Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ... · mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM. Masing-masing aktor memiliki peran masing-masing,

i

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM

KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENINGKATAN

KUALITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KELUARGA

(Kasus Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat)

Oleh:

SRI LINDAWATI

I34070054

DEPARTEMEN SAINS

KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

ii

ABSTRACT

SRI LINDAWATI. ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF PROGRAM

KELUARGA HARAPAN POLICY ON THE IMPROVEMENT OF HEALTH

QUALITY AND FAMILY EDUCATION. Study Case in Tegal Village Kemang

Sub-District Bogor Regency West Java Province. (Supervised by

SAHARUDDIN)

Poverty is a situation where a person or household is facing difficulties to

fulfill its basic needs, while its supportive environment is lack in contribute the

opportunity to improve the welfare continually or even out of the vulnerability. In

order to handle the problems in poverty, government issued “Program Keluarga

Harapan” that aims to eliminate the poverty by health quality and “RTSM”

education improvement with the recipient’s criteria who has kid about 0-15 years

and/or pregnant women/childbed and present on the choosen location.

This research is maintained in Tegal Village Kemang Sub-District Bogor

Regency. The background of site selection because this area has the most number

of RTSM in Kemang Sub-District about 611 RTSM. The objective of this research

is willing to observe the result of PKH, covering about target accuracy, role of

village government in the process of RTSM selection, funding allocation form and

observe how well that the mothers improve health and family education quality.

The research is maintained using quantitative and qualitative approach with

sampling frame about 90 respondent in amount that were classified based on

PKH fund received.

The result of this reasearch shows that PKH fund is distributed on low

RTSM about 76% and 34% for medium RTSM, while for the allocation of fund

PKH is olny about 42 RTSM using this fund accurately, but about 48 another

RTSM use fund not accurately for needs outside health and family education. The

result of the analysis also shows that there is significant relation between PKH

fund with mother’s effort to improve family health quality, and there is also

significant relation between mentoring PKH with mother’s effort to improve

family education.

Keyword: Poverty, PKH, policy, RTSM

iii

RINGKASAN

SRI LINDAWATI. Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Keluarga (Kasus Desa

Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat). Dibawah

Bimbingan SAHARUDDIN.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuah dasar, sementara lingkungan

pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

secata berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan

tunai kepada RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-

15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih, dimana

penerima bantuannya adalah ibu. Kolaborasi antara Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen

Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan

lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Tujuan utama dari PKH adalah untuk

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

RTSM.

Masing-masing aktor memiliki peran masing-masing, dalam hal ini

pemerintah desa memang secara struktural tidak tercantum dalam struktur

organisasi PKH sehingga kelemahannya kurang begitu terlibat pelaksanaan PKH

secara keseluruhan sedangkan pemerintah desa adalah insitusi yang paling dekat

dengan masyarakat sehingga minimal mereka memiliki informasi tentang kondisi

masyarakat di desanya. Hasil analisis berdasarkan “empat tepat kebijakan”

menjelaskan bahwa secara tepat kebijakan menunjukkan bahwa program ini

dibuat untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kondisi kesehatan dan

pendidikan keluarga. Secara tepat pelaksana, program ini belum mampu

melibatkan keterlibatan aktor di luar pemerintah, misalnya swasta dan masyarakat

sendiri. Tepat target, guna melihat ketepatan sasaran/target PKH, dilakukan

klasifikasi terhadap RTSM penerima PKH menjadi 5 indikator kemiskinan, yaitu

iv

pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, tanggungan keluarga,

kepemilikan aset, dan status rumah. Lima indikator ini diambil dari hasil

penyederhanaan terhadap 14 indikator kemiskinan menurut BPS. Proses

pemilihan RTSM penerima PKH dilakukan dari analisis data yang didapatkan dari

90 responden di Desa Tegal Kecamatan Kemang yang menunjukkan bahwa dana

PKH disalurkan kepada RTSM rendah sebesar 76% dan 34% untuk RTSM

sedang. Sementara tepat lingkungan, berkaitan penerimaan publik dari penerima

program ini, yaitu pemerintah desa dan individu. Disinilah PKH memiliki

kelemahan karena kurang bisa melibatkan pemerintah desa dan para tokoh sebagai

opinion leader guna menunjang keberhasilan program ini.

Dalam hal pengalokasian dana PKH, umumnya dana PKH yang

didapatkan masyarakat banyak digunakan untuk keperluan sandang dan pangan

keluarga sehingga tercatat sebanyak 48 RTSM menggunakan dana PKH secara

tidak tepat dan sebanyak 42 RTSM menggunakan dana PKH untuk keperluan

kesehatan dan pendidikan keluarga. Di sisi lain, untuk mengukur upaya ibu

meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga, maka dilakukan uji

statistika yang menunjukkan adanya perbedaan hubungan antara PKH dengan

upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga. Ternyata

yang berhubungan dan bernilai signifikan adalah dana PKH dengan upaya ibu

meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan partisipasi pendampingan PKH

dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga. Sementara, tidak

ada hubungan antara dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas

pendidikan keluarga dan tidak ada hubungan partisipasi pendampingan PKH

dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

Melihat hal ini, maka diperlukan adanya bentuk pemberdayaan terhadap

RTSM penerima bantuan dengan melihat karakteristik rumah tangga, karena

setiap rumah tangga pasti memiliki ciri dan kebutuhan yang berbeda sehingga

disinilah peran institusi lokal yang perlu dilibatkan, misalnya peran pemerintah

desa dan para opinion leader yang mampu menggerakan masyarakat melalui

pemberdayaan.

v

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM

KELUARGA HARAPAN TERHADAP PENINGKATAN

KUALITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KELUARGA

(Kasus Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat)

Oleh:

Sri Lindawati

I34070054

SKRIPSI

Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar

Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN SAINS




2011

vi

LEMBAR PENGESAHAN

DEPARTEMEN SAINS




Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sri Lindawati

NIM : I34070054

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap

Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Keluarga (Kasus Desa

Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan KPM 499 pada Departemen Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut

Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Saharuddin, MS

NIP. 19641203 199303 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS

NIP. 19550630 198103 1 003

Tanggal Pengesahan: ___________________

vii

LEMBAR PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA

HARAPAN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN

PENDIDIKAN KELUARGA (KASUS DESA TEGAL KECAMATAN

KEMANG KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT)”. INI

BENAR-BENAR HASIL KARYA YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN

SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA SUATU PERGURUAN TINGGI ATAU

LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR

AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI

INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK

MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU

DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN

RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN

PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA

BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERNYATAAN INI.

Bogor, Desember 2011

Sri Lindawati

NIM. I34070054

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan H.Royadi

dan Hj. Siti Saodah, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 1 September 1989.

Sejak kecil tinggal di Tangerang tepatnya di Desa Balaraja dan menimba ilmu di

sana hingga Sekolah Menengah Atas. Riwayat pendidikan penulis, yaitu TK Islam

Nurul Huda, SDN Kadaung II Balaraja, SMPN I Balaraja, dan SMAN I Balaraja.

Penulis kemudian melanjutkan studinya di Institut Pertanian Bogor dengan mayor

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat melalui jalur Undangan

Seleksi Masuk IPB (USMI).

Selama mengikuti studi dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis sempat menjabat sebagai Ketua OSIS

dan aktif di beberapa organisasi ekstrakulikuler sekolah, misalnya PMR dan

PASKIBRA. Saat di perguruan tinggi, penulis aktif di kegiatan organisasi

diantaranya pada Tingkat Persiapan Bersama (TPB) penulis menjabat Dewan

Pengurus Asrama A1 Asrama Putri TPB IPB dan pengurus Ikatan Keluarga

Muslim TPB (IKMT) tahun 2007-2008. Pengalaman organisasi yang pernah

diikuti selama 2008-2010 adalah anggota Multimedia LDK Al- Hurriyyah,

anggota Politik, Advokasi, dan Kajian Strategi BEM FEMA, Kepala Departemen

Sosial dan Lingkungan BEM FEMA, terakhir sebagai Sekretaris Kementerian

Kebijakan Kampus BEM KM IPB 2010/2011dan tergabung dalam Forum

Perempuan BEM seluruh Indonesia (FP BEM SI).

Penulis juga aktif di beberapa kepanitiaan skala kampus dan nasional,

misalnya pernah menjadi Ketua Divisi Acara Masa Perkenalan Fakultas Ekologi

Manusia tahun 2009, Ketua Divisi Acara Conference of Human Ecology Student

of Indonesia (COHESI) tahun 2009 dan sebagai Ketua Divisi Acara Indonesian

Ecology Expo (INDEX) 2010. Penulis juga pernah mendapatkan Juara 2

Kompetisi Pemberdayaan Masyarakat se Bogor dan 5 besar dalam karya tulis

dengan judul “Kajian Pangan Transgenik dalam Perspektif Islam”. Saat ini,

penulis juga aktif sebagai asisten Pendidikan Agama Islam (2009-2011), pernah

menjadi asisten mata kuliah Sosiologi Pedesaan (2010-2011) dan Dasar-Dasar

Komunikasi (2010-2011).

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala

nikmatNya memberi kelapangan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan

Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan dan

Pendidikan Keluarga (Kasus Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten

Bogor Provinsi Jawa Barat)”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan di

Indonesia, khususnya rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan

Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukkan bagi Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan. Skripsi ini akan memaparkan

bagaimana hasil pelaksanaan PKH yang meliputi peran dan hubungan diantara

aktor yang terlibat juga keterkaitannya dengan peningkatan kualitas ibu dalam

bidang kesehatan dan pendidikan serta dijelaskan implementasi PKH sebagai

sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemilihan lokasi penelitian di

Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor yang merupakan desa dengan

RTSM terbanyak penerima PKH di Kecamatan Kemang sehingga dirasa cukup

representatif untuk mencermikan implementasi kebijakan PKH ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga hasil goresan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, khususnya

terkait pelaksanaan PKH sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan.


Penulis

x

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala

nikmatNya memberi kelapangan, kemudahan, dan kesabaran kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program

Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

Keluarga (Kasus Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa

Barat)”. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada teladan terbaik di

muka bumi, Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Penulis juga akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa

pihak yang telah membantu penulis dari mulai tahap pembuatan proposal

penelitian, penelitian di lapangan, pengolahan data hingga penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Saharuddin M.S sebagai dosen pembimbing yang selalu membimbing

dan memberikan arahan dengan sabar kepada penulis mulai dari studi pustaka

hingga skripsi ini.

2. Ibu Ekawati S Wahyuni dan Bapak Iman K. Nawiredja sebagai dosen penguji

yang telah memberi saran dan kritik membangun kepada penulis dalam

perbaikan skripsi.

3. Keluarga tercinta, Bapak H. Royadi dan Ibu Hj. Siti Saodah sebagai motivasi

terbesar penulis dalam mengerjakan skripsi ini, selalu memahami, mendoakan

agar penulis sukses menjadi sarjana yang membanggakan kedua orang tua

serta kepada kedua kakak penulis Ida Farida dan Anugerah Eka Pria.

4. Dr. Pudji Muljono sebagai dosen pembimbing akademik penulis yang selalu

siap menerima kehadiran penulis terkait urusan akademik dan beasiswa

selama kuliah di IPB.

5. Mba Evi dan Bapak Erik sebagai pendamping PKH di Desa Tegal yang telah

mengantarkan penulis berkeliling desa untuk menemui responden juga Ibu

Nunung dan Bapak Kosim sebagai ketua kelompok PKH Desa Tegal yang

juga bersedia menemani dan menerima penulis repotkan untuk

mengumpulkan ketua kelompok dalam melakukan pendataan.

xi

6. Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan UPPKH Kabupaten Bogor, Bapak Dian

Mulyadianta beserta pengurus UPPKH Kabupaten Bogor yang telah

memberikan informasi dan arahan bagi penulis dalam menentukan lokasi

penelitian.

7. Teman-teman yang telah membantu penulis dalam proses penelitian juga

penyusunan skripsi ini, Aminia Novriani, Dedek Apriani, Diah Irma

Ayuningtyas, Sitta Azmi Farchany, Risma Junita, Siti Halimatusadiah,

Sekarsari Hutami Wijaya, Filda Nuria, Retno Kartikawati dan Mery

Purnamasarie.

8. “The Cyrcle Sky” yang selalu ada mendengarkan cerita penulis setiap pekan,

Sri Handayani, Rodiah Rumata, Latifah Hanum, Nida, Ade Kiki Zakia, dan

Maslichah Azzuhro juga Mba Lubnah sebagai guru terbaik penulis disaat

sedang membutuhkan motivasi dan semangat.

9. Rekan-rekan seperjuangan di BEM KM IPB 2010/2011 terutama

Kementerian Kebijakan Kampus BEM KM IPB juga Sahabat Al Fatih, Al

Banna yang tetap ikhlas berjuang menyelasaikan amanahnya walaupun sudah

tingkat akhir.

10. Sahabat-sahabat SKPM 44, serta teman-teman di luar Departemen SKPM

lainnya (al-iffah) yang telah memberikan pengalaman baru dan semangat

kepada penulis.

11. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.


Sri Lindawati

NIM. I34070054

xii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL…………………………………………….. xv

DAFTAR GAMBAR………………………………………..... xvi

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………. xvii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang…………………………………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah………………………………………………..... 4

1.3 Tujuan Penelitian…………………………………………………... 6

1.4 Kegunaan Penelitian……………………………………………….. 6

BAB II PENDEKATAN TEORITIS……………………….. 8

2.1 Tinjauan Pustaka…………………………………..………………. 8

2.1.1 Konteks dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik…………........ 8

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik……………..………………... 9

2.1.3 Kemiskinan Rumah Tangga………………………………….. 11

2.1.4 Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan……….…….. 14

2.1.5 Program Keluarga Harapan sebagai Program Penanggulang

Kemiskinan…………………………………………………… 15

2.1.5.1 Latar Belakang Program Keluarga Harapan………..... 15

2.1.5.2 Fokus Program Keluarga Harapan…………………... 17

2.1.5.3 Stakeholders Program Keluarga Harapan…………..... 19

2.1.6 Kualitas Sumberdaya Manusia: Kesehatan dan Pendidikan…. 19

2.2 Kerangka Pemikiran……………………………………………….. 21

2.3 Hipotesis Penelitian………………………………………………... 24

2.4 Definisi Operasional……………………………………………….. 24

BAB III PENDEKATAN LAPANG……………………….. 30

3.1 Lokasi dan Waktu………………………………………………… 30

3.2 Pendekatan Penelitian…………………………………………….. 30

3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden…………………....... 31

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data……………………….. 31

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data……………………………. 33

BAB IV GAMBARAN UMUM…………………………….. 35

4.1 Kondisi Geografis………………………………………………… 35

xiii

4.2 Kondisi Ekonomi…………………………………………………. 36

4.3 Kondisi Sosial………………………………………..…................ 38

BAB V HASIL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

5.1 Proses Pemilihan RTSM Penerima PKH…………………………… 42

5.1.1 Program Keluarga Harapan sebagai Kebijakan Publik……….. 42

5.1.2 Keterlibatan Aktor dalam Pemilihan RTSM Penerima PKH…. 43

5.1.2.1 Pendamping PKH Desa Tegal Kecamatan Kemang…. 44

5.1.2.2 Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor…………….. 47

5.1.2.3 Dinas Sosial Kabupaten Bogor………………………. 49

5.1.2.4 UPPKH Kabupaten Bogor…………………………… 50

5.1.2.5 Hubungan antara Aktor………………………………. 51

5.1.3 Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan…………………………………………….. 52

5.1.4 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan………… 54

5.1.5 Klasifikasi RTSM Penerima PKH……………………………. 57

5.2 Alokasi Dana PKH………………………………………………….. 63

5.2.1 Program Keluarga Harapan sebagai Program Penanggulangan

Kemiskinan…………………………………………………… 63

5.2.2 Pengunaan Dana PKH oleh RTSM…………………………… 64

BAB VI UPAYA IBU MENINGKATKAN KUALITAS

KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KELUARGA 66

6.1 Penguatan Kapasitas Rumah Tangga Penerima PKH………………. 66

6.2 Hubungan PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas

Kesehatan Keluarga………………………………………………… 68

6.2.1 Hubungan Dana PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan

Kualitas Kesehatan Keluarga…………………………………. 69

6.2.2 Hubungan Partisipasi Pendampingan PKH dengan Upaya Ibu

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga…………………. 70

6.3 Hubungan PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas

Kesehatan Keluarga………………………………………………… 71

6.3.1 Hubungan Dana PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan

Kualitas Pendidikan Keluarga………………………………… 72


Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga………………… 73

BAB VII PENUTUP………………………………………… 76

7.1 Kesimpulan………………………………………………………. 76

7.2 Saran……………………………………………………………... 77

xiv

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………. 78

LAMPIRAN………………………………………………………….. 81

xv

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

Tabel 1 Karakteristik Rumah Tangga Miskin menurut BPS, Tahun

2011…………………………………………………………. 14

Tabel 2 Jumlah Bantuan per RTSM per Tahun (Rp) menurut

Pedoman Umum PKH, Tahun 2008……………………….. 18

Tabel 3 Jumlah dan Persentase Luas Wilayah menurut Penggunaan

Lahan di Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011……. 36

Tabel 4 Jumlah dan Persentase Kondisi Ekonomi menurut Pekerjaan

Penduduk Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011…… 37

Tabel 5 Distribusi Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin di

Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011.......................... 39

Tabel 6 Tugas Pendamping PKH........................................................... 44

Tabel 7 Jumlah Rumah Tangga Layak PPLS 2008 Kabupaten Bogor

Provinsi Jawa Barat…………………………………………. 59

Tabel 8 Klasifikasi RTSM Penerima PKH di Desa Tegal, Tahun

2011…………………………………………………………. 61

Tabel 9 Alokasi Dana PKH di Desa Tegal, Tahun 2011…………….. 65

Tabel 10 Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Dana

PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Keluarga menurut Analisis Spearman, Tahun 2011…………. 69

Tabel 11 Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan

Partisipasi Pendampingan dengan Upaya Ibu Meningkatkan

Kualitas Kesehatan Keluarga menurut Analisis Spearman,

Tahun 2011…………………………………………………...

70

Tabel 12 Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Dana

PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Keluarga menurut Analisis Spearman, Tahun 2011…………. 72

Tabel 13 Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan

Partisipasi Pendampingan dengan Upaya Ibu Meningkatkan

Kualitas Pendidikan Keluarga menurut Analisis Spearman,

Tahun 2011…………………………………………………...

73

1

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980)

dalam Dwijowijoto (2003)……..…………………………… 10

Gambar 2 Skema Penanggulangan Kemiskinan menurut Wynandin

Imawan (2008) dalam Hasbi (2008)………………………. 15

Gambar 3 Kerangka Berpikir Analisis Implementasi Kebijakan

Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatkan Kualitas

Kesehatan dan Pendidikan Keluarga ………………………..

23

Gambar 4 Kondisi Ekonomi menurut Klasifikasi Rumah Tangga Desa

Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011………................... 38

Gambar 5 Distribusi Penduduk menurut Agama yang dianut Penduduk

Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011……….……. 38

Gambar 6 Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Kesehatan di Desa

Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011…………………. 40

Gambar 7 Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Pendidikan di Desa

Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011…............................. 40

Gambar 8 Struktur Organisasi PKH menurut Kementerian Sosial RI,

Tahun 2008…………………………………………………. 43

Gambar 9 Struktur Kepengurusan UPPKH Kabupaten Bogor, Tahun

2011…………………………………………………………. 51

Gambar 10 Klasifikasi RTSM Penerima PKH di Desa Tegal, Tahun

2011…………………………………………………………. 62

Gambar 11 Alokasi Dana PKH di Desa Tegal, Tahun 2011…………….. 65

1

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

Lampiran 1 Denah Lokasi Penelitian……………………………… 82

Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian………………………... 83

Lampiran 3 Kerangka Sampling Penelitian………………………... 84

Lampiran 4 Kuesioner Penelitian………………………………….. 92

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian………………………………. 97

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang




secara berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007). Data

Badan Pusat Statistik tahun 2011 menyatakan bahwa di daerah Jawa Barat

terdapat 4.773.700 penduduk miskin. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan

kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik bangsa Indonesia. Secara umum

kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi kemiskinan

struktural dan kultural. Kemiskinan kultural terjadi diakibatkan ketidakmampuan

memanfaatkan potensi diri, menyiakan sumberdaya yang ada, dan menjauhkan

diri dari kegiatan kemasyarakatan serta budaya kemiskinan melalui garis

keturunan keluarga. Kemiskinan struktural sebagai akibat faktor eksternal yang

memberikan tekanan hebat yang membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak

berdaya, misalnya akibat sistem dan struktur sosial dalam masyarakat (Susanto,

2006).

Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan

tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi

instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya.

Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara

termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS.

BPS melakukan pendataan rumah tangga miskin dengan menggunakan 14

variabel kemiskinan dimana variabel ini memiliki hubungan sangat erat dengan

kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan

(basic needs approach). Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS

selama ini menggunakan dua cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan

persentase penduduk miskin BPS menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas) dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

2

dasar. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan

yang bersifat makro ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase

penduduk miskin, tetapi tidak menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat

mereka sehingga kurang operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini

sangat bermanfaat untuk mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah

penduduk miskin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak informasi penting

lainnya yang bisa digali dan sangat bermanfaat untuk program pengentasan

kemiskinan. Kedua, dengan melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk

(PSE) tahun 2005 yang kemudian digunakan untuk menentukan SDM penerima

BLT yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima

bantuan dan lokasi tempat tinggalnya (Suhariyanto, 2006)

Upaya pengentasan kemiskinan biasanya ditunjukan kepada sasaran

penduduk miskin tanpa mengambil sasaran keluarganya secara utuh, padahal

keluarga justru memiliki anak yang mungkin saja sekolah atau tidak sekolah

dikarenakan kekurangan dana sehingga munculah program dan kegiatan untuk

pengentasan kemiskinan yang ditunjukan langsung kepada rumah tangga dan

penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai

sumberdaya utama pembangunan. Menurut UNDP (1995) untuk menjamin

tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan,

yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Kondisi ini

ternyata belum sepenuhnya dimiliki oleh bangsa Indonesia, misalnya masih terjadi

permasalahan kemiskinan yang berkaitan erat dengan dunia kesehatan dan

pendidikan yang tercermin melalui lingkaran perangkap kemiskinan. Rendahnya

penghasilan keluarga menyebabkan keluarga tersebut sulit memenuhi kebutuhan

kesehatan dan pendidikan bahkan tingkat minimum sekalipun (Depsos, 2008).

Guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pemerintah akhirnya

mengeluarkan beberapa kebijakan publik dan program yang bertujuan

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui kesehatan dan pendidikan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program

atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

3

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong semua

warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan

semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan, dimana pada prinsipnya ada

“empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan atau

program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara pelaksanaan, tepat target, dan

tepat lingkungan (Dwijowijoto, 2003).

Menjawab permasalahan kemiskinan melalui peningkatan kualitas

sumberdaya manusia khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan, hadirlah

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu program

penanggulangan kemiskinan yang berada pada kategori I berupa Program Bantuan

dan Perlindungan Sosial karena program ini langsung menyentuh Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM) yang berada di pedesaan dan perkotaan khususnya

melalui peningkatan kualitas RTSM dalam bidang kesehatan dan pendidikan

khususnya ibu yang menjadi sasaran penerima program ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang

memberikan bantuan tunai kepada RTSM jika mereka memenuhi persyaratan

yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas SDM yaitu kesehatan dan

pendidikan. Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan

dengan cara meningkatkan kualitas SDM pada RTSM sebagai penerimanya.

Sasaran penerima PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang

terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi

terpilih. Penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada

rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/ bibi, atau

kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Program ini juga merupakan

program kolaborasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen

Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen

Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik

(Depsos, 2008).

Data Badan Pusat Statistik tahun 2006 melalui hasil Pendataan Program

Perlindungan Sosial (PPLS) BPS tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin di

Kabupaten Bogor sebanyak 1.105.156 jiwa sedangkan hasil pendataan rumah

tangga miskin tahun 2008 jumlahnya sebanyak 256.782 rumah tangga. Jumlah

4

tertinggi di Jawa Barat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Data ini ditambah

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang mencatat sepajang 2010 jumlah

penderita gizi buruk yang ditangani sebanyak 143 kasus, SDM yang masih rendah

karena pendidikan minim, ekonomi lemah sehingga berdampak perilaku hidup

sehat yang kurang terjaga.

Kondisi ini mendorong berbagai upaya pemerintah untuk memberikan

berbagai macam kebijakan dan program penanganan kemiskinan, salah satu yang

tercatat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan Data Unit

Pelaksana PKH (UPPKH) Pusat mencatat Kabupaten Bogor berada di peringkat

22 dari 80 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Saat verifikasi Juni 2010,

Kabupaten Bogor mendapat persentase rata-rata 94.73% sehingga berada di

peringkat 22 namun hasil tersebut dinilai cukup baik 1.

1.2 Rumusan Masalah

Persoalan kemiskinan bukan merupakan gejala baru yang terjadi di

Indonesia, melainkan sudah lama menghinggapi masyarakat khususnya di Pulau

Jawa. Dalam buku tentang sejarah ekonomi sosial Indonesia, Prof. Burger

menggambarkan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu pemerintah Belanda mulai

meresahkan kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa akibat penambahan jumlah

penduduk dan sistem tanam paksa (Soedjatmoko, 1983). Disamping itu, masalah

kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah material namun juga non

material, yang menyangkut kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan,

transportasi, pekerjaan, dan lainnya (Susanto, 2006). Hal ini menunjukan bahwa

pengentasan masalah kemiskinan diperlukan adanya keterlibatan beberapa pihak

yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Dian Mulyadianta, Ketua UPPKH Kabupaten Bogor tahun 2010,

sejak 2007 hingga triwulan kedua 2010, bantuan bersyarat PKH berjumlah Rp

69.467.969.000,00 untuk 14.930 RTSM yang tersebar di 16 kecamatan di 155

desa. Adapun 16 kecamatan yang warga ikut program pemerintah pusat ini

adalah Cariu, Megamendung, Ciawi, Ciomas, Dramaga, Ciampea, Gunung

1 Radar Bogor Edisi 22 September 2010. Kabupaten Bogor Peringkat 22. http:// www.radar-

bogor.co.id [diunduh 3 Maret 2011].

http://www.radar-bogor.co.id/


5

Sindur, Ciseeng, Cigombong, Tenjolaya, Leuwisadeng, Kemang, Ranca Bungur,

Bojong Gede, Tajur Halang dan Cibinong2. Adanya program PKH yang

digulirkan kepada rumah tangga miskin di daerah Kabupaten Bogor akan

berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Sebagai penerima PKH, setiap RTSM pastilah memiliki karakteristik yang

berbeda-beda, walaupun BPS telah memilih berdasarkan 14 indikator kemiskinan.

Namun yang terjadi di lapangan adalah bahwa melalui 14 indikator yang

digunakan dalam pemilihan RTSM penerima PKH belum mampu

menggambarkan kebutuhan masing-masing RTSM. Temuan yang didapatkan

adalah pada kelompok RTSM penerima memiliki perbedaan terkait aset atau

kondisi rumah tangganya. Misalnya ada diantara mereka yang kepemilikan

asetnya tinggi namun juga ada yang sedikit atau ada yang kondisi rumahnya baik

dengan lantai keramik dan dinding tembok namun ada pula yang berdinding bilik,

sehingga dirasakan perlu untuk mengklasifikasikan dimana posisi RTSM itu

berdasarkan kategori yang lebih bervariasi, sederhana namun mampu melihat

dimana posisi RTSM berada. Hal ini juga ditunjang dengan kondisi bahwa ada

beberapa rumah tangga yang tidak masuk dalam penerima PKH namun secara

kondisi fisik rumah lebih membutuhkan dibandingkan penerima PKH yang

terdaftar sehingga dikhawatirkan terjadi ketidaktepatan sasaran.

Disamping itu, jika melihat struktur organisasi PKH, banyak melibatkan

beberapa aktor tingkat pusat hingga kecamatan, mulai dari Departemen Sosial, PT

Pos, UPPKH, dan pendamping. Namun kelemahannya adalah tidak tercantum

peran pemerintah desa dalam struktur tersebut, padahal menurut Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa adalah

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan

permusyawarahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

kata lain, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menentukan RTSM

2 Barus Petrus. 2010. 3 dari 100 Warga Kabupaten Bogor Hidup Sangat. http://www.bogor-

kita.com/pemerintahan/layanan-publik/774-3-dari-100-warga-kabupaten-bogor-hidup-sangat-

miskin.html [diunduh 3 Maret 2011].

http://www.bogor-kita.com/pemerintahan/layanan-publik/774-3-dari-100-warga-kabupaten-bogor-hidup-sangat-miskin.html



6

penerima PKH dikarenakan pemerintah desa merupakan institusi yang

mengetahui asal usul dan kondisi masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa juga

berperan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. Berdasarkan hal

tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanan proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

penerima PKH dan sejauhmana keterlibatan pemerintah desa dalam pemilihan

RTSM tersebut?

2. Bagaimana bentuk alokasi dana oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

penerima PKH?

3. Bagaimana upaya ibu penerima PKH meningkatkan kualitas kesehatan dan

pendidikan keluarga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses pemilihan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

penerima PKH dan mengetahui keterlibatan pemerintah desa dalam pemilihan

RTSM tersebut.

2. Mengetahui alokasi penggunaan dana oleh Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) penerima PKH

3. Mengetahui upaya ibu penerima PKH meningkatkan kualitas kesehatan dan

pendidikan keluarga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi:

1. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep

dan teori berkenaan dengan konsep kebijakan publik, kemiskinan, kapasitas

dan kualitas sumberdaya manusia (ibu).

2. Pemerintah dapat memperoleh evaluasi, rekomendasi, acuan, dan arahan terkait

implementasi dan hasil dari kebijakan penanganan kemiskinan, khususnya

Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Kalangan akademis dapat memberikan kontribusi dan acuan dalam studi-studi

implementasi kebijakan atau program pemerintah khususnya dalam menangani

masalah kemiskinan.

7

8

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

3.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konteks dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Menurut Thomas R Dye (1976) dalam Wahab (2008), kebijakan publik

adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan,

dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Ia juga

berpandangan bahwa semua definisi kebijakan pada akhirnya bermuara pada hal

yang sama, yaitu pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan

akibat-akibat tindakan pemerintah. Definisi lainnya dinyatakan oleh Carl I

Fredrick (1968) dalam Dwijowijoto (2003), kebijakan publik sebagai serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, kebijakan yang

diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi

hambatan yang ada dalam mencapai tujuan.

Adapun Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005), memahami

kebijakan publik dengan dilihat konsep kunci sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang

dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan

hukum, politis, finansial untuk melakukannya.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik

berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di

masyarakat.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa

pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi

kepentingan orang banyak.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan

publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan

masalah sosial namun kebijakan publik juga dirumuskan berdasarkan

9

keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat terselesaikan oleh kerangka

kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor yang

berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang

telah dirumuskan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong

semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan

semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan. Implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam

mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada,

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau

melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Dwijowijoto,

2003). Dengan demikian, kebijakan publik yang umumnya masih abstrak berupa

pernyataan-pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam

sarana akan lebih diterjemahkan dalam program-program yang lebih operasional

yang dimaksudkan mewujudkan tujuan ataupun sasaran dalam kebijakan tersebut

(Wahab, 2008).

Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan

implementasi kebijakan atau program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara

pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan. Tepat kebijakan dapat ditinjau

dari apakah kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan

masalah, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan

dipecahkan, dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang terhadap

masalah yang akan dipecahkan. Tepat pelaksana maksudnya aktor yang terlibat

tidaklah hanya pemerintah melainkan kerjasama antara masyarakat dan swasta.

Definisi ketepatan target bukan hanya sekedar tepat secara sasaran namun yang

hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan yang direncanakan dan

tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kedua, kesiapan target secara fisik

dan psikologis, dan apakah kebijakan ini bersifat baru atau memperbaharui

kebijakan sebelumnya. Tepat lingkungan adalah ada dua lingkungan yang paling

10

menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

Lingkungan kebijakan adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan

pelaksana dengan lembaga lain yang terkait (Dwijowijoto, 2003).

Menurut Grindle (1980) dalam (Dwijowijoto, 2003) kebijakan

menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit

diimplementasikan sehingga konten kebijakan harus diperhatikan dalam

merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan mempengaruhi proses

implementasinya.

.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980) dalam

Dwijowijoto (2003)

Yang dimaksud dengan konten bahwa kebijakan yang akan diambil

menurut Grindel (1980) dalam (Dwijowijoto, 2003) dipengaruhi oleh:

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil akan

mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi oleh

proses pengambilan keputusan.

b. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif akan

mendapatkan dukungan dalam implementasi dan sebaliknya.

c. Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan yang

mengharapkan akan adanya sedikit perubahan perilaku di masyarakat akan

11

mudah untuk diimplementasikan tetapi untuk pogram yang mengharapkan

adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan

sulit untuk diimplementasikan.

d. Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan

mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil.

e. Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan formulasi

kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan untuk

melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga akan

mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai.

f. Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil akan

berakibat pada pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk

mengimplementasikan program yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan konteks adalah bahwa pelaksanaan implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, bahwa mereka yang

akan mengimplementasikan program mungkin akan mencakup partisipan

tingkat pemerintahan pusat, dan pemerintah daerah, baik kalangan birokrat,

pengusaha, maupun masyarakat umum.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang diimplementasikan

mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik kepentingan dan persaingan

antar kelompok untuk mendapatkan sumberdaya yang terbatas.

c. Ketaatan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk mencapai tujuan,

birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari interaksi antara

lingkungan program dan administrasi program.

2.1.3 Kemiskinan Rumah Tangga




secata berkesinambungan atau keluar dari kerentanan (Cahyat dkk, 2007).

Kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi tersebut meliputi kebutuhan yang

sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, misalnya kebutuhan konsumsi

12

individu (makan, perumahan, dan pakaian) maupun keperluan pelayanan sosial

(air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan)3.

Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat

dikategorikan menjadi kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural

terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiakan

sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta

budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural

sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat

seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan

struktur sosial dalam masyarakat (Susanto, 2006).

Menurut Gunawan (2008) pengertian kemiskinan dalam arti yang lebih

luas adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga,

maupun kelompok, sehingga menyebabkan kondisi ini rentan terhadap timbulnya

permasalahan sosial lain. Setidaknya terdapat tiga bentuk potensi yang dapat

diamati dalam rangka memahami potensi keluarga miskin, yaitu kemampuan

dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam peranan sosial.

Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan

tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi

instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya.

Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara

termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS selama ini menggunakan

dua cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin

BPS menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan

menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin

didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang bersifat makro ini

hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase penduduk miskin, tetapi tidak

menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat mereka sehingga kurang

3 Butar-Butar Dinar. 2008. Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya dengan Kemiskinan

di Pedesaan. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17954/1/wah-agu2008-

4%20%282%29.pdf [diunduh 4 November 2011].

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17954/1/wah-agu2008-4%20%282%29.pdf

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17954/1/wah-agu2008-4%20%282%29.pdf

13

operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini sangat bermanfaat untuk

mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke

waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa digali dan sangat

bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, dengan melakukan

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 yang kemudian

digunakan untuk menentukan SDM penerima BLT yang memuat informasi nama

kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat tinggalnya

(Suhariyanto, 2006).

Dalam menentukan rumah tangga penerima PKH, BPS juga menggunakan

data PSE 2005 yang menjadi bahan pendataan berikutnya yaitu Survei Pelayanan

Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) pada tahun 2007 yang merupakan data

awal PKH yang disesuaikan dengan kriteria penerima PKH, , yaitu ibu hamil, ibu

balita, dan ibu dengan anak usia SD dan SMP hingga munculah data yang disebut

SPDKP untuk kepentingan PKH. Dalam pengukuran itu, BPS melakukan

pendataan rumah tangga miskin dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan

dimana varibel ini memiliki hubungan sangat erat dengan kemampuan memenuhi

kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan (basic needs approach).

14

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Miskin menurut BPS, Tahun 2011

No Variabel Kemiskinan Karakteristik Kemiskinan

1 Luas lantai bangunan tempat tinggal Kurang dari 8 meter persegi per orang

2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal Tanah/bambu/ kayu murahan

3 Jenis dinding bangunan tempat tinggal Bambu/ rumbai/ kayu kualitas rendah/

tembok tanpa plester

4 Fasilitas tempat buang air besar Tidak ada, menumpang rumah lain

5 Sumber penerangan rumah tangga Bukan listrik

6 Sumber air minum Sumur, mata air tak terlindungi/ sungai/

air hujan

7 Bahan bakar untuk memasak Kayu bakar/arang/ minyak tanah

8 Konsumsi daging/ayam/susu/ per

minggu Satu kali atau dua kali seminggu

9 Pembelian pakaian baru setiap anggota

rumah tangga setiap tahun Tidak pernah membeli/ satu stel

10 Frekuensi makan dalam sehari Satu kali atau dua kali sehari

11 Kemampuan membayar untuk berobat

ke puskesmas atau dokter Tidak mampu membayar

12 Lapangan pekerjaan utama kepala

rumah tangga

Petani dengan luas lahan kurang dari 0.5

Ha/ buruh tani/ buruh bangunan/

pekerjaan lainnya dengan pendapatan

rumah tangga di bawah Rp 600.000,00

perbulan

13 Pendidikan tertinggi kepala rumah

tangga

Tidak sekolah/ tidak tamapt SD/ hanya

tamatan SD

14 Pemilikan asset/ harta bergerak

maupun tidak bergerak

Tidak punya tabungan/barang. Rp

500.000,00 seperti sepeda motor, emas,

perhiasan, dan modal lainnya *Sumber : BPS Tahun 2005

2.1.4 Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena

keadaan kemiskinan membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan

berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakan hasil

yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan

karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi

pada program sektoral (Purwanti, tanpa tahun).

Menurut Wynandin Imawan (2008) dalam Hasbi (2008) Program

Penanganan Masalah Kemiskinan terbagi menjadi tiga kategori. Kategori I yaitu

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam kategori I adalah

Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program

15

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa. Kategori II

yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam kategori II

ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur

Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP).

Pelaksanaan kategori III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil

(UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit

Usaha Rakyat (KUR) yang dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. Skema Penanggulangan Kemiskinan menurut Wynandin Imawan

(2008) dalam Hasbi (2008)


Kemiskinan

2.1.5.1 Latar Belakang Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun

2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya

hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program

atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen

yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan

sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan

masyarakat.

16

Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah

sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah

Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara,

Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka

PKH akan dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan

dengan komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat

sebagian indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut,

target peserta secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RTSM

dengan anak usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program

penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di

daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK

agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan program lintas

kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan



lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Guna menyukseskan program tersebut,

maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.


memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas

sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH

adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus

sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di

bawah 6 tahun dari RTSM.

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

khususnya bagi RTSM.

17

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat sangat

miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban

pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan

keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita,

memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan

memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun

dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah

ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang

bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan

dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan

tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga

sehingga orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang

namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama

mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun

serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib

belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan

prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan

kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur

kesehatan PKH bagi ibu hamil

2.1.5.2 Fokus Program Keluarga Harapan

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi

fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH dalam

hal kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia,

khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif

untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan

bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan

gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang

18

diperuntukkan bagi orang tidak mampu sehingga kartu PKH bisa digunakan

sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan

angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka

pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang

berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun

harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-

kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima

bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH

bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu

pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan

bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah

anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik

komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari

bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat

memenuhi syarat yang ditentukan.

Tabel 2. Jumlah Bantuan per RTSM per Tahun (Rp) menurut Pedoman Umum

PKH, Tahun 2008

Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per Tahun (Rp)

Bantuan tetap 200.000,00

Bantuan bagi RTSM yang memiliki

a. Anak usia di bawah 6 tahun 800.000,00

b. Ibu hamil/ menyusui 800.000,00

c. Anak usia SD/ MI 400.000,00

d. Anak usia SMP/ MTS 800.000,00

Rata-rata bantuan per RTSM 1.390.000,00

Bantuan minimum per RTSM 600.000,00

Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000 *Sumber: Departemen Sosial RI Tahun 2008

Catatan:

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun

dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah

anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas

minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per

tahun.

19

2.1.5.3 Stakeholders Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH

Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang

peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. Mereka adalah:

a. UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan

pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan

perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang

dibutuhkan.

b. UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan bahwa alur

informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik

dan lancar. UPPKH Kabupaten/Kota juga berperan dalam mengelola dan

mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan.

c. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat

dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program

di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya melakukan

sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam

memenuhi komitmennya.

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu

kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan

informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya

serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung4.

2.1.6 Kualitas Ibu: Kesehatan dan Pendidikan

Akhir-akhir ini disadari oleh pemerintah maupun ilmuwan bahwa

pembangunan nasional akan berhasil bila upaya ini beriringan dengan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai aktor utama pembangunan.

Menurut UNDP (1995) untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia

terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu produktifitas, pemerataan,

kesinambungan, dan pemberdayaan. Sumberdaya manusia adalah seluruh

4 Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2010. Mari Kita Mengenal Program PKH.

http://www.depsos.go.id [diunduh 3 Maret 2011].

http://www.depsos.go.id/

20

kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu

beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial, maupun ekonominya yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi dalam membahas sumberdaya

manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya.

Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas.

Sumodiningrat (1999) dalam Aly dkk (2005) mengemukakan bahwa kita

memerlukan suatu strategi baru dari kebijaksanaan pembangunan yang

memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

Mutu sumberdaya manusia bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa

kadar pengetahuan, keterampilan, kejujuran, kemahiran, dan keahlian yang

dikuasai melainkan juga harus disertai orientasi dan produktifitas. Dalam berbagai

perbincangan tentang mutu SDM, kuat sekali kecenderungan orang untuk

memulangkan permasalahannya pada upaya pendidikan, lebih khususnya apa

yang dapat dan mungkin harus disajikan melalui sistem pendidikan bahkan yang

lebih khusus adalah apa yang dapat dihasilkan oleh berbagai jenjang dan jenis

pendidikan (Hassan, 1995).

Dalam menunjang mutunya sebagai subjek pembangunan, maka

diperlukan upaya pengembangan SDM sejak dini, salah satunya melalui

pendidikan dengan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk secara massal,

misalnya wajib belajar 9 tahun atau mengarahkan orientasi pendidikan kepada

kebutuhan daerah masing-masing. Disamping itu, derajat kesehatan penduduk

juga perlu ditingkatkan terutama kesehatan balita, ibu, dan anak. Kesadaran akan

pentingnya kesehatan, menjaga lingkungan agar tetap sehat dan pemberian

makanan tambahan kepada siswa merupakan upaya yang harus sungguh- sungguh

diperhatikan (Alkadri dkk, 2001). Kualitas ibu dalam hal membangun SDM yang

bermutu teramat penting, hal ini disebabkan karena ibu relatif memiliki waktu

lebih banyak bersama anak sehingga dapat memberikan arahan, bimbingan, dan

meningkatkan potensi anak (Musbikin, 2009). Penelitian Rahmaulina (2007)

dalam Hastuti (2009) terdapat hubungan positif antara tingkat pendidikan ibu dan

pengetahuan ibu tentang gizi dengan tumbung kembang anak.

Guna mencapai kualitas ibu yang optimal dalam menunjang kesehatan dan

pendidikan anak, maka diperlukan penguatan kapasitas ibu. Penguatan kapasitas

21

merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi

dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif

dan efisien. Dengan demikian, menurut Sumpeno (2002) dalam Riasih (2004)

penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk:

a. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan

sikap.

b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen,

keuangan dan budaya.

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan

mengantisipasi perubahan.

Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia atau individu menurut

Rubin dan Rubin (1992) dalam Riasih (2004) merupakan pengembangan personal

yang bertujuan untuk menemukan hal-hal apa saja yang kurang pada dirinya tetapi

ada upaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut. Sumpeno (2002) dalam

Riasih (2004) mengemukakan bahwa dengan pengembangan kapasitas akan dapat

meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap

di samping dapat meningkatkan kemampuan kelembagaan dan kemampuan

masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian berawal ingin melihat tentang bagaimana hasil dari Program

Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi proses pemilihan RTSM dan bentuk

alokasi dana yang dilakukan oleh RTSM penerima PKH juga menganalisis

sejauhmana upaya ibu dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

keluarga. namun penelitian ini diawali dengan menganalisis kondisi-kondisi yang

mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program, yaitu kepentingan

yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak

pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya yang dilibatkan.

Kondisi- kondisi ini akan mempengaruhi ketepatan suatu program yang dapat

diukur dari tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan.

Ketepatan program juga dipengaruhi oleh aktor yang terlibat didalamnya,

karena PKH ini merupakan program lintas bahkan multi departemen mulai di

22

tingkat pusat hingga kecamatan, dari awal proses pemilihan RTSM hingga

pelaksanaan programnya. Para aktor yang terlibat dalam Program Keluarga

Harapan meliputi Dinas Sosial, Unit Pelaksana PKH, BPS, POS Indonesia, Dinas

Pendidikan dan Kesehatan hingga para pendamping di lapangan. Masing-masing

aktor yang terlibat memiliki peran dan keterlibatannya masing-masing atau

bahkan saling beririsan dan punya hubungan dalam menentukan keberhasilan

PKH. Adanya aktor ini tentu akan behubungan dengan pelaksanaan PKH di

lapangan yang dijabarkan dalam 2 variabel, yaitu besar bantuan (dana) dan

pendamping PKH. Pelaksanan program ini akan bersentuhan langsung dengan

desa meliputi keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan PKH dan rumah

tangga sangat miskin sebagai penerimanya.

Dalam melihat posisi RTSM penerima PKH, maka dilakukan

penyederhanaan 14 variabel kemiskinan menurut BPS menjadi 5 variabel, yaitu

adalah pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, jumlah tanggungan,

kepemilikan aset dan kondisi rumah. Pemerintah desa dan karakteristik RTSM

sebagai objek dalam pelaksanaan PKH maka akan menentukan sejauhmana

program ini mampu berkontribusi terhadap upaya ibu meningkatkan kualitas

kesehatan dan pendidikan keluarga. Guna mencapai perbaikan kualitas, maka

terlebih dahulu dijelaskan sebuah proses penguatan kemampuan individu yang

meliputi kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Kedua, kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan

dan budaya serta kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan

mengantisipasi perubahan. Segala proses ini kemudian akan menumbulkan

perubahan pada upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga yang dilihat

dari sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan dan perilaku kesehatan ibu.

Sementara untuk melihat upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga

dengan mengukur sikap ibu terhadap pelayanan pendidikan dan perilaku peduli

pendidikan bagi anak.

23

Keterangan :

Gambar 3. Kerangka Berpikir Analisis Implementasi Kebijakan Program

Keluarga Harapan terhadap Peningkatkan Kualitas Kesehatan dan

Pendidikan Keluarga

Keterangan:

: Pendekatan kuantitatif : Pendekatan kualitatif

: berhubungan (menghasilkan)

Input PKH

Dana PKH

Pendampingan

Klasifikasi RTSM

Pendapatan rumah tangga

Pengeluaran rumah tangga

Besar tanggungan keluarga

Kepemilikan aset

Kondisi rumah

Upaya ibu (kesehatan)

Sikap ibu terhadap

pelayanan kesehatan

Perilaku kesehatan ibu

Upaya ibu (pendidikan)

Sikap ibu terhadap

pelayanan pendidikan

Perilaku peduli pendidikan

bagi anak

Aktor PKH

Dinas Sosial

BPS

UPPKH

Pendamping

Desa

Pemerintah Desa

Ketepatan Program

Tepat kebijakan

Tepat pelaksana

Tepat target

Tepat lingkungan

Isi Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi

Tipe manfaat

Derajat perubahan yang diharapkan

Letak pengambilan keputusan

Pelaksana program

Sumberdaya yang dilibatkan

Penguatan Kapasitas

Pengetahuan, keterampilan, dan

sikap.

Kelembagaan dalam organisasi,

manajemen, keuangan, budaya

Kemandirian, keswadayaan

24

2.3 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini, hipotesis uji yang digunakan adalah hipotesis untuk

melihat hubungan, kekuatan hubungan dan signifikansi antara Program Keluarga

Harapan (PKH) dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan

pendidikan keluarga sehingga hipotesis yang digunakan adalah:

1. Ada hubungan antara besar dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan

kualitas kesehatan keluarga.

2. Ada hubungan antara partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu

meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.

3. Ada hubungan antara besar dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan

kualitas pendidikan keluarga.

4. Ada hubungan antara partisipasi pendampingan PKH dengan upaya ibu

meningkatkan kualitas pendidikan keluarga.

2.4 Definisi Operasional

1. Isi kebijakan adalah hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan,

yaitu:

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil

akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang

distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.

b. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif

akan mendapatkan dukungan dalam implementasi dan sebaliknya.




adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang

akan sulit untuk diimplementasikan.


mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, misalnya di

tingkat departemen atau di tingkat dinas dan akan berdampak pada tingkat

implementasi kebijakan tersebut.

25




mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai.



mengimplementasikan program yang telah ditetapkan

2. Aktor PKH adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Program Keluarga

Harapan meliputi tugas dan kewenangan mereka dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program dibatasi di tingkat kabupaten, seperi Dinas

Sosial, UPPKH, pendamping, dan BPS.

3. Ketepatan program adalah penilaian ketepatan dari implementasi Program

Keluarga Harapan yang meliputi:

a. Tepat kebijakan dapat ditinjau dari apakah kebijakan yang ada telah

bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah, apakah kebijakan sudah

dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan dipecahkan, dan dibuat oleh

lembaga yang mempunyai wewenang terhadap masalah yang akan

dipecahkan.

b. Tepat pelaksana maksudnya aktor yang terlibat tidaklah hanya pemerintah

melainkan kerjasama antara masyarakat dan swasta.

c. Tepat sasaran. Definisi ketepatan target bukan hanya sekedar tepat secara

sasaran namun yang hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan

yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kedua,

kesiapan target secara fisik dan psikologis, dan apakah kebijakan ini

bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya.

d. Tepat lingkungan adalah ada dua lingkungan yang paling menentukan,

yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan.

Lingkungan kebijakan adalah interaksi diantara lembaga perumus

kebijakan dan pelaksana dengan lembaga lain yang terkait.

4. Input adalah bentuk bantuan, masukan yang diberikan dalam menunjang

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikategorikan dalam bentuk dana dan

pendampingan yang disiapkan tim pelaksana PKH.

26

5. Dana adalah besarnya bantuan uang langsung yang diberikan kepada penerima

PKH. Skala pengukuran ordinal. Besar dana dibagi dalam tiga kategori

rendah, sedang, dan tinggi yang dihitung dari:

Rendah : nilai minimum ≤x< nilai minimum+1 IK

Sedang : nilai minimum+1 IK ≤x< nilai minimum+2 IK

Tinggi : ≥nilai minimum+2 IK

IK = nilai maksimum-nilai minimum

kategori

= Rp 550.000- Rp. 150.000 = Rp. 133.000 (setelah dibulatkan)

3

sehingga didapatkan

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 280.000

Sedang : Rp. 280.000 ≤x< Rp. 410.000

Tinggi : ≥Rp. 410.000

Kategori ini kemudian disesuaikan dengan alokasi dana PKH, dimana dana

berkisar antara Rp. (150.000, 250.000, 350.000, 450.000, dan 550.000)

sehingga didapatkan kategori dana PKH yang dijadikan sebagai kerangka

sampling adalah:

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 250.000 = skor 1

Sedang : Rp. 250.000 ≤x< Rp. 400.000 = skor 2

Tinggi : ≥Rp. 400.000 = skor 3

6. Pendamping PKH adalah pihak yang menjembatani penerima PKH dengan

pemerintah setempat juga berperan dalam melakukan sosialisasi pengawasan

dan pendampingan terhadap penerima PKH. Pendampingan PKH dinilai dari

sikap masyarakat terhadap pendamping dan partipasi masyarakat terhadap

pendampingan dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3.

Setuju, 4. Sangat Setuju)

b. Perilaku terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-

kadang 3. Sering, 4. Selalu)

7. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah rumah tangga yang berada pada

garis terbawah kemiskinan menurut klasifikasi BPS, dimana RTSM yang

27

dimaksud adalah dengan kriteria penerima PKH, yaitu Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-

15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih dengan

penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada

rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi,

atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.

Disamping itu, pengklasifikasian RTSM ini didasarkan pada beberapa indikator

dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Pendapatan rumah tangga

1. < Rp. 1.100.000,00 = skor 1

2. Rp. 1.100.000,00-Rp. 3.300.000,00 = skor 2

3. > Rp. 3.300.000,00 = skor 3

b. Pengeluaran rumah tangga

1. < Rp. 1.100.000,00 = skor 1

2. Rp. 1.100.000,00-Rp. 3.300.000,00 = skor 2

3. > Rp. 3.300.000,00 = skor 3

c. Besar tanggungan keluarga didapatkan dengan rumus:





kategori

= 12-2 = 3.3 = 3 (setelah dibulatkan)

3

sehingga didapatkan

Rendah : 2 ≤x< 5 = skor 1

Sedang : 5 ≤x< 9 = skor 2

Tinggi : x≥ 9 = skor 3

d. Kepemilikan aset didapatkan dari total aset 17 (1. Tidak, 2. Ya) sehingga

didapatkan:



28



kategori

= 34-17 = 5.6 = 6 (setelah dibulatkan)

3

sehingga didapatkan




e. Kondisi rumah; dilihat dari status rumah, dinding rumah, lantai rumah,

tempat buang air, dan bahan bakar yang digunakan dengan rincian:





kategori

= 15-5 = 3.3= 3 (setelah dibulatkan)

3

sehingga didapatkan




Kumpulan lima variabel diatas kemudian disatukan guna menentukan klasifikasi

RTSM dengan rincian:





kategori


3

sehingga didapatkan

29

RTSM Rendah : 5 ≤x< 8 = skor 1

RTSM Sedang : 8 ≤x< 11 = skor 2

RTSM Tinggi : x≥ 11 = skor 3

8. Pemerintah desa penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa

dan badan permusyawarahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9. Penguatan kapasitas adalah penguatan kapasitas atau kemampuan RTSM

terhadap pelaksanaan PKH yang meliputi:

a. Pengetahuan dan sikap adalah perubahan pengetahuan dan sikap RTSM

(ibu) dalam hal kesehatan dan pendidikan yang menjadi fokus PKH.

b. Kelembagaan dalam organisasi, manajemen, keuangan, budaya adalah

perubahan yang dialami RTSM (ibu) terkait dengan kemampuan dalam

berorganisasi dan manajemen.

c. Kemandirian, keswadayaan adalah perubahan penguatan kapasitas dengan

melihat sisi kemandirian RTSM (ibu) sehingga tidak bergantung kepada

program dan mampu mandiri.

10. Upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga adalah sikap dan

perilaku ibu dalam upaya peningkatan status kesehatan diri dan anaknya.

Skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pelayanan kesehatan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3.

Setuju, 4. Sangat Setuju)

b. Perilaku kesehatan (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4.

Selalu)

11. Upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga adalah sikap dan

perilaku ibu dalam upaya peningkatan taraf pendidikan anak. Skala

pengukuran ordinal sebagai berikut:

a. Sikap terhadap pelayanan pendidikan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju,

3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

b. Perilaku peduli pendidikan anak (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3.

Sering, 4. Selalu

30

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten

Bogor Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan informasi dari Ketua

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bogor yang menyatakan

bahwa dari 16 kecamatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata di

Kecamatan Kemang terdapat 1545 RTSM yang tersebar di 10 desa khususnya

terbesar berada di wilayah Desa Tegal sebanyak 611 RTSM penerima PKH

sehingga dirasa tepat untuk menggambarkan implementasi Program Keluarga

Harapan. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2011.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perpaduan dua pendekatan,

yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam upaya memperkaya data dan

lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk

menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitaif. Dalam penelitian survei

penambahan data kualitatif terhadap data kuantitatif dilakukan dengan

menggunkan slip, yakni sepotong kertas yang khusus disediakan untuk data

kualitatif tersebut disamping penggunaan kuesioner (Singarimbun dan Efendi,

1989). Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif selain digunakan sebagai

pendekatan tunggal untuk menjawab rumusan permasalahan tertentu, juga

digunakan untuk memperkaya data kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk saling melengkapi

informasi yang diperoleh untuk mengetahui hasil pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH). Dalam hal ini pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan

untuk melihat bagaimana proses pemilihan RTSM penerima PKH, apakah

dilakukan secara tepat secara sasaran sesuai dengan kriteria penerima PKH, yaitu

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang


terpilih dengan penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus

31

anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek,

tante/ bibi, atau kakak perempuan, juga mengidentifikasikan sejauhmana

keterlibatan pemerintah desa dan aktor lainnya dalam penentuan RTSM penerima

bantuan. Di samping itu, juga menilai bagaimana bentuk alokasi dana yang

digunakan oleh RTSM, apakah sudah sesuai dengan tujuan PKH, dimana dana itu

digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan kuantitatif juga

membantu untuk melihat sejauhmana usaha ibu meningkatkan kualitas kesehatan

dan pendidikan keluarga. Pendekatan penelitian ini secara kuantitatif memang

diarahkan bukan untuk mengukur pengaruh, karena pengukuran pengaruh berarti

mengukur sebelum dan sesudah adanya program. Namun, penelitian kuantitatif

diarahkan untuk melihat sejauh mana ketepatan sasaran, bentuk alokasi dana dan

melihat upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga.

3.3 Teknik Pemilihan Informan dan Responden

Pemilihan informan dalam penelitian ini dikhususkan pada aktor-aktor

yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, seperti Dinas Sosial

Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, UPPKH

Kabupaten Bogor, pendamping PKH yang bekerja di lapangan, dan pemerintah

desa. Informan juga berasal dari RTSM penerima PKH, khususnya ibu yang

menjadi objek utama program ini dilengkapi keterangan dari ketua kelompok

PKH yang ada di Desa Tegal.

Penentuan jumlah sampel atau responden dengan menggunakan batas

minimum responden penelitian sosial, yaitu sebanyak 30 responden untuk masing-

masing klasifikasi sehingga didapatkan total responden sebanyak 90 orang.

Pemilihan responden didasarkan dari data penerima PKH yang diperoleh dari

pendamping PKH Desa Tegal, yaitu Ibu Evi dan Bapak Erik untuk periode

pencairan bulan Januari 2011 dengan menggunakan tabel angka acak.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari jenis data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari observasi lapangan, wawancara mendalam dengan

pihak terkait serta melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data

32

sekunder diperoleh dari studi literatur berupa arsip atau dokumen resmi dan

pribadi dari Pemda dan Dinas yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan

(PKH).

Data kuantitatif diperoleh melalui survei kepada ibu-ibu penerima PKH,

dimana populasi yang digunakan adalah RTSM penerima bantuan PKH dengan

sampel atau responden adalah ibu-ibu. Teknik penarikan sampel dengan

menggunakan teknik pengambilan sampel acak distratifikasi (stratified random

sampling) yaitu populasi dibagi ke dalam subpopulasi berdasarkan klasifikasi

kesejahteraan sehingga satuan elementer dalam masing-masing subpopulasi

menjadi homogen, dimana pada akhirnya terdapat 3 klasifikasi sampel yang

diambil dengan menggunakan rumus:





kategori

= Rp 550.000- Rp. 150.000 = Rp. 133.000 (setelah dibulatkan)

3

sehingga didapatkan

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 280.000

Sedang : Rp. 280.000 ≤x< Rp. 410.000

Tinggi : ≥Rp. 410.000

Kategori ini kemudian disesuaikan dengan alokasi dana PKH, dimana

dana berkisar antara Rp. (150.000, 250.000, 350.000, 450.000, dan 550.000)

sehingga didapatkan kategori dana PKH yang dijadikan sebagai kerangka

sampling adalah:

Rendah : Rp. 150.000 ≤x< Rp. 250.000

Sedang : Rp. 250.000 ≤x< Rp. 400.000

Tinggi : ≥Rp. 400.000

Pengklasifikasian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana besarnya dana

dapat berhubungan dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan

pendidikan keluarga.

33

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang diambil dengan

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada ibu-ibu penerima PKH dengan

bantuan program komputer SPSS 16. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

statistika non parametrik. Statistika non parametrik merupakan uji statistik yang

biasa digunakan untuk penelitian-penelitian sosial karena prosedur pengujian

dengan menggunakan statistik non parametrik ini tidak bergantung kepada

asumsi-asumsi yang kaku, namun keshahihannya mensyaratkan hanya cukup

dengan asumsi umum saja. Jenis data yang digunakan pada uji statistik non

parametrik pada umumnya adalah jenis data dengan skala pengukuran nominal

dan ordinal. Dilatarbelakangi penelitian ini bertujuan ingin mengetahui ketepatan

alokasi dana PKH dan bentuk alokasi dana PKH yang diperoleh RTSM, maka

dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif melalui tabel frekuensi yang

disajikan dalam bentuk tabel atau diagram.

Dalam menganalisis ketepatan alokasi dana, maka dilakukan analisis data

terhadap 90 responden dengan menggunakan 3 kategori RTSM. RTSM penerima

PKH didapatkan dari SPDKP yang disesuaikan dengan kriteria penerima PKH

dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan menurut BPS. Dari 14 variabel

tersebut kemudian dilakukan proses penyederhanaan dengan menggunakan 5

indikator, yaitu:

a. Pendapatan rumah tangga; hal ini didasarkan karena tingkat pendapatan

masyarakat per kapita itu memang merupakan indikator kemiskinan. Jadi

kemiskinan memang terhapus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat

sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat adalah titik tolak atau modal

bagi perkembangan ekonomi selanjutnya (Susanto, 2006).

b. Pengeluaran rumah tangga; hal ini didasarkan karena kemiskinan di Indonesia

dikur dengan melihat pada sisi pengeluaran, dimana BPS menggunakan

definisi penduduk miskin sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Susanto, 2006).

c. Tanggungan; hal ini didasarkan terkait masalah kependudukan di Indonesia

dengan jumlah penduduk yang banyak. Keberhasilan program KB telah

memberikan kesempatan kepada keluarga Indonesia mengurangi jumlah

34

anggota keluarga yang menjadi tanggungan sehingga setiap keluarga bisa

lebih longgar merancang masa depannya (Suyono, 2005)

d. Kepemilikan aset; kepemilikan aset ini berkaitan dengan sejauh mana aset-

aset pribadi yang dimiliki. Kemiskinan tidak selamanya berasal dari kebijakan

saja melainkan juga persoalan yang sifatnya struktural, artinya seseorang yang

berusaha sekeras apapun menjadi tidak ada artinya karena kendala struktural

yang ia hadapi. Misalnya, keterbatasan infrastruktur (aset) yang memadai

berupa penunjang kebutuhan hidup mereka (Susanto, 2006)

e. Kondisi rumah; kondisi rumah yang dimaksudkan adalah berupa gabungan

indikator yang terdiri dari status kepemilikan rumah, kondisi dinding, lantai,

tempat BAB, dan penggunaan bahan bakar.

Dalam melihat sejauhmana hubungan antara Program Keluarga Harapan

(PKH) dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

keluarga, maka dilakukan uji korelasi dengan menggunakan model korelasi.

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel

(kadang lebih dari dua variabel) dengan skala tertentu, karena skala yang

digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal maka menggunakan Korelasi

Spearman. Kuat lemahnya hubungan diukur diantara jarak (range) 0-1 dan

korelasi akan bernilai searah jika nilai koefisien korelasi postif dan korelasi akan

bernilai tidak searah jika koefisien korelasi negatif (Sarwono, 2009).

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap dokumen, arsip, dan hasil

wawancara kepada responden dan informan PKH dengan mengumpulkan data

yang sudah ada, karena penelitian ini juga akan melihat sejauh mana peran,

keterlibatan, dan hubungan para aktor maka penjabaran peran dan keterlibatan

masing-masing aktor juga diadakan analisis implementasi kebijakan PKH dan

menganalisis implementasi kebijakan PKH di Desa Tegal dengan menggunkan

konsep teori kebijakan publik.

35

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Kondisi Geografis

Desa Tegal merupakan salah satu desa dari 8 desa lainnya yang terletak di

Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Secara wilayah, Desa Tegal memiliki luas

sekitar 616.45 ha dengan areal sawah sebesar 371.032 ha dan areal darat sebesar

245.013 ha. Desa ini berbatasan sebelah utara dengan Desa Babakan Kecamatan

Ciseeng. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pondok Udik Kecamatan

Kemang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pabuaran Kecamatan Kemang,

dan berbatasan sebelah barat dengan Desa Cibeteng Udik Kecamatan Ciseeng.

Sepanjang perjalanan ke Desa Tegal banyak dijumpai lahan atau kebun

dengan luas total sebesar 137.15 ha. Umumnya masyarakat menggunakan sepeda

motor untuk beraktifitas dan menjangkau satu lokasi dengan lokasi yang lain, hal

ini disebabkan tidak ada alat transportasi umum yang masuk ke daerah ini, selain

kendaraan bermotor. Desa Tegal dapat dijangkau dari arah jalan Parung atau

melalui jalan alternatif dari arah Ciampea, dimana disepanjang jalan menuju Desa

Tegal banyak terdapat Kelapa Sawit. Waktu tempuh untuk mencapai Desa Tegal

sekitar 60 menit dari pusat Kota Bogor.

Banyak lahan yang berada di Desa Tegal dimanfaatkan masyarakat untuk

berbagai macam aktivitas, mulai dari pertanian, perumahan, pendidikan, bahkan

sarana perkantoran. Dominasi lahan di Desa Tegal banyak dimanfaatkan sebagai

lahan permukiman dan pekarangan dengan luas 317.52 ha atau sekitar 51.51%,

kemudian perkebunan/ladang sebesar 137.15 ha atau 22.25% dan sawah/ kolam

empang 101.41 ha atau 16.45%. Kondisi lahan Desa Tegal yang banyak

digunakan sebagai lahan permukiman/pekarangan mendukung desa ini untuk

banyak ditempati sehingga mengakibatkan memiliki banyak penduduk. Di daerah

ini juga terdapat beberapa perumahan yang berdiri berdampingan dengan

permukiman warga bahkan untuk menuju desa ini juga melalui kawasan

Perumahan Kahuripan Parung. Data tersebut menunjukan bahwa wilayah Desa

Tegal banyak dipergunakan untuk permukiman dan pekarangan sehingga

36

memungkinkan desa ini memiliki banyak penduduk dengan total 3566 kepala

keluarga (KK).

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan di

Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

*Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

4.2. Kondisi Ekonomi

Jumlah RTSM terbesar di Kecamatan Kemang terpusat di di Desa Tegal,

yaitu sebesar 611 RTSM dibawah bimbingan dua pendamping, yaitu Ibu Evi dan

Bapak Erik. Hal ini menunjukan bahwa di Desa Tegal secara ekonomi relatif

berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan Garis Kemiskinan Non Makanan

dari BPS yang ditunjang oleh Data Jumlah Rumah Tangga Layak PPLS 2008

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dimana menunjukan bahwa terdapat 1133

rumah tangga miskin di Desa Tegal, jauh megungguli desa lainya seperti Desa

Kemang dan Desa Jampang. Keadaan ekonomi yang minim mendorong

masyarakat untuk melakukan berbagai macam cara guna memenuhi kebutuhan

hidupnya, misalnya dengan menjadi pembantu rumah tangga di sekitar wilayah

perumahan Desa Tegal, Perumahan Kahuripan.

No Peruntukan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)

1 Sawah dan kolam empang 101.41 16.45

2 Perkebunan/ ladang 137.15 22.25

3 Jalan umum 16.4 2.66

4 Pemakaman umum 6.2 1.01

5 Permukiman dan pekarangan 317.52 51.51

6 Pengembangan perumahan 30 4.87

7 Perkantoran 1.7 0.27

8 Lapangan olahraga 2.5 0.42

9 Sarana pendidikan 1.37 0.21

10 Sarana ibadah 1.2 0.19

11 Lainnya 1 0.16

Jumlah 616.45 100

37

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Kondisi Ekonomi menurut Pekerjaan Penduduk

Desa Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011

No Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%)

1 Petani 1202 40.39

2 Budidaya ikan 15 0.51

3 Peternak ayam 2 0.07

4 Pedagang 879 29.54

5 PNS 53 1.79

6 TNI/POLRI 9 0.30

7 Pensiunan 24 0.80

8 Pegawai swasta 262 8.80

9 Wiraswasta 5 0.17

10 Buruh lepas 260 8.73

11 Pengrajin 15 0.50

12 Supir 8 0.27

13 Tukang ojeg 214 7.20

14 Bidan 4 0.13

15 Penjahit 12 0.40

16 Lainnya 12 0.40

Jumlah 2976 100 *Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

Tabel 4 menunjukan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Tegal

bermatapencaharian sebagai petani dengan jumlah 1202 orang, disusul oleh

pedagang sebanyak 879 orang, pegawai swasta 262 orang, buruh lepas 260 orang,

dan tukang ojeg 214 orang. Mayoritas masyarakat yang berpenghasilan dari

bertani mengindikasikan bahwa usaha mereka bergantung dengan musim, cuaca,

dan kondisi tak terduga lainnya sehingga secara pemenuhan kebutuhan finansial

untuk keluarga belum bisa dipastikan. Di sisi lain, banyak diantara mereka yang

berprofesi sebagai tukang ojeg, karena secara wilayah desa ini relatif jauh antara

masing-masing kampung sehingga memerlukan bantuan kendaraan ojeg.

Jika diklasifikasikan berdasarkan kelas keluarga pra sejahtera hingga

keluarga sejahtera 3, maka dapat digambarkan terdapat 860 keluarga pra sejahtera,

1125 keluarga sejahtera 1, 760 keluarga sejahtera 2, dan 821 keluarga sejahtera 3.

Data ini menunjukan umumnya Kepala Keluarga (KK) di Desa Tegal berada pada

level keluarga sejahtera 1. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tegl

hidup dibawah garis kemiskinan sehingga sulit dalam mencukupi kebutuhan

pendidikan dan kesehatan seperti terlihat dalam bagan berikut:

38

Gambar 4. Kondisi Ekonomi menurut Klasifikasi Rumah Tangga Desa Tegal

Kecamatan Kemang, Tahun 2011


4.3 Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tegal, dapat dilihat melalui karakteristik

usia, jenis kelamin serta agama yang dianut. Walaupun masyarakat Desa Tegal

mayoritas beragam islam, namun di beberapa kampung banyak ditemukan warga

keturunan Cina yang beragama hindu atau konghucu. Hal ini disebabkan karena

daerah ini memang pada banyak ditempati pendatang Cina yang kemudian

menikah dengan penduduk asli dan menetap disana.

Gambar 5. Distribusi Penduduk menurut Agama yang dianut Penduduk Desa

Tegal Kecamatan Kemang, Tahun 2011


Kehidupan masyarakat Desa Tegal yang beranekaragam tidak membuat

mereka berkonflik satu sama lain dengan latar belakang agama, semua hidup

berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Bahkan untuk bantuan Program

Keluarga Harapan juga diberikan kepada keluarga keturunan Cina tersebut,

39

tentunya dengan beberapa persyaratan yang dipenuhi. Berdasarkan segi usia,

didominasi usia anak yaitu 5-9 tahun sebanyak 1355 orang

Tabel 5. Distribusi Penduduk menurut Usia dan Jenis Kelamin di Desa Tegal


No Usia (tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 0-4 618 651 1269

2 5-9 691 664 1355

3 10-14 607 539 1146

4 15-19 616 552 1168

5 20-24 514 561 1075

6 25-29 488 483 971

7 30- 34 568 585 1153

8 35-39 461 507 968

9 40-49 667 490 1157

10 50-54 301 358 659

11 55-59 340 366 706

12 60-64 269 232 501

13 65-69 250 295 545

14 >70 206 213 419

Jumlah 6596 6496 13098 *Sumber : Kantor Desa Tegal Tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa umumnya usia penduduk

Desa Tegal banyak ditempati oleh usia dibawah 20 tahun, dengan urutan pertama

ditempati usia 5-9 tahun sebanyak 1335 orang, kedua 0-4 tahun sebanyak 1269

orang, dan 15-19 tahun sebanyak 1168 orang sehingga menunjukan bahwa

penduduk Desa Tegal menempati piramida penduduk muda. Kondisi ini pula yang

kemudian mendorong perlu adanya usaha untuk memberikan tingkat

kesejahteraan yang baik, khususnya pada usia anak melalui kesehatan dan

pendidikan. Di sisi lain, mayoritas penduduk Desa Tegal adalah laki-laki

Sebagai desa penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), salah

satu kewajiban yang perlu ditunaikan adalah terkait masalah kesehatan dan

pendidikan. Disebabkan penduduk Desa Tegal didominasi usia 5-9 tahun

sebanyak 1335 orang dan 0-4 tahun sebanyak 1269, maka terkait masalah

kesehatan perlu diadakan dan optimalisasi peran posyandu, puskemas, dan sarana

kesehatan lainnya yang mampu menunjang pelayanan kesehatan.

40

Gambar 6. Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Tegal



Gambar di atas menunjukan bahwa untuk ukuran sebuah desa, Desa Tegal

memiliki fasilitas kesehatan yang cukup, minimal adanya posyandu sebanyak 13,

puskesmas walapun memang untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti

rumah sakit dan dokter masih rendah. Fasilitas sarana kesehatan yang ada di Desa

Tegal sejauh ini menang belum ada optimalisasi dari masyarakat, misalnya

dengan rutin memeriksakan anak ke posyandu, sehingga disinilah PKH mencoba

memberikan stimulasi kepada RTSM untuk mengakses pelayanan kesehatan

dengan lebih baik. Disamping kewajiban penerima PKH dalam hal kesehatan,

mereka juga memiliki kewajiban terkait sekolah anak mereka, minimal memenuhi

anjurang pemerintah sekolah wajib 9 tahun (SD-SMP).

Gambar 7. Kondisi Fasilitas menurut Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tegal



41

Gambar diatas menggambarkan bahwa umumnya masyarakat Desa Tegal

hanya lulusan SD atau sederajat dan disusul oleh tidak tamat SD. Rendahnya

tingkat pendidikan maka akan behubungan dengan produktifitas dan kapasitas

kualitas sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan juga ditunjang oleh fasilitas

atau saran yang ada. Di Desa Tegal hanya terdapat 6 SD/MI berstatus negeri dan 5

berstatus swasta, sementara untuk SMP dan SMA hanya ada 2 yang berstatus

swasta. Masyarakat menuturkan bahwa walaupun ada sekolah swasta di daerah

mereka namun mereka sulit mengakses pendidikan karena biaya yang mahal.

42

BAB V

HASIL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

5.1 Proses Pemilihan RTSM Penerima PKH

5.1.1 Program Keluarga Harapan sebagai Kebijakan Publik

Menurut Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005), memahami

kebijakan publik dengan dilihat konsep kunci sebagai berikut:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini PKH dinamakan sebagai

kebijakan publik karena PKH merupakan program dibawah Kementerian

Sosial yang bekerjasama dengan Dinas Sosial, BPS, UPPKH, pendamping

yang semuanya memiliki kewenangan dalam menjalankan perannya masing-

masing.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. PKH diadakan

sebagai reaksi terhadap permasalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang

memfokuskan pada peningkatan kualitas RTSM di bidang kesehatan dan

pendidikan. Pernyataan ini dikuatkan bahwa hasil survei The Gallup

Organization Social Audit (1999) dalam Schiller (2008) menjelaskan bahwa

salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan

peningkatan pendidikan.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. PKH adalah seperangkat

tindakan yang berorientasi pada mengurangi kemiskinan melalui peningkatan

kualitas RTSM dalam hal kesehatan dan pendidikan.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. PKH

adalah tindakan kolektif beberapa aktor berdasarkan keyakinan untuk

mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas RTSM dalam hal

kesehatan dan pendidikan.

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor yang

berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang

telah dirumuskan. Maksudnya bahwa PKH mempunyai landasan hukum

sebagai sebuah kebijakan publik.

Analisis diatas menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah sebagai bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah di

43

bawah koordinasi Kementerian Sosial RI dengan melibatkan elemen terkait,

misalnya PT Pos, UPPKH, dan pendamping di lapangan. Bertujuan mengurangi

kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga.

5.1.2 Keterlibatan Aktor dalam Pemilihan RTSM Penerima PKH

Program Keluarga Harapan merupakan program lintas kementerian dan

lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan

Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan

Badan Pusat Statistik. Untuk menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh

Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Pusat

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Gambar 8. Struktur Organisasi PKH menurut Kementerian Sosial RI,

Tahun 2008

Keterangan : : Garis Komando

: Garis koordinasi

Gambar 8 menjelaskan bahwa dalam menjalankan program, aktor PKH

dibagi dalam tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Guna

Tim Pengendali PKH/TKPK

Tim Pengarah Pusat

Tim Teknis Pusat

PT POS Indonesia Depsos

UPPKH Pusat

Kantor POS Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Teknis

Kabupaten/Kota/TKPKD

Tim Koordinasi Teknis

Provinsi/TKPKD

Pendamping PKH

UPPKH Kabupaten/Kota

Dinsos

Kantor/Petugas POS

44

menjalankan PKH di beberapa kabupaten dan desa, maka terbentuklah Unit

Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang langsung mengurusi

tentang PKH, terdiri dari UPPKH Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan

Kecamatan.

5.1.2.1 Pendamping PKH Desa Tegal Kecamatan Kemang

Pendamping PKH adalah pihak kunci yang menjembatani penerima

manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun

program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya

melakukan sosialisasi pengawasan dan mendamping para penerima manfaat

dalam memenuhi komitmen. Peran pendamping PKH diperlukan karena sebagian

besar orang miskin tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk

memperjuangkan hak mereka sehingga perlu ada pendamping yang siap untuk

membatu mereka mendapatkan hak dan mendampingi mereka untuk memenuhi

kewajiban PKH (Depsos, 2007).

Tabel 6. Tugas Pendamping PKH

Tugas Persiapan Program

1 Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh penerima PKH

2 Menginformasikan program kepada RTSM peserta PKH dan mendukung

sosialisasi kepada masyarakat umum

3 Mengelompokkan peserta kedalam kelompok yang terdiri atas 20-25 orang

peserta PKH untuk mempermudah tugas pendamping

4 Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok PKH

5 Membantu peserta PKH dalam pengisian persyaratan PKH

6 Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke puskesmas dan pendaftaran

sekolah

Tugas Rutin

1 Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir

pemutakhiran data ke UPPKH kabupaten/kota

2 Menerima mengaduan dari ketua kelompok

3 Kunjungan insidental kepada penerima PKH yang tidak komitmen

4 Pertemuan dengan semua peserta PKH setiap enam bulan untuk resosialisasi

5 Koordinasi dengan pihak setempat terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan

6 Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok

7 Pertemuan bulanan dengan pelayan kesehatan dan pendidikan setempat

8 Pertemuan triwulan dan tiap semester kepada UPPKH daerah, pendamping,

pelayan kesehatan dan pendidikan *Sumber: Buku Kerja Pendamping Departemen Sosial RI Tahun 2007

Desa Tegal Kecamatan Kemang memiliki dua pendamping PKH, yaitu

Ibu Siti Noor Havidah dan Bapak Erik. Masing-masing pendamping memiliki

45

wilayah dampingan yang berbeda. Latar belakang dipilihnya Desa Tegal menjadi

lokasi penerima bantuan PKH adalah berawal dari permohonan melalui data yang

diajukan oleh pemerintah desa bersama kecamatan setempat. Data tersebut

kemudian diserahkan kepada BPS Kabupaten Bogor untuk melihat sejauh mana

sinkronisasi data yang diajukan desa dengan data yang dimiliki oleh BPS terkait

sasaran PKH. Data tersebut kemudian disatukan dan dilihat sejauh mana

kecocokan data yang dimiliki masing-masing, namun dalam hal ini BPS memiliki

kewenangan lebih untuk menyeleksi data tersebut. Data yang sudah dirapihkan di

BPS setempat kemudian diserahkan ke UPPKH pusat yang berlokasi di Jakarta

yang memiliki kewenangan untuk memvalidasi data yang ada, menyortir data

sehingga sesuai dengan sasaran dan anggaran yang dialokasikan. Setelah itu, data

yang sudah divalidasi langsung diserahkan ke UPPKH setempat. Khusus di Desa

Tegal, diadakan temu atau kumpul semua penerima PKH di Kantor Desa untuk

mengecek kebenaran data yang diterima. Setelah itu, pendamping melakukan

survei ulang terhadap penerima PKH dengan melihat kondisi rumah, dan sosial

ekonomi si penerima PKH.

Pendamping PKH cukup memiliki peran penting dalam proses PKH secara

keseluruhan, mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan.

Salah satu pendamping PKH menyampaikan bahwa:

Dalam hal ini pemilihan pendamping PKH dilakukan melalui proses

pendaftaran dan penyeleksian, walaupun memang terkesan agak tertutup.

Proses penyeleksian dilakukan tahun 2008 dengan adanya tes tulis dan

wawancara. Walaupun tertutup, ternyata ada sekitar 683 orang yang mendaftar,

namun hanya 30 orang yang lolos dan sesuai klasifikasi pendamping, yaitu

minimal lulusan sarjana (S1) dan memiliki track record dalam bidang

kemasyarakatan. Adapun insentif yang diberikan kepada pendamping PKH, yaitu

Rp 1.700.000,00 per bulan dengan kontrak yang selalu diperbaharui setiap tahun.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai pendamping, tidak disediakan

kendaraan khusus melainkan hanya disediakan seragam (baju, kemeja, tas) dan

alat tulis kantor. Tidak ada batasan maksimal menjadi seorang pendamping PKH,

karena sejauh ini tidak ada pemutusan secara sepihak dari UPPKH, jikalau pun

ada kasus pendamping yang menyalahi aturan PKH maka biasanya akan langsung

46

diberikan surat peringatan hingga surat pemecatan. Kasus yang pernah terjadi

adalah adanya tindakan penyelewengan terhadap dana PKH yang diterima.

Adapun peran dan tugas dari pendamping meliputi proses perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Dalam proses perencanaan, pendamping

membantu meninjau para penerima PKH dengan langsung turun melihat kondisi

sosial ekonomi penerima. Dalam proses pelaksanaan, pendamping berperan

memberikan pendampingan bagi para penerima PKH dalam pencairan dana,

berkoordinasi dengan pihak UPPKH, sekolah dan posyandu untuk mengontrol

sejauh mana perilaku si penerima PKH khususnya mengontrol aktifitas kehadiran

anak penerima PKH dan kehadiran ibu di setiap kegiatan posyandu. Kendala yang

selama ini dialami oleh pendamping PKH adalah masalah transportasi karena

sejauh ini ditanggung dari biaya sendiri, walaupun ada wacana akan ada motor

inventaris bagi pendamping jika PKH akan dijadikan sebagai badan, layaknya

BKKBN.

Sikap dan perilaku penerima PKH terhadap pendamping sejauh ini

memang membantu jalannya PKH walaupun bentuk konsultasi yang dilakukan

penerima terhadap pendamping sifatnya belumlah rutin, hanya saja jika ada

keperluan yang mendesak dan berkenaan dengan PKH, misalnya 1 bulan hanya 2

kali. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendamping, tidak ada bentuk

pelatihan yang sifatnya rutin dilakukan oleh UPPKH, hanya sempat dilakukan di

awal proses seleksi di tahun 2008. Namun evaluasi pendamping biasanya rutin

dilakukan pertiga bulan setiap ada pencairan dana PKH. Penuturan pendamping

menyampaikan bahwa:

Sejauh ini setiap ada pencairan dana PKH, memang rata-rata penerima

mengalokasikan uangnya untuk keperluan sandang, pangan, dan papan

khususnya sandang dibandingkan untuk keperluan kesehatan dan

pendidikan anak.

Hal ini diluar kemampuan dan kontrol pendamping karena hal ini

langsung diserahkan pada hak dan keputusan dari si penerima bantuan. Namun

sebagai sebuah bentuk pengontrolan, pendamping mengecek aktivitas dan

kehadiran anak penerima PKH melalui pihak sekolah serta mengecek keaktifan

ibu penerima PKH dalam mengikuti kegiatan posyandu sehingga ketika pun

terjadi kesalahan maka akan ada pengurangan nominal dana yang didapatkan,

47

misalnya jika anak tidak masuk sekolah berulang kali atau ketidakaktifan dalam

mengikuti kegiatan posyandu. Memang secara analogi sederhana, uang yang

didapatkan dari dana PKH memang belumlah cukup, karena harapannya dana ini

sifatnya berupa dana pemicu dan dikhususkan untuk peningkatakan kualitas

sumberdaya di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga wajar jika PKH tentu

berbeda dengan program kemiskinan lainnya.

Secara umum, memang tidak semua RTSM di Desa Tegal mendapatkan

bantuan PKH, sebagai bentuk penyelesaian maka pendamping banyak menerima

laporan dan memberikan rekomendasi ke pusat, namun sejauh ini mekanisme ini

memang cukup sulit dilakukan khususnya di pihak pengambil keputusan tertinggi

di UPPKH. Karena dana PKH akan otomatis terhenti saat RTSM tidak memiliki

tanggungan, misalnya anak sudah lulus SMP, maka dana pun akan terputus

sehingga ternyata masih ada rumah tangga yang tidak mampu menyekolahkan

anaknya ke SMA karena masalah finansial sehingga keluhan masyarakat bahwa

dana yang diberikan relatif belum mencukupi. Harapan dari pendamping PKH di

Desa menuturkan bahwa:

Namun, harapan terhadap program PKH adalah adanya perubahan sikap

dan perilaku penerima PKH khususnya peningkatan kualitas sumberdaya

dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta adanya nasib pendamping.

5.1.2.2 Badan Pusat Statistika Sosial BPS Kabupaten Bogor

Badan Pusat Statistika adalah aktor yang berperan khusus dalam survei

calon penerima PKH. Menurut penuturan AS (Staf Statistika Sosial BPS

Kabupaten Bogor), prosedur yang BPS lakukan terkait data penerima PKH

berawal dari data yang diterima Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan

Pendidikan (SPDKP) pada tahun 2007 sebagai data awal PKH. Data SPDKP di

tahun 2007 terdapat 11 kecamatan dan ditambah 5 kecamatan di tahun 2008,

sehingga total penerima 16 kecamatan.

Pemilihan kecamatan berasal dari BPS Pusat sehingga BPS Kabupaten

sebatas tim pelaksana survei saja di lapangan. Data dasar SPDKP diperoleh dari

PSE (Pendataan Sosial Ekonomi) tahun 2004 sehingga dapat dijadikan sebagai

data permulaan SPDKP di 16 kecamatan, dari data PSE 2004 diverifikasi ulang

dengan menggunakan kriteria sasaran penerima PKH, yaitu ibu hamil, ibu balita,

48

dan ibu dengan anak usia SD dan SMP hingga munculah data yang disebut

SPDKP untuk kepentingan PKH. Mekanisme yang dilakukan BPS Kabupaten

Bogor dalam melakukan SPDKP dilakukan dengan beberapa mekanismenya,

dilihat dari segi input, proses, dan output yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Input

a. Persiapan SPDKP

b. Perekrutan tim survei dan verifikasi; perekrutan dilakukan dari pihak desa

hingga kecamatan melalui pemberian rekomendasi nama-nama. Umunya yang

terlibat langsung adalah para petugas desa atau para kader. Biasanya BPS

menyebut mereka sebagai mitra statistika.

c. Pelatihan tim survei dan verifikasi; pelatihan dilakukan kepada mitra statistika

tiap desa dan kecamatan yang telah terpilih selama 3 hari. Pelatihan dibagi

dalam dua tim, yaitu tim lapangan dan tim pengolahan data. Hal ini dilakukan

karena secara tugas dan fungsi juga berbeda.

2. Proses

Survei dilakukan oleh tim yang telah terpilih di masing-masing desa dan

kecamatan, survei dilakukan dengan kurun waktu yang telah ditentukan

selama1 bulan. Mekanisme survei yang dilakukan adalah dengan mendatangi

langsung rumah dari daftar nama-nama yang telah diberikan BPS Pusat,

mencocokan nama dan dilihat bagaimana kondisi sosial ekonomi dan kriteria

penerima PKH, yaitu ibu hamil, ibu balita, dan ibu dengan anak usia SD dan

SMP hingga hasilnya diperoleh. Data yang sudah didapatkan kemudian

diserahkan kembali pada tim pengolah data yang juga dibagi dalam dua tim,

yaitu pencacah lapangan dan pemeriksa dan pengawas. Data tersebut dilihat

sejauh mana konsistensi dari hasil survei yang dilakukan terhadap

masyarakat,. Hal ini dilakukan karena menurut pemaparan Bapak Ag,

masyarakat sudah cukup cerdas ketika dilakukan survei sehingga terkadang

menutupi kondisi rumah tangga yang sebenarnya.

3. Output

Hasil data survei yang sudah diperiksa oleh BPS Kabupaten Bogor

kemudian langsung dikirimkan ke BPS Pusat, dimana BPS Kabupaten Bogor

hanya sebatas mengentri data dan tidak berwenang memutuskan siapa saja

49

rumah tangga yang layak menerima PKH. Data tersebut kemudian diserahkan

ke BPS Pusat untuk dilakukan verifikasi dan hasilnya diserahkan ke

Kementerian Sosial RI untuk dilihat berapa kuotanya percdesa dan

kecamatan. Data tersebut kemudian diserahkan ke UPPKH masing-masing

daerah. Tidak semua data yang diperoleh dari SPDKP yang diserahkan ke

BPS Pusat dan Kemensos yang kemudian tertampung semua oleh PKH,

karena Kemensos memiliki kuota tersendiri sehingga peran BPS Kabupaten

Bogor hanya sebatas tugas survei di lapangan melalui data yang diberikan

BPS pusat. Di samping itu, BPS juga tidak punya kewenangan memilih siapa

saja yang berhak menerima PKH, melainkan Kemensos sesuai kuota.

Sejauh ini mekanisme pergantian penerima PKH karena ketidaklayakan

agak sulit untuk dirubah keputusannya, karena sejauh ini pihak BPS (kabupaten

dan pusat) juga sulit dengan prosedurnya dan BPS belum pernah menyepakati hal

itu walaupun tertulis dalam pedoman PKH jika terdapat warga yang tidak mampu

bisa diajukan. Hambatannya adalah tidak adanya petunjuk yang jelas tentang

mekanisme bagi RTSM yang sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan dan

sudah menjadi kasus nasional. BPS juga tidak ingin salah bersikap dan khawatir

salah sasaran dan membutuhkan waktu yang lama.

5.1.2.3 Dinas Sosial Kabupaten Bogor

Peran Dinas Sosial memiliki garis koordinasi dengan Dinas Sosial

Provinsi dan Kemensos RI yang bertugas mengkoordinasikan PKH di kecamatan

melalui UPPKH kecamatan. Dinas Sosial Kabupaten bertugas sebagai

pemantauan, pengawasan, pelaporan dan pendampingan juga pendukung juga

membantu memfasilitasi kelancaran penerimaan pelayanan pendidikan dan

kesehatan bagi penerima PKH. Misalnya untuk bidang kesehatan, dimana

penerima PKH mendapatkan akses kesehatan (posyandu, puskemas, dan lainnya

walaupun realisasinya RTSM harus tetap memenuhi dan mengikuti persyaratan

jika RTSM sedang terkena musibah, misalnya sakit parah. Penuturan DM (Bagian

PKH Dinas Sosial Kabupaten Bogor) menuturkan bahwa

Saat pertama kali PKH terbentuk diadakan temu dengan semua pihak

terkait, juga biasanya diadakan temu rapat koordinasi dengan semua pihak

elemen per pencairan (per triwulan). Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi

50

jalannya PKH, hambatan, dan rekomendasi- rekomendasi dalam rangka

memperbaiki PKH. Target minimal PKH adalah masyarakat sangat miskin

menjadi masyarakat miskin melalui upaya pemberdayaan.

Setiap triwulan juga diserahkan laporan pencairan kepada Dinas

Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Bupati, Kominfo, Polres,

BPKB. BPS, Depag. Menurut penuturan Ketua UPPKH Kabupaten Bogor

mengacu pada pedoman umum PKH, PKH berakhir di tahun 2015 dengan target

nasional 8% penurunan kemiskinan. Sejauh ini evaluasi pencapaian sudah ada

perbaikan 21% dari rapat umum yang disampaikan oleh para ahli.

5.1.2.4 UPPKH Kabupaten Bogor

UPPKH Kabupaten dibentuk di setiap kabupaten dimana PKH

dilaksanakan. UPPKH Kabupaten merupakan kunci untuk menyukseskan

pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH

Kecamatan dengan UPPKH Pusat serta tim koordinasi provinsi dan kabupaten.

Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota tidak terlepas dari peran UPPKH

secara keseluruhan yang meliputi Ketua UPPKH Kabupaten/Kota, Koordinator

UPPKH Kabupaten/Kota, Administrasi, Data Entri/Operator komputer, dan

sistem pengaduan masyarakat.

UPPKH Kabupaten Bogor langsung berada dibawah koordinasi UPPKH

pusat juga Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dalam menjalankan tugasnya para

pengurus UPPKH juga terlibat sebagai pendamping di desa penerima PKH.

Mereka bertugas untuk menginput semua data yang diterima dari para

pendamping di setiap desa, misalnya berkaitan dengan pemutakhiran data atau

pencairan dana, mereka juga turut aktif berkoordinasi dengan tim kecamatan

guna melakukan evaluasi pelaksanaan PKH.

51

Gambar 9. Struktur Kepengurusan UPPKH Kabupaten Bogor, Tahun 2011

5.1.2.5 Hubungan antar Aktor

Pemaparan tentang peran aktor yang terlibat di lapangan dalam

pelaksanaan PKH dapat dihubungkan dalam adanya fungsi koordinasi dan

instruksi mulai dari tahap perencaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang dibatas

pembahasannya di wilayah kabupaten.

a. Proses perencaan dimulai oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor yang

melalukan survei kepada masyarakat Desa Tegal yang didampingi oleh

pendamping PKH dan pemerintah setempat (fungsi koordinasi). Dalam hal ini

terdapat koordinasi antara pihak BPS dengan pendamping dan pemerintah

desa. BPS Kabupaten melakukan pendataan setelah mendapatkan instruksi

dari BPS pusat yang telah koordinasi dengan UPPKH pusat (fungsi koordinasi

dan instruksi). Data yang telah didapatkan BPS kemudian diserahkan kepada

BPS pusat untuk kemudian diteruskan kembali ke Departemen Sosial dan

UPPKH pusat yang menentukan kuota penerima PKH tiap wilayah (fungsi

koordinasi). Pada penentuan RTSM penerima PKH, pelaksana tingkat

kabupaten tidaklah memiliki kewenangan untuk menentukan karena langsung

dari pusat.

b. Tahap pelaksanaan PKH dibagi dalam taahap pencairan dana, ada koordinasi

antara Dinasi Sosial, UPPKH, pendamping, dan kantor pos. Tahap

pelaksanaan untuk mengkontrol pemanfaatan dana PKH lebih banyak

Ketua UPPKH Kabupaten Bogor

Dian Mulyadianta

Koordinator UPPKK Kabupaten Bogor

Moch. Dede Soleh

Petugas Data Entri

Dian Anugerah, Asep Syaefudin, Iis Hanisah, Dede

Haryanti, Neni Nurhaeni

Petugas SPM

-

Petugas Administrasi

Galih Sekar

Petugas SIM PKH

Donny Anugerah P

52

dilakukan pendamping dengan ketua kelompok PKH, kader posyandu, pihak

sekolah/kepala sekolah juga UPPKH (garis koordinasi). Misalnya pendamping

melakukan pengecekan kehadiran anak RTSM ke pihak sekolah dan kehadiran

ibu ke posyandu kepada kader posyandu, dimana data ini kemudian akan

digunakan untuk menilai keaktifan peserta yang berpengaruh pada dana PKH

yang diterima.

c. Tahap evaluasi dilakukan per pencairan dana yang dikoordinasikan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Bogor yang mengundang semua aktor yang terlibat di

tataran teknis. Hubungan aktor dalam tahapan ini terlihat hanya berupa garus

koordinasi pelaporan atas pelaksanaan pencairan dana, dimana akhisnya akan

ada sebuah bentuk solusi atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.

5.1.3 Keterlibatan Pemerintahan Desa Tegal dalam Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan

Jika melihat stuktur organisasi PKH di tingkat pusat hingga kecamatan,

tidak tergambarkan peran pemerintah desa disana. Menurut Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa adalah

penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan

permusyawarahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama

lain pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa yang membantu di

dalamnya. Menurut penuturan mantan Ketua BPD Desa Tegal, disampaikan

bahwa memang desa tidak banyak terlibat dalam proses perencanaan hingga

pelaksanaan dan evaluasi, hanya saja memang desa turut tergabung saat

melakukan survei dengan BPS saat memilih RTSM yang layak sebagai penerima

PKH. Namun pasca itu para pendamping dan Dinas terkait sifatnya hanya

koordinasi dan itupun tidak sering, melainkan hanya berupa pelaporan per

pencairan saja.

Sejauh ini pihak pemerintah desa memang tidak terlalu dilibatkan dalam

Program Keluarga Harapan (PKH), mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi. Pihak desa memang secara kewenangan tidak terlalu banyak

53

sehingga hanya menerima laporan PKH saja secara keseluruhan. Menurut

penuturan Bapak AP (Sekretaris BPD Desa Tegal) bahwa:

Banyak warga yang tergolong RTSM tapi tidak menerima bantuan,

sehingga ia menilai bahwa program ini belumlah optimal. Pernyataan ini,

ia kuatkan karena proses di awal pemilihan RTSM yang tidak begitu baik,

karena proses survei yang dilakukan BPS hanya didamping oleh pihak

warga yang sebenarnya diantara mereka memiliki kekerabatan satu sama

lain. Di samping itu, alokasi dana yang dikeluarkan dari dana PKH pun

banyak dikeluarkan RTSM penerima untuk memenuhi kebutuhan lain

(sandang).

Keterlibatan pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Desa Tegal jika

dibagi dalam tahap perencanaan (permulaan), pelaksanaan, dan evaluasi, maka

pada tahap perencanaan (permulaan) pemerintah desa terlibat dalam proses

rekomendasi nama RTSM yang kemudian disurvei secara langsung oleh pihak

BPS dan pendamping di desa tersebut. Kemudian di tahap pelaksanaan,

pemerintah desa memang berperan hanya pada fungsi pelaporan dan koordinasi

tekait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya pelaporan

bulanan per pencairan yang diberikan oleh pendamping dan fungsi koordinasi jika

ada beberapa agenda atau kegiatan terkait sedangkan dalam fungsi evaluasi,

pemerintah desa juga tidak turut terlibat secara langsung karena evaluasi PKH

dilakukan per periode pencairan melalui rapat koordinasi di level kabupaten yang

menghadirkan UPPKH kabupaten, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, POLRI dan sebagainya.

Keterlibatan pemerintah desa merupakan hal yang penting untuk sebuah

program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan

pemerintah desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya

dibandingkan dengan pihak luar yang sebelumnya belum pernah terlibat langsung

di daerah tersebut. Khususnya terkait proses pemilihan RTSM penerima PKH, hal

ini dikarenakan ini merupakan fase permulaan program, jika PKH diberikan

secara tidak tepat maka akan berpengaruh pula terhadap optimalisasi pencapaian

tujuan.

54

5.1.4 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Menurut Grindle (1980) dalam Dwijowijoto (2003) menyatakan bahwa

pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan.

Turunan dari kebijakan yang dimaksud dapat berupa program. Isi kebijakan

meliputi kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumberdaya yang dilibatkan.

Sementara untuk konteks kebijakan mencakup kekuasaan, kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat dan karakter lembaga dan penguasa.

Jika dianalisis berdasarkan model implementasi kebijakan menurut

Grindle 1980 dalam Dwijowijoto (2003), maka :

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan diambil

akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik yang distimulasi

oleh proses pengambilan keputusan. Maksudnya yang tercermin dalam

pelaksanaan PKH di Desa Tegal bahwa masing-masing aktor khususnya yang

berkaitan dengan ranah politik sebelumnya mereka akan mempertimbangkan

bagaimana dampak yang ditimbulkan.

b. Tipe manfaat. Bahwa program yang memberikan manfaat secara kolektif akan

mendapatkan dukungan dalam implementasi dan sebaliknya. Misalnya tujuan

PKH adalah mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas

sumberdaya (RTSM) dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga mendapat

dukungan dari berbagai pihak, yaitu Departemen Sosial, Pendidikan dan

Kesehatan hingga turut mendukung program ini BPS dan Kantor Pos.




adanya perubahan yang mendasar di masyarakat dalam jangka panjang akan

sulit untuk diimplementasikan. Hal ini tercermin dari PKH dimana perubahan

yang diharapkan adalah peningkatan kualitas sumberdaya (RTSM) dalam

bidang kesehatan dan pendidikan namun yang dialami oleh RTSM Desa Tegal

adalah belum pada peningkatan secara signifikan.


mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil, misalnya di

55

tingkat departemen atau di tingkat dinas dan akan berdampak pada tingkat

implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini tercermin dalam implementasi

dalam menentukan RTSM penerima bantuan PKH, dimana BPS Kabupaten

Bogor dibantu pendamping dan pemerintah desa hanya berfungsi dalam

melakukan pendataan yang kemudian data itu diajukan kepada BPS pusat dan

Depertemen Sosial yang berkoordinasi dengan UPPKH pusat sehingga ada

beberapa RTSM yang seharusnya layak mendapat bantuan malah terhapus

karena kuota yang ditentukan oleh pihak pusat.




mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai. Berdasarkan struktur

organisasi PKH tidak tercantum pemerintah desa sebagai pelaksana program

sehingga kondisi ini mempengaruhi implementasi PKH di lapangan, bahkan

sempat terjadi konflik akibat pencairan dana PKH di Desa Tegal.



mengimplementasikan program yang telah ditetapkan. PKH melibatkan

sumberdaya manusia meliputi para aktor terkait dan alokasi dana, karena dana

termasuk dalam sumberdaya yang dilibatkan maka akibat adanya keterbatasan

dana PKH tiap wilayah, maka berakibat pada adanya beberapa RTSM yang

tidak jadi mendapatkan bantuan walaupun mereka sempat didata oleh BPS.

Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan

implementasi kebijakan atau program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara

pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan (Dwijowijoto, 2003).

a. Tepat kebijakan; Tepat kebijakan dapat ditinjau dari apakah kebijakan yang

ada telah bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah, apakah kebijakan

sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan dipecahkan, dan dibuat

oleh lembaga yang mempunya wewenang terhadap masalah yang akan

dipecahkan. Kebijakan PKH merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi

kemiskinan melalui peningkatan kualitas (RTSM) dalam hal kesehatan dan

pendidikan yang dibuat oleh Departemen Sosial bekerjasama dengan

56

Departemen Pendidikan dan Kesehatan sehingga dilihat dari sisi ini kebijakan

PKH sudah sesuai secara formulasinya.

b. Tepat pelaksana; aktor yang terlibat tidaklah hanya pemerintah melainkan

kerjasama antara masyarakat dan swasta. Yang terjadi dalam pelaksanaan

PKH di lapangan belumlah bisa melibatkan semua stakeholders terkait,

kegiatan strategis terpusat di Dinas Sosial dan UPPKH kabupaten masing-

masing sementara aktor lainnya hanya berperan secara teknis. Sebagai

kebijakan penanggulangan kemiskinan, PKH belum bisa memberdayakan

masyarakatnya. Masyarakat diperlakukan sebatas objek dalam penerima

bantuan sehingga saat dilakukan sesi wawancara kepada RTSM tersampaikan

jika program ini dihentikan maka mereka mengakui akan sangat sulit untuk

menyekolahkan anak mereka dan memberikan layanan kesehatan karena

program ini baru bersifat bantuan tunai walaupun sudah ada pendampingan.

c. Tepat target; definisi ketepatan target bukan hanya sekedar tepat secara

sasaran namun yang hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan

yang direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kedua,

kesiapan target secara fisik dan psikologis, dan apakah kebijakan ini bersifat

baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya. Ketepatan target ini juga

bisa ditunjang dengan keterlibatan pihak terkait, misalnya BPS, pendamping

PKH juga pemerintah desa dalam melakukan survei atau bahkan dapat

memutus dana PKH jika memang kondisi RTSM sudah mengalami

peningkatan sosial ekonomi sehingga bisa digantikan dengan RTSM yang

lain. Di samping itu, penuturan ketua kelompok bahwa masih ada beberapa

dari mereka yang mendapatkan bantuan lain selain PKH yang juga masuk

dalam kluster 1 program penanggulangan kemiskinan, yaitu Raskin dan

Jamkesmas. Terlalu banyak kebijakan baru namun pada prinsipnya mengulang

kebijakan lama dengan hasil yang tidak efektif dengan kebijakan sebelumnya.

d. Tepat lingkungan; ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu

lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan

kebijakan adalah interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana

dengan lembaga lain yang terkait. Perumus kebijakan PKH adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen

57

Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama,

Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik

sementara di tingkat kabupaten dan kecamatan inilah yang langsung

besentuhan dengan penerima. Menurut penuturan Ketua UPPKH Kabupaten

Bogor, interaksi ini dilakukan secara rutin setiap masa pencairan membahas

evaluasi pelaksanaan program mengupas kendala dan solusi dalam pemecahan

masalah namun yang terjadi adalah solusi tersebut belum mampu berjalan

optimal. Kedua, lingkungan eksternal adalah berkaitan penerimaan publik dari

penerima program ini, yaitu pemerintah desa dan individu. Disinilah PKH

memiliki kelemahan karena kurang bisa melibatkan pemerintah desa dan para

tokoh sebagai opinion leader guna menunjang keberhasilan program ini.

Sebuah implementasi dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

tidak boleh terlepas dari tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan melalui

peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Guna menunjang pencapaian

tujuan tersebut maka diperlukan perencanaan yang matang dalam program,

khususnya dalam pemilihan sasaran. Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang


terpilih. Penerima bantuan adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak

pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada ibu maka: nenek, tante/ bibi,

atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Oleh karena itu, diawal

diperlukan adanya keterlibatan pihak terkait yang saling bersinergi dalam

penerntuan RTSM penerima PKH.

5.1.5 Klasifikasi RTSM Penerima PKH

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen

tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya. Salah satu

konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara termasuk

Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS. Untuk

mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS selama ini menggunakan dua

cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan persentase penduduk miskin BPS

menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan

58

menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin

didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata pengeluaran per kapita

per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang bersifat makro ini

hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase penduduk miskin, tetapi tidak

menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat mereka sehingga kurang

operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini sangat bermanfaat untuk

mengevaluasi pertambahan/ pengurangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke

waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa digali dan sangat

bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, dengan melakukan

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2005 yang kemudian

digunakan untuk menentukan SDM penerima BLT yang memuat informasi nama

kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi tempat

tinggalnya.

Dalam menentukan rumah tangga penerima PKH, BPS juga menggunakan

data PSE 2005 yang menjadi bahan pendataan berikutnya yaitu Survei Pelayanan

Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) pada tahun 2007 yang merupakan data

awal PKH yang disesuaikan dengan kriteria penerima PKH, , yaitu ibu hamil, ibu

balita, dan ibu dengan anak usia SD dan SMP hingga munculah data yang disebut

SPDKP untuk kepentingan PKH. Dalam pengukuran itu, BPS melakukan

pendataan rumah tangga miskin dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan

dimana varibel ini memiliki hubungan sangat erat dengan kemampuan memenuhi

kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan (basic needs approach).

(tabel 1), dimana varibel ini memiliki hubungan sangat erat dengan kemampuan

memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan dasar non makanan (basic needs

approach), Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengetahuan sehingga kemiskinan

adalah suatu kondisi yang selalu ada di setiap masa dan di setiap tempat.

Penuturan AS (Staf Badan Pusat Statistika Kabupaten Bogor)

menyampaikan bahwa

dimana jika posisi rumah tangga tersebut hanya memenuhi minimal 9

variabel maka dikategorikan RTSM ditambah dengan hasil estimasi permodelan

dengan menggunakan faktor statistik lainnya.

59

Pemilihan RTSM di Desa Tegal relatif banyak dibandingkan daerah lain,

total RTSM penerima PKH di Desa Tegal sebanyak 611 RTSM. Secara luas

wilayah Desa Tegal memang memiliki luas wilayah 616.45 ha sehingga

memungkinkan banyak penduduk yang tinggal disana, mulai dari lapisan atas

yang tinggal di perumahan sekitar atau masyarakat asli (pribumi) yang umumnya

menempati tempat sederhana yang rata-rata masih beratapkan bilik dan beralaskan

tanah. Pemilihan RTSM ini juga didasarkan dari data survei hal PPLS 2008, yaitu

survei peningkatan pendidikan dan kesehatan yang menunjukan bahwa rumah

tangga di Desa Tegal berada pada posisi terbanyak rumah tangga yang layak

menerima bantuan dengan penjabaran dalam tabel berikut:

Tabel 7. Jumlah Rumah Tangga Layak PPLS 2008 Kabupaten Bogor Provinsi

Jawa Barat

Kode

(01)

Nama

Kecamatan

(02)

Kode

(3)

Nama Desa

(4)

Rumah Tangga

Layak

(5)

Tambahan

(6)

Jumlah

(7)

230 Kemang

006 Semplak Barat 558 13 571

007 Atang Senjaya 33 2 35

008 Parankanjaya 432 5 437

009 Bojong 743 20 763

010 Kemang 1084 14 1098

011 Pabuaran 693 0 693

013 Tegal 1124 9 1133

014 Pondok Udik 405 1 406

015 Jampang 791 47 838

Jumlah 5863 111 5974 *Sumber : BPS Kabupaten Bogor Tahun 2011

Catatan

Kolom 6 : adalah data yang disiapkan atas permintaan Menko Kesra dalam rangka

optimalisasi distribusi raskin

Tabel 7 menjelaskan bahwa untuk Kecamatan Kemang, terdapat 1133

rumah tangga di Desa Tegal yang layak mendapatkan bantuan pendidikan dan

kesehatan sehingga tidak aneh bila dibandingkan dengan desa lain, di Desa Tegal

banyak ditemukan RTSM yang layak menerima PKH dan menunjukan status

ekonomi mereka yang masih rendah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di

60

Desa Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor telah dilakukan perhitungan

skor untuk melihat karakteristik RTSM penerima PKH.

Dalam menganalisis ketepatan sasaran, maka dilakukan analisis data

terhadap 90 responden dengan menggunakan 3 kategori RTSM. RTSM penerima

PKH didapatkan dari SPDKP yang disesuaikan dengan kriteria penerima PKH

dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan menurut BPS. Dari 14 variabel

tersebut kemudian dilakukan proses penyederhanaan dengan menggunakan 5

indikator, yaitu:

a. Pendapatan rumah tangga; hal ini didasarkan karena tingkat pendapatan

masyarakat per kapita itu memang merupakan indikator kemiskinan. Jadi

kemiskinan memang terhapus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat

sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat adalah titik tolak atau modal

bagi perkembangan ekonomi selanjutnya (Susanto, 2006).

b. Pengeluaran rumah tangga; hal ini didasarkan karena kemiskinan di Indonesia

dikur dengan melihat pada sisi pengeluaran, dimana BPS menggunakan

definisi penduduk miskin sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (Susanto, 2006).

c. Tanggungan; hal ini didasarkan terkait masalah kependudukan di Indonesia

dengan jumlah penduduk yang banyak. Keberhasilan program KB telah

memberikan kesempatan kepada keluarga Indonesia mengurangi jumlah

anggota keluarga yang menjadi tanggungan sehingga setiap keluarga bisa

lebih longgra merancang masa depannya (Suyono, 2005)

d. Kepemilikan aset; kepemilikan aset ini berkaitan dengan sejauh mana aset-

aset pribadi yang dimiliki. Kemiskinan tidak selamanya berasal dari kebijakan

saja melainkan juga persoalan yang sifatnya struktural, artinya seseorang yang

berusaha sekeras apapun menjadi tidak ada artinya karena kendala struktural

yang ia hadapi. Misalnya, keterbatasan infrastruktur (aset) yang memadai

berupa penunjang kebutuhan hidup mereka (Susanto, 2006)

e. Kondisi rumah; kondisi rumah yang dimaksudkan adalah berupa gabungan

indikator yang terdiri dari status kepemilikan rumah, kondisi dinding, lantai,

tempat BAB, dan penggunaan bahan bakar.

61

Pemilihan 5 variabel diatas dilakukan terhadap 14 indikator BPS (tabel 1)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber penerangan rumah tangga dan sumber air minum tidak dimasukan

dalam variabel dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Tegal menggunakan

listrik sebagai sumber penerangannya dan menggunakan air sumur sebagai

sumber air minum sehingga tidak ada keragamanan yang bisa menjadi

indikator pembeda antara RTSM yang satu dengan lainnya.

2. Bahan bakar memasak, konsumsi daging, pembelian pakaian baru, frekuensi

makan, kemampuan membayar untuk berobat, lapangan pekerjaan juga

disederhanakan menjadi variabel pendapatan rumah tangga. Karena variabel-

variabel tersebut bisa dilihat diukur dari pendapatan yang dimiliki. Semakin

tinggi pendapatan seseorang maka kemampuannya untuk memenuhi

kebutuhan sandang, pangan, dan papan akan semakin mudah tercukupi.

3. Pendidikan kepala rumah tangga tidak dimasukan dalam variabel ini

dikarenakan rata-rata kepala rumah tangga RTSM di Desa Tegal hanya

lulusan SD, paling tinggi SMP atau bahkan tidak sekolah. Namun yang tidak

sekolah malah memiliki sawah sedangkan lulusan SMP hanya bekerja sebagai

buruh sehingga tidak cukup signifikan untuk menggambarkan kemiskinan

RTSM.

Dengan 3 klasifikasi yang dilakukan terhadap RTSM penerima PKH di

Desa Tegal, maka kita akan melihat sejauhmana dana PKH disalurkan secara tepat

sasaran, langsung kepada klasifikasi RTSM yang berada pada level yang paling

rendah.

Tabel 8. Klasifikasi RTSM Penerima PKH di Desa Tegal, Tahun 2011

Kategori RTSM

Frekuensi Persen Validasi Persen Total Persen

Valid Rendah 68 75.6 75.6 75.6

Sedang 22 24.4 24.4 100.0

Total 90 100.0 100.0

62

Gambar 10. Klasifikasi RTSM Penerima PKH di Desa Tegal, Tahun 2011

Data diatas menunjukan bahwa 76% RTSM penerima PKH berada pada

kategori RTSM rendah dan 24% kategori sedang. Penentuan klasifikasi RTSM

dilakukan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing 5 indikator yang

diguanakan, yaitu pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga,

tanggungan, kepemilikan aset dan kondisi rumah dengan rincian sebagai berikut:





kategori


3

sehingga didapatkan

RTSM Rendah : 5 ≤x< 8 = skor 1

RTSM Sedang : 8 ≤x< 11 = skor 2

RTSM Tinggi : x≥ 11 = skor 3

Maksudnya bahwa RTSM kategori rendah lebih besar dari RTSM kategori

sedang yang menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan di Desa Tegal

dialokasikan tepat pada kelas Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan

indikator yang BPS tetapkan. Adapun definisi RTSM rendah adalah dengan

indikator pendapatan dan pengeluaran rendah disertai jumlah tanggungan tinggi,

status rumah rendah, dan kepemilikan asetnya pun rendah. Hasil wawancara dari

63

pihak Dinas Sosial Kabupaten Bogor, UPPKH Kabupaten Bogor, BPS Kabupaten

Bogor, dan pendamping PKH menyampaikan bahwa proses awal pemilihan

RTSM dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari data survei BPS yang

kemudian dikunjungi langsung rumah-rumah yang bersangkutan guna melihat

kondisi ekonomi keluarga tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa

juga terjadi beberapa RTSM yang membutuhkan malah tidak mendapatkan dana

PKH, hal ini didasarkan karena kuota atau adanya pembatasan jumlah penerima di

setiap daerah.

5.2 Alokasi Dana PKH


Kemiskinan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tegal Kecamatan

Kemang ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2007, berarti saat ini PKH sudah

berjalan selama 4 tahun. Sejak awal program ini digulirkan pada masyarakat,

mereka berharap bisa terbantu secara ekonomi. Program Keluarga Harapan masuk

kedalam kluster I “Program Bantuan dan Perlindungan Sosial” bersama dengan

Program Beras Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Dalam arti luas, perlindungan sosial dapat diartikan segala inisiatif baik

yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk

menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi

kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan meningkatkan status

dan hak sosial kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat5. Jika

disejajarkan dengan ketiga program bantuan tersebut, maka dapat dinyatakan

bahwa program ini sifatnya berupa bantuan langsung kepada penerima bantuan.

Keuntungannya adalah masyarakat langsung menerima bantuan, namun

kerugiannya bahwa program ini hanya sebatas pada stimulus yang kemudian

belum berkelanjutan serta belum mampu memberikan optimalisasi dalam edukasi

pada penerima bantuan sehingga informasi yang ditemukan di lapangan pada

5 Edi Suharto. Tanpa tahun. Perlindungan Sosial. http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/

PerlindunganSosialTansosmas.pdf. Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan

Kurang Beruntung [diunduh 8 Oktober 2011].

http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/%20PerlindunganSosialTansosmas.pdf

http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/%20PerlindunganSosialTansosmas.pdf

64

RTSM penerima PKH di Desa Tegal bahwa di sela-sela wawancara, program ini

memang membantu mereka secara finansial untuk membeli perlengkapan sekolah

dan biaya kesehatan mereka, namun ketika kemudian ditanyakan lebih mendalam

mereka menggunakan dana-dana ini untuk kemudian membayar hutang dan tidak

berpengaruh signifikan pada perubahan perilaku mereka khususnya di bidang

kesehatan dan pendidikan. Walaupun mereka mengakui dapat menyekolahkan

anak mereka hingga SMP. Padahal untuk kebijakan publik terbaik adalah

kebijakan yang mendorong setiap warga untuk membangun daya saingnya dan

bukan menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Dwijowijoto, 2003).

5.2.2 Penggunaan Dana PKH oleh RTSM

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH memiliki sebuah kewajiban

berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Hal ini didasarkan agar penggunaan

dana PKH berjalan efektif maka diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan

dan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan kesehatan

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan

persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga yang

terdiri dari anak usia 0-6 tahun dan/ atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat

anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut

mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan.

b. Berkaitan dengan pendidikan

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan

persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15

tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI

atau SMP/MTS dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari

sekolah dalam sebulan selama satu tahun ajaran.

PKH yang bertujuan khusus meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu

hamil/nifas dan anak di bawah usia 6 tahun serta meningkatkan taraf pendidikan

anak-anak RTSM, maka secara pelaksanaan di lapangan program ini seharusnya

bisa diaplikasikan guna menunjang terjadinya peningkatan kualitas kesehatan dan

pendidikan bagi penerima PKH. Alokasi dana yang digunakan oleh RTSM

65

penerima PKH di Desa Tegal menunjukan keanekaragaman dalam alokasi dana

yang diberikan. Setiap RTSM penerima PKH mendapatkan bantuan yang berbeda

sesuai dengan jumlah tanggungan dan kriteria yang terpenuhi, semakin banyak

kriterian yang terpenuhi maka akan semakin banyak pula dana PKH yang

didapatkan (lihat tabel 2).

Tabel 9. Alokasi Dana PKH di Desa Tegal, Tahun 2011

Alokasi Dana PKH

Frekuensi Persen

Validasi

Persen Total Persen

Valid Tidak

Tepat 48 53.3 53.3 53.3

Tepat 42 46.7 46.7 100.0

Total 90 100.0 100.0

Gambar 11. Alokasi Dana PKH di Desa Tegal, Tahun 2011

Gambar 11 menunjukan bahwa penggunaan dana PKH oleh RTSM tidak

tepat sebanyak 48 RTSM dan tepat sebanyak 42 RTSM, maksudnya bahwa dana

PKH yang sebenarnya dialokasikan guna fungsi peningkatkan pelayanan

kesehatan dan pendidikan, kemudian dialokasikan untuk kebutuhan lain. Data

menunjukan kebutuhan lain dapat berupa kebutuhan pangan dan sandang.

Misalnya contoh kasus, di saat dana PKH turun dan diberikan kepada RTSM

penerima mereka memerlukan uang tersebut untuk membeli beras (sembako),

uang jajan anak, bahkan membayar hutang disaat mereka tidak memiliki uang.

Penyebab lain juga karena tidak ada bentuk penekanan khusus dari pendamping

kepada RTSM terkait alokasi dana. Pendamping sebatas membantu proses

pencairan dan memastikan mereka melakukan kewajiban memerikasakan

kesehatan ke posyandu dan mengecek daftar hadir anak RTSM sedangkan untuk

alokasi dana adalah hak dari setiap RTSM.

66

BAB VI

UPAYA IBU MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN

DAN PENDIDIKAN KELUARGA

6.1 Penguatan Kapasitas Rumah Tangga Penerima PKH

Mutu sumberdaya manusia bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa

kadar pengetahuan, keterampilan, kejujuran, kemahiran, dan keahlian yang

dikuasai melainkan juga harus disertai orientasi dan produktifitas. Dalam berbagai

perbincangan tentang mutu SDM, kuat sekali kecenderungan orang untuk

memulangkan permasalahannya pada upaya pendidikan, lebih khususnya apa

yang dapat dan mungkin harus disajikan melalui sistem pendidikan bahkan yang

lebih khusus adalah apa yang dapat dihasilkan oleh berbagai jenjang dan jenis

pendidikan (Hassan, 1995).

Dalam mencapai tujuan PKH untuk mengurangi kemiskinan melalui

peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan dan pendidikan, maka sebagai

sasaran utamanya adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

ibu guna mendukung tercapainya tujuan ini, hal ini disebabkan karena ibu relatif

memiliki waktu lebih banyak bersama anak sehingga dapat memberikan arahan,

bimbingan, dan meningkatkan potensi anak (Musbikin, 2009). Penguatan

kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu,

organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien. Dengan demikian, menurut Sumpeno (2002) dalam

Riasih (2004) penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan, dan

sikap. Dalam kasus yang terjadi di Desa Tegal melalui data yang didapatkan

terkait peningkatan kemampuan individu (ibu) dalam pengetahuan dan sikap

menunjukan bahwa masih banyak ibu yang belum mengetahui tentang

pentingnya wajib sekolah 9 tahun dan juga pentingnya membawa dan

memeriksakan kondisi ibu dan anak ke posyandu sehingga ini akan

berpengaruh pada sikap ibu terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen,

keuangan dan budaya. Hal ini bisa dilihat, dari adanya pembagian kelompok

67

RTSM penerima PKH di setiap wilayah pendampingan, misalnya ada ketua

kelompok PKH untuk setiap wilayah pendampingan yang dilakukan

pertemuan rutin setiap bulan guna membantu pendamping dalam melakukan

pendataan, pemutakhiran data, dan proses pencairan dana. Khusus di Desa

Tegal, karena memiliki dua pendamping maka mekanisme pertemuan untuk

setiap ketua kelompok PKH pun berbeda, misalnya untuk ketua kelompok

bimbingan Ibu Evi melakukan pertemuan rutin setiap bulan sedangkan tidak

demikian untuk ketua kelompok bimbingan Bapak Erik. Dengan adanya ketua

kelompok ini, minimal dapat meningkatkan kemampuan manajemen yang

dilakukan ketua kelompok terhadap anggotanya walaupun mekanisme belum

diseragamkan.

3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan, dan

mengantisipasi perubahan. Kondisi ini tidak terlalu bisa digambarkan dalam

perilaku masyarakat Desa Tegal, sebagian RTSM penerima PKH masih

menyampaikan bahwa mereka sangat tergantung dengan dana ini, bahkan

mereka mengeluhkan jika dana PKH ini sudah selesai mereka sangat bingung

dari mana memperoleh dana untuk pendidikan dan kesehatan padahal telah

dituturkan juga oleh Bapak Erik bahwa pendamping bekerjasama dengan

UPPKH telah memberikan bantuan pembudidayaan ikan lele kepada RTSM

penerima PKH untuk dikelola secara mandiri sehingga bisa menghasilkan

keuntungan bagi rumah tangganya, namun setelah beberapa bulan upaya ini

tidak berhasil karena banyak penerima bantuan yang memanfaatkan untuk

kepentingan pribadi dan tidak dibudidayakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukan bahwa untuk mencapai

perilaku tersebut diperlukan kerjasama beberapa pihak, walaupun program ini

sudah dijalankan sejak 2007 namun belum berhubungan signifikan pada

perubahan perilaku yang diharapkan, misalnya ada saja RTSM yang tidak

menyekolahkan anaknya walaupun usia anak masuk usia sekolah dikarenakan

rendahnya motivasi belajar anak juga penuturan beberapa warga yang

menyampaikan rasa was-was jika tidak ikut posyandu akan dikurangi dana PKH

yang didapatkan, hal ini tentu menunjukan bahwa belum muncul kesadaran penuh

dari masyarakat.

68

6.2 Hubungan PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang bertujuan khusus

meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/nifas dan anak usia 0-6

tahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka

mengurangi angka kemiskinan. Dilihat dari angka jumlah penduduk Desa Tegal

menunjukan usia 5-9 tahun dan usia 0-4 tahun menempati urutan pertama dan

kedua sebanyak 1355 jiwa dan 1269 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa banyak

usia balita di Desa Tegal sehingga perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan

yang optimal, mulai dari ibu hamil, melahirkan hingga pasca melahirkan. Melalui

PKH, RTSM diwajibkan mengikuti beberapa pelayanan kesehatan, berupa

1. Anak usia 0-6 tahun

Anak usia 0-11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengka dan ditimbang

berat badannya secara rutin setiap bulan

Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali

dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.

Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang

berat badannya secara rutin setiap 3 bulan.

Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap tiga bulan

untuk dipantau tumbuh kembangnya di lokasi posyandu terdekat

2. Ibu Hamil dan Ibu Nifas

Selama kehamilan, ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kehamilan di

fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe

Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan

Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2

kali sebelum bayi berusia 28 hari.

Dalam melihat kualitas kesehatan keluarga , maka yang dilihat dari sisi si

ibu, karena perilaku ibu akan mempengaruhi perilaku anak yang dikuatkan oleh

penelitian Rahmaulina (2009) dalam Hastuti (2009) bahwa pendidikan dan

pengetahuan ibu tentang gizi berhubungan positif dengan tumbuh kembang anak.

Variabel PKH yang akan dihubungkan dan dinilai signifikan terdiri dari dua

variabel, yaitu variabel dana PKH dan pendampingan yang dilakukan oleh

69

pendamping PKH sebagai input PKH. Dana PKH yang diterima oleh masing-

masing RTSM berbeda satu sama lain, semakin banyak memenuhi kriteria

penerima PKH maka akan semakin banyak pula dana yang didapatkan (tabel 2).

Indikator pertanyaan terkait kesehatan ini meliputi pengetahuan, sikap, dan

perilaku ibu, misalnya sejauhmana ibu memiliki pengetahuan bahwa status dan

kesehatan anak itu penting untuk perkembangan anak, atau bagaimana pandangan

dan sikap ibu terhadap pelayanan kesehatan juga perilakunya dengan datang ke

posyandu atau layanan kesehatan lain.

6.2.1 Hubungan Dana PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas

Kesehatan Keluarga

Mengukur usaha ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dilakukan

dengan menggunakan beberapa indikator khususnya sikap, pengetahuan dan

perilaku ibu terhadap pelayanan kesehatan yang dianjurkan sebagai penerima

program PKH, baik pelayanan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan si

ibu atau anak.

Tabel 10. Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Dana PKH

dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga

menurut Analisis Spearman, Tahun 2011

Korelasi

Dana

PKH

Kualitas

Kesehatan

Korelasi

Spearman

Dana PKH

Koefisien Korelasi 1.000 .296**

Signifikan . .005

N 90 90

Upaya ibu

(Kesehatan)

Koefisien Korelasi .296**

1.000

Signifikan .005 .

N 90 90

** Angka signifikansi (α ) berada di 0.01

Tabel 10 memperlihatkan angka koefisien korelasi 0,296 dan signifikansi

sebesar 0.005, karena angka koefisien korelasi berada diantara >0.25- 0.5, maka

nilai korelasi cukup dan mendekati 1 yang dinyatakan bahwa kedua variabel

memiliki hubungan semakin kuat (positif). Dalam mengukur signifikansi

hubungan dua variabel diukur jika nilai angka signifikansi hasil penelitian < α,

maka hubungan kedua variabel signifikan, maka dari tabel diatas dapat diketahui

70

nilai signifikasinya adalah 0.005 dengan α = 0.01 sehingga 0.005< 0.01 jadi dapat

disimpulkan hubungan kedua variabel signifikan.

Interpretasi diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara variabel

dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, jadi

tinggi rendahnya dana PKH yang diperoleh oleh RTSM berhubungan dengan

upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga karena hubungannnya positif

maka semakin tinggi dana PKH yang diperoleh maka semakin baik pula upaya ibu

dengan hubungan yang signifikan. Adapun kekuatan hubungan dapat dilihat dari

nilai koefisien korelasinya sebesar 0.296, berarti kekuatan hubungan diantara

variabel dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga

bernilai cukup kuat hubungannya. Data ini ditunjang pula oleh keterangan

beberapa responden bahwa partisipasi mereka meningkat dalam pelayanan

kesehatan yang ada di Desa Tegal seperti partisipasi atas pelayanan (posyandu,

puskesmas, atau lainnya).


Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga

Indikator lain dalam variabel PKH adalah partisipasi pendampingan, hal

ini dilatarbelakangi karena salah satu hal yang membedakan PKH dengan

program bantuan lainnya adalah adanya pendamping PKH yang langsung

ditugaskan di lapangan dan bertemu dengan para RTSM untuk menjadi fasilitator

dan mendampingi mereka terkait PKH.

Tabel 11. Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Partisipasi

Pendampingan dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Kesehatan

Keluarga menurut Analisis Spearman, Tahun 2011

Korelasi

Partisipasi

Pendampingan

Kualitas

Kesehatan

Korelasi

Spearman

Partisipasi

Pendampingan

Koefisien

Korelasi 1.000 .142

Signifikan . .182

N 90 90

Upaya ibu

(Kesehatan)

Koefisien

Korelasi .142 1.000

Signifikan .182 .

N 90 90

71

Tabel 11 menunjukan angka koefisien korelasi 0.142 dan signifikansi

sebesar 0.182, karena angka koefisien korelasi berada diantara >0- 0.25 maka

korelasinya sangat lemah, walaupun memiliki hubungan semakin kuat (positif)

karena mendekati 1. Sementara nilai signifikasinya adalah 0.182 dengan α = 0.05,

karena 0.182> 0.05 jadi dapat disimpulkan hubungan kedua variabel tidak

signifikan.

Berbeda dengan variabel dana yang memiliki hubungan dan signifikansi

dengan variabel upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga, maka untuk

partisipasi pendampingan tidak ada hubungannya dengan nilai korelasi sangat

lemah sebesar 0.142. Kondisi ini menunjukan bahwa peran pendamping dalam hal

peningkatan upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga tidak signifikan.

Pernyataan ini dikuatkan karena masing-masing pendamping (Ibu Evi dan Bapak

Erik) memiliki metode tersendiri dalam mendamping para peserta PKH. Rata-rata

mereka lebih sering berinteraksi dengan ketua kelompok PKH setiap bulan,

namun untuk RTSM lain mereka hanya bertemu saat pencairan dana saja. Para

pendamping hanya melakukan pengecekan kepada kader posyandu terkait daftar

hadir dan keterlibatan peserta PKH, dan peserta PKH pun berinteraksi dengan

pendamping sebatas apa yang mereka ingin sampaikan saja. Secara kekuatan

hubungan diantara partisipasi pendampingan dengan upaya ibu meningkatkan

kualitas kesehatan keluarga juga menunjukan angka yang kecil, yaitu 0.142 yang

menunjukan kekuatan yang sangat lemah sehingga dapat dikatakan tidak

berhubungan nyata.

6.3 Hubungan PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Keluarga

Menurut UU No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara (Hasbullah, 2006). Pendapat tersebut menguatkan bahwa upaya

pengembangan potensi diri perlu ditunjang oleh pendidikan. Pelaksanaan Program

72

Keluarga Harapan juga bertujuan dalam meningkatkan akses pelayanan

pendidikan bagi anak hingga lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai

dengan wajib sekolah 9 tahun. Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak

mereka sekolah di SD/MI terdekat dan melanjutkan hingga SMP, adanya dana

PKH diharapkan mampu membantu biaya operasional RTSM terkait pembayaran

SPP atau peralatan penunjang sekolah (buku, baju sekolah, dan alat tulis).

Umumnya masyarakat di Desa Tegal tercatat hanya lulusan SD/sederajat

sebanyak 2466 orang dan memiliki 6 SD/MI berstatus negeri dan 5 berstatus

swasta. Kondisi ini kemudian mencerminkan bahwa perlu ada upaya peningkatan

kualitas pendidikan melalui peningkatan akses dan kemudahan masyarakat dalam

menyekolahkan anak mereka demi mencapai SDM berkualitas.

6.3.1 Hubungan Dana PKH dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas

Pendidikan Keluarga

Besarnya dana yang diperoleh RTSM penerima PKH jika dilihat dari segi

usia dan peruntukan dana untuk keperluan pendidikan, maka untuk RTSM yang

memiliki anak usia SD/MI akan mendapatkan dana Rp 400.000/tahun dan bagi

RTSM yang memiliki anak usia SMP/MTs akan mendapatkan dana

Rp. 800.000/tahun.

Tebel 12. Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Dana PKH

dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga

menurut Analisis Spearman, Tahun 2011

Korelasi

Dana

PKH

Kualitas

Pendidikan

Korelasi

Spearman

Dana PKH

Koefisien Korelasi 1.000 .167

Signifikan . .116

N 90 90

Upaya ibu

(Pendidikan)

Koefisien Korelasi .167 1.000

Signifikan .116 .

N 90 90

Tabel 12 menunjukan angka koefisien korelasi 0.167 dan signifikansi

sebesar 0.116, karena angka koefisien korelasi berada diantara >0- 0.25 maka nilai

korelasinya sangat lemah walaupun kedua variabel memiliki hubungan semakin

kuat (positif) karena mendekati 1. Sementara nilai signifikasinya adalah 0.116

73

dengan α = 0.05, karena 0.116> 0.05 sehingga dapat disimpulkan hubungan kedua

variabel tidak signifikan.

Jika melihat analisis statistik melalui uji korelasi spearman diatas,

menunjukan tidak ada hubungan dan tidak ada signifikansi antara dana PKH

dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga. Kondisi ini

berbeda dengan dana PKH yang berhubungan dengan upaya ibu meningkatkan

kualitas kesehatan keluarga dengan korelasi cukup. Perbedaan ini menunjukan

bahwa untuk keperluan pendidikan, ada dan tidaknya dana PKH, pendidikan

sudah menjadi hal wajib dan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang

tua, misalnya kewajiban membayar biaya sekolah, membeli alat tulis dan

sebagainya sehingga ketika pun dana itu ada maka masyarakat akan lebih

mengalokasikannya untuk dana kesehatan dan lainnya. Kekuatan hubungan

diantara dana PKH dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga

juga menunjukan angka yang kecil, yaitu 0.167 yang berarti sangat lemah.


Meningkatkan Kualitas Pendidikan Keluarga

Pendamping merupakan pelaksana PKH yang langsung bekerja di

lapangan dan berperan mendampingi penerima PKH. Dalam hal pendidikan,

pendamping melakukan koordinasi kepada pihak sekolah terkait partisipasi dan

kehadiran anak RTSM peserta PKH bahkan memberikan bantuan jika peserta

PKH sulit mendaftarkan anaknya sekolah.

Tabel 13. Koefisien Korelasi, Signifikan, dan N dalam Hubungan Partisipasi

Pendampingan dengan Upaya Ibu Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Keluarga menurut Analisis Spearman, Tahun 2011

Korelasi

Partisipasi

Pendampingan

Kualitas

Pendidikan

Korelasi

Spearman

Partisipasi

Pendampingan

Koefisien

Korelasi 1.000 .300

**

Signifikan . .004

N 90 90

Upaya ibu

(Pendidikan)

Koefisien

Korelasi .300

** 1.000

Signifikan .004 .

N 90 90

** Angka signifikansi (α ) berada di 0.01

74

Uji statistika diatas menunjukan angka koefisien korelasi 0.300 dan

signifikansi sebesar 0.004, karena angka koefisien korelasi berada diantara >0.25-

0.50 maka nilai korelasinya dan kedua variabel memiliki hubungan semakin kuat

(positif) karena nilainya mendekati 1. Sementara nilai signifikasinya adalah 0.004

dengan α = 0.01, karena 0.004< 0.01 sehingga dapat disimpulkan hubungan kedua

variabel signifikan.

Terdapat hubungan antara variabel partisipasi pendampingan dengan

variabel upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dengan koefisien

korelasi 0.300 dan signifikansi sebesar 0.004 yang artinya berhubungan positif

dan hubungannya signifikan. Maksudnya bahwa peran pendamping terlihat lebih

optimal dalam bidang pendidikan dibandingkan kesehatan yang tidak ada

hubungannya.

Kesimpulan atas uji korelasi spearman variabel dana dan pendampingan

PKH terhadap upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

keluarga memiliki nilai dan hubungan yang berbeda-beda. Ternyata yang

berhubungan dan bernilai signifikan adalah dana PKH dengan upaya ibu

meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan partisipasi pendampingan PKH

dengan kualitas pendidikan keluarga. Sementara untuk hubungan dana PKH

dengan upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga dan hubungan

partisipasi pendampingan PKH dengan kualitas kesehatan keluarga, hasilnya

adalah tidak berhubungan dan tidak signifikan. Kondisi ini menjelaskan bahwa

guna mencapai tujuan PKH untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan

pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dua faktor input PKH ini, dana juga

pendampingan PKH.

Dilihat dari sisi kekuatan hubungan, maka kekuatan hubungan partisipasi

pendampingan PKH dengan upaya ibu terhadap peningkatan kualitas pendidikan

keluarga memiliki hubungan yang cukup kuat, dan jika dibandingkan dengan

variabel sebelumnya, maka hubungan partisipasi pendampingan PKH dengan

usaha ibu meningkatkan kualitas pendidkan keluarga menempati angka koefisien

korelasi terbesar yaitu 0.300 sehingga kita bisa menyatakan bahwa dari segi

pendampingan pendidikan, para pendamping sudah mampu berjalan lebih baik

dibandingkan dengan kesehatan. Dan ternyata jika kita lihat lebih mendalam

75

antara input dana PKH dan pendampingan PKH, maka koefisien yang memiliki

angka tertinggi adalah pendampingan sehingga kesimpulan ini menunjukan perlu

adanya peningkatan terkait pendampingan PKH di lapangan.

76

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan


memberikan bantuan tunai kepada RTSM yang memiliki anggota keluarga yang


terpilih. Program ini juga merupakan program kolaborasi dari Badan Perencanaan



lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Tujuan utama dari PKH adalah untuk

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama

pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya

mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

(1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; (2) Meningkatkan taraf

pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu

hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; (4) Meningkatkan akses

dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

RTSM penerima PKH diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan 14

indikator kemiskinan menurut BPS. Hal ini dilakukan guna melihat ketepatan

sasaran penerima PKH. Analisis data yang didapatkan dari 90 responden di

DesaTegal Kecamatan Kemang menunjukkan dana PKH disalurkan kepada

RTSM rendah sebesar 76% dan 34% untuk RTSM sedang. Pengalokasian dana

yang digunakan secara tepat sebanyak 42 RTSM dan digunakan tidak tepat

sebanyak 48 orang. Sementara untuk melihat usaha ibu dalam meningkatkan

kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga, terjadi perbedaan hasil. Uji analisis

menunjukan ada hubungan berhubungan dan bernilai signifikan antara dana PKH

dengan upaya ibu dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan partisipasi

pendampingan PKH dengan upaya ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan

keluarga.

Sebuah implementasi dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

tidak boleh terlepas dari tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan melalui

77

peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM. Dalam upaya merubah

perilaku RTSM dari segi kesehatan dan pendidikan memerlukan waktu yang

relatif panjang karena diperlukan peningkatan kapasitas terlebih dahulu sehingga

masyarakat siap terhadap perubahan tersebut. Kondisi yang terjadi di Desa Tegal,

bentuk peningkatan kapasitas belumlah bisa terlihat jelas, pengetahuan, sikap dan

keterampilan RTSM masih pada taraf perlu ditingkatkan dan dipicu kembali serta

ada keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH, baik di

tingkat pusat dan daerah. Melihat hal ini, maka diperlukan adanya bentuk

pemberdayaan terhadap RTSM penerima bantuan dengan melihat karakteristik

rumah tangga, karena setiap rumah tangga pasti memiliki ciri dan kebutuhan yang

berbeda sehingga disinilah peran institusi lokal yang perlu dilibatkan, misalnya

peran pemerintah desa dan para opinion leader yang mampu menggerakan

masyarakat melalui pemberdayaan.

7.2 Saran

Terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah

dilakukan , yaitu

a. Melibatkan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

yang meliputi pemilihan RTSM penerima, pendampingan, pengawasan serta

evaluasi. Pemerintah desa yang dimaksud bukan hanya Kepala Desa

melainkan juga para ketua RT dan RW.

b. Mendefinisikan kembali kebutuhan setiap rumah tangga melalui fungsi

pendampingan yang dilakukan pendamping PKH.

c. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk pengajuan tambahan RTSM

yang membutuhkan, bukan hanya kewenangan tingkat pusat melainkan juga

wilayah atau kabupaten melalui mekanisme yang jelas dan tegas.

d. Melibatkan masyarakat dalam upaya pemberdayaan potensi RTSM dengan

membuka jaringan pada pihak pemerintah dan swasta.

e. Optimalisasi peran pendamping melalui prinsip kolaborasi dan pemberdayaan.

78

DAFTAR PUSTAKA

Alkadri, Muchdie, Suhandojo. 2001. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah:

Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi. Jakarta:

Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah BPPT.

Aly, Rahmad Iqbal Nurkhalis B. 2005. Pengembangan Kapasitas Petani Miskin

melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas (Kasus

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin melalui Inovasi di Desa

Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi

Tengah). Tesis. Bogor: Magister Sains Pascasarjana IPB.

Barus Petrus. 2010. 3 dari 100 Warga Kabupaten Bogor Hidup Sangat.

http://www.bogor-kita.com/pemerintahan/layanan-publik/774-3-dari-100-

warga-kabupaten-bogor-hidup-sangat-miskin.html [diunduh 3 Maret

2011].

Butar-Butar Dinar. 2008. Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Kaitannya

dengan Kemiskinan di Pedesaan. http://repository.usu.ac.id/bitstream/

123456789/ 17954/1/wah-agu2008-4%20%282%29.pdf [diunduh 4

November 2011].

Cahyat Ade, Gonner Christian, Haug Michaela. 2007. Mengkaji Kemiskinan dan

Kesejahteraan Keluarga. Bogor: Cifor.

Departemen Sosial RI. 2008. Pedoman Umum PKH 2008. Jakarta: Tim Penyusun

Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian dan Lembaga.

Departemen Sosial RI. 2007. Buku Kerja Pendamping. Jakarta: Tim Penyusun

Pedoman Umum PKH Lintas Kementerian dan Lembaga.

Dwijowijoto Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,

dan Analisis. Jakarta: Gramedia.

Edi Suharto. Tanpa tahun. Perlindungan Sosial. http://www.policy.hu/suharto/

Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf.Kebijakan

Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung.

[diunduh 8 Oktober 2011].



http://repository.usu.ac.id/bitstream/

http://www.policy.hu/suharto/%20Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf

http://www.policy.hu/suharto/%20Naskah%20PDF/PerlindunganSosialTansosmas.pdf

79

Gunawan . 2008. Kondisi Keluarga Fakir Miskin. http://www.averroes.or.id/

research/Kondisi-keluarga-fakir-miskin.html [diunduh 4 November

2011].

Hassan Fuad. 1995. Dimensi Budaya dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Jakarta: Balai Pustaka.

Hasbi Iqbal. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai

Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. Tesis. Semarang: Universitas

Diponegoro Semarang.

Hastuti Dwi. 2009. Pengasuhan: Teori dan Prinsip serta Aplikasinya di

Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Hasbullah. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. 2011. Mari Kita Mengenal Program PKH.

http://www. Depsos.go.id [diunduh 3 Maret 2011]

Musbikin Imam. 2009. Mengapa Anakku Malas Belajar. Yogyakarta: Diva Press.

Purwanti Ayu Putu. Tanpa tahun. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Masyarakat. http// ejournal.unud.ac.id [diunduh 20 November 2011].

Radar Bogor Edisi 22 September 2010. Kabupaten Bogor Peringkat 22. http://

www.radar-bogor.co.id [diunduh 3 Maret 2011].

Riasih Teta. 2004. Penguatan Kapasitas Pedagang Sayur Keliling untuk

Meningkatkan Keberfungsian Mereka (Kasus di Kelurahan Cipamokolan,

Kecamatan Rancasari, Kota Bandung). Tesis. Bogor: Magister Sains

Pascasarjana IPB.

Sarwono Jonathan. 2009. Statistika Itu Mudah. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Schiller R Bradley. 2008. The Economics of Poverty and Discrimination. New

York: Pearson Education.

Singarimbun Masri, Efendi Sofian. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta:

LP3ES.

Soedjatmoko. 1983. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Suharto Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabheta.

http://www.averroes.or.id/%20research/

http://www.averroes.or.id/%20research/


80

Suhariyanto. 2006. Memantau Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dengan Indikator

dari Data Sensus Pertanian 2003. http:///mdgs-dev.bps.go.id/main.php?

link=buku [diunduh 20 November 2011]

Suyono Haryono. 2003. Memotong Rantai Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Dana

Sejahtera Mandiri.

Susanto Hari. 2006. Dinamika Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Khanata

Pustaka LP3ES Indonesia.

Wahab Abdul Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:

Universitas Muhamadiyah Malang.

http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?%20link=buku

http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?%20link=buku

81

LAMPIRAN

82

Lampiran 1. Denah Lokasi Penelitian

82

83

Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 2011

Kegiatan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Penyusunan proposal

penelitian

Kolokium

Perbaikan proposal

penelitian

Pengambilan data

lapangan

Pengolahan dan

analisis data

Penulisan draft

skripsi

Draft 1

Draft 2

Draft final

Ujian skripsi (uji

petik dan sidang)

Perbaikan skripsi

83

84

Lampiran 3. Kerangka Sampling Peneliltian (Stratified Random Sampling)

Klasifikasi sampel dengan Dana PKH : Rp. 150.000≤x<Rp. 250.000

No Nama RTSM No Nama RTSM

1 Mursilah 38 Lia

2 Ani 39 Len Nyo

3 Nara 40 Nariyah

4 Asti 41 Salbiah

5 Sami 42 Lenawati

6 Rupiah 43 Heni

7 Nurhayati 44 Emma S

8 Nuraida 45 Tan Un Nio

9 Atin 46 Bona

10 Siti Ratna 47 Dina

11 Wati 48 Ersih

12 Nining 49 Ceceh

13 Nurlaela 50 Esih Resmiasih

14 Raini 51 Aisah

15 Emay 52 Ranti

16 Masnah 53 Sara

17 Marlinah 54 Fitri

18 Suhaeni 55 Siti Pajar

19 Nara 56 Nyai

20 Marni 57 Yanti

21 Namah 58 Amanih

22 Ida Sari 59 Minah

23 Leha 60 Ami

24 Budianah 61 Siti Aisah

25 Rasi 62 Aini

26 Resa 63 Sopiah

27 Yanah 64 Aas

28 Atih/ Dewi Rosita 65 Asih Widiarsih

29 Lilis 66 Maymunah

30 Soraya 67 Imas

31 Neni 68 Odah

32 Sani 69 Umah

33 Nenih 70 Narsih

34 Yuli 71 Mariam

35 Elin 72 Lasmi

36 Lina 73 Entin

37 Merry 74 Darsih

85

75 Emar 114 Isah

76 Nita 115 Tarsih

77 Kartini 116 Mawi

78 Asmanah 117 Wiyah

79 Ari Nurgianti 118 Aisyah

80 Elip 119 Asni

81 Eeng 120 Sariah

82 Inas 121 Tiyah

83 Enyat 122 Sarimanah

84 Iis 123 Sati

85 Yeni 124 Siyah

86 Elih 125 Marianah

87 Sanah 126 Nurhayati

88 Tini 127 Djaani

89 Nemah 128 Wati

90 Kayah 129 Nesi

91 Yeyen 130 Patimah

92 Mini 131 Titi

93 Mini 132 Sumiyati

94 Sami 133 Nurhayati

95 Sarkamah 134 Santi

96 Menih 135 Nati

97 Titin 136 Cicih M

98 Ikah 137 Enah

99 Masitoh 138 Nawi

100 Menah 139 Suhana

101 Umay 140 St. Kori

102 Nica 141 Yuyun

103 Masih 142 Arnasih

104 Mimin 143 St. Maemunah

105 Lenih 144 Nimi

106 Ikah 145 Jumiyah

107 Memi 146 Sopiah

108 Ini 147 Uum/Ening

109 Inas 148 Yayah Maesaroh

110 Karsih 149 Koyah

111 Siti Hunah 150 Empat

112 Julaeha 151 Sawi

113 Ani 152 Uyum

86

2. Klasifikasi sampel dengan Dana PKH : Rp. 250.000≤x<Rp. 400.000


1 Nunung 18 Ersi

2 Maryani 19 Sari

3 Murniasih 20 Totih

4 Aam 21 Kartini

5 Naning 22 Samot

6 Iyah 23 Ersi

7 Sani 24 Suryani

8 Rodiah 25 Nawiah

9 Juju 26 Uum

10 Nurhayati 27 Niah Sanim

11 Anih 28 An Nio

12 Sri Hati 29 Mancih

13 Sarni 30 Oyen

14 Nengsih 31 Ronih

15 Iriyanti 32 Halimah

16 Iyah 33 Royanah

17 Fatimah 34 Amartini

153 Siti Holisah 173 Acih

154 Milah 174 Asti

155 Rokayah 175 Omah

156 Sadiah 176 Yani

157 Neneng Y 177 Yunah

158 Mulyati 178 Ipah

159 Patimah 179 Wati

160 Nurhayati 180 Misni

161 Ocah 181 Saenah

162 Rostini 182 Sohati

163 Sarni 183 Ana

164 Acih 184 Sopiah

165 Henih 185 Indun

166 Nunung 186 Nurasia

167 Irnas 187 Omsah

168 Yuyun 188 Sumi

169 Enceh 189 Atih

170 Ruly/Lilik M. 190 Asna

171 Jumiah 191 Misni

172 Nenih

87

35 Titin 76 Rami

36 Rohayati 77 Sumiyati

37 Muni 78 Sarah

38 Sanih 79 Olis

39 Nurlela 80 Riah

40 Aan 81 Nunung

41 Wati 82 Ami

42 Linah 83 Sainah

43 Rusni 84 Uki

44 Nurlelah 85 Itoh

45 Nana 86 Idah

46 Usni 87 Inas

47 Amas 88 Inay

48 Siti Badriah 89 Nurhayati

49 Popon 90 Marni

50 Lasnawati 91 Ino

51 Sadah 92 Siti Ramlah

52 Disra 93 Samah

53 Misni 94 Ikah

54 Nursiti 95 Aas

55 Nani 96 Nani

56 Sani 97 Nurhayati

57 Aam Suryani 98 Arsi

58 Ana 99 Mira

59 Rinah 100 Enah

60 Neneng 101 Sukarni

61 Rohani 102 Siti Nurhayati

62 Eti 103 Minah

63 Anah 104 Arnati

64 Amah 105 Neneng

65 Ratmi 106 Inah

66 Masitoh 107 Mulyanah

67 Naryanih 108 Mimin

68 Siti Rohmah 109 Marni

69 Susilawati 110 Ikah

70 Renih 111 Hernih

71 Satiah 112 St. Amelia

72 Saiyah 113 Onih

73 Nurlaela 114 Suah

74 Warsih 115 Asni

75 Renih 116 Junih

88

117 Anah 158 Murniyati

118 Kana 159 Nunung

119 Masani 160 Epon

120 Mursih 161 Suti

121 Nanih 162 Erawati

122 Otih 163 Isnawati

123 Daliah 164 Eni

124 Dedeh 165 Umsah

125 Ozah 166 Marnati

126 Una 167 Sanih

127 Aci 168 Amsiah

128 Samer 169 Mariam

129 Santi 170 Ajanah

130 Yuyun 171 Eem

131 Atikah 172 Awen

132 Siti Jenab 173 Ami

133 Rita 174 Erna

134 Nafsiah 175 Neneng

135 Holisah 176 Daliah

136 Arni 177 Neng Sopiah

137 Rita 178 Eros

138 Maryati 179 Rukiah

139 Patimah 180 Aepiyah

140 Herti 181 Aneh

141 Enur 182 Daliah

142 Dedeh Kurniasih 183 Yati

143 Yanti 184 Rasih

144 Unay 185 Ramina

145 Turiyah 186 Janah

146 Dede Rahmawati 187 Nani

147 Yanah 188 Wiyati

148 Nani 189 Rani

149 Siti Rahayu 190 Sanih

150 Sri Rahayu N. 191 Oom

151 Arneh 192 Misni

152 Rubiyah 193 Sanan

153 Murniyati 194 Jahani

154 Warsih 195 Mumun

155 Imas Setiawan 196 Sumi

156 Nesah 197 Susianti

157 Ikah 198 Ariyah

89

199 Rohati 201 Asmah

200 Yanti

3. Klasifikasi sampel dengan Dana PKH > Rp. 400.000


1 Inas 35 Iis

2 Rita 36 Ratna Dewi

3 Eti Suherman 37 Listiati

4 Ukay 38 Nurhasanah

5 Rokiyah 39 Hernih

6 Nanih 40 Iyah

7 Robiah 41 Een

8 Marsih 42 Ninih

9 Sarmah 43 Icih Mintarsih

10 Imot 44 Suhernih

11 Mumun 45 Nemi

12 Sarnati 46 Ida

13 Sana 47 Linda

14 Adah 48 Suryanih

15 Sarnih 49 Kokom Komariyah

16 Ratna 50 Enur

17 Sara 51 Napsiah

18 Kurnia 52 Embay

19 Sarni 53 Inah

20 Naci 54 Enen

21 Aas 55 Rainah

22 Sani 56 Elis Maryati

23 Yati 57 Nari

24 Sama 58 Nyai Ecih Herawati

25 Ini 59 Rinnah

26 Nunuh 60 Mimin Mintarsih

27 Tinah 61 Yayih

28 Amelia 62 Lenah

29 Cicih 63 Arsih

30 Yan Moi 64 Sukarni

31 Eva Susilawati 65 Junih

32 Lani Yulinar 66 Atih

33 Sani 67 Ina

34 Tuminah 68 Kokom Komalasari

90

69 Aas 110 Wacih

70 Salamah 111 Amah

71 Resah 112 Atikah

72 Uni 113 Rokayah

73 Diana 114 Uminah

74 Didah 115 Nurlela

75 Nenih 116 Rosidah

76 Yanih 117 Icah

77 Saneng 118 Sari

78 Entih 119 Mamas

79 Isah 120 Entin

80 Siti Juhansa 121 Miah

81 Hati 122 Murnah

82 Siti Ningrum 123 Iyoh

83 Nyai 124 Onah

84 Nurhayati 125 Sopiah

85 Siti Robiyatun 126 Inah

86 Sami 127 Sani

87 Suryati 128 Sofiah

88 Amis 129 Aminah

89 Saanih 130 Marwati

90 Embon 131 Sumiyati

91 Mujiani 132 Rosmi

92 Awiyah 133 Ruminah

93 Aas 134 Tukilan

94 Namah 135 Ikah

95 Jenab 136 Napsiyah

96 Sari 137 Sopiah

97 Sumiyati 138 Armi Karja

98 Yayah 139 Ani

99 Sarmah 140 Siti Hasanah

100 Ani 141 Ocah

101 Asmanah 142 Sanih

102 Inah 143 Aam

103 Asna 144 Komariah

104 Maryati 145 Kasih

105 Juriyah 146 Ipat

106 Waroh 147 Nati

107 Entim 148 Siti Uminah

108 Sahani 149 Minah

91

109 Sani 150 Rita Damilanti

151 Euis 176 Fatimah

152 Siti Hani 177 Sumarsih

153 Naning 178 Ati

154 Euis Mawati 179 Arsali

155 Nena/Nani 180 Samah

156 Samah 181 Atikah

157 Eli Susilawati 182 Minah

158 Umah 183 Dedeh

159 Enah 184 Awing

160 Halimah 185 Sri

161 Nawiah 186 Yanti

162 Rohati 187 Ati

163 Nurlela 188 Niah

164 Aam 189 Sani

165 Endah H 190 Haeriah

166 Julaeha 191 Aas

167 Atikah 192 Ara

168 Sumiyati 193 Saiyah

169 Tarsiti 194 Ecah

170 Titin 195 Sarmanah

171 Sumiyati 196 Siti

172 Ana N. Asiah 197 Patiah

173 Yati 198 Ela

174 Ratnawulan 199 Sawiyah

175 Usmiati

92

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN

KELUARGA

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT


ISNTITUT PERTANIAN BOGOR

Identitas Responden

No Kuesioner ……………………………………………………………

Nama Responden ………………………………………………………………

Umur (tahun) ………………………………………………………………

…

Alamat

Kecamatan …………………………………………………

Desa …………………………………………...……………

Kampung …………………………..RT…… RW ……...

Pekerjaan anda (berikan tanda silang(x) pada jawaban

yang sesuai)

1. Tidak bekerja

2. Petani

3. Pedagang

4. Buruh tani

5. Buruh non tani

6. PNS/ABRI/POLRI

7. Jasa

8. Karyawan swasta

9. Lainnya, sebutkan…………

Pekerjaan suami (berikan tanda silang(x) pada jawaban

yang sesuai)

1. Tidak bekerja

2. Petani

3. Pedagang

4. Buruh tani

5. Buruh non tani

6. PNS/ABRI/POLRI

7. Jasa

8. Karyawan swasta


Tingkat pendidikan terakhir anda (berikan tanda

silang(x) pada jawaban yang sesuai)

1. Tidak sekolah

2. Tidak tamat SD

3. SD/sederajat

4. SMP/sederajat

5. SMA/sederajat

6. Akademi/diploma

7. S1

Jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah ………………….orang

Jumlah tanggungan keluarga

a. Suami : ……………….orang

b. Ayah/Ibu :……………. orang

c. Anak :………………….orang

93

d. Saudara :………………orang

e. Lainnya :………………..orang

Taraf Hidup Rumah Tangga Responden

Pendapatan total rumah tangga (pendapatan responden dan anggota

rumah tangga lainny) setiap bulan selama tahun 2011

1. < Rp. 1.100.000

2. Rp. 1.100.000-Rp. 3.300.000

3. > Rp. 3.300.000

Alokasi pendapatan total rumah tangga (pendapatan responden dan

anggota rumah tangga lainny) setiap bulan selama tahun 2011

a. Suami : Rp.

a. Anda : Rp.

b. Saudara : Rp.

c. Lainnya : Rp.

Pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan,

kesehatan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan rekreasi setiap

bulan selama tahun 2011

1. < Rp. 1.100.000

2. Rp. 1.100.000-Rp. 3.300.000

3. > Rp. 3.300.000

Frekuensi makan dalam 1 hari

1. <1 kali

2. 2-3 kali

3. >3 kali

Status rumah

1. Sewa (kontrak)

2. Bukan milik sendiri dan bukan sewa

3. Milik sendiri

Luas rumah Panjang =…………m

2

Lebar = ……………m2

Luas tanah Panjang =………….m

2

Lebar = …………….m2

Dinding rumah

1. Bilik

2. Kayu

3. Setengah tembok

4. SeluruhnyaTembok

Atap rumah

1. Anyaman bambu

2. Seng

3. Asbes

4. Genting

Lantai rumah

1. Tanah

2. Plester semen

3. Ubin

4. Keramik

Jumlah ruang ………………….ruang

Sumber air minum

1. Mata air

2. Sumur

3. PAM

4. Lainnya, sebutkan……………..

Sumber air mandi dan cuci

1. Mata air

2. Sumur

3. PAM

4. Lainnya, sebutkan…………….

Tempat mandi dan cuci

1. Sungai

2. WC umum

3. WC sendiri

Tempat BAB

1. WC umum tanpa setic tank

2. WC umum dengan septic tank

3. WC sendiri tanpa septic tank

4. WC sendiri dengan sepic tank

5. Lainnya, sebutkan………….

Bahan bakar yang digunakan untuk masak sehari-hari di rumah

tangga anda

1. Arang/kayu bakar

2. Minyak tanah

3. Gas

4. Listrik

94

Jenis penerangan yang digunakan di rumah tangga anda

1. Lampu minyak

2. Lampu listrik

3. Lainnya, sebutkan………

Tempat berobat yang paling sering anda datangi jika ada keluhan

tentang kesehatan

1. Pengobatan alternatif/dukun

2. Mantri/perawat

3. Puskesmas

4. Rumah sakit/dokter


Daya listrik ………………………………….. watt

Pemilikan aset

Kendaraan (1. Tidak 2. Ya)

Sepeda

Becak

Motor

Tahun Motor

Mobil

Elektronik (1. Tidak 2. Ya)

TV

Ukuran TV

Kulkas

VCD/DVD

Rice Cooker

AC

HP

Mesin Cuci

Komputer

Aset Pertanian (1. Tidak 2. Ya)

Sawah …………….ha

Ladang/kebun

Tambak

Kolam

Empang

Input

Dana PKH

Berapa besar bantuan yang didapatkan dari

PKH per pencairan terakhir?

1. Rp. 150.000≤x<Rp. 250.000

2. Rp. 250.000≤x<Rp. 400.000

3. > Rp. 400.000

Tunjangan PKH

a. Ibu hamil : ……………..orang

b. Ibu balita :…………….. orang

c. Anak usia SD : ………..orang

d. Anak usia SMP : ………orang

Untuk apakah bantuan dana yang didapatkan

per pencairan terakhir

1. Biaya kesehatan

2. Biaya pendidikan

3. Biaya sandang, pangan, dan papan

Besar alokasi dana untuk setiap kebutuhan per

pencairan terakhir

a. Biaya kesehatan : Rp.

b. Biaya pendidikan : Rp.

c. Biaya sandang : Rp.

d. Biaya pangan : Rp.

e. Biaya papan : Rp.

Sikap terhadap dana PKH (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

Anda merasa terbantu dengan adanya bantuan dana PKH

Anda merasa teringankan biaya kesehatan dengan adanya bantuan dana PKH

Anda merasa teringankan biaya pendidikan dengan adanya bantuan dari PKH

Anda merasa mudah dengan mekanisme pencairan dana PKH

Apakah anda merasa cukup dengan dana PKH yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya kesehatan dan

95

pendidikan ? Jelaskan

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Bagaimana sikap anda terhadap pencairan dana PKH per tiga bulan?

Jelaskan……………………………………………................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

Perilaku terhadap dana PKH (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

Anda menggunakan dana PKH untuk membayar sekolah anak

Anda menggunakan dana PKH untuk membeli perlengkapan sekolah anak

Anda menggunakan dana PKH untuk memeriksakan kesehatan anda dan anak anda ke tempat kesehatan

Anda menggunakan dana PKH untuk membeli kebutuhan pangan) keluarga (beras, telur, daging, minyak goring

Anda menggunakan dana PKH untuk membeli kebutuhan sandang keluarga (pakaian)

Anda menggunakan dana PKH untuk membeli kebutuhan papan keluarga (perlengkapan rumah, sofa, lemari)

Pendampingan PKH

Sikap terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

Anda merasa senang dengan adanya pendamping PKH

Anda terbantu dengan adanya pendamping PKH

Anda mudah berkonsultasi dengan pendamping PKH

Anda tenang jika sudah menyampaikan permasalahan anda kepada pendamping PKH

Anda percaya dengan saran dan solusi yang diberikan oleh pendamping PKH terhadap permasalahan yang anda

sampaikan

Sejauh mana peran pendamping PKH dalam mendampingi penerima bantuan PKH,

jelaskan……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Perilaku terhadap pendampingan PKH (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

Anda bertemu dengan pendamping PKH per tiga bulan

Anda berkonsultasi tentang masalah kesehatan dengan pendamping PKH per tiga bulan

Anda berkonsultas tentang masalah pendidikan dengan pendamping PKH per tiga bulan

Apakah anda berkonsultasi masalah lain diluar masalah pendidikan dan kesehatan dengan pendamping PKH, jika Ya.

Sebutkan dan Jelaskan!

……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Upaya ibu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga

Sikap terhadap pelayanan kesehatan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

Anda senang mengikuti setiap kegiatan layanan kesehatan di tempat anda

Anda merasa aman jika memeriksakan kesehatan anda dan anak anda ke layanan kesehatan terdekat

Anda mudah mengakses layanan kesehatan di tempat anda

Anda percaya diri jika memeriksakan kesehatan anda dan anak anda ke layanan kesehatan terdekat

Anda puas jika memeriksakan kesehatan anda dan anak anda ke layanan kesehatan terdekat

Anda percaya dengan pelayanan kesehatan dari layanan kesehatan di tempat anda

Perilaku kesehatan (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

Anda datang dalam kegiatan layanan kesehatan di tempat anda

Anda memeriksakan kandungan di layanan kesehatan di tempat anda

Anda melakukan imunisasi lengkap bagi bayi anda di layanan kesehatan di tempat anda

Anda menimbang berat badan anda di layanan kesehatan di tempat anda

Anda menimbang berat badan anak anda di layanan kesehatan di tempat anda

Anda memberikan ASI bagi anak anda

Anda mengikuti saran tenaga kesehatan saat pergi ke layanan kesehatan di tempat anda

Pengetahuan kesehatan (1. Tidak 2. Ya)

Anda mengetahui bahwa status gizi mempengaruhi kandungan anda

Anda mengetahui pentingnya memeriksakan kandungan setiap bulan ke tempat layanan kesehatan

Anda mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dan pola makan ibu saat hamil dan menyusui

Anda mengetahui bahwa anak perlu diimunisasi

96

Anda mengetahui bahwa ASI mempengaruhi kecerdasan otak anak

Upaya ibu meningkatkan kualitas pendidikan keluarga

Sikap terhadap pelayanan pendidikan (1. Tidak Setuju, 2. Kurang Setuju, 3. Setuju, 4. Sangat Setuju)

Anda senang jika anak anda lulus hingga sarjana

Anda senang jika anak anda bekerja sambil bekerja

Perilaku penduli pendidikan anak (1. Tidak Pernah, 2. Kadang-kadang 3. Sering, 4. Selalu)

Anda menanyakan aktivitas anak anda di sekolah

Anda menanyakan pekerjaan rumah kepada anak anda

Anda mengizinkan anak anda mengikuti kegiatan lain di luar aktivitas sekolah (organisasi ekstrakulikuler)

Anda menemani anak anda dalam mengerjakan tugas sekolahnya

Anda membantu anak anda dalam mengerjakan tugas sekolahnya

Anda mengantarkan anda sekolah

Anda membelikan peralatan sekolah bagi anak anda

Anda meminta anak anda untuk bekerja mencari uang di luar sekolah

Pengetahuan pentingnya pendidikan anak (1. Tidak, 2. Ya)

Anda mengetahui wajib belajar 9 tahun bagi anak

Anda mengetahui bahwa anak usia sekolah dilarang bekerja

Anda mengetahui bahwa pendidikan penting bagi masa depan anak

97

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian

RTSM penerima PKH

Kondisi rumah RTSM penerima PKH (bagian samping)

Kondisi rumah RTSM penerima PKH (bagian depan)

Analisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan ... · mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM. Masing-masing aktor memiliki peran masing-masing,

Documents