulai pada tanggal 16 oktober 1978 yang dilaksanakan terpusat di

Makassar. SAMSAT wilayah I makassar ini sudah memiliki kantor pelayanan ada

dua masing-masing terletak di jalan Andi Mappanyukki dan AP Pettarani

Page 55: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

40

sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin ditingkatkan,

kemudian dilakukan pembentukan kantor bersama SAMSAT di daerah-daeah

tingkat II yang kini berjumlah 15 (lima belas) cabang untuk melayani masyarakat

pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) daerah tingkat II

kabupaten/kotamadya serta terdapat kantor SAMSAT pembantu yang kini

berjumlah 8 (delapan) se Sulawesi selatan.

Dalam perjalanan berdirinya SAMSAT Kota Makassar, muncul peraturan

baru yaitu peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksanaan

Teknis Daerah (UPTD) merupakan unit operasional dinas pendapatan dan

pengelola Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di setiap

kabupaten/kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani

pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi daerah dan

pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian Tahun 2011 muncul peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 tahun 2011 tentang pemungutan pajak

progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di Sulawesi selatan

adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas

kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, dimana orang

yang memiliki kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan setersunya,

dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang

dipresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak.

3. Visi dan Misi SAMSAT Kota Makassar

Dalam menjalankan sejumlah pelayanan dan program uggulannya,

SAMSAT Makassar memiliki:

Page 56: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

41

a. Visi

“Terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan regident

kendaraan bermotor melalui keterpaduan pelayanan Polri, Pemda dan Jasa

Raharja pada SAMSAT Kota Makassar”.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi

etika profesi.

2. Melaksanakan profesi administrasi kendaraaan bermotor secara cepat

dan tepat.

3. Mewujudkan aparat pelaksana SAMSAT yang bersih, jujur dan cakap,

bertanggung jawab dan professional.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

5. Penataan arsip kendaraan yang tertib untuk memudahkan identifikasi dan

keamanan dokumen.

4. Susunan dan Struktur organisasi SAMSAT Kota Makassar

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan

hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi.

Dengan adanya struktur organisasi maka pembagian kerja dapat

dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan

yang berbeda antara satu dengan bagian dengan bagian lainnya. Susunan

organisasi SAMSAT Kota Makassar adalah:

a. Kepala UPTD SAMSAT Kota Makassar

b. Kasubag Tata Usaha

c. Kasi Pendataan dan Penetapan

d. Adpel Wilayah Makassar

Page 57: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

42

e. Adpel Pemd. Wilayah Makassar

f. Kasi Penagihan dan Penerimaan

Struktur organisasi menunjukkan pengaturan antar hubungan bagian-

bagian dari kompenen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi

menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi

atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hirarki dan

kewenangan dan tata hubungan laporan. Struktur organisasi SAMSAT Kota

Makassar adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI UPTD SAMSAT KOTA MAKASSAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi SAMSAT Kota Makassar

KEPALA UPTD

SUB BAGIAN TATA

USAHA

SEKSI PENDATAAN

DAN PENETAPAN

SEKSI PENAGIHAN

DAN PENERIMAAN

Page 58: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

43

B. Uraian Tugas dan Data Kepegawaian Dalam Organisasi SAMSAT Kota

Makassar

1. Kepala UPTD

Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam bidang

menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai

berikut.

a. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan

b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian

c. Pengelolaan pendapatan

d. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian

data

e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan administrasi ketatusahaan, koordinasi, dan pengendalian,

monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas

pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala sub bagian tata usaha

mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan

b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata

laksana

c. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga

d. Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD

Page 59: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

44

e. Melaksanakan penatausahaan keuangan

f. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran

3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam bidang pendapatan dan

penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dan dalam

pelaksaan tugas pokok tersebut, kepala seksi pendapatan dan penetapan

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut.

a. Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi

b. Menyelenggarakan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak

daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak

memenuhi kewajiban tepat waktu

c. Membuat laporan hasil pendapatan setiap bulannya

4. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan

Melaksanakan sebagian tugas UPTD didalam bidang penagihan dan

penerimaan. Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi penagihan dan

penerimaan adalah sebagai berikut.

a. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan lainnya

b. Menyiapkan surat tagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang

memenuhi kewajiban tepat waktu

c. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya

d. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan

bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di jalan

raya bekerja sama dengan instansi terkait.

Page 60: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

45

5. Kepegawaian SAMSAT Kota Makassar

Untuk mendukung jalannya sebuah organisasi atau instansi maka

dibutuhkan yang namanya Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun jumlah

pegawai yang menjadi sumber daya dalam SAMSAT Kota Makassar dapat kita

lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Data Kepegawaian SAMSAT Kota Makassar

No. Sumber Daya Manusia Jumlah(Orang)

1 Pegawai ASN 37 orang

2 Pegawai K2 4 orang

3 Pegawai Outsourching 15 orang

Jumlah 56 orang

Sumber: SAMSAT Kota Makassar

C. Hasil Penelitian

1. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Pada

SAMSAT Kota Makassar

a. Berlakunya Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor di Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor

8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

SuIawesi SeIatan Nomor 10 Tahun 2010 mengenai pajak daerah,

dijeIaskan bahwa kendaraan bermotor iaIah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jaIan darat dan

digerakkan oIeh peraIatan berupa motor atau peraIatan Iainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk aIa-aIat

Page 61: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

46

berat dan aIat-aIat besar yang daIam operasinya menggunakan roda dan

motor serta tidak meIekat secara permanen serta kendaraan bermotor

yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor adaIah saIah satu pajak daerah. untuk

mewujudkan fungsi distribusi pendapatan maka di indonesia mengenakan

tarif pajak progresif dimana masyarakat yang berpenghasiIan tinggi akan

akan dikenakan tarif pajak progresif.

Peraturan Gubernur mengenai pemungutan pajak progresif di

Provinsi SuIawesi SeIatan dikeIuarkan pada 2 januari 2011 dan muIai

diberIakukan sejak 3 maret 2014. BerIakunya penerapan pajak progresif

ini merupakan penerapan pasaI 9 ayat 1 peraturan Gubernur SuIawesi

SeIatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang pajak daerah yang

peIaksanaannya ditetapkan daIam peraturan Gubernur SuIawesi SeIatan

Nomor 90 Tahun 2018 tentang petunjuk peIaksanaan pajak daerah

khusus jenis pajak kendaraan bermotor dan bea baIik nama kendaraan

bermotor. Pajak progresif berIaku untuk kepemiIikan kendaraan kedua

dan roda empat atau Iebih serta kendaraan roda dua dengan kapasitas

siIinder 500cc keatas.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Makmur Majid, S.Sos

(KepaIa Kasi Penagihan dan Penerimaan) beIiau mengemukakan bahwa.

“Pajak progresif berIaku untuk kepemiIikan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 atau Iebih dan kendaraan roda 2 dengan kapasitas siIinder 500 cc ke atas. Tidak berIaku untuk kendaraan dinas pemerintah atau badan dan kendaraan angkutan umum/atau pIat kuning”. (15 Februari 2021)

Penentuan pajak progresif didasarkan pada urutan urutan tanggaI

pendaftaran yang sudah tercatat di database objek kendaraaan atau surat

Page 62: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

47

pernyataan wajib pajak. Untuk kendaraan bermotor miIik

badan/pemerintahan tidak dikenakan pajak progresif. SeIanjutnya, jika

kepemiIikan kendaraan berpindah tangan maka wajib pajak harus

meIaporkan perubahan urutan kepemiIikan.

KepemiIikan kendaraan bermotor yang menentukan pajak

progresif didasarkan atas nama aIamat yang sama. Pernyataan ini

dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Kartu KeIuarga yang

dikeIuarkan oIeh instansi berwenang memiIiki nama dan aIamat yang

sama berdasarkan data kependudukan.

Di daIam Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 10

Tahun 2010 Tentang pajak daerah, tarif pajak kendaraan bermotor (PKB)

ditetapkan secara progresif untuk kendaraan bermotor kedua dan

seterusnya. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi kepemiIikan pertama

ditetapkan sebesar 1,5%, kepemiIikan kedua sebesar 2,5%, kepemeiIikan

ketiga sebesar 3,5%, kepemiIikan keempat sebesar 4,5%, kepemiIikan

keIima dan seterusnya 5,5% dari dasar pengenaan pajak. Masyarakat

menIai pengenaan tarif pajak progresif dengan kenaikan 1% di setiap

urutan kepemiIikan berIebihan karena pajak yang dibayarkan cukup

besar.

Maka dengan itu pemerintah meIakukan pembaharuan tarif

pemungutan pajak progresif yang tertuang daIam Peraturan Gubernur

SuIawesi SeIatan Nomor 8 Tahun 2017. Adapun besaran tarif pajak

progresif tersebut adaIah sebagai berikut.

1. KepemiIikan kendaraan bermotor pertama 1,5%

2. KepemiIikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%

Page 63: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

48

3. KepemiIikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25%

4. KepemiIikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%

5. KepemiIikan bermotor keIima dan seterusnya sebesar 2,75%

b. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Bedasarkan wawancara dengan Bapak H. Makmur Majid, S.Sos

(KepaIa Kasi Penagihan dan Penerimaan) mengemukakan bahwa.

“PemberIakuan pajak progresif di Kota Makasar dimuIai sejak januari 2011, tetapi saat itu sifatnya masih daIam tahap sosiaIisasi. Dimana sejak januari 2011 sampai dengan februari 2014 wajib pajak diberikan kesempatan untuk meIakukan Bea BaIik Nama Kendaraan guna mengatur urutan kepemiIikan kendaraannya, kemudian pada 3 maret 2014 pajak progresif muIai diberIakukan”. (15 Februari 2021)

Tentunya untuk meminimaIisir permasaIahan yang mungkin akan

timbuI mengenai penerapan pajak progresif ini maka SAMSAT Kota

Makassar teIah menyediakan sarana dan prasarana, memberikan

peIayanan kepada wajib pajak dengan disediakannya SAMSAT Drive

Thru, dan SAMSAT KeIiIing. SeIain itu wajib pajak juga diperkenankan

untuk bertanya mengenai haI-haI yang berkaitan dengan penerapan

pajak progresif di SAMSAT Kota Makassar.

Kasus yang sering terjadi pada wajib pajak yang merupakan

daIam mengatur urutan kendaraan bermotornya, dimana kendaraan

sebeIumnya teIah dijuaI oIeh wajib pajak namun beIum diIakukan baIik

nama, kepaIa peIaksana peIayanan di Kantor Bersama SAMSAT kota

Makassar mengatakan bahwa soIusinya adaIah wajib pajak dapat

Iangsung datang ke Kantor SAMSAT untuk segera diIakukan

pembIokiran terhadap kendaraan yang teIah dijuaInya. PembIokiran ini

Page 64: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

49

diIakukan agar kendaraan yang teIah dijuaI oIeh wajib pajak tidak perIu

Iagi untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

c. Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak

yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut

yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahunnya. Apabila

terlambat melakukan pembayaran atas dua kategori pajak tersebut maka

akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut.

1. Denda atas PKB, denda PKB adalah 25% dalam kurung waktu satu

tahun, apabila motor/mobil wajib pajak baru dalam 3 bulan masa

keterlambatannya maka cara perhitungannya: PKB x 25% x (3/12),

jika 6 bulan, PKB x 25% x (6/12), dan seterusnya.

2. Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari

atau 1 tahun. Untuk mobil ditetapkan dendanya sebesar RP 143.000,

sedangkan untuk motor sebesar RP 35.000.

d. Kendala Yang di Hadapi Oleh SAMSAT Kota Makassar Dalam

Penerapan Pajak Progresif

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama

Bapak H. Makmur Majid, S.Sos (Kepala Kasi Penagihan dan

Penerimaan) mengemukakan bahwa.

“Dalam setiap peraturan baru tentu ada berbagai kendala yang dihadapi. Tidak terkecuali dengan penerapan pajak progresif ini meskipun sudah terbilang lama setelah diterapkannya pajak progresif di Kota Makassar, masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengetahui secara detail mengenai pajak progresif”. (17 Februari 2021)

Page 65: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

50

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak SAMSAT

adalah sebagai berikut.

Kendala dari pihak SAMSAT

1) Masih kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib

pajak, sehingga banyak dari mereka yang belum mengetahui atau

belum memahami peraturan baru ini.

2) Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak

progresif kendaraan bermotor, sehingga sampai sekarang belum

dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek pajak

kendaraan bermotor tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak

Zainuddin selaku wajib pajak mengemukakan bahwa.

“Kurangnya minat membayar pajak progresif oleh masyarakat disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui tentang penerapan pajak progresif ini”. (17 Februari 2021)

Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh wajib pajak adalah

sebagai berikut.

Kendala dari wajib pajak

1) Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap

penerapan pajak progresif.

2) Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan

bermotornya sehingga terjadi penunggakan.

3) Banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya

tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

Page 66: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

51

2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan bermotor

Pada Kantor SAMSAT Kota Makasar

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi SeIatan Nomor 8

Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi SuIawesi

SeIatan No 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan

tata cara peIaksaannya mengacu pada ketentuan peraturan Gubernur SuIawesi

SeIatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang pajak daerah jenis pajak kendaraan

bermotor dan bea baIik nama kendaraan bermotor, maka prosedur pemungutan

pajak kendaraan bermotor yang berIaku di SAMSAT Kota Makassar mempunyai

ketentuan tata cara pemungutan yaitu dimuIai dari tahap pendaftaran, tahap

penetapan, sampai pada tahap pembayaran sampai dengan tahap penyetoran.

a. Pendaftaran

Pengambilan nomor antrian dan kemudian dimulai dari pendaftaran,

dimana terdapat beberapa loket pelayanan yang tersedia bagi wajib pajak untuk

memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk menyetor berkas

pendaftaran dan dilayani oleh petugas pihak kepolisian yang bertugas

memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Berkas yang harus dilengkapi oleh

wajib pajak antara lain:

1) Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

2) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

3) Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan

bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau yang disebut dengan istilah

kendaraan ulang.

Page 67: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

52

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi

oleh wajib pajak yakni:

1) Faktur pembelian kendaraan bermotor

2) Kwitansi pembelian kendaraan bemotor

3) KTP (Kartu Tanda Pengenal)

4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

5) Setelah petugas memeriksa dan memberikan stempel pengesahan dan

dinyatakan berkas telah lengkap, maka selanjutnya dilakukan

penginputan untuk didaftarkan.

b. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari

dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahap ini data wajib

pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besaran pajaknya, baik BBNKB

maupun PKB nya serta denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh

tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB

dan menghitung PKB terutang pada SAMSAT Kota Makassar dilakukan dengan

cara mengalikan tarif pajak yang besarnya ditetapkan dengan keputusan

Gubernur berdasarkan keputusan menteri dalam ngeri.

c. Pembayaran Oleh Wajib pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan

bermotor pada SAMSAT Kota Makassar, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk

masa 12 (dua belas) bulan, pembayaran dilakukan tiga hari sebelum atau sampai

dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo

pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Page 68: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

53

Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat

Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

d. Pengesahan STNK/Percetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan

disahkan berupa stempel pengesahan bukti bahwa telah melakukan

pembayaran. Sedangkan, untuk kendaraan baru atau kendaraan yang ganti

nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru.

3. Mekanisme Penerapan Pajak Progresif Pada Kendaraan Bermotor

Mekanisme merupakan cara kerja atau cara menjalankan sesuatu dalam

alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam sebuah

organisasi. Penerapan pajak progresif akan dikenakan bagi wajib pajak yang

memiliki urutan kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat

yang sama. Berikut penulis akan memaparkan cara penentuan urutan

kepemilikan dan perhitungan jumlah pembayaran pajak progresif kendaraan

bermotor pada contoh kasus berikut ini:

Contoh kasus penerapan pajak progresif

Kasus 1

Pak Agung memiliki beberapa kendaraan sebagai berikut:

1. Satu buah kendaraan roda dua Honda Beat 110 Tahun 2011

2. Dua buah mobil yaitu, Toyota New New Avanza 1300 Tahun 2010 beli

april 2011, Nissan March 1.2 Tahun 2011 dibeli juni 2012

Berapa perhitungan pajak kendaraan bermotornya?

Analisis:

Pak Agung memiliki 3 buah kendaraan bermotor yang urutan kepemilikannya

adalah Honda Beat 110, Toyota New Avanza 1300 Tahun 2010, Nissan March

Page 69: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

54

1.2 Tahun 2011. Dalam Pengenaan Pajak Progresif hanya pada motor ke motor

dan mobil ke mobil, Honda Beat bukan merupakan objek pajak progresif Karena

kendaraan roda dua pertama dan isi silinder dibawah 500cc sehingga terhitung

pajak normal 1,5%, untuk Toyota New Avanza 1300 termasuk objek pajak

progresif, namun masih tetap terhitung pajak normal 1,5% karena termasuk

kepemilikan kendaraan roda empat pertama, sedangkan Nissan March 1.2

terkena pajak progresif dengan tarif pajak 2% karena merupakan kepemilikan

kendaraan roda empat kedua.

Perhitungan:

1. Honda Beat 110 kepemilikan roda 2 pertama (bukan pajak progresif)

PKB = 1,5% x NJKB

= 1,5% x Rp9.000.000,00

= Rp135.000,00

SWDKLLJ = Rp35.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp135.000,00 + Rp35.000,00

= Rp170.000,00

2. Toyota New Avanza 1300 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4

pertama)

PKB = 1,5% x NJKB

= 1,5% x Rp115.200.000,00

= Rp1.728.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp1.728.000,00 + Rp143.000,00

Page 70: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

55

= Rp1.871.000,00

3. Nissan March 1.2 (objek pajak progresif kepemilikan roda 4 kedua)

PKB = 2% x NJKB

= 2% x Rp150.000.000,00

= Rp3.000.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp3.000.000,00 + Rp143.000,00

= Rp3.143.000,00

Penjelasan:

1. Untuk kendaraan pertama PKB nya dikenai tarif pajak normal 1,5%

sebesar Rp170.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan

tersebut bukan merupakan objek pajak progresif (dibawah silinder 500cc).

2. Untuk kendaraan kedua PKB nya dikenai tarif normal 1,5% sebesar

Rp1.871.000,00 dikenakan pajak normal karena kendaraan tersebut

merupakan kepemilikan kendaraan roda empat pertama meskipun sudah

termasuk objek pajak progresif.

3. Untuk kendaraan ketiga dikenai tarif pajak progresif 2% sebesar

Rp3.143.000,00 dikarenakan sudah termasuk objek progresif dan

kepemilikan kendaraan roda empat kedua.

Kasus 2

Pak Henri memiliki mobil sebagai berikut:

1. Honda CR-V 2.4 Tahun 2011 membeli bekas lalu dijual kembali pada juni

2012 dan sudah melaporkan ke SAMSAT bahwa mobil tersebut sudah

dijual (berpindah tangan)

Page 71: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

56

2. Toyota Corolla Altis Tahun 2012 membeli bekas pada 1 juni kemudian

melakukan bailk nama atas kendaraan tersebut

3. Daihatsu Xenia beli januari 2012

Berapa pajak kendaraan bermotornya?

Analisis:

Untuk urutan data kepemilikan kendaraan mobil Pak Henri adalah mobil pertama

Toyota Corolla Altis dan mobil kedua Daihatsu Xenia. Mobil Toyota Corolla Altis

termasuk objek pajak progresif, namun tetap dikenakan tarif pajak normal 1,5%

karena termasuk kepemilikam roda empat pertama, dan Daihatsu Xenia tekena

pajak progresif 2% karena merupakan kepemilikan kendaraan roda empat kedua,

sedangkan untuk mobil Honda CR-V tidak terkena pajak progresif karena

kendaraan tersebut telah dijual dan telah dilaporkan ke SAMSAT, dan akan

segera dibolir untuk dilakukan bailk nama oleh pemilik baru.

Perhitungan:

1. Toyota Corolla Altis kepemilikan pertama (pajak normal)

PKB = 1,5% x NJKB

= 1,5% x Rp95.000.000,00

= Rp1.425.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp1.425.000,00 + Rp143.000,00

= Rp1.568.000,00

2. Daihatsu Xenia kepemilikan kedua (pajak progresif)

PKB = 2% x NJKB

= 2% x Rp233.000.000,00

Page 72: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

57

= Rp4.660.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp4.660.000,00 + Rp143.000,00

= Rp4.803.000,00

Penjelasan:

1. Untuk pajak mobil kendaraan pertama masih dikenai tarif normal 1,5%

sebesar Rp1.568.000,00 karena merupakan kepemilikan kendaraan roda

empat pertama.

2. Untuk pajak mobil kedua sudah terkena pajak progresif 2% karena

merupakan kepemilikan kendaraan roda empat kedua sebesar

Rp4.803.000,00.

Kasus 3

Ibu Hasnah memiliki sejumlah kendaraan sebagai berikut:

1. Suzuki Carry Tahun 2012

2. Daihatsu Xenia Tahun 2011

3. Toyota Avanza Tahun 2015

Berapa pajak kendaraan bermotornya?

Analisis:

Urutan data kepemilikan kendaraan bermotor ibu hasnah adalah kendaraan

pertama Suzuki Caryy Tahun 2012, kendaraan kedua Daihatsu Xenia Tahun

2011, dan kendaraan ketiga Toyota Avanza tahun 2015. Susuki Carry

merupakan kendaraan pertama dengan tarif pajak 1,5%, Daihatsu Xenia

merupakan kendaraan kedua dengan tarif pajak progresif 2%, dan Toyota

Page 73: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

58

Avanza merupakan kepemilikan ketiga dan terkena pajak progresif dengan tarif

2,25%.

Perhitungan:

1. Suzuki Carry tahun 2012 kepemilikan pertama (pajak normal)

PKB = 1,5% x NJKB

= 1,5% x Rp75.000.000,00

= Rp1.125.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp1.125.000 + Rp143.000,00

= Rp1.268.000,00

2. Daihatsu Xenia tahun 2011 kepemilikan kedua (pajak progresif)

PKB = 2% x NJKB

= 2% x Rp90.000.000,00

= Rp1.800.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

= Rp1.800.000,00 + Rp143.000,00

= Rp1.943.000,00

3. Toyota Avanza tahun 2015 kepemilikan ketiga (pajak progresif)

PKB = 2,25% x NJKB

= 2,25% x Rp98.000.000,00

= Rp2.205.000,00

SWDKLLJ = Rp143.000,00

Total = PKB + SWDKLLJ

Page 74: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

59

= Rp2.205.000,00 + Rp143.000,00

= Rp2.348.000,00

Penjelasan:

1. Untuk kendaraan pertama PKB nya sebesar Rp1.268.000,00 dengan tarif

normal 1,5% karena merupakan kepemilikan kendaraan pertama.

2. Untuk kendaraan kedua PKB nya sebesar Rp1.943.000,00 dengan tarif

2% merupakan pajak progresif karena termasuk kepemilikan kendaraan

kedua.

3. Untuk kendaraan ketiga PKB nya sebesar Rp2.348.000,00 dengan tarif

2,25% merupakan pajak progresif karena kepemilikan kendaraan ketiga.

4. Realisasi Penerimaan PKB Setelah Diterapkannya Pajak Progresif

Penerimaan atau realisasi PKB merupakan dasar untuk mengetahui

seberapa besar laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan ini dapat digunakan

untuk mengetahui kenaikan atau perkembangan pajak kendaraan bermotor

terhadap Pendapatan Asli Daerah. untuk mengetahui laju pertumbuhan maka

dapat diambil rumus:

Realisasi Penerimaan tahun Sekarang − Penerimaan Tahun Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Tahun Sebelumnya× 100%

Berikut tabel perbandingan realisasi penerimaan PKB dari tahun 2015-2019

Tabel 4. 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan PKB Tahun 2015-2019

Tahun Realisasi Tahun Sekarang

(Rp)

Realisasi Tahun

Sebelumnya (Rp)

Tingkat

Pertumbuhan

2015 864.035.466.789 808.334.261.823 7%

2016 913.786.131.957 864.035.466.789 6%

2017 627.118.201.008 913.786.131.957 -3%

Page 75: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

60

2018 545.175.544.238 627.118.201.008 -1,3%

2019 568.162.796.000 545.175.544.238 4%

Sumber: SAMSAT Kota Makassar, 2020

Perhitungan:

Tahun 2015 = 864.035.466.789−808.334.261.823

808.334.261.823 × 100% = 7%

Tahun 2016 = 913.786.131.957−864.035.466.789

864.035.466.789 × 100% = 6%

Tahun 2017 = 627.118.201.008−913.786.131.957

913.786.131.957 × 100% = −3%

Tahun 2018 = 545.175.544.238−627.118.201.008

627.118.201.008 × 100% = −1,3%

Tahun 2019 = 568.162.796.000−545.175..544.238

545.175.544.238 × 100% = 4%

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan

bermotor setelah diberlakukannya pajak progresif tidak stabil dan cenderung

mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan

bermotor sebesar 7%, pada tahun 2016 sebesar 6%, di tahun 2017 mengalami

penurunan yang cukup drastis sebesar -3%, kemudian pada tahun 2018 sebesar

-1,3%, baru pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami

kenaikan sebesar 4%.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tentang penerapan pajak progresif kendaraan

bermotor dapat dijelaskan bahwa terdapat indikasi yang kuat tejadinya

penghindaran pajak progresif oleh wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah

penerimaan pajak kendaraan bermotor setelah diterapkannya pajak progresif dari

tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, karena pada

saat diberIakukannya pajak progresif, tarif pemungutan pajak progresif diniIai

terIaIu tinggi oIeh masyarakat akibat besarnya pajak yang harus dibayar.

Page 76: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

61

Akibatnya, masyarakat meIakukan pembeIian kendaraan dengan tidak

mengatasnamakan dirinya. Untuk wajib pajak yang sudah teridentifikasi sebagai

pemiIik kendaraan, mereka seringkaIi menoIak untuk meIakukan pembayaran,

sehinggan terjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rudi irwanto (2015) yang menyatakan

bahwa setelah diberlakukannya pajak progresif, persentase penerimaan pajak

kendaraan bermotor mengalami penurunan.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Siradjah (2014) yang

menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada

UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi

tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD

SAMSAT Wilayah Maros.

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian Nugraha (2012) bahwa masih

banyak masyarakat yang menjual kendaraan bermotornya, namun belum

melakukan balik nama, sehingga penjual tersebut masih terdaftar sebagai pemilik

kendaraan yang sudah dijualnya tersebut, dan apabila dia membeli kendaraan

maka dia akan dikenakan pajak progresif.

Tujuan dari penerapan progresif ini sendiri saIah satunya untuk

meningkatkan kontribusi Pendapatan AsIi Daerah di Kota Makassar. Pajak

kendaraan bermotor progresif pertama kaIi diberIakukan di Kota Makassar pada

tahun 2014, dan seperti terIihat pada penjelasan sebelumnya, peningkatan

penerimaan pajak kendaraan bermotor pasca penerapan pajak progresif terus

mengaIami penurunan dari tahun ke tahun.

Page 77: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan analisa dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis

akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut.

Penerapan pajak progresif di Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini

dikarenakan penerimaan pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan

setelah diberlakukannya pajak progresif di Kota Makassar.

Hal ini dapat dilihat pada 5 tahun terakhir setelah diterapkannya pajak

progresif, yaitu pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

sebesar 7%, pada tahun 2016 sebesar 6%, di tahun 2017 mengalami penurunan

yang cukup drastis sebesar -3%, kemudian pada tahun 2018 sebesar -1,3%,

baru pada tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami

kenaikan sebesar 4%.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti diantaranya

sebagai berikut.

SAMSAT Kota Makassar harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi

kepada masyarakat baik itu media cetak maupun media elektronik agar

masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif, dan menyediakan loket

khusus bagi pelayanan pajak progresif untuk dikonfirmasikan secara langsung

oleh wajib pajak apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor mereka

yang dimiliki sebelumnya sudah dijual atau telah berpindah tangan, sehingga

Page 78: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

63

wajib pajak dapat dengan mudah mengurus urutan kepemilikan kendaraan

bermotornya.

Bagi wajib pajak yang membeIi kendaraan bermotor dari seseorang untuk

segera meIapor ke kantor SAMSAT agar kendaraan yang dibeIi tersebut dapat

diIakukan baIik nama kendaraan supaya pemiIik kendaraan sebeIumnya tidak

dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimiIikinya Iagi.

Page 79: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

64

DAFTAR PUSTAKA

Arbab, A. (2018, november 22). celebes media. Dipetik september 21, 2020, dari

Hingga Oktober 2018, Jumlah Kendaraan di Makassar Capai 1.563.608 Unit: https://celebesmedia.id/celebes/artikel/1024221118/hingga-oktober-2018-jumlah-kendaraan-di-makassar-capai-1-563-608-unit

Irwanto, R. (2015). Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bemotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar).

Kurniawan, A. (2014). Analisis Dampak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Karanganyar).

Nugraha, H. A. (2014). Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(9).

Online Pajak. (2018, september 18). Pajak Progresif Kendaraan: Pahami Seluk

Beluknya. Dipetik februari 25, 2021, dari www.online-pajak.com:

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-progresif pahami-seluk-beluknya

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 141 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) PadaDinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia.Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Ramadhani, A. (2017). Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan (Doctoral dissertation).

Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah

dan Retribusi Daerah.

Page 80: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

65

Sekaran, Uma. 2010. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: salemba

empat. Siradjah, J. N. (2014). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat wilaya Maros. Sumarsan, Thomas. 2015. Perpajak Indonesia (edisi 4). Jakarta Barat: PT

indeks. Tomo, R. A. (2012). Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta SAMSAT Surakarta).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tarif penerapan pajak progresif

atas Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.

Page 81: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

L

A

M

P

I

R

A

N

Page 82: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

PEDOMAN WAWANCARA

A. Staf Administrasi SAMSAT Kota Makassar

1. Sebutkan dasar hukum yang berlaku di terapkannya pajak progresif di

provinsi Sulawesi selatan?

2. setelah berlakunya apakah terdapat kendala dalam penerapan Pajak

Progresif?

3. Bagaimana tingkat penerimaan PKB setelah di terapkannya pajak

Progresif?

4. Bagaimana solusi dalam upaya peningkatan pajak Progresif sekarang?

B. Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kota Makassar

1. Apakah kendaraan bermotor yang anda miliki masuk dalam pembayaran

pajak progresif?

2. Apakah anda sudah paham apa yang dimaksud dengan Pajak Progresif

kendaraan bermotor?

3. Apakah anda mengetahui persyaratan dan tata cara pembayaran Pajak

Progresif di kantor SAMSAT Kota Makassar?

Page 83: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 84: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 85: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …
Page 86: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

DOKUMENTASI

Page 87: ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN …

BIOGRAFI PENULIS

Jusriadi, Lahir di Tamappalalo pada tanggal 24 April 1998,

dari pasangan Jumran dan Hasnah. Penulis merupakan

anak pertama dari dua bersaudara. Penulis sekarang

bertempat tinggal di Jl. Mamoa V. Pendidikan formal dimulai

sejak tahun 2004 pada SD Negeri 269 Balleanging, Desa

Tamatto, Bulukumba dan tamat pada tahun 2010. Kemudian

melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri Satap 8 Bulukumba dan tamat pada

tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Bulukumba dan tamat

pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada

Program Studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih

terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.