Analisis Konvergensi PSAK Ke IFRS

Analisis Konvergensi PSAK ke IFRS

KELOMPOK PATEN:

• Dwi Rahayu – 090462201 098• Dedi Alhamdanis – 100462201 362• Larasati Sunarto – 100462201 107

FAKULTAS EKONOMI UMRAH

2012

BAB IPENDAHULUAN

Di dalam akuntansi keuangan dikenal adanya standar yang harus dipatuhi dalam

pembuatan laporan keuangan. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna

laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan

laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

Setiap negara tentunya mempunyai aturan akuntansi (standar) yang berbeda-beda.

Perbedaan itu mencakup perlakuan, metode, penyajian dan pelaporan.

Atas dasar hal tersebut muncullah isu konvergensi. Dengan adanya konvergensi

diharapkan dapat menjembatani persepsi yang keliru dalam mengartikan laporan

keuangan karena semua Negara aturannya seragam dengan pemahaman yang sama.

Jadi dengan konvergensi, diharapkan tidak akan ada lagi persepsi yang salah dalam

menginterpretasikan laporan keuangan.

BAB IIPEMBAHASAN

Definisi PSAK dan IFRS

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah

standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di

Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan dalam

membuat laporan keuangan. Sedangkan IFRS (International

Financial Reporting Standard) merupakan pedoman

penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global/

internasional.

Dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan

mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2. Mengurangi biaya SAK.

3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan.

5. Meningkatkan transparansi keuangan.

6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang

penghimpunan dana melalui pasar modal.

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan)

Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan,

struktur laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Entitas

menerapkan Pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Secara umum perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan

Keuangan dengan PSAK 1 (Revisi 1998): Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai

berikut:

Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)

1. Referensi ED PSAK 1 (Revisi 2009)

mengadopsi IAS 1

Presentation of Financial

Statements (2009) IFRS

PSAK 1 (Revisi 1998)

mengadopsi IAS 1

Disclosure of Accounting

Policies (1997) GAAP

2. Terjemahan untuk

liability

Liabilitas Kewajiban

Perihal ED PSAK 1 (Revisi 2009) PSAK 1 (Revisi 1998)

3. Definisi istilah Terdapat definisi istilah yang digunakan, yaitu laporan keuangan untuk tujuan

umum, tidak praktis standar akuntansi keuangan, material, catatan atas laporan

keuangan,penghasilan komprehensif lain, pemilik, laba atau rugi.

Tidak terdapat definisi istilah yang

digunakan.

4. Komponen laporan

keuangan yang

lengkap

Komponen keuangan yang lengkap:

a. Laporan posisi keuangan (neraca)

b. Laporan laba rugi komprehensif

c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan arus kas

e. Catatan atas laporan keuangan

f. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan

retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap:

a. Neraca

b. Laporan laba rugi

c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan arus kas

e. Catatan atas laporan keuangan

5 Kepatuhan terhadap

SAK

Entitas membuat pernyataan kepatuhan atas SAK dalam laporan keuangan. Tidak diatur bahwa laporan keuangan yang

memuat pernyataan kepatuhan entitas atas

SAK.

6. Penyimpangan dari

suatu PSAK

Penyimpangan dari suatu PSAK diijinkan jika kepatuhan atas PSAK tersebut

bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK.

Tidak diatur adanya penyimpangan dari

suatu PSAK

Perbedaan ED PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements

ED PSAK 1 (2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi seluruh pengaturan

dalam IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements, kecuali untuk paragraf-paragraf

berikut:

1. IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 2 mengenai ruang lingkup, yang

mana ditambahkan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk

entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2. IAS 1 paragraf 5, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas nirlaba dan entitas sektor

publik, dihilangkan. Karena pelaporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45:

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan entitas sektor publik diatur dalam standar

akuntansi pemerintah bukan standar akuntansi keuangan.

3. IAS 1 paragraf 6, mengenai penerapan IAS 1 bagi entitas tanpa ekuitas (misalnya

reksa dana) dan entitas yang modalnya bukan ekuitas (misalnya koperasi),

dihilangkan. Karena penyajian laporan keuangan reksa dana diatur dalam PSAK 49:

Akuntansi Reksa Dana dan koperasi diatur dalam PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian.

PSAK 3 (Laporan Keuangan Interim)

Pernyataan ini diterapkan bagi entitas yang disyaratkan atau memilih untuk

menerbitkan laporan keuangan interim sesuai SAK, tidak mengatur entitas yang disyaratkan

menerbitkan laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan,

baik laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim.

Periode interim merupakan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun buku penuh.

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim

dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:

Perihal ED PSAK 3 (revisi 2010) PSAK 3 (1994)

1. Ruang lingkup a. Tidak menentukan entitas yang harus menerapkan

PSAK ini.

b. Entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyajikan

laporan keuangan interim harus mengikuti ketentuan

dalam PSAK ini.

Perusahaan yang diwajibkan

oleh peraturan perundangan

yang berlaku.

2. Isi Laporan Keuangan Interim Laporan Keuangan Interim

lengkap atau Laporan Keuangan Interim ringkas.

Tidak dijelaskan.

3. Komponen minimal Laporan

Keuangan Interim

Laporan posisi keuangan ringkas dan laporan laba rugi

komprehensif ringkas.

Tidak dijelaskan.

4. Format dan isi Laporan

Keuangan Interim

a. Laporan keuangan interim lengkap mengikuti PSAK 1.

b. Laporan keuangan interim ringkas minimal mencakup judul

dan subjudul dalam laporan keuangan tahunan dan catatan

penjelasan.

Tidak dijelaskan.

5. Catatan penjelasan tertentu dan

kepatuhan terhadap SAK

a. Penjelasan mengenai catatan penjelasan tertentu dan

informasi minimalnya.

b. Pengungkapan kepatuhan terhadap SAK.

Tidak dijelaskan.

6. Perubahan estimasi signifikan

pada periode interim terakhir

Perubahan estimasi signifikan yang diterjadi pada periode interim

terakhir harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan.

Tidak dijelaskan.

7. Beban yang tidak beraturan Beban yang tidak beraturan dapat diantisipasi atau ditangguhkan. Tidak dijelaskan.

PERBEDAAN ED PSAK 3 (REVISI 2010): LAPORAN KEUANGAN INTERIM DENGAN IAS 34 INTERIM FINANCIAL REPORTING PER 1 JANUARI 2009

ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34 Interim Financial

Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:

1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup dengan

menghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan laporan

keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.

2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporan keuangan

interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan keuangan konsolidasian

dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.

3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif dengan

menghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan

tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi

IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs, tidak

diadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi sebelumnya.

PSAK 16 (Aset Tetap)Aset tetap adalah aset berwujud (tangible) yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi

atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode, “digunakan dalam

operasi” dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan.

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap dengan PSAK 16

(2007): Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Perihal ED PSAK 16 (revisi 2011) PSAK 16 (revisi 2007)

1. Pengecualian

terhadap ruang

lingkup

Menambahkan pengecualian ruang lingkup untuk:

a. aset tetap di klasifi kasikan sebagai dimiliki untuk

dijual sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset

Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan

operasi yang dihentikan

b. pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan

evaluasi (Lihat PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan

Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya

Mineral)

Hanya mengatur

pengecualian ruang lingkup

untuk untuk hak

penambangan dan reservasi

tambang, seperti minyak, gas

alam, dan sumber daya alam

sejenis yang tidak dapat

diperbarui.

2. Ruang lingkup Tidak mengatur lagi mengenai properti investasi yang sedang

dibangun atau dikembangkan.

Ruang lingkup mencakup properti yang

dibangun atau dikembangkan untuk

digunakan di masa depan sebagai properti

investasi.

3. Aset tetap yang

tersedia untuk

dijual

Pengaturan aset tetap yang tersedia untuk dijual dihapus karena

sudah diatur dalam PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang

Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan.

Mengatur perlakuan akuntansi terhadap

suatu aset tetap yang tersedia untuk dijual.

4.Hibah Pemerintah Tidak mengatur syarat pengakuan aset tetap yang berasal dari

hibah. Hanya mengatur nilai tercatat aset tetap yang dapat

dikurangi dari hibah pemerintah.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari

hibah pemerintah mempunyai syarat

bahwa:

a. entitas telah memenuhi kondisi atau

prasyarat hibah tersebut;

b. hibah akan diperoleh.

5. Depresiasi atas

tanah

Menjelaskan bahwa pada umumnya tanah memiliki umur

ekonomis tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali

entitas meyakini umur ekonomis tanah terbatas.

Perlakuan akuntansi tanah yang diperoleh dengan Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada ISAK 25:

Hak Atas Tanah

Perlakuan akuntansi untuk tanah yang

diperoleh dengan Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan lainnya mengacu pada

PSAK 47: Tanah.

Perbedaan ED PSAK 16 (revisi 2011) dan IAS 16 (2009)

ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 16 Property, Plant, and

Equipment per Januari 2009, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut:

1. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap paragraf 03 mengenai ruang lingkup dimana untuk aset biologik

terkait aktivitas agrikultur termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 (revisi 2011). Hal ini berbeda dengan

pengaturan yang ada dalam IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 3 dimana aset biologik terkait

aktivitas agrikultur dikecualikan dalam ruang lingkup.

2. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan tambahan pada paragraf 43 mengenai perubahan

kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi yang tidak ada pengaturannya dalam IAS 16.

3. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 80 mengenai

ketentuan transisi karena tidak relevan.

4. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap memberikan ketentuan transisi pada paragraf 82 yang tidak ada

dalam IAS 16.

5. ED PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap tidak mengadopsi pengaturan dalam IAS 16 paragraf 81, 81 A – F

mengenai tanggal efektif karena tidak relevan.

6. IAS 16 Property, Plant and Equipment paragraf 68A mengenai penghentian pengakuan menjadi paragraf

69 pada ED PSAK 16 (revisi 2011) dan nomor paragraf selanjutnya disesuaikan.

BAB IIIKESIMPULAN

Konvergensi akuntansi Indonesia (PSAK) ke IFRS sangat perlu didukung agar

Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal. Pengakuan maksimal ini didapat dari

komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.

Mengapa harus mengadopsi IFRS? Karena dengan mengadopsi IFRS, Indonesia

akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya kredibilitas pasar modal Indonesia di

mata investor global, meluasnya pasar investasi lintas batas negara dan meningkatkan

efisiensi alokasi modal.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas IFRS akan melindungi investor

dalam negeri, karena dengan penerapan standar internasional akan meningkatkan

kepercayaan internasional untuk investasi di indonesia. Perubahan yang dibawa IFRS

ini merupakan penyempurnaan standar global yang tidak mengubah dasar-dasar

akuntansi selama ini.