Analisis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ... 011 08 Yud i... · Bangunan dalam melaksanakan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kemudian hari. Saat ini,

BAB IV

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DEPOK

A. Implementasi Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

A.1. Identifikasi Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sesuai dengan yang telah disebutkan pada sub bab operasionalisasi

konsep pada bab II lalu, untuk menganalisis implementasi pemungutan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, penulis menggunakan tiga variabel

utama, yakni identifikasi, penilaian/penetapan dan pemungutan. Variabel

pertama yang akan diuji adalah identifikasi dengan menggunakan tiga

indikator, yaitu: prosedur identifikasi, sumber identifikasi, dan himbauan

untuk mendaftarkan diri.

A.1.1. Prosedur Identifikasi

Indikator pertama yaitu prosedur identifikasi, identifikasi dari para

pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan idealnya harus sudah

terorganisir dengan baik, artinya Dinas Tata Kota dan Bangunan harus

mendata siapa saja yang berkewajiban untuk membayar retribusi Izin

Mendirikan Bangunan, melayani pembayar tersebut dengan tepat,

mengumpulkan hasil pembayaran dengan baik, mendata siapa saja yang

tidak memenuhi kewajiban retribusinya dan memberikan sanksi, serta

mengontrol semua uang yang masuk apakah sudah sesuai dengan

pencatatan.

Implementasi pemungutan retribusi ..., Agus Dwi Yudha, FISIP UI, 2008

Pada proses identifikasi ini, kewenangan sepenuhnya ada di tangan

Dinas Tata Kota dan Bangunan. Idealnya, dengan identifikasi wajib retribusi

Izin Mendirikan Bangunan ini akan menyulitkan para pembayar untuk

menghindari kewajibannya, dan akan mempermudah Dinas Tata Kota dan

Bangunan dalam melaksanakan pemungutan retribusi Izin Mendirikan

Bangunan di kemudian hari.

Saat ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok dalam

mengidentifikasi bangunan yang menjadi objek retribusi Izin Mendirikan

Bangunan dilakukan dengan cara mendatangi langsung bangunan-bangunan

baru yang ada di kota Depok. Para petugas lapangan dari dinas Tata Kota

dan Bangunan ini mendatangi setiap bangunan yang diindikasikan belum

memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk kemudian diberikan perintah untuk

mengurus izinnya. Bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan

biasanya pada setiap bagian depan bangunannya diletakkan papan

pemberitahuan yang isinya terdiri dari peruntukkan bangunan, nomor Izin

Mendirikan Bangunan, dan keterangan pendukung lainnya. Hal ini diketahui

dari hasil wawancara dengan Dadan Abdul Kohar, Kepala Seksi Perizinan

Bangunan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, sebagai berikut:

“Caranya dengan menurunkan para petugas lapangan kita langsung ke lokasi pembangunan. Biasanya kita menganjurkan kepada masyarakat yang sudah mengantongi izin untuk membangun (Izin Mendirikan Bangunan) untuk dipasang pengumuman di depan bangunannya. Kalau ada bangunan yang kita lihat belum ada papan seperti ini, pemiliknya akan kita identifikasi untuk kemudian kita perintahkan mengurus izinnya.”51

51 Wawancara dengan Bapak Dadan Abdul Kohar, Kepala Seksi Perizinan Bangunan,

Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 21 Mei 2008, pukul 09.00 WIB.


Hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat, Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota

Depok. Menurutnya, dengan terjun langsung mengunjungi masyarakat yang

sedang membangun akan menghadapi kendala tersendiri dalam proses

identifikasi ini, yakni luas wilayah yang harus dikunjungi:

“Meskipun masih belum bisa menjangkau sampai ke pelosok kota Depok ya, seperti anda tahu, luas kota Depok itu kan tidak kecil ya, lagipula saat ini juga sudah mulai padat di daerah-daerah tertentu.“52

Melihat keadaan tersebut, Dinas Tata Kota dan Bangunan belum melakukan

alternatif lain untuk menjalankan proses identifikasi ini. Jumlah petugas

lapangan yang tidak sebanding dengan luas wilayah juga menjadi kendala

tersendiri dalam proses identifikasi wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dari sekitar 10.013,86 ha kawasan terbangun kota Depok, petugas lapangan

yang tersedia hanya berjumlah 25 orang. Itu berarti setiap orang pengawas

harus mengawasi sekitar 400 ha wilayah terbangun kota Depok.

Selain itu, Rahmat juga menambahkan bahwa sejatinya retribusi Izin

Mendirikan Bangunan ini bersifat pasif. Pasif artinya dalam proses pendataan

wajib retribusi Dinas Tata Kota dan Bangunan hanya menunggu masyarakat

untuk mendaftarkan bangunannya sendiri untuk memperoleh Izin Mendirikan

Bangunan.

A.1.2. Sumber Informasi Identifikasi

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah sumber informasi identifikasi.

Seperti telah diungkapkan pada bab sebelumnya, menurut James,

identifikasi untuk wajib retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat diperoleh

52 Wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 22 Mei 2008, pukul 09.00

WIB.


dari sumber informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan mendirikan

bangunan. Hal ini dapat ditempuh sebagai cara untuk memaksimalkan

jumlah penerimaan dengan cara menyisir siapa saja yang seharusnya

membayar retribusi, tetapi belum melaksanakan kewajibannya tersebut.

Saat ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok telah bekerja sama

dengan beberapa pihak, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Depok dan Kantor Pelayanan Pajak Kota Depok. Dinas Perindustrian

dan Perdagangan adalah sebuah instansi di kota Depok yang memiliki fungsi

untuk memberikan perizinan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan

izin untuk membuka usaha. Bentuk kerjasama antara Dinas Tata Kota dan

Bangunan kota Depok dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota

Depok adalah pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang

akan mengurus izin usaha. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi

adalah masyarakat harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Kerja sama yang sudah terjadi ini masih tidak dapat menunjukkan bahwa

Dinas Tata Kota dan Bangunan dapat memperoleh informasi untuk

mengidentifikasi wajib retribusi baru yang belum terdaftar. Kerja sama yang

terjadi hanya sebatas keterkaitan dalam hal pengurusan izin usaha semata.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Anggiat, Kepala Seksi Pengawasan

dan Pengendalian, Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Depok sebagai

berikut:

“Memang sih kita ada kerja sama dengan beberapa pihak, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya seksi Pajak Bumi dan Bangunan ya. Tapi kalau yang tujuan kerja samanya


khusus untuk menjaring data wajib retribusi sih belum ada ya sampai sekarang.”53

Sedangkan untuk kerjasama antara Dinas Tata Kota dan Bangunan

dengan Kantor Pelayanan Pajak seksi Pajak Bumi dan Bangunan, adalah

berupa penyediaan data masyarakat yang mengurus Izin Mendirkan

Bangunan, oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan kepada Kantor Pelayanan

Pajak seksi Pajak Bumi dan Bangunan. Data yang diberikan kepada Kantor

Pelayanan Pajak ini, akan diolah lebih lanjut terkait dengan pembangunan

yang dilakukan. Hal ini dikarenakan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan

didasarkan atas luas bumi dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat.

A.1.3. Rangsangan untuk Mendaftarkan Diri

Indikator yang ketiga adalah himbauan untuk mendaftarkan diri. Ajakan

untuk mendaftarkan diri untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan ini, isinya

adalah mengajak, menghimbau kepada masyarakat yang telah memenuhi

persyaratan untuk dipungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk

mendaftarkan diri mereka secara sukarela, untuk kemudian membayarkan

retribusi yang seharusnya mereka bayarkan. Himbauan yang baik dapat

berpengaruh terhadap masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk

mengurus Izin Mendirikan Bangunannya untuk mengurusnya.

Di kota Depok, ada berbagai cara untuk melakukan himbauan kepada

masyarakat untuk mendaftarkan bangunannya untuk memperoleh Izin

Mendirikan Bangunan, misalnya dengan pemberian penyuluhan-penyuluhan

pada pertemuan dengan masyarakat, baik pada tingkat kota sampai pada

tingkat RT (Rukun Tetangga). Selain itu, dinas terkait juga menyebarkan

53 Wawancara dengan Bapak Anggiat P, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian,



informasi melalui brosur, poster atau leaflet yang berisi pentingnya

pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Brosur, poster atau leaflet

tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat baik itu langsung dengan

mengunjungi rumah-rumah, maupun dengan cara ditempelkan di kantor

kecamatan, kantor kelurahan sampai di toko-toko bangunan. Hal tersebut

juga diungkapkan oleh Dadan sebagai berikut:

“Di setiap kesempatan, kita (Dinas Tata Kota dan Bangunan) selalu mengajak masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan-bangunan yang belum memiliki izinnya. Kita ingatkan pentingnya izin tersebut dalam hal pengurusan berbagai izin di kota Depok, seperti misalnya kalau masyarakat mau buka usaha, salah satu syarat perizinannya, masyarakat harus punya IMB. Kalau poster yang kita sebar itu, memang sih tidak berupa ajakan, isinya hanya berupa penjelasan mengenai IMB, contoh perhitungan IMB, dan peraturan-peratran terkait lainnya.”54

Himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen

Izin Mendirikan Bangunan nampaknya belum dilakukan secara maksimal

oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan. Padahal dalam beberapa tahun

belakangan ini, pembangunan di kota Depok sangat terlihat pesat, baik itu

pembangunan kawasan komersial ataupun kawasan hunian. Himbauan yang

dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok saat ini hanya

dilakukan dengan pemberian brosur kepada masyarakat yang sedang

mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Bangunan di

kota Depok.

Bahkan, berdasarkan pantauan peneliti, brosur tersebut tidak diberikan

begitu saja kepada masyarakat. Hanya jika ada masyarakat yang meminta

saja maka brosur tersebut baru akan diberikan. Selain itu pada papan


Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok, tanggal 21 Mei 2008, pukul 09.00 WIB


pengumuman yang ada depan kantor Dinas Tata Kota dan Bangunan, hanya

terdapat satu brosur mengenai himbauan untuk pengurusan dokumen Izin

Mendirikan Bangunan.

Masyarakat juga beranggapan bahwa mereka kurang merasakan

sosialisasi dari pihak Dinas Tata Kota dan Bangunan terkait dengan proses

identifikasi ini. Bahkan ada masyarakat yang sudah lebih dari sepuluh tahun

tinggal di kota Depok yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dan

belum pernah sekalipun merasakan adanya sosialisasi mengenai

pentinganya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini dapat diketahui

dari hasil wawancara dengan Dunggani, warga kota Depok yang sedang

merenovasi rumahnya sebagai berikut:

“Belum pernah. Saya tahu tentang IMB, tapi sampai sekarang saya belum pernah denger mengenai sosialisasi dari pemerintah kota Depok mengenai IMB ini ya. Mungkin karena saya tinggalnya jauh dari mana-mana.”55

Tidak semua masyarakat beranggapan bahwa mereka kurang

merasakan sosialisasi dari pemerintah. Sudarsono seorang warga kota

Depok yang baru pindah dan sedang membangun rumah menyampaikan hal

yang berbeda. Meskipun tidak mendapatkan pemberitahuan langsung dari

Dinas Tata Kota dan Bangunan, Sudarsono mendapat himbauan untuk

mendaftarkan bangunannya dari Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat

ketika mengutarakan niatnya akan tinggal di kota Depok. Ini artinya

meskipun Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak memberikan sosialisasi

secara langsung, RT sebagai lingkup kecil juga dapat memberikan

sosialisasi pentingnya Izin Mendirikan Bangunan.

55 Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul

16.00 WIB.


“Sebelum saya mulai membangun dulu, saya sudah diberitahu oleh RT setempat untuk datang ke Dinas Tata Kota dan Bangunan, saya harus mendaftarkan bangunan saya. Selain itu saya juga harus nyerahin site plan bangunan rumah saya ke situ (Dinas Tata Kota dan Bangunan).”56

A.2. Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Untuk dimensi penetapan prosedur retribusi Izin Mendirikan Bangunan,

dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga indikator. Ketiga indikator

tersebut adalah: prosedur penetapan, standarisasi penetapan, dan

konfirmasi penetapan dengan sumber lain.

A.2.1 Prosedur Penetapan

Indikator pertama yang akan dianalisis adalah prosedur penetapan. Di

kota Depok, penetapan besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan

belum dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan belum menggunakan

program khusus. Saat ini, penetapan besarnya jumlah retribusi Izin

Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Seksi Perizinan Bangunan, Dinas Tata

Kota dan Bangunan. Perhitungan digunakan dengan menggunakan program

Microsoft Excel dengan menggunakan rumus yang dibuat sendiri, dan tarif

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Dadan, yang mempunyai tugas untuk

melakukan proses penetapan besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan

yang harus dibayar oleh pemohon Izin Mendirikan Bangunan, sebagai

berikut:

“Kebetulan, saya sebagai Kepala Seksi Perizinan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok ini yang melakukan penetapan berapa besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dibayarkan dulu oleh para pemohon sebelum nanti

56 Wawancara dengan Bapak M Sudarsono, Warga kota Depok, tanggal 6 Juli 2008,

pukul 10.00 WIB.


izinnya keluar. Untuk menghitungnya, saya menggunakan rumus di excel (Microsoft Excel), tarif dan koefisien lain sudah saya masukkan duluan, jadi tinggal diisi saja berapa nilai dari masing-masing variabel yang ada.“57

Prosedur penetapan besarnya retribusi ini dilakukan berjenjang, artinya

pada saat permohonan masuk, seksi perizinan tidak lantas menghitung

dengan menggunakan data-data yang diserahkan oleh pemohon, tetapi

petugas lapangan akan langsung mendatangi lokasi pembangunan untuk

dilakukan verifikasi. Yang dilakukan oleh petugas lapangan pada saat

verifikasi adalah melihat kesesuaian gambar rencana bangunan yang

diserahkan oleh pemohon dengan pembangunan yang sedang dilakukan.

Kesesuaian gambar rencana bangunan dengan pembangunan dilihat dari

ukuran luas bangunan, dan koefisien lain seperti jumlah lantai dan

sebagainya.

Setelah verifikasi lapangan selesai dilakukan maka akan dikeluarkan

Berita Acara Pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk menerima atau

menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan pemohon. Apabila

permohonan diterima, maka pemohon akan menerima nota perhitungan

retribusi dan surat perintah setor yang berisi berapa jumlah yang harus

dibayar oleh Pemohon. Pembayaran dapat dilakukan langsung di loket

bendahara penerima yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Depok,

atau melalui transfer melalui bank ke rekening bendahara penerima.

Setelah proses pembayaran telah dilewati pemohon, maka pemohon

akan menerima bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk

pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer melalui bank, bukti transfer




harus diserahkan ke bendahara penerima yang ada di Dinas Pendapatan

Daerah kota Depok untuk ditukar dengan bukti pembayaran retribusi Izin

Mendirikan Bangunan. Bukti pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan

inilah yang akan diserahkan oleh pemohon di Dinas Tata Kota dan

Bangunan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

A.2.2. Standarisasi Penetapan

Indikator kedua yaitu standarisasi penetapan besarnya retribusi Izin

Mendirikan Bangunan. Standar penetapan yang baku merupakan panduan

yang digunakan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan dalam rangka penetaan

besarnya jumlah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dipungut.

Idealnya isi dari standarisasi ini harus jelas dan komprehensif, artinya harus

mencakup semua kemungkinan yang dapat timbul. Karena apabila dalam

sebuah standarisasi terdapat sebuah titik yang tidak jelas, maka hal tersebut

akan menimbulkan grey area yang dapat merugikan kedua belah pihak. Grey

area tersebut adalah suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kesalah

interpretasi antara pemahaman dari pihak pemerintah maupun pihak

masyarakat. Kesalahan tersebut terjadi karena terdapat pemahaman yang

berbeda terhadap suatu ketentuan.

Untuk standarisasi penetapan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota

Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan menggunakan dua peraturan utama

yang membahas mengenai retribusi ini. Peraturan yang digunakan tersebut

adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan

Bangunan dan Keputusan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2001 tentang

Standar Harga Dasar Bangunan. Menurut Dadan, kedua peraturan yang ada

sekarang ini sudah sangat jelas dan komprehensif membahas mengenai


retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok sampai yang sedetail-

detailnya.

“Sejauh ini saya belum pernah menghadapi masalah ya terkait dengan penetapan besarnya retribusi, soalnya semua kan sudah terakomodir di dua peraturan utama tentang Izin Mendirikan Bangunan. Paling-paling kalau ada perubahan (peraturan), cuma perubahan besaran koefisien, itu saja. Itu bukan masalah yang besar saya kira, selain itu kayaknya tidak ada masalah.” 58

A.2.3. Konfirmasi Penetapan Dengan Sumber Lain

Indikator terakhir atau ketiga adalah konfirmasi penetapan dengan sumber

lain. Serupa dengan saat proses identifikasi, pada saat penetapan besarnya

jumlah retribusi yang harus dibayar, idealnya pemerintah juga harus melakukan

konfirmasi dengan sumber lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya

tindakan penghindaran pembayaran retribusi oleh masyarakat dari jumlah yang

seharusnya dibayar. Dalam hal ini, Dinas Tata Kota dan Bangunan memikul

tanggung jawab untuk melakukan verifikasi ulang akan kebenaran data yang

diberikan oleh pemohon Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam prakteknya, bisa saja pemohon pada saat mengajukan permohonan

pembuatan Izin Mendirikan Bangunannya hanya menyerahkan gambar rancang

bangunan yang setengah jadi. Penetapan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota

dan Bangunan pun hanya sebatas bangunan yang setengah jadi tadi. Padahal

bisa saja ketika izin telah dikeluarkan, pemohon seharusnya membayar retribusi

lebih besar dari yang sudah diteapkan. Hal ini timbul apabila terdapat

perkembangan bangunan selama proses Izin Mendirikan Bangunan dibuat yang

tidak dilaporkan.




Terkait dengan ini, dipastikan daerah akan mengalami kerugian dikarenakan

jumlah uang yang masuk tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya

masuk. Disinilah fungsi dari Dinas Tata Kota dan Bangunan untuk melakukan

konfirmasi ulang atau bisa berupa verifikasi terhadap bangunan nyata di

lapangan pada saat penetapan sudah dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan apa

yang dikatakan oleh Anggiat sebagai berikut:

“Verifikasi itu penting. Jangan sampailah daerah dirugikan sama orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Dia bayar IMB untuk bangunan yang luasnya 100 meter, padahal kenyataannya bisa saja dia itu bangun sampai (luasnya) 200 meter. Jangan sampai kecolongan kayak gitu lah.”59

Anggiat juga menambahkan bahwa masyarakat yang baik seharusnya

menyadari pentingnya penerimaan uang untuk kas negara. Apabila penerimaan

kas negara sudah diselewengkan maka dipastikan akan keterlambatan

kemajuan dari daerah tersebut.

A.3. Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sama seperti dua dimensi sebelumnya, dalam dimensi pemungutan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, penulis memakai tiga indikator. Ketiga

indikator tersebut adalah: prosedur pemungutan, sanksi yang tegas, dan

pengawasan penerimaan.

A.3.1. Prosedur Pemungutan

Indikator yang pertama yaitu prosedur pemungutan. Dalam sebuah

proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, idealnya posedur

pemungutan akan mempersulit para pembayarnya untuk menghindari

pemenuhan kewajiban mereka. Prosedur pemungutan yang mudah akan




membuat keadaan masyarakat menjadi bersahabat dengan pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan. Meskipun tidak menampik, bahwa di dalam setiap

level institusi pemerintahan ada kecenderungan akan terdapatnya korupsi,

kolusi dan nepotisme. Pandangan negatif itu dapat dijadikan pemicu bagi

institusi Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok untuk menunjukkan

kepada masyarakat, bahwa institusi tersebut bebas dari korupsi kolusi dan

nepotisme.

Untuk pengurusan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok ini

bisa dibilang memerlukan proses yang panjang, dan prosesnya telah dibahas

pada bab sebelumnya. Proses yang panjang inilah yang menyebabkan di

masyarakat timbul rasa enggan untuk memenuhi kewajiban membayar

retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Seperti yang diutarakan Rahmat:

“Memang banyak sih persyaratan yang harus dipenuhi mereka (pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan), tapi sebenarnya prosesnya enggak lama kok, cuma 14 (empat belas) hari juga sudah selesai.”60

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tersebut

mengatakan bahwa memang persyaratan yang harus dipenuhi itu banyak,

namun Rahmat juga menjanjikan bahwa dalam 14 (hari) proses perizinan

sudah selesai.

Masyarakat juga berpendapat tidak jauh berbeda. Herwandhoni, seorang

masyarakat yang bekerja di sebuah kontraktor perumahan yang ada di kota

Depok yang ditemui di kantor Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok

yang sedang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berpendapat

tidak jauh berbeda.



WIB.


“Persyaratannya mungkin ya yang kebanyakan, tapi mau gimana lagi, kalau enggak diurus juga nantinya kan bakalan repot, masa jual rumah enggak ada ijinnya. Lagian selama ini selalu tepat waktu kok (14 hari).”61

Penilaian masyarakat atas prosedur permohonan ini memang berbeda-beda.

Sebagian orang yang menganggap bahwa retribusi Izin Mendirikan

Bangunan itu penting akan menganggap bahwa mengurus Izin Mendirikan

Bangunan ini tidak menyulitkan. Tetapi hal ini tentu berbeda bagi sebagian

orang yang menganggap Izin Mendirikan Bangunan itu tidak begitu penting.

Dunggani bependapat sebaliknya, menurut Dunggani proses pengurusan

Izin Mendirikan Bangunan itu tidak mudah dan tidak begitu penting.

Sebelumnya Dunggani memang sama sekali tidak tahu bagaimana prosedur

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, sampai penulis memberitahukan

tahapan demi tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh Izin Mendirikan

Bangunan. Berikut petikan wawancaranya:

“Banyak banget ya syaratnya. Prosesnya sih mungkin 14 (empat belas) hari, tapi kayaknya buat nyiapin persyaratannya bakalan lebih lama dari itu tuh. Lagian rumah saya kan cuma buat tinggal sama keluarga aja, enggak perlu juga kali ya Izin Mendirikan Bangunan segala. Nanti kalau emang perlu, ya baru buat.”62

Pembayaran menjadi tahapan utama bagi pemohon Izin Mendirikan

Bangunan untuk dapat mensahkan bangunannya. Prosedur pembayaran

yang baik, pada awalnya dihasilkan dari penghitungan retribusi yang harus

dibayar secara tepat. Sehingga tidak terdapat kekurangan atau kelebihan

nilai yang dibayarkan dengan nilai yang seharusnya dibayarkan.

61 Wawancara dengan Bapak Herwandhoni, Warga kota Depok, tanggal 21 Mei 2008,

pukul 11.00 WIB. 62 Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul

16.00 WIB.


Di kota Depok, pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak

dilakukan di Dinas Tata Kota dan Bangunan melainkan di loket bendahara

penerima yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota Depok atau bisa juga

disetorkan ke rekening bank bendahara penerima. Jumlah pembayaran

didasarkan atas nota perhitungan retribusi dan surat perintah setor yang

diterbitkan oleh Dinas Tata Kota dan Bangunan. Atas pembayaran yang

dilakukan akan diterbitkan bukti pembayaran retribusi. Nantinya bukti

pembayaran retribusi inilah yang akan digunakan untuk mengambil surat Izin

Mendirikan Bangunan.

Pembayaran retribusi ini juga seharusnya mudah, artinya dapat dilakukan

dimana saja, kapan saja dan real time. Dimana saja berarti pembayaran

dilakukan di bank yang ditunjuk, baik itu dengan mekanisme setor tunai

langsung ataupun transfer. Di Depok, pembayaran pajak memang dapat

dilakukan di melalui setor langsung atau transfer ke rekening bendahara

penerima, namun pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara transfer

melalui Automatic Teller Machine (ATM) yang banyak terdapat di kota

Depok. Dadan juga menjelaskan mengenai hal ini, berikut kutipannya:

“Selain kita bayar langsung ke loket bendahara di Dipenda, kita juga bisa setor tunai atau transfer di bank, ditransfer lewat ATM juga bisa, jadi enggak perlu antri di bank. Untuk ke depannya kita mau coba kerja sama dengan beberapa bank yang ada di Depok. Ini semua kan demi kemudahan masyarakat yang mau membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan.”63

Dari pernyataan Dadan tersebut, nampaknya Dinas Tata Kota dan

Bangunan akan terus memperbaiki proses pembayaran retribusi Izin

Mendirikan Bangunan, dengan cara akan bekerja sama dengan beberapa




bank yang ada di kota Depok. Dadan juga menggarisbawahi bahwa ini

semua demi peningkatan pelayanan kepada warga Depok.

A.3.2. Sanksi Yang Tegas

Indikator yang kedua yaitu sanksi yang tegas. Pemberian sanksi

merupakan aksi yang dapat diambil jika terdapat penyelewengan, baik itu

yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun masyarakat. Pada umumnya

penyelewengan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Penyelewengan

yang dilakukan dalam hal pemungutan retribusi ini bisa bermacam-macam,

seperti menyampaikan data yang tidak benar pada saat pengajuan

permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur mengenai

retribusi Izin Mendirikan Bangunan, juga menyebutkan mengenai sanksi-

sanksi yang dapat diberikan jika terdapat pelanggaran. Ada dua jenis sanksi

yang dapat diberikan, yakni sanksi administrasi yang bisa berupa bunga dan

dennda, atau sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda merupakan jenis

sanksi yang sering diberikan kepada masyarakat yang melanggar ketentuan

dengan berbagai alasan. Meskipun sanksi administrasi yang diberikan

kepada masyarakat secara nominal tergolong kecil, yaitu antara Rp100.000,-

sampai dengan yang termahal Rp.5.000.000,- masyarakat tetap dapat

menerima sanksi tersebut dengan membayarkannya. Hal ini menunjukkan

bahwa atas sanksi yang ditetapkan, masyarakat telah mematuhinya.

Sedangkan untuk sanksi pidana, sampai saat ini di kota Depok, belum

pernah ada masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini

sehingga kepadanya diberikan sanksi pidana ini. Sanksi ini juga berlaku bagi


petugas yang melanggar. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Anggiat

sebagai berikut:

“Sanksi administrasinya sih jumlahnya relatif kecil ya jika dibandingkan dengan nilai bangunannya. Mungkin itu yang membuat masyarakat tidak ada yang menyangkal sanksi administrasi yang diberikan. Kalau sampai pidana, itu belum pernah ada di kota Depok. Itu bakalan dikenakan kalau yang diselewengkan jumlahnya besar dan itu prosesnya bakalan melibatkan polisi nantinya. Petugas juga berlaku hal yang sama, jadi enggak ada itu yang namanya petugas sewenang-wenang di sini.”64

A.3.3. Pengawasan Penerimaan

Indikator terakhir yaitu pengawasan penerimaan. Hampir di semua

literatur menyebutkan bahwa langkah terakhir dari manajemen adalah

controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk melihat apakah

keadaan yang sedang berjalan di lapangan itu sesuai dengan aturan yang

ada atau tidak. Hal ini juga berlaku dalam proses pemungutan Izin

Mendirikan Bangunan di kota Depok.

Setiap tiga bulan sekali, pemerintah kota Depok dan dinas-dinas terkait

termasuk Dinas Tata Kota dan Bangunan akan melakukan evaluasi triwulan

yang meliputi segala bidang. Meskipun tidak ada evaluasi yang khusus

dilakukan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini, tidak menjadikan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini dikelola dengan tidak baik. Terlebih

sebagaimana telah disebutkan pertama kali, di kota Depok, retribusi Izin

Mendirikan Bangunan merupakan penyumbang tertinggi terhadap

penerimaan asli daerah kota Depok di antara jenis retribusi lainnya.

Dalam evaluasi triwulanan ini, pemerintah kota Depok akan melihat

berapa besar penerimaan yang sudah masuk melalui masing-masing dinas,




termasuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Tata

Kota dan Bangunan. Evaluasi triwulan juga dijadikan sarana untuk merevisi

target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya apabila terjadi perubahan

tren. Hal ini sebagaimana disampaikan Rahmat sebagai berikut:

“Dalam evaluasi triwulanan yang diadakan pihak pemerintah kota Depok dengan semua dinas, termasuk kita (Dinas Tata Kota dan Bangunan), masing-masing itu menyampaikan laporan apa saja yang dikerjakan, kendala yang dihadapi, sampai rencana apa lagi yang masih harus dilakukan. Kalau kita juga menyampaikan berapa kita sudah dapet, prospek ke depannya bagaimana, apakah targetnya perlu dirubah atau tidak, ya seperti itulah.”65

Dalam kesempatan ini pula, Dinas Tata Kota dan Bangunan akan

melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Pendapatan Daerah, hal ini

dikarenakan kedua dinas tersebut menjalankan fungsi yang berbeda terkait

pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dinas Tata Kota dan

Bangunan berkewajiban untuk melakukan penetapan besarnya jumlah

retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang harus dipungut, sedangkan Dinas

Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk memungut jumlah uang yang harus

dibayarkan sesuai dengan penetapan retribusi Izin Mendirikan bangunan dari

Dinas Tata Kota dan Bangunan.

B. Kendala-kendala Dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

Dalam pelaksanaan sebuah program, tak dapat dihindari akan timbulnya

kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dapat mengganggu

kelancaran dari berlangsungnya program-program yang sudah direncanakan.

Begitu pula dalam proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di



WIB.


kota Depok yang kewenangannya ada di tangan Dinas Tata Kota dan

Bangunan.

Kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Tata Kota dan

Bangunan selaku pihak yang memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan

terjadi akibat dua faktor utama, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal artinya kendala yang dialami dalam proses pemungutan

retribusi berasal dari luar Dinas Tata Kota dan Bangunan. Sedangkan faktor

internal yaitu kendala yang dihadapi berasal dari dalam tubuh Dinas Tata

Kota dan Bangunan itu sendiri.

B.1. Faktor Eksternal

Yang menjadi faktor eksternal timbulnya kendala dalam pemungutan

retribusi Izin Mendirikan Bangunan berasal dari pihak masyarakat sebagai

pembayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Masyarakat merasa keberatan

dalam membayar retribusi ini karena dirasakan terlalu mahal, apalagi jika

bangunan yang sedang dibangun ditujukan untuk kegiatan usaha. Dari

sekitar 20.120.000 hektar wilayah kota Depok, 49,77%-nya adalah kawasan

terbangun. Kawasan terbangun tersebut meliputi kawasan perumahan dan

perkampungan, pendidikan, jasa dan perdagangan, industri dan kawasan

tertentu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Dadan,

sebagai berikut:

“Menurut masyarakat tarif retribusi IMB terlalu mahal, contohnya saja untuk tempat tinggal tarifnya 1%, sedangkan kalau untuk usaha itu 2%, itu kan dua kali lipatnya.”66

Perbedaan tarif antara peruntukkan hunian dengan peruntukkan usaha yang

mencapai sampai dua kali lipat inilah yang dikeluhkan sebagian masyarakat




yang ingin membuka usaha. Sehingga timbulah banyaknya rumah-rumah

yang sebenarnya tempat tinggal kemudian dijadikan tempat usaha.

Selain itu, sebagai satu-satunya tempat pengurusan Izin Mendirikan

Bangunan di kota Depok, Dinas Tata Kota dan Bangunan juga kerap kali

menemui kendala pada saat verifikasi antara data bangunan pemohon

dengan kondisi fisik bangunan yang diajukan permohonan Izin Mendirikan

Bangunannya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Dadan sebagai berikut:

“Selain itu sering sekali ada masalah ketika pengurusan izin di lapangan. Masyarakat bukannya tidak tahu, tapi biasanya mereka (masyarakat) membangun terlebih dahulu baru mengurus izin.”67

Maksudnya, bisa saja ketika pembangunan sudah berjalan, misalnya

masyarakat yang mengurus izin atas bangunan pada saat bangunan tersebut

masih dalam tahapan perataan tanah atau penggalian pondasi. Bisa jadi

nantinya bangunan yang sudah selesai akan berbeda dengan bangunan

yang didaftarkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini

dikarenakan perkembangan pada saat pembangunannya, bisa saja luas

bangunannya berubah, atau bahkan fungsi bangunannya yang berubah.

Masyarakat juga tidak mau disalahkan begitu saja dengan

kekurangpahamannya akan Izin Mendirikan Bangunan ini. Hal ini tersirat dari

hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di kota Depok, baik

masyarakat yang sedang membangun rumah ataupun masyarakat yang

sedang tidak membangun rumah. Menurut sebagian masyarakat, mereka

tidak mengurus dan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan bukan




saja karena mereka tidak mau membayar, tetapi juga karena mereka kurang

mengerti akan hal tersebut.

Dan mereka juga beranggapan, bahwa petugas dari Dinas Tata Kota dan

Bangunan tidak akan mendatangi bangunan mereka karena bangunan

mereka terletak di tempat yang sulit terjangkau, seperti di tengah lingkungan

perumahan yang padat, ataupun bangunan yang lokasinya benar-benar jauh

dari keramaian. Berikut petikan wawancara dengan Dunggani:

“Ya bukannya saya enggak mau bayar ya, lagian saya kan tinggalnya di tengah kampung, masa iya dia (petugas Dinas Tata Kota dan Bangunan) mau datang ngecek ke sini, lagian uangnya kan bisa buat beli bahan (bangunan).”68

Kesadaran untuk membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan inilah yang

nampaknya masih belum ada di jiwa setiap warga kota Depok, padahal

dengan membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan masyarakat akan

mendapatkan kepastian hukum mengenai bangunannya. Hal ini disimpulkan

dari jawaban beberapa masyarakat yang ditanya akan pentingnya retribusi

Izin Mendirikan Bangunan ini.

B.2. Faktor Internal

Dari pihak Dinas Tata Kota dan Bangunan sendiri, mengakui kurangnya

sosialisasi mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini. Padahal jika

dilihat, untuk penerimaan kota Depok, penerimaan yang berasal dari retribusi

Izin Mendirikan Bangunan menempati posisi pertama di antara jenis retribusi

lainnya. Andai saja pemerintah kota Depok, melalui Dinas Tata Kota dan

bangunannya dapat meningkatkan pelayanan dan sosialisasinya, maka

kontribusi penerimaan yang berasal dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan

68 Wawancara dengan Bapak Dunggani, Warga kota Depok, tanggal 15 Mei 2008, pukul

16.00 WIB


akan semakin melonjak tinggi. Kurangnya sosialisasi ini juga diakui oleh

Dadan, sebagaimana tertuang dalam petikan wawancara berikut:

“Ya memang sih, sosialisasi dari kita dirasakan masih jauh dari cukup. Paling-paling kita sosialisasi kalau ada pertemuan antara pihak Pemkot (Pemerintah kota Depok) dengan pihak kecamatan atau kelurahan, itupun bukan di forum yang khusus membahas masalah bangunan. Di forum itu, kita menyarankan agar kalau masyarakat mau membangun, ya jangan lupa diurus Izin Mendirikan Bangunannya. Selain itu, kita juga buka stan seperti pada waktu acara-acara tertentu, contohnya saat Festival Depok kemarin.”69

Selain kurangnya sosialisasi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

bahwa jumlah petugas lapangan yang bertugas untuk melakukan verifikasi

ke seluruh penjuru kota Depok yang luas juga menjadi kendala tersendiri.

Kendala tersebut muncul jika kita membandingkan jumlah petugas dengan

luas wilayah kota Depok. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat

ini 25 orang petugas lapangan dari Dinas Tata Kota dan Bangunan kota

Depok harus mengawasi 10.000 ha lebih kawasan terbangun kota Depok.

Beban dari penerimaan kota Depok memang bukan tanggung jawab

Dinas Tata Kota dan Bangunan saja, tetapi juga dari dinas-dinas lain yang

juga mengurusi penerimaan daerah. Seharusnya terdapat kerja sama yang

baik antara pihak-pihak terkait, misalnya dalam sosialisasi mengenai retribusi

Izin Mendirikan Bangunan, bisa saja Dinas Tata Kota dan Bangunan

bekerjasama dengan Bagian Hubungan Masyarakat dari pemerintahan kota

Depok, seperti pembuatan leaflet atau brosur misalnya.




1. Sosialisasi akan pentingnya dokumen Izin Mendirikan Bangunan bagi

warga Depok harus lebih digencarkan lagi. Caranya bisa dengan

menebar brosur-brosur, memberikan penyuluhan kepada warga Depok,

memanfaatkan momen-momen tertentu untuk memperkenalkan lagi

kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan. Sosialisasi ini

secara tidak langsung akan membuka kesadaran warga Depok akan

pentingnya dokumen Izin Mendirikan Bangunan di kota Depok.

2. Hendaknya Dinas Tata Kota dan Bangunan lebih menyederhanakan

proses pembuatan dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan cara

semua pengurusan dilakukan pada satu atap, yakni pada Dinas Tata

Kota dan Bangunan saja.

3. Pemerintah kota Depok harus menambah jumlah personil petugas

lapangan di Dinas Tata Kota dan Bangunan kota Depok.


Analisis Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ... 011 08 Yud i... · Bangunan dalam melaksanakan pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di kemudian hari. Saat ini,

Documents