ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP .../Analisis... · ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP ... SH berdasar surat kuasa khusus ... BIN SARIJO

ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN

PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN

OLEH APARAT KEPOLISIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Mauliatun Ni’mah

NIM : E. 1103101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2008

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN

PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN

OLEH APARAT KEPOLISIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Disusun oleh :

MAULIATUN NI’MAH

NIM : E.1103101

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Jum’at

Tanggal : 28 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. ................................................................... (Ismunarno, S.H., M.Hum.)

Ketua

2. ................................................................... (Budi Setiyanto, S.H.)

Sekretaris

3. ................................................................... (R. Ginting, S.H., M.H.)

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

H. Moh. Jamin, S.H.,M.H.

NIP. 131570154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN

PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN

OLEH APARAT KEPOLISIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)

Disusun oleh :

MAULIATUN NI’MAH

NIM : E. 1103101

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing Co. Pembimbing

R GINTING, S.H.,M.H. BUDI SETIYANTO, S.H.

NIP. 131411015 NIP. 13156828

PUTUSAN

NOMOR : 184 / PID.B. / 2006 / PN. SKH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana pada tingkat pertama dengan Hakim Majelis dan acara biasa telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

Nama : SUTRISNO BIN SARIJO

Tempat Lahir : Trenggalek

Umur/tgl.lahir : 36 tahun/ 02 Juni 1970

Jenis Kelamin : laki-laki

Kebangsaa/warganegara : Indonesia

Tempat tinggal : Aspol Manahan Surakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2006 s/d 9 Nopember 2006

2. Perpanjangan sejak tanggal 10 Nopember 2006 s/d 19 Desember 2006

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2006 s/d 08 Januari 2007

4. Hakim sejak tanggal 28 Desember 2006 s/d 26 Januari 2007

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 27 Januari 2007 s/d

27 Maret 2007.

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh para Penasehat Hukumnya yaitu: RIKAWATI,

SH, 2. Drs. SUWANTA, SH, 3. ZAINAL ABIDIN, SH, 4. LEVI KUSNANDARI, SH,

5. DYAH LISTRININGSIH, SH, 6. BAMBANG TRI HARYANTO, SH dan

ABDULLAH TRI WAHYUDI, SAg, SH berdasar surat kuasa khusus tanggal 13

NOPEMBER 2006 dan 1. AKBP A. SYUKRANI, SH, M.Hum, 2. AKBP

SUBAMBANG, SH, 3. AKBP BAMBANG W, SH, 4. AKP HARTONO, SH 5.

PENATA I SUGIARTO, SH berdasar surat kuasa tanggal 17 Desember 2006;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa :

Telah membaca berita acara persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2007 yang

pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO BIN SARIJO bersalah melakukan tindak pidana

Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati sebagaimana diatur dalam

Pasal 359 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO BIN SARIJO dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan

perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) pucuk senjata api genggam jenis Rev, 38 Spesial No. AE.S 012920

beserta surat pemegang senpi An. BRIBDA SUTRISNO ;

- 2 (dua) batir peluru dan 3 (tiga) batir peluru aktif, dikembalikan kepada saksi

SUPADI selaku Baur Logistik Kompi Brimob BS Polwil Surakarta ;

- 1 (satu) batir proyektil yang ditemukan didalam tubuh korban dirampas untuk

dimusnahkan ;

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban yang terdapat jelaga

(serbuk mesiu) dikembalikan kepada ahli waris dari MARINO ;

4. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO BIN SARIJO dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

tanggal 8 Maret 2007 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan/ memutuskan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara

terdakwa, tidak memenuhi unsur secara meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 359 KUHP ;

2. Menyatakan/ memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang

berlaku ;

3. Menyatakan/ memutuskan membebankan seluruh biaya yang timbul dibebankan

kepada negara, atau

4. Apabila hakim berkesimpulan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar pula replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum

terdakwa tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah

didakwa dengan surat dakwaan REG.PERK.NO.: PDM-136 /SUKOH / 12 / 2006

sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO BIN SARIJO pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006

sekitar jam 02.00 WIB atau pada pukul lain dalam bulan Oktober 2006 bertempat di Dk.

Pasekan, Rt 01, Rw. 03, Kel Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo

atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena

kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu MARINO, perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah No. Pol.Sprint/288/ VII/ 2006 tanggal 10 Agustus 2006

Team dari RESMOB Kompi Brimob BS Polwil Surakarta yang dipimpin oleh saksi

Brigadir MULYONO dengan tiga orang anggota yaitu saksi Brigadir PRIYANTO,

Briptu TUPONO dan terdakwa SUTRISNO mengadakan patroli di wilayah Sukoharjo

dan pada saat sampai di wilayah Dukuh Pasekan Desa Combongan Kecamatan

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya team Patroli melihat segerombolan orang

kurang lebih 10 (sepuluh) orang tengah bermain judi domino di tepi jalan pertigaan

dekat penjual HIK, kemudian terdakwa dengan saksi Brigadir PRIYANTO dan Briptu

TUPONO dengan mengendarai sepeda motor mendekati para penjudi tersebut dan

langsung melakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa dapat menangkap satu orang

sedangkan Briptu TUPONO juga berhasil menangkap satu orang sedangkan Brigadir

PRIYANTO mengamankan barang bukti sedangkan saksi Brigadir MULYONO masih

di belakang (menunggu dalam mobil APV), setelah memberi tahu saksi MULYONO

agar mendekatkan mobil ke TKP untuk mengamankan tersangka dan barang bukti

selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi TUPONO melakukan pengejaran pemain

judi yang melarikan diri ke arah kampung, dan pada saat sampai kira-kira sepuluh meter

dari perempatan desa bertanya pada salah seorang yaitu saksi WIDODO apakah

termasuk pemain judi tapi belum sempat dijawab karena saksi WDODO langsung

jongkok dan menutup wajahnya dengan kedua tangan, tiba-tiba terdakwa didekap dari

belakang oleh korban MARINO, dan terdakwa selanjutnya merasa kaget selanjutnya

berusaha melepaskan dekapan sambil mengatakan bahwa ia anggota Polisi, Namun

entah mengapa korban MARINO tidak melepaskan dekapan tetapi malah semakin kuat

dekapannya, selanjutnya dalam posisi masih didekap dari belakang oleh korban

MARINO, tangan kanan terdakwa berusaha mengambil senjata jenis Revolver kaliber

38 Nomor : 012920 yang terletak di pinggang sebelah kiri kemudian melakukan usaha

tembakan peringatan, terdakwa melakukan tembakan peringatan pada posisi samping

pinggang kiri arah depan, dengan adanya tembakan peringatan tersebut korban tetap

tidak melepaskan dekapan bahkan korban MARINO berteriak “Maling…. Maling…!!”

dan karena mendengar suara tembakan beberapa saat kemudian Briptu TUPONO datang

serta berusaha membantu terdakwa melepaskan diri dekapan sorban MARINO, Namun

belum sempat saksi TUPONO berhasil melepaskan pegangan tangan kiri korban yang

saat itu memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata, saksi TUPONO

sudah berusaha menghalau dua laki-laki yaitu SARMAN dan saksi SARIMAN yang

datang berusaha mendekati terdakwa dengan mengatakan “ Kami Polisi, harap tenang…

mundur”, selanjutnya terdakwa merasa panik karena khawatir akan banyak anggota

masyarakat yang datang dan mengeroyok dirinya karena dikira ‘maling’ maka dalam

keadaan yang tidak tenang/ panik tersebut terdakwa dengan tergesa-gesa dan kuat

menarik tangan kanannya yang memegang senjata yang masih dipegang oleh korban,

karena tarikan yang kuat tersebut tanpa sengaja terdakwa juga menarik picu senjata

sehingga meletus mengeluarkan bunyi ledakan dan mengenai perut sebelah kiri korban

MARINO, mengetahui senjatanya meledak dan mengenai perut korban terdakwa

merasa kaget dan segera berusaha membawa korban ke rumah sakit dan mengemudikan

mobil APV, namun korban ternyata meninggal saat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. OEN

Solo Baru Sukoharjo, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 73/IKF &

ML/LT/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

Rorry Hartono, Spf. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

yang telah memeriksa jenazah seorang laki-laki atas nama MARINO umur 35 tahun

alamat Dk. Pasekan Rt. 1/3 Kel. Combongan, Kec/Kab. Sukoharjo dan dari hasil

pemeriksaan pada kesimpulannya menyatakan : Bahwa saat kematian korban MARINO

diperkirakan 6-8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan dan sebab kematian sorban karena

adanya pendarahan akibat robek dan putusnya pembuluh darah besar yang disebabkan

anak peluru dari luka tembak jarak dekat. Dan kematian korban akibat tembakan dari

senjata terdakwa telah dikuatkan oleh hasil Laboratorium Forensik Cabang Semarang

No. LAP : 734/BSF/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang dibuat dan ditandatangani

oleh AKBP RINI PUDJI ASTUTI, Bsc, Kompol Drs. TEGUH PRIHMONO, SKP

ROSTIAWAN A., Amd.Ak., BUYUNG GEDE F, ST. Yang dalam kesimpulannya

sebagai berikut :

Barang bukti dengan Nomor Bukti BB-5300/2006 berupa 1 (satu) batir anak peluru

caliber 38, anak peluru tersebut (yang ditemukan dalam tubuh korban MARINO)

ditembakkan dari senjata api bukti BB-5300/2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP :

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut baik terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan untuk selanjutnya perkara dilanjutkan :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum

telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Rev, 38 Spesial No. AE.S.012920 beserta

surat pemegang senpi An. BRIPDA SUTRISNO ;

- 2 (dua) butir peluru dan 3 (tiga) batir peliru aktif ;

- 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan dalam tubuh korban ;

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban yang terdapat jelaga (serbuk

mesiu) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan juga telah

mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

1. Saksi Brigadir MULYONO ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan

terdakwa ;

§ Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan telah terjadinya kasus

penembakan salah satu warga oleh salah satu petugas Resmob (Bribda Sutrisno)

yang pada saat sedang melakukan pengejaran para pemain judi yang melarikan

diri ;

§ Bahwa benar penggerebekan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober

2006 sekitar jam 01.45 WIB saksi bersama satu tim berada di wilayah Dk.

Pasekan, Combongan Sukoharjo ;

§ Bahwa benar saat penggerebakan tersebut dipimpin oleh saksi sendiri, dengan 3

(tiga) orang anggota yaitu : Brigadir Priyanto, Briptu Tupono dan Bripda

Sutrisno ;

§ Bahwa saksi dengan team dalam melakukan tugas tersebut dilengkapi dengan

Surat Perintah Tugas, tertanggal 10 Agustus 2006 ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama dengan teamnya pada tanggal 20

Oktober 2006, sekitar jam 01.45 wib dalam perjalanan kembali dari

penyelidikan di daerah Boyolali, pada saat itu Tim melintas di jalan Dk. Pasekan

dalam rangka kembali ke Mako Brimob untuk istirahat, sesampainya di

pertigaan Desa Combongan didapati sekelompok orang sedang bermain judi

domino ;

§ Bahwa saksi menerangkan, ketiga kelompok orang yang sedang bermain judi

domino didekati, dan oleh Tim terlebih dahuli menyampaikan salam “selamat

malam” tiba-tiba pelaku judi melarikan diri, secara berpencar, ada yang kearah

barat menuju kampung ;

§ Bahwa pada malam itu ada 2 (dua) orang yang terkangkap yang lainnya

melarikan diri ;

§ Bahwa benar pada saat itu ada barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian,

yang menemukan anggota saksi barang bukti tersebut berupa 4 (empat) pak

kartu domino dan uang berjumlah ± Rp. 150.000,- ;

§ Bahwa saksi menerangkan dengan larinya pelaku judi ke arah kampung itu

Briptu Tupono dan Bribda Sutrisno, melakukan pengejaran dengan posisi Briptu

Tupono berada di depan, sedangkan Bribda Sutrisno berada di belakang ;

§ Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi mendengar suara orang berteriak

”maling-maling” dan terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali kemudian

saya langsung menuju ke arah suara itu, saya melihat sudah ada orang terkapar,

pada saat itu suasana gelap, saksi berteriak ”Pri pri mobile undurno” kemudian

saksi mengangkat korban ke mobil dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo

Baru ;

§ Bahwa benar malam itu juga bertiga saksi sendiri, Briptu Tupono dan terdakwa

(Bribda Sutrisno) membawa korban (Marino) ke Rumah Sakit ;

§ Bahwa saksi tahu menurut informasi dari Bribda Sutrisno ia disekap oleh korban

;

§ Bahwa yang saksi lihat korban kena peluru di bagian sebelah kiri bawah perut

korban ;

§ Bahwa setelah kejadian saksi dan anggota lainnya mendapat hukuman disiplin

dimasukkan sel khusus, sedangkan terdakwa (Bribda Sutrisno) dimasukkan sel,

juga mendapat hukuman penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

2. Saksi Brigadir PRIYANTO ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan dengan terdakwa tidak ada hubungan

keluarga, hanya sama-sama sebagai anggota Brimob BS Polwil Surakarta ;

§ Bahwa saksi sebagai polisi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;

§ Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak tahun 2002, sekitar 4

tahun lamanya ;

§ Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini guna dimintai keterangan berkaitan

dengan terjadinya kasus penembakan salah satu warga oleh salah satu petugas

Resmob (Bribda Sutrisno), karena saksi pada sat itu juga ikut melaksanakan

tugas, melakukan penggerebekan perjudian tersebut ;

§ Bahwa penggerebekan perjudian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 20

Oktober 2006 sekitar pukul 02.00 Wib, di Dk. Pasekan Rt.02/III Combongan

Sukoharjo ;

§ Bahwa penggerebakan pada malam itu dipimpin oleh Brigadir Mulyono, dengan

tiga orang anggota yaitu saksi sendiri, Briptu Tupono dan Bribda Sutrisno ;

§ Bahwa kami waktu itu satu Team setelah melakukan pencarian pelaku

perampokan di wilayah Boyolali, saat melintas di Sukoharjo saksi melihat

segerombolan orang ±10 orang yang sedang main judi di tepi jalan pertigaan

dekat Hik, kemudian saksi langsung melakukan penggerebakan para pemain judi

tersebut ;

§ Bahwa pada waktu melakukan penggerebekan tersebut ada yang tertangakap

yaitu dua orang, yang lainnya melarikan diri ;

§ Bahwa benar setelah kedua orang tersebut tertangkap, kemudian saksi

diperintahkan oleh Brigadir Mulyono untuk mengamankan barang bukti yang

ditemukan yang berupa 4 (empat) pak kartu domino dan 2 orang pelaku yang

tertangkap, serta memasukkannya ke dalam mobil ;

§ Bahwa saksi pada waktu itu ditugaskan menunggui dua orang yang tertangkap

pada waktu bermain judi tersebut ;

§ Bahwa saksi menerangkan, waktu itu mendengarkan suara tembakan dua kali,

pada saat itu saksi sedang mengamankan dua pelaku yang tertangkap dan barang

buktinya ;

§ Bahwa saksi mendengar dua kali suara tembakan, jarak suara temabakan itu

dengan ia berada kurang lebih berjarak 60-100 meter ;

§ Bahwa saksi saat mendengar suara tembakan 2 kali, saat itu saksi tidak berbuat

apa-apa melainkan Brigadir Mulyono langsung lari mendekati suara tersebut dan

saksi menunggu di mobil, namun beberapa saat Brigadir Mulyono lari dia

kembali lagi sambil berteriak ”Pri Pri mobilnya dimundurkan”, saat itu juga

saksi membawa mundur mobil ke lokasi suara tembakan tersebut ;

§ Bahwa saksi lihat ada seorang laki-laki sudah terkapar, kemudian korban

tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk di bawa ke Rumah Sakit ;

§ Bahwa saksi menerangkan, ada seseorang yang terkena tembakan, korban ketika

sampai di Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru sudah kritis, dan jam 03.00 wib

korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

3. Saksi Briptu TUPONO ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan dengan terdakwa tidak ada hubungan

saudara/ keluarga hanya sama-sama sebagai anggota Brimob BS Polwil

Surakarta ;

§ Bahwa saksi sebagai polisi selama 6 tahun, jadi Brimob kurang lebih 5 tahun ;

§ Bahwa saksi kenal terdakwa/ Sutrisno sudah lama kurang lebih 4 tahun ;

§ Bahwa saksi mendapat tugas untuk BKO kan di Polres Sukoharjo bersama-sama

denga Team ;

§ Bahwa saksi menerangkan, pada tanggal 20 Oktober 2006, saksi bersama-sama

timnya kami kembali dari penyelidikan di daerah Boyolali, untuk kembali ke

Mako Brimob, jalan yang dilalui adalah Jl. Dk. Pasekan sekitar jam 01.45 Wib,

di pertigaan jalan itu saksi melihat sekelompok orang bergerombol, setelah

didekati ternyata ada orang bermain judi domino ;

§ Bahwa saksi menerangkan, dari kelompok orang yang bermain judi itu, setelah

mereka tahu yang datang itu aparat, sekelompok itu bubar melarikan diri, ada

yang tertangkap di TKP sebanyak dua orang dan diamankan ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi dengan saudara terdakwa melakukan

pengejaran kepada orang yang melarikan diri, saksi berada di depan, sedangkan

terdakwa berada di belakang dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter ;

§ Bahwa saksi tidak lama kemudian mendengar ada suara teriakan ”maling-

maling”, kemudian saksi menuju arah teriakan maling-maling dan didapati,

saudara Trisno sudah dalam keadaan didekap dari belakang oleh seseorang ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi mendengar suara tembakan dua kali, masing-

masing berjarak lebih 2 (dua) menit ;

§ Bahwa saksi menerangkan, yang mendekap dari belakang Pak Trisno, badannya

lebih kecil ;

§ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa berusaha melepaskan dekapan, yang

dilakukan oleh seseorang, namun belum berhasil, setelah berusaha agak lama,

dekapan baru bisa dilepaskan, namun tangan kiri korban masih memegang

tangan kanan terdakwa, yang masih pegang senjata ;

§ Bahwa saksi menerangkan, sewaktu saksi berusaha memisahkan, datang dua

orang, kemudian saksi berbalik kearah dua orang itu dan berkata ”tenang-tenang

kami polisi”, pada saat itu saksi sempat melihat tangan kiri korban masih

memegang tangan kanan terdakwa yang masih dalam posisi memegang senjata ;

§ Bahwa saksi pada saat itu melihat kondisi terdakwa kelihatannya baik, tidak ada

emosi ;

§ Bahwa saksi menerangakan, saksi mendengar suara letusan, namun saksi tidak

melihat korban dan terdakwa pada saat terjadinya letusan ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat korban tergeletak, kemudian korban

segera dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo ;

§ Bahwa benar senjata api yang dibawa oleh terdakwa tersebut, berupa senpi jenis

revolver caliber 38 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

4. Saksi SARMAN ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi dengan terdakwa tidak ada

hubungan saudara/keluarga dengan terdakwa ;

§ Bahwa saksi mengerti/mengetahui dalam perkara ini berkaitan telah terjadinya

tertembaknya salah satu warga yaitu adik saksi bernama Marino, karena saat

kejadian saksi melihat langsung, saat itu berada dilokasi kejadian ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi pada saat terjadi suara teriakan ”tolong-tolong”

masih tidur di rumahnya sendiri ;

§ Bahwa saksi mendengar suara teriakan ”tolong-tolong” sekitar jam 01.30 Wib

pada saat masih tidur di rumahnya ;

§ Bahwa saksi menerangkan, pada saat mendengar suara teriakan ”tolong-tolong”

saat itu saksi langsung bangun loncat keluar menuju rumah orang tua saksi,

karena saksi khawatir orang tua saksi sering sakit-sakitan ;

§ Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tuanya tersebut berdekatan, dengan

tempat kejadian berhadapan/ di depan rumah ;

§ Bahwa saksi menerangkan, ketika saksi sampai di rumah orang tuanya saksi

melihat adik saksi/ Marino mendekap seseorang yang berambut gondrong dari

arah belakang, jarak saksi dengan Marino yang sedang mendekap seseorang itu

hanya kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, dengan adik saksi yang berteriak

”maling-maling” ;

§ Bahwa saksi menerangkan, oarang yang berambut gondrong yang didekap adik

saksi itu berusaha melepaskan dekapan tetapi tidak berhasil ;

§ Bahwa saksi menerangkan, setelah dekapan berhasil dilepaskan, saksi masih

melihat terjadi tarik menarik tangan antara tangan petugas dengan tangan adik

saksi, tangan adik saksi berposisi di atas tangan kanan petugas yang masih

memegang senjata ;

§ Bahwa saksi juga mendengar kata-kata ”aku polisi – aku polisi” saaat itu adik

saksi juga tidak melepaskan dekapan dari belakang seseorang yang berkata ”aku

polisi-aku polisi” ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saat itu juga saksi mendengar kata-kata ”dikandani

polisi kok ngeyel” posisi waktu itu masih terjadi tarik menarik tangan kiri

korban dengan posisi di atas tangan petugas, kemudian terdengar tembakan satu

kali ;

§ Bahwa saksi menerangkan, korban setelah terlepas dekapannya, sampai mundur,

pada saat itu bunyi tembakan terjadi senjata terarah ke tubuh adik saksi, lalu adik

saksi roboh luka di perut ;

§ Bahwa terjadi penembakan yang dialami adik saksi Marino tersebut, terjadi pada

malam Jumat tanggal 20 Oktober sekitar pukul 01.30 Wib di Dk. Pasekan Rt.

01/III Kel. Combongan Kab. Sukoharjo ;

§ Bahwa benar saksi tahu malam itu yang berteriak ”maling-maling” tersebut

adalah adik saksi yaitu Marino ;

§ Bahwa benar pada malam itu yang berada di lokasi terjadinya penembakan

tersebut adalah saksi sendiri, adik saksi bernama Sariman, adik ipar saksi yaitu

Widodo, petugas yang menembak, dan satu orang lagi petugas yang saksi tidak

tahu namanya ;

§ Bahwa saksi menerangkan, yang menolong korban dimasukkan ke dalam mobil

adalah saksi dan petugas, korban dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru ;

§ Saksi menerangkan, pihak terdakwa bersama-sama keluarga terdakwa sudah

sering datang kekeluarga korban dan memberikan santunan, namun berapa

jumlahnya saksi tidak tahu ;

§ Bahwa saksi menerangkan, pihak keluarga korban bersedia memaafkan

terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

5. Saksi SARIMAN ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi dengan terdakwa tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa ;

§ Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini adalah berhubungan terjadinya

penembakan terhadap korban kakak saksi, yang terjadi di depan rumah saksi /

rumah orang tua saksi ;

§ Bahwa saksi tahu kejadiannya yaitu terjadi pada malam bulan puasa hari Jumat

tanggal 20 Oktober 2006 sekitar pukul 02.00 Wib di Dk. Pasekan Rt.01/III, Kel.

Combongan, Kab. Sukoharjo ;

§ Bahwa benar saksi tahu / kenal yang menjadi korban adalah kakak saksi

bernama Marino, dan yang melakukan penembakan adalah terdakwa (Sutrisno) ;

§ Bahwa saksi saat kejadian belum ada di tempat kejadian tersebut, saat itu saksi

sedang tidur di dalam rumah di depan tempat kejadian, dan mendengar teriakan

”tolong-tolong” lalu saksi keluar ngintip dari jendela, saksi melihat kakak saksi

sedang mendekap seseorang berambut gondrong dari belakang, awalnya saksi

tidak dibolehkan istri saksi keluar, tapi saksi penasaran kemudian memberanikan

diri keluar ;

§ Bahwa benar yang mendekap terdakwa tersebut adalah korban (Marino), bahwa

benar saksi lihat saat itu badan korban Marino lebih kecil dari terdakwa ;

§ Bahwa benar saksi ada mendengar suara letusan pada malam itu, tapi saksi tidak

ingat berapa kali bunyi letusan tersebut ;

§ Bahwa benar saksi saat mendegar letusan langsung melompat keluar rumah,

kemudian saksi melihat kakak saksi roboh memegangi perutnya yang terluka ;

§ Bahwa benar saksi melihat kakak saksi luka diperut sebelah kiri, saat itu tidak

ada darah dan tidak tembus ;

§ Bahwa benar saksi saat mendengar der, langsung loncat keluar sempat pegang

kepala korban Marino supaya tidak terjatuh ke tanah ;

§ Bahwa pada waktu korban terkapar, saksi lihat ia masih hidup mengucapkan

lailla hailallah ;

§ Bahwa saksi mengetahui korban (Marino) meninggal di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

6. Saksi WIDODO ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan dengan terdakwa saksi tidak ada

hubungan saudara/ keluarga ;

§ Bahwa saksi tahu ada kejadian penembakan pada malam itu, terjadinya pad hari

Jumat tanggal 20 Oktober 2006, sekitar pukul 02.00 Wib di Dk. Pasekan

Rt.01/III, Kec. Combongan, Kab. Sukoharjo ;

§ Bahwa benar yang menjadi korban adalah kakak saksi, yang melakukan

tembakan adalah Sutrisno ;

§ Bhwa benar awal mulanya terjadi penembakan tersebut, malam iu saksi bersama

korban Marino baru datang dari mengairi sawah dan membawa mesin diesel

dengan sepeda onthel ;

§ Bahwa benar saat korban Marino meletakkan sepeda onthel yang membawa

diesel tiba-tiba datang seseorang yang berambut gondrong dengan celana pendek

dan memakai kaos ;

§ Bahwa benar sewaktu seseorang yag berambut gondrong tersebut mendatangi

saksi dan kemudian menepuk bahu saksi dengan mengatakan ”iki wonge” ini

orangnya, karena ketakutan saksi langsung jongkok dan sambil menundukkan

wajah sambil berkata ”kulo mboten.....,/bukan saya, kulo saking sabin / saya

baru pulang dari sawah” ;

§ Bahwa benar saksi dan kakak saksi (Marino) melihat penampilan terdakwa

mengira ia adalah gali / maling ;

§ Bahwa saksi kemudian melihat korban Marino mendekap orang tersebut dari

belakang ;

§ Bahwa benar saksi malam itu tidak ada berteriak minta ”tolong-tolong” yang

berteriak tolong-tolong tersebut adalah suara korban Marino ;

§ Bahwa saksi tahu setelah disekap, Marino dengan terdakwa putar-putar cukup

lama kira-kira 5 – 10 menit saksi ada mendengar letusan 2 kali ;

§ Bahwa benar saksi mendengar suara dor tersebut ada dua kali, dor pertama

dengan sebentar kira-kira ± 10 menit ;

§ Bahwa saat sebelum kejadian saksi tidak ada mendengar ada orang bilang saya

aparat, karena saat itu saksi takut dan nangis ;

§ Bahwa saksi saat itu tidak melihat ada Sarman dan Sariman, saksi tidak melihat

karena saksi selalu tutup mata saksi tidak mengetahui sama sekali karena takut ;

§ Bahwa saksi setelah kejadian dibawa ke teras, setelah di teras baru saksi lihat

bahwa banyak orang yang datang, sedangkan korban Marino sudah diangkat

dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

7. Saksi WIDODO Bin PONO SUMARTO ;

§ Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada

hubungan keluarga dengan terdakwa ;

§ Bahwa yang saksi ketahui hanya ada terjadi korban penembakan yaitu yang

menjadi korban bernama Marino ;

§ Bahwa saksi menerangkan, waktu itu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006

sekitar jam 02.00 Wib melakukan perjudian di dekat warung Hik di bawah

lampu merkuri ;

§ Bahwa saksi menerangkan, tiba-tiba datang seseorang mengucapkan selamat

malam ;

§ Bahwa saksi menerangkan, karena sudah mengira yang datang itu petugas,

kemudian teman-teman saksi lari menyebar ;

§ Bahwa benar saksi ikut dalam permainan judi domino tersebut jumlahnya ada 7

orang termasuk saksi, dan benar mainnya pakai uang sebesar Rp. 500,- ;

§ Bahwa benar saksi pada waktu itu tidak lari, sebab saksi tidak tahu bahwa mau

dipegang dengan Polisi, kemudian saksi dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP)

lalu saksi kemudian dimasukkan ke dalam mobil hitam ;

§ Bahwa saksi menerangkan, permainan judi sudah berlangsung 10 (sepuluh)

putaran ;

§ Bahwa saksi menerangkan, yang ditangkap oleh petugas saat itu ada 2 (dua)

tetapi satu orang tidak ikut main kemudian dilepaskan oleh petugas ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi mendengar suara ledakan sebanyak 2 (dua)

kali, jarak saksi pada saat itu dengan asal suara ledakan kira-kira berjarak 100

meter ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saat mendengar suara ledakan itu saksi sudah berada

di dalam mobil, dan ada orang digotong dimasukkan ke dalam mobil, waktu itu

masih menyebut ”Astoghfirullah” ;

§ Bahwa saksi menerangkan, luka korban kira-kira diperut sebelah kiri ;

§ Bahwa saksi menerangkan, waktu itu yang menolong korban sebanyak 3 (tiga)

orang, tapi saksi tidak kenal siapa orang itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

8. Saksi SUPADI ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan saudara dengan

terdakwa hanya satu Kompi ;

§ Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan

perkara tindak pidana ”karena salahnya menyebabkan matinya orang” terkait

dengan terjadinya kasus penembakan salah satu warga oleh salah satu petugas

Remob (Bribda Sutrisno) yang sedang melakukan penggerebekan perjudian ;

§ Bahwa saksi mengetahui setelah satu minggu, senjata inventaris diambil/ ditarik

ke Polwil karena ada kejadian penembakan tersebut ;

§ Bahwa saksi menerangkan, saksi bertugas dibagian logistik Kompi Brimob

Polwil Surakarta ;

§ Bahwa saksi menjabat Baur Logistik BS Wilayah Surakarta sejak tahun 2002

sampai sekarang ;

§ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa mendapat tugas BKO ke Polres Sukoharjo

dari tanggal 13 Maret 2006 sampai dengan selesai ;

§ Bahwa saksi menerangkan, senpi yang dipinjam pakaikan kepada anggotanya

yang BKO, akan ditarik lagi apabila pelaksanaan BKOnya sudah dinyatakan

selesai ;

§ Bahwa saksi menerangkan, senpi digunakan apabila dalam keadaan mendesak,

dan terancam jiwanya ;

§ Bahwa saksi menerangkan, setiap perintah dari Komandan Kompi tidak boleh

ditafsirkan ;

§ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa pernah mendapat tugas BKO di Polwil

Surakarta untuk mengungkap kejahatan ;

§ Bahwa saksi menerangkan, terdakwa baru pertama kali bermasalah seperti ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi ANDI RIFAI, SIK ;

§ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya

ada hubungan kerja, yaitu terdakwa anggota saksi ;

§ Bahwa benar saksi sebagai Komandan Kompi Brimob BS Polwil Surakarta ;

§ Bahwa benar saksi sebagai atasan terdakwa sudah lebih 1 (satu) tahun ;

§ Bahwa terdakwa ditugaskan ada permintaan BKO dari Polres Sukoharjo dan

diminta personil 5 (lima) orang ;

§ Bahwa tugas personil Brimob yang di BKO kan adalah membantu Polres

Sukoharjo dalam pengungkapan/penanganan tindak pidana / kriminal ;

§ Bahwa benar tugas tersebut dilakukan setiap dibutuhkan ;

§ Bahwa saksi mengendali 5 orang anggota saksi langsung ke Polres Sukoharjo

yang berwenang ;

§ Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa penembakan tersebut, setelah mendapat

laporan dari Brigadir Mulyono, dan saat itu saksi sedang ada tugas di Semarang

;

§ Bahwa saksi kemudian segera memerintahkan agar menyelamatkan korban, dan

menarik seluruh anggota BKO untuk kembali ke Kompi serta mengamankan

senjata-senjata ;

§ Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa, ia menjelaskan saat menggunakan

senjata karena disekap dari belakang oleh korban, terdakwa sudah melakukan

tembakan peringatan tatapi korban masih mendekap menarik kena picu senjata

dengan kuat terjadi letusan kedua yang mengenai perut korban ;

§ Bahwa benar menurut laporan tim anggota, terdakwa juga sudah mengeluarkan

tembakan peringatan sebelumnya ;

§ Bahwa tembakan peringatan seharusnya ditembakkan sebanyak dua kali ;

§ Bahwa saksi menerangkan, Tim yang di BKO di Polres Sukoharjo dengan

peristiwa tersebut diambil tindakan hukum internal yaitu penempatan di tempat

khusus selama 21 (dua puluh satu) hari dan ditunda untuk kenaikan pangkat

selama 2 (dua) periode ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu di depan persidangan juga telah didengar

keterangan terdakwa sebagai berikut :

§ Bahwa terdakwa terlibat dalam perkara ini telah melakukan penembakan

terhadap korban yang bernama Marino ;

§ Bahwa terdakwa anggota Polisi dan terdakwa bertugas di Brimob BS Grogol

Sukoharjo ;

§ Bahwa terdakwa punya isteri, dan punya anak 2 (dua) orang ;

§ Bahwa terdakwa menjadi Polisi sudah 16 tahun ;

§ Bahwa terdakwa tugas sebagai Brimob sudah 14 tahun ;

§ Bahwa terdakwa pernah ditugaskan di Timor Timur, di Srondol, selama dua

tahun, di Polda 3 tahun, jadi polisi biasa, di Aceh 1 tahun, lalu kembali

ditugaskan di Kompi Grogol selama ± 4 tahun hingga sekarang ;

§ Bahwa terdakwa pernah di BKO di Polwil tahun 2003, 1 bulan terus di BKO di

Aceh Timur, 1 tahun, di BKO kan di Polres Sukoharjo ± 8 bulan ;

§ Bahwa tugas di BKO kan di Polres Sukoharjo membantu, mengungkap kasus

kejadian yang menonjol, dan pernah mengungkap kasus penjambretan,

pencurian, dan pemerkosaan ;

§ Bahwa terdakwa dan anggota lainnya pada saat patroli ada menemukan orang

yang sedang bermain judi sekitar 10 orang, pada waktu itu ada yang tertangkap

dua orang, yang lainnya melarikan diri masuk kampung sekitar 6 orang ;

§ Bahwa terdakwa dan anggota lainnya menemukan orang yang sedang bermain

judi yaitu pada hari Jumat sekitar jam 01.45 Wib, ditepi jalan pertigaan dekat

penjual Hik, terdakwa dapat menangkap 1 orang, dan Briptu Topoo dapat

menangkap 1 orang, sedangkan Brigadir Priyanto mengamankan barang bukti

yang ditemukan ditempat kejadian tersebut ;

§ Bahwa terdakwa dan Tupono kemudian mengejar para pelaku lainnya yang

melarikan diri ke arah kampung (masuk kampung) ;

§ Bahwa setelah terdakwa masuk kampung di teras sebuah rumah terdakwa

melihat ada dua orang, selanjutnya terdakwa menanyai salah satunya bernama

Widodo, apakah ikut main judi, belum sempat pertanyaan dijawab terdakwa

didekap dari belakang oleh seseorang ;

§ Bahwa terdakwa berusaha melepaskan dekapan tersebut tetapi karena sangat

kuat tidak berhasil dilepaskan ;

§ Bahwa saat berusaha melepaskan dekapan, terdakwa sambil berkata lepaskan

saya polisi....saya polisi, tetapi korban Marino tetap tidak melepaskan ;

§ Bahwa saat terdakwa masih didekap oleh korban Marino, malah ia berteriak

”maling-maling”, terdakwa kemudian meraih pistolnya dan kemudian

mengeluarkan tembakan peringatan dengan arah pistol ke arah pinggang sebelah

kiri :

§ Bahwa pada saat itu Marino tetap tidak melepaskan dekapannya, datang anggota

lainnya Briptu Tupono berusaha melepaskan dekapan Marino dan berhasil

melepaskan dekapan tangan kanan korban pada tangan kiri terdakwa lalu

berbalik, saat terdakwa menarik tangannya posisi jari telunjuk masih di

dalam/pada picu karena sangat kuat tarikan tangan terdakwa sehingga tanpa

disadari pistol meletus dan mengenai pinggang sebelah kiri korban Marino ;

§ Bahwa letusan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak

memperkirakan akan meletus mengenai korban Marino ;

§ Bahwa terdakwa setelah mengetahui korban Marino terluka, dan berusaha

mengambil mobil yang sedang dibawa oleh Brigadir Mulyono, lalu terdakwa

berusaha menolong korban dengan menyopir sendiri mobil tersebut dan

membawa korban ke Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru ;

§ Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, baru pertama kali hal

ini terjadi selama terdakwa menjalankan tugas ;

§ Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah keluarga korban untuk

memberikan santunan untuk membantu keluarga korban, dan benar terdakwa

berniat sanggup mambantu biaya sekolah anak-anak korban ;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan saksi Ade charge

yang dihadapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya, yang di bawah sumpah pada

pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ade charge : Dr. H. RORRY HARTONO, Spf :

§ Bahwa saksi benar tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan

keluarga ;

§ Bahwa benar saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi ahli forensik ;

§ Bahwa saksi memeriksa jenazah korban atas permintaan dari Polres Sukoharjo,

saksi melakukan pemeriksaan korban yang bernama Marino ;

§ Bahwa benar dalam peneriksaan tersebut, saksi dapat memastikan korban tewas

karena tembakan jarak dekat ;

§ Bahwa benar pada luka dengan jarak dekat, pelurunya masuk disarang ;

§ Bahwa saksi ahli menerangkan tembakan antara 6-10 meter masih ada jelaga ;

§ Bahwa saksi ahli menerangkan, arah tembakan agak ke bawah ;

§ Bahwa saksi ahli menerangkan, kecepatan peluru jarak pendek lebih cepat

dibanding dengan jarak jauh ;

§ Bahwa saksi tahu arahnya dari perut sebelah pinggul kiri terkenanya tulang

panggul ;

§ Bahwa saksi ahli menerangkan, anak peluru pada saat keluar, pasti dengan

kekuatan yang sangat cepat ;

§ Bahwa saksi ahli memperlihatkan foto pertama dari Rumah Sakit Dr. Oen, dan

foto ulang dari Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, tetap sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan

pemeriksaan terhadap barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

§ Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama SUTRISNO

BIN SARIJO sebagaimana identitas dalam berkas perkara ;

§ Bahwa benar terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian dari Kesatuan

Brimob BS Polwil Surakarta yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) kan di

Polres Sukoharjo ;

§ Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006, terdakwa bersama dengan

saksi Brigadir Mulyono, Brigadir Priyanto, dan Briptu Tupono, menuju Dukuh

Pasekan, Kelurahan Combongan Sukoharjo dalam perjalanannya dari Boyolali ;

§ Bahwa di Desa Combongan ditemukan orang-orang yang sedang bermain judi

sabagaimana dikuatkan oleh saksi Mulyono, Priyanto, Tupono dan Widodo Bin

Pono Sumarto ;

§ Bahwa pada malam kejadian telah tertangkap dua orang pelaku antara lain saksi

Widodo Bin Pono Sumarto dan ditemukan empat pak kartu domino dan uang

berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

§ Bahwa pada malam kejadian para pelaku perjudian telah melarikan diri saksi

Mulyono dan Priyanto menunggu dua pemain judi yang tertangkap, sedangkan

saksi Tupono dan terdakwa masuk kampung untuk mengejar para pemain judi ;

§ Bahwa pada saat terdakwa masuk kampung tiba-tiba terdakwa disekap dari

belakang oleh korban Marino karena dikiranya terdakwa adalah sebagai seorang

pencuri ;

§ Bahwa pada malam itu korban Marino adalah bukan orang yang bermain judi

karena Marino baru saja pulang dari sawah dan baru akan menurunkan mesin

diesel ;

§ Bahwa terdakwa di depan rumah saksi korban tidak secara tegas mengatakan ia

adalah sebagai seorang polisi yang dikira seorang pencuri dan terdakwa

mengatakan ia seorang polisi setelah disekap dengan kuat oleh korban Marino ;

§ Bahwa terdakwa berusaha melepas sekapan korban dengan sekuat tenaga tetapi

sulit untuk dilepaskan bahkan dibantu oleh saksi Tupono ;

§ Bahwa pada saat terjadi usaha pelepasan dari sekapan korban, terdakwa

mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi dan dalam waktu yang relatif cepat

terdakwa telah mengeluarkan tembakan peringatan sekali, dilanjutkan tembakan

kedua dan mengenai tubuh korban Marino yang mengakibatkan kematian

sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum (V.E.R.) no. 73/ IKF.& ML/

LT/ X/ 2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Rorry Hartono, SPf. ;

§ Bahw Dr. Rorry Hartono menerangkan bahwa kematian korban Marino

disebabkan oleh tembakan dari jarak dekat ;

§ Bahwa setelah korban Marino tertembak saksi Mulyono, Priyanto, Tupono, dan

terdakwa berusaha menyelamatkan jiwa korban dan langsung di bawa ke Rumah

Sakit Dr. Oen Sukoharjo tetapi jiwanya tidak tertolong sewaktu tiba di Rumah

Sakit ;

§ Bahwa barang bukti berupa senjata genggam (pistol) sebagaimana yang

diperlihatkan di depan persidangan benar merupakan inventaris dari Brimob

Kompi BS Surakarta yang diijinkan untuk digunakan terdakwa Sutrisno dalam

menjalankan tugas dan mengakibatkan tertembaknya korban Marino ;

§ Bahwa akibat tertembaknya korban Marino oleh terdakwa Sutrisno maka

Kepolisian telah menjatuhkan tindakan disiplin kepada terdakwa dengan

penghukuman disel selama 21 hari dan penundaan kenaikan pangakt selama dua

periode ;

§ Bahwa atas kejadian tertembaknya korban Marino pihak Polwil Surakarta,

Komandan Kompi Brimob BS Surakarta dan keluarga terdakwa telah datang ke

keluarga korban untuk mengucapkan bela sungkawa dengan bantuan peringanan

korban ;

§ Bahwa di depan persidangan terdakwa secara tegas mengatakan akan membantu

biaya hidup anak-anak korban Marino, sampai dewasa meskipun tidak

disebutkan bentuknya apa dan seberapa besarnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan

dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Karena Kealpaannya / Kelalaiannya ;

3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Mati ;

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa menurut Majelis Hakim

adalah menunjuk pada seseorang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai

pendukung hak dan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar di depan persidangan membenarkan

bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah SUTRISNO Bin SARIJO;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa SUTRISNO juga membenarkan

identitas di dalam berkas perkara dan membenarkan bahwa ia adalah terdakwa dalam

perkara ini dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Surat Kuasa

tertanggal 13 Nopember 2006 dan tertanggal 17 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat

bahwa Unsur Barang Siapa telah terbukti ;

Unsur 2. Karena Kealpaannya /Kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana perbuatan pidana (delik) antara lain

dibagi atas perbuatan yang disengaja (dolus) dan perbuatan karena kealpaannya

/kelalaiannya (culpos) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja adalah bahwa pelaku dalam perkara

tersebut memang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan ia menghendaki akibat dari

perbuatannya dan mempunyai kesempatan pula untuk melihat alat apa yang akan

dipergunakannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja ada kesempatan waktu yang cukup

bagi seorang untuk meneruskan atau mengerungkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana karena kealpaannya/ kelalaiannya adalah

sebagai perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa saksi Brigadir MULYONO, Brigadir PRIYANTO, dan Briptu

TUPONO menerangkan bahwa mereka pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006,

bersama-sama dengan terdakwa SUTRISNO melaksanakan tugas sebagai anggota

Kepolisian Republik Indonesia dari Boyolali ke Sukoharjo melewati Desa Combongan

Sukoharjo dan sampai di Desa Combongan sekitar jam 02.00 Wib ;

Menimbang, bahwa mereka berempat pada malam kejadian melihat sekelompok

orang yang sedang bermain judi untuk selanjutnya mereka mendekat ke lokasi dengan

mengatakan mereka adalah polisi dan kemudian orang-orang tersebut lari masuk

kampung ;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga dua orang penjudi telah tertangkap dan

salah satunya adalah saksi yang didengar di depan persidangan yaitu WIDODO Bin

PONO SUMARTO yang membenarkan ia ditangkap pada malam kejadian dan di lokasi

perjudian telah ditemukan barang bukti berupa empat pak kartu domino dan uang

sejumlah 150.000,- ;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga terdakwa bersama saksi TUPONO

masuk kampung untuk menangkap pelaku perjudian sedangkan saksi Brigadir

MULYONO dan Brigadir PRIYANTO mengamankan dua orang yang tertangkap;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa SUTRISNO masuk kampug dan secara

tiba-tiba dari belakang SUTRISNO disekap oleh korban MARINO karena disangka

SUTRISNO adalah sebagai seorang pencuri hal ini dibuktikan dengan adanya teriakan

maling-maling yang didengar oleh saksi TUPONO maupun SUTRISNO ;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan di tempat kejadian perkara memang

ada sebuah sepeda onthel dan sebuah mesin diesel karena korban Marino baru saja

pulang dari sawah ;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah seorang

polisi tetapi dekapan dari korban Marino terhadap terdakwa SUTRISNO masih tetap

kuat karena diperkirakan SUTRISNO bukan seorang polisi karena pada kejadian

terdakwa tidak menggunakan atribut baju polisi tetapi terdakwa memakai baju preman

dan rambutnya panjang ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUTRISNO berusaha semaksimal mungkin untuk

melepaskan pegangan tangan dan ikatan dari tangan korban MARINO tetapi tidak

berhasil maka pada saat bersamaan terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan yang

pertama tidak mengenai korban sedangkan tembakan yang kedua mengenai korban

sehingga korban roboh ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa ikatan dari korban sangat kuat sehingga ia

sulit untuk melepaskan maka antara tangan terdakwa dan tangan korban sempat terjadi

tarik menarik sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan pistol yang ada dipinggangnya

untuk memberi tembakan peringatan ;

Menimbang, bahwa setelah korban MARINO roboh maka selanjutnya oleh

terdakwa beserta TUPONO dan polisi lainnya korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen

Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan ;

Menimbang, bahwa saksi AKP ANDI RIFA’I Komandan Kompi Brimob BS

Polwil Surakarta (atasan terdakwa) di depan pesidangan mengemukakan bahwa benar

terdakwa sebelum menggunakan senjata api harus memberikan peringatan lesan,

selanjutnya tembakan peringatan dua kali dan selanjutnya baru tembakan yang

melumpuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa SUTRISNO dari fakta yang

terungkap di persidangan peringatan lesan sudah dilakukan, tembakan peringatan sudah

dilakukan sedangkan tembakan yang melumpuhkan tidak dilakukan oleh terdakwa hal

ini terbukti tembakan yang kedua telah mengenai perut korban MARINO ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tembakan kedua yang

dilakukan oleh terdakwa merupakan salah prosedur pengunaan senjata hal ini ditandai

dengan jatuhnya korban MARINO demikian pula berdasar tindakan disiplin yang

dilakukan oleh Tim Disiplin Polisi yang telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada

terdakwa dengan hukuman 21 hari di sel khusus dan penundaan kenaikan pangkat

selama 2 (dua) periode ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan apa yang dilakukan

oleh terdakwa adalah bukan merupakan kesengajaan tetapi merupakan kelalaian hal ini

antara lain ditandai dengan tidak adanya niat untuk membunuh korban MARINO

demikian pula adanya penyesalan yang mendalam dari terdakwa dengan semaksimal

mungkin berusaha membawa koban MARINO ke rumah sakit agar nyawanya dapat

tertolong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada malam

kejadian telah terjadi pergumulan antara saksi korban MARINO dan terdakwa

SUTRISNO dikarenakan SUTRISNO dikira bukan polisi tetapi seorang pencuri karena

ada teriakan maling-maling ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa pada

saat korban MARINO di dekat tempat kejadian perkara memang bersamaan ada

pengejaran terhadap orang-orang yang bermain judi dan memasuki kampung dimana

pada saat itu saksi korban tidak termasuk orang yang ikut main judi ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di muka maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur karena kekhilafannya/ kelalaiannya telah terbukti ;

Unsur 3. Menyebabkan Orang Lain Mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan dibenarkan oleh

terdakwa bahwa tembakan kedua dari terdakwa SUTRISNO mengakibatkan korban

roboh untuk selanjutnya oleh saksi MULYONO, PRIYANTO, TUPONO dan

SUTRISNO dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen untuk mendapat perawatan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban MARINO dibawa ke rumah sakit

dengan mobil dan waktu di jalan korban masih hidup sambil memanjatkan doa ;

Menimbang, bahwa pada saat sudah sampai di rumah sakit Dr. OEN kurang lebih

jam 02.30 Wib korban MARINO meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban MARINO berdasarkan Visum Et

Repertum RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo Nomor 73.IKF & ML/ LT/ X/ 2006 tanggal

20 Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rorry Hartono, SPf

menerangkan bahwa saat kematian korban MARINO diperkiran 6-8 jam sebelum

dilakukan pemeriksaan dan sebab kematian korban karena adanya pendarahan akibat

robek dan putusnya pembuluh darah besar yang disebabkan anak peluru dari luka

tembak jarak dekat ;

Menimbang, bahwa keterangan sebagaimana dalam Visum Et Repertum tersebut

di depan persidangan ditegaskan pula oleh dr. Rorry Hartono, SPf di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan saksi-saksi maupun terdakwa

membenarkan bahwa barang bukti berupa pistol revolver 38 Nomor 012920 adalah

senjata inventaris Brimob BS Polwil Surakarta yang diijinkan dipegang oleh terdakwa

untuk menjalankan tugas sebagai seorang polisi dan akhirnya mengakibatkan korban

MARINO tertembak dan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya korban MARINO keluarga terdakwa,

atasan terdakwa dan jajaran Kepolisian Polwil Surakarta telah datang ke keluarga

korban untuk minta maaf dan menyesal atas tertembaknya korban MARINO dengan

memberikan tanda ikut berduka cita ;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya korban MARINO terdakwa SUTRISNO

secara lesan di depan persidangan menyatakan sanggup untuk membantu biaya

pendidikan anak-anak korban sampai dewasa meskipun tidak ditegaskan bantuan berupa

apa dan jumlah berapa tiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur menyebabkan orang lain mati telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan Jaksa Penutut Umum

telah terbukti maka Pasal 359 KUHP sebagaimana surat dakwaan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan ;

Menimbang, untuk selanjutnya apakah terdakwa dapat diterapkan Pasal 359

KUHP sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

pidana maka akan dipetimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan Majelis Hakim terhadap saksi-saksi,

terdakwa maupun terhadap barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa berada di

Dukuh Pasekan , Desa Combongan Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006

sekitar jam 02.00 WIB sedang menjalankan tugas kepolisian untuk menangkap orang-

orang yang sedang malakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut korban MARINO tertembak hingga

meninggal dunia terdakwa SUTRISNO dalam keadaan sehat lahir dan batin tidak ada

alasan pembenar maupun pemaaf hal ini ditandai dengan pengenaan hukuman disiplin

oleh Tim Disiplin Kepolisian yang menghukum terdakwa dengan penjara 21 hari dan

penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sehingga pembelaan terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya untuk membebaskan terdakwa dengan alasan penggunaan Pasal

212 KUHP dan Pasal 216 ayat (1) KUHP dipandang tidak beralasan ;

Menimbang, penyekapan yang dilakukan oleh korban MARINO terhadap

terdakwa hemat Majelis tidak harus dilakukan tembakan peringatan yang dapat

menyebabkan kematian korban, semestinya terdakwa selaku seorang anggota kepolisian

dapat melumpuhkan korban dengan ilmu bela diri yang dimiliki, setelah bela diri

tersebut tidak berhasil baru diperingatkan dengan lesan, apabila tidak berhasil baru

dengan tembakan peringatan dua kali ke atas, apabila tidak berhasil baru tembakan ke

arah fisik yang tidak membahayakan jiwa dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu hemat Majelis Hakim penyekapan yang

dilakukan oleh korban MARINO adalah bukan penyekapan yang membahayakan jiwa

terdakwa sebab fisik terdakwa lebih besar dari pada fisik korban MARINO dan dengan

dibawanya pistol oleh terdakwa hemat Majelis tidak harus secara tergesa-gesa

digunakan sehingga menyebabkan kematian dari korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum

bahwa pada saat terjadi penyekapan oleh korban MARINO terdakwa tidak dapat

menahan emosinya sehingga dia panik dan terlalu tergesa-gesa mengeluarkan senjata

pistol sehingga akhirnya menyebabkan korban tertembak akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa

Penentut Umum yang berpendapat bahwa Pasal 359 KUHP bisa diterapkan terhadap

terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya yang memohon agar terdakwa dibabaskan karena unsur-unsur

Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyainkan bersalah melakukan perbuatan pidana karena kelalaiannya

sehngga menyebabkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana dengan jenis pidana

penjara ;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen mengemukakan bahwa pidana perampasan

kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan

selama terdakwa itu berada di dalam penjara dari pada tidak berada dalam penjara ;

Menimbang, bahwa jenis pidana penjara ini hemat Majelis Hakim tepat diterapkan

terhadap terdakwa dengan harapan agar terdakwa menyesali atas seluruh perbuatannya,

bisa memberikan pelajaran kepada anggota kepolisian lainnya dan siapa saja yang

membawa senjata api untuk berhati-hati, dan memberikan pelajaran pula kepada

masyarakat untuk bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang

dan menjamin keadilan ( ensuring justice ) ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam perkara ini juga diharapkan agar

terdakwa merenung (melakukan kontemplasi) atas segala kesalahannya untuk jangan

sampai melakukan perbuatan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa pidana penjara ini bukan pelaksanaan dari teori pembalasan

tetapi sebagai sarana pemasyarakatan kembali terdakwa agar menjadi orang yang baik

di kemudian hari dan mendidik masyarakat untuk taat kepada hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam pemidanaan dalam perkara ini Majelis Hakim

mempertimbangkan pula aspek socio justice (keadilan masyarakat), filosofi justice

(keadilan filosofis) dan legal justice (keadilan hukum) ;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, mempertimbangkan pula keadilan

masyarakat dan juga keadilan yang bersifat luas bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah ”perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Bertolak dari konsepsi yang

demikianlah kiranya, Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya

(Keputusan Seminar Kriminologi ketiga 26 dan 27 tahun 1976) Hukum pidana

hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti

melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan

kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan

perorangan (pembuat) dan masyarakat. Demikian pula Simposium pembaharuan Pidana

Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan ;

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan

kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan

hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan

masyarakat/Negara korban dan pelaku ;

- Atas dasar tujuan tesebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang

bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat

dan martabat seseorang ;

2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidaan itu mampu memperbuat orang sadar

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai

sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penaggulangan kejahatan ;

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana

sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah ”perlindungan masyarakat”

(Sahetapy 1982). Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Bassiouni

merupakan batu landasan ( a cornerstone) dari hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha memberikan

putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dan Majelis Hakim menyadari bahwa

keadilan yang paling adil ada pada Sang Khalik, maka dari itu Majelis Hakim

menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum selaku wakil Negara dan

masyarakat, Penasihat Hukum dan terdakwa apabila tidak puas terhadap putusan ini

agar melakukan upaya hukum yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan

meyakinkan dan terdakwa berada dalam tahanan sementara maka lamanya pidana yang

dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan

tetap berada dalam tahanan dan terhadapnya dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam

jenis revolver 38 Nomor : AE.S.012920, 2 (dua) butir klongsong peluru dan 3 (tiga)

peluru aktif dikembalikan kepada Komandan Brimob BS Surakarta melalui saksi

SUPADI selaku Baur Logistik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) butir proyektil yang

ditemukan di dalam tubuh korban dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban

MARINO dikembalikan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan

dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

seharusnya menjadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan ternyata hal

ini tidak dilakukan secara optimal ;

2. Perbuatan terdakwa telah mengurangi citra Polisi Indonesia yang sedang dan selalu

dibangun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

3. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar

persidangan ;

2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatan serta berjanji secara lesan di depan persidangan akan memperhatikan

anak-anak korban ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama Pasal 359

KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHAP ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO sebagaiman identitas di atas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuakn perbuatan pidana Karena

kealpaannya sehingga mengakibatkan orang lain mati ;

2. Memidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya

dari masa tahanan yang sudah dijalani ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver 38 Spesial No. AE.S.012920

beserta surat pemegang senpi atas nama BRIPDA SUTRISNO, 2(dua) butir

kelongsongan peluru dan 3 (tiga) peluru aktif dikembalikan kepada saksi

SUPADI selaku Baur Logistik Kompi Brimob BS Polwil Surakarta ;

- 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban dirampas untuk

dimusnahkan ;

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban dikembalikan ahli waris

korban MARINO ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima

ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sukoharjo pada hari : Rabu, tanggal 14 Maret 2007, oleh kami SUBIHARTA,

SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, SAPTA DIHARJA, SH.M.Hum, dan

IKHWAN HENDRATO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh IDA LENA,

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HARDOYO PUJO PRONOTO, SH,

Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota : Hakim Ketua,

ttd ttd

SAPTA DIHARJA, SH.M.Hum. SUBIHARTA, SH.M.Hum

ttd

IKHWAN HENDRATO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

IDA LENA

Dicatat di sini :

Bahwa pada hari : Rabu, tanggal 14 Maret 2007 terdakwa menyatakan banding

atas putusan tersebut, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan

hukum yangtetap,-

PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO,.

ttd

M. NOOR CHAMBALI, SH.

NIP. 040 040 143

PERSEMBAHAN

Alloh Ta’ala yang Maha Segalanya..

Ayah dan Bundaku…aku bangga punya orang tua seperti kalian..

Adik-adikku tersayang …

Seseorang dari setengah hidupQ...semuanya begitu sempurna..

Semua teman dan keluarga Babun…kalian begitu berarti..

MOTTO Sesunggunya Alloh tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS: Ar-Ra’du 11)

Kebahagiaan tersedia bagi mereka yang menangis, mereka yang

disakiti hatinya, mereka yang mencari dan mereka yang mencoba.

Karena mereka itulah yang menghargai pentingnya orang-orang

yang pernah hadir dalam hidupnya

(Penulis)

Lipatkanlah kesabaran terhadap apa yang menjadi beban hari ini,

dan berusahalah ikhlas menjalaninya, karena kita terlahir sebagai

manusia-manusia kuat

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Setiap hembus nafas terpanjat rasa syukur penulis atas kehadirat Alloh SWT

Yang Maha Mengetahui, pemilik tunggal ilmu pengetahuan mayapada. Berkat ruh yang

tertiup dan akal yang Beliau anugerahkan pada penulis, sehingga penyusunan penulisan

hukum ini dapat tersusun guna turut memenuhi koleksi karya-karya intelektual negeri

tercinta.

Penulis menyadari bahwa sebagai karya ilmiah dibidang hukum, penulisan ini

masih kurang baik dan jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis sudah

berupaya sebaik mungkin dalam proses penyusunan penulisan hukum ini dengan

segenap kesungguhan hati dan segenap kemampuan

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan uluran tangan

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Bapak H. Moh. Jamin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberi ijin dan rekomendasi untuk

mengadakan penelitian ini.

2. Ibu Hj. Sri Lestari R, S.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum.

3. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum

ini yang telah banyak memberikan dorongan dan nasehat serta pencerahan

kepada penulis.

4. Bapak Budi Setiyanto, S.H. selaku Co Pembimbing Penulisan Hukum ini yang

telah banyak memberikan dorongan dan kemudahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan atas bantuannya selama penulis menuntut

ilmu di bangku kuliah.

6. Bapak M. Noor Chambali.S.H., selaku Panitera atau Sekretaris Pengadilan

Negeri Sukoharjo atas ijin penelitian dan bahan-bahan yang diperlukan dalam

penulisan hukum ini.

7. Bapak Sapta Diharja, SH.M.Hum., selaku Hakim Pembimbing yang banyak

memberikan nasehat

8. Bapak Subiharta, Sh.M.Hum. Bapak Ikhwan Hendrato, SH. selaku hakim ketua

dalam menangani kasus penembakan tersebut yang telah menyempatkan diri

untuk memberikan penjelasan yang penulis butuhkan.

9. Seluruh staf Pengadilan Negeri Sukoharjo (Pak Samino, Pak Ngadiyo, Ibu Ino,

Ibu Budi)

10. Ayahanda Abu Bakar tercinta...terima kasih untuk semua nasehatmu

”dimanapun mutiara berada ia tetaplah mutiara walaupun dia ada di kubangan

lumpur sekalipun..” itu akan kuingat selalu..

11. Ibunda Sumarsi terkasih…maaf atas semua air mata yang telah tercipta karena

aku…tapi bagaimanapun aku tahu engkau tetap menyanyangiku..Terima kasih

atas kesabaranmu..

12. Adik-adikku, Wawan dan Nova, jadikan Ayah dan Bunda bangga punya anak

seperti kita…

13. Mas Agung..CungkringQ.. makasih buat semua kesabaran dan keikhlasan mau

nrima aku selama ini, banyak hal yang aku tahu dan pelajari tentang kehidupan

dari kamu..makasih buat semuanya…

14. Keluarga Babun, Kakung.. (aku yakin semuanya akan berakhir indah pada

waktunya), Nene (ayo kapan jadian sama Mbek), Mbek (Cepet gek nembak

Nene ya, biar ada yang jadian lagi di keluarga Babun), Ika (Ayo ndut kapan

punya… ni) Eka (baek-baek ya sama Andik), Santi (nduk sadar nduk..), Nita,

Andik, Ihwan, Omez, Sindu, Avis (makasih ya boy buat supportnya).

15. Teman-temanQ (Arum, Asieh, Ipah Saripah Ifa, Hastin, Rini, Mbak Rubi, Nana)

makasih udah ngasih semangat buat aku.. Mia dan Abi (makasih dah temeni aku

begadang nih…)

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan

sumbangan dan manfaat bagi kalangan akademis, praktisi, dan kalangan luas yang

berminat dalam bidang Hukum Pidana.

Surakarta, Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Persetujuan Pembimbing ii

Halaman Pengesahan Penguji iii

Motto iv

Halaman Persembahan v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi viii

Abstrak x

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH 1

B. PERUMUSAN MASALAH 3

C. TUJUAN PENELITIAN 3

D. MANFAAT PENELITIAN 4

E. METODOLOGI PENELITIAN 5

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI 10

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 10

a. Pengertian Hukum Pidana 10

b. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Hukum 11

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 12

a. Pengertian Tindak Pidana 12

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 15

3. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan 17

a. Pengertian Kealpaan 17

b. Syarat-syarat Kealpaan 19

c. Istilah dan Jenis-jenis Alpa 20

4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sebagai

Aparat Penegak Hukum 22

a. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia 22

b. Susunan Organisasi Kepolisian Negara

Republik Indonesia 23

c. Pengertian Kepolisian Negara

Republik Indonesia 24

d. Tugas dan Wewenang Polisi 26

e. Fungsi Kepolisian 28

B. KERANGKA PEMIKIRAN 29

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian 31

B. Pembahasan Hasil Penelitian 43

1. Analisis Hukum Pidana Terhadap

Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Hakim Dalam

Kasus Penembakan Yang Dilakukan Oleh

Aparat Kepolisian 43

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap

Kasus Penembakan Yang Dilakukan Oleh

Aparat Kepolisian Tersebut 51

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN 56

B. SARAN 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita hukum adalah keadilan dalam konteks perkembangan abad ini dan

memasuki era globalisasi telah berubah. Abad nasionalisme modern yang

mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pemikiran manusia

tentang arti dan makna keadilan di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.

Rasionalisme hukum yang telah diciptakannya selalu mengagungkan keadilan

sebagai satu-satunya cita hukum dengan simbol dewi keadilan yang memegang

timbangan di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Simbol hukum dan keadilan

tersebut merupakan refleksi dari rasionalisme manusia tentang hukum dan sudah

barang tentu rasionalisme manusia itu sangat rentan terhadap ruang dan waktu.

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak

bentuk seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan

sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa

Undang-Undang memiliki kedudukan yang sentral dalam hierarki peraturan

perundang-undangan dibandingkan dengan peraturan lainnya, sehingga merupakan

rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kenyataan sering menunjukkan lain atau bertentangan dengan asas

umum tersebut tiada lain disebabkan banyak faktor, antara lain faktor kurangnya

pemahaman penyelenggara negara tentang hukum dan sistem hukum nasional yang

telah melembaga sampai saat ini. Disamping faktor tersebut, kurangnya pemahaman

masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku (kesadaran hukum)

sering menjadi faktor pencetus keadaan penyelenggaraan negara tanpa hukum

(chaos hukum). Penafsiran dan perbedaan pendapat para pakar hukum, bahkan

mereka yang bukan pakar hukum sering menambahkan “chaostic hukum” menjadi

“krisis

hukum” yang berakhir pada ujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap

hukum (Romli Atmasasmita, 2001).

1

Ketidakpercayaaan masyarakat pada hukum semakin dalam lagi disebabkan

penegakan hukum (law enforcement) tersendat-sendat atau bahkan tampak stagnan,

terutama dalam perkara pidana (kriminal), baik sejak penyidikan, penahanan,

penuntutan, maupun pada pemeriksaan pengadilan.

Dari perkara-perkara yang terjadi di Indonesia dan diperiksa oleh

pengadilan, salah satunya mengenai perkara penembakan yang mengakibatkan

matinya seseorang. Tembakan salah sasaran ataupun karena kealpaannya

menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Perkara

tersebut dapat terjadi antar masyarakat sipil, antar aparat penegak hukum, maupun

antara masyarakat sipil dengan aparat penegak hukum. Seharusnya, aparat

Kepolisian mengerti benar akan tugas dan wewenangannya sebagai abdi

masyarakat. Dalam Tap MPR Nomor VII/ MPR/ 2000, telah diatur bahwa peran

Polri adalah sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan bagi

masyarakat (Arif Yulianto. 2002: 570). Penembakan yang dilakukan aparat penegak

hukum khususnya aparat Kepolisian harus mempunyai alasan dan tujuan yang kuat

sebelum mereka melepaskan tembakan. Untuk menyimpan dan menggunakan

senjata api, aparat Kepolisian juga harus lulus dalam serentetan tes dan memenuhi

kriteria tertentu, sehingga penggunaan dari senjata api tidak bisa sembarangan.

Penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang masuk dalam

kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Pasal 338, 339, 340, 344, dan 359. Penembakan yang terjadi di Indonesia

tidak jarang dilakukan oleh aparat Kepolisian, dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana Pasal 338 dinyatakan dengan jelas bahwa barangsiapa sengaja merampas

nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama

lima belas tahun, dalam Pasal 359 juga dinyatakan dengan jelas bahwa barangsiapa

karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Sehingga

siapapun yang melakukan pembunuhan dalam hal ini penembakan baik yang

dilakukan oleh aparat penengak hukum maupun warga sipil, baik secara sengaja

maupun tidak sengaja dapat diancam dengan sanksi pidana penjara maupun

kurungan.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di

atas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis kemukakan. Oleh karena

itu penulis ingin mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut dalam sebuah

penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP

TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO)

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan

pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai

dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis

ajukan serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang

diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP dalam penyelesaian kasus penembakan

yang dilakukan oleh aparat Kepolisian?

2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian

tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian yang terarah dan tidak terlepas dari

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak penulis lakukan adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui alasan apa yang melatarbelakangi sehingga anggota Polri

melakukan penembakan terhadap warga sipil.

b. Untuk mengetahui bagaimana penanganan hakim di Pengadilan Negeri

Sukoharjo jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal

359.

c. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana terhadap perkara

penembakan yang dilakukan anggota Polri tersebut.

2. Tinjauan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis terhadap

penerapan teori yang telah diterima selama mengikuti kuliah, khususnya

dibidang hukum pidana dan untuk mengetahui dan mengatasi permasalah

hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan

dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum di Fakulatas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

c. Untuk mendorong penulis dalam berpikir kritis dan kreatif terhadap

perkembangan hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat,

terutama dibidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum

pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait permasalahan yang

berhubungan dengan penembakan.

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan

sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada peminat

masalah-masalah hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan

dengan tindak pidana penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa

seseorang.

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai

penegakan hukum yang patut dan berkeadilan baik untuk warga sipil

maupun aparat penegak hukum khususnya aparat Polri.

E. Metode Penelitian

Jika melakukan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu

faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. Metodologi

pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya

(Soejono Soekanto. 1986: 6 ).

Karena itu pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat

penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Adapun metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari perspektif tujuannya, penelitian hukum

normatif ini termasuk jenis penelitian inventarisasi hukum positif (Amiruddin &

Zainal Asikin. 2003: 133). Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara

sisitematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. 2001 : 13 ).

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif. Penelitian

hukum deskriptif adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk

memperoleh gambaran (diskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

ditempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum

yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir Muhammad. 2004: 50 ).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan

Negeri Sukoharjo.

4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data

sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen penelitian yang telah

ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah,

jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang

dilakukan.

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu

penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data

sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari:

1) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 184 / Pid.B. / 2006 / PN.

SKH.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai ahan

hukum primer, terdiri dari:

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum.

2) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana.

3) Literatur dan hasil penelitian.

4) Pendapat para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, seperti:

1) Bahan dari media internet yang mengupas tentang tindak pidana

penembakan karena kealpaan mengakibatkan kematian dan dokumen

publik dan catatan-catatan resmi (public documents and official records)

yaitu dokumen yang berkaitan dengan penembakan yang dilakukan

aparat Polri.

2) Majalah dan surat kabar yang mengangkat masalah penembakan.

3) Kamus ensiklopedia, dan lain-lain (Amiruddin & Zainal Asikin. 2003:

31).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pada

studi kepustakaan bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam

penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi,

buku-buku harian, buku-buku, dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah (Soerjono Soekanto & Srimamudji, 1985 : 24).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil

penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu serangkaian metode untuk

menganalisa isi segala bentuk komunikasi dengan mereduksi seluruh isi

komunikasi menjadi serangkaian kategori yang mewakili hal-hal yang ingin

diteliti (Krippendorff. 1991: 31). Mengenai kegiatan analisis isi dalam

penelitian ini adalah menguraikan dan menganalisis penerapan Pasal 359

KUHP dalam putusan hakim terhadap tindak pidana karena kealpaan yang

dilakukan oleh aparat Kepolisian. Setelah analisis data selesai, maka

hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan

menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan

data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) bab yang tiap

bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dan uraiannya adalah sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran penulisan hukum

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum

tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana,

tinjauan umum tentang kealpaan, tinjauan umum tentang

kepolisian sebagai aparat penegak hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang meliputi:

pertama, analisis hukum pidana terhadap penerapan Pasal 359

KUHP dalam penyelesaian kasus penembakan yang dilakukan

oleh aparat Kepolisian. Kedua, faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus

penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban

permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran yang

didasarkan pada kesimpulan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana diperoleh dari pendapat W.L.G. Lemaire

yaitu hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan,

bahwa hukuman pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang

menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu

atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk

melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu

dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi

tindakan-tindakan tersebut (Lamintang, 1997 : 2).

Menurut Prof. Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Hukum pidana dalam arti objektif (strafrecht in objective zin)

Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan dari

larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya

oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah

dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu

hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur

masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

2) Hukum pidana dalam arti subjektif (strafrecht in subjective zin)

Hukum pidana dalam arti subyektif mempunyai dua

pengertian, yaitu:

a) Hak dari negara dan alat-alat

kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka

peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum

pidana dalam arti objektif;

b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-

peraturannya dengan hukuman (Lamintang. 1997: 3).

2) Kedudukan Hukum Pidana Dalam Hukum

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya

mengatur secara spesifik, yaitu bahwa semua hukum memuat sejumlah

ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di

dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang.

Perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain adalah

di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk

memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat

khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah

melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau

larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Penderitaan yang

ada dalam hukum pidanapun berbeda dengan hukuman yang ada dalam

hukum-hukum yang lain, karena dalam hukum pidana mengenal lembaga

perampasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap

orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam

hukum pidana. Bahkan di dalamnya dikenal lembaga perampasan nyawa

dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata tidak dikenal dalam

hukum-hukum yang lain pada umumnya.

Adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-

hukuman tersebut di atas, menjadikan hukum pidana mendapatkan

tempat tersendiri diantara hukum-hukum yang lain.

Menurut pendapat para sarjana, hukum pidana hendaknya

dipandang sebagai suatu ultimum remidium atau sebagai upaya

terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia (Lamintang. 1997:

17).

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Berbagai macam pendapat dikemukakan para sarjana mengenai

pengertian tindak pidana, diantaranya :

1) Menurut Pompe

Tindak pidana atau strafbaar Feit sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang. 1997 : 182).

2) Menurut Van Hattum

Tindak pidana atau strafbaar feit diartikan sebagai suatu tindakan

yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat

seseorang menjadi dapat dihukum (Lamintang. 1997 : 184).

3) Menurut Simons

Tindak pidana atau strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Lamintang. 1997 : 185).

Namun dari segi materi strafbaar feit terdapat dua pendapat, ada

pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab

strafbaar feit dalam satu golongan, dan pendapat lain yang memisahkan

unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab strafbaar feit dalam dua

golongan atau dengan kata lain ada beda pandangan mengenai materi

strafbaar feit sehingga ada dua garis pemisah antara dua aliran, yaitu

aliran monisme dan aliran dualisme, yang perbedaannya dapat dilihat

dalam skema berikut:

Aliran Monisme Aliran Dualisme

1) Golongan obyektif

a) Melawan hukum

b) Tidak alasan

pembenar

1) Melawan hukum

2) Mampu bertanggung

jawab

3) Kesalahan: sengaja/alpa

Unsur Delik

Dari skema tersebut di atas, dijelaskan bahwa:

(1) Dari aliran Monisme dapat dianggap, bahwa semua unsur delik

merupakan syarat bagi pemberian pidana, dari aliran Dualisme dapat

dianggap ada dua golongan, yakni golongan obyektif dan golongan

subyektif merupakan syarat dari pemberian pidana.

(2) Konsekuensi pandangan kedua aliran tersebut dalam amar putusan

secara teori berbeda bunyi:

(a) Dalam aliran Monisme, maka bila salah satu unsur tidak terbukti,

maka si pembuat harus dibebaskan (vrijspraak). Jadi apakah yang

terbukti itu unsur subyektif: mampu bertanggung jawab atau

unsur obyektif: perbuatan melawan hukum, tidak menjadi soal

dan putusan harus berbunyi: bebas. Jika semua unsur terbukti,

maka si pelaku dipidana.

(b) Dalam pandangan Dualisme, karena pemisahan unsur perbuatan

dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya, jika yang tidak

2) Golongan subyektif

a) Mampu bertanggung

jawab

b) Kesalahan: sengaja/

alpa

c) Tidak ada alasan

pemaaf

Syarat pemberian pidana

terbukti unsur obyektif, maka bunyi amar putusan ialah bebas

(vrijspraak). Namun jika yang tidak terbukti unsur subyektif,

maka amar putusan berbunyi: dilepas dari tuntutan (ontslag van

rechtsvervologing). Jika semua unsur terbukti, maka si pelaku

dipidana. Jadi hal itu, apabila yang terbukti itu unsur obyektif

yaitu unsur melawan hukum, namun jika si pelaku tidak mampu

dipertanggungjawabkan, maka ia harus dilepaskan dari tututan

(Martiman Prodjohamidjojo. 1997: 17-20).

Dari uraian di atas penulis berpendapat, bahwa dalam aliran

monisme syarat agar si pembuat atau si pelaku dapat dipidana maka

unsur subyektif: mampu bertanggung jawab, kesalahan; kesengajaan/

alpa, tidak ada alasan pemaaf atau unsur obyektif: perbuatan melawan

hukum, tidak ada alasan pembenar, semua unsur tersebut harus terbukti,

jika salah satu tidak terbukti maka sipembuat atau si pelaku tidak dapat

diancam dengan pidana. Sedangkan dalam aliran dualisme si pembuat

atau si pelaku belum tentu dipidana atau dapat dipidana, karena dalam

aliran ini memisahkan antara perbuatan pidana dengan

pertanggungjawaban pidana, sehingga jika yang tidak terbukti unsur

obyektif, maka si pelaku dibebaskan. Namun jika yang tidak terbukti

unsur subyektif, si pelaku dilepas dari tuntutan.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari pengertian-pengertian strafbaar feit yang dilakukan oleh para

pakar hukum pidana, diperoleh makna, bahwa strafbaar feit sama dengan

delik, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain

salinannya.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur

yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsure, yakni:

1) Unsur subjektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkansung di dalam

hatinya. Unsur tersebut yaitu:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

b) Maksud atau niat (sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP).

c) Macam-macam maksud.

d) Merencanakan lebih dahulu.

e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif dari tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut adalah:

a) Sifat melanggar hukum.

b) Kualitas dari si pelaku.

c) Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (P.A.F.

Lamintang, 1996 : 192)

Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak

dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld, Actus non,

facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum

tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di

Indonesia.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu

melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan

masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut

dan dapat menghindari perbuatan tersebut. Hal tersebut menyimpulkan

bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan

persoonlijke terhadap orang yang melakukan perbuatan (mezger).

Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang

sedemikian rupa, sampai orang itu dapat dicela karena melakukan

perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal diatas, terdapat dua unsur yang ada dalam

kesalahan, yaitu :

a) Adanya keadaan psikis atau keadaan batin tertentu.

b) Hubungan antara perbuatan dengan keadaan yang dilakukan.

Tidak dimungkinkan pemisahan antara keadaan batin dengan

hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, karena kesengajaan

tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggung jawab.

Tidak mungkin ada alasan pemaaf, jika orang tidak mampu bertanggung

jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan.

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut :

a) Adanya perbuatan pidana

b) Adanya kemampuan bertanggung jawab

c) Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan

d) Tidak ada alasan pemaaf (Moeljatno 2002 : 153).

3. Tinjauan Umum Tentang Kealpaan

a. Pengertian Kealpaan

Mengenai kealpaan, keterangan resmi dari pihak pembentuk

memorie van toelichting (MvT) adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan Undang-undang mengharuskan

bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin

begitu besar bahayanya terhadap keamanan umum, terhadap orang atau

benda dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga undang-

undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati.

Secara singkat, yang menimbulkan keadaan itu kerena kealpaannya. Di

sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu

bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki

atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya,

kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal

yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi

bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan melakukan

yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini

ternyata dari perbuatannya, dia alpa, lalai dalam melakukan perbuatan

tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu

melakuakan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal

yang dilarang, tentu dia tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan

sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk

kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka harus juga

dibuktikan” (Smidt I:85 dalam Moeljatno. 2000:198).

Bab XXI Buku Kedua KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-

luka karena kealpaan, diantaranya memuat dua tindak pidana yaitu yang

pertama dari Pasal 359 berupa “karena kesalahannya (culpa)

menyebabkan matinya orang”, dengan hukuman penjara selama-lamanya

lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun;

sedangkan yang kedua dari Pasal 360 ayat (1) melarang “karena

kesalahannya (culpa) menyebabakan orang luka berat atau luka

demikian, sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak bisa

menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara”. Perbuatan itu kalau

ada luka berat, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima

tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, Pasal 360 ayat (2) kalau

ada luka tidak berat, seperti luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul

penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

selama waktu tertentu, diancam dengan hukuman penjara selama-

lamanya sembilan bulan, atau hukuman kurungan selama-lamanya enam

bulan, atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.

Kedua pasal ini bermaksud untuk mendampingi Pasal 338 KUHP

tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP dan seterusnya tentang

penganiayaan dalam arti bahwa yang dikenakan hukuman pidana tidak

hanya perbuatan menyebabakan mati atau luka orang lain dengan

sengaja, tetapi juga dengan culpa atau kesalahan yang tidak merupakan

kesengajaan. Tetapi tidak semua perbuatan melukai orang dengan

kesalahan culpa dijadikan tindak pidana, yaitu hanya apabila ada luka

berat yang artinya ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, atau jika yang

menyebabkan seseorang menjadi sakit atau sementara tidak dapat bekerja

(Wirjono Prodjodikoro. 2002 :77).

b. Syarat-Syarat Kealpaan

Van Hamel (cetakan ke-4 kaca 313) mengatakan bahwa kealpaan

mengandung dua syarat yaitu :

1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan

oleh hukum.

Mengenai ini ada dua kemungkinan yaitu:

a) atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena

perbuatannya, padahal pandanga itu kemudian ternyata tidak

benar.

b) atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat

yang dilarang mungkin timbul karena pebuatannya.

2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh

hukum.

Menurut Van Hamel diterangkan, syarat ini antara lain ialah

tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha

pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau

dalam caranya melakukan perbuatan.

Menurut istilah Langemayer, apakah tingkah laku terdakwa

dalam keadaan-keadaan tertentu itu ataupun dengan cara yang telah

dilakukan itu, menurut ukuran-ukuran yang berlaku sudah cocok

dengan suatu standart tertentu mengenai penghati-hati yang lahir.

Dan ini tidak diadakan untuk orang pada umumnya, tetapi untuk

orang dalam keadaan-keadaan khusus seperti terdakwa.

Syarat yang kedua inilah yang menurut praktek penting guna

menentukan adanya kealpaan, kalau syarat ini sudah ada maka pada

umumnya syarat yang pertama juga sudah ada (Moeljatno.2000:

201).

c. Istilah dan Jenis-Jenis Kealpaan

Di dalam undang-undang kealpaan digunakan bermacam-macam

istilah, yaitu:

1) aan wien schuld, atau karena salahnya, dipakai dalam Pasal 359, 360

KUHP;

2) onachtzaam heid, atau kurang berhati-hati, dipakai dalam Pasal 231

ayat (4), 232 ayat (3) KUHP;

3) weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, atau diketahui atau ada

alasan kuat untuk menduga, dipakai dalam Pasal 111 bis ke-3 KUHP;

4) redelijkerswijs moet vermoeden, atau diketahui atau ada sepatutnya

harus diduga, dipakai dalam Pasal 283, 287, 288, 290, 292, 293, 418,

dan 480 KUHP;

5) wist of moest verwachten, atau mengerti atau seharusnya menduga,

dipakai dalam Pasal 483 ayat (2), Pasal 484 (2) dan didalam doktrin

dipakai istilah culpa (Martiman Prodjohamidjojo. 1997: 52).

Jenis-jenis culpa yang yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

1) culpa lata

Culpa lata adalah culpa yang hebat, alpa berat. Istilah lain untuk

culpa lata adalah merkelijke schuld, grove schuld. Menurut para

pakar adanya culpa lata dapat disimpulkan di dalam rumusan

kejahatan karena alpa. Misalnya Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

a) Pasal 359 KUHP

Barang siapa karena kealpaannnya menyebabkan matinya orang

lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tuhun atau

kurungan paling lama satu tahun.

b) Pasal 360 KUHP

(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain

mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

(2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain

luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit

atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan

atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

2) culpa levisima atau lichte culpa

Culpa levisima atau lichte culpa adalah alpa ringan. Culpa ringan

itu adanya dalam pelanggaran. Misalnya Pasal 490 sub (1) dan (4)

KUHP (Martiman Prodjohamidjojo. 1997: 53).

a) Pasal 490 KUHP

Diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda

paling banyak dua puluh rupiah:

sub (1) barangsiapa menghasut binatang terhadap orang atau

hewan yang sedang dinaiki atau dimuati barang

sub(4) barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya

tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang

diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

Berdasarkan Pasal 359, Pasal 360 KUHP tentang kejahatan selalu

dengan nyata-nyata atau implisit mempunyai unsur kealpaan, dan dalam

pelanggaran seperti dicontohkan Pasal 490 sub (1) dan (4) KUHP, tidak

disebutkan unsur kealpaan, kecuali dalam pelanggaran berat yang tegas-

tegas harus dibuktikan.

4. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

a. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi di Indonesia sudah ada pada masa sebelum zaman penjajahan

Belanda. Pada saat itu tugas polisi dilaksanakan oleh masyarakat adat

dengan dipimpin oleh kepala adat untuk melaksanakan tindakan terhadap

pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada zaman Hindia Belanda polisi terbagi dalam 2 organ, yaitu:

1) Organ polisi yang dibentuk oleh masyarakat adat dengan dipimpin

oleh kepala adat dengan tugas menegakkan hukum adat yang berlaku

dalam masyrakat adat.

2) Organ polisi yang dibentuk oleh pemerintah penjajah Belanda dengan

tugas untuk kepentingan penjajah.

Sedangkan pada zaman Jepang, struktur organisasi kepolisian hampir

sama dengan pada zaman Belanda (Warsito Hadi Utomo, 2005:76-79).

Setelah Indonesia merdeka, Polri telah mengalami perubahan

sebagai berikut:

1) Dengan ketetapan MPRS Nomor : 11/ MPRS/ 1960 No. 54,

Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan sebagai Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pernyataan tersebut

tercantum dalam Paragraf 404 Sub 1 ayat (c) TAP MPRS No. 11/

1960 yakni sebagai berikut: Polisi ikut serta dalam pertahanan.

2) Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 290/ 1964

tanggal 12 November 1964 kemudian diubah menjadi Keppres

Nomor 290 tahun 1965 tanggal 23 Agustus 1965, Kepolisian

Republik Indonesia diintegrasikan masuk menjadi jajaran Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Kepolisian Republik

Indonesia, sejajar, sederajat dengan Angkatan Laut dan Angkatan

Udara.

3) Dengan Keppres RI Nomor: 52/ 1969 tanggal 27 Juni 1969, sebutan

Angkatan Kepolisian Republik Indonesia ditiadakan. Dengan

demikian Kepolisian bukan angkatan perang, dan sebutan Angkatan

Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia

atau disingkat Kapolri.

4) Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 79 tahun 1969, Kepolisian

Indonesia dimasukkan ke dalam jajaran Departemen Pertahanan

Keamanan (Dept. Hankam).

5) Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

nomor: KEP/ 11/ P/ III/ 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan

prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri

adalah suatu bagian integral ABRI yang berkedudukan langsung di

bawah Pangab (Warsito Hadi Utomo. 2005:82-83).

6) Pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999, dengan

dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1999 tentang

langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI yang

selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri (Warsito

Hadi Utomo. 2005:140).

b. Susunan Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun

2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 4, menyatakan bahwa Markas Besar Polri terdiri dari:

1) Unsur Pimpinan:

a) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

a) Inspektorat Pengawasan Umum;

b) Deputi Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan;

c) Deputi Kapolri Bidang Operasi;

d) Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;

e) Deputi Kapolri Bidang Logistik;

f) Staf Ahli Kapolri.

3) Unsur Pelaksana Pendidikan dan/ atau Pelaksana Staf Khusus:

a) Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;

b) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian;

c) Akademi Kepolisian;

d) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;

e) Divisi Hubungan Masyarakat;

f) Divisi Pembinaan Hukum;

g) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal;

h) Divisi Telekomunikasi dan Informatika.

4) Unsur Pelaksana Utama Pusat:

a) Badan Intelijen Keamanan;

b) Badan Reserse Kriminal;

c) Badan Pembinaan Keamanan;

d) Korps Brigade Mobil.

5) Satuan Organisasi Penunjang lainnya

c. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Charles Reith dalam bukunya The Blind Eye of History yang

dikutip oleh Warsito Hadi Utomo mengemukakan pengertian polisi yaitu

sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan

kehidupan masyarakat. Pengertian ini bertolak dari pemikiran bahwa

manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, membuat

aturan-aturan yang disepakati bersama.ternyata dalam kelompok itu

terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama, sehingga

timbul siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan

kembali anggota kelompok tersebut. Dari pemikiran ini maka kemudian

diperlukan polisi baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki

dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.

Di dalam Enciclopedia and Social Science dikemukakan bahwa

pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang

digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan

keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai

dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik,

yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban

umum. Dengan kata lain polisi diberi pengertian sebagai hal-hal yang

berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan

orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar

hukum (Warsito Hadi Utomo. 2005:6).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita

dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian badan

pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara

keamanan dan ketertiban umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan, bahwa Kepolisian

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(http://www.tempointeraktif.com).

d. Tugas dan Wewenang Polisi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang polisi adalah sebagai

berikut:

1) Menerima pengaduan;

2) Memeriksa tanda pengenal;

3) Mengambil sidik jari dan memeriksa seseorang;

4) Menangkap orang;

5) Menggeledah badan;

6) Menahan orang sementara;

7) Penggeledahan halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat,

laut, dan udara memanggil orang untuk didengar atau diperiksa;

8) Mendatangkan ahli;

9) Menyita barang untuk dijadikan bukti;

10) Mengenai tindakan-tindakan lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 13, tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah :

1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan

tertib hukum;

2) Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan

keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam

wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat;

4) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang

terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c;

5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 15 dinyatakan bahwa wewenang

kepolisian ada dua, yaitu:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

a) menerima laporan dan pengaduan;

b) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

c) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret

seseorang;

d) mencari keterangan dan barang bukti;

e) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

f) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapat mengganggu ketertiban umum;

g) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

h) mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

i) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;

j) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

k) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

waktu;

l) mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

m) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan lainnya berwenang:

a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;

b) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

c) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;

d) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan

bermotor;

e) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

f) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis

kepolisian;

g) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam

menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

h) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugas kepolisian.

e. Fungsi Kepolisian

Dalam Pangab Nomor: Kep/ 11/ P/III/1984, fungsi kepolisian

dibagi menjadi :

1) Fungsi Utama Kepolisian

Yaitu fungsi-fungsi dalam organisasi yang menjadi pokok untuk

menentukan batas-batas ruang lingkup dari organisasi.

2) Fungsi Organik Polri

Adalah fungsi yang esensial vital yang bersifat menentukan bagi

kelangsungan hidup organisasi.

3) Fungsi Organik Pembinaan

Adalah pelaksaan dari fungsi organik Polri tersebut, yang dilakukan

untuk kelangsungan dan kemajuan dari Polri.

4) Fungsi Khusus

Adalah fungsi-fungsi yang sipil (non militer) sebagai kelengkapan-

kelengkapan dari fungsi-fungsi lainnya dari kesatuan.

5) Fungsi Teknis

Adalah fungsi sebagai perincian dari fungsi organik yang didasarkan

pada keahlian (Warsito Hadi Utomo. 2005:84).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Repiblik Indonesia, fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 3 yang

berbunyi:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Maksudnya adalah, fungsi kepolisian harus memperhatikan

semangat penegakan hak asaasi manusia, hukum, dan keadilan.

(Penjelasan Pasal 3 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia).

B. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap kejahatan berupa kesengajaan maupun kealpaan yang dilakukan

oleh masyarakat, baik adanya delik aduan atau delik biasa, perkara tersebut awalnya

akan dilakukan penyidikan, pihak yang bertugas dan berwenang untuk mencari dan

menjadikan perkara tersebut sebagai perkara pidana adalah kepolisian, setelah itu

kasus tersebut dilimpahkan ke kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum perkara

tersebut diajukan ke badan peradilan secara bertingkat yaitu Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, untuk diperiksa dan diadili serta

dilesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Dan dalam hal ini hakim

berwenang untuk memutuskan apakah terdakwa dibebaskan, didenda, dikurung,

maupun dipenjara. Sehingga jika terdakwa diputuskan untuk dipenjara, maka jika

kelak kembali ke masyarakat, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kepolisian merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila ada anggota

kepolisian melakukan pelanggaran maupun kejahatan baik itu bersifat sengaja

maupun karena kealpaannya maka proses peradilannya juga sama dengan

masyarakat sipil lainnya, demikian juga jika aparat Kepolisian tersebut melakukan

tindak pidana karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, maka tindak

pidana tersebut diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya

tersebut harus mempertimbangkan barmacam-macam faktor, baik itu faktor intern

maupun faktor ekstern dari terdakwa. Faktor-faktor tesebut merupakan faktor

sekunder yang menjadi tolak ukur hakim dalam mengambil keputusan, sedangkan

faktor pimernya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga dengan adanya faktor tersebut,

diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil dan tidak memihak,

tercapai penghukuman yang tepat dan serasi (consistency of sentences).

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui penerapan Pasal

359 KUHP oleh majelis hakim dalam menangani kasus penembakan yang diakukan

aparat Kepolisian serta apakah faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat

Kepolisian.

31

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Hasil Penelitian

Kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di negara Indonesia semakin

membuat aparat penegak hukum untuk bekerja keras dalam manangani perkara-

perkara tersebut. Selain penerapan pasal-pasal dalam KUHP, hakim dalam

memutuskan suatu perkara juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang

dapat mempengaruhi dalam membuat putusan terhadap terdakwa. Proses pidana

adalah proses penyelesaian perkara yang bertujuan agar pelanggar peraturan hukum

pidana atau pelaku tindak pidana oleh badan peradilan dijatuhi pidana yang setimpal

dengan kesalahannya.

Proses penyelesaian perkara pidana dimaksudkan untuk menunjukkan

rangkaian tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dalam rangka penanganan

suatu perkara pidana. Dan sasaran proses tersebut adalah mencari atau

mengumpulkan bukti dan menentukan terdakwa (Laden Marpaung. 1992: 152).

Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya akan dibahas satu putusan

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yaitu Putusan Nomor : 184 / PID.B. / 2006 / PN SKH

1. Kasus Posisi

Dalam perkara ini identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama : SUTRISNO BIN SARIJO

Tempat Lahir : Trenggalek

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 02 Juni 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Warganegara : Indonesia

Tempat tinggal : Aspol Manahan Surakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Polri

Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekitar jam 02.00 WIB

atau pada pukul lain dalam bulan Oktober 2006 Sutrisno Bin Sarijo (sebagai

terdakwa) bertempat di Dk. Pasekan, Rt 01, Rw 03, Kel Combongan Kecamatan

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kealpaannya menyebabkan

matinya orang lain yaitu MARINO, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah No. Pol.Sprint/ 288/ VII/ 2006 tanggal 10

Agustus 2006 Team dari Resmob Kompi Brimob BS Polwil Surakarta yang

dipimpin oleh saksi Brigadir Mulyono dengan tiga orang anggota yaitu saksi

Brigadir Priyanto, Briptu Tupono dan terdakwa Sutrisno mengadakan patroli di

wilayah Sukoharjo dan pada saat sampai di wilayah Dukuh Pasekan Desa

Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya team

Patroli melihat segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang tengah

bermain judi domino di tepi jalan pertigaan dekat penjual Hik, kemudian

terdakwa dengan saksi Brigadir Priyanto dan Briptu Tupono dengan

mengendarai sepeda motor mendekati para penjudi tersebut dan langsung

melakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa dapat menangkap satu orang

sedangkan Briptu Tupono juga berhasil menangkap satu orang sedangkan

Brigadir Priyanto mengamankan barang bukti sedangkan saksi Brigadir

Mulyono masih di belakang (menunggu dalam mobil APV), setelah memberi

tahu saksi Mulyono agar mendekatkan mobil ke TKP untuk mengamankan

tersangka dan barang bukti selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Tupono

melakukan pengejaran pemain judi yang melarikan diri ke arah kampung, dan

pada saat sampai kira-kira sepuluh meter dari perempatan desa bertanya pada

salah seorang yaitu saksi Widodo apakah termasuk pemain judi tapi belum

sempat dijawab karena saksi Widodo langsung jongkok dan menutup wajahnya

dengan kedua tangan, tiba-tiba terdakwa didekap dari belakang oleh korban

Marino, dan terdakwa selanjutnya merasa kaget selanjutnya berusaha

melepaskan dekapan sambil mengatakan bahwa ia anggota Polisi, Namun entah

mengapa korban Marino tidak melepaskan dekapan tetapi malah semakin kuat

dekapannya, selanjutnya dalam posisi masih didekap dari belakang oleh korban

Marino, tangan kanan terdakwa berusaha mengambil senjata jenis Revolver

kaliber 38 Nomor : 012920 yang terletak di pinggang sebelah kiri kemudian

melakukan usaha tembakan peringatan, terdakwa melakukan tembakan

peringatan pada posisi samping pinggang kiri arah depan, dengan adanya

tembakan peringatan tersebut korban tetap tidak melepaskan dekapan bahkan

korban Marino berteriak “Maling…. Maling…!!” dan karena mendengar suara

tembakan beberapa saat kemudian Briptu Tupono datang serta berusaha

membantu terdakwa melepaskan dari dekapan korban Marino. Namun belum

sempat saksi Tupono berhasil melepaskan pegangan tangan kiri korban yang

saat itu memegang tangan kanan terdakwa yang memegang senjata, saksi

Tupono sudah berusaha menghalau dua laki-laki yaitu saksi Sarman dan saksi

Sariman yang datang berusaha mendekati terdakwa dengan mengatakan “Kami

Polisi, harap tenang… mundur”, selanjutnya terdakwa merasa panik karena

khawatir akan banyak anggota masyarakat yang datang dan mengeroyok dirinya

karena dikira “maling” maka dalam keadaan yang tidak tenang atau panik

tersebut terdakwa dengan tergesa-gesa dan kuat menarik tangan kanannya yang

memegang senjata yang masih dipegang oleh korban, karena tarikan yang kuat

tersebut tanpa sengaja terdakwa juga menarik picu senjata sehingga meletus

mengeluarkan bunyi ledakan dan mengenai perut sebelah kiri korban Marino,

mengetahui senjatanya meledak dan mengenai perut korban terdakwa merasa

kaget dan segera berusaha membawa korban ke rumah sakit dan mengemudikan

mobil APV, namun korban ternyata meninggal saat dilarikan ke Rumah Sakit

Dr. OEN Solo Baru Sukoharjo.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan

tunggal Pasal 359 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

4. Barang Siapa

a. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini

menunujuk pada seseorang (persoon) yang didakwa melakukan suatu

tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

b. Bahwa di persidangan Terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO telah

membenarkan identitasnya dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun

rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala

perbuatannya, maka unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa

SUTRISNO Bin SARIJO itu sendiri dan bukan orang lain.

5. Karena Kealpaannya / Kelalaiannya

1) Bahwa perbuatan pidana karena kealpaannya/ kelalaiannya adalah

sebagai perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku.

2) Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan apa yang dilakukan oleh

terdakwa adalah bukan merupakan kesengajaan tetapi merupakan

kelalaian hal ini antara ditandai dengan tidak adanya niat untuk

membunuh korban Marino demikian pula adanya penyesalan yang

mendalam dari terdakwa dengan semaksimal mungkin berusaha mebawa

koban Marino ke rumah sakit agar nyawanya dapat tertolong. Bahwa dari

fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada malam kejadian telah

terjadi pergumulan antara saksi korban Marino dan terdakwa

SUTRISNO dikarenakan SUTRISNO dikira bukan polisi tetapi seorang

pencuri karena ada teriakan maling-maling. Bahwa dari keterangan

saksi-saksi di depan persidangan bahwa pada saat korban Marino di

dekat tempat kejadian perkara memang bersamaan ada pengejaran

terhadap orang-orang yang bermain judi dan memasuki kampung dimana

pada saat itu saksi korban tidak termasuk orang yang ikut main judi.

Bahwa berdasar pertimbangan di muka maka Jaksa Penuntu Umum

berpendapat bahwa unsur karena kekhilafannya/ kelalaiannya telah

terbukti.

6. Menyebabkan Orang Lain Mati

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan dibenarkan oleh

terdakwa bahwa tembakan kedua dari terdakwa SUTRISNO mengakibatkan

korban roboh untuk selanjutnya oleh saksi Mulyono, Priyanto, Tupono dan

SUTRISNO dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen untuk mendapat perawatan.

Bahwa pada saat sudah sampai di rumah sakit Dr. OEN kurang lebih jam

02.30 WIB korban Marino meninggal dunia. Bahwa meninggalnya korban

Marino berdasarkan Visum Et Repertum RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo

Nomor 73.IKF & ML/ LT/ X/ 2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat

dan ditandatangani oleh dr. Rorry Hartono, SPf menerangkan bahwa saat

kematian korban Marino diperkirakan 6-8 jam sebelum dilakukan

pemeriksaan dan sebab kematian korban karena adanya pendarahan akibat

robek dan putusnya pembuluh darah besar yang disebabkan anak peluru dari

luka tembak jarak dekat. Bahwa di depan persidangan saksi-saksi maupun

terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa pistol revolver 38

Nomor 012920 adalah senjata inventaris Brimob BS Polwil Surakarta yang

diijinkan dipegang oleh terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai seorang

polisi dan akhirnya mengakibatkan korban Marino tertembak dan meninggal

dunia. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Jaksa Penuntut Umum

berpendapat bahwa unsur menyebabkan orang lain mati telah terbukti.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah menuntut supaya

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO bersalah melakukan tindak

pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati sebagaimana

diatur dalam Pasal 359 KUHP

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) pucuk senjata api genggam jenis Rev, 38 Spesial No. AE.S

012920 beserta surat pemegang senpi An. BRIBDA SUTRISNO

- 2 (dua) butir peluru dan 3 (tiga) butir peluru aktif, dikembalikan kepada

saksi Supadi selaku Baur Logistik Kompi Brimob BS Polwil Surakarta

- 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban dirampas

untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban yang terdapat

jelaga (serbuk mesiu) dikembalikan kepada ahli waris dari Marino

d. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

4. Pembelaan Terdakwa

Pledoi atau pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 8

Maret 2007 yang diajukan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo

pada pokoknya :

a. Menyatakan atau memutuskan tindak pidana yang didakwakan kepada

saudara terdakwa, tidak memenuhi unsur secara meyakinkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 359 KUHP

b. Menyatakan atau memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan

hukum yang berlaku

c. Menyatakan atau memutuskan membebankan seluruh biaya yang timbul

dibebankan kepada negara, atau

d. Apabila hakim berkesimpulan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

5. Pertimbangan Hakim

a. Bahwa meninggalnya korban Marino berdasarkan Visum Et Repertum RS

Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo Nomor 73.IKF & ML/ LT/ X/ 2006 tanggal 20

Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rorry Hartono, SPf

menerangkan bahwa saat kematian korban Marino diperkiran 6-8 jam

sebelum dilakukan pemeriksaan dan sebab kematian korban karena adanya

pendarahan akibat robek dan putusnya pembuluh darah besar yang

disebabkan anak peluru dari luka tembak jarak dekat.

b. Bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa pistol

revolver 38 Nomor 012920 adalah senjata inventaris Brimob BS Polwil

Surakarta yang diijinkan dipegang oleh terdakwa untuk menjalankan tugas

sebagai seorang polisi dan akhirnya mengakibatkan korban Marino

tertembak dan meninggal dunia.

c. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

1) Saksi ke 1, Brigadir Mulyono

2) Saksi ke 2, Brigadir Priyanto

3) Saksi ke 3, Briptu Tupono

4) Saksi ke 4, Sarman

5) Saksi ke 5, Sariman

6) Saksi ke 6, Widodo

7) Saksi ke 7, Widodo Bin Pono Sumarto

8) Saksi ke 8, Supadi

9) Saksi ke 9, Andi Rifai. SIK

10) Saksi ke 10, Dr. H. Rorry Hartono, Spf

d. Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah memberikan

keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa terdakwa terlibat dalam perkara ini telah melakukan

penembakan terhadap korban yang bernama Marino.

2) Bahwa terdakwa anggota Polisi dan terdakwa bertugas di Brimob BS

Grogol Sukoharjo.

3) Bahwa terdakwa punya isteri, dan punya anak 2 (dua) orang.

4) Bahwa terdakwa menjadi Polisi sudah 16 tahun.

5) Bahwa terdakwa tugas sebagai Brimob sudah 14 tahun.

6) Bahwa terdakwa pernah ditugaskan di Timor Timur, di Srondol,

selama dua tahun, di Polda 3 tahun, jadi polisi biasa, di Aceh 1 tahun,

lalu kembali ditugaskan di Kompi Grogol selama ± 4 tahun hingga

sekarang.

7) Bahwa terdakwa pernah di BKO da di Polwil tahun 2003, 1 bulan terus

di BKO di Aceh Timur, 1 tahun, di BKO kan di Polres Sukoharjo ± 8

bulan.

8) Bahwa tugas di BKO kan di Polres Sukoharjo membantu, mengungkap

kasus kejadian yang menonjol, dan pernah mengungkap kasus

penjambretan, pencurian, dan pemerkosaan.

9) Bahwa terdakwa dan anggota lainnya pada saat patroli ada menemukan

orang yang sedang bermain judi sekitar 10 orang, pada waktu itu ada

yang tertangkap dua orang, yang lainnya melarikan diri masuk

kampung sekitar 6 orang.

10) Bahwa terdakwa dan anggota lainnya menemukan orang yang sedang

bermain judi yaitu pada hari Jumat sekitar jam 01.45 WIB, ditepi jalan

pertigaan dekat penjual Hik, terdakwa dapat menangkap 1 orang, dan

Briptu Topono dapat menangkap 1 orang, sedangkan Brigadir Priyanto

mengamankan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian

tersebut.

11) Bahwa terdakwa dan Tupono kemudian mengejar para pelaku lainnya

yang melarikan diri ke arah kampung (masuk kampung).

12) Bahwa setelah terdakwa masuk kampung di teras sebuah rumah

terdakwa melihat ada dua orang, selanjutnya terdakwa menanyai salah

satunya bernama Widodo, apakah ikut main judi, belum sempat

pertanyaan dijawab terdakwa didekap dari belakang oleh seseorang.

13) Bahwa terdakwa berusaha melepaskan dekapan tersebut tetapi karena

sangat kuat tidak berhasil dilepaskan.

14) Bahwa saat berusaha melepaskan dekapan, terdakwa sambil berkata

lepaskan saya polisi....saya polisi, tetapi korban Marino tetap tidak

melepaskan.

15) Bahwa saat terdakwa masih didekap oleh korban Marino, malah ia

berteriak ”maling-maling”, terdakwa kemudian meraih pistolnya dan

kemudian mengeluarkan tembakan peringatan dengan arah pistol ke

arah pinggang sebelah kiri.

16) Bahwa pada saat itu Marino tetap tidak melepaskan dekapannya,

datang anggota lainnya Briptu Tupono berusaha melepaskan dekapan

Marino dan berhasil melepaskan dekapan tangan kanan korban pada

tangan kiri terdakwa lalu berbalik, saat terdakwa menarik tangannya

posisi jari telunjuk masih di dalam/ pada picu karena sangat kuat

tarikan tangan terdakwa sehingga tanpa disadari pistol meletus dan

mengenai pinggang sebelah kiri korban Marino.

17) Bahwa letusan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati dan

tidak memperkirakan akan meletus mengenai korban Marino.

18) Bahwa terdakwa setelah mengetahui korban Marino terluka, dan

berusaha mengambil mobil yang sedang dibawa oleh Brigadir

Mulyono, lalu terdakwa berusaha menolong korban dengan menyopir

sendiri mobil tersebut dan membawa korban ke Rumah sakit Dr. Oen

Solo Baru.

19) Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut, baru pertama

kali hal ini terjadi selama terdakwa menjalankan tugas.

20) Bahwa keluarga terdakwa ada datang ke rumah keluarga korban untuk

memberikan santunan untuk membantu keluarga korban, dan benar

terdakwa berniat sanggup mambantu biaya sekolah anak-anak korban.

e. Menimbang, bahwa pada saat tersebut korban MARINO tertembak hingga

meninggal dunia terdakwa SUTRISNO dalam keadaan sehat lahir dan batin

tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf hal ini ditandai dengan

pengenaan hukuman disiplin oleh Tim Disiplin Kepolisian yang menghukum

terdakwa dengan penjara 21 hari dan penundaan kenaikan pangkat selama

dua periode sehingga pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

untuk membebaskan terdakwa dengan alasan penggunaan Pasal 212 KUHP

dan Pasal 216 ayat (1) KUHP dipandang tidak beralasan.

f. Menimbang, penyekapan yang dilakukan oleh korban MARINO terhadap

terdakwa hemat Majelis tidak harus dilakukan tembakan peringatan yang

dapat menyebabkan kematian korban, semestinya terdakwa selaku seorang

anggota kepolisian dapat melumpuhkan korban dengan ilmu bela diri yang

dimiliki, setelah bela diri tersebut tidak berhasil baru diperingatkan dengan

lisan, apabila tidak berhasil baru dengan tembakan peringatan dua kali ke

atas, apabila tidak berhasil baru tembakan ke arah fisik yang tidak

membahayakan jiwa dan seterusnya.

g. Menimbang, bahwa disamping itu hemat Majelis Hakim penyekapan yang

dilakukan oleh korban MARINO adalah bukan penyekapan yang

membahayakan jiwa terdakwa sebab fisik terdakwa lebih besar dari pada

fisik korban MARINO dan dengan dibawanya pistol oleh terdakwa hemat

Majelis tidak harus secara tergesa-gesa digunakan sehingga menyebabkan

kematian dari korban ;

h. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut

Umum bahwa pada saat terjadi penyekapan oleh korban MARINO terdakwa

tidak dapat menahan emosinya sehingga dia panik dan terlalu tergesa-gesa

mengeluarkan senjata pistol sehingga akhirnya menyebabkan korban

tertembak akhirnya meninggal dunia.

i. Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Pasal 359 KUHP bisa

diterapkan terhadap terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan

pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar

terdakwa dibabaskan karena unsur-unsur Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi.

j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana karena

kelalaiannya sehngga menyebabkan matinya orang lain.

k. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa,

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

4. Terdakwa selaku seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

seharusnya menjadi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat dan

ternyata hal ini tidak dilakukan secara optimal.

5. Perbuatan terdakwa telah mengurangi citra Polisi Indonesia yang sedang

dan selalu dibangun oleh Kepolisian Negara republik Indonesia.

6. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan korban jiwa dan meresahkan

masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

3. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga

memperlancar persidangan.

4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatan serta berjanji secara lesan di depan persidangan

akan memperhatikan anak-anak korban.

l. Menimbang, bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah ”perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Bertolak dari

konsepsi yang demikianlah kiranya, Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976

dalam kesimpulannya (Keputusan Seminar Kriminologi ketiga 26 dan 27

tahun 1976) Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu

sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap

kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si

pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan

(pembuat) dan masyarakat.

6. Amar Putusan

a. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin SARIJO sebagaiman identitas di atas

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

pidana karena kealpaannya sehingga mengakibatkan orang lain mati.

b. Memidana oleh karenaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,

c. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan

seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani..

d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

e. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Revolver 38 Spesial No.

AE.S.012920 beserta surat pemegang senpi atas nama BRIPDA

SUTRISNO, 2 (dua) butir kelongsongan peluru dan 3 (tiga) peluru aktif

dikembalikan kepada saksi SUPADI selaku Baur Logistik Kompi Brimob

BS Polwil Surakarta.

- 1 (satu) butir proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban dirampas

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna merah milik korban dikembalikan ahli

waris korban MARINO.

f. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu

lima ratus rupiah).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

3. Analisis Hukum Pidana Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Hakim

Dalam Kasus Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan

wewenang yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi anggota

Kepolisian, dimana tugasnya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung

masyarakat serta harus dapat menjaga citra Polisi Indonesia yang sedang dan

selalu dibangun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat Kepolisian

dalam menjalankan tugasnya harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap

bahaya yang mungkin saja menghadang, aparat Kepolisian seharusnya juga tidak

melakukan kealpaan dalam menjalankan tugasnya dan dapat berpikir dan

bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan demi menyelamatkan jiwa diri

sendiri maupun orang lain.

Dari Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo atas terdakwa SUTRISNO BIN

SARIJO tersebut, maka penulis dapat mengenalisa kasus kealpaan yang

menyebabkan matinya orang lain tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Acara

Pemeriksaan Biasa.

- Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2006 sampai dengan 9

Nopember 2006 oleh penyidik, yang telah sesuai dengan Pasal 7 KUHAP ayat

(1) butir (d) yang mengatur tentang kewenangan penyidik, yaitu : ”melakukan

penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.

- Perpanjangan tanggal 10 Nopember 2006 sampai dengan 19 Desember 2006.

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2006 s/d 08

Januari 2007, sesuai dengan Pasal 14 KUHAP butir (c), yang berbunyi :

”Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya

dilimpahkan oleh penyidik”.

- Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan oleh hakim sejak tanggal 28

Desember 2006 sampai dengan 26 Januari 2007, dan terakhir perpanjangan

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo, sejak tanggal 27 Januari 2007 sampai

dengan 27 Maret 2007.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa

SUTRISNO BIN SARIJO didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu telah

melanggar Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu

tahun”.

Pasal tersebut didakwaan kepada terdakwa, karena unsur-unsur pidana

yang disangkakan telah terpenuhi. Unsur pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa

b. Unsur karena kealpaannya / kelalaiannya

c. Unsur menyebabkan orang lain mati

Unsur barang siapa

Bahwa unsur barang siapa, adalah unsur harus terpenuhinya subyek

hukum dalam suatu perkara. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang

ada, yang terkait dengan perkara ini adalah untuk menentukan jawaban siapa

subyek hukumnya, maka dapat dipahami bahwa subyek hukum dalam perkara

ini adalah Sutrisno Bin Sarijo, terdakwa merupakan anggota aparat penegak

hukum yaitu sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

kesatuan Brigadir Mobil wilayah Surakarta.

Berdasarkan Putusan Pengadilan atas terdakwa Sutrisno tersebut telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana,

karena kealpaannya sehingga mengakibatkan orang lain mati.

Dalam hal ini, Sutrisno juga sudah dikatagorikan sebagai orang yang

mempunyai kemampuan bertanggung jawab, yaitu dengan ciri-ciri :

1) Sutrisno mempunyai kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan

yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,

karena mengingat pekerjaannya adalah sebagai aparat penegak hukum.

Sesuai dengan kasus posisi di dalam putusan majelis hakim, Sutrisno

seharusnya menggunakan tangan kosong atau ilmu bela diri yang

dimilikinya untuk melawan korban Marino, sehingga tidak perlu

mengeluarkan senjata api yang dapat melukai korban.

2) Sutrisno mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, karena sebagai seorang

aparat penegak hukum, seharusnya Sutrisno tahu benar mengenai waktu

yang tepat tembakan dapat dikeluarkan dan pada bagian tubuh kaki

tembakan tersebut di arahkan, karena hal ini telah ada dalam kode etik

profesi kepolisian.

Perlawanan Sutrisno terhadap korban Marino dilakukan dengan

menggunakan senjata api (pistol), tembakan peringatan hanya dilakukan satu

kali, dan tembakan kedua langsung mengenai perut sebelah kiri yang

mengakibatkan korban roboh kemudian meninggal dunia dalam perjalanan

ke rumah sakit. Sesuai keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa Sutrisno

tidak menggunakan kemampuannya untuk menentukan perbuatan yang akan

dilakukan akan berakibat baik atau buruk.

Unsur karena kealpaannya / kelalaiannya

Bahwa di dalam hukum pidana perbuatan pidana (delik) antara lain dibagi

atas perbuatan yang disengaja (dolus) dan perbuatan karena kealpaannya

/kelalaiannya (culpos). Perbuatan dengan sengaja adalah pelaku dalam

perkara tersebut memang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan ia

menghendaki akibat dari perbuatannya dan mempunyai kesempatan pula untuk

melihat alat apa yang akan dipergunakannya, perbuatan dengan sengaja ada

kesempatan waktu yang cukup bagi seorang untuk meneruskan atau

mengurungkan perbuatannya.

Perbuatan pidana karena kealpaannya/ kelalaiannya adalah sebagai

perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Untuk terpenuhinya

unsur karena kealpaannya atau kelalaiannya, menurut Van Hamel

(cetakan ke-4 kaca 313) harus mengandung dua syarat yaitu :

3) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai ini ada dua kemungkinan yaitu:

c) atau terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena

perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.

d) atau terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang

dilarang mungkin timbul karena pebuatannya.

4) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum

(Moeljatno.2000: 201).

Di sini yang menjadi obyek perhatian adalah tingkah laku terdakwa

(Sutrisno) dan juga korban (Marino) yaitu apakah yang dilakukan, apakah dalam

keadaan tertentu itu tingkah laku terdakwa sudah memenuhi aturan-aturan

sebagai aparat Kepolisian, apakah dalam keadaan tertentu itu tingkah laku

korban telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan

masyarakat kita.

Syarat mengenai kealpaan, dihubungkan dengan sikap batin terdakwa dan

akibat yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan apabila ia

tidak lalai atau lupa atau kurang hati-hati dan juga harus patut menduga bahwa

perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum.

Sebaiknya harus ada hubungan kausal artinya harus ada hubungan lahir

antara fakta yang terungkap di persidangan dengan fakta yang ada di tempat

kejadian perkara, yaitu:

- Bahwa pada waktu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi tetapi

dekapan dari korban Marino terhadap terdakwa Sutrisno masih tetap kuat

karena diperkirakan Sutrisno bukan seorang polisi karena pada kejadian

terdakwa tidak menggunakan atribut baju polisi tetapi terdakwa memakai baju

preman dan rambutnya panjang.

- Bahwa terdakwa Sutrisno berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan

pegangan tangan kiri dari korban Marino tetapi tidak berhasil maka pada saat

bersamaan terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan yang pertama tidak

mengenai korban sedangkan tembakan yang kedua mengenai korban sehingga

korban roboh.

- Bahwa menurut terdakwa dekapan dari korban sangat kuat sehingga ia sulit

untuk melepaskan maka antara tangan terdakwa dan tangan korban sempat

terjadi tarik menarik sehingga akhirnya terdakwa mengeluarkan pistol yang

ada dipinggangnya untuk memberi tembakan peringatan.

- Bahwa setelah korban Marino roboh maka selanjutnya oleh terdakwa beserta

Tupono dan polisi lainnya korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Sukoharjo

untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa saksi AKP Andi Rifa’i Komandan Kompi Brimob BS Polwil Surakarta

(atasan terdakwa) di depan pesidangan mengemukakan bahwa benar terdakwa

sebelum menggunakan senjata api harus memberikan peringatan lesan,

selanjutnya tembakan peringatan dua kali dan selanjutnya baru tembakan yang

melumpuhkan.

- Bahwa dalam perkara terdakwa Sutrisno dari fakta yang terungkap di

persidangan peringatan lesan sudah dilakukan, tembakan peringatan sudah

dilakukan sedangkan tembakan yang melumpuhkan tidak dilakukan oleh

terdakwa hal ini terbukti tembakan yang kedua telah mengenai perut korban

Marino.

- Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tembakan kedua yang dilakukan oleh

terdakwa merupakan salah prosedur pengunaan senjata hal ini ditandai dengan

jatuhnya korban Marino demikian pula berdasar tindakan disiplin yang

dilakukan oleh Tim Disiplin Polisi yang telah menjatuhkan hukuman disiplin

kepada terdakwa dengan hukuman 21 hari di sel khusus dan penundaan

kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode. Hukuman ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 Pasal 9 yang menyatakan, bahwa

hukuman disiplin berupa:

a. teguran tertulis

b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

c. penundaan kenaikan gaji berkala

d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun

e. mutasi yang bersifat demosi

f. pembebasan dari jabatan

g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

(http://www.legalitas.org/peraturan/pemerintah/2007/02/10/prn,20070210-4)

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan apa yang dilakukan oleh

terdakwa adalah bukan merupakan kesengajaan tetapi merupakan kelalaian hal

ini antara ditandai dengan tidak adanya niat untuk membunuh korban Marino

demikian pula adanya penyesalan yang mendalam dari terdakwa dengan

semaksimal mungkin berusaha membawa koban Marino ke rumah sakit agar

nyawanya dapat tertolong.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada malam kejadian

telah terjadi pergumulan antara saksi korban Marino dan terdakwa Sutrisno

dikarenakan Sutrisno dikira bukan polisi tetapi seorang pencuri karena ada

teriakan maling-maling.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa pada saat

korban Marino di dekat tempat kejadian perkara memang bersamaan ada

pengejaran terhadap orang-orang yang bermain judi dan memasuki kampung

dimana pada saat itu saksi korban tidak termasuk orang yang ikut main judi.

Dengan perpangkal tolak pada fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan

dengan perumusan karena kelalaian atau kealpaannya sebagaimana telah

diuraikan di atas, maka terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur karena

kelalaian atau kealpaannya.

Unsur menyebabkan orang lain mati

Yang dimaksud dengan matinya orang lain dalam KUHP menurut Pasal

359 KUHP adalah hilangnya nyawa seseorang akibat kealpaan/ kelalaian yang

dilakukan oleh orang lain atau dalam perkara ini terdakwa yaitu Sutrisno.

Fakta-fakta yang ada di muka persidangan adalah sebagai berikut:

1) Bahwa pada saat saksi korban Marino dibawa ke rumah sakit dengan mobil

dan waktu di jalan korban masih hidup sambil memanjatkan doa.

2) Bahwa pada saat sudah sampai di rumah sakit Dr. Oen korban Marino

meninggal dunia.

3) Bahwa meninggalnya korban Marino berdasarkan Visum Et Repertum RS

Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo Nomor 73.IKF & ML/ LT/ X/ 2006 tanggal 20

Oktober 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rorry Hartono, SPf

menerangkan bahwa saat kematian korban Marino diperkiran 6-8 jam

sebelum dilakukan pemeriksaan dan sebab kematian korban karena adanya

pendarahan akibat robek dan putusnya pembuluh darah besar yang

disebabkan anak peluru dari luka tembak jarak dekat.

4) Bahwa keterangan sebagaimana dalam Visum Et Repertum tersebut di depan

persidangan ditegaskan pula oleh dr. Rorry Hartono, SPf di bawah sumpah.

5) Bahwa di depan persidangan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan

bahwa barang bukti berupa pistol revolver 38 Nomor 012920 adalah senjata

inventaris Brimob BS Polwil Surakarta yang diijinkan dipegang oleh

terdakwa untuk menjalankan tugas sebagai seorang polisi dan akhirnya

mengakibatkan korban Marino tertembak dan meninggal dunia.

Dengan demikian, maka terdakwa Sutrisno tersebut telah terbukti dengan

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan terpenuhinya

unsur meyebabkan orang lain mati.

Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun

penjara, penulis tidak sependapat dan putusan itu terlalu ringan untuk terdakwa,

karena walaupun majelis hakim telah melihat hal-hal yang meringankan dan

memberatkan terdakwa dan sebelumnya sudah dilakukan tindakan disiplin

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin

anggota Kepolisian Negara Republik Indosesia yang dilakukan oleh Tim

Disiplin Polisi yang telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada terdakwa

dengan hukuman 21 hari di sel khusus dan penundaan kenaikan pangkat selama

2 (dua) periode.

Di samping melihat hal-hal tersebut di atas, seharusnya majelis hakim juga

mempertimbangkan mengenai kode etik profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, karena dengan perbuatan yang telah dilakukannya membuat orang

lain sampai meninggal dunia padahal terdakwa Sutrisno adalah bagian dari

aparat Kepolisian. Penulis berpendapat, seharusnya terdakwa Sutrisno dijatuhi

hukuman maksimal lima tahun penjara seperti yang tercantum dalam Pasal 359

KUHP, hal ini dapat dilakukan untuk memberikan unsur edukatif kepada

masyarkat pada umumnya dan aparat Kepolisian pada khususnya sehingga dapat

memberikan efek jera kepada aparat Kepolisian yang lain untuk tidak melakukan

tindak pidana yang sama.

4. Faktor-faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan

Putusan Terhadap Kasus Penembakan Yang Dilakukan Oleh Aparat

Kepolisian

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam penjatuhan putusan

pidana baik itu faktor intern maupun faktor ekstern dari terdakwa. Kemudian

harus dilihat pula korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan efektivitas

maupun tujuan pemidanaan. Misalkan disini, seseorang yang menjadi tokoh

masyarakat dalam hal ini aparat penegak hukum dengan berbagai fasilitas yang

dimilikinya dipenjara dalam waktu yang tidak lama sudah merasa kehilangan

nama baiknya dan memberikan efek penjara yang luar biasa, hal ini jelas

berbeda dengan gembong perampok ataupun resedivis yang sudah biasa keluar

masuk penjara.

Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penembakan tersebut, penulis

telah menelaah putusan majelis hakim serta hasil wawancara yang dilakukan

dengan hakim yang menangani kasus penembakan yang dilakukan aparat

Kepolisian yaitu Sutrisno bin Sarijo sehingga mengakibatkan korban Marino

meninggal dunia. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu

mempertimbangkan berbagai hal, faktor tersebut biasanya berasal dari intern

maupun ektern diri terdakwa, faktor tersebut juga menentukan berat ringannya

pemidanaan.

Untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, maka penulis telah melakukan

penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan terhadap majelis hakim

yang menangani kasus penembakan yang dilakukan oleh terdakwa Sutrisno Bin

Sarijo di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis

Menurut Hakim Anggota Sapta Diharja, SH.M.Hum.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2008)

Menurut beliau, seorang polisi seharusnya bersikap hati-hati. Tentang

faktor kepribadian, bagaimana cara terdakwa menjalin hubungan dengan rekan

kerja, dengan sosial masyarakat, juga ikut menentukan keputusan hakim dalam

menjatuhkan putusan. Selain hal tersebut, hakim juga mempertimbangkan

bahwa seharusnya sebagai aparat penegak hukum terdakwa tidak bertindak

ceroboh, karena semestinya terdakwa lebih tahu tentang hukum daripada

masyarakat umum. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan dan

memperhatikan keadilan hukum dalam peradilan, Sebelum diajukan dalam

persidangan, Sutrisno sendiri juga mendapatkan hukuman dari kesatuannya, dan

hal ini juga membuktikan bahwa Sutrisno bersalah telah menghilangkan nyawa

orang lain dengan kealpaannya. Faktor yang dapat dijadikan pertimbangan

yaitu perbuatan pidana ini terjadi dengan cara berkelahi (terdakwa didekap dari

belakang) karena si korban lebih kecil dari terdakwa seharusnya terdakwa dapat

melakukan perlawanan dengan tangan kosong, sehingga penembakan itu tidak

seharusnya dilakukan. Sebagai aparat seharusnya memberi contoh yang baik.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam,

tetapi untuk mengingatkan terdakwa, untuk memberi pelajaran, berkontempolasi

(merenung). Bagi masyarakat dapat memberi pengertian agar masyarakat tidak

melakuakn perbuatan yang sama, yang bersifat edukatif. Di depan muka

persidangan tidak ada pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa melakukan

pembunuhan, tapi terdakwa hanya mengaku bahwa itu karena kecerobohannya

dan kurang menyangka akan terjadi seperti itu, terdakwa hanya menyesali

kecerobohannya, bukan perbuatannya.

Menurut Hakim Anggota Ikhwan Hendrato, SH.

(Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Januari 2008)

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian

dengan terdakwa Sutrisno, menurut beliau faktor-faktor tersebut sudah jelas,

yaitu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam surat tuntutan telah

dicantumkan bahwa jaksa penuntun umum menununtut terdakwa dengan Pasal

359 KUHP yaitu adanya kelalaian sehingga menyebabkan matinya orang lain

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling

lama satu tahun., dan dalam kasus ini jaksa penunut umum menuntut agar

terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1,5 (satu setengah) tahun. Sebagai

seorang aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai anggota Brimob,

seharusnya dapat memberi suri teladan yang baik bagi masyarakat umum,

sehingga masyarakat dapat benar-benar mengetahui bahwa adanya polisi

tugasnya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, faktor

kepribadian dai terdakwa juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam

memutus suatu perkara penembakan ini. Watak atau sikap terdakwa pada saat

sebelum, sesaat, dan sesudah melakukan perbuatan pidana tersebut mengarah

pada kondisi mental dan juga pada kondisi lingkungan yang kesemuanya

membentuk karakter, bagaimana sikap terdakwa pada saat setelah terjadi

penembakan yaitu dengan segera membawa korban ke rumah sakit terdekat,

menyantuni keluarga korban, hal itu dapat ringankan hukuman terdakwa.

Menurut Hakim Ikhwan pula, mengingat terdakwa merupakan anggota dari

satuan Brimob dan sebagai aparat penegak hukum, dalam kejadian ini terdakwa

menggunakan senjata api padahal senjata api hanya dapat digunakan dalam

keadaan yang mendesak, sedangakan terdakwa bisa melawan korban tanpa

senjata, mengingat tubuh terdakwa lebih besar dari tubuh korban. Sikap inilah

yang menjadi salah satu alasan mengapa sanksi pidana 2 (dua) tahun dijatuhkan

pada terdakwa.

Menurut Hakim Ketua Subiharta, Sh.M.Hum

(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Januari 2008)

Tuntutan dari jaksa penutut umum adalah hal yang paling penting untuk

hakim dalam memutuskan perkara. Dalam perkara ini, jaksa penutut umum

menuntut Pasal 359 KUHP, sehingga hakim hanya berwenang memeriksa sesuai

dengan tuntutan, hakim tidak boleh menuntut lebih dari tuntutan jaksa penuntut

umum, misalnya hakim menambahkan tuntutan dengan Pasal 340 KUHP yaitu

mengenai pembunuhan berencana. Segala aspek baik itu yang muncul dari

terdakwa maupun fakta yang berbicara di muka persidangan diakomodir dalam

satu putusan untuk dijatuhkan pada terdakwa Sutrisno. Di dalam persidangan,

fakta-fakta yang ada mengungkapkan bahwa terdakwa bukan secara sengaja

membunuh korban melainkan karena kecerobohannya menyebabkan korban

meninggal dunia, maka mana yang terbukti maka itulah yang dijatuhkan, dan

siapa yang melakukan perbuatan hukum maka harus dihukum. Masih menurut

Hakim Subiharta, rasa empati dari terdakwa terhadap keluarga korban juga

merupakan faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan. Dengan adanya kasus ini, menjadikan masyarakat kurang respek

terhadap aparat penegak hukum, sehingga pada saat sidang ada demonstrasi

yang menuntut bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh, dan hal ini tidak

sesuai dengan peraturan yang ada, karena tujuan dari pemidanaan atau

penahanan sendiri yaitu agar yang bersangkutan bisa belajar, melakukan

kontempelasi, apakah tindakannya itu benar atau salah sehingga nantinya apabila

yang bersangkutan kembali ke dalam masyarakat tidak melakukan perbuatan itu

lagi. Pada masyarakat dapat dijadikan pelajaran, kalau aparat penegak hukum

melakukan suatu tindakan pidana seperti itu bisa dipidana. Selain itu dapat pula

dijadikan patokan jika aparat penegak hukum yang lebih mengerti tentang

hukum bisa dipidana, apalagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh

masyarakat umum. Sikap terdakwa, adanya rasa bersalah yang ditunjukkan oleh

terdakwa, keadaaan dari keluarga korban yaitu sikap pemaaf yang ditunjukkan

dari keluarga korban, hal ini juga menjadikan alasan dalam bobot pemidanaan

terdakwa, sedangkan hal yang memberatkan yaitu bahwa terdakwa merupakan

bagian dari aparat penegak hukum yaitu dari kesatuan Brimob yang bertugas

mengayomi masyarakat tapi dengan kejadian tersebut membuat nama baik

satuannya menjadi tercemar, dan hal inilah yang menyebabkan Pasal 216 ayat

(1) KUHP yaitu mengenai dengan sengaja tidak menuruti perintah yang

dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat, hal ini tidak terlalu

meringankan terdakwa karena majelis hakim menilai bahwa perlawanan yang

dilakukan oleh terdakwa seharusnya bisa dilakukan dengan tangan kosong.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penembakan

yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tersebut, selain berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku, juga didasarkan pada faktor psikologis baik dari diri

terdakwa maupun dari lingkungan terdakwa sendiri. Faktor psikologis tersebut

antara lain hal yang berhubungan dengan kepribadian terdakwa, sikap terdakwa,

motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, empati dari masyarakat

umum.

56

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dimuka maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yaitu Sutrisno Bin

Sarijo diterapkan Pasal 359 KUHP yaitu barang siapa karena kealpaannya

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Dalam kasus ini,

terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama dua tahun. Syarat

mengenai kealpaan, dihubungkan dengan sikap batin terdakwa dan akibat

yang timbul karena perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan apabila

ia tidak lalai atau lupa atau kurang hati-hati dan juga harus patut menduga

bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum.

Perbuatan terdakwa menurut bukti yang ada di depan sidang pengadilan

bahwa unsur yang harus dipenuhi seperti yang tertuang dalam Pasal 359

KUHP yaitu:

a. Unsur barang siapa

Subyek hukum dalam perkara ini adalah Sutrisno Bin Sarijo, terdakwa

merupakan anggota aparat penegak hukum yaitu sebagai anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kesatuan Brigadir Mobil

wilayah Surakarta. Dalam hal ini, Sutrisno juga sudah dikatagorikan

sebagai orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

b. Unsur karena kealpaannya / kelalaiannya

Dengan berpangkal tolak pada fakta-fakta yang ada di muka persidangan

dan dihubungkan dengan perumusan karena kelalaian atau kealpaannya,

maka terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur karena kelalaian atau

lealpaannya.

c. Unsur menyebabkan orang lain

mati

Berdasarkan fakta yang ada di persidangan terungkap bahwa kasus

penembakan yang dilakukan Sutrisno memenuhi kriteria matinya orang

lain yaitu ”kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-

hati atau lalainya terdakwa”. Sehingga unsur menyebabkan orang lain

mati terpenuhi.

2. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian,

selain bersumber dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 359 KUHP,

terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum yaitu sebagai anggota

satuan Brimob dan hal inilah yang paling memberatkan hukuman terdakwa

karena terdakwa dianggap sebagai contoh teladan yang baik tetapi dengan

kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain, hakim juga

mempertimbangkan mengenai faktor psikologis baik dari diri terdakwa

maupun dari lingkungan terdakwa sendiri. Faktor psikologis tersebut antara

lain hal yang berhubungan dengan kepribadian terdakwa, sikap terdakwa,

motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, empati dari masyarakat

umum.

B. Saran

1. Dalam menerapkan pemidanaan terhadap terdakwa, hakim harus benar-benar

memahami apakah dengan adanya putusan yang dijatuhkan sesuai peraturan

yang berlaku ataupun yang sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum,

terdakwa dapat benar-benar melakukan perenungan apakah yang terdakwa

perbuat itu salah atau benar, apakah terdakwa dapat benar-benar menyesali

perbuatannya, jangan sampai karena adanya status sosial terdakwa yang

tinggi atau jabatan terdakwa di dalam masyarakat menyebabkan hakim

memutuskan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.

2. Agar sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat efektif, tepat

sasaran, patut, dan berkeadilan maka hakim seharusnya juga

mempertimbangkan mengenai:

a. Sisi psikologis terdakwa baik itu sikap maupun motivasi terdakwa yang

melatarbelakangi perbuatan pidananya, sehingga sebaiknya hakim

mempunyai kepekaan hati dan intuisi yang tinggi untuk dapat mengerti

kepribadian terdakwa.

b. Laporan-laporan mengenai bentuk kepribadian dan sikap dari terdakwa

yang melatarbelakangi perbuatannya dalam kasus-kasus pidana tertentu

sebaiknya ada hasil pemeriksaan medis mengenai kondisi diri dan

kejiwaan terdakwa seperti psikiater maupun psikolog yang dilampirkan

dalam Berkas Acara Pemeriksaan.