Top Banner
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH SESUAI UU NO.23 TAHUN 2014 2017
12

ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

Jun 08, 2019

Download

Documents

ngomien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAHSESUAI UU NO.23 TAHUN 2014

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

Page 2: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

1 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu perubahan yang penting dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

yaitu pada urusan Pendidikan telah terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus menjadi

kewenangan pemerintah daerah provinsi dari sebelumnya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dampak dari pengalihan kewenangan tersebut adanya pengalihan pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran

Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus ke provinsi. Meskipun pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sudah

dilakukan secara konkuren antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya, masih mengalami kendala dan permasalahan

khususnya dalam aspek manajemen terkait pengalihan personil, prasarana dan dokumen dari kabupaten/kota ke provinsi. Untuk meminimalisir terjadinya kendala dan permasalahan dalam implementasinya, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Sesuai Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014. Buku ini juga membahas tentang pola sinkronisasi dan koordinasi

antara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan lain di

bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan

Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

semua pihak atas segala bentuk kontribusi yang telah diberikan hingga

selesainya buku Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Demi

penyempurnaan buku Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, dengan tangan terbuka kami menerima segala bentuk saran dan masukan

dari berbagai pihak.

Jakarta, Agustus 2017

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Didik Suhardi, Ph.D

NIP 196312031983031004

Page 3: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

2 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................................ 2

Bab I – Pendahuluan .................................................................................. 3

Bab II – Kondisi Saat ini ............................................................................. 4

Bab III – Rekomendasi ............................................................................. 10

Page 4: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

3 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah

diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu

perubahan yang penting dari Undang-Undang tersebut adalah tentang

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan

Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan

Pendidikan adalah urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan

pemerintahan bidang pendidikan menjadi 6 (enam) urusan antara lain:

a. Manajemen Pendidikan;

b. Kurikulum;

c. Akreditasi;

d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

e. Perizinan; dan

f. Bahasa dan Sastra.

Urusan tersebut telah dibagi secara konkuren antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, namun dalam impementasinya masih mengalami

kendala terutama pada aspek manajemen, yaitu pengalihan P2D dari

kabupaten/kota ke provinsi dan dari provinsi ke Pusat.

Undang-undang 23 tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa

peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016

tentang organisasi perangkat daerah, peraturan pemerintah nomor… tentang

pembinaan dan pengawasan serta beberapa RPP yang sedang disiapkan

seperti RPP SPM dan RPP PUPK.

Pada urusan Pendidikan terjadi pengalihan kewenangan pengelolaan

Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus menjadi kewenangan

pemerintah daerah provinsi dari sebelumnya kewenangan pemerintah daerah

kabupaten/kota. Dampak dari pengalihan kewenangan tersebut adanya

pengalihan pegawai, sarana dan prasarana dan anggaran Pendidikan

menengah dan Pendidikan khusus ke provinsi.

Beberapa ketentuan di bidang Pendidikan berkaitan dengan perubahan

kewenangan tersebut adalah penetapan Permendikbud Nomor 47 Tahun

2016 dan Permendikbud nomor 61 tahun 2016 tentang hasil pemetaan

sebagai amanat dari PP Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat

daerah.

Page 5: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

4 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB II

KONDISI SAAT INI

1. Manajemen Pendidikan

a. Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah bidang pendidikan dan

kebudayaan, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten kota, harus disusun sesuai dengan pedoman

organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui

Permendibud Nomor 47 Tahun 2016. Dalam Permendikbud

tersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan

mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan

kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur OPD di daerah

menggunakan pedoman tersebut. Di beberapa daerah

provinsi/kabupaten/kota ada yang sudah menyesuaikan

nomenklatur dengan yang ada di pemerintah pusat yaitu dinas

pendidikan dan kebudayaan, sehingga memudahkan koordinasi

dan sejalan dengan renstra Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Namun selain itu masih banyak Pemerintah

Daerah dalam menyusun organisasi perangkat daerah kurang

memperhatikan Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Pedoman OPD Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Beragamnya

nomenklatur dinas yang menangani pendidikan dan

kebudayaan di daerah tersebut mempersulit koordinasi urusan

yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta

ketercapaian Renstra bidang pendidikan dan kebudayaan.

Di samping kenyataan tersebut, saat ini masih terdapat Dinas

Pendidikan Provinsi yang membentuk Cabang Dinas, namun

pada struktur Dinas Pendidikan masih terdapat unit eselon IV di

bawah Bidang, padahal jangkauan wilayah tidak memenuhi

ketentuan. Dalam ketentuan Pasal 23 PP 18 tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa bagi Dinas

Pendidikan Provinsi yang membentuk Cabang Dinas di

kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi tersebut tidak

memiliki eselon IV kecuali pada Sekretariat. Untuk itu perlu

adanya ketegasan berupa sanksi kepada pemerintah daerah

yang tidak taat azas terkait dengan pembentukan organisasi.

Karena apabila tidak ada sanksi yang tegas maka tujuan untuk

adanya organisasi yang efisien tidak terlaksana.

Page 6: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

5 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong dan

mengarahkan Daerah Provinsi memilih opsi tugas pembantuan

dengan pertimbangan agar unit organisasi yang dibentuk lebih

efektif dan efisien serta mendorong hubungan kerja sama antara

perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap terjalin

dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan

dan kebudayaan. Beberapa provinsi telah memilih opsi tugas

pembantuan serta beberapa Dinas Pendidikan provinsi dan

kabupaten/kota telah memiliki unit Subbagian Penyelenggaraan

Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan. Namun,

masih belum ada Permendikbud yang mengatur tugas yang akan

diperbantukan dari Kemdikbud kepada pemerintah

provinsi/kabupaten/kota. Demikian juga dikhawatirkan belum

ada Peraturan Gubernur yang mengatur tugas yang akan

diperbantukan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga

perlu segera melakukan inventarisasi tugas apa saja yang perlu

diperbantukan kepada pemerintah daerah untuk dapat

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. P2D

Pengalihan urusan pengelolaan pendidikan menengah dari

kabupaten kota kepada provinsi mengamanatkan perlunya

dilakukan serah terima personil, prasarana, dan dokumen (P2D)

pendidikan menengah paling lambat 31 Desember 2016. Saat ini

32 provinsi telah melaksanakan amanat tersebut, hanya

Provinsi DKI Jakarta yang tidak melakukan serah terima P3D

dari kabupaten/kota kepada provinsi karena UU 23 Tahun 2014

mengecualikan kota administrasi dan kabupaten administrasi di

Provinsi DKI Jakarta. Sementara penyerahan P3D di Provinsi

Papua masih dalam proses dan diperkirakan akan selesai pada

akhir tahun 2017 didampingi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Papua

adalah distribusi dana otonomi khusus ditetapkan melalui Perda

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan

Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus dimana bahwa

80% anggaran otonomi khusus dikelola oleh pemerintah

kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan kapasistas fiskal

pemerintah provinsi tidak mampu membiayai beban tambahan

urusan lainnya. Oleh karena itu urusan pengalihan ini dapat

terlaksana apabila dilakukan perubahan Perda tersebut.

Pemerintah Daerah mendesak apabila ada pengalihan tugas

seperti itu seharusnya dengan memberikan tambahan

pembiayaan baru.

Page 7: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain di Papua, terdapat pula provinsi lain yang mengalami

kesulitan penganggaran menghadapi pelimpahan urusan

pendidikan menengah, khususnya dengan bertambanhnya

jumlah guru pendidikan mengah di provinsi. Kesulitan ini

dimungkinkan terjadi karena Pemerintah Provinsi yang belum

menganggarkan anggaran pendidikan dalam APBD nya sebesar

20 %. Perlu ada mekanisme pemberian sanksi kepada

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum

mengalokasikan 20% dari APBD-nya untuk pendidikan karena

bertentangan dengan amanat UUD 1945, sebagaimana

ditunjukkan dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD).

Saat ini masih ada juga Kab/kota yang melakukan

penganggaran untuk pengelolaan pendidikan menengah di

dalam APBD-nya. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada

pemerintah daerah mengenai kewenangan sesuai ketentuan UU

23/2014 bahwa pengelolaan pendidikan menengah sudah

beralih ke pemerintah provinsi. Selain itu juga perlu diberikan

penghargaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil

mengelola pelimpahan urusan P3D sesuai ketentuan Undang-

Undang 23/ 2014 dengan baik.

2. Kurikulum

a. Implementasi K13

Kurikulum tahun 2013 merupakan urusan wajib pemerintah

dalam hal perumusan dan pembinaan. Namun demikian,

kurikulum sesungguhnya tidak dapat diimplementasikan tanpa

dilakukan adaptasi terhadap lingkungan sosial, budaya, dan

potensi sumber daya alam serta tuntutan lapangan pekerjaan

dan industri yang berkembang di lingkungan masing-masing

daerah. Saat ini implementasi kurikulum telah dilaksanakan

oleh 29% jumlah satuan pendidikan di Indonesia, baik satuan

pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Hingga saat

ini pemerintah daerah belum terlibat secara intensif untuk

melakukan adaptasi (diversifikasi dan differensiasi) kurikulum

pada setiap satuan pendidikan karena masih melihat tugas ini

bukan merupakan urusan wajibnya. Kenyataannya tugas

adaptasi kurikulum ini sangat berat dan tidak mungkin

diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu

dicarikan mekanisme agar adaptasi kurikulum pada tingkat

lokal di daerah dapat terlaksana melalui tim Pengembang

Kurikulum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atau pun

Page 8: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dapat dibantu oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

b. Implementasi PPK

Pembangunan karakter sesungguhnya merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum melalui

intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan proses

pembiasaan dalam budaya sekolah (hidden curriculum). Untuk

maksud tersebut, pada Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang

Pendidikan dan Kebudayaan, setiap Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, baik di provinsi maupum kabupaten/kota, telah

didukung dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi

pembangunan karekter melalui Seksi Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter. Untuk proses pembiasaan dan budaya

sekolah telah dikeluarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015

tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah, dan

sebelumnya diatur di dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Akreditasi

a. Akreditasi merupakan urusan wajib Pemerintah yang

dilaksanakan oleh lembaga mandiri yaitu Badan Akreditasi

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dan Pendidikan

Nonformal (BAN PNF). Akreditasi dilaksanakan untuk menilai

kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah

maupun pendidikan nonformal sesuai kriteria yang ditetapkan

untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Namun dalam

kenyataannya terdapat rentang kendali yang sangat jauh antara

BAN dengan satuan pendidikan, sehingga urusan ini perlu

dilaksanakan dengan model tugas pembantuan sesuai urusan

wajibnya. Dalam pelaksanaan akreditasi selama ini BAN S/M

dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi dan Kelompok Kerja yang

ditetapkan berdasarkan SK Gubernur untuk melayani hingga

tingkat kabupaten/kota. Sinergitas pelaksanaan penjaminan

mutu terjalin antara pelaksana akreditasi dengan pelaksana

supervisi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui

Pengawas Sekolah selaku Pembina mutu di lapangan dalam

menjamin terpenuhinya mutu akreditasi. Dalam kenyataannya

kebanyakan asesor akreditasi dirangkap oleh Pengawas Sekolah,

sehingga penilaian terhadap satuan pendidikan dikhawatirkan

terjadi manipulasi karena pembinaan dan penilaian dilakukan

Page 9: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

oleh personel yang sama. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme

kontrol dalam pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tugas Pemerintah Pusat,

Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam menangani pendidik dan

tenaga kependidikan sesuai sesuai jenjang pendidikan yang

dikelola. Pelimpahan urusan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke

provinsi hingga saat ini belum optimal karena masih banyak

provinsi yang perencanaan APBD-nya sejak awal tidak

menggunakan data yang valid dari kabupaten/kota. Hal ini

menyebabkan APBD beberapa provinsi tidak mampu membiayai

guru PNS dan guru honor pendidikan menengah, sehingga khusus

untuk PNS masing-masing pemerintah daerah telah mengajukan

perubahan penganggaran melalui anggaran perubahan APBN

(DAU). Tetapi untuk membayar guru honorer belum ada solusi yang

memadai. Hal ini disebabkan oleh jumlah guru honorer yang

dialihkan sangat banyak sehingga perlu dilakukan verifikasi data

guru yang dialihkan sesuai dengan ketentuan.

Di samping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Mendikbud Nomor

23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah berdampak kepada

peningkatan jumlah kebutuhan jumlah guru karena kewajiban

mengajar 24 jam bagi guru sudah terpenuhi pada satu sekolah

dengan penambahan tugas menyiapkan bahan pembelajaran,

membimbing, mendampingi, dan melatih. Dengan demikian, guru

tidak dapat membantu mengisi kekosongan jam mengajar pada

sekolah lain yang kekurangan guru, sehingga banyak sekolah yang

perlu dipenuhi kebutuhan gurunya. Demikian juga kebijakan

penugasan Guru yang mengampu bidang mata pelajaran yang tidak

linear akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan jumlah Guru

dan penerima tunjangan profesi sehingga berpotensi menambah

beban anggaran.

Selama ini penilaian dan penetapan angka kredit golongan IV

dilakukan oleh Kemendikbud untuk seluruh wilayah Indonesia.

Rentang kendali pelaksanaan tugas ini sangat luas dan mempunyai

implikasi inefisiensi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendelegasian

kepada daerah atau UPT Kemendikbud yang berada di daerah.

Penugasan yang diberikan kepada LPMP saat ini untuk melakukan

Penilaian Angka Kredit guru bersifat tugas tambahan yang cukup

besar bebannya, sehingga perlu dilakukan penataan tugas dan

fungsi LPMP.

Page 10: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Perizinan

UU 23/2014 mengamanatkan masing-masing tingkat

pemerintahan berwenang memberikan izin penyelenggaraan

pendidikan sesuai urusan wajibnya kepada penyelenggaraan

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat maupun oleh lembaga

asing. Demikian halnya mekanisme pelayanan perizinan

berdasarkan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dimana segala bentuk

persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah

daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan melalui unit pelayanan terpadu

satu pintu. Kondisi saat ini banyak provinsi yang belum memiliki

unit pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian berbagai

perizinan termasuk perizinan pendidikan. Oleh karena itu perlu

dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada daerah agar dapat

mewujudkan ketentuan ini.

6. Bahasa dan Sastra

UU 23/2014 mengamanatkan urusan pembinaan Bahasa dan

sastra dibagi secara konkuren berdasarkan lingkup penutur dan

wilayah eksistensi Bahasa dan sastra tersebut. Hingga saat ini

urusan masih dilaksanakan bertumpu pada Pemerintah Pusat

melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT-nya

di daerah. Pemerintah daerah belum secara aktif membina urusan

wajibnya di bidang Bahasa dan sastra. Oleh sebab itu maka perlu

mensosialisasikan pembagian urusan tersebut dan melakukan

sinergitas tugas-tugas substansi pembinaan Bahasa dan sastra.

Sebagai contoh, siapa yang mengerjakan inventarisasi dan

dokumentasi, siapa yang mengerjakan pengembangan,

pemanfaatan, dan pewarisan Bahasa dan sastra. Kondisi ini telah

diatur dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Pedoman OPD Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa setiap

Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten/kota/

memiliki tugas penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra

daerah, selain sebagai kurikulum muatan lokal, juga sebagai fungsi

ketahanan Bahasa daerah.

Page 11: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

10 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III

REKOMENDASI

1. Sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak taat azas terkait dengan

pembentukan organisasi cabang dinas serta nomenklatur dan besaran

organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

2. Inventarisasi tugas yang perlu diperbantukan kepada pemerintah daerah

untuk dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Sanksi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum

mengalokasikan 20% dari APBD-nya untuk pendidikan karena

bertentangan dengan amanat UUD 1945.

4. Pembinaan kepada pemerintah daerah mengenai kewenangan sesuai

ketentuan UU 23/2014 bahwa pengelolaan pendidikan menengah sudah

beralih ke pemerintah provinsi.

5. Penghargaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil

mengelola pelimpahan urusan P3D sesuai ketentuan Undang-Undang

23/ 2014 dengan baik.

6. Mekanisme agar adaptasi kurikulum pada tingkat lokal di daerah dapat

terlaksana melalui Tim Pengembang Kurikulum tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota serta dapat dibantu oleh Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

7. Pengendalian/kontrol pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan.

8. Verifikasi data guru yang dialihkan sesuai dengan ketentuan.

9. Penataan tugas dan fungsi LPMP untuk penilaian angka kredit guru.

10. Sosialisasi dan pendampingan kepada daerah untuk membentuk unit

pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian berbagai perizinan

termasuk perizinan pendidikan.

Page 12: ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN … filetersebut, pemerintah pusat memiliki kebijakan mengintergrasikan urusan pendidikan dengan urusan kebudayaan, sehingga diharapkan nomenklatur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAHSESUAI UU NO.23 TAHUN 2014

2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA