ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN …202.70.136.161:8107/154/2/Tesis-Puspa Indah Budiono-1606856933.pdfJurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM

PERCEPATAN PENDIDIKAN PERAWAT MELALUI

MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DI POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

TESIS

PUSPA INDAH BUDIONO

1606856933

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

DEPOK

2018

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM

PERCEPATAN PENDIDIKAN PERAWAT MELALUI

MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DI POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

TESIS

Diajukan sebagai salahsatu syarat memperoleh gelar

Magister Kesehatan Masyarakat

PUSPA INDAH BUDIONO

1606856933

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

DEPOK

2018

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, kuasa, dan

kehendak-Nya, saya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, mulai dari masa

perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka

memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Kesehatan Masyarakat

Jurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari

berbagai pihak, dari awal mula masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini,

sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Namun semua yang saya alami

merupakan proses pembelajaran yang akan berguna di kehidupan saya ke depan. Oleh

karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

(1) Ibu Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS, selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan di hari liburnya untuk tetap

mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan tesis ini;

(2) Bapak Prof. dr. Anhari Achadi, SKM, Sc.D, selaku dosen penguji mulai dari

seminar proposal hingga ujian tesis yang telah memberikan masukan berharga yang

membangun dalam penyusunan tesis ini;

(3) Ibu Puput Oktamianti, SKM, MM selaku dosen penguji yang telah memberikan

masukan yang membangun dalam penyusunan tesis ini;

(4) Ibu Yeti Resnayati, S.Kp, M.Kes dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang telah

membantu selama penelitian berlangsung, memberikan informasi, dan memberikan

masukan dalam penyusunan tesis ini;

(5) Ibu Verdhany Puspitasari, S.Kp, MKM selaku penguji dari Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penyusunan

tesis ini;

(6) Pimpinan serta rekan-rekan di Pusat Pendidikan SDM Kesehatan yang telah banyak

membantu dan mendukung dalam penelitian ini;

(7) Pihak Poltekkes Kemenkes Jakarta III, terutama di Jurusan Keperawatan yang telah

banyak membantu dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini;

vi

(8) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan doa, semangat, dan

dukungan moral;

(9) Sahabat-sahabat kesayangan yang telah mendengarkan cerita, keluh kesah dan

mendukung dalam setiap langkah perjuangan mulai dari awal kuliah hingga

penyelesaian tesis ini;

(10) Teman-teman seperjuangan MPK 2016 yang saling membantu dan memberikan

dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak

yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan.

Depok, 25 Juni 2018

Penulis

viii

ABSTRAK

Nama : Puspa Indah Budiono

Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat

Judul : Analisis Implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat

Melalui Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

Pembimbing : Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Kualifikasi minimum pendidikan bagi tenaga kesehatan adalah Diploma III berdasarkan

Undang-undang Nomor 36 tahun 2014, namun Badan Kepegawaian Negara (2015)

menyatakan bahwa masih terdapat 38.944 orang perawat yang belum memiliki

kualifikasi pendidikan Diploma III. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk

meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan melalui Program Percepatan Pendidikan

Tenaga Kesehatan melalui Mekanisme RPL. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dengan melakukan analisis implementasi Program di Poltekkes Jakarta III mulai dari

input, proses hingga output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta

didik program RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III telah berusia di atas 50 tahun,

dan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; hanya sebagian kecil peserta

didik yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari institusi tempatnya bekerja;

proses asesmen mengalami kendala teknis dalam kuantifikasi hasil asesmen. Masukan

untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta III berdasarkan hasil penelitian ini adalah sosialisasi

kepada calon peserta terkait program RPL yang dilakukan melalui website; membentuk

kelompok belajar untuk meningkatkan motivasi belajar para peserta didik yang sebagian

besar usianya sudah lebih tua; menggunakan tutor sebaya dengan memberdayakan

peserta didik yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam mengatasi gap atau

kesenjangan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Masukan

bagi Kementerian Kesehatan adalah membuat pedoman kuantifikasi yang dapat

dijadikan acuan oleh PT penyelenggara dalam melakukan asesmen dan kuantifikasi.

Kata kunci:

Pendidikan, Perawat, Rekognisi Pembelajaran Lampau

ix Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Puspa Indah Budiono

Study Program : Public Health

Title : Analysis of Implementation of Education Acceleration Program

for Nurse through Recognition of Prior Learning (RPL)

in Health Polytechnic Jakarta III

Counsellor : Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Based on Indonesia Health Workforce Act, the minimum qualification of education for

health workforce is Diploma III. However, data of State Personnel Agency (2015)

shows that there are still 38,944 nurses in Indonesia who do not yet have a Diploma III

education qualification. As a commitment of the government in improving the education

of health workforce, Ministry of Health launched Education Acceleration Program

through the Recognition of Prior Learning (RPL) as mentioned in Permenkes No. 41 of

2016. This study analyzes the implementation of the Program in Health Polytechnic

Jakarta III starting from input, process to output. This research is a qualitative research

design using Rapid Assessment Procedure (RAP). The results showed that most of the

students were over 50 years old, and came from the DKI Jakarta Provincial Health

Office; only a small proportion of learners receive educational tuition from the

institution where they work; the assessment process has technical constraints in the

quantification of assessment results. Input for Health Polytechnic Jakarta III is

socialization to prospective participants related to RPL conducted through the website;

forming learning groups to improve the learning motivation of learners who are mostly

older; using peer tutors by empowering learners who have the ability or experience in

overcoming knowledge gaps and experience based on daily work. Input for the Ministry

of Health is to make quantification guidelines that can be used as a reference by

educational institution in conducting assessment and quantification.

Key words: Education, Nurse, Recognition of Prior Learning

x

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iii SURAT PERNYATAAN ................................................................................................ iv KATA PENGANTAR ...................................................................................................... v

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ....................................................................... vii ABSTRAK .................................................................................................................... viii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ......................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... xiv DAFTAR ISTILAH ........................................................................................................ xv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xvi

BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................ 7

1.3 Pertanyaan Penelitian ........................................................................................... 8 1.4 Tujuan Penelitian ................................................................................................. 8

1.4.1 Tujuan Umum ............................................................................................. 8 1.4.2 Tujuan Khusus ............................................................................................. 8

1.5 Manfaat Penelitian ............................................................................................... 9 1.5.1 Bagi Institusi ............................................................................................... 9 1.5.2 Bagi Peneliti ................................................................................................ 9

1.6 Ruang Lingkup Penelitian .................................................................................. 10

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR .............................................................................. 11 2.1 Sistem ................................................................................................................. 11 2.2 Pendidikan Sebagai Suatu Sistem ...................................................................... 13 2.3 Input Pendidikan ................................................................................................ 15

2.3.1 Peserta Didik ............................................................................................. 15

2.3.2 Dosen ......................................................................................................... 18 2.3.3 Pembiayaan ............................................................................................... 19

2.3.4 Sarana & Prasarana ................................................................................... 20 2.3.5 Kurikulum ................................................................................................. 21

2.4 Proses Pembelajaran .......................................................................................... 23 2.4.1 Karakteristik proses pembelajaran ............................................................ 23 2.4.2 Perencanaan proses pembelajaran ............................................................. 24

2.4.3 Pelaksanaan proses pembelajaran ............................................................. 26 2.4.4 Beban belajar mahasiswa .......................................................................... 27 2.4.5 Evaluasi proses pembelajaran ................................................................... 28

2.5 Output Pendidikan ............................................................................................. 29

2.6 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ........................................................... 30 2.6.1 Pengertian dan Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) .................. 30

xi Universitas Indonesia

2.6.2 Mekanisme RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Perguruan

Tinggi ................................................................................................................. 34

2.6.3 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Pendidikan Keperawatan . 36 2.6.4 Mekanisme Asesmen RPL pada Pendidikan Keperawatan ....................... 38

2.7 Perawat ............................................................................................................... 40 2.8 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan .................................................. 42 2.9 Kerangka Teori .................................................................................................. 44

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ........................ 47 3.1 Kerangka Konsep ............................................................................................... 47 3.2 Definisi Operasional .......................................................................................... 49

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN ..................................................................... 51 4.1 Desain Penelitian ............................................................................................... 51 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................................. 51 4.3 Teknik pengumpulan data .................................................................................. 52

4.4 Informan ............................................................................................................. 52 4.5 Pengolahan dan Analisis data ............................................................................ 53

4.5.1 Pengolahan Data ........................................................................................ 53 4.5.2 Analisis Data ............................................................................................. 55

4.6 Validitas Data ..................................................................................................... 55 4.7 Etika Penelitian .................................................................................................. 55

BAB 5 HASIL PENELITIAN ...................................................................................... 57 5.1 Pelaksanaan Penelitian ....................................................................................... 57

5.2 Karakteristik Informan ....................................................................................... 58 5.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................................. 59

5.3.1 Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Jakarta III ......................................... 59

5.3.2 Program Studi D-III Keperawatan ............................................................ 62 5.4 Input Pendidikan ................................................................................................ 63

5.4.1 Peserta Didik ............................................................................................. 63 5.4.1.1 Karakteristik Peserta Didik ............................................................ 64 5.4.1.2 Rekrutmen Peserta Didik ............................................................... 66

5.4.2 Dosen ......................................................................................................... 68

5.4.3 Pembiayaan ............................................................................................... 69 5.4.4 Sarana & Prasarana ................................................................................... 72

5.4.5 Kurikulum ................................................................................................. 74 5.5 Proses Pembelajaran .......................................................................................... 76

5.5.1 Asesmen .................................................................................................... 76 5.5.2 Perencanaan proses pembelajaran ............................................................. 79 5.5.3 Pelaksanaan proses pembelajaran ............................................................. 80

5.5.4 Evaluasi proses pembelajaran ................................................................... 84 5.6 Capaian Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme RPL ... 86

BAB 6 PEMBAHASAN ............................................................................................... 89 6.1 Keterbatasan Penelitian ...................................................................................... 89

6.2 Input Pendidikan ................................................................................................ 89 6.2.1 Peserta Didik ............................................................................................. 89

xii

6.2.2 Dosen ......................................................................................................... 91 6.2.3 Pembiayaan ............................................................................................... 93

6.2.4 Sarana & Prasarana ................................................................................... 94 6.2.5 Kurikulum ................................................................................................. 96

6.3 Proses Pembelajaran .......................................................................................... 97 6.3.1 Asesmen .................................................................................................... 98 6.3.2 Perencanaan Proses Pembelajaran .......................................................... 100

6.3.3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran ........................................................... 100 6.3.4 Evaluasi Proses Pembelajaran ................................................................. 102

6.4 Capaian Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme RPL . 104

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 107 7.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 107 7.2 Saran ................................................................................................................ 108

7.2.1 Poltekkes Kemenkes Jakarta III .............................................................. 108

7.2.2 Dinas Kesehatan ...................................................................................... 109 7.2.3 Kementerian Kesehatan ........................................................................... 109 7.2.4 Penelitian Selanjutnya ............................................................................. 110

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 111

xiii Universitas Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Prodi yang menyelenggarakan RPL..................................................... 4

Tabel 2.1 Proses RPL untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi .................... 35

Tabel 2.2 Distribusi Mata Kuliah Program RPL D III Keperawatan ............................. 38

Tabel 2.3 Jumlah Perawat Lulusan SPK ........................................................................ 41

Tabel 2.4 Program Studi di Poltekkes Kemenkes .......................................................... 43

Tabel 2.5 Prodi Program Percepatan Pendidikan di Poltekkes Kemenkes..................... 44

Tabel 4.1 Informan dan Informasi yang Diharapkan ..................................................... 53

Tabel 5.1 Karakteristik Informan Wawancara Mendalam ............................................. 58

Tabel 5.2 Karakteristik Informan FGD .......................................................................... 59

Tabel 5.3 Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III ...................................... 62

Tabel 5.4 Jumlah Dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta III ......................................... 62

Tabel 5.5 Karakteristik peserta didik Berdasarkan Jenis Kelamin ................................. 64

Tabel 5.6 Karakteristik peserta didik Berdasarkan Asal Institusi .................................. 64

Tabel 5.7 Karakteristik peserta didik Berdasarkan Usia ................................................ 65

Tabel 5.8 Sumber Pembiayaan Peserta Program ............................................................ 71

Tabel 5.9 Sarana dan Prasarana di Poltekkes Kemenkes Jakarta III .............................. 72

Tabel 5.10 Distribusi Mata Kuliah Kurikulum RPL Keperawatan ................................ 75

Tabel 5.11 Hasil Observasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran ...................................... 80

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem .......................................................... 12

Gambar 2.2 Hubungan Komponen dalam Sistem Pendidikan ....................................... 14

Gambar 2.3 Proses penerimaan peserta didik ................................................................. 18

Gambar 2.4 Skema kurikulum pendidikan tinggi ........................................................... 22

Gambar 2.5 Pemanfaatan RPL ....................................................................................... 31

Gambar 2.6 Skema RPL ................................................................................................. 32

Gambar 2.7 Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ................ 36

Gambar 2.8 Pengakuan SKS dalam mekanisme RPL Prodi D III Keperawatan ........... 37

Gambar 2.9 Mekanisme Asesmen .................................................................................. 39

Gambar 2.10 Kerangka teori .......................................................................................... 45

Gambar 3.1Kerangka konsep penelitian ......................................................................... 48

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III ................................. 60

xv Universitas Indonesia

DAFTAR ISTILAH

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BLU : Badan Layanan Umum

CP : Capaian Pembelajaran

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

RPL : Rekognisi Pembelajaran Lampau

RPS : Rencana Pembelajaran Semester

DIII : Diploma III

Juknis : Petunjuk Teknis

JPM : Jenjang Pendidikan Menengah

Kemenkes : Kementerian Kesehatan

Kemristekdikti : Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Prodi : Program studi

Poltekkes : Politeknik Kesehatan

PT : Perguruan Tinggi

PTN : Perguruan Tinggi Negeri

PTS : Perguruan Tinggi Swasta

SKS : Satuan Kredit Semester (SKS)

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kaji Etik

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Mendalam dan FGD

Lampiran 3 Matriks Hasil Wawancara Mendalam dan FGD

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin

meningkat, sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia saat ini. Tenaga

kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam upaya pelayanan kesehatan

sehingga diperlukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Salah satu upaya untuk

meningkatkan kualitas tenaga kesehatan diantaranya melalui pendidikan.

Dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan yang terjadi di dunia dan

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan prima serta mengiringi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, Pemerintah telah menetapkan kualifikasi minimum

pendidikan bagi tenaga kesehatan adalah Diploma III. Hal tersebut dituangkan dalam

Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan pasal 9 yang menyatakan

bahwa “tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali

tenaga medis”. Lebih lanjut Pasal 88 menyatakan bahwa “tenaga kesehatan lulusan

pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah melakukan praktik, tetap diberikan

kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6

(enam) tahun setelah Undang-Undang diundangkan”. Artinya tenaga kesehatan yang

memiliki pendidikan di bawah Diploma III tetap dapat menjalankan praktik atau

pekerjaannya sampai dengan tahun 2020.

Jumlah tenaga kesehatan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sesuai

amanat Undang-undang Tenaga Kesehatan masih sangat besar. Berdasarkan data Badan

Kepegawaian Negara (BKN) pada bulan April tahun 2015, masih terdapat 74.601

tenaga kesehatan tersebar di 34 Provinsi yang masih berpendidikan setara Jenjang

Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) atau

belum memiliki kualifikasi Diploma III (Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan, 2017). Tenaga kesehatan tersebut bekerja di institusi pelayanan

kesehatan milik pemerintah yang apabila ingin terus berkarir sebagai tenaga kesehatan

maka harus meningkatkan kualifikasi.

Tenaga kesehatan yang belum memiliki kualifikasi minimal sesuai UU tersebut

berasal dari berbagai bidang kesehatan, yaitu (1) bidan berjumlah 19.608 orang; (2)

2

Universitas Indonesia

perawat berjumlah 38.944 orang; (3) teknisi laboratorium medik berjumlah 2.935 orang;

(4) perawat gigi berjumlah 3.971 orang; (5) asisten apoteker berjumlah 5.282 orang; (6)

sanitarian berjumlah 2.461 orang; dan (6) gizi 434 orang (Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2017). Angka tersebut dapat menjadi semakin besar

jika ditambah dengan tenaga kesehatan yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan

milik swasta.

Apabila sampai batas waktu masa transisi yang telah ditetapkan UU, tenaga

kesehatan tersebut belum meningkatkan pendidikan ke jenjang Diploma III, maka akan

mengalami penurunan status menjadi asisten tenaga kesehatan, seperti yang telah diatur

dalam Permenkes nomor 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten

tenaga kesehatan. Perubahan status tersebut akan memberikan dampak baik bagi tenaga

kesehatan maupun bagi pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menghadapi kondisi tersebut maka untuk menjamin perolehan pendidikan tinggi

sebagaimana amanat UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah diharapkan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk

melanjutkan pendidikan. Sebagai komitmen Kementerian Kesehatan dalam

meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan, dikembangkan Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Poltekkes dan

afirmasi pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dituangkan

dalam Permenkes Nomor 41 tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan

Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Program yang telah dikembangkan ini

merupakan suatu upaya untuk menjawab tantangan besarnya kebutuhan tenaga

kesehatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan, meningkatkan kompetensi,

mengembangkan karir, dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat tanpa

meninggalkan tempat tugas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi Nomor 26 tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan

kesempatan yang lebih luas kepada setiap orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL merupakan

proses pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang didapatkan

3


melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.

Pengakuan atas capaian pembelajaran ini ditujukan untuk menempatkan individu pada

jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(KKNI).

Dalam mengembangkan Program Afirmasi melalui Rekognisi Pembelajaran

Lampau (RPL) bagi tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja

sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikam Tinggi (Kemenristek

Dikti) dalam pembentukan program peningkatan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan

Tenaga Kesehatan dari Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Diploma I ke Diploma

III. Melalui RPL, tenaga kesehatan yang telah memiliki pengalaman kerja, pendidikan

nonformal, informal dan sebelumnya, dapat dilakukan pengakuan capaian pembelajaran

ke dalam pendidikan formal jenjang kualifikasi Diploma III. Dengan adanya pengakuan

capaian pembelajaran ini, maka tenaga kesehatan yang saat ini bekerja di institusi

pelayanan kesehatan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang kualifikasi Diploma

III tanpa perlu mengikuti semua mata kuliah dalam jenjang kualifikasi tersebut.

Program Afirmasi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) saat ini

dilaksanakan bagi tenaga bidan, perawat, Farmasi, perawat gigi, kesehatan lingkungan,

analis kesehatan, gizi serta rekam medis dan informasi kesehatan. Bagi tenaga perawat,

skema RPL ini sendiri telah dijalankan di beberapa negara seperti misalnya Swedia dan

Australia. Tujuan program RPL di Swedia adalah memberikan kesempatan pada health

care assistant (asisten tenaga kesehatan) untuk menjadi licensed practical nurse

(perawat berlisensi). Mayoritas peserta didik program RPL perawat di Swedia bekerja di

sektor perawatan terhadap orang tua (Sandberg, 2014). Sementara di Australia, RPL

telah dijalankan selama lebih dari sepuluh tahun dan menjadi bagian dari sistem

pendidikan vokasi dan pelatihan di Australia (Pryor, 2012).

Sementara di Indonesia, RPL ini merupakan hal yang baru diterapkan,

mengingat kebijakan yang mendasarinya baru dibuat pada tahun 2016. Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL) telah diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada bulan September 2017 dan mulai

dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 di 30 Perguruan Tinggi (PT) Rayon, 387 PT Sub

Rayon dan 55 PT Mitra yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Riset

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi

4


Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran

Lampau.

PT Rayon merupakan PT pembina yang memiliki tugas merencanakan,

menyiapkan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL secara terpadu dan menyeluruh.

PT Sub Rayon memiliki tugas menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL. PT Mitra memiliki tugas

membantu melaksanakan dan menetapkan penjaminan mutu penyelenggaraan Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL sebagaimana ditetapkan PT Sub

Rayon. Program Studi (Prodi) yang menyelenggarakan RPL terdiri dari Prodi DIII

Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analis

Kesehatan, Gizi serta Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Perguruan Tinggi milik

pemerintah (Poltekkes Kemenkes) maupun swasta.

Tabel 1.1 Jumlah Prodi yang menyelenggarakan RPL

(sumber: Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017)

No Program Studi Jumlah PT Penyelenggara Total

Rayon Sub Rayon Mitra

1 DIII Kebidanan 5 160 14 179

2 DIII Keperawatan 5 128 18 151

3 DIII Farmasi 4 20 6 30

4 DIII Keperawatan Gigi 4 13 2 19

5 DIII Kesehatan Lingkungan 3 19 5 27

6 DIII Analis Kesehatan 3 22 5 30

7 DIII Gizi 3 22 6 31

8 DIII Rekam Medis dan Informasi

Kesehatan

3 5 1 9

Untuk saat ini Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui mekanisme Izin Belajar

khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Pembiayaan

penyelenggaraan program percepatan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber

lainnya. Peserta didik mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang diberikan langsung

kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan (Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Kementerian Kesehatan, 2017). Pemberian bantuan biaya pendidikan tersebut

merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan, khususnya tenaga

5


perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan agar termotivasi untuk

meningkatkan kualifikasi pendidikan ke Diploma III.

Di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat 506 orang perawat yang memiliki

pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM). Jumlah tersebut akan ditingkatkan

pendidikannya menjadi Diploma III melalui program RPL di Perguruan Tinggi (PT)

penyelenggara RPL di Provinsi DKI Jakarta sebayak 8 institusi yang terdiri dari 2 Prodi

DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes dan 6 PT swasta yang semuanya berada

dibawah PT Rayon Prodi DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Salah satu

penyelenggara RPL Keperawatan adalah Prodi DIII Keperawatan Poltekkes Kemenkes

Jakarta III yang memiliki jumlah peserta didik untuk program RPL Prodi DII

Keperawatan terbesar sebanyak 76 orang (Poltekkes Kemenkes Jakarta III, 2017).

Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan, memiliki tugas melaksanakan pendidikan vokasi di bidang kesehatan yang

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang

kesehatan. Poltekkes Kemenkes Jakarta III merupakan pusat unggulan iptek (center of

excellent) di wilayahnya dalam pengembangan pendidikan dan profesi tenaga

kesehatan.

Pengembangan pendidikan dan profesi tenaga kesehatan dilakukan dalam rangka

menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas serta memiliki

kompetensi yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi kesehatan global.

Tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan profesional

di bidangnya, dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan

kesehatan prima. Tenaga kesehatan tersebut dihasilkan melalui proses pendidikan yang

diselenggarakan oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan, salah satunya adalah

Politeknik Kesehatan Kementerian kesehatan.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yaitu

tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, dan struktur atau

jenjang. Setiap komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan tersebut saling

terkait dan mempengaruhi. Sistem dapat diterjemahkan sebagai suatu kesatuan dari

sejumlah komponen yang saling terhubung. Komponen-komponen tersebut saling

mempengaruhi satu sama lain dan bekerja terarah pada pencapain satu tujuan.

6


Pendidikan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang terdiri dari

tiga komponen pokok, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output.

Menurut Wibawa (2017), komponen input pendidikan terdiri dari peserta didik,

kurikulum, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana, regulasi, organisasi, dan

peran masyarakat dalam mendukung pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 49

tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, proses pembelajaran terdiri

dari karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Dalam pelaksanaan pendidikan,

diperlukan pedoman untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan dan menjamin agar

proses pembelajaran mencapai mutu yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

Sekaitan dengan hal tersebut maka untuk mendukung pelaksanaan Program

Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL), Kementerian Kesehatan telah menyusun dokumen-dokumen terkait.

Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pendidikan SDM Kesehatan bekerja sama

dengan organisasi profesi keperawatan (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi

Keperawatan (AIPViKI), serta perwakilan institusi pendidikan keperawatan telah

menyusun Petunjuk Teknis Desain Pembelajaran RPL Prodi DII Keperawatan.

Pedoman tersebut mengatur tahapan desain pembelajaran dan bagaimana desain

pembelajaran tersebut diimplementasikan.

Meskipun telah disusun Petunjuk Teknis yang telah mengatur secara detail,

namun pelaksanaan RPL di PT, khususnya di Poltekkes Kemenkes Jakarta III masih

menemui kendala. Untuk meraih gelar ahli madya keperawatan, peserta didik harus

menempuh mata kuliah sebanyak 108 SKS. Dengan adanya RPL, maka pendidikan

dapat ditempuh sebanyak 43 SKS. Selisih SKS tersebut diperoleh melalui hasil asesmen

RPL pada saat calon peserta didik mendaftar. Berdasarkan hasil laporan kepada Kepala

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, ditemukan adanya kesulitan dalam kuantifikasi hasil

asesmen dari para peserta didik kedalam Sistem Kredit Semester (SKS) tersebut. Selain

itu dalam pelaksanaan waktu belajar, terdapat ketidaksesuaian jam belajar di kelas

seperti yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui

bagaimana implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

7


1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan kualifikasi minimum pendidikan bagi tenaga

kesehatan adalah minimal Diploma III, sesuai Undang-Undang No. 36 tahun 2014

tentang Tenaga kesehatan pasal 9 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus

memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali tenaga medis. Jumlah tenaga

kesehatan yang belum memiiki kualifikasi pendidikan sesuai amanat UU Tenaga

Kesehatan tersebut masih sangat besar. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara

(BKN) pada bulan April tahun 2015, masih terdapat 74.601 tenaga kesehatan tersebar di

34 Provinsi yang masih memiliki kualifikasi pendidikan setara Jenjang Pendidikan

Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI). Dari jumlah

tersebut, terdapat 38.944 orang perawat yang memiliki kualifikasi pendidikan SPK

(Sekolah Perawat Kesehatan), dimana 506 orang diantaranya berada di Provinsi DKI

Jakarta. Angka tersebut dapat menjadi semakin besar jika ditambah dengan tenaga

kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta.

Menanggapi hal tersebut, maka Program Percepatan Pendidikan Tenaga

Kesehatan dilaksanakan sebagai komitmen Pemerintah, dalam hal ini Kementerian

Kesehatan dalam meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan melalui Permenkes

Nomor 41 tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan

Tenaga Kesehatan. Program ini dilaksanakan melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di

Poltekkes dan afirmasi pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang

diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau

pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk

menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Salah satu Program Studi (Prodi) yang menyelenggarakan RPL adalah Prodi

DIII Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III yang memiliki jumlah peserta

didik untuk program RPL Prodi DII Keperawatan terbesar di Provinsi DKI Jakarta

sebanyak 76 orang (Poltekkes Kemenkes Jakarta III, 2017). Poltekkes Kemenkes

Jakarta III merupakan pusat unggulan iptek (center of excellent) di wilayahnya dalam

pengembangan pendidikan dan profesi tenaga kesehatan.

8


Meskipun telah disusun Petunjuk Teknis yang telah mengatur secara detail,

namun pelaksanaan RPL di PT, khususnya di Poltekkes Kemenkes Jakarta III masih

menemui kendala. Untuk meraih gelar ahli madya keperawatan, peserta didik harus

menempuh mata kuliah sebanyak 108 SKS. Dengan adanya RPL, maka pendidikan

dapat ditempuh sebanyak 43 SKS. Selisih SKS tersebut diperoleh melalui hasil asesmen

RPL pada saat calon peserta didik mendaftar. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya

kesulitan dalam kuantifikasi hasil asesmen dari para peserta didik kedalam Sistem

Kredit Semester (SKS) tersebut. Selain itu dalam pelaksanaan waktu belajar, terdapat

ketidaksesuaian jam belajar di kelas seperti yang telah ditentukan. Evaluasi terhadap

program ini juga masih belum berjalan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan

implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme Rekognisi

RPL di Poltekkes Jakarta III sebagai masukan dalam perbaikan program.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui

Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Poltekkes Kemenkes Jakarta III?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis implementasi Program Percepatan Pendidikan Perawat

Melalui Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Poltekkes Kemenkes

Jakarta III sebagai masukan dalam perbaikan pelaksanaan program.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis tentang Peserta Didik Program Percepatan Pendidikan Perawat

Melalui Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

2. Menganalisis tentang Dosen Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui

Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

3. Menganalisis tentang Pembiayaan Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui


4. Menganalisis tentang Sarana dan Prasarana Program Percepatan Pendidikan Perawat

Melalui Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

9


5. Menganalisis tentang Kurikulum Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui


6. Menganalisis proses asesmen Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui


7. Menganalisis perencanaan proses pembelajaran Program Percepatan Pendidikan

Perawat Melalui Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

8. Menganalisis pelaksanaam proses pembelajaran Program Percepatan Pendidikan

Perawat Melalui Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

9. Menganalisis pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran Program Percepatan

Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III

10. Menganalisis capaian Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme

RPL di Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Institusi

1. Sebagai masukan bagi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme RPL.

2. Sebagai masukan bagi Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Program

Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme RPL.

3. Sebagai bahan referensi dalam implementasi rekognisi pembelajaran lampau di

bidang pendidikan tenaga kesehatan

1.5.2 Bagi Peneliti

1. Sebagai bahan dalam manuskrip artikel yang akan di publikasikan di jurnal bidang

kesehatan

2. Hasil penelitian akan disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Pengelola

Pendidikan Tenaga Kesehatan Nasional (Perkonas) yang akan dilaksanakan oleh

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan pada bulan September

2018.

10


1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan analisis implementasi Program

Percepatan Pendidikan Perawat Melalui Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL) mulai dari input, proses hingga output. Penelitian ini tidak meneliti outcome hasil

akhir proses pendidikan berupa pencapaian kompetensi perawat karena proses

pembelajarannya baru berjalan selama satu semester sehingga capaian pembelajaran

secara keseluruhan belum dapat diteliti.

11 Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen tujuan atau

sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, dan struktur atau jenjang.

Setiap komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan tersebut saling terkait

dan mempengaruhi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari sejumlah

komponen yang saling terhubung dan bekerja terarah menuju satu tujuan. Pendidikan

merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu pemerintah diharapkan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melanjutkan

pendidikan.

Sebagai komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan tenaga

kesehatan, maka dikembangkan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dituangkan dalam Permenkes

Nomor 41 tahun 2016. Program ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan

besarnya kebutuhan tenaga kesehatan dalam mendapatkan pendidikan lanjutan,

meningkatkan kompetensi, mengembangkan karir, dan meningkatkan mutu pelayanan

kepada masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yang akan ditingkatkan pendidikannya

dari Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) ke Diploma III adalah perawat

2.1 Sistem

Menurut Korompis (2015) sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang saling

terkait, berfungsi secara bersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu sistem

berfungsi dengan memperoleh masukan dari lingkungan eksternal, mengubahnya

dengan suatu cara, dan memberikan keluaran kembali ke lingkungan. Komponen dalam

sistem terdiri dari input, proses, dan output, umpan balik, dan lingkungan. Hal ini

sejalan dengan Muninjaya (2011) yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu

rangkaian komponen atau bagian yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai

tujuan yang sama.

Menurut Uno (2016) sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan elemen-

elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi secara fungsional dalam memproses

masukan menjadi luaran. Ciri-ciri suatu sistem adalah:

12


1. Terdapat tujuan yang ingin dicapai

2. Terdapat fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan

3. Terdapat komponen yang melaksanakan fungsi tersebut

4. Terdapat interaksi antar komponen

5. Terdapat penggabungan yang menimbulkan jalinan keterpaduan

6. Terdapat proses transformasi

7. Terdapat proses balikan untuk perbaikan

8. Terdapat daerah batasan dan lingkungan

Suatu organisasi dapat dilihat sebagai suatu sistem karena terdiri dari elemen-

elemen yang saling terhubung. Komponen input dan output merupakan permulaan yang

menggambarkan suatu organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan

sumber daya (input) dari suatu sistem yang lebih besar (lingkungan) dimana didalamnya

memproses input dan mengubahnya menjadi output. Efektivitas suatu organisasi harus

menggambarkan keseluruhan interaksi antara input, proses, dan output (Ivancevich,

Konopaske, & Matteson, 2005). Hubungan komponen dalam sistem dapat dilihat dalam

gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem

(sumber : Korompis, 2015)

1. Input

Menurut Satrianegara (2014), input merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam

mencapai tujuan dalam sistem seperti sumber daya manusia, dana, informasi dan

lainnya. Kualitas dari sumber daya ini akan berpengaruh terhadap hasil yang

dikeluarkan oleh sistem.

Input Proses

Lingkungan

Umpan Balik

Output Dampak

13


2. Proses

Komponen proses dalam sistem merupakan interaksi kegiatan atau langkah-langkah

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Output

Merupakan hasil dari proses yang dikeluarkan oleh suatu sistem. Dalam sistem

kesehatan, output merupakan pelayanan kesehatan yang akan dimanfaatkan oleh

masyarakat.

4. Dampak

Merupakan akibat yang dihasilkan dari output suatu sistem. Jika output adalah

pelayanan kesehatan maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah

meningkatknya status kesehatan.

5. Umpan balik

Merupakan keluaran dari sistem yang dapat menjadi masukan bagi perbaikan dalam

kinerja sistem agar menjadi lebih baik kedepannya. Masukan

6. Lingkungan

Merupakan dunia diluar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi memiliki

pengaruh besar terhadap sistem.

Kumpulan elemen dalam sistem ini harus diusahakan agar berfungsi sesuai yang

telah direncanakan sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dari sistem.

Berdasarkan hal tersebut maka analisis atau penilaian harus dilakukan terhadap suatu

sistem secara rutin. Analisis dengan pendekatan sistem digunakan untuk mengantisipasi

perubahan yang terjadi akibat perkembangan ilmu dan teknologi (Muninjaya, 2011).

2.2 Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal

14


terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan

tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Pendidikan tinggi terdiri dari berbagai jenis program studi. Berdasarkan UU

nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program Studi adalah kesatuan

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi,

dan/atau pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program

diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu

sampai program sarjana terapan. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang

diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan

keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

(Arikunto & Jabar, 2004).

Pendidikan vokasi sebagai sistem terdiri atas komponen input, proses, output,

dan outcome, dimana masing-masing komponen dalam sistem tersebut saling

mempengaruhi (Wibawa, 2017). Setiap sistem memiliki tujuan dimana dalam

pendidikan tujuannya adalah agar peserta didik belajar dan mengalami perubahan

perilaku sesuai dengan tingkatan taksonomi yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu proses yang mengubah masukan

(input) menjadi hasil (output). Tujuan sistem dalam pendidikan adalah menimbulkan

belajar (learning) yang komponen-komponen belajarnya yaitu peserta didik, pendidik,

materi pengajaran, dan lingkungan pengajaran (Uno, 2016). Secara umum kerangka

pendekatan sistem dalam pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini:

Gambar 2.2 Hubungan Komponen dalam Sistem Pendidikan

(sumber : Wibawa, 2017)

Input Proses Output Outcome

15


2.3 Input Pendidikan

Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses

pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Dalam pendidikan vokasi, input

dikategorikan menjadi dua, yaitu input yang diproses dan pemrosesnya. Input yang

diproses adalah peserta didik, dan input dan pemrosesnsya meliputi kurikulum, tenaga

pengajar, dana, sarana dan prasarana dalam mendukung pendidikan (Wibawa, 2017).

2.3.1 Peserta Didik

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

tertentu. Menurut Daryanto & Tarno (2017) dalam proses pendidikan, peserta didik

adalah salah satu elemen yang menempati posisi utama. Peserta didik merupakan

pemangku kepentingan utama proses pendidikan juga sekaligus sebagai orang yang

mendapatkan nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik dan mendapatkan manfaat

dari proses pendidikan. Sistem rekrutmen dan seleksi calon peserta didik

mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik dari segi

wilayah maupun kemampuan ekonomi, serta sistem rekrutmen yang dapat

dipertanggungjawabkan dan kesesuaian antara karakteristik mutu dan tujuan program

studi.

Strategi pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang signifikan perlu disusun

sesuai dengan tingkat perkembangan manusia. Secara umum peserta didik dapat

dikelompokan berdasarkan perkembangan dalam kajian psikologi yaitu sebagai berikut:

1. Usia Sekolah Dasar

Peserta didik di usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan psikologi,

yaitu masa kanak-kanak tengah (6-9 tahun) dan masa kanak-kanak akhir (10-12

tahun).

2. Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dilihat dari tahapan perkembangan psikologi, peserta didik sekolah menengah

pertama berada pada tahap perkembangan pubertas (10-14 tahun)

16


3. Usia Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berdasarkan tahapan perkembangan psikologi, peserta didik sekolah menengah atas

berada pada tahap perkembangan masa remaja (15-18 tahun)

4. Dewasa Muda

Berdasarkan tahapan perkembangan psikologi, peserta didik kategori dewasa muda

berusia 18-30 tahun

5. Dewasa

Berdasarkan tahapan perkembangan psikologi, peserta didik kategori dewasa

berusia 31-55 tahun

6. Dewasa Akhir

Berdasarkan tahapan perkembangan psikologi, peserta didik kategori dewasa akhir

berusia diatas 55 tahun

Pendidikan merupakan hak setiap orang dan proses serta kebutuhannya

berlangsung sepanjang hidup manusia. Selama hidup, manusia terus berkembang yang

dipengaruhi oleh pembelajaran atau pengalaman sepanjang hidupnya. Setiap aspek

perkembangan manusia baik secara fisik, emosi, kognitif maupun sosial saling

mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia perlu mencari pengetahuan, pengalaman,

dan pemikiran baru di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal

usia dan kata terlambat untuk belajar. Pada orang dewasa, pendidikan dirancang untuk

memperkaya pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, serta

meningkatkan kualifikasi keteknisannya atau profesionalannya dalam upaya

mengembangkan pribadi dan mewujudkan peran sertanya dalam masyarakat (Daryanto

& Tarno, 2017).

Program Percepatan Pendidikan Perawat melalui RPL dilaksanakan melalui

mekanisme izin belajar khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri.

Proses penerimaan peserta didik Program Percepatan Pendidikan perawat dimulai dari

surat edaran oleh Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kepala

Unit Utama Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala

Dinas Kesehatan TNI/Polri yang berisi informasi program, persyaratan peserta, kuota

peserta per provinsi, serta perguruan tinggi penyelenggara. Proses selanjutnya adalah

pengusulan calon peserta, seleksi administrasi dan seleksi akademik serta penetapan

peserta. Persyaratan peserta didik Program Percepatan Pendidikan Perawat terdiri dari:

17


1. Lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)

2. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL

3. Melampirkan surat izin belajar dari pejabat pembina kepegawaian dan pimpinan

instansi

4. Melampirkan surat keterangan tidak sedang memperoleh bantuan biaya

pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain;

5. Melampirkan surat pernyataan kesediaan :

a) menyelesaian pendidikan sampai dengan selesai;

b) mengabdi di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan

instansi;

6. Mengambil Program Studi yang sesuai dengan profesi di pelayanan kesehatan;

7. Melampirkan copy ijazah terakhir;

8. Melampirkan biodata.

Pengusulan calon peserta Program Percepatan Pendidikan dilakukan oleh

Sekretariat Unit Utama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi atau

Kementerian/Lembaga lainnya. Tata cara pengusulan calon peserta Program Percepatan

Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan

calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota. Selanjutnya Dinas

Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas

Kesehatan Provinsi;

2. UPT Pusat mengirimkan calon peserta kepada Unit Utama Kemenkes dengan

tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

3. Unit Utama Kemenkes mengirimkan calon peserta Kepala Badan Pengembangan

Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM

Kesehatan.

4. Lembaga TNI/Polri mengirimkan calon peserta kepada Kepala BPPSDMK c.q

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan ditembuskan kepada Dinas

Kesehatan Provinsi.

18


5. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan daftar usulan calon peserta

berdasarkan kuota per PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan, ditujukan

kepada Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan

tembusan kepada PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan.

Proses penerimaan peserta didik Program Percepatan Pendidikan perawat dapat

dilihat pada gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Proses penerimaan peserta didik

(sumber: Kementerian Kesehatan, 2017)

2.3.2 Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen

menentukan mutu penyelenggaraan akademik program studi. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Surat Edaran Badan

PPSDM Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Unit Utama Kemenkes Lembaga TNI/Polri

Pengusulan Calon Peserta

Seleksi Administrasi dan Akademik

Penetapan Peserta

19


Dosen harus memiliki kualifikasi akademik berupa pendidikan paling rendah yang harus

dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Untuk dosen program

diploma tiga harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau

magister terapan yang relevan dengan program studi, dan juga memiliki sertifikat

profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara

dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).

Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan

pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen berperan sebagai

sumber belajar, fasilitator pemberian pelayanan dalam proses pembelajaran,

pembimbing, dan motivator bagi peserta didik. Pendidikan merupakan suatu sistem

dimana dosen merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta

didik dan proses pembelajaran (Sanjaya, 2006). Dalam pelaksanaan proses

pembelajaran, dosen dalam mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah

dimiliki oleh peserta didik. Pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan harus

bersifat praktis dan aplikatif serta mudah dipahami oleh peserta didik (Uno, 2016).

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan

mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program

akademik yang bermutu di program studi diploma dalam suatu lembaga pendidikan.

Pendidikan dapat dipandang sebagai suatu investasi dimana pendidikan dapat

memberikan dampak ekonomi yang diantaranya adalah berkembangnya kesempatan

masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan,

serta wawasan. Anggaran pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab

pemerintah. Kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan sangat besar

(Wibawa, 2017).

Pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga khusus misalnya

guru, dosen, dan tenaga kesehatan sebagai penghargaan telah melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat. Bantuan biaya pendidikan tersebut juga menambah motivasi bagi

mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Pembiayaan

pendidikan dapat bersumber dari APBN, APBD, peserta didik, serta sumber lainnya.

20


Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, bantuan biaya pendidikan

adalah pemberian bantuan biaya pendidikan yang langsung diberikan kepada institusi

pendidikan berupa uang pendidikan yang besarannya disesuaikan dengan alokasi

anggaran yang tersedia.

Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara Program Percepatan Pendidikan terdiri

dari PT Negeri (BLU dan Non BLU) dan PT Swasta, sebagaimana ditetapkan dengan

Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor

113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan

Pendidikan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dengan adanya variasi PT

penyelenggara tersebut, terdapat variasi biaya penyelenggaraan pendidikan, dengan

perhitungan rata-rata sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per

mahasiswa per semester. Dari besaran penyelenggaraan pendidikan, dialokasikan dari

dana APBN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per mahasiswa per semester,

sedangkan selisih biaya sebesar maksimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

rupiah) per mahasiswa per semester, dapat bersumber dari APBD dan atau peserta

Program Percepatan Pendidikan. Bantuan biaya program percepatan pendidikan bagi

tenaga kesehatan dialokasikan melalui dana DIPA Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

2.3.4 Sarana & Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang secara langsung mendukung kelancaran

proses pembelajaran, seperti gedung, kelas, media pembelajaran, alat-alat pembelajaran,

perlengkapan di dalam kelas, dan lainnya. Prasarana adalah hal-hal yang yang tidak

secara langsung mendukung keberhasilan proses pembelajaran, seperti jalan atau akses

menuju tempat belajar, listrik atau penerangan, toilet, dan lainnya. Kelengkapan sarana

dan prasana berperan penting dalam membantu terselenggaranya proses pembelajaran.

Kelengkapan sarana dan prasarana di perguruan tinggi dapat meningkatkan motivasi

dosen dalam mengajar dan merangsang mahasiswa untuk belajar (Sanjaya, 2006).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 42 menyatakan bahwa setiap institusi pendidikan wajib memiliki

sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang

21


proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, dan juga setiap institusi pendidikan

wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel

kerja, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah dan tempat ruang

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka program studi tenaga kesehatan perlu

memiliki laboratorium yang sesuai standar agar pengalaman praktik yang dilakukan

oleh peserta didik menghasilkan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang telah

ditentukan. Keseimbangan antara jumlah mahasiswa dengan kapasitas sarana dan

prasarana harus dijaga agar pencapaian kompetensi mahasiswa dapat mencapai target.

2.3.5 Kurikulum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum pendidikan tinggi juga berisi cara penyampaian dan penilaian yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan

Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi

dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi

yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan .

Kurikulum pendidikan tinggi disusun untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki kemampuan setara dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan

dalam jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012. KKNI merupakan

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selanjutnya UU Nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa KKNI

menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik,

pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

22


Gambar 2.4 Skema kurikulum pendidikan tinggi

(Sumber: Kemristekdikti, 2016)

Berdasarkan gambar 2.4 diatas dapat dilihat bahwa untuk menghasilkan lulusan

yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam

jenjang kualifikasi KKNI, kurikulum disusun berdasarkan profil lulusan yang

dikembangkan menjadi capaian pembelajaran lulusan (CPL). CPL tersebut di

kembangkan menjadi bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa

pertimbangan saat kurikulum disusun untuk menjadi mata kuliah. Selanjutnya mata

kuliah disusun menjadi suatu rangkaian yang disebut struktur kurikulum. Proses

selanjutnya adalah penyusunan rancangan pembelajaran semester dimana rencana

proses pembelajaran disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna

memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Kemudian

dilanjutkan ke proses pembelajaran dimana terjadi proses interaksi mahasiswa dengan

dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Untuk menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas, maka diperlukan

kurikulum pendidikan Keperawatan berbasis KKNI yang dilaksanakan oleh pendidikan

tinggi kesehatan. Kurikulum pendidikan Diploma III Keperawatan yang disusun dengan

berbasis KKNI diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan, sehingga pada

akhirnya dapat memenuhi standar kompetensi guna menjawab tantangan dan

permasalahan kesehatan yang semakin komplek. Pendidikan tinggi kesehatan

23


merupakan jenjang kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau

menciptakan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2.4 Proses Pembelajaran

Pembelajaran dalam pendidikan tinggi adalah proses interaksi mahasiswa

dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan proses

pembelajaran ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu capaian pembelajaran

yang harus dicapai dalam program studi yang ditempuh. Keberhasilan pencapaian

pembelajaran ini sangat bergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran yang

dilakukan oleh dosen (Sanjaya, 2006).

Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran pada program studi dalam

memperoleh capaian pembelajaran lulusan, Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

mengatur standar proses pembelajaran yang terdiri dari karakteristik proses

pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan

beban belajar mahasiswa.

2.4.1 Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran pendidikan tinggi terdiri memiliki sifat

interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

2. Holistik memiliki arti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir

yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan

lokal maupun nasional.

3. Integratif memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin

dan multidisiplin.

24


4. Saintifik memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

5. Kontekstual memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan

masalah dalam ranah keahliannya.

6. Tematik memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

7. Efektif memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun

waktu yang optimum.

8. Kolaboratif memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

9. Berpusat pada mahasiswa memiliki arti capaian pembelajaran lulusan diraih

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2.4.2 Perencanaan proses pembelajaran


2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perencanaan proses pembelajaran

disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester

(RPS) atau istilah lain. RPS dibuat dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau

bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

dalam program studi. RPS yang telah disusun harus dievaluasi dan disesuaikan secara

berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS paling sedikit

memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen

pengampu

25


2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah

CP yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan

yang dibebankan pada mata kuliah yang dimaksud, yang bisa terdiri dari unsur

sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian

pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat

dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CP yang dibebankan kepada

suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang

mengarah pada pemenuhan CP.

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk

memenuhi capaian pembelajaran lulusan

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai

Merupakan materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak

dicapai oleh peserta didik. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara

lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau modul atau buku teks sehingga peserta

didik dapat mengakses dengan mudah. Materi pembelajaran ini merupakan uraian

dari bahan kajian bidang keilmuan yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen

atau kelompok dosen program studi.

5. Metode pembelajaran;

Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keharusan bahwa kemampuan

yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai

dengan metode pembelajaran yang dipilih. Metode pembelajaran dapat berupa:

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang

dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap

mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode

pembelajaran.

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus

dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

9. Daftar referensi yang digunakan.

26


2.4.3 Pelaksanaan proses pembelajaran


2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan proses berlangsung

dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan

belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan

RPS yang telah disusun. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib

menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata

kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam

rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat

dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok,

simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran

berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang

dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap

mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran

dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa

kuliah, tutorial, seminar, praktikum atau praktik lapangan.

Menurut Sanjaya (2006) terdapat prinsip khusus dalam pengelolaan metode

pembelajaran yang efektif yaitu bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, dan memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa. Pemilihan strategi

pembelajaran harus mempertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian

pembelajaran lulusan. Pendidikan vokasi menyiapkan lulusannya untuk memiliki

keahlian terapan tertentu sehingga proses pendidikan lebih difokuskan pada

keterampilan. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam

pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya

Proses belajar manusia berlangsung sepanjang hayat (long life education).

Namun terdapat korelasi antara pertambahan usia dengan kemampuan belajar. Semakin

bertambahnya usia maka akan semakin sulit untuk belajar karena menurunnya fungsi

fisiologis seperti daya ingat, kekuatan fisik, kemampuan berkonsentrasi dan lainnya

(Daryanto & Tarno, 2017). Oleh karena itu dalam pembelajaran kepada orang dewasa,

kemampuan atau pengetahuan yang telah dimiliki atau dipelajari sebelumnya memiliki

peranan penting. Kemampuan atau pengetahuan yang telah dimiliki atau dipelajari

sebelumnya dapat digunakan sebagai pijakan dalam pemilihan metode pembelajaran

27


yang optimal. Kemampuan atau pengetahuan yang telah dimiliki memiliki peranan

penting dalam meningkatkan kebermaknaan pengajaran yang selanjutnya dapat

memudahkan mahasiswa dalam proses belajar (Uno, 2016).

Proses pembelajaran pada orang dewasa harus memotivasi atau mendorong para

peserta didik untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi. Pengalaman atau

pendidikan pada masa lampau sangat berpengaruh sehingga perlu digali dan

ditumbuhkembangkan. Proses belajar lebih ditekankan pada metode yang menyaring

pengalaman, seperti melalui diskusi kelompok, metode kasus, simulasi, dan lain

sebagainya. Proses belajar lebih diarahkan kepada aplikasi praktis dimana dalam

pengenalan konsep baru dosen memberikan penjelasan melalui pengalaman yang

berasal dari peserta didik itu sendiri (Daryanto & Tarno, 2017).

Dalam Program Percepatan Pendidikan, proses pembelajaran yang diikuti oleh

peserta didik adalah melalui:

a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak.

b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar.

c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik di tempat kerja

masing masing atau di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat kerja

peserta. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan

peserta Program Percepatan Pendidikan menerapkan keterampilan atau

mempraktekan kompetensi dengan menggunaan phantoom, peralatan lain dan bahan

praktikum yang diperlukan. Praktik klinik adalah kegiatan praktek atau tindakan

mandiri yang dilakukan peserta program secara langsung kepada klien/pasien di

rumah sakit, puskesmas atau fasyankes lainnya.

2.4.4 Beban belajar mahasiswa

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester

(SKS). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, satu SKS sama dengan 160 (seratus

enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling

sedikit memiliki bobot satu sks. Semester merupakan satuan waktu kegiatan

pembelajaran efektif yang dilakukan selama 16 (enam belas) minggu. Satu SKS pada

bentuk pembelajaran kuliah dan tutorial mencakup:

28


1. Kegiatan belajar melalui tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

2. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur sebanyak 50 (lima puluh) menit per

minggu per semester

3. Kegiatan belajar mandiri sebanyak 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Sementara itu untuk bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain

yang sejenis, satu SKS mencakup kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per

minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu

per semester. Pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara, satu sks adalah 160 (seratus enam puluh) menit per

minggu per semester.

Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat

puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) SKS per semester,

sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu

setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester. Untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan program diploma tiga, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit

108 SKS.

2.4.5 Evaluasi proses pembelajaran

Menurut Uno (2016) evaluasi hasil pembelajaran merupakan suatu proses yang

dimulai dari penentuan objek yang diukur, pengukurannya, melakukan transformasi

kedalam nilai, dan mengambil keputusan lulus tidaknya mahasiswa, menilai efektif atau

tidaknya dosen mengajar, serta melihat interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam

proses belajar mengajar. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan digunakan untuk

mengukur pencapaian akademik mahasiswa, kebutuhan akan remedial serta evaluasi

yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran. Evaluasi mencakup

semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan

menggunakan instrumen yang dapat diandalkan. Evaluasi yang digunakan adalah

berupa ujian untuk mengukur dan menilai hasil belajar mahasiswa dalam mencapai

capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Selain itu, ujian juga dapat dipakai sebagai

alat ukur evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, apakah telah mencapai

sasaran atau tidak. Ujian terdiri dari serangkaian soal yang telah disusun dalam suatu

29


struktur yang sedemikian rupa sehingga menunjukan representatif, seimbang, dan

relevan dengan sasaran belajar.

Soal ujian dibuat secara spesifik sesuai dengan tingkat kemampuan yang

ditetapkan dalam sasaran belajar. Hasil ujian merupakan hasil pengukuran yang

dinyatakan secara objektif dan kuantitatif. Hasil ujian tersebut digunakan untuk

menentukan kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah yang diambil. Dalam penentuan

kelulusan digunakan dua acuan yaitu:

1. Penilaian Acuan Patokan (PAP)

Dalam PAP, penentuan kelulusan mengacu pada nilai baku yang telah ditetapkan

terlebih dahulu sebelum ujian dilakukan. Mahasiswa yang dapat memperoleh nilai

diatas nilai baku maka akan dinyatakan lulus. Penentuan nilai baku ini ditujukan

untuk menjaga mutu pendidikan.

2. Penilaian Acuan Norma (PAN)

Dalam PAN, penentuan kelulusan mengacu pada norma kelas atau norma kelompok.

Norma ini tidak ditentukan sebelum pelaksanaan ujian, namun setelah ujian. Nilai-

nilai ujian yang dihasilkan akan dihitung rata-ratanya yang kemudian akan

ditetapkan sebagai norma kelulusan. Metode PAN sulit digunakan dalam

mengevaluasi standar mutu pendidikan namun dapat menggambarkan kemampuan

umum mahasiswa.

Pada Program Percepatan Pendidikan, penilaian hasil belajar disesuaikan dengan

peraturan akademik masing-masing institusi penyelenggara. Namun mengingat berbagai

kendala yang akan dihadapi oleh peserta, seperti keterbatasan waktu yang dimiliki oleh

para peserta karena pada umumnya peserta adalah tenaga pelayan kesehatan yang

dibutuhkan kehadirannya di tempat kerja secara rutin, maka penilaian hasil belajar dapat

dilakukan secara fleksibel di tempat kerja atau di tempat lain yang sedapat mungkin

tidak berjauhan dengan tempat kerja.

2.5 Output Pendidikan

Institusi pendidikan menghasilkan keluaran yaitu output dan outcome. Output

pendidikan berupa hasil langsung dan segera dari pendidikan, dalam hal ini adalah

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajaran.

Outcome pendidikan adalah efek jangka panjang dari proses pendidikan misalnya

30


dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suat

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN …202.70.136.161:8107/154/2/Tesis-Puspa Indah Budiono-1606856933.pdfJurusan Manajemen Pelayanan Kesehatan (MPK) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Documents