Home >Documents >ANALISIS KEBIJAKAN PERPUPUKAN MENUNJANG KETAHANAN PANGAN...

ANALISIS KEBIJAKAN PERPUPUKAN MENUNJANG KETAHANAN PANGAN...

Date post:06-Feb-2018
Category:
View:221 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • LAPORAN AKHIR

    ANALISIS KEBIJAKAN PERPUPUKAN MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

    Oleh:

    Achmad Suryana

    Adang Agustian Rangga Ditya Yofa

    PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

    BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

    2015

  • i

    KATA PENGANTAR

    Membesarnya dan terus meningkatnya anggaran subsidi pupuk dalam 10 tahun terakhir merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang menetapkan harga

    pupuk yang dibeli petani tetap pada level murah, yang jauh lebih rendah harga keekonomiannya. Kebijakan pemerintah ini merupakan derivatif atau turunan dari

    kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan pangan seluruhnya dari produksi dalam negeri,atau swasembada, khususnya untuk komoditi padi, jagung, dan kedelai. Impor pangan menjadi the last resort, atau upaya terakhir yang terpaksa dilaksanakan apabila benar-benar sangat diperlukan. Sementara itu, walaupun pemerintah sudah banyak mengalokasikan anggaran untuk menyediakan

    pupuk bersubsidi disertai dengan bebagai kebijakan terkait distribusi dan penyalurannya kepada petani agar dapat memenuhi prinsip enam tepat (jumlah, dosis, mutu, waktu, tempat, dan harga), namun isu kelangkaan pupuk dan harga

    pupuk yang mahal di tingkat petani masih tetap ada di setiap awal musim tanam.

    Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

    Pertanian melakukan Analisis Kebijakan (Anjak) Tinjauan Kritis Kebijakan Perpupukan Menunjang Ketahanan Pangan Nasional. Secara khusus kajian ini

    bertujuan untuk: (1) Menghimpun data dan informasi tentang perkembangan kebijakan pemerintah terkait penyediaan dan penyaluran pupuk, yang meliputi peraturan menteri terkait topik ini, penganggaran subsidi pupuk, pengaturan dan

    peran kelembagaan distribusi pupuk, dan upaya petani pangan dalam mendapatkan pupuk; (2) menganalisis kebijakan perpupukan untuk mendukung pencapaian

    ketahanan pangan yang selama ini diterapkan untuk memperoleh lesson learned yang berharga bagi perumusan kebijakan selanjutnya; dan (3) Merumuskan

    alternatif kebijakan perpupukan nasional yang dapat menjamin penyediaan pupuk di tingkat petani secara efisien dari sisi teknis dan ekonomis yang mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.Pendalaman Kajian dilakukan di Provinsi

    Jawa Barat dan Lampung.

    Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak

    yang telah memberikan kontribusi dan dukungan/bantuan sehingga laporan akhir Anjak ini dapat diselesaikan. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada aparat

    pemerintah dan swasta/BUMN di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten di Jawa Barat dan Lampung) terkait dengan peranan kebijakan dan implementasi perpupukan nasional. Dengan kekurangan dan kemampuan yang dimiliki para

    peneliti untuk menyelesaikan kegiatan kajian ini, semoga hasil kajian yang disampaikan dalam laporan akhir ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

    Bogor, Desember 2015 Kepala Pusat

    Dr. Handewi P. Saliem 19570604 198103 2 001

  • xi

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Pendahuluan

    1) Dalam usaha pertanian modern yang mengejar peningkatan produktivitas

    secara terus menerus per satuan lahan, pupuk merupakan salah satu factor produksi penting dan esensial. Tanpa tambahan hara ke dalam tanah atau tanpa pemupukan, akan sangat sulit untuk memperoleh hasil per hektar yang

    tinggi secara berkelanjutan. Itu pula salah satu ciri Revolusi Hijau yang memperkenalkan teknologi pupuk dan pemupukan kimiawi, serta

    menyediakannya dengan harga murah atau disubsidi.

    2) Pada beberapa tahun terakhir upaya peningkatan produktivitas tanaman

    pangan melalui pemanfaatan pupuk kimiawi yang berlebihan banyak mendapatkan sorotan berbagai pihak, khususnya dari para ahli tanah, budidaya tanaman, dan lingkungan. Kritik lain muncul dari masyarakat terkait besarnya

    anggaran belanja negara yang dialokasikan untuk subsidi pupuk.

    3) Besarnya dan terus meningkatnya anggaran subsidi pupuk ini sebagai

    konsekuensi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pupuk yang dibeli petani tetap pada level murah, yang jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. Kebijakan pemerintah ini merupakan derivatif atau turunan

    dari kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan pangan pokok seluruhnya dari produksi dalam negeri. Impor pangan pokok menjadi the last resort, atau upaya terakhir yang terpaksa dilaksanakan apabila benar-benar sangat diperlukan. Pendekatan ini disebut sebagai ketahanan pangan berbasis

    kemandirian dan kedaulatan pangan.

    4) Perhatian (concern) terhadap efektivitas kebijakan subsidi pupuk dari berbagai instansi pemerintah ternyata cukup tinggi. Beberapa hasil penelitian

    menenggarai adanya ketidak efektifan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk jelas mempunyai dampak positif bagi

    peningkatan produksi pangan, terutama padi/beras. Pencapaian ini memberikan sumbangan yang signifikan secara nasional pada pencapaian

    ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sebagai bangsa. Namun, kinerja negatif dari kebijakan ini juga teridentifikasi seperti pelaksanaan distribusi tidak efisien, pupuk sampai tidak tepat sasaran, dan terbangun

    dualisme pasar yang dapat menciptakan moral hazzard.

    5) Bebarapa pertanyaan terkait kebijakan perpupukan nasional akhir-akhir ini

    semakin keras disuarakan oleh para ahli ekonomi dan ekonomi pertanian, dan menjadi wacana diskusi tingkat nasional, termasuk dari para pejabat tinggi pemerintah. Dalam konteks ini, adakah alternatif kebijakan penyediaan pupuk

    bagi petani pangan yang lebih tepat sehingga pemanfaatan pupuk dalam sistem usahatani pangan menjadi lebih efisien, baik secara teknis maupun

    ekonomis. Adakah kebijakan penyediaan pupuk kepada petani pangan yang lebih murah biayanya tetapi tetap dapat menjamin pencapaian ketahanan

    pangan nasional berdasarkan prinsip kemandirian dan kedaulatan pangan? Untuk dapat menjawab pertanyaan kebijakan tersebut dengan baik, diperlukan informasi yang komprehensif tentang kebijakan ekonomi pupuk selama ini,

  • xii

    yang mencakup rumusan kebijakan, sistem distribusi pupuk, volume dan biaya subsidi pupuk, dan praktek pemupukan oleh petani di lapangan. Hal itulah

    yang mendorong perlunya dilakukan kegiatan Anjak ini.

    6) Secara khusus Kajian ini bertujuan untuk: (1) Menghimpun data dan informasi

    tentang perkembangan kebijakan pemerintah terkait penyediaan dan penyaluran pupuk, yang meliputi peraturan menteri terkait topik ini,

    penganggaran subsidi pupuk, pengaturan dan peran kelembagaan distribusi pupuk, dan upaya petani pangan dalam mendapatkan pupuk; (2) menganalisis kebijakan perpupukan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan yang

    selama ini diterapkan untuk memperoleh lesson learned yang berharga bagi perumusan kebijakan selanjutnya; dan (3) Merumuskan alternatif kebijakan

    perpupukan nasional yang dapat menjamin penyediaan pupuk di tingkat petani secara efisien dari sisi teknis dan ekonomis yang mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

    Hasil dan Pembahasan

    Kebijakan Perencanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    7) Pemberian dosis pemupukan oleh petani mengalami perubahan selama rentang

    waktu 15 tahun (2000-2014). Pada tahun 2000, sebagian besar petani menggunakan pupuk tunggal tanpa penggunaan pupuk majemuk, dengan penggunaan dosis pupuk urea yang sangat tinggi, melebihi dosis anjurannya.

    Kondisi menjadi lebih baik pada tahun 2014, dimana petani sudah menggunakan pupuk majemuk NPK sehingga mengurangi dosis pupuk tunggal.

    Perbaikan pemakaian pupuk ini juga berdampak positif pada efisiensi biaya pupuk pada usahatani padi. Dalam periode ini terjadi pengurangan proporsi

    biaya pupuk terhadap total biaya usahatani padi dari 17,3% pada tahun 2000 menjadi 12,7% pada tahun 2014.

    8) Usaha pertanian yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi terdiri dari lima

    subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan perikanan budidaya. Dari total luas lahan pertanian yang

    mendapat alokasi pupuk bersubsidi, subsektor tanaman pangan dan perkebunan mendapatkan alokasi yang tertinggi. Proporsi luas lahan kedua

    subsektor tersebut terhadap total luas lahan pertanian sekitar 91%. Besarnya proporsi luas lahan ini berdampak pada besarnya alokasi pupuk bersubsidi untuk kedua subsektor ini.

    9) Dalam menyusun alokasi pupuk bersubsidi, data lapangan yang digunakan dalam proses penyusunan adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

    (RDKK), sehingga penyusunan RDKK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kelompok tani calon penerima program pupuk bersubsidi (Permentan No 130 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 8). Beberapa masalah yang sering timbul

    dalam penyusunan RDKK diantaranya (1) penyusunan RDKK dan rekap RDKK di tingkat kabupaten/kota lebih lambat daripada penetapan alokasi pupuk

    bersubsidi pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota; (2) tenaga pendamping penyusunan RDKK masih kurang berhasil mempengaruhi

    kelompok tani agar RDKK yang disusun berdasarkan anjuran pupuk bersubsidi;

  • xiii

    (3) masih ada kekurang tepatan perhitungan kebutuhan pupuk berdasarkan frekuensi tanam dimana sawah dengan frekuensi tanam tiga kali dalam

    setahun hanya dihitung kebutuhan pupuk untuk dua kali tanam.

    10) Perkembangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam

    Permentan pada lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,16% per tahun. Dari kelima jenis pupuk yang disubsidi, hanya jenis pupuk

    urea yang mengalami penurunan jumlah alokasi dengan rata-rata penurunan sebesar 4,52% per tahun. Sementara itu produksi pupuk secara total yang diproduksi PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) secara umum dalam 5

    tahun terakhir mengalami peningkatan 1,71% per tahun. Peningkatan produksi terjadi untuk jenis pupuk urea dan NPK, sedangkan jenis pupuk SP-36, ZA, dan

    Organik mengalami perkembangan produksi yang menurun.

    11) Pada tahun 2015 penyediaan pupuk bersubsidi sebesar 91,18% dialokasikan untuk provinsi-provinsi sentra produksi padi. Sebanyak 5.977.030 ton (62,62%)

    untuk provinsi sentra produksi padi di Pulau Jawa, dan sebanyak 2.726.370 ton (28,56%) untuk provinsi sentra produksi padi di luar Pulau Jawa. Alokasi

    penyediaan pupuk bersubsidi pada periode 2010-2014 selalu lebih rendah daripada usulan daerah berdasarkan rekapitulasi RDKK. Rata-rata alokasi

    pupuk bersubsidi yang ditetapkan dalam Permentan hanya sekitar 65,25% dari usulan daerah tersebut. Sementara itu, tingkat realisasi penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani rata-rata 88,64% per tahun.

    Kebijakan Industri Pupuk dan Penganggaran Subsidi Pupuk

    12) Sejarah PT PIHC, terbentang selama lebih dari lima dekade yang dapat terbagi menjadi dua fase utama. Fase pertama yang masih bernama PT Pupuk

    Sriwidjaja adalah sebagai unit usaha yang berdiri sendiri dari kurun tahun 1959 hingga 1997. Fase kedua ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 28 tanggal 7 Agustus 1997 yang menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja

    (Persero) sebagai induk perusahaan (Operating Holding). Adapun industri pupuk yang berada dibawah holding company, yaitu: (a) PT Petrokimia Gresik (PKG), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, ZA, SP-36/18, Phonska, DAP, NPK, ZK dan industri kimia lainnya serta pupuk organik; (b) PT Pupuk

    Kujang (PKC), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya; (c) PT Pupuk Kaltim (PKT), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya; (d) PT

    Pupuk Iskandar Muda (PIM), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya; dan (e) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang memproduksi

    dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya serta pupuk organik.

    13) Berbagai peraturan kebijakan dalam pengembangan industri pupuk nasional telah diterbitkan terkait dengan pengaturan distribusi dan pengawasan pupuk,

    HET pupuk dan alokasi penggunaan pupuk. Salah satu kebijakan pengembangan industri pupuk nasional tercantum dalam Instruksi Presiden RI

    (Inpres) No 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk nasional. Langkah-langkah revitalisasi industri pupuk serta peningkatan daya saing

    industri pupuk, melalui usaha: (a) Meningkatkan produksi pupuk an-organik,

  • xiv

    organik dan hayati; (b) Memperluas sebaran produksi pupuk; (c) Mengembangkan keragaman jenis pupuk; (d) Menggunakan teknologi yang

    ramah lingkungan; (e) Melakukan penghematan bahan baku dan energi; dan (f) Memperluas akses pasar, untuk memenuhi utamanya kebutuhan dalam

    negeri pada sector pertanian, kehutanan, perikanan dan industri. Terkait dengan langkah revitalisasi industri pupuk tersebut, Kementerian Perindustrian

    mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.141/M-IND/PER/12/2010 tentang Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Industri Pupuk Majemuk. Dalam peraturan ini diatur mengenai rencana nasional mengenai sasaran, arah,

    strategi dan kebijakan pengembangan industri pupuk majemuk/NPK dalam mendukung program ketahanan pangan.

    14) Mengenai distribusi pupuk, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Permendag ini telah mengatur cukup

    rinci sistem distribusi pupuk mulai dari pengadaan dan penyaluran, tugas dan tanggungjawab para fihak dalam rantai distribusi pupuk sejak dari produsen

    pupuk, pemerintah, pelaku distribusi sampai pengecer, dan petani/kelompok tani. Permendag ini juga mengatur tentang pengawasan dan pelaporan.

    15) Terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) telah dikeluarkan Permentan Nomor 130/ Permentan/ SR.130/11/2014 yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga

    Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi

    dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah

    Provinsi, serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan. Selanjutnya, dirinci menurut kabupaten/kota

    (ditetapkan dengan Peraturan Gubernur) dan menurut kecamatan (ditetapkan denganPeraturan Bupati/Walikota).

    16) Untuk mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, pemerintah menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan,

    sehingga pengawasannya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan. Dalam Peraturan Presiden ini pupuk bersubsidi

    adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program

    pemerintah di sektor pertanian.

    17) Dalam rentang waktu 2005-2014, alokasi anggaran belanja subsidi cukup berfluktuasi, dan secara nominal sampai dengan APBN-P 2014 mengalami

    peningkatan dari Rp 2,53 Triliun (2005) menjadi Rp 18,04 Triliun atau meningkat rata-rata sebesar 13,27 %/tahun.

    18) Bila dilihat rasio subsidi pupuk terhadap total APBN, maka kisaran rasionya antara 0,47% sampai 1,77%. Pada kurun waktu 2005-2014, rasio nilai subsidi

    pupuk terhadap APBN paling rendah terjadi pada tahun 2006, dan tertinggi pada tahun 2010. Secara keseluruhan pada periode tersebut rasionya masih

  • xv

    menunjukkan peningkatan sebesar 4,28 %/tahun. Dengan peningkatan angka rasio tersebut menunjukan bahwa pemerintah tetap menilai kebijakan

    penyediaan pupuk dengan harga yang disubsidi merupakan bagian dari upaya pencapaian swasembada pangan.

    Kebijakan Distribusi dan Perdagangan Pupuk

    19) Sistem distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia selama ini diatur oleh Menteri Perdagangan. Pengaturan sistem distribusi pupuk dimaksudkan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan azas enam tepat, yaitu : tempat, jenis,

    waktu, jumlah, mutu, dan harga. Keberhasilan dalam implementasi dari sistem ini salah satunya dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara rencana

    penyaluran dan realisasi. Kebijakan tentang penyaluran/distribusi pupuk untuk sektor pertanian di Indonesia saat ini telah diatur dengan Permendag No.15 tahun 2013. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa PT PIHC mendapat

    tugas dari pemerintah untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. PT PIHC dapat menetapkan produsen sebagai

    pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di

    provinsi/kabupaten/kota.

    20) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dikalikan luas usahatani para anggota kelompok tani .

    RDKK yang disusun kelompok tani direkapitulasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional. Melalui

    Permentan ditetapkan kebutuhan pupuk Bersubsidi yang dirinci menurut jenis, jumlah, subsektor, provinsi, dan sebaran bulanan. Kebutuhan Pupuk juga

    dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Selanjutnya kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis,

    jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota.

    21) Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk adalah sebagai berikut: (1) Harus dapat menjamin ketersediaan pupuk

    di tingkat petani agar Program Peningkatan Ketahanan Pangan tidak terganggu; (2) Industri pupuk nasional harus tumbuh dengan baik dan menikmati keuntungan yang wajar sehingga secara berkesinambungan dapat

    memasok kebutuhan pupuk dalam negeri; dan (3) Para distributor dan pengecer pupuk juga dapat menikmati keuntungan yang wajar dari tataniaga

    ini. Pada penyaluran/distribusi pupuk untuk sektor pertanian juga perlu diatur mekanisme distribusi untuk menjamin ketersediaannya yaitu: (1) Rayonisasi wilayah pemasaran, (2) Penjualan pupuk mulai di tingkat kabupaten, (3)

    Penetapan persyaratan distribusi dan penyaluran secara ketat.

    22) Pada tahun 2014 penyediaan volume pupuk bersubsidi sebanyak 9.550.000

    ton, dengan rincian: Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP36 850.000 ton, ZA 1.050.000 ton, NPK 2.550.000 ton, dan Organik 1.000.000 ton. Adapun

    realisasi penyalurannya sebanyak 8.994.847 ton atau 94,19% dari alokasi

  • xvi

    penyediaan pupuk bersubsidi, dengan rincian: Urea sebanyak 4.057.187 ton, SP36 sebanyak 800.992 ton, ZA sebanyak 988.440 ton, NPK sebanyak

    2.395.114 ton, dan Organik sebanyak 753.114 ton.

    23) Volume penjualan pupuk urea dari produsen pupuk nasional berdasarkan

    subsektornya menujukkan bahwa proporsi volume penjualan paling tinggi terjadi pada sektor pangan, meskipun kecenderungannya menurun dari tahun

    2011 ke tahun 2014. Pada tahun 2011, volume penjualan pupuk urea dari PT PIHC sebesar 4.585 ribu ton (70,82%) kemudian menjadi 3.994 ribu ton (59,70%) pada tahun 2014. Dengan demikian bahwa penggunaan pupuk urea

    untuk sector pangan masih menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan sector lainnya. Sebaliknya volume penjualan urea untuk tujuan ekspor

    kecenderungannya meningkat dari 750 ribu ton (11,58%) pada tahun 2011 menjadi 1.108 ribu ton (16,56%) pada tahun 2014.

    24) Untuk perdagangan pupuk secara komersial baik pupuk urea, NPK dan SP-36

    terutama pada sektor perkebunan dan industri secara umum mengalami peningkatan signifikan. Harga pupuk di pasar non subsidi jauh lebih tinggi dan

    perbedaannya semakin besar dibandingkan dengan harga subsidi. Sebagai contoh, harga jual pupuk urea pada tahun 2010 disektor perkebunan sebesar

    Rp 2.630/kg dan di industri sebesar Rp 2.606/kg. Harga di kedua sektor tersebut terpaut sekitar Rp 1.000/kg lebih tinggi dibandingkan dengan harga urea subsidi yang hanya sebesar Rp 1.600/Kg. Selanjutnya pada tahun 2014,

    harga jual pupuk urea di sektor perkebunan sebesar Rp 3.695/kg dan di industri sebesar Rp 3.664/kg. Harga dikedua sektor tersebut bahkan terpaut

    sekitar Rp 2.000/kg lebih tinggi dibandingkan dengan harga urea subsidi yang hanya sebesar Rp 1.800/Kg.

    Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

    25) Dalam upaya pencapaian ketahanan pangan nasional berkelanjutan, pemberian

    subsidi input (pupuk) untuk usahatani pangan pokok dinilai tetap penting. Melalui penggunaan pupuk secara enam tepat, dengan dosis hara berimbang,

    serta penambahan bahan organik, akan meningkatkan produktivitas usahatani pangan. Komponen teknologi pemupukan yang dikombinasikan dengan

    komponen teknologi lainnya dan rekayasan kelembagaan dapat mendorong peningkatan produktivitas yang tinggi, peningkatan produksi pangan, dan pencapaian ketahanan pangan.

    26) Perbaikan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang disusun berdasarkan RDKK menjadi

    salah satu kunci utama dalam menghilangkan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi yang selama ini selalu terjadi. Pada lokasi kajian di Jawa Barat dan Lampung, seringkali terdapat petani yang tidak tercantum pada RDKK, padahal

    petani tersebut adalah petani pangan berskala kecil yang memerlukan pupuk bersubsidi. Disisi lain terdapat petani luas, yang memperoleh jatah pupuk

    bersubsidi yang besar dengan cara memecah luas pengusahaan di bawah dua hektar dan di atas namakan petani lain. Selain itu, kelemahan distribusi dengan

    mekanisme RDKK juga ditemukan bahwa kios yang ditunjuk dalam penjualan

  • xvii

    pupuknya seringkali tidak mencatat atau menyesuaikan dengan nama yang tercantum. Kios adakalanya lebih mengutamakan bisnisnya, dimana pupuk

    cepat terserap oleh petani.

    27) Dari pengamatan dan diskusi di lapangan bersama petani dan aparat terkait

    (Jawa Barat dan Lampung), dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi ini, sebagai berikut:

    a. Tidak semua petani menjadi anggota kelompok tani, sehingga kebutuhan para petani segmen ini tidak masuk dalam proses perencanaan kebutuhan pupuk yang tercantum dalam RDKK pupuk bersubsidi. Pada saat mereka

    membutuhkan pupuk untuk usahataninya, kelompok petani ini akan kesulitan mendapatkan/ membeli pupuk dari pengecer resmi.

    b. Tidak semua tanaman yang diusahakan petani dalam siklus satu tahun berjalan dimasukkan dalam RDKK pupuk bersubsidi, sementara itu di dalam Juklak Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tidak ada rincian komoditas

    prioritas yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Kondisi ini menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk

    persemaian ataupun untuk usahatani tanaman sela yang kebutuhan pupuknya tidak dimasukkan dalam RDKK karena petani tidak merencanakan

    menanam tanaman tersebut satu tahun sebelumnya misalnya petani menanam tanaman tertentu biasanya tanaman semusim, karena melihat ada peluang pasar dalam jangka pendek.

    c. Tidak ada pengaturan tentang petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi berdasarkan penguasaan dan/atau pengusahaan seperti pemilik,

    pemilik penggarap, penggarap, penyewa, penyewa penggarap yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena tidak ada pengaturan tersebut,

    akibatnya di lapangan ditemukan kasus penggarap/penyewa kesulitan memperoleh pupuk karena yang terdaftar dalam RDKK di poktannya hanya anggota poktan yang berstatus pemilik lahan.

    d. Batasan pemberian pupuk bersubsidi kepada petani dengan luas lahan maksimal dua hektare, di lapangan tidak operasional karena tidak diatur

    lebih lanjut mengenai status kepemilikannya. Diperoleh informasi bahwa lahan lebih dari dua hektare yang dimiliki seorang petani dapat memperoleh

    alokasi pupuk bersubsidi karena diusahakan oleh beberapa penggarap, dipecah-pecah lebih kecil dari dua hektare.

    e. Sebagian RDKK yang disusun di tingkat poktan tidak akurat, baik secara

    procedural ataupun akurasi data yang disajikan, akibatnya terdapat RDKK yang volume kebutuhan pupuknya lebih kecil atau lebih besar dari

    kebutuhan riil atau tidak semua kebutuhan pupuk petani direncanakan berdasarkan/ sesuai dengan tanaman yang diusahakannya dalam siklus satu tahun.

    f. Ditemukan kasus RDKK tidak sepenuhnya diacu oleh pemilik Kios Resmi dalam proses transaksi penjualan/ pembelian pupuk ke/oleh petani.

    Dengan membandingkan pola distribusi komoditas bersubsidi, yaitu bantuan beras (Raskin) dan pupuk, dapat dirumuskan beberapa alternatif untuk sistem

    distribusi pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan efisiensi penyalurannya. Dua isu yang dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan sistem distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan lesson learned dari distribusi Raskin adalah: (1)

  • xviii

    BUMN yang ditugaskan diberi mandat untuk bertanggungjawab penuh (tidak dibagi dengan penyalur lain) atas penyaluran barang pemerintah bersubsidi

    dimaksud dari gudang miliknya sampai di tingkat desa, dan (2) Pemda diberi tanggungjawab untuk menyalurkan barang pemerintah bersubsidi dimaksud

    dari desa ke sasaran penerima, petani atau rumahtangga.

    28) Dari telaahan di atas terdapat beberapa alternatif atau pilihan cara pemberian

    insentif berproduksi langsung kepada petani baik berupa subsidi input (pupuk) atau subsidi harga output kepada petani, yaitu:

    a. Subsidi input dalam bentuk pupuk langsung diberikan ke petani sebelum

    masa tanam, seperti mekanisme pembagian Raskin oleh BULOG. Jumlah pupuk yang diberikan ke petani berdasarkan luas lahan garapan, komoditas

    yang diusahakan, dan dosis pemupukan untuk setiap komoditas yang diusahakan.

    b. Subsidi harga input dalam bentuk uang langsung diberikan kepada petani

    sebelum masa tanam, seperti mekanisme bantuan langsung tunai (BLT). Jumlah uang subsidi yang diberikan kepada setiap petani sesuai dengan

    luasan lahan usaha, jenis komoditas yang akan diusahakan, dosis pemupukan untuk setiap komoditas, dan besarnya subsidi per kg untuk

    setiap jenis pupuk.

    c. Subsidi harga input dalam bentuk uang langsung diberikan kepada petani setelah petani membeli pupuk dan memiliki bukti pembelian pupuk dari kios

    pengecer resmi. Jumlah subsidi uang yang diberikan maksimal sesuai dengan yang tercatat di RDKK.

    d. Subsidi harga output langsung diberikan kepada petani, yaitu penambahan sejumlah nilai rupiah tertentu untuk setiap kg produk pangan yang

    diproduksi petani, baik yang dijual ke pasar maupun yang disimpan untuk cadangan pangannya. Besarnya tambahan penerimaan petani dari hasil usahataninya bergantung pada besarnya total produksi pangan nasional

    yang disubsidi dan besarnya anggaran subsidi pupuk yang disediakan.

    Keempat alternatif di atas akan efektif dilaksanakan apabila didukung basis

    atau pangkalan data yang akurat yang menyajikan data pada tingkat petani/rumahtangga tani, khusunya informasi tentang identitas petani (nama,

    domisili), luas lahan garapan, dan rencana jenis tanaman yang diusahakan. Khusus untuk subsidi harga output tambahan data yang diperlukan adalah mengenai hasil panen/ produksi pangan dari setiap petani yang jumlahnya lebih

    dari 5 juta rumah tangga, untuk setiap komoditas yang ditanam.

    29) Kelebihan alternatif kesatu layak diterapkan, namun sistem distribusinya dari

    produsen sampai ke petani harus diperbaiki agar pupuk sampai ke petani memenuhi kaidah 6 tepat. Alternatif kedua layak diterapkan karena sudah ada contoh sistem ini diterapkan untuk program lain yaitu penyaluran BLT, namun

    ada kekhawatiran petani tidak memanfaatkan sebagian atau seluruh uang subsidi ini untuk dibelikan pupuk sehingga sasaran program tidak tercapai.

    Alternatif ketiga layak diterapkan dan petani dipastikan membeli pupuk, namun kemampuan petani membeli pupuk pada harga pasar tidak sama sehingga

    dapat saja ada petani yang tidak membeli pupuk atau membeli pupuk lebih

  • xix

    kecil dari dosis yang seharusnya. Alternatif keempat tidak layak diterapkan karena tambahan penerimaan petani (dari subsidi output) lebih kecil dari

    tambahan biaya usahatani padi (beli pupuk). Kelebihannya, dengan subsidi harga output dalam bentuk uang, maka subsidi dapat langsung diterima petani.

    Sekali lagi, kesemua alternatif tersebut menghendaki prasyarat perlu (necessary condition) bahkan mutlak harus tersedia data yang akurat di tingkat petani untuk beberapa variabel dapat di update setiap tahun. Semenara itu jumlah keluarga petani dan persil lahan usahatani jumlahnya sangat banyak.

  • xx

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR ............................................................................... i

    EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................... ii

    RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... xi

    DAFTAR ISI ......................................................................................... xx

    DAFTAR TABEL .................................................................................... xxii

    DAFTAR GAMBAR ................................................................................. xxiv

    I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

    1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

    1.2. Tujuan dan Manfaat Anjak ..................................................... 4

    II. METODOLOGI .............................................................................. 6

    2.1. Lokasi Penelitian ................................................................... 6 2.2. Sumber dan Jenis Data.......................................................... 6

    2.3. Metode Analisis ..................................................................... 6

    III. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK PADA USAHATANI PANGAN ........................................................... 7

    3.1. Dosis Pemupukan dan Proporsi Biaya Pupuk pada Usahatani Padi ..................................................................................... 7 3.2. Usaha Pertanian yang Mendapat Alokasi Pupuk Bersubsidi....... 9

    3.3. Proses Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ..... 11 3.3.1. Kewajiban Penyusunan RDKK ...................................... 11

    3.3.2. Jadwal Penyusunan RDKK ........................................... 12 3.3.3. Permasalahan Seputar Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ................................................................... 13

    3.4. Penyediaan Pupuk Bersubsidi ................................................. 15 3.4.1. Tingkat Nasional ......................................................... 15

    3.4.2. Tingkat Provinsi .......................................................... 18 3.5. Kebutuhan, Usulan, Alokasi, Penyediaan dan Realisasi Pupuk

    Bersubsidi ............................................................................. 20 3.5.1. Kebutuhan, Usulan, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi ......... 20 3.5.2. Perkembangan Usulan, Alokasi, Penyediaan dan Realisasi

    Pupuk Bersubsidi ........................................................ 22 3.5.3. Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Menurut Provinsi 25

    IV. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PUPUK DAN PENGANGGARAN

    SUBSIDI PUPUK ........................................................................... 27 4.1. Sejarah Pengembangan Industri Pupuk Urea dan Lainnya ....... 27

  • xxi

    4.1.1. Periode Fase Pertama.................................................. 27 4.1.2. Periode Fase Kedua ..................................................... 29

    4.2. Keragaan Industri Pupuk Saat ini ........................................... 30 4.3. Berbagai Peraturan Kebijakan dalam Pengembangan Industri

    Pupuk Nasional ..................................................................... 33 4.4. Analisis Biaya Produksi dan Komponen Pembentuk Biaya HPP

    (Harga Pokok Produksi) ......................................................... 35 4.5. Besaran Subsidi Pupuk dan Rasionya Terhadap Anggaran Nasional ............................................................................... 40

    V. DISTRIBUSI DAN PERDAGANGAN PUPUK ....................................... 42

    5.1. Kebijakan Distribusi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ............. 42 5.2. Kebijakan Ekspor-Impor Pupuk .............................................. 55 5.3. Posisi RDKK dalam Penyaluran Pupuk Terhadap Petani ............ 57

    5.4. Perkembangan HPP Gabah, HET Pupuk Bersubsidi dan Harga Paritas Pupuk Internasional ................................................... 60

    5.5. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Subsidi ......................... 62 5.6. Perdagangan Pupuk non Subsidi di Pasar Domestik ................. 63

    VI. ANALISIS KEBIJAKAN PERPUPUKAN NASIONAL .............................. 65

    6.1. Perencanaan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi .............................. 65

    6.2. Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi ............................................. 68 6.3. Mekanisme penyaluran subsidi pupuk ..................................... 74

    VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ...................................... 80

    DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 87

  • xxii

    DAFTAR TABEL

    Halaman

    1. Produksi Padi, Dosis dan Biaya Pupuk pada Usahatani Padi, 2000 dan 2014 ............................................................................................ 8

    2. Luas Lahan dan Alokasi Dosis Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian,

    2015 ............................................................................................ 10

    3. Perkembangan Alokasi dan Produksi Pupuk Bersubsidi Tahun

    2011-2014 ................................................................................... 16 4. Alokasi Produksi PT. PIHC untuk Pupuk Bersubsidi Tahun 2011

    dan 2014 ..................................................................................... 17

    5. Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Provinsi Tahun 2015 ............ 19

    6. Alokasi Penyediaan dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2014 ............................... 26

    7. Perkembangan Produksi Pupuk di Indonesia, 2010-2014 (Ton) ....... 31

    8. Kapasitas Produksi Pupuk PT PIHC menurut Produsen dan Jenis Pupuk di Indonesia, 2014 (ton/tahun) ...................................................... 32

    9. Volume Penjualan Pupuk Urea PT. PIHC Berdasarkan Sub Sektor di

    Indonesia, 2011 dan 2014............................................................. 33

    10. Alokasi Pupuk Non-Urea Produksi PT. PIHC untuk Pupuk Bersubsidi di

    Indonesia, 2011 dan 2014............................................................. 33

    11. Biaya Pokok Produksi Pupuk Urea/Kg di Beberapa Pabrik Pupuk di

    Indonesia, Tahun 2011 dan 2014 .................................................. 36

    12. Biaya Pokok Produksi SP-36, ZA, dan NPK di PT. PIHC, 2011 dan 2014 37

    13. Biaya Produksi (Harga Pokok produksi) Urea dan Proporsi Biaya Gas Bumi Pupuk Produk Anak Perusahaan PT. PIHC di Indonesia, 2011 dan 2014 ..................................................................................... 38

    14. Biaya produksi Plus 10% Margin Keuntungan Pupuk Urea Produksi

    Anak Perusahaan PT. PIHC dan Besaran Subsidi yang Ditanggung Pemerintah per Kg di Beberapa Pabrik Pupuk di Indonesia, 2011 dan

    2014 ............................................................................................ 38

    15. Volume dan Pendapatan dari Penjualan Pupuk PT. PIHC, 2007-2014 39

  • xxiii

    16. Proporsi Pendapatan dari PSO terhadap Total Pendapatan PT. PIHC, 2010-2014 (Rp Triliun) .................................................................. 39

    17. Perkembangan Subsidi Pupuk dan Subsidi Pangan di Indonesia,

    2005-2015 ................................................................................... 41

    18. Alokasi Pupuk Menurut Jenis Pupuk dan Per Sub Sektor di Indonesia, 2015 ............................................................................................ 50

    19. Kapasitas dan Waktu Tempuh Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Gudang Lini II ke ke Gudang Lini III di Indonesia, 2015 ................. 54

    20. Perkembangan Konsumsi, Ekspor dan Impor Urea serta ZA di Indonesia, 2005-2012 ................................................................... 56

    21. Perkembangan HPP gabah, HET Pupuk dan rasionya di Indonesia,

    2007-2015 ................................................................................... 61

    22. Harga Jual di Pasar Komersial Pupuk Urea, NPK, dan SP-36 Produksi PT. PIHC berdasarkan Sub Sektor Ekonomi, Pasar di Indonesia, 2011-

    2014 (Rp/Kg) ............................................................................... 64

  • xxiv

    DAFTAR GAMBAR

    Halaman

    1. Perbandingan Kebutuhan Teknis, Usulan Daerah, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2015 ............................. 22

    2. Kinerja Penyaluran Pupuk PSO di Indonesia, 2010-2014 ................. 24

    3. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia, 2011.............. 43

    4. Mekanisme Usulan, Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia, 2011 ........................................................................... 45

    5. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini-I Sampai Petani di Indonesia, 2011 ............................................................................................ 45

    6. Sarana Distribusi Pupuk Di Indonesia, 2015 (PIHC, 2015) ............... 49

    7. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Secara Total di Indonesia, 2014 ............................................................................................ 51

    8. Perkembangan Rasio HPP Gabah terhadap HET Pupuk di Indonesia,

    2008-2015 ................................................................................... 62

    9. Skema Mekanisme Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida di Indonesia, 2011 ........................................................................... 63

  • 1

    I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Dalam usaha pertanian modern yang mengejar peningkatan produktivitas

    secara terus menerus per satuan lahan, pupuk merupakan salah satu factor produksi

    yang sangat penting atau esensial.Tanpa tambahan hara ke dalam tanah atau tanpa

    pemupukan, sangat sulit untuk memperoleh hasil per hektare yang tinggi secara

    berkelanjutan.

    Upaya peningkatan produksi pangan khususnya padi melalui penerapan

    intensifikasi teknologi di Indonesia sudah dimulai lebih awal dari program Bimas.

    Pada Desember 1949 Pemerintah menggabungkan Rencana Kasimo dan Rencana

    Wisaksono menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa, yang salah satu komponennya

    mengembangkan usaha pertanian yang lebih sistematis. Salah satu komponen

    teknologi yang diterapkan dalam intensifgikasi usaha pertanian adalah penambahan

    hara kimiawi ke lahan usahatani padi, khususnya pupuk fosfat dan nitrogen (Hafsah

    dan Sudaryanto, 2003).

    Pada tahun 1958 Pemeritah mencanangkan program intensifikasi usahatani

    dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi

    lahan, daya, dan dana yang tersedia. Program ini disebut Padi Sentra. Pada Prorgam

    ini diperkenalkan teknologi Panca Usahatani, yang salah satunya adalah penyediaan

    dan penggunaan pupuk yang cukup. Program inilah yang selanjutnya bergulir jadi

    Program Bimas dan berbagai variannya. Program ini pula seringkali disebut Revolusi

    Hijau (Green Revolution) karena berhasil meningkatkan produksi padi dengan

    pertumbuhan yang cukup tingi, tidak saja di Indoenesia tetapi di berbagai negara

    Asia. Pendekatan ini membawa hasil meningkatkan ketersediaan pangan secara

    global. Di Indonesia Revolusi Hijau berhasil meningkatkan produktivitas dan produksi

    padi meningkat pesat cukup cepat, dan puncaknya mencapai swasembada beras di

    tahun 1984.

    Beberapa tahun terakhir upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan

    melalui pemanfaatan pupuk kimiawi mendapat sorotan berbagai fihak, khususnya

    dari para ahli tanah, budidaya tanaman, dan lingkungan. Kritik utama terkait dengan

    pemanfaatan pupuk dengan dosis berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus.

  • 2

    Kritik lain muncul dari masyarakat terkait besarnya anggaran belanja negara yang

    dialokasikan untuk subsidi pupuk. Misalnya, selama lima tahun terakhir anggaran

    subsidi pupuk naik terus yang jumlahnya sudah berada di atas 15 trilyun rupiah

    setiap tahun dan pada tahun 2015 dianggarkan sebesar 35,7 triliun rupiah, termasuk

    untuk pendanaan kurang bayar subsidi pupuk kepada produsen pupuk untuk

    beberapa tahun sebelumnya.

    Besarnya dan terus meningkatnya anggaran subsidi pupuk ini sebagai

    konsekuensi kebijakan pemerintah yang menetapkan harga pupuk yang dibeli petani

    tetap pada level murah, yang jauh lebih rendah dari harga pasar atau harga

    keekonomiannya. Kebijakan pemerintah ini merupakan derivatif atau turunan dari

    kebijakan yang menargetkan pemenuhan kebutuhan pangan seluruhnya dari

    produksi dalam negeri. Impor pangan menjadi the last resort, atau upaya terakhir

    yang terpaksa dilaksanakan apabila benar-benar sangat diperlukan. Pendekatan ini

    disebut sebagai ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan

    (Suryana, 2013).

    Industri pupuk di Indonesia, khususnya pupuk Urea dikuasai Badan Usaha

    Milik Negra (BUMN). Sejak tahun 2011 BUMN-BUMN produsen pupuk dihimpun

    dalam suatu Holding Company (Perusahaan Induk) bernama PT Pupuk Indonesia

    Holding Company (PIHC). BUMN ini melaporkan (angka sementara) produksi pupuk

    pada tahun 2014 sebagai berikut: pupuk Urea sebanyak 6,74 juta ton, ZA sebanyak

    816 ribu ton, NPK sebesar 2,72 juta ton, SP-36 sebesar 400 ribu ton, dan pupuk

    organik mencapai 580 ribu ton. Dari jumlah tersebut sebagian besar dialokasikan

    untu kebutuhan pupuk bersubsidi, yaitu sekitar 60% Urea dan lerbih dari 85% non-

    Urea dengan jumlah sekitar 9,5 juta ton (Pupuk Indonesia Holding Company, 2015).

    Walaupun Pemerintah sudah banyak mengalokasikan anggaran untuk

    menyediakan pupuk bersubsidi disertai dengan bebagai kebijakan terkait distribusi

    dan penyalurannya kepada petani agar dapat memenuhi prinsip enam tepat (jumlah,

    dosis, mutu, waktu, tempat, dan harga), namun isu kelangkaan pupuk dan harga

    pupuk yang mahal di tingkat petani masih tetap ada di setiap awal musim tanam.

    Kejadian ini sudah berlangsung lama seperti dilaporkan dalam hasil Analisis

    Kebijakan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian tahun 2014 (Kariyasa,

    Mardianto, dan Maulana, 2004; dan Susila, 2010).

  • 3

    Permasalahan ini muncul bukan hanya dari sebab yang sederhana, misalnya

    karena ketidak-beresan sistem distribusi, tetapi terkait juga dengan keseimbangan

    antara penyediaan pupuk bersubsidi dan permintaan pupuk dari petani pangan,

    dampak kebijakan disparitas harga yang terlalu lebar, dan ketidak tepatan dosis

    pemupukan oleh petani. Selain itu, besarnya moral hazard dari sebagian pelaku

    usaha pupuk, penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang tidak

    akurat dan lemahnya pengawasan pupuk di lapangan juga dapat memperbesar

    permasalahan tersebut. Permasalahan perpupukan ini terus berlanjut dari tahun ke

    tahun sampai sekarang, seperti yang selalu dilaporkan di media masa.

    Perhatian (concern) terhadap efektivitas kebijakan subsidi pupuk dari

    berbagai instansi pemerintah ternyata sangat tinggi, seperti tercermin dari berbagai

    laporan kajian tiga instansi (Bappenas, 2011, Badan Kebijakan Fiskal, 2010; dan

    Badan Pemeriksa Keuangan, 2008). Ketiga laporan tersebut menenggarai adanya

    ketidak efektifan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian subsidi pupuk. Kajian

    semacam ini masih diperlukan, baik untuk up-dating informasi maupun untuk

    menelaah aspek tertentu secara lebih fokus.

    Kebijakan subsidi pupuk jelas mempunyai dampak positif bagi peningkatan

    produksi pangan, terutama padi/beras. Pencapaian ini memberikan sumbangan yang

    signifikan secara nasional pada pencapaian ketahanan pangan, stabilitas ekonomi,

    dan ketahanan sebagai bangsa. Namun, penilaian negatif terhadap konsep dan

    pelaksanaan kebijakan ini juga muncul, seperti pelaksanaan distribusi tidak efisien,

    pupuk tidak sampai tidak sampai kepada sasaran yang tepat, dan terbangun

    dualisme pasar (Susila, 2010) yang dapat menciptakan moral hazzard.

    Besaran subsidi pupuk per kg dihitung dari harga pokok produksi (HPP) plus

    margin keuntungan (10%) dikurangi harga pupuk yang dibayar petani. Karena harga

    bahan baku (gas) meningkat terus dan ditetapkan dalam dolar Amerika Serikat

    (USA), serta volume kebutuhan pupuk untuk pangan meningkat dari tahun ketahun,

    maka jumlah anggaran subsidi pupuk terus meningkat pula.

    Beberapa permasalahan yang perlu didalami dapat tercermin dari kalimat

    pertanyaan bertikut: (1) Sampai kapan kebijakan pupuk seperti sekarang ini cocok

    diterapkan dalam pembangunan pangan nasional?; (2) Adakah alternatif kebijakan

    penyediaan pupuk bagi petani pangan yang lebih tepat sehingga pemanfaatan

  • 4

    pupuk dalam sistem usahatani pangan menjadi lebih efisien, baik secara teknis

    maupun ekonomis?; dan (3) Adakah kebijakan penyediaan pupuk kepada petani

    pangan yang lebih murah biayanya tetapi tetap dapat menjamin pencapaian

    ketahanan pangan nasional berdasarkan prinsip kemandirian dan kedaulatan

    pangan?

    Pertanyaan yang menyoal kebijakan perpupukan di atasi semakin keras

    disuarakan oleh para ahli ekonomi dan ekonomi pertanian, dan menjadi wacana

    diskusi tingkat nasional, termasuk dari para pejabat tinggi pemerintah. Dalam

    RAPBN 2016 yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Paripurna

    DPR RI tanggal 14 Agustus 2015, tercantum anggaran subsidi pupuk sebesar 30,062

    triliun rupiah. Namun yang menarik Presien Joko Widodo dalam twitter tanggal 15

    Agustus 2015 menulissubsidi pupuk dan benih banyak diselewengkan. Akan kita

    ubah menjadi subsidi produk akhir harga beli pemerintah ke petani.

    Untuk dapat menjawab pertanyaan kebijakan tersebut dengan baik,

    diperlukan informasi yang komprehensif tentang konsep dan implementasi kebijakan

    perpupukan, khususnya mengenai: (1) perencanaan kebutuhan dan pemenuhan

    kebutuhan pupuk bersubsidi, mulai dari tingkat petani sampai Pemerintah di pusat;

    (2) arah pengembangan industri pupuk nasional termasuk kebijakan

    pembiayaan/pengganggaran subsidi pupuk; dan (3) distribusi dan perdagangan

    pupuk dalam negeri, termasuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai

    di petani, serta upaya petani mendapatkan pupuk.

    Tujuan dan Manfaat Anjak

    Tujuan umum Anjak ini adalah menghimpun dan menganalisis data dan

    informasi tentang kebijakan perpupukan nasioanal, khususnya dalam perencanaan,

    pengembangan industri,dan distribusi serta perdagangan pupuk bagi petani pangan

    dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional.

    Secara khusus Anjak ini bertujuan:

    1. Menganalisis kebijakan dan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan

    kebutuhan pupuk bersubsidi, mulai dari tingkat petani sampai pemerintah di

    pusat.

  • 5

    2. Menganalisis kebijakan pengembangan industri pupuk nasional termasuk

    kebijakan pembiayaan/pengganggaran subsidi pupuk.

    3. Menganalisis kebijakan distribusi dan perdagangan pupuk dalam negeri,

    termasuk penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di petani,

    serta upaya petani mendapatkan pupuk.

    4. Merumuskan alternatif kebijakan perpupukan nasional yang dapat menjamin

    penyediaan pupuk di tingkat petani secara efisien dari sisi teknis dan

    ekonomis yang mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

    Hasil kajian diharapkan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk

    lebih memahami permasalahan perpupukan secara komprehensif. Dengan

    tersedianya data, informasi, dan hasil analisis tentang perpupukan diharapkan

    penentu kebijakan dapat merumuskan kebijakan perpupukan yang lebih baik, yang

    dapat meningkatkan produktivitas usahatani dan produksi pangan secara efisien.

    Dampak yang diharapkan dari Anjak ini, apabila hasilnya dimanfaatkan

    sebagai referensi dalam perumusan kebijakan, adalah tertatanya sistem distribusi

    pupuk sampai ke petani dengan lebih efisien, terjadinya efisiensi dalam alokasi

    anggaran dan belanja negara untuk subsidi pupuk, membaiknya penerapan

    pemupukan pada usahatani pangan, meningkatnya produksi pangan secara efisien,

    dan meningkatnya pencapaian ketahanan pangan nasional berbasis kemandirian dan

    kedaulatan pangan.

  • 6

    II.METODOLOGI

    2.1. Lokasi Penelitian

    Lingkup pembahasan kajian ini bersifat nasional. Untuk pendalaman mengenai

    dampak kebijakan perlu dilakukan verifikasi di lapangan, khususnya mengenai

    sistem distribusi, persepsi petani/kelompok tani atas kebijakan perpupukan nasional,

    dan realisasi pemanfaatan pupuk di lapangan oleh petani. Untuk itu dilakukan

    pendalaman kegiatan Anjak di lokasi kajian Provinsi Jawa Barat dan Lampung.

    2.2. Sumber dan Jenis Data

    Sumber data untuk lingkup nasional berupa data sekunder dikumpulkan dari

    berbagai instansi pemerintah di Jakarta diantaranya Kementerian BUMN,

    Perdagangan, Pertanian, BPS, serta ke BUMN pupuk. Data sekunder juga diperoleh

    melalui penelusuran dokumen berupa jurnal/laporan/tesis/disertasi berbentuk hard

    copy maupun elektronik. Selain pengumpulan data sekunder, juga dilakukan

    pengumpulan data primer melalui wawancara dengan aparat pertanian tingkat

    provinsi/kabupaten dan gapoktan/ petani padi sawah.

    Data sekunder yang dikumpulkan meliputi dokumen-dokumen terkait kebijakan

    perpupukan dan informasi serta data mengenai sistem produksi dan pengadaan

    pupuk bersubsidi, sistem distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi, serta pola

    pemupukan yang dilaksanakan petani. Sementara itu, jenis data primer yang

    dikumpulkan adalah pendapat pemangku kepentingan perpupukan di provinsi dan

    kabupaten terpilih mengenai kebijakan perpupukan yang selama ini diberlakukan

    dan respons petani atas penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

    2.3. Metode Analisis

    Anjak ini menggunakan metoda analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

    Analisis kuantitatif dilakukan melalui penghitungan tingkat pertumbuhan/

    peningkatan dari data series waktu dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel

    analisis. Selain itu juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif atas data yang disajikan

    baik yang bersumber dari instansi maupun dari lokasi kajian. Dari keseluruhan

    analisis diharapkan dapat dirumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang

    komprehensif serta lebih efisien mencapai sasaran kebijakan.

  • 7

    BAB III. KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK PADA USAHATANI PANGAN

    Kebutuhan pangan semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah

    penduduk. Peningkatan jumlah penduduk juga berdampak pada semakin

    berkurangnya lahan pertanian akibat terkonversi menjadi pemukiman dan kawasan

    industri. Di sisi lain lahan dan air merupakan faktor penting dalam produksi pangan

    dan sering kali menjadi faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas, sehingga

    peningkatan produktivitas harus ditopang dengan cara lain yaitu melalui

    implementasi teknologi usahatani. Salah satu teknologi usahatani yang penting

    adalah teknologi pemupukan.

    Pupuk merupakan salah satu input dalam usahatani yang sangat penting.

    Ketiadaan pupuk dalam usahatani bahkan dapat berakibat input yang lainnya

    menjadi kurang optimal. Hadi (2007) menyatakan bahwa pupuk merupakan salah

    satu input sangat esensial dalam proses produksi pertanian. Tanpa pupuk,

    penggunaan input lainnya seperti benih unggul, air dan tenaga kerja hanya akan

    memberikan manfaat marjinal sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan

    petani akan rendah.

    Peran pupuk yang sangat besar dalam peningkatan produksi dan

    produktivitas, mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran subsidi pupuk

    setiap tahunnya. Selain itu pemerintah juga berharap melalui kebijakan subsidi

    pupuk ini dapat meningkatkan adopsi tekonologi pemupukan dengan penerapan

    pupuk berimbang spesifik lokasi (Darwis, 2013). Pertanyaannya, bagaimana

    pemerintah merencanakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, dan apakah

    memenuhi kebutuhan pupuk yang diinginkan petani? Lebih jauh lagi bagaimana

    petani merencanakan kebutuhan pupuknya, serta apakah penggunaannya sudah

    sesuai dengan dosis anjuran atau hanya berdasarkan pengalaman?

    3.1. Dosis Pemupukan dan Proporsi Biaya Pupuk Pada Usahatani Padi

    Dosis pemupukan merupakan formulasi yang dilakukan petani dalam

    memberikan tambahan berbagai hara pada lahan usahatani. Jenis, besaran, dan

    cara penggunaan pupuk mencerminkan tingkat aplikasi teknologi dalam usahatani

  • 8

    (Sumaryanto, 2004). Pada usahatani padi, meskipun terdapat dosis pemupukan

    anjuran, namun sebagian besar petani menetapkan dosis pemupukan atas dasar

    pengalamannya melakukan usahatani (Susilowati, et. al, 2010). Berdasarkan hal

    tersebut, sering kali dosis pemupukan yang digunakan petani sangat tinggi dan

    cenderung berlebihan atau tidak menambah hara pada lahan usahataninya secara

    seimbang.

    Tabel 1. Produksi Padi, Dosis dan Biaya Pupuk pada Usahatani Padi, 2000 dan 2014

    Uraian 2000 2014

    Nilai Proporsi Nilai Proporsi

    Produksi (Kg/Ha) 5.650 - 6.170 -

    Dosis Pemupukan (Kg/Ha)

    Urea 360,1 56,5 187,2 13,6

    ZA 117,7 18,5 - -

    TSP 63,8 10,0 - -

    SP-36 39,5 6,2 163,1 11,9

    KCl 35,7 5,6 107,3 7,8

    NPK - - 169,6 12,3

    Organik 20,2 3,2 593,8 43,2

    Lainnya - - 154,2 11,2

    Biaya Pupuk (.0000 Rp/Ha)

    Urea 374,8 8,7 349,8 2,4

    ZA 122,5 2,8 - -

    TSP 102,2 2,4 - -

    SP-36 63,2 1,5 371,8 2,5

    KCl 68,5 1,6 225,3 1,5

    NPK - - 377,5 2,5

    Organik 12,8 0,3 316,5 2,1

    Lainnya - - 251,1 1,7

    Total Biaya Pupuk (.000 Rp/Ha) 744 1.892

    Total Biaya Usahatani (.000 Rp/Ha) 4.335,3 14.804,2

    % Biaya Pupuk/Usahatani 17,3 12,8

    Sumber: Sumaryanto (2004) dan Badan Ketahanan Pangan (2015) Keterangan: Biaya terdiri dari Biaya Benih, Pupuk, Obat-obatan, Tenaga Kerja, Sewa Lahan,

    Sewa Traktor, dan Biaya Lainnya namun tidak termasuk Biaya Bank

    Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa pupuk urea merupakan jenis pupuk

    yang paling banyak digunakan dalam usahatani padi. Pada tahun 2000, penggunaan

    pupuk N (yaitu Urea dan ZA) bahkan sudah berlebihan. Penggunaan pupuk yang

    berlebihan ini akan mengakibatkan inefisiensi penggunaan input dan pada jangka

    panjang akan mengakibatkan degradasi sumberdaya (Sumaryanto, 2004). Tingginya

  • 9

    penggunaan pupuk N juga disebabkan saat itu petani belum menggunakan pupuk

    majemuk.

    Lima belas tahun kemudian, pada tahun 2014 pemupukan yang diterapkan

    petani sudah menggunakan pupuk majemuk sehingga penggunaan pupuk tunggal

    berkurang. Namun begitu, jika dibandingkan dengan rekomendasi pupuk anjuran

    yang dikeluarkan kementerian pertanian melalui Permentan No 40 tahun 2007

    diketahui bahwa penggunaan pupuk tunggal juga masih berlebih. Pada lahan sawah

    yang menggunakan pupuk mejemuk (NPK) sebesar 150 kg/ha maka penggunaan

    urea sebesar 200 kg/ha, KCl 75 kg/ha, dan tanpa pupuk SP-36. Dengan demikian

    pada tahun 2014, dosis pemupukan yang berlebihan adalah penggunaan pupuk SP-

    36.

    Proporsi pengeluaran petani untuk biaya pupuk pada tahun 2014 lebih kecil

    dibandingkan pada tahun 2000. Pada tahun 2014 total proporsi biaya pupuk

    terhadap total biaya usahatani sebesar 12,8%, berkurang sekitar 4,5% dibandingkan

    tahun 2000 (17,3%). Pada tahun 2000 penggunaan pupuk urea sangat dominan

    sehingga proporsi biaya urea terhadap biaya total sangat tinggi (8,7%) jika

    dibandingkan jenis pupuk lain (0,3-2,8%). Sedangkan pada tahun 2014 penggunaan

    pupuk lebih merata sehingga proporsi biaya pupuk terhadap total biaya berkisar

    antara 1,5-2,5%.

    Penggunaan pupuk yang lebih mendekati dosis anjuran berdampak pada

    peningkatan produksi. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan produksi padi sebesar

    520 kg/ha atau sekitar 9,2% dibandingkan tahun 2000. Jika dosis anjuran

    penggunaan pupuk diterapkan dengan baik berdasarkan Permentan 40 tahun 2007,

    diperkirakan dapat meningkatkan produksi sebesar 2.500 kg/ha sampai 3.500 kg/ha.

    3.2. Usaha Pertanian yang Mendapat Alokasi Pupuk Bersubsidi

    Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi nasional mengacu kepada Peraturan

    Menteri Pertanian (Permentan) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi

    Pupuk Bersubsidi yang diterbitkan setiap tahun. Perkembangan lima tahun terakhir,

    pupuk bersubsidi dialokasikan untuk lima subsektor pertanian dan perikanan. Kelima

    subsektor tersebut adalah subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

    peternakan, dan perikanan budidaya.

  • 10

    Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa subsektor tanaman pangan memiliki

    luas lahan terbesar dalam alokasi pupuk bersubsidi. Proporsi luas lahan subsektor

    tanaman pangan terhadap total luas lahan yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi

    sebesar 49,88%, jumlah ini sedikit lebih besar dibandingkan subsektor perkebunan

    yaitu sebesar 41,58%. Dengan demikian, alokasi dan dosis pemupukan subsektor

    tanaman pangan dan subsektor perkebunan juga merupakan yang tertinggi

    dibandingkan subsektor lainnya.

    Tabel 2. Luas Lahan dan Alokasi Dosis Pupuk Bersubsidi Subsektor Pertanian, 2015

    Subsektor Luas Lahan Usaha (Ha)

    Urea SP-36 ZA NPK Organik

    Alokasi (Ton)

    Dosis (Kg/Ha)

    Alokasi (Ton)

    Dosis (Kg/Ha)

    Alokasi (Ton)

    Dosis (Kg/Ha)

    Alokasi (Ton)

    Dosis (Kg/Ha)

    Alokasi (Ton)

    Dosis (Kg/Ha)

    Tanaman Pangan

    20.140.000 3.071.382 153 567.317 28 713.097 35 1.857.441 92 721.512 36

    Hortikultura 2.050.000 181.378 88 45.961 22 61.191 30 165.344 81 53.991 26

    Perkebunan 16.790.000 677.705 40 197.985 12 264.473 16 509.338 30 134.097 8

    Peternakan 380.000 76.789 202 12.888 34 11.239 30 17.877 47 90.400 238

    Perikanan Budidaya

    1.020.000 92.746 91 25.849 25 - - - - - -

    JUMLAH 40.380.000 4.100.000 102 850.000 21 1.050.000 26 2.550.000 63 1.000.000 25

    Sumber: Permentan No. 130 Tahun 2014 dan PT. PIHC (2015), diolah

    Alokasi dosis pemupukan seperti disajikan pada Tabel 2, dihitung dari

    pembagian antara alokasi pupuk bersubsidi dengan luas lahan usaha pertanian

    menurut subsektor. Dosis pemupukan yang terbaik adalah dosis pemupukan yang

    spesifik lokasi dan spesifik varietas. Kebutuhan dan efisiensi dosis pemupukan harus

    mempertimbangkan tiga faktor yang sangat berkaitan yaitu: (a) ketersediaan hara

    dalam tanah, termasuk pasokan melalui air irigasi dan sumber lainnya, (b)

    kebutuhan hara tanaman, dan (c) target hasil yang ingin dicapai (Permentan No 40

    Tahun 2007).

    Anjuran dosis pemupukan berimbang yang spesifik lokasi untuk komoditas

    padi sawah mengacu pada Permentan No. 40 Tahun 2007. Pada permentan tersebut

    memuat rekomendasi pemupukan untuk 21 provinsi penghasil padi nasional utama

    yang di rinci menurut kabupaten dan kecamatan. Gambaran berikut ini dijelaskan

    rekomendasi dosis pemupukan di empat kabupaten/kota contoh, yaitu Kabupaten

    Lampung Tengah, Kotamadya Metro, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang.

    Rekomendasi dosis pemupukan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 250

    Kg/Ha Urea, 67 Kg/Ha SP-36, dan 60 Kg/Ha KCl jika tanpa menggunakan pupuk

  • 11

    organik. Namun jika menggunakan pupuk organik sebanyak 2 ton/ha, maka dosis

    pemupukan sebanyak 225 Kg/Ha Urea, 17 Kg/Ha SP-36, dan 40 Kg/Ha KCl.

    Rekomendasi dosis pemupukan untuk Kotamadya Metro adalah 250 Kg/Ha Urea, 50

    Kg/Ha SP-36, dan 100 Kg/Ha KCl jika tanpa menggunakan pupuk organik. Jika

    menggunakan pupuk organik sebanyak 2 ton/Ha, rekomendasi dosis pemupukan

    menjadi 225 Kg/Ha Urea dan 80 Kg/Ha KCl.

    Sementara itu, di Kabupaten Cianjur dan Karawang dosis pemupukan untuk

    urea lebih banyak dibandingkan Kabupaten Lampung Tengah dan Kotamadya Metro.

    Rekomendasi dosis pemupukan di Kabupaten Cianjur adalah 300 Kg/Ha Urea, 74

    Kg/Ha SP-36, dan 60 Kg/Ha KCl jika tanpa menggunakan pupuk organik. Namun jika

    menggunakan pupuk organik sebanyak 2 ton/ha, maka dosis pemupukan sebanyak

    275 Kg/Ha Urea, 24 Kg/Ha SP-36, dan 40 Kg/Ha KCl. Rekomendasi dosis pemupukan

    untuk Kabupaten Karawang adalah 300 Kg/Ha Urea, 72 Kg/Ha SP-36, dan 82 Kg/Ha

    KCl jika tanpa menggunakan pupuk organik. Jika menggunakan pupuk organik

    sebanyak 2 ton/Ha, rekomendasi dosis pemupukan menjadi 275 Kg/Ha Urea, 23

    Kg/Ha SP-36, dan 62 Kg/Ha KCl.

    Berdasarkan rekomendasi dosis pemupukan di empat kabupaten/kota contoh

    penelitian, diketahui bahwa alokasi dosis pemupukan yang bersumber dari pupuk

    bersubsidi seperti telah diuraikan pada Tabel 2, dinilai kurang untuk ke empat

    kabupaten/kota tersebut, jika hanya menggunakan pupuk tunggal. Selain itu, alokasi

    pupuk organik juga kurang, padahal penggunaan pupuk organik merupakan salah

    satu solusi untuk mengatasi degradasi lahan pertanian akibat penerapan revolusi

    hijau tahun 1960-an (Mayrowani, 2012). Dengan demikian, di empat kabupaten/kota

    tersebut, petani harus menggunakan dan terbiasa menggunakan pupuk mejemuk

    NPK sebagai kompensasi dari pupuk tunggal yang dialokasikan lebih rendah dari

    dosis anjuran pemupukan berimbang.

    3.3. Proses Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

    3.3.1. Kewajiban Penyusunan RDKK

    Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) harus disusun oleh kelompok

    tani sebagai acuan dalam penerimaan pupuk bersubsidi. Selain itu penyusunan

  • 12

    RDKK oleh kelompok tani juga merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pertanian

    tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Berdasrkan Permentan No 130 Tahun

    2014 Bab 3 Pasal 8 dijelaskan bahwa dinas yang membidani pertanian

    kabupaten/kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota wajib

    melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani dalam

    penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan

    pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di wilayahnya.

    Berdasarkan Permentan tersebut juga dapat diketahui bahwa dasar dalam

    penyusunan RDKK adalah luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan

    pupuk bersubsidi di tingkat petani. Pasal ini mengakibatkan penyusunan RDKK

    menjadi fleksibel, yaitu dasar penyusunan RDKK tidak dibatasi hanya pada luas areal

    usahatani yang dimiliki tapi juga kemampuan petani dalam melakukan penyerapan

    alokasi pupuk bersubsidi. Namun penyerapan alokasi pupuk bersubsidi oleh petani

    tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansialnya. Lebih dari itu, hal utama

    yang sering menentukan serapan pupuk bersubsidi adalah kebiasaan penggunaan

    dalam pemupukan atau pemahaman petani tentang pemupukan.

    Berdasarkan diskusi dengan aparat yang bertugas mendampingi kelompok

    tani dalam penyusunan RDKK di Kabupaten Karawang diketahui bahwa serapan

    pupuk bersubsidi jenis NPK di tingkat pengecer (lini IV) sering kali tidak sesuai

    target. Menurutnya kondisi ini disebabkan karena petani biasa menggunakan pupuk

    Urea dan petani memiliki persepsi bahwa pupuk NPK bukan merupakan substitusi

    dari pupuk Urea. Akibatnya, pemberian pupuk NPK tidak selalu diikuti petani dengan

    mengurangi penggunaan pupuk Urea. Kenyataannya petani tetap membeli lebih

    banyak pupuk Urea (bahkan membeli pupuk non subsidi jika alokasi pupuk

    bersubsidi dirasa kurang) dan membeli pupuk NPK dengan volume di bawah alokasi

    yang sudah ditetapkan dalam RDKK.

    3.3.2. Jadwal Penyusunan RDKK

    Ketepatan dalam penyusunan RDKK menjadi titik awal keberhasilan

    perencanaan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Tepat dalam hal ini harus

    mencakup aspek jumlah yang mengacu kepada anjuran dosis pupuk berimbang dan

    aspek ketepatan waktu dalam penyusunan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.

  • 13

    Sebagaimana amanah dari Permentan No 130/2014 bahwa perhitungan kebutuhan

    pupuk bersubsidi nasional mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh

    kepala dinas provinsi, yang merupakan hasil rekapitulasi RDKK yang disampaikan

    oleh dinas kabupaten/kota.

    Berdasarkan Permentan No 130/2014 Bab 3 tentang Peruntukan dan

    Kebutuhan Pupuk Bersubsidi diketahui tentang tahapan penetapan alokasi

    kebutuhan pupuk bersubsidi. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan

    berjenjang dimulai dengan penetapan peraturan tentang alokasi pupuk bersubsidi

    nasional untuk tahun depan oleh Menteri Pertanian. Penetapan ini diterbitkan pada

    akhir bulan November tahun berjalan. Di dalam Permentan tersebut diatur tentang

    alokasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk masing-masing provinsi. Selanjutnya

    Gubernur di setiap provinsi menetapkan peraturan tentang alokasi kebutuhan pupuk

    bersubsidi untuk masing-masing kabupaten/kota, yang dikeluarkan pada

    pertengahan Desember tahun berjalan dan terakhir bupati/kota menetapkan

    peraturan tentang alokasi pupuk bersubsidi untuk masing-masing kecamatan pada

    akhir bulan Desember tahun berjalan.

    Permasalahan perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi sering timbul akibat

    tahapan penetapan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tidak didukung dengan

    akurasi data kebutuhan yang bersumber dari tingkat kelompok tani. Seharusnya

    RDKK yang disusun oleh kelompok tani dan direkapitulasi secara berjenjang dari

    tingkat kabupaten/kota hingga nasional menjadi basis utama penyusunan alokasi

    kebutuhan pupuk bersubsidi. Namun faktanya rekapitulasi RDKK di tingkat

    kabupaten/kota selalu telat dan baru selesai pada bulan Januari tahun pelaksanaan.

    Kondisi tersebut terjadi pada kasus Kabupaten Karawang sehingga mengakibatkan

    terjadinya senjang jumlah alokasi pupuk bersubsidi antara yang ditetapkan oleh

    Menteri Pertanian hingga bupati/walikota dengan RDKK yang direkap di tingkat

    kabupaten/kota. Sering kali jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang direkap

    ditingkat kabupaten/kota lebih besar daripada yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

    3.3.3. Permasalahan Seputar Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

    Beberapa faktor penting dalam perencanaan kebutuhan pupuk sangat

    mempengaruhi kualitas RDKK yang disusun. Menurut Darwis dan Saptana (2010)

  • 14

    perencanaan kebutuhan pupuk dipengaruhi oleh harga pupuk, luas areal tanam, dan

    dosis pemupukan. Pada pembahasan RDKK di level kelompok tani, yang sering

    menjadi perbedaan pendapat antara anggota kelompok tani dengan tenaga

    pendamping adalah terkait dosis pemupukan dimana petani sering kali berlebihan

    dalam menetapkan dosis pemupukan dibandingkan dengan anjuran pupuk

    berimbang. Berdasarkan diskusi dengan pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten

    Karawang dan Kota Metro diketahui bahwa kondisi ini akibat dari lemahnya tenaga

    pendamping penyusun RDKK dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada

    petani tentang dosisi pemupukan berimbang. Selain itu, lemahnya petugas dinas

    kabupaten/kota dalam memperhitungkan intensitas tanam juga memperburuk

    kualitas perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Petugas sering kali

    menyamaratakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk lahan sawah yang memiliki

    intensitas tanam dua kali dalam setahun dengan yang memiliki intensitas tanam tiga

    kali dalam setahun.

    Lambatnya penetapan RDKK di tingkat petani yang mengakibatkan telatnya

    rekapitulasi RDKK di tingkat kabupaten/kota, dosis pemupukan yang berlebihan yang

    digunakan dalam penyusunan RDKK, dan lemahnya petugas pendamping dalam

    memperhitungkan kebutuhan pupuk, mengakibatkan kekurangan pupuk di tingkat

    pengecer. Kekurangan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer direspon oleh pedagang

    pengecer dengan meminta tambahan pupuk kepada distributor. Tambahan pupuk

    diberikan oleh distributor dari jatah pupuk pada bulan-bulan mendatang. Situasi ini

    jika terakumulasi pada beberapa bulan, ditambah dengan proses realokasi pupuk

    antar kabupaten yang tidak sederhana, maka sangat berpotensi terjadinya

    kelangkaan pupuk di akhir tahun.

    Dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks tersebut, solusi yang

    bisa dilakukan adalah memperbaiki kualitas RDKK baik dalam hal jumlah yang

    dibutuhkan maupun waktu penyusunan. Dinas kabupaten/kota perlu memperkuat

    petugas pendamping kelompok tani dengan ilmu dan wawasan yang cukup

    mengingat fakta yang ada terungkap dari diskusi di tingkat kabupaten bahwa

    petugas yang ada sebagian besar bukan berasal dari latar pendidikan pertanian.

    Diharapkan dengan ilmu dan wawasan yang cukup tertutama tentang aspek

  • 15

    budidaya dan usahatani diharapkan petugas lebih mampu dalam mengarahkan

    petani dalam menentukan jumlah pupuk yang dibutuhkan.

    Pada aspek waktu penyusunan, penetapan rekap RDKK di tingkat

    kabupaten/kota perlu dipercepat agar RDKK bisa menjadi dasar dalam penentuan

    alokasi pupuk bersubsidi. Sebagaimana kasus di Kota Metro, dimana penyusunan

    RDKK untuk tahun anggaran 2016 sudah mulai disusun pada bulan Januari 2015.

    Tergetnya pada tingkat kelompok tani RDKK sudah selesai disusun pada bulan

    Januari 2015, lalu rekap di tingkat kecamatan maksimal bulan Maret 2015, dan

    rekap di kabupaten maksimal bulan April 2015. Dengan demikian, ketika Keputusan

    Gubernur terkait alokasi pupuk bersubsidi untuk setiap kabupaten/kota telah

    ditetapkan, maka RDKK yang telah direkap di tingkat kabupaten/kota dapat menjadi

    dasar dalam penetapan keputusan bupati/walikota untuk alokasi pupuk bersubsidi

    per kecamatan.

    3.4. Penyediaan Pupuk Bersubsidi

    3.4.1. Tingkat Nasional

    Pupuk merupakan barang yang mendapat pengawasan pada proses

    pengadaan dan penyalurannya. Sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan

    produksi pangan, maka pupuk mendapatkan subsidi harga untuk kebutuhan

    kelompok tani dan atau petani. Jenis pupuk yang mendapatkan subsidi harga

    meliputi Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk Organik (Peraturan Menteri Perdagangan

    No 15 Tahun 2013).

    Perkembangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi pada lima tahun terakhir

    dapat dilihat pada Tabel 3. Total alokasi pupuk bersubsidi pada lima tahun terakhir

    berfluktuasi dengan trend yang meningkat rata-rata sebesar 0,16% per tahun. Jenis

    pupuk yang mengalami peningkatan alokasi signifikan adalah pupuk organik dengan

    rata-rata peningkatan alokasi sebesar 10,61% per tahun. Sedangkan jenis pupuk

    yang memiliki trend menurun adalah pupuk urea dengan penurunan rata-rata

    sebesar 4,52% per tahun. Jenis pupuk lainnya seperti NPK, ZA, dan SP-36 juga

    berfluktuasi dengan trend meningkat masing-masing sebesar 3,05%; 5,71%; dan

    4,86%.

  • 16

    Tabel 3. Perkembangan Alokasi dan Produksi Pupuk Bersubsidi Tahun 2011-2014

    Jenis Pupuk 2011 2012 2013 2014 20151) Rata-Rata

    Pertumbuhan (%)

    Alokasi (.000 Ton)2)

    Urea 5.100 5.100 3.860 4.100 4.100 (4,52)

    NPK 2.350 2.594 2.131 2.550 2.550 3,05

    SP-36 750 1.000 805 850 850 4,86

    ZA 850 1.000 1.075 1.050 1.050 5,71

    Organik 704 835 739 1.000 1.000 10,61

    Total 9.754 10.529 8.610 9.550 9.550 0,16

    Produksi (.000 Ton)3)

    Urea 6.474 6.907 6.698 6.690 7.118 2,49

    NPK 2.125 2.894 2.528 2.810 2.894 9,42

    SP-36 723 522 518 799 500 -2,94

    ZA 963 812 827 1.011 790 -3,36

    Organik 386 762 788 754 - -0,87

    Total 10.671 11.897 11.359 12.064 11.302 1,71

    Proporsi Produksi/Alokasi (%)

    Urea 127 135 174 163 174

    NPK 90 112 119 110 113

    SP-36 96 52 64 94 59

    ZA 113 81 77 96 75

    Organik 55 91 107 75 -

    Total 109 113 132 126 118 Sumber: 1) Rencana RKAP PT. PIHC 2) Permentan No. 22 Tahun 2011, 87 Tahun 2011, 123 Tahun 2013, 103 Tahun 2014, dan 130 Tahun 2014 3) Produksi PT. PIHC

    Berdasarkan perkembangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut

    dapat diketahui arah kebijakan perpupukan yang dijalankan pemerintah. Paling tidak

    terdapat dua hal penting yang dapat dijelaskan dari perkembangan tersebut.

    Pertama, pemerintah menginginkan petani lebih banyak menggunakan pupuk

    organik sebagai upaya untuk mengkonservasi lahan pertanian. Kedua, pemerintah

    ingin mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk tunggal terutama pupuk

    urea dan mengkompensasinya dengan pupuk majemuk NPK.

    Berdasarkan Permendag No 15/2013 diketahui bahwa proses pengadaan dan

    penyaluran pupuk bersubsidi ditugaskan kepada penyedia tunggal, dalam hal ini

    adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company

    (PIHC). Perkembangan produksi pupuk PIHC dapat dilihat pada Tabel 3. Secara

    umum perkembangan total produksi pupuk berfluktuasi selama lima tahun terakhir

  • 17

    dengan tren meningkat rata-rata sebesar 1,71% per tahun. Trend meningkat juga

    ditunjukkan oleh perkembangan produksi pupuk urea, dan NPK yaitu masing-masing

    sebesar 2,49% dan 9,42%. Trend perkembangan NPK yang meningkat tinggi

    menggambarkan respon PIHC terhadap peningkatan alokasi kebutuhan NPK.

    Berdasarkan Tabel 3 juga dapat diketahui bahwa proporsi produksi dan

    alokasi untuk pupuk bersubsidi untuk beberapa jenis pupuk dibawah 100%, artinya

    produksi pupuk masih lebih sedikit dibandingkan alokasi kebutuhan pupuk yang

    diharapkan. Pupuk ZA merupakan jenis pupuk yang proporsinya terus menurun

    setiap tahun. Sedangkan pupuk SP-36 dan pupuk organik proporsinya berfluktuasi

    pada lima tahun terakhir. Perkembangan proporsi yang baik ditunjukkan jenis pupuk

    urea dan NPK dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan tingkat proporsi

    di atas 100%. Kedua pupuk urea dan NPK ini selain dialokasikan untuk kebutuhan

    pupuk bersubsidi PIHC juga dipasarkan ke perusahaan perkebunan, industri, dan

    ekspor.

    Alokasi produksi pupuk untuk program pupuk bersubsidi dapat dilihat pada

    Tabel 4. Pada tahun 2014, dengan total produksi sebesar 6.690 ribu ton pupuk urea,

    pemerintah menetapkan kebutuhan untuk program pupuk bersubsidi sebesar 3.994

    ribu ton (59,7%). Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi

    kebutuhan pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang disusun daerah. Kondisi yang

    sama juga terjadi pada jenis pupuk lainnya dimana alokasi produksi pupuk untuk

    pupuk bersubsidi yang ditetapkan Permentan lebih rendah dari kapasitas produksi

    PIHC.

    Tabel 4. Alokasi Produksi PT. PIHC untuk Pupuk Bersubsidi Tahun 2011 dan 2014

    Pupuk

    2011 2014

    Volume Produksi

    (.000 Ton)

    Alokasi PSO Volume Produksi

    (.000 Ton)

    Alokasi PSO

    Volume (.000 Ton)

    Proporsi (%)

    Volume (.000 Ton)

    Proporsi (%)

    Urea 6.474 4.585 70,82 6.690 3.994 59,7

    NPK 2.125 1.762 82,92 2.810 2.374 84,48

    SP-36 723 721 99,72 799 796 99,62

    ZA 963 943 97,92 1.011 972 96,14

    Organik 386 375 97,15 754 754 100 Sumber: PT. PIHC

  • 18

    Jumlah alokasi produksi pupuk yang ditetapkan pemerintah untuk program

    pupuk bersubsidi lebih kecil dari RDKK yang disusun daerah secara berjenjang juga

    terjadi sejak lima tahun yang lalu. Pada tahun 2011, alokasi produksi untuk pupuk

    urea hanya sebesar 4.585 ton dari total kebutuhan sebesar 5.100 ton. Kondisi yang

    sama juga terjadi pada jenis pupuk NPK, SP-36, dan pupuk organik dimana alokasi

    produksi pupuk untuk program pupuk bersubsidi hanya meliputi berturut-turut

    sebesar 74,98%; 96,13%; dan 53,27% dari total alokasi kebutuhan pupuk

    bersubsidi.

    3.4.2. Tingkat Provinsi

    Alokasi penyediaan pupuk bersubsidi ditetapkan berjenjang dari mulai tingkat

    nasional sampai dengan kecamatan. Pada tingkat nasional, kebutuhan pupuk

    bersubsidi ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Menteri Pertanian yang dirinci

    menjadi kebutuhan per provinsi. Sedangkan pada tingkat provinsi, kebutuhan pupuk

    bersubsidi ditetapkan dengan keputusan gubernur yang dirinci menjadi kebutuhan

    per kabupaten/kota. Begitupun untuk pada tingkat kabupaten/kota dimana alokasi

    kebutuhan pupuk bersubsidi per kecamatan ditetapkan dengan keputusan

    bupati/walikota.

    Pada tahun 2015 total alokasi penyediaan pupuk bersubsidi nasional sebesar

    9.544.780 ton. Jumlah tersebut dirinci menjadi sebesar 4.098.000 ton untuk pupuk

    urea, 849.670 ton pupuk SP-36, 1.049.610 ton pupuk ZA, 2.548.000 ton pupuk NPK,

    dan 999.500 ton pupuk organik. Secara lebih rinci alokasi penyediaan pupuk

    bersubsidi per Provinsi tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.

    Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi terutama diperuntukkan bagi provinsi

    sentra produksi padi. Sebagian besar sentra produksi padi berada provinsi-provinsi di

    Pulau Jawa. Total alokasi pupuk bersubsidi untuk provinsi di Pulau Jawa (kecuali DKI

    Jakarta) sebesar 5.977.030 ton atau sebesar 62,62% dari total alokasi kebutuhan

    pupuk bersubsidi.

    Di provinsi sentra produksi padi di luar Pulau Jawa, total alokasi kebutuhan

    pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung,

    Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 1.992.900 ton atau

    sebesar 20,88% dari total alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi. Pada sentra produksi

  • 19

    padi urutan berikutnya, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat,

    Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat adalah sebesar 733.470 ton atau

    sebesar 7,68% dari total alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.

    Tabel 5. Alokasi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015

    Provinsi Jenis Pupuk (Ton)

    Total Urea SP-36 ZA NPK Organik

    ACEH 71.000 21.000 11.000 50.000 21.400 174.400

    SUMUT 164.000 48.050 52.000 135.000 35.000 434.050

    SUMBAR 70.000 25.500 21.000 61.000 23.000 200.500

    JAMBI 26.000 18.800 8.100 50.000 8.180 111.080

    RIAU 37.000 14.000 12.000 53.000 10.000 126.000

    BENGKULU 22.000 8.000 6.100 32.500 7.000 75.600

    SUMSEL 161.700 40.000 9.000 114.550 21.200 346.450

    BABEL 18.000 4.000 2.500 19.000 6.000 49.500

    LAMPUNG 250.000 46.000 21.100 141.000 26.000 484.100

    KEPRI 100 50 50 200 100 500

    DKI 300 90 40 150 100 680

    BANTEN 62.000 22.000 2.100 28.000 8.000 122.100

    JABAR 583.200 150.000 71.000 331.600 59.000 1.194.800

    DIY 40.000 4.350 9.320 25.000 14.500 93.170

    JATENG 830.000 164.000 232.300 427.000 258.000 1.911.300

    JATIM 1.052.460 163.000 471.200 599.000 370.000 2.655.660

    BALI 45.000 2.500 8.500 23.300 25.000 104.300

    KALBAR 35.500 14.000 5.500 74.900 23.000 152.900

    KALTENG 18.000 5.000 2.200 27.300 4.000 56.500

    KALSEL 40.870 7.500 2.500 43.000 7.500 101.370

    KALTIM 21.000 5.500 3.500 28.200 2.000 60.200

    SULUT 19.000 4.700 600 13.000 1.900 39.200

    GORONTALO 18.000 1.500 900 18.300 1.500 40.200

    SULTENG 30.000 4.000 11.000 29.700 3.800 78.500

    SULTRA 26.800 7.830 4.700 17.000 6.500 62.830

    SULSEL 248.400 40.000 52.400 118.000 34.000 492.800

    SULBAR 27.000 2.500 7.100 16.700 1.500 54.800

    NTB 145.000 17.000 17.000 45.000 11.500 235.500

    NTT 24.000 5.000 2.960 11.000 5.000 47.960

    MALUKU 3.500 500 480 4.000 1.000 9.480

    PAPUA 6.300 2.700 700 8.000 2.500 20.200

    MALUT 670 200 500 2.000 1.000 4.370

    PAPBAR 1.200 400 260 1.600 320 3.780

    TOTAL 4.098.000 849.670 1.049.610 2.548.000 999.500 9.544.780 Sumber: Permentan No 130 Tahun 2014 Keterangan: - Pulau Jawa: Seluruh Provinsi di Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta - Luar Pulau Jawa 1: Sentra Produksi Padi yaitu Provinsi Sumut, Sumsel, Lampung, Sulsel, NTB - Luar Pulau Jawa 2: NAD, Sumbar, Bali, Kalsel, Kalbar

  • 20

    Total alokasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk provinsi sentra produksi padi

    adalah sebesar 8.703.400 ton atau sebesar 91,18%. Sisanya sebanyak 841.380 ton

    atau sebesar 8,82% dari total kebutuhan pupuk bersubsid tersebar di 11 provinsi

    lainnya. Mengacu kepada Nawa Cita yang di rencanakan Presiden Joko Widodo

    dimana direncanakan 1 juta hektar lahan sawah baru pada rentang waktu 2015-

    2019, maka perencanaan alokasi penyediaan pupuk bersubsidi juga harus

    mempertimbangkan rencana perluasan tersebut. Pada tahun 2016 akan dilakukan

    perluasan 200.000 hektar lahan sawah baru di wilayah Indonesia bagian timur

    seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Merauke (Biro Perencanaan

    Kementan, 2015), karenanya alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2016 harus

    memperhatikan wilayah-wilayah tersebut.

    3.5. Kebutuhan, Usulan, Alokasi, Penyediaan dan Realisasi Pupuk Bersubsidi

    3.5.1. Kebutuhan, Usulan, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi

    Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang memiliki luasan lahan kurang

    dari dua hektar. Secara nasional petani dengan kategori tersebut berjumlah 26,14

    juta petani yang sebagian besar tergabung dalam kelompok tani. Jumlah kelompok

    tani yang mengajukan RDKK dan berhak menerima pupuk bersubsidi adalah 318.396

    kelompok. Meskipun petani dipersyaratkan untuk tergabung ke dalam kelompok,

    fakta di lapangan masih ada petani yang tidak mau bergabung dengan kelompok

    tani. Kasus di Kota Metro petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani juga

    menginginkan untuk membeli pupuk bersubsidi ketika pupuk non subsidi sulit

    didapat. Dengan demikian, bergabungnya petani dalam kelompok tani selain

    menguntungkan petani dalam hal subsidi harga, juga lebih menjamin petani dalam

    mendapatkan pupuk.

    Petani dengan luasan lahan kurang dari dua hektar terbagi ke dalam lima

    subsektor pertanian yang mendapat jatah alokasi pupuk bersubsidi. Kelima

    subsektor tersebut adalah subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

    peternakan, dan perikanan budidaya. Semua jenis komoditas yang diusahakan

    petani yang tergabung ke dalam lima subsektor tersebut berhak mendapatkan

    pupuk bersubsidi dengan syarat petani yang bersangkutan tergabung ke dalam

    kelompok dan mengajukan RDKK. Dengan demikian, kebutuhan potensial pupuk

  • 21

    bersubsidi dapat dihitung dengan mengetahui luasan lahan dari masing-masing

    subsektor tersebut.

    Total luas lahan petani subsektor tanaman pangan adalah 20,14 juta hektare,

    artinya secara teknis kebutuhan pupuk bersubsidi dapat dihitung dari perkalian luas

    tersebut dengan dosis pemupukan anjuran. Dengan demikian, kebutuhan teknis

    pupuk bersubsidi untuk subsektor tanaman pangan sebanyak 18,27 juta ton.

    Begitupun selanjutnya untuk menghitung kebutuhan teknis pupuk bersubsidi pada

    subsektor lainnya. Subsektor hortikultura dengan total luas lahan 2,05 juta hektare

    maka kebutuhan teknisnya adalah 5,87 juta ton, kebutuhan teknis subsektor

    perkebunan dengan luasan 16,79 juta hektare sebanyak 14,97 juta ton, kebutuhan

    teknis subsektor peternakan 0,06 juta ton dengan luas 0,38 juta hektare, dan

    kebutuhan teknis subsektor perikanan budidaya sebanyak 2,01 juta ton dengan luas

    1,02 juta hektar

of 106/106
LAPORAN AKHIR ANALISIS KEBIJAKAN PERPUPUKAN MENUNJANG KETAHANAN PANGAN NASIONAL Oleh: Achmad Suryana Adang Agustian Rangga Ditya Yofa PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2015
Embed Size (px)
Recommended