ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) …/Analisis... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)

PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN SRAGEN

: PERBANDINGAN ANALISIS RASIO DAN

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Pembangunan

Oleh :

SITI NUR ROHMAH S 4211014

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SURAKARTA

2012


commit to user

ii

Halaman Persetujuan Pembimbing




DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )

Disusun oleh :


Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19680518 200312 1 002 NIP. 19590328 198803 1 001

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19590328 198803 1 001


commit to user

iii

Halaman Persetujuan Penguji




DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )

Disusun oleh :


Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : .........................

Jabatan Nama Tanda Tangan Ketua Tim Penguji Dr. Guntur Riyanto, M.Si Pembimbing Utama Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D Pembimbing Pendamping Dr. A.M. Soesilo, M.Sc.

Mengetahui Ketua Program Studi Direktur PPs UNS Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. Dr. A.M. Soesilo, M.Sc. NIP. 19610717 198601 1 001 NIP. 19590328 198803 1 001


commit to user

iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SITI NUR ROHMAH

NIM : S4211014

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan

jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Surakarta, Agustus 2012

SITI NUR ROHMAH


commit to user

v

MOTTO

® Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS Al Baqarah : 216)

® Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan (Mario Teguh)

® Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Mario Teguh)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk : § Almamaterku

§ Bapak dan (Almarhumah) Ibuku tercinta

§ Suamiku tercinta

§ Anak-anakku tersayang, sumber motivasiku :

1. Sarah Sekar Mawarni

2. Erwin Firmansyah


commit to user

vii

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA).

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitataif, dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan dari 6 (enam) UPK di Kabupaten Sragen, yaitu UPK Jenar, UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, UPK Mondokan, dan UPK Kalijambe pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Hasil pengolahan data dengan analisis rasio adalah pada tahun 2007- 2010 semua UPK PNPM Mandiri Perdesaan efisien meskipun nilai efisiensi rata-rata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 adalah UPK Jenar. Sementara itu, hasil pengolahan DEA menunjukkan perbedaan dengan hasil analisis rasio, dimana pada tahun 2007 dan 2009 semua UPK efisien , namun pada tahun 2008 dan 2010 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan, sedangkan tahun 2011 UPK Jenar mengalami tidak efisien.

Ada 4 (empat) UPK yang selalu efisien dan bisa menjadi benchmark bagi UPK yang lain yaitu UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon, dan UPK Kalijambe. Bagi UPK yang tidak efisien maka perlu untuk mengurangi nilai input untuk mencapai projected value.

UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang potensial untuk berlanjut dan dikembangkan agar dapat melayani lebih banyak masyarakat miskin sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan tercapai.

Kata kunci : kinerja, UPK PNPM Mandiri Perdesaan, DEA, efisien


commit to user

viii

ABSTRACT

This study aims to measure the perfomance of the Activity Management Unit (UPK PNPM Rural)in Sragen at 2007 to 2011 by using a comparative analysis between ratio analysis and Data Envelopment Analysis.

The research method used is descriptive kuantitatif, using secondary data from financial statements of the 6 (six) UPK in Sragen, which Jenar UPK, UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, Mondokan UPK and UPK Kalijambe at 2007 to 2011.

The results of the analysis of the data processing is the ratio of the year 2007 - 2010 all UPK PNPM Rural efficient although the average value of the efficiency decreased from year to year. UPK inefficient in 2011 is UPK Jenar. Meanwhile, DEA processing results show differences with the results of ratio analysis, where in 2007 and 2009, all UPK efficient, but in 2008 and 2010 occurred in the UPK Mondokan inefficiency, whereas in 2011 UPK Jenar experiencing inefficient.

There are 4 (four) UPK are always efficient and can be a benchmark for others that UPK UPK Tangen, Sumberlawang UPK, UPK Tanon, and UPK Kalijambe. For UPK is inefficientcy it is necessary to reduce the value of the input to achieve the projected value.

UPK is PNPM Rural micro-credit institutions with the potential to continue and be developed in order to serve more poor people so that the objective of PNPM Rural to enhance well-being and self-reliance of poor people in rural areas reached.

Keywords: performance, UPK PNPM Rural, DEA, efficient


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis Kinerja Unit Pengelola Kegiatan

(UPK) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen : Perbandingan Analisis

Rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA). Tesis ini disusun dalam rangka

memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister Program Studi

Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Terselesaikannya penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai

pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah dengan segala

kerendahan hati, penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. A.M. Soesilo, M.Sc., selaku Ketua Program Magister Ekonomi dan Studi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan ijin penelitian dan

bimbingan.

2. Dr. Guntur Riyanto, M. Si., selaku Ketua Tim Penguji Tesis yang telah

memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini.

3. Lukman Hakim, S.E, M.Si., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan dan pengarahan.


commit to user

x

4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan

bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang dapat menjadi dasar bagi

penulisan tesis ini.

5. Drs. Supriyatno, Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selaku Ketua Tim Koordinasi PNPM

Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen, yang telah memberikan bantuan data-

data penelitian.

6. Rekan-rekan MESP angkatan XVI yang telah memberikan motivasi sehingga

terselesaikannya tesis ini.

7. Segenap karyawan dan karyawati MESP UNS atas semua bantuan yang telah

diberikan.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada Bapak, (almarhumah) Ibu, suami, dan anak-anakku tercinta yang selalu

mendoakan dan memberikan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak kekurangan,

maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, Agustus 2012

Penulis


commit to user

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING........................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN................................................................... iv

HALAMAN MOTTO................................................................................ v

HALAMAN PERSEMBAHAN................................................................ vi

ABSTRAK................................................................................................. vii

ABSTRACT............................................................................................... viii

KATA PENGANTAR................................................................................ ix

DAFTAR ISI.............................................................................................. xi

DAFTAR TABEL...................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR................................................................................. xv

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................. xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang....................................................................

B. Rumusan Masalah...............................................................

C. Tujuan Penelitian................................................................

D. Manfaat Penelitian..............................................................

1

9

9

10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis....................................................................

1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan....

11

11


commit to user

xii

2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.......................................................................

3. Pengertian Kinerja.........................................................

4. Data Envelopment Analysis (DEA)...............................

5. Analisis Rasio Keuangan...............................................

B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu..................................

C. Kerangka Pemikiran Konseptual........................................

29

40

49

58

60

62

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian....................................................

B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data............................

C. Metode dan Alat Analisis...................................................

64

64

64

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen.................................

1. Kondisi Geografis..........................................................

2. Kondisi Demografi........................................................

B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen...............................................................

C. Analisis Permasalahan Penelitian.......................................

1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan..........................

2. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Perhitungan DEA......................................

3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan Analisis Rasio dan DEA................................................

68

68

70

72

79

79

94

101


commit to user

xiii

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.........................................................................

B. Saran...................................................................................

105

106

DAFTAR PUSTAKA................................................................................ 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN......................................................................... 111


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1.

Tabel 4.2.

Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Tabel 4.8. Tabel 4.9. Tabel 4.10. Tabel 4.11. Tabel 4.12.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin............................ Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. 2011.............

Cost Sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen....

Alokasi Dana BLM PNPM MP TA 2003-2011.................... Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP...................... Perolehan Surplus/keuntungan dari Kegiatan Ekonomi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen.......................

Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 di Kabupaten Sragen..................................................................

Efisiensi UPK dengan Analisis Rasio...................................

Efisiensi UPK dengan Analisis DEA ...................................

Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008..........

Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010..........

Hasil pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011...................

71

73

74

75

77

78

79

94

96

97

99

100


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1.

Gambar 2.2.

Gambar 2.3.

Gambar 2.4.

Gambar 2.5.

Gambar 2.6.

Gambar 2.7.

Gambar 3.1.

Gambar 3.2.

Gambar 4.1.

Gambar 4.2.

Gambar 4.3.

Gambar 4.4.

Gambar 4.5.

Gambar 4.6.

Gambar 4.7. Gambar 4.8.

Gambar 4.9.

Gambar 4.10

Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan............. Fungsi Produksi yang efisien (Farrell)...................................

Fungsi Produksi dengan asumsi CRS....................................

Rumus DEA Model CCR.......................................................

Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................

Batasan untuk DEA Model BCC...........................................

Kerangka Konseptual Penelitian............................................

Rumus DEA Model CCR......................................................

Rumus DEA Model CCR dengan kendala.............................

Peta Wilayah Kabupaten Sragen............................................

Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007.............................





Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011..........

Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011.................................................................. Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011..................................................................

Grafik Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011........

37

46

..46

52

52

53

63

66

66

68

80

82

84

85

87

88

89

90

91


commit to user

xvi

Gambar 4.11.

Gambar 4.12.

Grafik Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011................................................................. Grafik Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.................................................................

92

93


commit to user

xvii

DAFTAR LAMPIRAN Halaman

Lampiran 1.

Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.

Lampiran 6.

Lampiran 7.

Lampiran 8.

Lampiran 9.

Lampiran 10.

Lampiran 11.

Lampiran 12.

Lampiran 13.

Lampiran 14.

Lampiran 15.

Lampiran 16.

Lampiran 17.

Lampiran 18.

Lampiran 19.

Lampiran 20.

Lampiran 21.

Biaya-biaya dan Pendapatan UPK Tahun 2007....................





Rasio Keuangan UPK Tahun 2007........................................





Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011.....................

Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011.................

Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Tahun 2007-2011.....

Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011...................

Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011............

Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011.............

Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2007................




Hasil Pengolahan Data dengan DEA Tahun 2011...............

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

131

135

139

143


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat menjadi hal

yang sangat penting saat ini. Hal ini diperlukan untuk mengetahui efisiensi

lembaga tersebut yaitu kemampuan untuk mengelola input yang tersedia

secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Selama ini

pengukuran kinerja lembaga pemerintah atau masyarakat selalu hanya

berdasarkan pada alat ukur yang telah tersedia atau menurut petunjuk teknis

dari kegiatan yang dilakukan. Namun pengukuran tersebut biasanya bersifat

subyektif. Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis

rasio berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri

Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan lebih

obyektif yaitu Data Envelopment Analysis (DEA).

Studi dan penelitian dengan pendekatan DEA telah banyak dilakukan,

antara lain oleh Abdul Hakim (2010) yang mengidentifikasi efisiensi daerah

berdasarkan pada ketergantungan fiskalnya. Dengan menggunakan DEA,

daerah yang tidak efisien dapat menggunakan daerah lain yang efisien

sebagai tolok ukur untuk meningkatkan efisiensi mereka. Penggunaan DEA

untuk mengukur efisiensi pemerintah telah dilakukan oleh Stastna dan Gregor

(2010) yang mengukur efisiensi pemerintah lokal di Kotamadya Czech.

Sementara itu, Nara F.Monkam (2011) mengukur efisiensi teknis dari 231


commit to user

2

pemerintah daerah di Afrika Selatan pada tahun 2007 dan menyelidiki faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau gap efisiensi di antara

pemerintah daerah di negara tersebut.

D.K. Despotis (2004) juga menggunakan DEA untuk memperkirakan

efisiensi relatif dengan Human Development Index di Asia dan Pasifik.

Mahlberg dan Obersteiner (2001) melakukan pengukuran ulang Human

Development Index dengan DEA. Demikian juga dengan Blancard dan

Hoarau yang menggunakan DEA untuk mengukur Human Development

Index (HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program

(UNDP). Penggunaan DEA dalam mengetahui efisiensi sistem asuransi

kesehatan di China dilakukan oleh Zheng dan Zhang pada tahun 2010.

Pengukuran tingkat efisiensi lembaga kredit atau perbankan

menggunakan analisis DEA juga banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia,

antara lain : Putri dan Lukviarman (2008) mengukur kinerja bank komersial

di Indonesia, Abidin dan Endri (2009) menganalisis kinerja Bank

Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Adrian Sutawijaya dan Etty Puji

Lestari (2009) mengukur efisiensi teknik perbankan Indonesia pasca krisis

ekonomi.

Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes, Cooper dan

Rhodes pada tahun 1978. Metode Data Envelopment Analisys (DEA) dibuat

sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah unit

entitas (organisasi). Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran

efisiensi dengan DEA (Lestari, 2007), pertama, sebagai tolok ukur untuk


commit to user

3

memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah

perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai

variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor

penyebab, dan ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat

meningkatkan tingkat efisiensi.

Awalnya, DEA digunakan untuk mengatasi kekurangan analisis

rasio dan regresi berganda. Analisis rasio hanya mampu memberikan

informasi bahwa Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) tertentu yang memiliki

kemampuan khusus mengkonversi satu jenis input ke satu jenis output

tertentu, sedangkan analisis regresi berganda menggabungkan banyak output

menjadi satu. DEA dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit

kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan input dan output yang lebih dari

satu, di mana penggabungan tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi

relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain

dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA

memformulasikan UKE sebagai program linier fraksional untuk mencari

solusi jika model tersebut ditransformasikan kedalam program linier dengan

nilai bobot input dan output (Lestari, 2007).

Suatu UKE dikatakan efisien secara relatif, bilamana nilai dualnya

sama dengan 1 (nilai efisien = 100%). Sebaliknya bila nilai dualnya kurang

dari 1, maka UKE yang bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif

(Daman Huri dan Susilowati, 2005).


commit to user

4

Dalam penelitian ini digunakan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE)

berupa Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan). UPK

adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

di kecamatan dan membantu BKAD dalam mengkoordinasikan pertemuan-

pertemuan di kecamatan. UPK merupakan pengelola dana PNPM Mandiri

Perdesaan baik dana hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun

dana pinjaman bergulir (Penjelasan V PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010).

UPK adalah lembaga keuangan yang dibentuk oleh PNPM Mandiri

Perdesaan berbasis pemberdayaan. UPK merupakan lembaga pengelola dana

bergulir, baik Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam

Kelompok Perempuan (SPP) yang merupakan salah satu kegiatan dalam

PNPM Mandiri Perdesaan. UPK sebagai lembaga kredit mikro informal di

Kecamatan perlu untuk diketahui tingkat efisiensinya, sehingga dapat

dianalisis keberlanjutannya di masa mendatang. Tujuan UPK yang utama

adalah menyediakan sumber modal bagi masyarakat kecamatan penerima

bantuan PNPM Mandiri Perdesaan baik pada masa program maupun setelah

program berakhir (Passed out). UPK sebagai pengelola kredit mikro di

tingkat kecamatan, mempunyai potensi yang besar untuk dapat berperan

dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses kredit kepada

masyarakat miskin. Keberadaan UPK menjadi penting karena UPK :

1. Dibentuk untuk kepentingan administrasi.

2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan.


commit to user

5

3. Pengelola dana abadi.

4. Merupakan lembaga ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan

5. Untuk kepentingan pelestarian kegiatan dan hasil kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program

pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan yang merupakan tindak

lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Jenis kegiatan yang dapat dibiayai Bantuan Langsung Masyarakat

PNPM Mandiri Perdesaan antara lain ; (1) Kegiatan pembangunan atau

perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka

pendek maupun jangka panjang secara ekonom bagi masyarakat atau rumah

tangga miskin, (2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan atau

pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan

masyarakat, (3) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok

perempuan, dan (4) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok

usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan

produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk penambahan modal).

Tujuan yang ingin dicapai dalam PNPM Mandiri Perdesaan antara

lain; pertama adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja

masyarakat miskin secara mandiri. Kedua, adalah meningkatkan partisipasi

seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan,


commit to user

6

komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan

sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan, Ketiga, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. Keempat, adalah

untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program

dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan

kelima, adalah untuk meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah,

swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan. Keenam, adalah untuk meningkatkan

keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah

dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di

wilayahnya. Ketujuh, adalah untuk meningkatkan modal sosial masyarakat

yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk

melestarikan kearifan lokal. Kedelapan, adalah meningkatkan inovasi dan

pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam

pemberdayaan masyarakat (Ditjen PMD Kemdagri, 2009).

Sistem yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah

mengedepankan proses pemberdayaan masyarakat sehingga seluruh proses

kegiatan program tersebut pada hakekatnya memiliki dua dimensi yaitu : (a)

memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap masyarakat untuk

menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan pengambilan


commit to user

7

keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab; dan (b) menyediakan

dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat

dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan

mereka sendiri (Ditjen PMD Kemdagri, 2009).

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat

akan berakhir. Namun, aset PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa bangunan

fisik maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus tetap lestari dan

berkelanjutan. Oleh karena itu UPK berperan besar dalam pelestarian dan

pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan.

Saat ini, di Kabupaten Sragen aset ekonomi berupa dana perguliran

untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) yang dikelola oleh UPK sebanyak Rp. 37.373.210,633. Dana

perguliran ini perlu dilestarikan dan dikelola dengan sebaik-baiknya oleh

UPK agar dapat diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkan modal

usaha dengan mudah dan murah. UPK sebagai lembaga pengelola kredit

mikro tingkat kecamatan mempunyai potensi besar untuk dapat berperan

dalam pengentasan kemiskinan.

Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

pernah dilakukan oleh Yayuk Wuriati (2008) yang menganalisis

keberlanjutan Lembaga Kredit Mikro UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 300

UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi

Tenggara, dimana dikatakan bahwa untuk mengetahui keberlanjutan UPK


commit to user

8

dapat dilihat dari tingkat efisiensi lembaga UPK tersebut dalam mengelola

kegiatan kredit mikro. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi lembaga

digunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai batasan waktu dan suatu saat

akan berakhir. Pada paska program, UPK diharapkan tetap ada dan menjadi

lembaga kredit mikro infomal di tingkat kecamatan yang terus dapat diakses

oleh masyarakat miskin. Kondisi UPK saat ini dan perkembangannya sangat

menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu lembaga kredit mikro

informal di Indonesia. Oleh karena itu perlu untuk menganalisis kinerja Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana perguliran PNPM Mandiri

Perdesaan.

Pemilihan lokasi penelitian adalah di Kabupaten Sragen karena pada

tahun 2010 Kabupaten Sragen menerima penghargaan Anugerah Sikompak

2010. Anugerah Sikompak merupakan penghargaan tertinggi Pemerintah RI

kepada insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi tinggi dan

mempunyai kinerja terbaik dalam memfasilitasi masyarakat. Penghargaan ini

diterima oleh UPK Kalijambe. Ada enam kriteria yang menjadi dasar

penilaian, yaitu : (1) pengelolaan dana bergulir; (2) tingkat partisispasi

masyarakat; (3) kegiatan pemberdayaan masyarakat; (4) manajemen UPK; (5)

pelestarian program; dan (6) sarana dan prasarana kantor UPK

(http://cetak.kompas.com/2010/03/26 )


commit to user

9

B. Rumusan Masalah

UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan Bantuan Langsung

Masyarakat dan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai

potensi besar untuk menjadi salah satu lembaga keuangan mikro informal di

tingkat kecamatan yang dapat terus diakses oleh masyarakat miskin. Oleh

karena itu kondisi UPK saat ini perlu diukur kinerja dan efisiensinya agar

dapat diketahui keberlanjutannya sehingga dapat berperan dalam

penanggulangan kemiskinan.

Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana kinerja dan efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6

(enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen dengan analisis rasio keuangan

dan DEA?

2. Bagaimana keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)

Kecamatan di Kabupaten Sragen.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)

Kecamatan di Kabupaten Sragen yang diukur dengan analisis rasio dan

DEA.

2. Untuk mengetahui keberlanjutan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6

(enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen.


commit to user

10

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan studi, literatur, dan tambahan ilmu pengetahuan bagi

kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang akan melakukan

penelitian selanjutnya.

2. Sebagai tambahan, pelengkap, sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian

yang sudah ada terutama menyangkut topik yang sama.

3. Bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan, dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi dalam meningkatkan kinerjanya agar mampu menjadi lembaga

pengelola kegiatan yang bisa ikut berperan dalam penanggulangan

kemiskinan di pedesaan.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-

prinsip pengelolaan dana bergulir di Lembaga UPK PNPM Mandiri

Perdesaan.


commit to user

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan tentang Konsep PNPM Mandiri Perdesaan

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program nasional yang

merupakan tindak lanjut Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu

maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait

upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered,

participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep

pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus

harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model

pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan

lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena

adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi,

persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.


commit to user

12

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan

dan memandirikan masyarakat (Anonim, 2010).

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat,

dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini

titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat,

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan

sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu,

dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh

masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah

lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan

ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai

masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang

(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah

peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam

sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi,


commit to user

13

lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut

pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan,

listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan,

yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta

ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di

perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat

kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang

kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu

dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya

meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tapi juga pranata-

pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras,

hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari

upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi

sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta

peranan masyarakat di dalamnya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam

proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah

lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam meng-hadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat

mendasar sifatnya ( Kartasasmita, 1997).

Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana,

prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui

berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan


commit to user

14

untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building)

melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan

dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh

rakyat.

Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pengertian pemupukan modal seperti itu menunjukkan bahwa bantuan

dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan

dengan berpegang pada lima prinsip pokok. Pertama, mudah diterima dan

didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola

(acceptable); kedua, dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan (accountable); ketiga, memberikan

pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola

kegiatan secara ekonomis (profitable); keempat, hasilnya dapat

dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan

modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (sustainable); dan

kelima, pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah

digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih

luas (replicable). ( Kartasasmita, 1997).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa

masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan,

tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan

konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti


commit to user

15

pendekatan sebagai berikut ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang

secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada

yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi

masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung

mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi

sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai

beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan

kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu,

sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman

dalam merancang, melaksanana, mengelola dan mempertanggung-

jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan

pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin

sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup

bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara

individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari

penggunaan sumber daya juga lebih efisien. (Anonim, 2010).

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi

pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari

pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada

tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (people

centered development). Masyarakat yang pada masa sebelumnya

dipandang sebagai obyek dari pembangunan, kini dapat ditempatkan pada

posisi subyek. Ide dasar yang melandasi fikiran ini adalah bertumpu pada


commit to user

16

upaya masyarakat setempat untuk memberdayakan diri mereka sendiri

hingga dapat melakukan tawar-menawar sosio-ekonomis baik dengan

pemerintah maupun dengan swasta. Langkah yang ditempuh adalah

menggalang kekuatan bersama melalui keterlibatan mereka dalam suatu

organisasi lokal. Di negara-negara maju, kondisi ini terbukti efektif untuk

mengangkat kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

Sementara itu, kemajuan ekonomi dapat ditandai oleh adanya kendali pada

tingkat komunitas lokal. Kondisi inilah yang biasanya dicakup oleh konsep

pembangunan berbasis komunitas (community-based development)

(Gumilar, 1996).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM)

merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat

yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme

dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah

dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi

oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai

program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam

pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat

Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan


commit to user

17

fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan,

pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada

masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan

sebesar Rp750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah

penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat

diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari

proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan

pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai

pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen

Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal

dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari

sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia

(www.wikipedia.co.id)

Dalam implementasi program yang berbasis masyarakat ini,

Kecamatan ditempatkan sebagai fokus program untuk

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

program. Selanjutnya memberikan posisi kepada masyarakat sebagai

penentu atau pengambil kebijakan serta pelaku utama pembangunan di

tingkat lokal. Dalam konteks ini, selalu mengutamakan nilai-nilai universal


commit to user

18

dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif serta

menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan

karakteristik sosial, budaya dan geografis setempat (Ditjen PMD, 2009).

PNPM Mandiri Perdesaan memiliki prinsip dan nilai-nilai dasar

yang menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan

dan tindakan, yaitu ; bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi,

desentralisasi, partisipasi, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan

gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, dan

keberlanjutan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu

mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di

lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya,

serta mengelola sumberdaya itu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) peningkatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaannya, (2) pelembagaan sistem pembangunan

partisipatif, (3). pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, (4)

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan

ekonomi masyarakat, (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam

pembangunan.


commit to user

19

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi PNPM

Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok

sasaran, menguatkan sistem partisipatif, serta mengembangkan

kelembagaan kerjasama antardesa. Ruang lingkup kegiatan PNPM-

Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan

kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman,

sosial, dan ekonomi secara padat karya;

b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit

mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam

memanfaatkan dana bergulir ini;

c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama

yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;

d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui

penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi

dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan

dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan pembangunan sedangkan tujuan khususnya adalah :


commit to user

20

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

memberdayakan sumberdaya lokal.

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan kegiatan partisipatif .

4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat.

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa.

7. Mengembangkan kerjasama antarpemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan.

PNPM-Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

• Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia

seutuhnya.

• Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM, masyarakat memiliki kewenang-

an secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan

mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

• Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sek-

toral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau

masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.


commit to user

21

• Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang

dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat

miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

• Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong

menjalankan pembangunan.

• Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai

kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam

menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

• Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan

secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada

kepentingan masyarakat miskin.

• Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang

memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan

sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan

dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun

administratif.

• Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan

pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan

mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.

• Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan

kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar

pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.


commit to user

22

• Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus memper-

timbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak

hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian

lingkungan.

• Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan

PNPM harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah

dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Strategi Dasar yang dikembangkan adalah

a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat.

b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk

bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral,

pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Sedangkan Strategi Operasional dari PNPM Mandiri Perdesaan ini antara

lain :

a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki

masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok peduli

lainnya (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, dsb) secara sinergis.

b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola

program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;

c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar,

dan akuntabel.


commit to user

23

d. Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan

pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.

e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam

memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai

masalah yang dihadapinya.

f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan

dinamis serta berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan atau upaya-upaya rasional dalam

mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip

pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat

dengan:

a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program.

b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan

pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.

c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses

pembangunan partisipatif.

d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai

dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran,

kemandirian, dan keberlanjutan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan

konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus


commit to user

24

pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan

perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan,

keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah

sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah

Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73/2005 tentang Kelurahan.

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

3. Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.


commit to user

25

5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Tata Car

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional;

c. Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);a

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik


commit to user

26

Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4597);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah.

7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.005/MPPN/06/2006

tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian

Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata

Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui

komponen kegiatan sebagai berikut:

1.a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian

kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian

masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat; perencanaan partisipatif, pengorganisasian,

pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-

hasil yang telah dicapai.Untuk mendukung rangkaian kegiatan

tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran

masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional

pendampingan masyarakat; dan fasilitator untuk fasilitasi,


commit to user

27

pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator

terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan

masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak

masyarakat di wilayahnya.

1.b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana

stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok

masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan

oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,

terutama masyarakat miskin.

1.c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal

adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar

mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif

bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam

menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam

komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan

lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya.

1.d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program

meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan


commit to user

28

berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan

seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu,

evaluasi, dan pengembangan program.

Karena lokus PNPM Mandiri Perdesaan berada di tingkat

kecamatan, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan. Unit

Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan lembaga

yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk

mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir (PTO

PNPM MP, 2010).

2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan

Unit Pengelola Kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan)

merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa

(MAD) untuk mengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun dana pinjaman bergulir

(PTO PNPM MP, 2010).

Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat

secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-

hari. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan

dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas.

Tugas dan tanggungjawab UPK adalah sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan di tingkat kecamatan.


commit to user

29

2. Bertanggungjawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruh

transaksi.

3. Bertanggungjawab mengelola dokumen PNPM Mandiri Perdesaan

yang bersifat keuangan dan nonkeuangan .

4. Bertanggungjawab mengelola dana bergulir.

5. Membina kelompok peminjam.

6. Menyosialisasikan dan menegakkan prinsip-prinsip PNPM.

7. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi keuangan dan

non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.

8. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai

dengan kepentingan program yang disampaikan dalam MAD yang

digelar BKAD.

9. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja

kepada MAD yang digelar BKAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan

laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa

satu minggu sebelum pelaksanaan.

10. Mengevaluasi dan memeriksa langsung Rencana Penggunaan Dana

(RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa

dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan

ketentuan.

11. Melakukan bimbingan teknis dan memeriksa secara langsung

administrasi dan pelaporan pelaku desa.


commit to user

30

12. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan

mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh MAD yang

digelar BKAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan

pelestarian dana bergulir.

13. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan

pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi

wilayah .

14. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan

pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman.

15. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan

bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM

Mandiri Perdesaan.

16. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan

pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan

informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang

membutuhkan.

17. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang

menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri

Perdesaan. (Penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010).

Terkait dengan pengelolaan keuangan, Unit tersebut membuka dan

mengelola rekening kolektif masyarakat dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance. Specimen tanda tangan dalam rekening tersebut

harus melibatkan minimal dua orang yang ditetapkan oleh musyawarah


commit to user

31

masyarakat. Penyaluran dana ke tingkat desa/kelurahan dilakukan sesuai

kebutuhan dan berdasarkan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu, di tingkat

desa/kelurahan dibentuk Unit Pengelola Kegiatan Desa/Kelurahan dan

dapat dibuka rekening kolektif masyarakat. Mekanisme dan prosedur

penyaluran dan pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan dan kaidah

yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan

yang baik (good governance).

Pencatatan setiap transaksi keuangan minimal dilakukan dalam

buku catatan uang masuk dan catatan uang keluar yang disertai dengan

bukti transaksi seperti kuitansi, bon atau nota pembelian. Pengelolaan

keuangan di tingkat masyarakat harus disampaikan dalam papan informasi

dan melalui musyawarah desa pertanggungjawaban dana dan kegiatan.

Pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat dilakukan dengan

menerapkan prinsip-prinsip akuntansi/pembukuan sederhana, dengan

memisahkan penanggung jawab pengelolaan dana non bergulir dan dana

bergulir. Pengelolaan dana non bergulir dilakukan dengan melakukan

pencacatan pembukuan berdasar aliran kas (cashflow basis), yaitu

pencatatan uang masuk dan uang keluar. Sedangkan pengelolaan dana

bergulir harus dilakukan di tingkat UPK atau organisasi masyarakat

penerima bantuan dilakukan dengan menerapkan dasar-dasar

akuntansi/pembukuan sederhana, termasuk penyusunan Neraca dan Rugi

Laba.


commit to user

32

Pengelolaan dana bergulir di tingkat masyarakat harus dilakukan

dengan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi

pada masyarakat miskin. Artinya tidak semata-mata berorientasi pada

pemupukan dana, namun juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan

dan kemanfaatan bagi masyarakat miskin. Untuk itu UPK diharapkan

dapat memperkuat kapasitas pengurusnya untuk memberikan pelayanan

kepada orang miskin dengan melakukan berbagai diversifikasi pelayanan

pinjaman bergulir yang tepat bagi masyarakat miskin di wilayahnya.

UPK ini berperan sebagai lembaga keuangan milik masyarakat,

yang dapat menampung dan mengelola berbagai program pembangunan

yang masuk ke daerah. Sehingga berbagai program pembangunan yang

masuk ke daerah, dananya dapat langsung dikontrol dengan mudah oleh

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian kebocoran-kebocoran dana

bantuan program pembangunan dapat diminimalisir bahkan dapat

dihilangkan. Kontrol Publik ini merupakan upaya yang sangat efektif

dalam mengantisipasi segala kemungkinan kebocoran dalam pengelolaan

program-program pembangunan di daerah.

UPK ini dapat berkembang menjadi lembaga keuangan alternatif

milik masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Lembaga

keuangan ini dapat menjadi embrio lembaga keuangan dengan prinsip-

prinsip perbankan yang pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip-

prinsip kebersamaan (kooperatif). Peran lembaga keuangan dalam

pengembangannya adalah untuk ; pertama, mempersiapkan terciptanya


commit to user

33

akses atau kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan.

Kedua, mempersiapkan masyarakat lapisan bawah untuk dapat

mendayagunakan bantuan tersebut sehingga dapat menjadi modal bagi

kegiatan usaha. Ketiga, menanamkan pengertian bahwa bantuan yang

diberikan harus dapat menciptakan akumulasi modal dari suplus yang

diperoleh dari kegiatan sosial ekonomi.

Pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat ini

diprioritaskan pada masyarakat miskin di desa tertinggal, yaitu ; berupa

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan permodalan

yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang terintegrasi

sejak dari kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik produksi,

pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha.

Bantuan dana yang diberikan untuk PNPM Mandiri perdesaan

dalam bentuk block grant dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh UPK

diharapkan dapat lebih dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam sektor keuangan. Pemberian modal melalui UPK

merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan

kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada

kelompok dengan persyaratan sesuai kesepakatan anggota. Dari perputaran

kegiatan yang dibiayai dengan dana UPK tersebut diharapkan tumbuh

kemampuan menabung dan pemupukan modal diantara anggota kelompok

sehingga kegiatan sosial ekonomi dan sekaligus taraf hidup anggota. Tata

cara perguliran dana sepenuhnya dipercayakan kepada kelompok sesuai


commit to user

34

dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasarkan prinsip

kebersamaan atau perkoperasian.

Hal-hal pokok yang perlu mendapat perhatian dalam memperkuat

UPK antara lain, yaitu ; pertama, kesamaan persepsi dari pengelola

program/proyek pembangunan di semua tingkatan yang berhubungan

dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat miskin. Kesamaan

persepsi ini menyangkut pentingnya pemupukan modal masyarakat.

Kedua, dengan persepsi yang sama diharapkan muncul kesepakatan untuk

menyempurnakan sistem pelayanan dari UPK yang ada sehingga

masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Ketiga, penyempurnaan

sistem pelayanan merupakan bagian dari upaya memadukan dan

mensinkronkan pola pembinaan terhadap lembaga yang ada.

Penyempurnaan ini perlu diikuti dengan penyusunan panduan tentang

UPK sebagai pedoman bagi aparat dan masyarakat. Keempat, seiring

dengan penyusunan panduan adalah pembenahan dan penyegaran

pengurus UPK yang sudah ada. Penyegaran ini dilakukan dengan

pendidikan dan latihan bagi pengurus. Kelima, langkah-langkah tersebut

sangat ditentukan oleh peran aktif dari semua steakholders di semua

tingkatan, baik dari tingkat pusat maupun dari daerah itu sendiri dalam

mendukung upaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan bantuan

modal usaha bagi masyarakat miskin (Anonim, 2010).

Dalam hal pengelolaan dana bergulir, yang diatur dalam Penjelasan

X PTO PNPM Mandiri Perdesaan, menyebutkan bahwa pengertian dana


commit to user

35

bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK

yang digunakan masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat

yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Adapun tujuan

pengelolaan dana bergulir PNPM mandiri Perdesaan adalah :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada

masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.

2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan

program.

3. Peningkatan kapasitas pengelola dana bergulir di tingkat wilayah

pedesaan.

4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya)

sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program

secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan

5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam

pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Dalam pengelolaan dana bergulir ini yang menjadi sasaran utama

adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan, dengan ketentuan

merupakan kelompok (bukan peminjam secara individu). Jenis kelompok

yang didanai, antara lain :

ü Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai

kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas

kelompok yang mempunyai anggota RTM.


commit to user

36

ü Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang mempunyai

kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok

dengan prioritas kelompok yang mempunyai RTM.

ü Kelompok Aneka Usaha adalah kelompok yang anggotanya RTM yang

mempunyai usaha yangdikelola secara individual oleh anggota.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, UPK didukung

oleh lembaga pendukung paling tidak Tim Verifikasi untuk menyeleksi

usulan kegiatan dan Badan Pengawas (BP) UPK yang bertugas mengawasi

dan mengevaluasi UPK (PTO PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan XI).

Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat digambarkan

sebagai berikut :


commit to user

37

Gambar 2.1.Hubungan Kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, maka setiap tahun UPK

wajib menyampaikan rencana kerja dan pertanggungjawaban kepada

MAD atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Dalam rencana kerja

wajib disampaikan perencanaan keuangan termasuk perencanaan

pendapatan dan biaya. Perencanaan pendapatan bukan perencanaan alokasi

(pembagian porsi pendapatan) tetapi perhitungan perkiraan pendapatan

dalam satu tahun sehingga tidak diperbolehkan dilakukan pembagian

UPK BP-UPK TIM VERIFIKASI

POKMAS-POKMAS

PENGELOLA KEGIATAN TK.DESA (TPK)

PELAYANAN DAN KERJASAMA

PELAKSANAAN OPERASIONAL PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PELAKSANA PROGRAM PENGELOLA PERGULIRAN PELAYANAN USAHA KELOMPOK

BKAD


commit to user

38

alokasi pendapatan sebelum diperhitungkan seluruh biaya dan resiko

(Penjelasan X PTO PNPM MP, 2010).

Sedangkan ketentuan pendanaan operasional UPK yang berasal

dari 2 % alokasi total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM

Mandiri Perdesaan di lokasi kecamatan penerima PNPM Mandiri

perdesaan untuk setiap tahunnya, adalah sebagai berikut :

1. Untuk lokasi yang mempunyai alokasi BLM maka pendanaan

operasional UPK menggunakan dana operasional UPK yang berasal

dari BLM terlebih dahulu selanjutnya jika masih dibutuhkan subsidi

pendanaan operasional dapat menggunakan dana hasil pengelolaan dana

bergulir.

2. Biaya Honor/insentif Pengurus UPK ditentukan dengan pertimbangan

kewajaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai

referensi agar menggunakan rata-rata honor/insentif UPK pada suatu

wilayah (misalnya kabupaten, regional kabupaten atau provinsi) dan

ketersediaan anggaran operasional.

3. Biaya administrasi dan Umum mencakup untuk pembelian alat tulis

kantor, biaya sewa kantor, listrik, telepon dan sebagainya.

4. Biaya transportasi bukan bersifat tunjangan tetap sehingga diberikan

berdasarkan kehadiran kantor atau pelaksanaan tugas.

5. Biaya insentif penagihan dapat diberikan maksimal 5 % dari jasa

pinjaman yang dapat ditagih untuk pinjaman kategori kolektibilitas V.


commit to user

39

Untuk pinjaman lancar s.d. kolektibilitas IV tidak diberikan insentif

karena merupakan tanggung jawab dan tugas pengurus UPK.

6. Pendanaan pembelian inventaris dan aktiva tetap dengan pertimbangan

kebutuhan operasional dan pertimbangan ketersediaan dana.

7. Biaya penghapusan pinjaman dapat dilakukan dengan realisasi

penghapusan dan tidak diperbolehkan mengelola cadangan

penghapusan secara terpisah (mengelola dana cadangan dengan

melakukan pembebanan biaya tanpa adanya penghapusan pinjaman).

Realisasi penghapusan pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya.

8. Tidak diperbolehkan untuk memberikan insentif/honor/tunjangan

apapun kepada aparat baik langsung maupun tidak langsung.

9. Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPK yang tidak

termasuk biaya yang disebutkan di atas.

10. Jumlah biaya yang dikeluarkan UPK maksimal adalah 75 % dari

pendapatan UPK.

Dalam penggunaan surplus operasional UPK tahunan setelah

mempertimbangkan resiko pinjaman (sesuai dengan Laporan

Kolektibilitas) dan alokasi operasional 2% non SPP dan UEP mengacu

pada ketentuan berikut :

1. Perhitungan Surplus operasional dibuat setelah tutp buku secara

tahunan, bagi UPK yang belum melakukan tutup buku tahunan tidak

diperkenankan melakukan pembagian surplus operasional.

2. Penambahan modal minimal 50% dari surplus tahunan.


commit to user

40

3. Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM yang disepakati

dalam MAD) minimal 15% dari surplus tahunan.

4. Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status

kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat

maksimal 10% dari surplus tahunan. Ketentuan penggunaan ini

diputuskan oleh MAD.

5. Adapun pemberian bonus Pengurus UPK adalah nominal yang lebih

rendah antara 5% dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif

yang diterima setiap bulan.

6. Nilai surplus tahunan setelah dikurangi Alokasi Bantuan Langsung

RTM, Pembagian pengembangan Kelembagaan, dan Bonus

Pengurus UPK merupakan Surplus Ditahan.

3. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut Balai Pustaka dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 :

503) menyatakan bahwa kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang

diperlihatkan; kemampuan kerja.

Untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sudah menjalankan

aktivitas dengan benar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu


commit to user

41

dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses

evaluasi terhadap kumpulan indikator kinerja yang merupakan informasi

yang penting dan berguna bagi perusahaan. Kinerja suatu program dapat

dinyatakan dalam persentase, indeks, rating, atau perbandingan lain yang

dipantau pada kurun waktu tetap dan dibandingkan terhadap satu atau

lebih kriteria ( Juliza Hidayati, 2005).

Setiap organisasi termasuk lembaga pengelola PNPM Mandiri

Perdesaan perlu diukur kinerjanya secara komprehensif agar lebih mampu

mengembangkan kreativitasnya. Pengukuran kinerja menentukan secara

periodik efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran

standar kinerja. Mulyadi (2009) menyatakan if we can measure it, we can

manage it, we can achieve it.

Dua konsep yang biasa digunakan untuk karakteristik suatu kinerja

pemanfaatan sumber daya adalah produktivitas dan efisiensi. Produktivitas

adalah suatu ukuran deskriptif tentang kinerja, sedangkan efisiensi adalah

suatu ukuran bersifat normatif (Amirillah, 2010).

Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis yang

menghubungkan input atau faktor produksi dan hasil produksinya atau

output. Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dicapai oleh

perusahaan, industri perbankan atau perekonomian secara keseluruhan.

Pada keadaan tertentu hubungan antara input dan output tercermin dalam

rumusan fungsi produksi. Apabila teknologi berubah, maka fungsi


commit to user

42

produksi juga berubah (Sudarsono (1995) dalam Nurul Komaryatin

(2006)).

Dalam teori ekonomi mikro yang standar, konsep fungsi produksi

membentuk dasar untuk mendeskripsikan hubungan input-output bagi

perusahaan atau produsen. Jika diasumsikan bahwa faktor produksi

adalah homogen dan informasi tersedia lengkap (sempurna) tentang

teknologi yang ada, maka fungsi produksi mewakili sejumlah metode

untuk menghasilkan output. Lebih jelas lagi, fungsi produksi menunjukkan

jumlah maksimum output yang bisa dicapai dengan mengkombinasikan

berbagai jumlah input. Coelli et al., (1998), menjelaskan bahwa fungsi

produksi frontier (frontier production function) memiliki definisi yang

tidak jauh berbeda dengan definisi fungsi produksi dan banyak digunakan

saat menjelaskan konsep pengukuran efisiensi. Frontier digunakan untuk

lebih menekankan kepada kondisi output maksimum yang dapat dihasilkan

dalam suatu proses produksi.

Debertin (1986) menjelaskan tiga tahap proses produksi yaitu :

tahap pertama, kondisi di mana produk rata-rata atau avarage product (AP)

meningkat, daerah ini dikatakan sebagai daerah yang irasional atau daerah

tidak atau belum efisien; tahap kedua, kondisi yang ditandai memuncaknya

kurva produk rata-rata (AP), kemudian menurun dan dibarengi dengan

menurunnya produk marginal atau Marginal Product (MP) tetapi masih

positif, daerah ini disebut daerah yang irasional atau efisien; dan tahap

ketiga, kondisi yang ditandai menurunnya produk marginal (MP negatif),


commit to user

43

daerah ini disebut sebagai daerah yang tidak rasional atau sudah tidak

efisien.

Penjumlahan elastisitas produksi dari masing-masing faktor

produksi sekaligus menunjukkan tingkat besaran skala ekonomi usaha

(return to scale). Skala ekonomi usaha merupakan respon dari perubahan

output yang dihasilkan karena perubahan proporsional dan seluruh

inputnya. Fungsi produksi Linier Berganda, Cobb-Douglas dan Translog

dapat digunakan untuk menguji fase pergerakan skala ekonomi usaha

(return to scale) atas perubahan faktor-faktor produksi yang digunakan

dalam suatu proses produksi yaitu dengan menjumlahkan elastisitas

produksi dari masing-masing faktor produksi. Menurut Soekartawi

(2003), berdasarkan penjumlahan elastisitas produksi dari faktor-faktor

produksi ke-i (∑Epi) maka ada tiga kemungkinan keadaan fase pergerakan

skala ekonomi usaha (return to scale) yaitu:

1. Kenaikan hasil yang meningkat (increasing return to scale), berarti

proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan produksi

(output) yang proporsinya lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa penjumlahan elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih

besar dari satu (∑Epi>1).

2. Kenaikan hasil yang tetap (constant return to scale), berarti penambahan

faktor produksi akan proporsional dengan penambahan produksi yang

diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan elastisitas

produksi dari faktor produksi ke-i sama dengan satu (∑Epi=1).


commit to user

44

3. Kenaikan hasil yang menurun (decreasing return to scale), berarti

proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan

produksi yang diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan penjumlahan

elastisitas produksi dari faktor produksi ke-i lebih kecil dari satu

(∑Epi< 1).

Coelli et al. (1998) memperkenalkan berbagai jenis fungsi produksi

yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi. Penelitian ini

menggunakan fungsi produksi stokastik. Dengan metode fungsi produksi

stokastik faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang diduga akan

mempengaruhi tingkat efisiensi teknis produksi yang akan dicapai dapat

ditangkap dan dijelaskan dengan bantuan model ekonometrika. Sementara

itu, faktor-faktor penyebab ketidak-efisienan juga dapat ditangkap pada

saat yang bersamaan. Disamping itu juga dapat diestimasi apakah

inefisiensi disebabkan oleh random error dalam pengumpulan data dan

sifat dari beberapa variabel yang tidak dapat terukur (faktor eksternal)

atau disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

inefisiensi dalam proses produksi (faktor internal).

Efisiensi merupakan salah satu parameter yang secara teoritis

maupun praktis sangat umum digunakan untuk menggambarkan kinerja

sebuah Unit Kegiatan Ekonomi. Efisiensi didefinisikan sebagai

perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau

jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan. Suatu

perusahaan dapat dikatakan efisien apabila mempergunakan jumlah unit


commit to user

45

yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit yang

dipergunakan perusahaan lain untuk menghasilkan output yang sama, atau

menggunakan unit input yang sama, dapat menghasilkan jumlah output

yang lebih besar (Iswardono dan Darmawan 2000;2)

Jones dan Pendlebury (dalam Saputra, 2003) menyatakan bahwa

efisiensi pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan

sumber-sumber dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada

beberapa manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi, yaitu : (i)

sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif; (ii) dapat

mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tingkat

efisiensi; dan (iii) dimungkinkannya analisa-analisa mengenai implikasi

penting dari kebijakan perbaikan tingkat efisiensi dari unit kegiatan

ekonomi yang dipertimbangkan.

Coelli et. Al. (2005) mengemukakan dua konsep efisiensi yaitu

efisiensi teknis (technical efficiency/TE) dan efisiensi alokatif (allocative

efficiency/AE). Efisiensi teknis (Technical Efficiency-TE) yakni

kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari

penggunaan suatu set (bundle) input. Efisiensi teknis berhubungan dengan

kemampuan suatu perusahaan untuk berproduksi pada kurva frontier

isoquant. Definisi lain menunjukkan bahwa TE adalah kemampuan

perusahaan untuk memproduksi pada tingkat output tertentu dengan

menggunakan input minimum pada tingkat teknologi tertentu. Efisiensi

alokatif (Allocative Efficiency-AE) adalah kemampuan suatu perusahaan


commit to user

46

untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan

teknologi produksi yang tetap (given). AE merupakan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output pada kondisi minimisasi

rasio biaya dari input. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi

ekonomi (Economic Efficiency-EE) atau disebut juga efisiensi total. Hal

ini berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik

secara teknis maupun ekonomis adalah efisien.

Untuk mengilustrasikan konsep efisiensi-efisiensi tersebut, Farrell

menggunakan contoh sederhana dari suatu industri yang menggunakan

hanya dua input, x1 dan x2 untuk menghasilkan output y. Fungsi

produksi yang efisien (diasumsikan sudah diketahui) dapat ditulis:

y = f (x1, x2)...........................................................................(2.2)

Dengan asumsi constant return to scale (CRS), maka persamaan

(2.2) dapat ditulis:

1= f (x1/y,x2/y)........................................................................ (2.3)

Asumsi CRS dibuat dengan catatan bahwa fungsi produksi itu

sudah sangat efisien (beroperasi pada skala optimal) pada daerah dua dari

fungsi produksi neoklasik. Fungsi produksi tersebut adalah homogen

derajat 1 (jika penggunaan input ditingkatkan sebesar satu-satuan, maka

output juga akan meningkat dengan proporsi yang sama). Suatu fungsi

produksi homogen derajat n akan menghasilkan suatu return to scale

parameter dari suatu nilai n yang konstan. Asumsi CRS ini mengijinkan

teknologi untuk direpresentasikan dengan menggunakan isoquant


commit to user

47

(kombinasi dari berbagai input yang dapat digunakan untuk menghasilkan

output yang sama), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 27 berikut

ini. Asumsi CRS ini dinyatakan secara eksplisit untuk menunjukkan

bahwa pengukuran yang berorientasi input dan output adalah equivalen.

Secara umum, efisiensi didekati dari dua sisi pendekatan yaitu

alokasi pendekatan penggunaan input dan alokasi output yang dihasilkan.

Pendekatan dari sisi input membutuhkan ketersediaan harga input dan

kurva isoquant yang menunjukkan kombinasi input yang digunakan untuk

menghasilkan output secara maksimal. Sedangkan pendekatan dari sisi

output merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana

jumlah output secara proporsional dapat ditingkatkan tanpa merubah

jumlah input yang digunakan.

Dua metode alternatif untuk mengestimasi fungsi frontier dan

pengukuran efisiensi produksi adalah non parametrik dan parametrik

(Coelli et al., 1998). Pendekatan parametrik untuk estimasi fungsi

produksi, fungsi biaya atau profit terdiri dari spesifikasi bentuk fungsi

parametrik dan penggunaan beberapa metode estimasi (Ordinary Least

Square-OLS atau Maximum Likelihood-ML) dengan data empiris untuk

mengestimasi parameter dari fungsi tersebut. Selanjutnya Coelli et al.

mengatakan bahwa kelemahan utama pendekatan fungsi produksi

parametrik ini adalah menghendaki secara eksplisit bentuk fungsi yang

menggambarkan teknologi yang ada, asumsi tentang distribusi inefisiensi

dan ketidakmampuannya untuk bekerja dengan multi output. Dengan


commit to user

48

demikian, maka penelitian dengan menggunakan pendekatan parametrik

tersebut harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Pendekatan non parametric deterministic yang telah

dikembangkan Farrell (1957) dikenal juga sebagai Data Envelopment

Analysis (DEA). Metode ini telah banyak diaplikasikan oleh, untuk

menyebutkan beberapa, Charles et al. (1981) dan Färe dan Lovell (1978),

diacu dalam Bravo-Ureta et al. (2007) yang melibatkan analisis multi

input, multi output dan variasi skala penerimaan (Variabel Retrun to

Scale-VRS). DEA menggunakan metode linear programming.

Keunggulan pendekatan non parametrik ini adalah tidak menghendaki

bentuk fungsi yang khusus untuk merepresentasikan teknologi yang ada.

Kelemahan utamanya adalah deterministik dan mengasumsikan bahwa

semua deviasi dari frontier adalah akibat terjadinya inefisiensi.

4. Data Envelopment Analysis (DEA)

Salah satu metode yang dikembangkan dalam upaya pengukuran

produktivitas perusahaan atau unit kerja tertentu adalah Data Envelopment

Analysis (DEA). Penelitian mengenai DEA ini dimulai oleh Charnes,

Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. DEA merupakan metode

pengukuran produktivitas dengan pendekatan fungsi produksi secara non

parametrik. Sejak awal diperkenalkan, pendekatan ini telah menjadi

metode yang digunakan dalam mengevaluasi produktivitas berbagai unit


commit to user

49

kerja pada berbagai bidang kerja, seperti perbankan, rumah sakit, sektor

industri, dan perguruan tinggi (Juliza Hidayati, 2005).

DEA merupakan metode berdasarkan program linier yang

digunakan untuk membandingkan efisiensi dari beberapa unit. DEA

merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi, antara

lain untuk penelitian kesehatan (healt care), pendidikan (education),

transportasi, pabrik (manufacturing), maupun perbankan. Ada tiga

manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Coelli et

al.,2005), pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif

yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang

sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan ketiga, menentukan

implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi.

DEA (Coelli et al., 2005) adalah sebuah metode optimasisasi

program matematika yang mengukur efisiensi teknis suatu unit kegiatan

ekonomi dan membandingkan secara relatif terhadap unit kegiatan

ekonomi yang lain. DEA mula-mula dikembangkan oleh Farrell (1957)

yang mengukur efisiensi teknik satu input dan satu output, menjadi multi

input dan mulit output, menggunakan kerangka nilai efisiensi relatif

sebagai rasio input (single virtual input) dengan output (single virtual

output). Metode DEA dapat dilakukan dengan metode return to constant

scale (CRS) dan variabel return to scale (VRS).


commit to user

50

Data Envelopment Analysis menghitung efisiensi relatif pada

sebuah organisasi yang berada dalam kelompok terhadap kinerja

organisasi terbaik pada kelompok yang sama. DEA biasanya digunakan

untuk mengukur efisisensi pelayananan yang diberikan oleh pemerintah,

organisasi non profit maupun BUMN. Unit individual yang dianalisa ini

di dalam DEA disimbolkan sebagai Unit Kegiatan Ekonomi (UKE).

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari

total output tertimbang dibanding dengan total input tertimbangnya (total

weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan

bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot

tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal,

artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat

bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output/total

weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted

output/total weighted input < 1) (Makmun dan Lokot Z. Nasution, 2005).

Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa UKE tersebut

efisien/tidak efisien dalam menghasilkan tingkat output maksimum dari

tiap input. DEA berasumsi bahwa setiap UKE menggunakan kombinasi

input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda

pula, sehingga akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan

keragaman tersebut. Secara umum DEA akan menetapkan bobot yang

tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan output yang banyak

menghasilkan pada proses produksi, dan sebaliknya.


commit to user

51

Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input

dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimumkan

efisiensi dari suatu UKE. Sebagai gambaran jika suatu UKE merupakan

perusahaan yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented), dan setiap

input maupun outputnya memiliki biaya per unit serta harga jual per unit

tertentu, maka perusahaan tersebut akan berusaha menggunakan sesedikit

mungkin input yang biaya per unitnya termahal dan berusaha

memproduksi sebanyak mungkin output yang harga jualnya tertinggi.

DEA merupakan model pemograman linier fraksional yang dapat

mencakup banyak output dan input tanpa perlu menentukan bobot untuk

setiap variabel sebelumnya, tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai

hubungan fungsional antara input dan output (tidak seperti regresi). DEA

merupakan ukuran efisiensi relatif, yang mengukur inefisiensi unit-unit

yang ada, dibandingkan dengan unit yang lain yang dianggap paling

efisien dalam set data yang ada. Sehingga dalam analisis DEA

dimungkinkan beberapa unit entitas mempunyai tingkat efisiensi 100%

yang artinya bahwa unit tersebut merupakan unit yang terefisien dalam set

data tertentu dan waktu tertentu (Hartono dkk, 2010).

Model CCR merupakan model yang paling sering digunakan, yang

dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes (CCR) dengan

menerapkan Constant Return to Scale (CRS), yaitu perbandingan nilai

output dan input bersifat konstan, penambahan nilai input dan output

sebanding. Rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut :


commit to user

52

Maks : ho = Uik.Yik , k = 1,2, ...n.......................(2.4)

Vjk.Xjk Dengan kendala :

Uik.Yir < 1.................(2.5)

Vjk.Xjr

untuk r = 1,...N

Uik dan Vjk ≥ 0

Selain itu, ada model BCC (Banker-Charnes-Cooper) yang memungkinkan

adanya Variable Return to Scale dan mengukur hanya technical efficiency

dari tiap UKE. Asumsi dari model BBC adalah bahwa rasio antara

penambahan input dan output tidak sama (variable return to scale).

Peningkatan proporsi bisa bersifat increasing return to scale (IRS) atau

bisa juga bersifat decreasing return to scale (DRS). Model BCC diperoleh

dengan menambahkan batasan :

∑ λj = 1......................................................................(2.6)

Nilai efisiensi yang diperoleh dari model BCC merupakan nilai murni

efisiensi teknis. Model CCR secara simultan mengevaluasi sekaligus scale


commit to user

53

efficiency dan technical efficiency secara agregat. Sementara model BCC

memisahkan evaluasi keduanya.

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan pendekatan non

parametric yang pada dasarnya merupakan teknik berbasis linear

programming. DEA dapat berorientasi input dan berorientasi output.

Beberapa isu penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan DEA

adalah sebagai berikut (Coelli, et. al., 2005):

ü Positivity : DEA menuntut semua variabel input & output bernilai

positif (> 0)

ü Isotonicity : variabel input dan output harus punya hubungan

isotonicity yang berarti untuk setiap kenaikan pada variabel input

apapun harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output

dan tidak ada variabel output yang mengalami penurunan.

ü Jumlah UKE: dibutuhkan setidaknya 3 UKE untuk setiap variabel input

dan output yang digunakan dalam model.

ü Window analysis : perlu dilakukan jika terjadi pemecahan data UKE

(misalnya tahunan menjadi triwulan) yang biasanya dilakukan untuk

memenuhi syarat jumlah UKE. Analisis ini dilakukan untuk menjamin

stabilitas nilai produktivitas dari UKE yang bersifat time dependent.

ü Penentuan bobot: walaupun DEA menentukan bobot yang seringan

mungkin untuk setiap unit relatif terhadap unit yang lain dalam 1 set


commit to user

54

data, terkadang dalam praktek manajemen dapat menentukan bobot

sebelumnya.

ü Homogenenity: DEA menuntut seluruh UKE yang dievaluasi memiliki

variabel input dan output yang sama jenisnya.

Mengingat setiap organisasi mempunyai level input yang

bervariasi dan juga menghasilkan level output yang bervariasi, maka DEA

telah membuka kesempatan untuk menangani berbagai kasus yang tidak

dapat didekati dengan metode lain karena sifat hubungan yang kompleks

antara banyak input dan banyak output yang terlibat. Seperti halnya

ukuran efisiensi pada umumnya ukuran efisiensi dalam DEA dinyatakan

sebagai nisbah output dibagi input sehingga nilai efisiensi maksimalnya

adalah satu atau seratus persen. Model DEA digunakan sebagai perangkat

untuk mengukur kinerja setidaknya memiliki tiga keunggulan

dibandingkan model lain, yaitu :

1. Bisa menangani banyak input dan output.

2. Tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara. variabel input dan

output

3. UKE dibandingkan secara langsung dengan sesamanya.

4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda.

Walaupun analisis DEA memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan

analisis rasio dan analisis regresi, namun DEA juga mempunyai

keterbatasan, yaitu :


commit to user

55

1. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat

diukur (demikian pula dengan analisis rasio dan regresi). Kesalahan

dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil

yang bias.

2. DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output identik dengan unit

lain dalam tipe yang sama, tanpa mampu mengenali perbedaan-

perbedaan tersebut, DEA akan memberi hasil yang bias.

3. Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya constant return to scale

(CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proporsional pada semua

tingkat input akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama

pada tingkat output.

4. Bobot input dan output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat

ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut memiliki

formulasi matematik yang sama. Tetapi hal ini bukan merupakan

kendala yang serius, sebab DEA bertujuan mengukur efisiensi relatif.

DEA mengidetifikasikan sekelompok unit efisien yang digunakan sebagai

benchmark untuk improvement. Sebuah peer group memiliki kombinasi yang

sama dengan unit yang tidak efisien, sehingga bermanfaat dalam mengidentifikasi

faktor yang menyebabkan ketidakefisienan. Peer Group juga akan memberikan

contoh yang baik mengenai proses operasi untuk meningkatkan performansi unit

yang tidak efisien.


commit to user

56

Sebuah unit yang tidak efisien harus menentukan target tertentu

untuk meningkatkan perfomansinya yang meliputi langkah-langkah

sebagai berikut :

· Menetapkan prioritas untuk peningkatan salah satu input atau

output dengan menjaga agar input atau output yang lain tidak

terganggu.

· Menentukan target ideal unit tertentu. Namun penentuan target ini

memiliki keterbatasan. Kemungkinannya adalah antara inefisiensi

UKE dan benchmark nya tidak memiliki kesamaan dalam praktek

operasi mereka. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan

penelitian dengan menggunakan metode clustering oleh UKE

lainnya pada cluster yang sama dan yang memiliki performance

terbaik pada satu cluster yang digunakan sebagai benchmark oleh

UKE lainnya pada cluster yang sama.

· Menentukan pengurangan atau penambahan salah satu input atau

output dengan nilai yang tepat.

· Aplikasi sumber daya dengan fleksibilitas bobot, maka dapat

diestimasi konversi sumber daya yang potensial atau peningkatan

output pada unit yang tidak efisien yang bertujuan untuk

pengalokasian sumber daya yang tepat.

· Penentuan slack/axcess input dari inefisiensi UKE yaitu

menentukan berapa kelebihan atau kekurangan input dari UKE


commit to user

57

yang tidak efisien, didapatkan dari selisih antara target input yang

dimiliki oleh UKE yang inefisien.

· Penentuan deficient/surplus output dari UKE yang inefisien yaitu

menentukan berapa kelebihan atau kekurangan output dari UKE

yang tidak efisien. Didapatkan dari selisih antara target output

dengan input saat ini yang dihasilkan oleh UKE yang inefisien.

(Rusindiyanto,2010)

DEA memiliki beberapa nilai manajerial, yaitu: Pertama, DEA

menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain

dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk

mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan

tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/kurang efisien. Kedua, jika suatu

UKE kurang efisien (efisiensi < 100 %), DEA menunjukkan sejumlah

UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficiency reference set, efisiensi

= 100) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat

digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan (Makmun dan

Lokot Z. Nasution, 2005).

Penggunaan DEA dalam penelitian telah banyak dilakukan antara

lain oleh Benhard Mahlberg dan Michael Obersteiner (2001) yang

mengukur ulang Human Development Index (HDI). D.K. Despotis (2004)

juga menggunakan DEA untuk memperkirakan efisiensi relatif Human

Development Index (HDI) di Asia dan Pasifik. Hal yang sama dilakukan


commit to user

58

oleh oleh Stephanie Blancard dan Jean Francois Hoarau (2011) yang

menggunakan DEA untuk mengukur ulang Human Development index

(HDI) yang telah ditetapkan oleh United Nation Development Program

(UNDP). Zheng dan Zhang (2010) menggunakan DEA untuk mengetahui

efisiensi sistem asuransi kesehatan di China.

5. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan suatu peralatan sedehana

namun dapat memberikan manfaat untuk menentukan bagaimana suatu

aktivitas usaha dijalankan. Disamping itu, rasio keuangan juga merupakan

alat analisis yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk

menjelaskan hubungan tertentu antara satu perkiraan dengan perkiraan

lainnya dari seperangkat laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan

Rasio keuangan dapat menginterpretasikan perkiraan keuangan

atau data akuntansi serta dapat menemukan keunggulan dan kelemahan

perusahaan (Block dan Hirt, 2002 dalam Vicky Rahma Putri dan Niki

Lukviarman, 2008).

Dalam penilaian rasio keuangan UPK, menurut PTO PNPM

Mandiri Perdesaan jenis yang diukur antara lain :

1. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan

2. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan.

3. Total biaya dibanding total pendapatan.

4. Honor pengurus dibandingkan total biaya


commit to user

59

5. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun

6. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman)

7. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP)

8. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP)

9. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini.

10. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi.

Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase

antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila nilainya

kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien. Nilai efisiensi kurang dari

45% ini adalah ukuran yang disepakati oleh para pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan di Kabupaten Sragen, karena menurut Petunjuk Teknis

Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan nilai efisiensi adalah sebesar

kurang dari 75%.

B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Studi tentang Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan alat analisis

yang berbeda-beda. Yayuk Wuriati (2008) yang meneliti tentang Analisis

Keberlanjutan Lembaga Kredit mikro Unit Pengelola Kegiatan pada PNPM

Mandiri Perdesaan di 300 UPK yang berada di provinsi Riau, Lampung, Jawa

Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi

selatan, dan Sulawesi tenggara menyimpulkan bahwa indikator kinerja yang

diukur dengan umur, modal, aset, modal/aset, laba, laba/modal, outstanding,


commit to user

60

outstanding/aset, NPL terbaik ada di Jawa tengah. Dari 300 UPK yang

diteliti, sebanyak 269 UPK atau 89,67% mempunyai potensi untuk berlanjut.

Namun demikian rata-rata tingkat efisiensi masih rendah yaitu hanya 0,368

dan hanya 15 UPK yang mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik.

Sedangkan Sri Hardiman Supyansuri (2010) yang mengevaluasi kinerja

UPK Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard menyimpulkan bahwa

kinerja keseluruhan perspektif balanced scorecard UPK Kecamatan Arjasari

lebih baik dibanding Kertasari. Skor UPK Kertasari adalah 75,57 yang

termasuk kategori cukup sedangkan UPK Arjasari sebesar 83,33 yang

termasuk kategori baik.

Arif Sofianto dkk (2009) meneliti tentang kapasitas dan keberlanjutan

kelembagaan PNPM Mandiri perdesaan dan pengelolaan keuangan di UPK di

Kabupaten Temanggung dan Demak dengan pendekatan kualitatif

menyimpulkan bahwa UPK mampu menjadi lembaga keuangan alternatif

bagi masyarakat perdesaan karena memiliki keunggulan dalam kemudahan

akses dan sistem pengembalian dana yang disesuaikan dengan masyarakat.

Sedangkan penggunaan teknik Data Envelopment Analysis (DEA) telah

banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang

dilakukan oleh Abdul Hakim (2010) yang menyimpulkan bahwa peningkatan

peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tidak

dikuti oleh peningkatan hasil pembangunan ekonomi secara signifikan. Hal

ini karena kurangnya kapasitas kelembagaan dalam pengaturan transfer dana


commit to user

61

yang berasal dari pemerintah pusat, yang menyebabkan inefisiensi dalam

alokasi sumber daya.

Penelitian lain dilakukan oleh Makmun dan Lokot Z. Nasution (2005)

yang meneliti tingkat efisiensi PT PLN (Persero) dengan pendekatan Analisa

Rasio, DEA dan Edward I. Altman dengan hasil analisis bahwa tingkat

kinerja perusahaan relatif paling tidak efisien terjadi pada tahun 1998, 1999,

dan 2002.

Penelitian yang dilakukan oleh Nara F. Monkam (2011) juga

menggunakan DEA menghasilkan kesimpulan bahwa otonomi pajak dan

jumlah serta tingkat ketrampilan dari pemimpin suatu kotamadya sangat

berpengaruh terhadap efisiensi produksi dari kotamadya di Afrika Selatan.

C. Kerangka Konseptual

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai lembaga pengelola dana

bergulir yang disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Perdesaan. Selama ini pengukuran kinerja UPK dilakukan dengan

menggunakan analisis yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Operasional

(PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yaitu analisis rasio keuangan.

Penelitian ini menggunakan analisis perbandingan antara analisis rasio

keuangan menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri

Perdesaan dan menggunakan pendekatan yang bersifat akademis dan obyektif

yaitu Data Envelopment Analysis (DEA).


commit to user

62

Dari kedua jenis pengukuran ini akan dapat diketahui efisiensi dari

UPK tersebut. UPK yang efisien dapat berlanjut menjadi lembaga kredit

mikro informal di Kecamatan, sedangkan UPK yang tidak efisien perlu untuk

diperbaiki dengan cara mengurangi input atau memaksimalkan output.

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut :

BAB III

Gambar 2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

PNPM Mandiri Perdesaan

UPK PNPM MP sebagai Pengelola dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan

Penilaian Kinerja UPK PNPM MP 1. Analisis rasio keuangan 2. DEA

Tingkat Efisiensi UPK PNPM MP

Kesimpulan dan saran untuk perbaikan kelembagaan UPK PNPM Mandiri Perdesaan

Keberlanjutan UPK sebagai lembaga kredit mikro informal


commit to user

63

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif untuk

memberikan gambaran tentang kinerja keuangan lembaga pengelola

kegiatan (UPK PNPM Mandiri Perdesaan) di Kabupaten Sragen,

khususnya di 6 (enam) kecamatan yang merupakan lokasi PNPM

Mandiri Perdesaan sejak tahun 2003.

B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

Laporan keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di 6 (enam)

Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2007 sampai dengan tahun

2011 yang didapatkan dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (BKBPMD) Kabupaten Sragen yang merupakan

koordinator Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan tingkat

Kabupaten (TK PNPM MP Kabupaten Sragen).

C. Metode dan Alat Analisis

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan dua macam

metode yaitu :

1. Metode analisis rasio keuangan berdasarkan Petunjuk Teknis

Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan berikut penjelasannya


commit to user

64

digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan UPK PNPM Mandiri

Perdesaan.

Untuk pengukuran kinerja keuangan berdasarkan PTO PNPM

Mandiri Perdesaan, aspek yang dinilai antara lain :

a. Pendapatan operasional dibanding total pendapatan.

b. Pendapatan non operasional dibanding total pendapatan.

c. Total biaya dibanding total pendapatan

d. Honor pengurus dibandingkan total biaya

e. Pendapatan operasional dibandingkan modal awal tahun

f. Total tunggakan dibanding piutang (saldo pinjaman)

g. Tunggakan UEP dibanding piutang (saldo pinjaman UEP)

h. Tunggakan SPP dibanding piutang (saldo pinjaman SPP)

i. Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) s.d bulan ini.

j. Dana mengendap di kas dan Bank dibanding aset ekonomi.

Sedangkan untuk mengetahui efisiensi UPK, digunakan persentase

antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan. Bila

nilainya kurang dari 45%, maka UPK tersebut efisien.

2. Metode DEA (Data Envelopment Analysis) untuk mengetahui

tingkat efisiensi UPK PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam DEA, cara mengukur efisiensi sebagai berikut :


commit to user

65

1. Kinerja UPK diukur dengan menghitung rasio antara output

dengan input. DEA akan menghitung UPK yang menggunakan

input n untuk menghasilkan output m yang berbeda.

Z = Uik.Yik .............................(3.1)

Vjk.Xjk

Dimana :

Z = efisiensi relatif

Uik = bobot untuk output i yang dihasilkan UPK k

Vjk = bobot untuk input j UPK k

Yik = jumlah output i yang dihasilkan UPK k

Xjk = jumlah input j yang digunakan UPK k

2. Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu

variabel input dan satu variabel output. Rasio efisiensi (Z)

kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut :

Z = Uik.Yir < 1...........(3.2)

Vjk.Xjr

untuk r = 1,...N

Uik dan Vjk ≥ 0

Dimana N menunjukkan jumlah UPK dalam sampel.


commit to user

66

Pertidakpersamaan pertama menunjukkan adanya rasio

efisiensi UPK tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan

kedua berbobot positif.

Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1.

Suatu UPK dikatakan efisiensi apabila memiliki angka rasio

mendekati 1 atau 100 %. Sebaliknya jika mendekati 0

menunjukkan efisiensi UPK yang semakin rendah atau terjadi

inefisiensi

3. Dalam penelitian ini variabel input yang digunakan adalah :

a. Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK)

b. Biaya administrasi pengelolaan dan umum

c. Transport

d. Biaya bayar di muka

e. Penyusutan

f. Biaya lain-lain

g. Pajak Bank

h. Administrasi Bank

Untuk variabel outputnya adalah variabel pendapatan


commit to user

67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen

1. Kondisi Geografis

a. Letak Geografis

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten Di Provinsi

Jawa Tengah, yang letaknya antara 7°15’ LS dan 7°30’ dan 110°45’ BT

dan 111°10’ BT, dengan peta wilayah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kabupaten Sragen

Sumber: www.sragenkab.go.id


commit to user

68

Secara geografis, Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Sragen

antara lain :

· Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan

· Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

· Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

· Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur).

Kabupaten Sragen memiliki wilayah seluas 941,55 km2 yang

terbagi dalam 20 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 200 desa, 2.519 dukuh

dan 5.328 RT. Adapun penggunaan lahan adalah sebagai berikut :

a. Sawah seluas 41.127,45 Ha atau sebesar 42,84%

b. Pekarangan-bangunan seluas 23.126,69 Ha atau sebesar 24,53%.

c. Tegal/kebun/huma seluas 18.729,83 Ha atau sebesar 20,06%.

d. Lainnya seluas 12.171,41 Ha atau sebesar 12,57%.

Luas lahan yang terdapat di Kabupaten Sragen 64 persen dapat

dibudidayakan secara tidak terbatas sesuai dengan kesuburannya,

sedangkan 21,1 persen hanya dapat dibudidayakan dengan perlakuan

khusus.

Kabupaten Sragen yang terletak di ketinggian 109 M di atas

permukaan air laut dengan standar deviasi 50 M memiliki dua musim

yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan beriklim tropis


commit to user

69

dan temperatur sedang. Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang,

suhu rata-rata Kabupaten Sragen berkisar antara 19°C sampai dengan

31°C. Jumlah curah hujan rata-rata 2.783 mm per tahun dengan jumlah

rata-rata hari hujan 150 hari dalam satu tahun.

Kabupaten Sragen memiliki relief yang beraneka ragam,

sebagian daerah pegunungan dan dataran ngarai yang cukup subur serta

terbelah aliran sungai Bengawan Solo. Sebelah selatan Bengawan Solo

sebanyak 9 kecamatan merupakan daerah yang subur, cocok untuk

pertanian sedangkan 11 kecamatan berada di sebelah utara Bengawan

Solo yang merupakan pegunungan kapur dan merupakan lahan kering

Ditinjau dari sisi topografi, Kabupaten Sragen mempunyai relief

yang beragam meliputi dataran rendah dan daerah pegunungan. Diukur

dari permukaan laut, dapat dibedakan atas empat golongan ketinggian,

yaitu :

b. 84 - 110 meter meliputi wilayah seluas 50,48%.

c. 111 – 137 meter meliputi wilayah seluas 39,24%.

d. 138 – 164 meter meliputi wilayah seluas 5,14%.

e. 165 – 193 meter meliputi wilayah seluas 5,14%.

2. Kondisi Demografi


commit to user

70

Jumlah penduduk Kabupaten Sragen berdasarkan Sensus

Penduduk Tahun 2010 adalah sebanyak 877.402 jiwa. Adapun jumlah

penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin

No Kecamatan Jenis kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

1 Kalijambe 23.560 23.080 46.640 2 Plupuh 22.808 23.488 46.296 3 Masaran 32.829 23.961 65.790 4 Kedawung 29.512 30.305 59.817 5 Sambirejo 18.509 18.626 37.135 6 Gondang 21.593 22.060 43.653 7 Sambungmacan 21.640 22.433 44.073 8 Ngrampal 18.126 18.233 36.359 9 Karangmalang 28.925 29.406 58.331 10 Sragen 32.121 33.695 65.816 11 Sidoharjo 25.218 25.951 51.169 12 Tanon 27.118 27.731 54.849 13 Gemolong 23.456 23.942 47.398 14 Miri 16.080 16.623 32.703 15 Sumberlawang 22.418 23.191 45.609 16 Mondokan 16.976 17.365 34.341 17 Sukodono 15.492 16.048 31.540 18 Gesi 10.809 11.039 21.848 19 Tangen 13.469 13.682 27.151 20 Jenar 13.328 13.556 26.884 Jumlah 433.987 443.415 877.402

Sumber : Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2010

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten

Sragen memiliki jumlah penduduk yang besar, yaitu sebesar 877.402

jiwa, yang terdiri dari 433.987 jiwa laki-laki dan 443.415 jiwa

perempuan.


commit to user

71

Jumlah Kepala Keluarga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Program

Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS mencapai

105.566 Kepala Keluarga yang meliputi :

· Sangat miskin = 14.621 KK

· Miskin = 15.839 KK

· Hampir Miskin = 30.122 KK

· Rentan Miskin Lainnya (RTL) = 44.984 KK

Klasifikasi miskin itu berlaku bagi mereka yang pengeluaran

perbulannya atau sering disebut pendapatan perkapitanya perbulan dibawah

160.000/bulan sesuai dengan standar garis kemiskinan di Kabupaten Sragen

(www.sragenkab.online)

B. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program lanjutan yang berasal

dari Pemerintah Pusat yang dulunya bernama Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat

pedesaan terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan

berkelanjutan. Di Kabupaten Sragen Program Pengembangan Kecamatan

(PPK) dimulai pada tahun 2003 di 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu

Kecamatan Mondokan, Kalijambe, Tangen, Sumberlawang, Tanon, dan Jenar

dengan total dana sebesar 4,75 Milyar. Keenam Kecamatan ini menjadi lokasi

PPK sampai dengan tahun 2007 dan berganti nama menjadi PNPM-PPK.


commit to user

72

Pada tahun 2008 PNPM-PPK berubah menjadi PNPM Mandiri

Perdesaan dengan adanya tambahan lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan

Plupuh. Tahun 2009, jumlah Kecamatan penerima dana PNPM mandiri

Perdesaan di Kabupaten Sragen meningkat menjadi 13 Kecamatan dengan

jumlah dana sebesar 21,6 Milyar. Pada tahun 2010 sebanyak 18 (delapan

belas) dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen telah menerima dana

PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan 2 (dua) Kecamatan mendapatkan dana

Program Pemberdayaan Kawasan Perkotaan (P2KP).

Alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk PNPM

MP mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Lokasi dan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen Tahun 2003 s.d. Tahun 2011

(dalam jutaan rupiah)

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9Th 2003 Th 2004 Th 2005 Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011

Kalijambe 750 750 750 750 1,250 1,500 2,000 2,000 600 10,350

Tanon 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 1,250 2,000 1,500 450 10,450 Sb.lawang 750 750 750 750 1,250 1,500 2,000 2,000 600 10,350

Mondokan 750 750 750 750 1,250 1,000 2,000 1,500 600 9,350 Tangen 750 750 750 750 1,000 1,000 900 1,000 450 7,350 Jenar 750 750 750 750 1,000 1,000 2,000 1,500 600 9,100 Plupuh - - - - - 2,000 2,000 2,000 600 6,600 Gemolong - - - - - - 2,000 2,000 2,000 6,000 M i r i - - - - - - 2,000 1,500 1,500 5,000 Sukodono - - - - - - 900 1,500 1,500 3,900 G e s i - - - - - - 900 1,000 1,000 2,900 Sambirejo - - - - - - 900 1,500 1,500 3,900 Gondang - - - - - - 2,000 2,000 2,000 6,000 Sb. Macan - - - - - - - 2,000 2,000 4,000 Kr. Malang - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Kedawung - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Sidoharjo - - - - - - - 1,250 1,250 2,500 Masaran - - - - - - - 2,500 2,500 5,000

JUMLAH 4,750 4,750 4,750 4,750 7,000 9,250 21,600 29,250 21,650 107,750

Kecamatan Total


commit to user

73

Dana PNPM mandiri Perdesaan (PNPM MP) awalnya berbentuk

blockgrant (100% APBN), namun sejak tahun 2006 bebentuk cost sharing

dimana ada keharusan pendampingan dana daerah berupa Dana Daerah

Urusan Bersama (DDUB) sebesar 20% dari dana BLM.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Cost sharing Dana APBN dan APBD Kabupaten Sragen

Sumber : badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

Dengan demikian sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011,

Kabupaten Sragen telah menerima dana PNPM mandiri Perdesaan sebesar

107,750 Milyar. Alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut

digunakan untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi. Adapun rincian alokasi

dana untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi sejak tahun 2003 sampai

dengan tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut :

No TAHUN NAMA PROG Lokasi APBN APBD II Total1 2003 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 2 2004 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 3 2005 P P K 6 Kec 4,750,000,000 - 4,750,000,000 4 2006 P P K 6 Kec 3,800,000,000 950,000,000 4,750,000,000 5 2007 PNPM - PPK 6 Kec 5,600,000,000 1,400,000,000 7,000,000,000 6 2008 PNPM - MP 7 Kec 7,400,000,000 1,850,000,000 9,250,000,000 7 2009 PNPM - MP 13 Kec 17,460,000,000 4,140,000,000 21,600,000,000 8 2010 PNPM - MP 18 Kec 23,400,000,000 5,850,000,000 29,250,000,000 9 2011 PNPM - MP 18 Kec 17,320,000,000 4,330,000,000 21,650,000,000

89,230,000,000 18,520,000,000 107,750,000,000 Jumlah


commit to user

74

Tabel 4.4. Alokasi Dana BLM PNPM MP TA. 2003-2011

.

Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

Dari dana sebesar tersebut, telah digunakan untuk kegiatan ekonomi

dan non ekonomi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan ekonomi Rp, 21.912.522.150,- (20,34%), terdiri dari :

ü SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan)

ü UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

2. Kegiatan Non Ekonomi Rp. 88.937.477.850,- (78,83%), yang

terdiri dari :

No Kec amatan Alokasi Keg. Ekon omi Persen Keg. Non Ekonomi Persen

1 K alijambe 2003 2,368,850,000 22.89% 7,981,150,000 77.11%

2 Tano n 2003 1,446,594,600 13.84% 9,003,405,400 86.16%

3 Sb lawang 2003 1,838,944,575 17.77% 8,511,055,425 82.23%

4 Mondokan 2003 1,720,468,750 18.40% 7,629,531,250 81.60%5 Tangen 2003 1,380,364,750 18.78% 5,969,635,250 81.22%6 J enar 2003 1,312,198,475 14.42% 7,787,801,525 85.58%7 P lupu h 2007 1,630,486,150 24.70% 4,969,513,850 75.30%8 G emolon g 2009 1,513,364,000 25.22% 4,486,636,000 74.78%9 Miri 2009 1,133,700,000 22.67% 3,866,300,000 77.33%

10 Sukodono 2009 887,733,000 22.76% 3,012,267,000 77.24%11 G esi 2009 719,778,950 24.82% 2,180,221,050 75.18%12 G ond ang 2009 1,323,750,000 22.06% 4,676,250,000 77.94%13 Sambirejo 2009 960,499,500 24.63% 2,939,500,500 75.37%14 Sb. Macan 2010 721,250,000 18.03% 3,278,750,000 81.97%15 K edawung 2010 553,992,000 22.16% 1,046,008,000 41.84%16 K r. Malan g 2010 613,699,000 24.55% 1,886,301,000 75.45%

17 Sidoharjo 2010 618,348,400 24.73% 1,881,651,600 75.27%

18 Masaran 2010 1,168,500,000 23.37% 3,831,500,000 76.63%

21,912,522,150 20.34% 84,937,477,850 78.83%TOTAL


commit to user

75

ü Fisik Prasarana Umum (Jalan, jembatan, talud, gorong-

gorong).

ü Fisik Prasarana ekonomi (pasar desa)

ü Fisik Prasarana kesehatan (Polindes)

ü Fisik Prasarana pendidikan (Gedung PAUD/TK dan

peralatannya).

ü Peningkatan Kualitas Hidup (PKH) Kesehatan/Posyandu

(Pemberian Makanan Tambahan)

ü PKH pendidikan dan ketrampilan (Pelatihan Home Industri)

Untuk kegiatan ekonomi, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun

2011 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu dengan modal

awal sebesar Rp. 22.424.038.310,- , pada akhir tahun 2011 telah berkembang

menjadi Rp. 37.257.532.759,-, atau telah berkembang sebesar Rp.

14.833.494.499,- atau sebesar 66 persen. Adapun rincian kegiatan ekonomi

per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5. Perkembangan Kegiatan Ekonomi PNPM MP No Kecamatan Modal awal Jml Aset eko

(Des 2011) Perkembangan

Rp %

1 Jenar 1.396.608.256 2.945.986.666 1.549.378.410 111 2 Tangen 1.439.245.750 2.798.982.551 1.359.736.801 94 3 Tanon 1.582.470.756 3.903.606.639 2.321.135.883 147 4 Mondokan 1.791.538.200 3.692.488.127 1.837.949.927 103 5 Sumberlawang 1.914.022.508 3.979.669.219 2.065.646.711 108 6 Kalijambe 2.577.558.179 5.021.332.244 2.443.74.065 95 7 Plupuh 1.685.303.400 2.360.484.693 675.181.293 40 8 Gesi 713.182.050 887.449.388 174.267.338 24 9 Gemolong 1.518.653.000 1.950.396.283 431.743.283 28

10 Gondang 1.269.874.211 1.664.721.544 394.847.333 31 11 Miri 1.118.640.400 1.427.374.152 308.733.752 28 12 Sambirejo 949.420.300 1.176.215.789 226.795.489 24 13 Sukodono 870.895.000 1.111.500.518 240.605.518 28 14 Masaran 1.142.047.400 1.385.010.439 242.963.039 21 15 Karangmalang 601.392.800 729.111.374 127.718.574 21


commit to user

76

16 Kedawung 540.123.700 655.592.117 115.468.417 21 17 Sambungmacan 703.641.400 896.028.651 192.387.251 27 18 Sidoharjo 609.421.000 734.582.365 125.161.365 21

JUMLAH 22.424.038.310 37.257.532.759 14.833.494.449 66 Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

Surplus atau keuntungan dari kegiatan ekonomi sampai dengan

tahun 2011 adalah sebesar Rp. 15.629.933.390,- dimana rincian per

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.Perolehan Surplus/Keuntungan dari Kegiatan Ekonomi

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Sragen

No Kecamatan 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 J u m lah S urp lus

1 Kali jambe 161.969.791 191.574.797 257.679.663 355.764.174 454.322.767 644.570.203 2.065.881.395

2 Tanon 332.772.951 321.375.661 346.541.605 401.370.543 428.571.006 494.032.872 2.324.664.638

3 Sb.lawang 220.319.735 238.090.895 295.619.681 367.155.940 428.099.950 501.683.604 2.050.969.805

4 Mondokan 227.723.379 228.517.415 270.627.561 286.556.932 312.173.520 433.212.515 1.758.811.322

5 Tangen 259.303.578 193.650.466 216.961.953 176.938.245 258.671.924 245.509.870 1.351.036.036

6 Jenar 255.058.717 131.438.211 83.158.260 171.867.436 283.425.616 291.632.027 1.216.580.267

7 Plupuh - - - 11.763.554 116.927.923 226.727.833 355.419.310

8 Gemolong - - - - - 136.469.995 136.469.995

9 Miri - - - - - 79.302.130 79.302.130

10 Sukodono - - - - - 59.812.987 59.812.987

11 Ges i - - - - - 53.235.682 53.235.682

12 Gondang - - - - - 90.118.266 90.118.266

13 Sambirejo - - - - - 52.062.408 52.062.408 14 Sambungmacan - - - - - 12.959.684 12.959.684 15 Kedaw ung - - - - - 4.411.953 4.411.953 16 Karangmalang - - - - - 8.290.332 8.290.332 17 Sidoharjo - - - - - 8.998.398 8.998.398 18 Masaran - - - - - 7.566.512 7.566.512

1.457.148.151 1.304.647.445 1.470.588.723 1.771.416.824 2.282.192.706 3.350.599.281 11.636.591.120 J U M L A H Sumber : Badan KBPMD Kabupaten Sragen, 2011

Penggunaan surplus/keuntungan dari kegiatan perguliran UPK

PNPM Mandiri Perdesaan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Antar Desa


commit to user

77

(MAD) Pertanggungjawaban UPK yang dilaksanakan setiap akhir tahun dan

dihadiri oleh wakil dari masyarakat. Adapun penggunaannya antara lain

untuk : cadangan resiko piutang, dana sosial KK Miskin, cadangan

pembangunan gedung UPK, reward Pelaku Desa/Kecamatan, lain-

lain/promosi, dan pemupukan modal. Adapun rincian penggunaan

surplus/keuntungan UPK se Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Penggunaan Surplus UPK Tahun 2003-2010 Di Kabupaten Sragen

Untuk 6 (enam) Kecamatan sampel yaitu UPK Jenar, Tangen,

Sumberlawang, Tanon, Mondokan dan Kalijambe telah mempunyai gedung

UPK yang digunakan untuk kegiatan operasional baik pengelolaan dana BLM

maupun perguliran.

C. Analisis Permasalahan Penelitian

1. Analisis Kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan

analisis Rasio Keuangan

Penggunaan Cadangan 2003-2005 2006 2007 2008 2009 2010 s/d 2010

Cad. Resiko Piut 189,324,542 299,319,233 332,994,913 531,229,254 699,589,554 1,096,262,902 3,148,720,398

Dana Sosial KKM 151,028,864 126,285,089 227,250,000 255,021,626 322,756,000 403,813,000 1,486,154,579

Cad. Buat Gedung 90,000,000 61,109,361 69,650,666 75,000,000 - - 295,760,027

Reward Desa/Kec - 100,145,040 118,064,000 172,466,340 60,188,000 76,510,000 527,373,380

Lainnya / Promosi - 23,385,544 66,020,000 63,604,640 142,348,000 209,447,000 504,805,184

Tambah Modal 1,026,794,745 694,403,178 656,609,144 674,094,964 1,057,311,152 1,564,564,369 5,673,777,552

Total Surplus 1,457,148,151 1,304,647,445 1,470,588,723 1,771,416,824 2,282,192,706 3,350,597,271 11,636,591,120

Sumber : Badan KBMPD Kabupaten Sragen, 2011


commit to user

78

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri

Perdesaan, efisiensi UPK dapat diketahui dari analisis rasio keuangan.

Adapun indikator yang digunakan adalah UPK dikatakan efisien apabila

persentase antara total biaya dibandingkan dengan total pendapatan

kurang dari 75%. Namun, untuk Kabupaten Sragen menggunakan ukuran

sendiri berdasarkan kesepakatan para pelaku PNPM Mandiri perdesaan,

yaitu persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang

dari 45 persen.

Adapun berdasarkan hasil laporan keuangan UPK tahun 2007

didapatkan analisis rasio keuangan sebagai berikut :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007(diolah)

Gambar 4.1. Grafik Rasio Keuangan UPK Tahun 2007

Keterangan :

Po/Y = Pendapatan Operasional dibanding Total Pendapatan


commit to user

79

Pno/Y = Pendapatan Non Operasional dibanding Total Pendapatan

C/Y = Total Biaya dibanding Total Pendapatan

H/C = Honor Pengurus UPK dibanding total biaya

Po/Ma = Pendapatan Operasional dibanding Modal awal tahun

T/P = Total Tunggakan dibanding Piutang (saldo Pinjaman)

TUEP/PUEP =Tunggakan UEP dibanding Piutang (saldo pinjaman UEP)

Tspp/Pspp = Tunggakan SPP dibanding Piutang (saldo pinjaman SPP)

RMS = Kemampuan Menghasilkan Surplus

IM/Ass = Dana Mengendap di Kas/Bank dibanding Asset Ekonomi

Berdasarkan analisis rasio keuangan di atas dapat disimpulkan

bahwa rata-rata total biaya dibanding total pendapatan sebesar 29,7%, dengan

persentase tertinggi UPK Jenar yaitu sebesar 42,9%, dan terendah UPK

Sumberlawang yaitu sebesar 23,6%. Dengan demikian semua UPK efisien

(persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari

45%).

Persentase pendapatan operasional dibanding total pendapatan, rata-

rata 90,3% dengan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu 99,0% dan

terendah UPK jenar 72,6%.

Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS), rata-rata

14,2%, dan pencapaian tertinggi UPK Kalijambe yaitu sebesar 21,7%,

sedangkan yang terendah UPK Jenar, yaitu 0,1%. Hal ini berkaitan dengan

dana yang mengendap di kas/bank, dimana untuk UPK Kalijambe hanya

sebesar 4,3%, sedangkan untuk UPK Jenar sebesar 51,7%.

Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata

5,9%. Ada 2 UPK yang tidak mempunyai tunggakan sama sekali, yaitu UPK


commit to user

80

Kalijambe dan UPK Sumberlawang. Tunggakan tertinggi di UPK Jenar, yaitu

sebesar 19,2% atau Rp. 148.545.938,- dari total piutang Rp. 774.836.883,-.

Selanjutnya untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2008

disajikan pada tabel berikut ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008(diolah)


Berdasarkan rasio keuangan tahun 2008, total biaya dibanding

dengan total pendapatan rata-rata sebesar 30,2%, mengalami peningkatan

sebesar 0,5%. Seluruh UPK efisien, dengan persentase terendah UPK

Sumberlawang yaitu 20,7%, dan persentase tertinggi UPK Mondokan yaitu

sebesar 37,2%.

Rata-rata pendapatan operasional dibandingkan dengan total

pendapatan sebesar 91,3%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan


commit to user

81

tahun 2007. UPK Kecamatan Kalijambe masih menjadi UPK yang paling

efisien dalam menghasilkan pendapatan operasional yaitu sebesar 98,6%.

Dalam hal kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata

sebesar 13,7%, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007. UPK

Kalijambe merupakan UPK dengan kemampuan menghasilkan surplus yang

paling tinggi yaitu sebesar 19,9%. Pencapaian terendah adalah UPK Jenar

yaitu sebesar 7,9%.

Dana mengendap di Bank/Kas dibandingkan dengan aset ekonomi

rata-rata 30,9%. UPK yang paling rendah dananya mengendap adalah UPK

Kalijambe yaitu sebesar 9,7 %. Oleh karena itu pendapatan operasional

dibandingkan dengan total pendapatan juga tinggi yaitu sebesar 98,6 %,

artinya UPK dapat menggulirkan pinjaman dengan efisien.

UPK Sumberlawang adalah UPK dengan efisiensi tertinggi setelah

UPK Kalijambe, dengan kemampuan menghasilkan surplus sebesar 17,4 %

dan tunggakan 0 %. Sedangkan pendapatan operasional dibandingkan dengan

total pendapatan sebesar 95,3 %.

UPK Mondokan pada tahun 2008 ini telah mampu mengatasi

tunggakannya, baik UEP maupun SPP menjadi 0 %. Sedangkan ketiga UPK

yang lain, meskipun belum bebas dari tunggakan namun telah mampu

menurunkan prosentase tunggakan. UPK Jenar telah mampu menurunkan

prosentase tunggakan menjadi 7,5% atau sebesar Rp. 58.367.752,-

Analisis Rasio keuangan UPK tahun 2009 dapat dilihat dari grafik

di bawah ini :


commit to user

82

Sumber :Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2009 (diolah)


Berdasarkan laporan keuangan UPK tahun 2009, rata-rata total

biaya dibanding total pendapatan sebesar 31,9%, mengalami peningkatan

sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun 2008. UPK yang paling efisien

adalah UPK Sumberlawang dengan nilai 23,7%, sedangkan persentase

tertinggi UPK Mondokan yaitu sebesar 36,8%.

Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan

total biaya mengalami kenaikan yaitu sebesar 94,1%. UPK Kalijambe tetap

menjadi UPK yang paling efisien dengan kemampuan menghasilkan

pendapatan operasional sebesar 97,3%.


commit to user

83

Total tunggakan dibandingkan dengan piutang rata-rata 3,0%,

artinya telah mengalami perbaikan kinerja dibandingkan dengan tahun

2008. Ada 3 UPK yang tidak mempunyai tunggakan, yaitu UPK Kalijambe,

UPK Sumberlawang, dan UPK Mondokan.

Kemampuan menghasilkan surplus rata-rata sebesar 14,5%,

mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008. Pencapaian tertinggi adalah

UPK Kalijambe yaitu sebesar 18,3 %.

Adapun untuk analisis rasio keuangan UPK Tahun 2010 disajikan

pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2010 (diolah)


Tahun 2010, efisiensi UPK mengalami penurunan dimana

persentase total biaya dibanding total pendapatan rata-rata meningkat sebesar


commit to user

84

5,0% yaitu dari 31,9% menjadi 36,9%. Efisiensi tertinggi UPK

Sumberlawang yaitu sebesar 34,0% dan terendah UPK Mondokan yaitu

sebesar 41,6%.

Pendapatan operasional dibandingkan dengan total biaya

mengalami kenaikan dari 94,1% menjadi 94,6%. Pencapaian tertinggi

UPK Kalijambe yaitu sebesar 97,9%.

Kemampuan menghasilkan surplus rata-rata sebesar 15,1%.

Pencapaian tertinggi UPK Kalijambe dengan prosentase sebesar 20,3 %,

Sedangkan UPK Sumberlawang, Tangen, Tanon, dan Mondokan

prosentase kemampuan menghasilkan surplus sebesar 14,1 % sampai

dengan 17,3 %. Sedangkan UPK jenar mengalami penurunan RMS yaitu

menjadi sebesar 9,2 %.

Pada tahun 2010 ini, UPK Mondokan mempunyai tunggakan UEP

dan SPP dengan total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman

sebesar 1,3 %.


commit to user

85

Sumber : Laporan Keuangan UPK PNPM MP Tahun 2011 (diolah)


Berdasarkan analisis Rasio Keuangan Tahun 2011, rata-rata total

biaya dibanding dengan total pendapatan UPK sebesar 39,0%, mengalami

peningkatan sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun 2010. Terdapat

UPK yang tidak efisien karena melebihi batas nilai efisien sebesar 45%

yaitu UPK Jenar dengan persentase 45,7%. Hal ini akibat terjadinya

peningkatan biaya yang cukup signifikan pada biaya transpor, biaya lain-

lain, dan biaya pajak bank.

Rata-rata prosentase pendapatan operasional dibandingkan dengan

total pendapatan adalah sebesar 94,0 %, dengan pencapaian tertinggi UPK

Kalijambe yaitu sebesar 98.1 %.


commit to user

86

Total tunggakan dibandingkan dengan saldo pinjaman rata-rata 5.8

% dengan total tunggakan tertinggi di UPK tangen yaitu sebesar 25.2 %.

Sedangkan UPK yang bebas dari tunggakan adalah UPK Kalijambe dan

UPK Sumberlawang.

Kemampuan menghasilkan surplus (RMS) rata-rata sebesar 12.3

%, dimana tertinggi dicapai oleh UPK Kalijambe yaitu sebesar 19.5 %.

Dana yang mengendap di Kas/Bank rata-rata 25.6 %, dengan dana

mengendap tertinggi di UPK Tangen yaitu sebesar 43,2%.

Sedangkan untuk mengetahui tren perkembangan kinerja masing-

masing UPK selama 5 tahun, mulai tahun 2007 sampai dengan tahun

2011, akan disajikan melalui grafik berikut ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011(diolah)

Gambar 4.7. Grafik Rasio Keuangan UPK Jenar Tahun 2007-2011


commit to user

87

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa efisiensi UPK

Jenar mengalami peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2007,

persentase total biaya dibanding dengan total pendapatan sebesar 42,9%,

mengalami penurunan pada tahun 2008, 2009, dan 2010, namun pada

tahun 2011 UPK mengalami penurunan kinerja sehingga mengalami

inefisiensi karena total biaya dibanding total pendapatan meningkat

menjadi 45,71%.

Untuk UPK Tangen, tren perkembangan kinerja UPK adalah

sebagai berikut :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Tangen Th.2007-2011 (diolah)

Gambar 4.8. Grafik Rasio Keuangan UPK Tangen Tahun 2007-2011


commit to user

88

Berdasarkan analisis rasio keuangan UPK Tangen tersebut di atas,

dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tangen relatif stabil, dimana pada

tahun 2007, total biaya dibanding total pendapatan sebesar 24,9% dan

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan

efisiensi menjadi 36,0%.

Kinerja UPK Sumberlawang pada tahun 2007 sampai dengan tahun

2011 dapat dilihat perkembangannya pada grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Sumberlawang Th.2007-2011(diolah)

Gambar 4.9. Grafik Rasio Keuangan UPK Sumberlawang Th. 2007-2011

Kinerja UPK Sumberlawang dari tahun 2007 sampai dengan tahun

2011, dilihat dari total biaya dibanding total pendapatan mengalami

kenaikan persentase yaitu dari 23,6% pada tahun 2007 menjadi 38,8%

pada tahun 2011.


commit to user

89

Sedangkan kinerja UPK Tanon dari tahun 2007-2011 dapat dilihat

dari grafik di bawah ini :

Sumber : Laporan Keuangan UPK Tanon Tahun 2007(diolah)

Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Tanon Tahun 2007-2011

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja UPK Tanon

efisien, dimana tingkat efisiensinya di bawah 45%, meskipun persentase

C/Y (total biaya dibanding total pendapatan) mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun. Dilihat dari pendapatan operasional dibanding pendapatan

juga mengalami peningkatan dati tahun ke tahun. Kemampuan

menghasilkan surplus, juga meningkat. Dapat disimpulkan kinerja UPK

Tanon mengalami peningkatan.

Untuk kinerja UPK Mondokan, digambarkan perkembangannya

melalui grafik di bawah ini :


commit to user

90

Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011(diolah)

Grafik 4.10. Rasio Keuangan UPK Mondokan Tahun 2007-2011

Dilihat dari persentase total biaya dibandingkan dengan total

pendapatan (C/Y) dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun kinerja

UPK Mondokan mengalami penurunan, meskipun menurut PTO PNPM

Mandiri Perdesaan masih termasuk UPK yang efisien karena total biaya

dibanding total pendapatan di bawah 45%. Pada tahun 2007, persentase

C/Y sebesar 30,9, kemudian meningkat dari tahun ke tahun dan pada

rahun 2011 menjadi 40,9%. Jika dilihat dari pendapatan operasional

dibanding total pendapatan, persentasenya mengalami penurunan di tahun

2008 dan 2009, kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 dan 2011.

Kinerja UPK Kalijambe tahun 2007 sampai dengan tahun 2011

dapat dilihat dari grafik di bawah ini :


commit to user

91

Sumber : Laporan Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011 (diolah)

Grafik 4.12. Rasio Keuangan UPK Kalijambe Tahun 2007-2011

Kinerja UPK Kalijambe, berdasarkan persentase total biaya

dibandingkan dengan total pendapatan termasuk UPK yang efisien karena

persentasenya di bawah 45%, namun jika dilihat dari persentase C/Y

(total biaya dibanding total pendapatan) meningkat dari tahun ke tahun.

Tahun 2007 sebesar 27,1% dan tahun-tahun berikutnya meningkat lagi,

hingga pada tahun 2011 menjadi 34,0%.

Dari hasil pengolahan data di atas, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut :


commit to user

92

Tabel 4.8. Efisiensi UPK dengan analisis Rasio

N0 UPK

TOTAL BIAYA/TOTAL PENDAPATAN RATA-RATA KET 2007 KET 2008 KET 2009 KET 2010 KET 2011 KET

1 JENAR 42.9 Efisien 29.5 Efisien 26.7 Efisien 37.5 Efisien 45.7 Tidak efisien 36.45 Efisien

2 TANGEN 24.9 Efisien 36.1 Efisien 31.1 Efisien 35.4 Efisien 36.0 Efisien 32.71 Efisien

3 SBLAWANG 23.6 Efisien 20.7 Efisien 23.7 Efisien 34.0 Efisien 38.8 Efisien 28.19 Efisien

4 TANON 28.6 Efisien 29.1 Efisien 33.8 Efisien 37.4 Efisien 38.3 Efisien 33.44 Efisien

5 MONDOKAN 30.9 Efisien 37.2 Efisien 38.9 Efisien 41.6 Efisien 40.9 Efisien 37.91 Efisien

6 KALIJAMBE 27.1 Efisien 28.2 Efisien 36.8 Efisien 35.6 Efisien 34.0 Efisien 32.34 Efisien

Rata-rata 29.66 Efisien 30.15 Efisien 31.85 Efisien 36.91 Efisien 38.95 Efisien

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua UPK pada tahun

2007 sampai dengan tahun 2011 efisien, dengan nilai prosentase total

biaya dibandingkan dengan total pendapatan yang mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun yaitu 29,66% pada tahun 2007, 30,15% pada tahun

2008, 31,85% pada tahun 2009, 36,91% pada tahun 2010, dan 38,95%

pada tahun 2011. Ini berarti nilai efisiensi UPK mengalami penurunan,

artinya kinerja UPK juga mengalami penurunan.

Semua UPK efisien pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

Tahun 2011, UPK jenar mengalami inefisien, dengan prosentase biaya

dibandingkan dengan pendapatan sebesar 45,70%.

2. Analisis Kinerja UPK berdasarkan perhitungan DEA

DEA mengukur efisiensi relatif dari beberapa UKE, sehingga dapat

diketahui inefisiensi suatu lembaga dengan cara membandingkannya

dengan lembaga lain yang paling efisien. Dalam analisis DEA, lembaga


commit to user

93

dengan tingkat efisien 1 atau 100% menunjukkan lembaga tersebut adalah

lembaga yang paling efisien pada waktu tertentu. Sedangkan lembaga yang

mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 1 atau kurang dari 100%

menunjukkan lembaga tersebut inefisien. Oleh karena itu perlu

ditingkatkan efisiensinya dengan melihat sumber inefisiensinya dan

melakukan benchmarking pada lembaga yang efisien.

Hasil pengukuran kinerja UPK dengan menggunakan metode DEA

dengan variabel input :

· Biaya tenaga kerja (honor pengurus UPK) (input 1)

· Biaya administrasi pengelolaan dan umum (input 2)

· Transport (input 3)

· Biaya bayar di muka (input 4)

· Penyusutan (input 5)

· Biaya lain-lain (input 6)

· Pajak Bank (input 7)

· Administrasi Bank (input 8)

Sedangkan untuk variabel output menggunakan total pendapatan (output)

Data diolah menggunakan software DEAP Version 2.1, dengan

orientasi input dan menggunakan asumsi Constant Return to Scale (CRS).

Hasil pengolahan DEA adalah sebagai berikut :


commit to user

94

Tabel 4.9. Efisiensi UPK Dengan Analisis DEA

NO KECAMATAN HASIL PERHITUNGAN DENGAN DEAP-XP1

MEAN 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jenar 1.000 1.000 1.000 1.000 0.887 0.9774 2 Tangen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 3 Sumberl 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 4 Tanon 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 5 Mondok 1.000 0.948 1.000 0.963 1.000 0.9822

6 Kalijambe 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1

MEAN 1.000 0.991 1.000 0.994 0.981 Sumber : Laporan UPK Tahun 2007-2011 (diolah)

Dari tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa secara rata-

rata tingkat efisiensi 6 UPK mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun

2007 menjadi 0,991 pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kembali

mengalami kenaikan menjadi 1,00, dan menurun lagi pada tahun 2010

menjadi 0,994 dan 0,981 pada tahun 2011.

Pada tahun 2007, semua UPK mempunyai tingkat efisiensi sama,

yaitu 1,00. Dapat disimpulkan bahwa kinerja semua UPK efisien dan dapat

mengoptimalkan input yang ada untuk menghasilkan output yang

maksimal.

Pada tahun 2008, berdasarkan perhitungan DEA, rata-rata tingkat

efisiensi UPK mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007, yaitu dari

1,00 menjadi 0,991. UPK Jenar, Tangen, Tanon, Sumberlawang, dan

Kalijambe mempunyai kinerja stabil yaitu mempunyai efisiensi 1,00,

namun untuk UPK Mondokan tingkat efisiensinya 0,948. Dari hasil


commit to user

95

pengolahan data dengan DEAP 2.1, untuk UPK Mondokan didapatkan

hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10. Hasil pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2008

Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2008 Technical Efficiency = 0.948 PROJECTION SUMMARY :

variabel original value radial movement

slack movement projected value

Pendapatan 277,085,150.000 0 0 277,085,150.000 Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 38,400,000.000 -1,989,843.121 -10,054,556.573 26,355,600.306

Biaya Adm & umum 3,846,400.000 -199,315.953 -376,446.954 3,270,637.093

Biaya Transport 12,985,000.000 -672,867.524 -7,325,642.865 4,986,489.611

Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000

Biaya Penyusutan 4,459,210.697 -231,071.102 0.000 4,228,139.595

Biaya lain-lain 99,177,000.000 -5,139,236.230 -36,410,834.973 57,626,928.797

Biaya Pajak Bank 11,058,645.000 -573,046.060 -10,290,633.200 194,965.740

Biaya Adm Bank 30,000.000 -1,554.565 0.000 28,445.435

LISTING FOR PEERS :

Peer lambda weight

2 0.026

4 0.570 Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2008 (diolah)

Dari tabel hasil pengolahan data di atas, dapat disimpulkan bahwa

pada tahun 2008 terjadi inefisiensi di UPK Mondokan. Hasil perhitungan

DEA menunjukkan bahwa agar UPK tersebut efisien maka yang perlu

untuk dilakukan adalah mengurangi input 1 (biaya tenaga kerja/honor

pengurus UPK) sebesar Rp. 12.044.399,694, input 2 (biaya administrasi

dan umum) sebesar Rp. 575.762,907, input 3 (biaya transport) sebesar Rp.

7.998.510,389, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 231.071,102, input

6 (biaya lain-lain) sebesar Rp. 41.550.071,203, input 7 (biaya pajak bank)


commit to user

96

sebesar Rp. 10.863.679,260, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar

Rp. 1.554,565. Dari hasil pengolahan tersebut dapat disimpulkan bahwa

UPK Mondokan sebaiknya memilih UPK Tangen dan UPK Tanon sebagai

benchmark agar tercapai efisiensi. UPK Tangen memberikan kontribusi

2,6 % dan UPK Tanon memberikan kontribusi 57,0 % terhadap efisiensi

input UPK Mondokan.

Pada tahun 2009, tingkat efisiensi rata-rata UPK mengalami

kenaikan dibandingkan tahun 2008, yaitu dari 0,991 menjadi 1,00. Semua

UPK mempunyai tingkat efisiensi sebesar 1,00, termasuk UPK Mondokan

yang pada tahun 2008 sempat mengalami penurunan kinerja atau inefisien,

pada tahun 2009 ini mampu menjadi UPK yang efisien.

Tahun 2010, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami penurunan

lagi yaitu dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi 0,994 pada tahun 2010. UPK

Mondokan kembali mengalami penurunan kinerja, dimana tingkat

efisiensinya mengalami penurunan dari 1,00 pada tahun 2009 menjadi

0,963 pada tahun 2010. Dari hasil pengolahan dengan DEAP 2.1, untuk

UPK Mondokan diperoleh hasil sebagai berikut :


commit to user

97

Tabel 4.11. Hasil Pengolahan DEA UPK Mondokan Tahun 2010

Result for firm 5 (UPK Mondokan) Tahun 2010 Technical Efficiency : 0.963 PROJECTION SUMMARY :

variabel original value radial

movement slack movement projected value

Pendapatan 634,913,267.000 0.000 0.000 634,913,267.000

Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 84,500,000.000 -3,130,084.122 0.000 81,369,915.878

Biaya Adm & umum 7,331,600.000 -271,580.175 0.000 7,060,019.825

Biaya Transport 4,630,000.000 -171,506.384 -509,531.765 3,948,961.851

Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000 0.000

Biaya Penyusutan 12,587,070.733 466,255.516 -463,502.342 12,589,823.907

Biaya lain-lain 150,542,200.000 -5,576,446.745 -24,370,739.560 120,595,013.695

Biaya Pajak Bank 8,076,024.000 -299,155.438 -1,862,460.362 5,914,408.200

Biaya Adm Bank 73,628.000 -2,727.359 -47,964.125 22,936.516

LISTING FOR PEERS : Peer lambda weight

4 0.599 3 0.299

Sumber : Laporan Keuangan UPK Mondokan 2010 (diolah)

Dari hasil pengolahan DEA tersebut di atas, dapat disimpulkan

bahwa efisiensi teknis UPK Mondokan sebesar 0,963 (inefisien). Untuk

menjadi UPK yang efisien, maka UPK mondokan harus mengurangi input-

input yang bernilai tinggi, antara lain ; input 1 (biaya tenaga kerja/honor

pengurus UPK) sebesar Rp. 3.130.084,122, input 2 (biaya adminstrasi dan

umum) sebesar Rp. 271.580,175, input 3 (biaya transport) sebesar Rp.

681.038,149, input 5 (biaya penyusutan) sebesar Rp. 2.573,174, input 6

(biaya lain-lain) sebesar Rp. 29.947.186,305, input 7 (biaya pajak bank)

sebesar Rp. 2.161.615,800, dan input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar

Rp. 50.691,484. Sedangkan untuk benchmark agar tercapai efisiensi adalah


commit to user

98

UPK Tanon yang memberikan kontribusi sebesar 59,90% dan UPK

Sumberlawang yang memberikan kontribusi sebesar 29,90%.

Pada tahun 2011, rata-rata tingkat efisiensi UPK mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 0,994 menjadi

0,981. Penurunan tertinggi terjadi di UPK Jenar, dimana setelah empat

tahun berturut-turut selalu efisien, tahun 2011 menjadi inefisien dengan

nilai efisiensi menurun tajam menjadi 0,887. Hasil pengolahan data UPK

Jenar dengan DEAP 2.1 didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12. Hasil Pengolahan DEA UPK Jenar Tahun 2011

Result for firm 1 (UPK Jenar) Tahun 2011 Technical Efficiency = 0.887 PROJECTION SUMMARY :

variabel original value radial movement slack movement projected value

Pendapatan

382,902,597 0.000 0.000 382,902,597.000 Biaya TK (Honor Pengurus UPK) 81,900,000 -9,264,687.466 -9,784,311.458 62,851,001.076

Biaya Adm & umum ,664,400 -527,646.010 -703,556.792 3,433,197.198

Biaya Transport 11,083,900 -1,253,832.349 0.000 9,830,067.651

Biaya Bayar di muka 0.000 0.000 0.000 0.000

Biaya Penyusutan 10,589,604 -1,197,916.623 0.000 9,391,687.044

Biaya lain-lain 7,226,350 -6,473,556.137 0.000 50,752,793.863

Biaya Pajak Bank 9,496,657 -1,074,280.331 -4,224,810.767 4,197,565.902

Biaya Adm Bank 65,000 -7,532.927 -32,673.929 24,793.144 LISTING FOR PEERS :

Peer lambda weight

2 0.571

4 0.077

3 0.040 Sumber : Laporan Keuangan UPK Jenar 2011 (diolah)


commit to user

99

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis UPK

Jenar sebesar 0,887 (inefisien). Agar tercapai efisien teknis sebesar 1 atau

100% maka UPK Jenar harus mengurangi input-input, antara lain : input 1

(biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK) sebesar Rp. 19.048.998,924,

input 2 (biaya administrasi dan umum) sebesar Rp. 1.231.202,802, input 3

(biaya transport) sebesar Rp. 1.253.832,349, input 5 (biaya penyusutan)

sebesar Rp. 1.197.916,623, input 6 (biaya lain-lain) sebesar Rp.

6.473.556,137, input 7 (biaya pajak bank) sebesar Rp. 5.299.091,098, dan

input 8 (biaya adminstrasi bank) sebesar Rp. 40.206,856. Sedangkan untuk

mencapai efisiensi 100%, maka benchmark yang digunakan adalah UPK

Tangen yang memberikan kontribusi sebesar 57,10%, UPK Tanon yang

memberikan kontribusi sebesar 7,7%, dan UPK Sumberlawang yang

memberikan kontribusi sebesar 4,0%.

3. Analisis Perbandingan Kinerja UPK dengan analisis rasio dan analisis

DEA

Setelah diadakan perhitungan dan analisis dengan analisis rasio dan

DEA didapatkan hasil bahwa terjadi perbedaan hasil tingkat efisiensi UPK

PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sragen pada tahun 2007 sampai

dengan tahun 2011. Dengan analisis rasio, hasil kinerja UPK pada tahun

2007 sampai dengan tahun 2010, keseluruhan UPK efisien dengan

indikator persentase total biaya dibandingkan dengan total pendapatan

kurang dari 45%. Namun pada tahun 2011 terdapat satu UPK yang


commit to user

100

inefisien yaitu UPK Jenar, dimana persentase total biaya dibandingkan

dengan total pendapatan sebesar 45,7. Pada analisis rasio ini tidak dapat

diketahui apa penyebab inefisiensi UPK Jenar pada tahun 2011, karena

jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase biaya-

biaya tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti, namun bila

dibandingkan dalam hal total biaya dan total pendapatan dengan tahun

2010, maka terjadi kenaikan biaya sebesar Rp. 55.601.163,- namun total

pendapatan yang dihasilkan hanya sebesar Rp. 47.866.311,-, artinya terjadi

ketidakefisienan pada kinerja UPK Jenar pada tahun 2011 karena

pendapatan (output) yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan biaya-biaya

(input) yang dikeluarkan.

Pada hasil pengolahan data dengan DEA, diperoleh kesimpulan

bahwa kinerja UPK pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi

kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi teknis UPK. UPK yang selalu

efisien dari tahun 2007-2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1 atau

100% ada 4 (empat) UPK, yaitu :

1. UPK Tangen

2. UPK Sumberlawang

3. UPK Tanon

4. UPK Kalijambe

Sedangkan UPK Jenar pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010

termasuk UPK efisien dengan efisiensi 1 atau 100%, namun pada tahun

2011 mengalami penurunan kinerja menjadi UPK inefisien dengan nilai


commit to user

101

efisiensi teknis sebesar 0,887 atau 88,70%. Agar tercapai efisiensi, maka

UPK Jenar harus mengurangi input yang berupa biaya-biaya yang terlalu

besar, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK, biaya

transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan biaya

administrasi bank. Adapun sebagai benchmark bagi pencapaian efisiensi

UPK Jenar adalah UPK Tangen, UPK Tanon, dan UPK Sumberlawang.

UPK Mondokan dengan perhitungan analisis rasio tahun 2007–

2011 merupakan UPK yang efisien karena nilai input atau total biaya

dibandingkan dengan output atau total pendapatan mampunyai nilai

kurang dari 45% yang merupakan nilai batas efisiensi UPK menurut

analisis rasio PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Namun dengan perhitungan

DEA didapatkan hasil yang berbeda, yaitu pada tahun 2007, 2009, dan

2011 UPK Mondokan merupakan UPK yang efisien dengan nilai efisiensi

teknis 1 atau 100%, tetapi pada tahun 2008 dan 2010 terjadi penurunan

kinerja dimana nilai efisiensi teknisnya sebesar 0,948 atau 94,80% dan

pada tahun 2010 sebesar 0,963 atau 96,30%. Dengan perhitungan DEA

maka dapat diketahui input-input yang tidak efisien dan perlu dikurangi

agar menjadi efisien, antara lain : biaya tenaga kerja/honor pengurus UPK,

biaya transport, biaya penyusutan, biaya lain-lain, biaya pajak bank, dan

biaya administrasi bank. Sementara itu, untuk mencapai efisiensi maka

pada tahun 2008 yang bisa menjadi benchmark bagi UPK Mondokan

adalah UPK Tangen dan UPK Tanon, sedangkan untuk tahun 2010, yang

menjadi benchmark adalah UPK Tanon dan UPK Sumberlawang.


commit to user

102

Berdasarkan analisis di atas, studi mengenai analisis kinerja UPK

PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan perbandingan analisis

rasio dan DEA ini memperoleh hasil yang berbeda. Analisis rasio relatif

lebih subyektif karena indikator yang digunakan sebagai nilai efisiensi

merupakan kesepakatan lokal para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan,

dimana untuk Kabupaten Sragen nilai yang disepakati adalah total biaya

dibandingkan dengan total pendapatan kurang dari 45 persen. Pada analisis

rasio ini inefisiensi suatu UPK tidak dapat diperbandingkan dengan UPK

yang lain dan tidak ada nilai estimasi (projected value) pengurangan atau

penambahan input atau output agar UPK tersebut menjadi efisien.

Sementara itu, pada analisis dengan DEA, efisiensi semua UPK

diperbandingkan, sehingga UPK efisien dapat menjadi benchmark bagi

UPK yang tidak efisien , demikian juga dapat diestimasikan nilai

pengurangan atau penambahan input dan output agar tercapai efisiensi.


commit to user

103

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan hasil pengukuran kinerja dengan analisis rasio dan

DEA. Berdasarkan hasil analisis rasio, diperoleh hasil bahwa semua

UPK efisien pada tahun 2007-2010 meskipun terjadi penurunan

efisiensi dari tahun ke tahun. Persentase biaya dibandingkan dengan

pendapatan rata-rata terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,

yaitu 29,7% pada tahun 2007, 30,2% pada tahun 2008, 31,9% pada

tahun 2009, 36,9% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 sebesar

39,0%. Terdapat UPK yang tidak efisien pada tahun 2011 yaitu UPK

Jenar, dimana total biaya dibandingkan dengan total pendapatan sebesar

45,7%.

2. Berdasarkan hasil perhitungan DEA pada tahun 2007-2011, semua

UPK efisien pada tahun 2007 dan tahun 2009. Pada tahun 2008 UPK

Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,948.

Pada tahun 2010, UPK Mondokan tidak efisien dengan nilai efisiensi

teknis sebesar 0,963, dan pada tahun 2011 UPK Jenar inefisien dengan

nilai efisiensi teknis sebesar 0,887. UPK yang selalu efisien dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2011 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 1

atau 100% ada 4 (empat) UPK yaitu UPK Tangen, UPK

Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe. Keempat UPK ini


commit to user

104

bisa menjadi benchmark bagi UPK yang inefisien agar menjadi UPK

yang efisien dengan cara mengurangi nilai input untuk mencapai

projected value.

3. UPK Tangen, UPK Sumberlawang, UPK Tanon dan UPK Kalijambe

dengan tingkat efisiensi 1 atau 100% selama periode penelitian yaitu

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat menjadi benchmark bagi

UPK-UPK yang lain berkaitan dengan kinerja dan tingkat efisiensi yang

konsisten dalam mengelola kredit mikro.

4. UPK PNPM Mandiri Perdesaan adalah lembaga kredit mikro yang

potensial untuk berlanjut dan dikembangkan agar dapat

menjangkau/melayani lebih banyak masyarakat miskin sehingga

mereka lebih mandiri dan berdaya untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan keluarganya sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

untuk pengentasan kemiskinan tercapai.

B. Saran

2. Dalam melakukan evaluasi kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan

perlu untuk menggunakan beberapa alat analisis agar mendapatkan

hasil yang lebih obyektif.

3. Pengukuran kinerja UPK PNPM Mandiri Perdesaan dengan DEA

penting untuk dilakukan agar dapat diketahui efisiensinya dan

diperbandingkan antar UPK sehingga UPK yang selalu efisien (nilai


commit to user

105

efisiensinya 1 atau 100%) dapat menjadi benchmark bagi UPK yang

tidak efisien.

4. Penelitian ini masih terbatas untuk 6 (enam) UPK PNPM Mandiri

Perdesaan di Kabupaten Sragen. Dalam penelitian selanjutnya perlu

dikembangkan untuk seluruh UPK yang ada atau untuk lembaga

pemerintah/masyarakat yang lain.

5. Penelitian ini masih terbatas pada penilaian kinerja atau efisiensi

lembaga UPK saja, belum membahas kepada sisi keberhasilan UPK

dalam memberdayakan masyarakat miskin yaitu dalam

menjangkau/memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sesuai

dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu pengentasan

kemiskinan. Dalam penelitian berikutnya perlu untuk menilai kinerja

UPK dari sisi keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan.

ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) …/Analisis... · perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i ANALISIS KINERJA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PNPM MANDIRI

Documents