Analisis Kawasan Lima Taman Nasional Di Indonesia

ANALISIS KAWASAN LIMA TAMAN NASIONAL DI INDONESIA

Arni Rahmawati Fahmi Sholihah / October 28, 2011 / 2 comments

Oleh: Arni Rahmawati Fahmi Sholihah

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pencagaralaman merupakan padanan kata dari nature conservation, dimana cagar alam sendiri didefinisikan sebagai sebidang lahan dalam bentang alam yang dijaga untuk melindungi flora dan fauna yang ada di dalamnya (Soemarwoto, 2004). Berdasarkan data dari World Conservation Strategy, proses konservasi ini ditujukan untuk memelihara proses ekologi yang esensial sebagai sistem pendukung kehidupan; mempertahankan keragaman gen; menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan (Soemarwoto, 2004). Sesuai dengan hal tersebut, maka kondisi cagar alam haruslah diupayakan agar secara optimal dapat mendukung fungsinya sehingga tujuan-tujuan konservasi dapat dicapai.

Berdasarkan teori biogeografi pulau (meski tidak selalu benar), wilayah konservasi di tengah daerah aktivitas manusia (pertanian, industri, pemukiman) dapat dianggap sebagai  suatu pulau. Makin luas wilayah konservasi, makin tinggi keragaman jenisnya. Hutan belantara yang belum terganggu dapat dianggap sebagai sumber jenis. Karena itu, makin dekat wilayah konservasi ke belantara, makin tinggi pula keragaman jenisnya (Soemarwoto, 2004).

Selain luas dan kedekatan dengan sumber jenis, bentuk wilayah  juga mempengaruhi jumlah jenis yang dapat hidup dalam suatu wilayah konservasi. Bentuk yang lebih kompak lebih mendukung jumlah jenis daripada bentuk memanjang tak teratur akibat adanya efek tepi yang lebih kecil pada bentuk kompak (Indrawan dkk., 2004). Untuk luas dan bentuk yang sama, satu wilayah tunggal lebih baik daripada beberapa wilayah kecil. Jika pun wilayah luas yang tunggal sulit didapat, maka penggunaan wilayah-wilayah kecil yang terpencar dapat diatasi dengan pemanfaatan keberadaan koridor atau stepping stones (Indrawan dkk., 2004). Koridor dapat berfungsi sebagai jembatan (jalur) migrasi. Contoh kawasan yang harus besar adalah kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi gajah, harimau dan badak.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa secara umum, kondisi karakter bentang alam sangat berpengaruh terhadap pengelolaan suatu kawasan konservasi, seperti taman nasional. Dalam makalah ini, akan dikaji kondisi bentang alam pada lima taman nasional di Indonesia, mencakup:

Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Ujung Kulon,

Taman Tasional Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Bali Barat.

1.2  Tujuan

Tujuan penulisan makalah adalah untuk menentukan faktor-faktor dalam bentang alam yang mempengaruhi kesuksesan konservasi  dalam taman nasional.

BAB II PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

 Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 butir 13 UU No. 5 Tahun 1990). Salah satu bentuk kawasan pelestarian alam yang kita kenal adalah taman nasional.

Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 1990). Di Indonesia, setidaknya terdapat 45 kawasan yang termasuk taman nasional. Lima diantaranya yang akan dibahas dalam makalah ini adalah Taman Nasional Berbak, Ujung Kulon, Gunung Gede-Pangrango, Gunung Halimun dan Bali Barat.

Gambar 2.1 Peta Taman Nasional di Indonesia.

 Kelestarian taman nasional sebagai kawasan konservasi bergantung kepada beberapa hal. Dari sisi bentang alam sendiri,  wilayah konservasi dengan patch  ukuran besar memiliki stabilitas yang lebih daripada dengan patch berukuran kecil. Hal ini juga didukung oleh bentuk yang kompak dengan nilai shape index mendekati 1  (Lele dkk., 2008). Nilai SI terutama berpengaruh karena merupakan representasi rasio kawasan tepi terhadap bagian inti patch (Molles, 2010). Semakin besar nilainya, semakin besar pula kemungkinan gangguan dan penyampaiannya ke bagian patch yang lebih dalam.

2.1  Taman Nasional Berbak

Taman Nasional Berbak merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara. Kawasan ini memiliki hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional yaitu dengan ditetapkan sebagai Lahan Basah Internasional dalam Konvensi RAMSAR pada tahun 1992. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 285/Kpts-II/1992, wilayah ini ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas 162.700 hektar yang mencakup Kab. Tanjung Jabung, Provinsi Jambi (Letak geografis 1°08’ – 1°43’ LS, 104°05’ – 104°26’ BT). Kawasan ini memiliki temperatur udara harian 25° – 28° C dengan curah hujan rata-rata 2.300 mm/tahun. Sebagai kawasan pesisir, wilayah Taman Nasional Berbak memiliki ketinggian tempat 0 – 20 meter dpl.

Berikut adalah peta kawasan ini.

Gambar 2.2 Peta Taman Nasional Berbak.

Gambar 2.3 Peta Taman Nasional Berbak (Balai TN Berbak)

Pada peta gambar 2.3 kita dapat melihat bahwa kawasan ini sebetulnya telah memanfaatkan konsep zona daerah penyangga. Sebagai suatu kawasan lahan basah, keberadaan daerah penyangga sangat penting artinya. Kawasan lahan basah memerlukan daerah penyangga berupa ekosistem terestrial terutama sebagai habitat bagi spesies semi akuatik seperti beragam reptil dan amfibi (Indrawan dkk., 2004). Selain itu, jika dilihat, daerah pemukiman juga diupayakan berada dalam daerah penyangga, bukan daerah inti. Dengan ini diharapkan masyarakat masih dapat memanfaatkan kekayaan alam tanpa secara langsung mengambilnya dari kawasan konservasi.

Jika diperhatikan, bentuk kawasan TN Berbak cenderung kompak (meski agak memanjang). Dalam kondisi ideal, bentuk bulat memang yang diharapkan. Namun, prinsip geometri ini memang sulit untuk dicapai dalam kenyataan karena lahan konservasi biasanya diperoleh secara kebetulan atau oportunistik (Indrawan dkk., 2004). Dalam kasus ini, TN Berbak juga merupakan Ramsar Site. Dengan begitu, penetapan kawasannya juga harus mempertimbangkan tipe ekosistem yang ada (diutamakan ekosistem lahan basah).

Meskipun bentuknya cenderung kompak, bukan berarti kawasan ini tidak menghadapi ancaman. Sebagai kawasan lahan basah, jalan masuk ke Taman Nasional dapat dicapai dengan menelusuri Sungai Air Hitam. Jika dilihat, DAS Air Hitam dapat dianggap sebagai jalur yang memfragmentasikan (memotong) kawasan Berbak. Berdasarkan beberapa kasus pembakaran hutan di kawasan ini, penyusupan melalui DAS oleh masyarakat bukan hal yang jarang terjadi. Bahkan, penyusupan ini banyak berujung pada meningkatnya jumlah titik api di musim kemarau yang menyebabkan kerusakan parah di kawasan inti TN Berbak. Selain melalui DAS Air Hitam, penyusupan juga dilakukan dari berbagai titik awal karena TN Berbak memiliki banyak pintu masuk (Balai TN Berbak). Dalam hal ini, beberapa kegiatan masyarakat yang mendorong pembakaran adalah pembalakan liar, pencurian ikan, pengambilan getah jelutung, perburuan, pengambilan rotan dan pembukaan lahan pertanian atau perkebunan (Ginson).

Masih berkaitan dengan DAS Air Hitam, hulu DAS ini juga berada dalam kondisi buruk. Penebangan telah menyebabkan kerusakan sistem hidrologis alami yang sangat menunjang kelestarian ekosistem lahan basah di Berbak. Wilayah hulu yang telah kehabisan kayu ini (Lubis dan Suryadiputra) menyebabkan meningkatnya kemungkinan kebakaran hutan di kawasan Berbak yang memiliki potensi pelepasan karbon hingga 20 juta ton.

Salah satu konsep penting yang terkait hubungan DAS Air Hitam dengan TN Berbak adalah bahwa suatu wilayah konservasi idealnya memasukkan seluruh unit ekologi yang berperan, misal: seluruh bagian daerah aliran sungai (Indrawan dkk., 2004). Sayangnya, DAS yang sangat penting bagi TN Berbak ini tidak sepenuhnya masuk ke dalam kawasan konservasi. Bagian hulu DAS yang sangat berpengaruh justru dalam status kritis pasca penebangan dengan HPT yang diberikan pada dua perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut kini dinyatakan berhenti beroperasi karena kehabisan stok kayu.

2.2  Taman Nasional Ujung Kulon

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan sisa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang terluas di Jawa Barat, serta merupakan habitat hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dan satwa langka lainnya. Dalam kawasan ini, terdapat tiga tipe ekosistem yaitu ekosistem perairan laut, ekosistem rawa, dan ekosistem daratan.

Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 melalui SK Menteri Pertanian yang kemudian ditunjuk melalui SK Menteri Kehutanan No. 284/ Kpts-II/92 dengan luas 122.956 ha yang terletak di Letak Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Temperatur udara harian kawasan adalah 25° – 30° C dengan curah hujan rata-rata 3.200 mm/tahun. Ketinggian kawasan adalah 0 – 608 meter dpl dengan letak geografis pada 6°30’ – 6°52’ LS, 102°02’ – 105°37’ BT.

Gambar 2.4 Peta TN Ujungkulon.

Gambar 2.5 Peta TN Ujung Kulon.

 Jika dilihat dari sisi luas wilayah, dalam kondisi yang baik, kawasan ini memenuhi syarat untuk pelestarian herbivora besar seperti badak karena memiliki luas > 10.000 ha. Meskipun begitu, secara garis besar kawasan ini masih bisa terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu Pulau Panaitan, daerah Semenanjung Ujung Kulon (Pulau Handeuleum) dan daerah Sumur. Secara umum, akses jalan hanya masuk hingga Tanjung Lame (melalui daerah pesisir di utara) dan Cegog (di selatan ).

Dilihat dari segi bentuk, tepian kawasan Sumur cenderung kompak. Meskipun begitu, nampak dari bagian utara maupun selatan, kawasan pemukiman dengan akses jalan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Akan lebih baik jika kawasan di bagian tersebut juga dikelola oleh badan konservasi, misal sebagai daerah penyangga. Dengan begitu, aktivitas manusia di kawasan tersebut dapat lebih ditekan efek negatifnya, terutama masalah efek tepi.

Aksesibilitas juga penting untuk dibatasi. Jika akses jalan bisa masuk sampai ke perbatasan kawasan konservasi Sumur dan Pulau Handeuleum, dikhawatirkan terjadi fragmentasi di celah sempit yang akan memperburuk kawasan gerak satwa liar yang dilindungi. Pengelolaan jaringan antar kawasan konservasi dalam taman nasional merupakan hal yang dianggap baik. secara teknis, satu pihak mengawasi luasan besar wilayah akan meningkatkan kemungkinan kawasan tidak terawasi sepenuhnya. Dengan membagi kawasan kerja dan tetap melakukan koordinasi, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.

2.3  Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango

Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango memiliki ekosistem sub-montana, montana, sub-alpin, danau, rawa, dan savana. Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1980 dengan luas 15.000 hektar yang terletak di Kab. Bogor, Kab. Cianjur dan Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Temperatur udara harian kawasan adalah 5° – 28° C dengan curah hujan rata-rata 3.600 mm/tahun. Ketinggian kawasan konservasi adalah 1.000 – 3.000 m. dpl dengan letak geografis 6°41’ – 6°51’ LS, 106°50’ – 107°02’ BT.

Jika dilihat dari bentuk patch, kawasan TNGP memiliki bentuk wilayah seperti bintang (asterik) dengan luas hanya l.k. 15.000 ha. Ukuran yang relatif kecil dengan kemungkinan efek tepi yang tinggi menyebabkan rendahnya ketahanan kawasan konservasi. Secara teknis, pengelolaan kawasan seperti ini lebih sulit dibandingkan pengelolaan kawasan berbentuk bulat, meskipun kawasan konservasi secara kasar dapat dikatakan berupa suatu patch tunggal.

Gambar 2.6 Peta TN Gede-Pangrango.

 Pada gambar selanjutnya kita dapat lebih banyak melihat pengaruh aksesibilitas aktivitas manusia terhadap ketahanan wilayah konservasi. Jika diperhatikan dengan seksama, nampak bahwa jalan akses (garis merah) biasanya berujung pada celah yang menjorok ke arah kawasan taman nasional. Misalnya adalah akses dari Cimande, Selabintana, Situgunung dan Cimungkat. Dapat kita pahami bahwa efek tepi akan ditingkatkan dengan adanya intrusi berupa akses jalan. Sebagai hasil, peningkatan efek tepi akan membuka lebih banyak lahan tertutup sehingga aksesibilitas juga meningkat.

Gambar 2.7 Peta akses TN Gede-Pangrango.

Hal yang dapat diupayakan untuk menanggulangi ancaman kerusakan dan penurunan luas wilayah yang lebih parah di kawasan ini adalah sebagai berikut.

Pertama, dapat dibentuk zona reforestasi di sekitar kawasan hutan yang mengambil bentuk sedemikian hingga bentuk hutan semakin bulat (nilai SI semakin mendekati 1). Meskipun secara umum kawasan ini telah memiliki zona penyangga dan transisi, hanya saja kondisinya sekarang sangat memperihatinkan. Reforestasi terutama dilakukan di daerah penyangga.

Kedua, dilakukan pembatasan akses masuk ke zona inti konservasi. Terutama di daerah puncak dengan sumberdaya dan luas yang rendah, pembatasan kegiatan manusia menjadi penting karena aktivitas manusia dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi kawasan konservasi. Kini, TNGP merupakan salah satu kawasan konservasi yang kritis karena tingkat aktivitas manusia di dalamnya nyaris melebihi daya dukung yang dimilikinya (Soemarwoto, 2004).

2.4  Taman Nasional Gunung Halimun

Taman Nasional Gunung Halimun merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan sub-montana dan hutan montana di Jawa. Hampir seluruh hutan di taman nasional ini berada di dataran pegunungan dengan beberapa sungai dan air terjun, yang merupakan perlindungan fungsi hidrologis di Kabupaten Bogor, Lebak, dan Sukabumi. Iklim kawasan ini basah dan merupakan sumber mata air beberapa sungai yang alirannya bertahan sepanjang tahun serta delapan air terjun yang potensial untuk pariwisata.

Kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional melalui SK Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/92 dengan luas 40.000 ha yang terletak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten). Temperatur udara harian rata-rata 30° C dengan curah hujan 4.000 – 6.000 mm/tahun. Ketinggian kawasan konservasi adalah 500 – 1.929 meter dpl dengan letak geografis 6°37’ – 6°51’ LS, 106°21’ – 106°38’ BT.

Berikut adalah peta kawasan tersebut.

Gambar 2.8 Peta Taman Nasional Gunung Halimun

Bentuk kawasan konservasi TNG Halimun cenderung tidak beraturan, memiliki banyak lekukan, pada beberapa lokasi seperti terlipat dan ada bagian yang nyaris putus menjadi patch yang terpisah. Salah satu jalur yang cukup fatal memisahkan wilayah TNG Halimun adalah jalan dari Cipanas ke Cikotok. Dapat dilihat adanya zona depresi yang menyempit di wilayah sekitar Candi Cibedug. Di bagian timur, tekanan dari aktivitas manusia seperti perkebunan the juga nampak cukup parah. Jika dilihat, di bagian timur nampak ada bagian cekungan (kurva) yang menjorok ke arah kawasan konservasi.

Upaya penekanan efek tepi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi daerah penyangga terutama di bagian-bagian tepi yang kritis (misal: adanya tekanan aktivitas perkebunan). Selain itu, fungsi daerah transisi juga penting agar kelestarian daerah penyangga juga dapat dijaga.

Seperti halnya di kawasan TNGP, di kawasan ini pun penting untuk dilakukan revitalisasi zona penyangga dan pembatasan aktivitas manusia di dalam kawasan konservasi. Hal lain yang dapat diupayakan adalah reforestasi di bukaan sebelah timur laut (punggung) kawasan. Di wilayah tersebut nampak ada wilayah hijau muda pada peta citra satelit yang merupakan patch bukaan hutan di tengah tutupan hutan.

Peran masyarakat Kasepuhan yang tinggal di sekitar taman nasional juga harus dioptimalkan. Masyarakat adat biasanya memiliki tata aturan yang secara ketat diterapkan dalam menjaga kawasan hutan yang dianggap penting. Hutan yang sama sekali tidak boleh dijamah biasa disebut sebagai leuweung larangan. Selain itu, secara kultural kawasan Gunung Halimun juga dianggap sakral. Dengan begitu, upaya pendekatan pada masyarakat memang pantas dilakukan.

Dalam menyikapi tidak cukup luasnya kawasan konservasi di TN Gunung Halimun dan TN Gede-Pangrango, dapat dilakukan upaya yang sejalan dengan prinsip pengelolaan dan konservasi bentang alam. Bersama dengan kawasan Gunung Salak, dapat dibangun koridor habitat antara ketiga kawasan ini. Manfaat yang dapat dipetik adalah peningkatan luas total kawasan pergerakan hewan, peningkatan kualitas konservasi bagi Hylobates moloch, Presbytis comata comata dan Trachypithecus auratus, peningkatan ketahanan kawasan terhadap gangguan, dll. keberadaan koridor ini juga mendukung diperlukannya suatu sistem pengelolaan regional yang mampu mengawasi keberjalanan konservasi di lokasi-lokasi yang saling berkaitan (Indrawan dkk., 2004). Dengan begitu, pengelolaan dan konservasi bentang alam dapat dilakukan dengan lebih terpadu dan berkelanjutan.

2.5  Taman Nasional Bali Barat

Taman Nasional Bali Barat mempunyai luas 19.002,89 ha. terdiri dari kawasan terestrial seluas 15.587,89 ha. dan kawasan perairan selaus 3.415 ha. Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) terletak dalam 2 kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana, Propinsi Bali. Secara geografis terletak antara 8o 05′ 20″ sampai dengan 8o 15′ 25″ LS dan 114o 25′ 00″ sampai dengan 114o 56′ 30″ BT.

Topografi kawasan terdiri dari dataran landai (sebagian besar datar), agak curam, dengan ketinggian tempat antara 0 s.d 1.414 mdpl. Terdapat 4 buah gunung yang cukup dikenal dalam kawasan, yaitu Gunung Prapat Agung setinggi ± 310 mdpl, Gunung Banyuwedang ± 430 mdpl, Gunung Klatakan ± 698 mdpl dan Gunung Sangiang yang tertinggi yaitu ± 1002 mdpl. Di perairan laut terdapat 4 pulau yang masuk dalam kawasan TNBB yaitu P. Menjangan ± 175 Ha, P. Burung, P. Gadung, dan P. Kalong.

Tingkat ketergantungan penduduk sekitar kawasan konservasi terhadap sumberdaya hutan cukup tinggi. Ketergantungan ini biasanya terhadap sumberdaya kayu bakar untuk keperluan rumah tangga maupun sumberdaya pakan ternak. Ketergantungan yang merupakan salah satu ciri masyarakat wilayah perbatasan hutan ini dapat mempengaruhi keutuhan dan kelestarian sumberdaya kawasan konservasi. Selain itu, sumberdaya hutan yang seringkali dijadikan komoditi dan diambil dari Taman Nasional oleh penduduk diantaranya satwa-satwa liar.

Berkaitan dengan potensi flora dan fauna yang dimilikinya, TNBB seringkali identik sebagai taman nasional yang dibentuk untuk konservasi Jalak Bali (Leucopsar rothchildi). Meskipun begitu, secara umum dapat dikatakan kawasan TNBB kaya akan potensi fauna. Berdasarkan jenisnya, fauna yang terdapat di TNBB antara lain terdiri dari 7 jenis mamalia, 2 jenis reptilia, 105 jenis burung, 120 jenis ikan, dan lain-lain.

Menilik nilai penting kawasan yang dimilikinya, penataan kawasan pengelolaan TNBB sesuai fungsi peruntukannya telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam No.186/Kpts/Dj-V/1999. Berdasarkan keputusan di atas, TNBB dikelola dengan bentuk zonasi sebagai berikut.

Zona inti. Zona ini merupakan kawasan yang mutlak dilindungi, tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia kecuali yang berhubungan dengan kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kawasan ini meliputi wilayah daratan seluas 7.567,85 ha dan perairan laut seluas 455.37 ha.

Zona rimba.  Zona ini merupakan kawasan penyangga dari zona inti. Pada kawasan ini, dapat dilakukan kegiatan seperti pada zona inti dan kegiatan wisata alam terbatas. Kawasan ini meliputi daratan seluas 6.009,46 ha dan perairan laut seluas 243.96 ha.

Zona pemanfaatan intensif. Dalam kawasan ini dapat dilakukan aktivitas penelitian, wisata alam, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan rekreasi atau penggunaan lain yang menunjang fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan ini meliputi daratan seluas 1.645,33 ha dan perairan laut seluas 2.745.66 ha.

Zona pemanfaatan budaya. Kawasan ini dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas untuk kepentingan budaya atau religi. Kawasan ini meliputi wilayah daratan seluas 245,26 ha yang digunakan untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah umat Hindu.

Gambar 2.9 Peta TN Bali Barat

Prinsip zonasi cagar alam telah diterapkan di kawasan ini. Hal ini penting ditetapkan secara tegas karena kawasan TN Bali Barat berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat. Berdasarkan zona yang ada, untuk aktivitas budaya dilakukan di dalam zona pemanfaatan budaya seluas 245,26 ha. Dalam kenyataannya, meskipun telah dilakukan zonasi, masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merupakan akibat dari tingginya ketergantungan masyarakat akan hasil hutan.

Jika dilihat dari bentuknya, sebetulnya bentuk kawasan konservasi ini cenderung kompak. Sayangnya, antara bagian utara dan selatan terfragmentasi oleh jalan raya (garis merah). Diantara kendaraan yang melintas adalah kendaraan yang merapat di pelabuhan Gilimanuk yang bergerak menuju timur Pulau Bali. Di bagian barat daya pun, terdapat jalan yang memanjang di tepi pesisir menuju Pulau Bali bagian selatan. Karenanya, dibutuhkan upaya lebih agar fragmentasi ini memiliki efek yang seminimal mungkin.

Jika dilihat dari luas kawasan, maka TN Bali Barat termasuk kecil. Namun, dengan melihat bahwa kawasan ini berada di pulau kecil juga, nilai penting kawasan ini tidak dapat dipatahkan. Secara kasar, kawasan ini mencakup l.k. 10% dari luas daratan Pulau Bali.

Beberapa hal yang dapat diupayakan untuk mengoptimalkan keberjalanan fungsi kawasan konservasi adalah penegasan lapangan mengenai zonasi kawasan, penekanan efek fragmentasi oleh jalan raya dan kerjasama konstruktif dengan masyarakat adat.

BAB III PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Faktor-faktor dalam bentang alam yang dapat mempengaruhi kesukesan konservasi dalam taman nasional adalah sebagai berikut.

Bentuk kawasan dan penekanan tingkat efek tepi. Luas kawasan. Keutuhan unit ekologi yang dicakup dalam kawasan (misal: keseluruhan DAS). Keberdaaan daerah penyangga dan transisi. Pelibatan masyarakat lokal. Keberadaan koridor habitat. Ketiadaan fragmentasi. Keberadaan jaringan pengelolaan regional.

3.2  Saran

Untuk mendapatkan kawasan konservasi yang ideal sesuai prinsip-prinsip yang diacu adalah hal yang sangat sulit dilaksanakan di lapangan. Meskipun begitu, dengan mengetahui prinsip-prinsip ideal tersebut, diharapkan upaya konservasi dapat dilakukan dengan lebih optimal. Secara sederhana, kelemahan konservasi yang sulit ditanggulangi sebaiknya segera diseimbangkan dengan mengupayakan sisi lain yang lebih memungkinkan. Dengan begitu, upaya konservasi dapat terus berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Ginson, Andri. ___. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Taman Nasional Berbak Jambi. Palembang: Wetlands International Indonesia Programme.

Indrawan, Mochamad, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna. 2004. Biologi Konservasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lele, N., P.K. Joshi dan S.P. Agrawal. 2008. Science Direct. “Assessing forest Fragmentation in northeastern region (NER) of India using landscape matrices”. (online) diunduh dari http://www.elsevier.com.

Lubis, Irwansyah Reza dan I.N.N. Suryadiputra. ___. Upaya Pengelolaan Terpadu Hutan Rawa Gambut Bekas Terbakar di Wilayah Berbak – Sembilang. Palembang: Wetlands International Indonesia Programme.

Molles, Manuel C. 2010. Ecology Concepts and Applications Fifth Edition. New York: McGraw-Hill.

Soemarwoto, Otto.   2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.

http://www.dephut.go.id/informasi/tamnas/tn3ber.htm