ANALISIS FRAMING PRO KONTRA RUU ORMAS DI MEDIA …

ANALISIS FRAMING PRO KONTRA RUU ORMAS DI MEDIA SUARA

PEMBARUAN DAN REPUBLIKA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi

Islam (S.Kom.I)

Oleh:

Tiara Meizita

NIM 109051100010

KONSENTRASI JURNALISTIK

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H / 2014 M

i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS FRAMING PRO KONTRA RUU ORMAS DI MEDIA

SUARA PEMBARUAN DAN REPUBLIKA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh:

Tiara Meizita

NIM 109051100010

Dosen Pembimbing

Tantan Hermansah, MSi

NIP 19760617 200501 100 6

KONSENTRASI JURNALISTIK

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1435 H / 2014 M

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana 1 (SI) Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini, saya telah

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiat

atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 8 Januari 2014

Tiara Meizita

iii

iv

ABSTRAK

Tiara Meizita

Analisis Framing Pro Kontra RUU Ormas di Media Suara Pembaruan dan

Republika

Undang-undang Organisasi Massa yang lama dianggap tidak sesuai

dengan kebutuhan saat ini. Maka dari itu, pemerintah kemudian mengajukan

Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang baru untuk mengantikan

Undang-Undang No.8 Tahun 1985. Rencana pemerintah tersebut ternyata menuai

pro kontra di kalangan masyarakat, tak terkecuali ormas Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama. Bagi kedua organisasi ini, RUU Ormas yang baru dianggap

hanya akan membangkitkan rezim otoriter terhadap kebebasan berserikat dan

berorganisasi. Di sisi lain, jika dilihat dari banyaknya ormas-ormas di Indonesia

rasanya wajar ada sistem yang mengatur mengenai hal tersebut. Isu terkait RUU

Ormas menjadi perhatian berbagai media massa, termasuk Republika dan Suara

Pembaruan. Republika dan Suara Pembaruan membingkai kasus pro kontra isu ini

dengan cara yang berbeda. Studi ini mengkaji media Republika dan Suara

Pembaruan dalam merekam dan berposisi pada isu tersebut.

Berdasarkan realitas tersebut, maka muncul pertanyaan: bagaimana Suara

Pembaruan dan Republika mengidentifikasi masalah terkait kasus pro kontra

RUU Ormas? Apa yang menjadi penyebab masalah menurut Suara Pembaruan

dan Republika terkait kasus pro kontra RUU Ormas? Bagaimana Suara

Pembaruan dan Republika menampilkan nilai moral terkait adanya kasus pro

kontra RUU Ormas? Bagaimana penyelesaian masalah yang ditampilkan oleh

media Suara Pembaruan dan Republika terkait kasus pro kontra RUU Ormas?

Teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial yang dilihat dari sisi

media massa dan politik. Secara umum teori konstruksi sosial membahas

mengenai bagaimana sebuah realitas yang ada di lingkungan sekitar masyarakat di

persepsikan oleh publik secara berbeda. Hal ini yang terjadi di media massa dalam

mengerjakan isi medianya. Pembentukkan realitas melalui simbol-simbol politik

dan bahasa berperan dalam mengkonstruksi berita di media massa.

Penelitian ini menggunakan metodologi paradigma konstruktivis dengan

pendekatan kualitatif. Model yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini

adalah model analisis framing Robert Entman. Dalam konsepsi Entman, framing

merujuk pada empat struktur analisis yaitu Define Problem (Pendefinisian

masalah), Diagnose Cause (memperkirakan masalah atau sumber masalah), Make

Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment Recommendation

(menekankan penyelesaian).

Hasil studi menyimpulkan bahwa Suara Pembaruan dan Republika

cenderung melihat kasus pro kontra RUU Ormas pada sisi yang berbeda.

Republika melihat seluruh aspek kasus pro kontra RUU Ormas dengan

mengedepankan nilai-nilai agamais sesuai visi misi Republika sendiri. Sementara

Suara Pembaruan lebih membidik adanya nilai hukum diantara kasus-kasus yang

menjadi pro-kontra RUU Ormas baik itu terkait asas Pancasila maupun persoalan

pasal transparansi pendanaan yang menjadi dua permasalahan utama dalam

dibentuknya RUU Ormas yang baru.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamiin. Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah

SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Shalawat serta salam

senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang

zaman, beserta para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah mengantar umat

manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang dihiasi dengan ilmu seperti

saat ini.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. H. Arief Subhan,

M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Suparto, M.Ed, Wakil Dekan

II Bidang Administrasi Umum, Drs. Jumroni, M.Si, serta Wakil Dekan III

Bidang Kemahasiswaan, Drs. Wahidin Saputra, M.A.

2. Ketua Konsentrasi Jurnalistik, Rubiyanah, M.A serta Sekertaris Jurusan

Kosentrasi Jurnalistik Ade Rina Farida, M.Si yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan kuliah.

3. Dosen Pembimbing skripsi, Tantan Hermansah, M.Si yang telah

menyediakan waktu serta kesabarannya dalam membimbing dan

mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan lancar.

vi

4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi terimakasih

atas ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti.

5. Segenap staf Perpustakaan Utama UIN Jakarta dan Perpustakaan Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

6. Ketua Panitia Khusus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain yang telah

menyediakan waktu disela kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam

penelitian ini.

7. Harian Umum Republika khususnya kepada Fajriyan Zamzami selaku

Redaktur Rubrik Nasional, yang telah menyempatkan diri untuk menjadi

narasumber dalam penelitian ini. Serta kepada Harian Umum Media Suara

Pembaruan khususnya Aditya L. Djono selaku Redaktur Pelaksana, yang

disela kesibukannya menyempatkan diri untuk menjadi narasumber dalam

penelitian ini.

8. Kedua orangtua tercinta Ifdal Muchlis dan Nelmayanti terimakasih atas

segala do’a dan semangat yang telah diberikan selama ini sehingga

Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat peneliti yaitu Dwita Aprinta, serta Virlindayani Nur Maulida,

Hesty Tri Utami, Winda Dwi Astuti Zabua terimakasih atas persahabatan

yang indah, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan terus terjalin.

10. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada Niken Wulandari, Makini

Mardan, teman-teman Jurnalistik angkatan 2009, teman-teman KKN

Anomali, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang

sudah membantu, memberikan dukungan, saran kepada peneliti sampai

skripsi ini selesai dengan baik.

vii

Sepanjang kemampuan peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti

menyadari skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan, namun Peneliti telah

berusaha untuk semaksimal mungkin dengan baik. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembacanya.

Peneliti

Tiara Meizita

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................ iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Batasan danRumusanMasalah .................................................. 6

C. Tujuan danManfaatPenelitian. ................................................. 7

D. TinjauanPustaka ....................................................................... 8

E. Metodologi Penelitian .............................................................. 9

F. Sistematika Penulisan ............................................................... 15

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Undang-UndangOrganisasiKemasyarakatan ........................... 16

B. KonstruksiSosial ....................................................................... 20

1. KonstruksiSosial :Pemikiran Berger danLuckman ............. 20

2. KonstruksiSosial Media Massa ........................................... 24

C. Analisis Framing ...................................................................... 28

D. Analisis Framing Model Robert Entman ................................. 31

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Profil Suara Pembaruan ............................................................ 35

1. Sejarah Singkat Suara Pembaruan ........................................ 35

2. Visi dan Misi Suara Pembaruan. .......................................... 36

3. Struktur Organisasi Suara Pembaruan .................................. 37

B. Profil Republika ....................................................................... 38

1. Sejarah Singkat Republika .................................................... 38

2. Visi dan Misi Republika ....................................................... 40

3. Struktur Organisasi Republika.............................................. 43

BAB IV TEMUAN DAN ANALISA DATA

A. Define Problems Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media

Suara Pembaruan dan Republika .............................................. 49

B. Diagnose Causes Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media

Suara Pembaruan dan Republika .............................................. 54

C. Make Moral Judgement Kasus Pro Kontra RUU Ormas di

Media Suara Pembaruan dan Republika .................................. 56

D. Treatment Recommendation Kasus Pro Kontra RUU Ormas

di Media Suara PembaruandanRepublika ................................ 59

E. AnalisisPerbandingan Framing SuaraPembaruan

dan Republika .................................................................................. 61

ix

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 76

B. Saran ....................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………. 82

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan UU Ormas lama dengan UU Ormas baru .......................... 19

Tabel 2. Proses Konstruksi Sosial Media Massa ............................................... 26

Tabel 3. Defini Framing Menurut Beberapa Tokoh........................................... 30

Tabel 4. Framing Model Robert Entman ......................................................... 34

Tabel 5. Struktur Organisasi Suara Pembaruan ................................................. 38

Tabel 6. Struktur Organisasi Republika ............................................................. 44

Tabel 7. Pemberitaan Pro Kontra RUU Ormas Tahun 1985 .............................. 48

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah tengah sibuk mensosialisasikan

sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) baru kepada masyarakat. RUU ini

berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan yang baru. RUU Ormas yang baru

ini memang sengaja dibuat untuk menggantikan Undang-Undang No.8 Tahun

1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Awal munculnya Undang-Undang No.8 Tahun 1985 adalah ketika orde baru

pada saat itu tidak peduli tentang fenomena sosial-politik dan kultural dengan

fenomena hukum. Maka muncullah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

1985 (UU No 8/1985) berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Tahun 1983. Berdasarkan undang-undang itu, Orde Baru mengharuskan ormas

“berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis”

(Pasal 8-12) untuk dibina pemerintah (Pasal 13-14).1

Mudahnya mendirikan sebuah organisasi masyarakat menjadikan ormas

semakin lama semakin berkembang. Hal lain yang mendorong pertumbuhan

ormas begitu pesat adalah belum ada ketentuan dan larangan serta sanksi yang

jelas dan tegas bila ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum atau tindak

pidana lainnya. Maka karena alasan tersebut, pemerintah perlu merancang suatu

undang-undang dimana segala pengaturan mengenai organisasi masyarakat

tertuang didalamnya.

1 http://nasional.kompas.com/read/2012/02/07/02041492/Mengupas.RUU.Ormas

2

Ternyata keputusan DPR untuk menggantikan UU Ormas yang lama dengan

yang baru, menuai pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Baik dari sisi

ormas-ormas itu sendiri , LSM, ataupun pihak-pihak yang tidak setuju adanya

RUU Ormas yang baru. Banyaknya aksi penolakan yang terjadi, membuat Panitia

Khusus (Pansus) RUU Ormas berfikir untuk merubah pasal-pasal yang dianggap

bermasalah.

Salah satu alasan adanya penolakan terhadap RUU Ormas yang baru karena

disebabkan adanya pasal asas Pancasila sebagai asas tunggal dalam RUU Ormas.

Menurut para ormas, pasal ini hanya akan membangkitkan rezim represif dan

otoriter serta membuka intervensi pemerintah terlalu dalam terhadap organisasi

kemasyarakatan.

Disisi lain, pemerintah menganggap bahwa UU Ormas No. 8 Tahun 1985

memang harus direvisi kembali, hal ini mengingat bahwa Undang-Undang Ormas

yang lama dianggap sudah tidak relevan dan tidak lagi bisa menyesuaikan kondisi

perkembangan Negara Indonesia. Banyak pasal-pasal di dalam UU No.8 Tahun

1985 tidak mengatur mengenai adanya peraturan ormas asing yang berkegiatan di

Indonesia, bahkan pasal mengenai transparansi mengenai pendanaan ormas.

Melihat situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, sepertinya memang

sudah layak keberadaan ormas diatur oleh sebuah undang-undang. Banyak ormas

sering melakukan aksi kekerasan dan anarkis, bahkan ormas dijadikan sebagai alat

kepentingan dan melegalisasi keberadaan premanisme. Bahkan presiden Republik

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sempat ditegur oleh pemimpin negara

Timur Tengah akibat tindak anarkis yang dilakukan ormas Islam di Indonesia.

“Menanggapi penjelasan tersebut, pejabat Timur Tengah tersebut

justru menegur dan meminta tindakan ormas anarkis harus dihentikan.

3

Menurut dia, tindakan ormas memberikan dua kerugian sekaligus.

"Merugikan Islam, karena Islam tidak anarkis. Kedua, merugikan Arab,

karena merusak dengan menggunakan pakaian Arab," kata Presiden.”2

Apabila dilihat dari pemberitaan diatas, ternyata kasus ormas yang bertindak

anarkis tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah di Indonesia tetapi juga

menjadi sorotan bagi negara lain. Inilah sebabnya, pemerintah merasa perlu

membuat undang-undang ormas baru dimana undang-undang tersebut dapat

menjadi pegangan bagi pemerintah untuk bertindak atau membubarkan ormas

yang kerap melakukan aksi-aksi premanisme dalam melakukan aksinya di

masyarakat.

Selain masalah banyaknya kasus tindakan anarkis yang dilakukan ormas,

pemerintah juga menilai ormas tidak transparansi masalah kegiatan serta

pendanaan yang ada selama ini. Banyak ormas yang menentang masalah pasal

yang ada di RUU Ormas berkaitan dengan adanya transparansi soal pendanaan

ormas, pemerintah menganggap penentangan tersebut karena ketakutan sejumlah

ormas akan kemungkinan terkuaknya praktik haram di balik kegiatan ormas.

Menurut Direktur Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan, Budi Prasetyo

mengatakan aturan RUU yang memuat semangat transparansi seharusnya tidak

menjadi ketakutan apabila ormas menjalankan kegiatannya secara benar.

“Inilah paradoks demokrasi, dimana sering kali yang menyuarakan

demokrasi di ruang pubik sebenarnya juga tidak demokratis. Mereka ini yang

anti demokrasi”3

2 http://www.tempo.co/read/news/2013/07/23/078498902/SBY-Ditegur-Negara-Lain-Akibat-

Ormas-Anarkis berita diakses pada 17 Desember 2013 pukul 20:56

3 Republika, ”Ormas Dinilai Takut Transparan” tanggal 1 April 2013

4

Sampai dengan tulisan ini dibuat, konflik mengenai pro kontra RUU Ormas

ini terus berlanjut dengan seluruh dinamikanya dan tidak lepas dari pemberitaan

media baik media cetak mapun media elektronik. Media tersebut berperan aktif

dalam menyampaikan perkembangan dari peristiwa tersebut dalam perannya

sebagai penyampai pesan kepada khalayak banyak sebagai bagian dari

komunikasi massa.

Komunikasi massa adalah komunikasi yang sangat mengandalkan pada

ketepatan jumlah pesan yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Pada masa

sekarang ini, komunikasi massa memberikan informasi, gagasan dan sikap pada

khalayak yang beragam dan besar jumlahnya dengan menggunakan media. Dari

definisi tersebut dapat diketahui bahwa “komunikasi massa itu harus

menggunakan media massa.”4

Media melaporkan berita dengan tujuan memberikan info tentang segala

peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Adapun cara melaporkan

atau memberitakan sesuatu, supaya menarik perhatian orang banyak, yang

lazimnya dilakukan dengan gaya yang diplomatis.5 Selain itu, media berperan

mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dijelaskan secara

tertentu kepada khalayak. Berita adalah produk dari profesionalisme yang

menentukan bagaimana peristiwa setiap hari dibentuk dan dikonstruksi.6

Ketika menulis sebuah artikel atau pemberitaan baik di majalah atau koran,

baik cetak ataupun online, harus ditulis secara refrensial dengan visi intektual.

4 E. Ardianto dan Erdinaya L, 2005. Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung :

Simbosia Rekatama Media. hal.3. 5Kustadi Suhandang, Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik,

(Bandung: Nuansa, 2010), h. 104 6 Eriyanto. 2009. Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta. PT. LKiS

Printing Cemerlang. hal. 80.

5

Maksudnya adalah merujuk pada kekuatan logika akal sehat (common sense),

bukan logika klenik atau mistik. Artikel yang ditulis secara referensial memiliki

ciri antara lain: logis, sistematis, analitis, akademis, dan etis.7

Tiap media memiliki kebijakan redaksinya masing-masing. Ini merupakan

dasar pertimbangan suatu lembaga media massa untuk memberitakan atau

menyiarkan suatu berita. Kebijakan redaksi dianggap penting bukan hanya

peristiwanya saja tapi bagaimana cara menyikapi suatu peristiwa. Dasar

pertimbangan itu bisa bersifat ideologis, politis dan bisnis.8 Ideologi, ekonomi,

politik, sosial, budaya dan agama tak dapat dipungkiri menjadi hal yang melatar

belakangi penulisan berita oleh suatu media.

Wartawan sebagai juru berita memegang peran memasukkan perpektifnya

sendiri ke dalam suatu realitas. Wartawan memiliki kekuatan dalam

mengungkapkan peristiwa melalui media massa sebagai wadah pembingkaian

(framing) berita. Melalui pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan

angel, penambahan gambar, maka berita yang ditulis wartawan menjadi menarik.9

Salah satu metode untuk mengetahui proses konstruksi adalah analisis

framing. Akhir-akhir ini, konsep framing telah digunakan secara luas dalam

literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan

penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.10

. Framing pada

akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang

kita tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita

7 Haris Sumadiria, Menulis Artikel dan Tajuk Rencana: Panduan Praktis Penulis dan

Jurnalis Profesional, cetakan ke 5, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), h. 6 8 Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), h. 152

9 Eni Setiani, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, (Yogyakarta: ANDI, 2005), h. 67

10Alex Sobur. 2009. “Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis

Semiotika, Dan Analisis Framing”(Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 162

6

melakukan frame atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan

tertentu atas suatu peristiwa

Adapun penulis menganggap penelitian ini penting karena untuk mengetahui

bagaimana Suara Pembaruan dan Republika mengkontruksi berita mengenai pro

kontra adanya RUU Ormas yang baru. Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat

bagaimana suatu realitas yang sama dilihat oleh dua media yang mempunyai dua

sudut pandang ideologi yang berbeda. Sedangkan penelitan ini menarik karena

banyaknya pihak yang dibuat resah khususnya ormas-ormas Islam dan beberapa

pihak yang memang menyetujui adanya peraturan RUU Ormas agar tidak ada lagi

terjadi peristiwa anarkis yang dilakukan oleh berbagai macam ormas.

Penulis menganalisis pemberitaan pro kontra RUU Ormas dengan

menggunakan analisis framing. Model analisis ini digunakan penulis untuk

mengetahui bagaimana suatu media memaknai dan membingkai suatu peristiwa.

Sehingga dari analisa ini dapat diketahui bagaimana realitas dan konstruksi yang

dibangun oleh Suara Pembaruan dan Republika terhadap kasus pemberitaan RUU

ormas dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman.

Bedasarkan fenomena dan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul

“ANALISIS FRAMING PRO KONTRA RUU ORMAS DI MEDIA SUARA

PEMBARUAN DAN REPUBLIKA.”

B Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Melihat pada latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis

membatasi penelitian pada bagaimana media Suara Pembaruan dan Republika

7

membingkai berita mengenai pro kontra kasus RUU Ormas selama periode Maret

hingga April 2013.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang digunakan peneliti secara umum adalah

bagaimana surat kabar Republika dan Suara Pembaruan membingkai pemberitaan

pro kontra RUU Ormas. Sesuai dengan teori Robert Entman rumusan masalah

umum ini dapat diperinci dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Suara Pembaruan dan Republika mengidentifikasi masalah

terkait kasus pro kontra RUU Ormas?

2. Apa yang menjadi penyebab masalah menurut Suara Pembaruan dan

Republika terkait kasus pro kontra RUU Ormas?

3. Bagaimana Suara Pembaruan dan Republika menampilkan nilai moral

terkait adanya kasus pro kontra RUU Ormas?

4. Bagaimana penyelesaian masalah yang ditampilkan oleh media Suara

Pembaruan dan Republika terkait kasus pro kontra RUU Ormas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang digunakan peneliti, maka tujuan

penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana Suara Pembaruan dan Republika

mengidentifikasi masalah terkait kasus pro kontra RUU Ormas.

8

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab masalah menurut Suara

Pembaruan dan Republika terkait kasus pro kontra RUU Ormas.

c. Untuk mengetahui bagaimana Suara Pembaruan dan Republika

menampilkan nilai moral terkait adanya kasus pro kontra RUU Ormas

d. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah yang ditampilkan

oleh media Suara Pembaruan dan Republika terkait kasus pro kontra

RUU Ormas

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Memberi sumbangsih ilmiah dalam studi framing mengenai berita di

media cetak mengenai suatu kasus, yang dalam penelitian ini adalah berita

tentang kasus terjadinya pro kontra adanya RUU Ormas yang baru di surat

kabar Suara Pembaruan dan Republika. Selain itu, semoga penelitian ini

dapat mempermudah dan membantu peneliti lain yang nantinya bisa

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penelitian

khususnya bagi mahasiswa.

b. Manfaat Praktis

Agar dapat memecahkan persoalan dalam mengetahui bagaimana posisi

masing-masing media massa dalam menggambarkan suatu kasus, sehingga

dapat diketahui adakah perbedaan antara setiap media massa dalam

membingkai suatu berita.

C. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang menjadi acuan penulis untuk memfokuskan penelitian ini adalah

skripsi berjudul “ Pro Kontra Undang-Undang Pornografi di Media Cetak

9

(Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Media Indonesia dan Republika)”

karya Alfan Bachtiar, mahasiswa Konsentrasi Jurnalistik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Penulis memilih skripsi tersebut untuk dijadikan sebagai

acuan karena perangkat penelitian yang digunakan sama dengan penelitian yang

penulis. Tentunya terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi

penulis, yakni mengenai kasus yang diangkat, media massa yang menjadi objek

penelitian, konsep yang digunakan, dan hasil temuan dan analisa data. .

D. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian tentang wacana pemberitaan ini, peneliti menggunakan

paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan

tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Rancangan

konstruktivis melihat pemberitaan media sebagai aktivitas konstruksi sosial.11

Menurut pandangan ini, bahasa tidak hanya dilihat dari segi gramatikal, tetapi

juga melihat apa isi atau makna yang terdapat dalam bahasa itu, sehingga analisis

yang disampaikan menurut pandangan ini adalah suatu analisis yang membongkar

maksud-maksud dan makna-makna tertentu yang disampaikan oleh subjek yang

mengemukakan suatu pernyataan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian

kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing Robert N. Entman. Peneliti

menganalisis pemberitaan mengenai kasus pro kontra RUU Ormas Pada Suara

Pembaruan dan Republika edisi Maret dan April 2013, dan menyimpulkan hasil

11

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan ke 3, (Jakarta: PT Raja

Grafindo, 2004), h. 204

10

temuan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu

memberikan gambaran tentang bagaimana Suara Pembaruan dan Republika

mengkonstruksi kasus pro kontra RUU Ormas dalam pemberitaannya dan

ideologi yang tercermin dari berita tersebut.

Penelitian Kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan kuantitatif

yang berbasis pada paradigma positivistik (positivime-empiris).12

Menurut

Crasswell, beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu pertama, peneliti

kualitatif lebih memerhatikan proses daripada hasi. Kedua, peneliti kualitatif lebih

memerhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam

mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun

langsung ke lapangan, melakukan observasi partisipasi lapangan. Keempat,

peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian,

interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar.13

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersifat

umum yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosisal yang

menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum

tentang kenyataan-kenyataan tersebut.14

Teknik sampling pada penelitan kualitatif jelas berbeda dengan yang

nonkualitatif. Pada penelitian nonkualitatif sampel itu dipilih dari satu popuasi

sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi, sampel benar-

benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Selain itu dalam penelitian kualitatif

12

Antonius Birowo, metode penelitian Komunikasi: teori dan Aplikasi,

(Yogyakarta:GITANYALI, 2004), h. 184. 13

Buhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Tekhnologi

Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. III. H. 303. 14

Rosady Ruslan, Metodologi penelitian publik relation dan komunikasi, (Jakarta:PT.Raja

Grafindo Persada, 2003), h.215

11

sangat erat kaitanya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling

dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai

macam sumber dan bangunanya (contructions). Dengan demikian tujuannya

bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya

dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci

kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud kedua dari

sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan

teori yang mucul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak,

tetapi sampel bertujuan (purposive sample).15

3. Subjek dan Objek Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang akurat serta mendapatkan data yang

valid maka subjek penelitian adalah Republika dan Suara Pembaruan. Objek yang

dimaksud adalah 4 berita mengenai kasus pro kontra RUU Ormas pada edisi

Maret dan April 2013. Penulis memilih 4 berita tersebut karena penulis

menganggap 4 berita tersebut sudah mewakili gambaran konstruksi Republika dan

Suara Pembaruan terhadap kasus pro kontra RUU Ormas pada edisi Maret dan

April 2013.

4. Sumber Data

Data yang diambil untuk dijadikan suatu sumber dalam penelitian ini

adalah :

a. Primer

Data primer bersumber dari pemberitaan pada Republika dan Suara

Pembaruan.

15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarysa,2006). Cet-26, h.224.

12

b. Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung lainnya yang diperoleh tidak

secara langsung. Data sekunder bisa berupa dokumen, arsip, maupun

laporan-laporan tertentu yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber.

5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di dua media. Pertama Republika yang beralamat di

Jl. Buncit raya No. 37, Jakarta 12510 pada tanggal 10 Desember 2013, dan

yang kedua Suara Pembaruan yang beralamat di BeritaSatu Plaza 11th

Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950 pada

tanggal 3 Desember 2013

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan tahapan-tahapan

sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Penulis mengkliping data tertulis yang terdapat pada surat kabar Suara

Pembaruan dan Repubika yang memuat berita mengenai kasus pro kontra

RUU Ormas. Selain itu, penulis juga mengkliping data tertulis yang

terdapat pada surat kabar tahun 1985 yang memberitakan mengenai kasus

pro kontra RUU Ormas yang lama pada saat itu. Sebagai data pendukung,

penulis juga mencari data tentang subyek penelitian ini, yaitu Harian Suara

Pembaruan dan Republika.

b. Wawancara

13

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak redaksi tentang

kebijakan redaksional Suara Pembaruan dan Republika dalam mengenmas

pemberitaan mengenai kasus pro kontra RUU Ormas.

c. Studi Kepustakaan (Library Research)

Penulis mengumpulkan dan mempelajari data melalui literatur dan sumber

bacaan, seperti buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dan

mendukung penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasi

dikumpulkan peneliti di lapangan baik melalui observasi, wawancara mendalam,

maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklarifikasikan ke dalam

kategori-kategori tertentu yang mempertimbangkan kesahihan dan memperhatikan

kompetensi subjek penelitian, tingkat autentitasnya dan melakukan triangulasi

berbagai sumber data.16

Penelitian mengenai pemberitaan kasus pro kontra RUU

Ormas pada surat kabar Suara Pembaruan dan Replubika memusatkan pada

penelitian kualitataif yang menggunakan teknik analisis framing dengan

pendekatan model Robert N. Entman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana kedua media tersebut mengemas beritanya mengenai kasus pro kontra

Ormas. Hasil dari pengumpulan data baik melalui studi dokumenter, wawancara,

maupun studi keepustakaan diolah dengan mengacu pada model Robert N.

Entman. Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil

dikumpulkan peneliti di lapangan baik melalui observasi, wawancara mendalam,

16

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada

Media Group : 2006), h. 192-193.

14

maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklarifikasikan ke dalam

kategori-kategori tertentu yang mempertimbangkan kesahihan dan memperhatikan

kompetensi subjek penelitian, tingkat autentitasnya dan melakukan triangulasi

berbagai sumber data.17

Penelitian mengenai pemberitaan kasus pro kontra RUU

Ormas pada surat kabar Suara Pembaruan dan Repubika memusatkan pada

penelitian kualitataif yang menggunakan teknik analisis framing dengan

pendekatan model Robert N. Entman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana kedua media tersebut mengemas beritanya mengenai kasus pro kontra

RUU Ormas. Hasil dari pengumpulan data baik melalui studi dokumenter,

wawancara, maupun studi keepustakaan diolah dengan mengacu pada model

Robert N. Entman yakni : pertama, identifikasi masalah (problem Identification),

kedua, identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), ketiga, evaluasi

moral (moral evaluation), keempat, saran penanggulangan masalah (treatment

recommendation).

8. Pedoman Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) karya Hamid Nasuhi dkk yang

diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

17

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada

Media Group : 2006), h. 192-193.

15

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, maka peneliti membagi sistematika

penyusunan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan

dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Metodologi Penulisan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori konstruksi sosial, konseptual

berita, pengertian, efek dan fungsi media massa, serta teori

framing.

BAB III GAMBARAN UMUM

Membahas tentang berdirinya surat kabar Suara Pembaruan

dan Republika, Visi dan Misi Suara Pembaruan dan

Republika, Struktur Organisasi Redaksi Suara Pembaruan

dan Republika.

BAB IV HASIL TEMUAN DAN ANALISA DATA

Membahas tentang analisa mengenai konstruksi terhadap

pemberitaan pro kontra RUU Ormas yang akan disahkan

oleh pemerintah dalam media Suara Pembaruan dan

Republika dengan analisis framing.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari

penelitian mengenai hal-hal yang telah dianalisa.

16

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di

Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis masa yang tidak bertujuan politis. Bentuk

organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat

dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan,

sosial. Ormas bukanlah suatu badan hukum, melainkan hanya status terdaftar

berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementrian Dalam Negeri Indonesia.

Setelah kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia, pembentukan ormas semakin

marak, terutama organisasi kemahasiswaan yang mencapai puncaknya pada era 70-

an. Namun seiring dengan menguatnya pemerintahan orde baru yang cenderung

represif terhadap perbedaan ide dan sikap kritis, peran organisasi masyarakat di

Indonesia mengalami kemunduran. Suara kritis organisasi masyarakat serta

penculikan sejumlah aktivis organisasi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan.

Pemerintahan orde baru kala itu diperkuat dengan munculnya Undang –Undang

Nomor 8 Tahun 1985 (UU No 8/1985) tentang Organisasi Kemasyarakatan.1

Pemerintah menganggap Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8

Tahun 1985 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu mengakomodasi pesatnya

1 Suara Pembaruan, “Menadah Fungsi Ormas Sebagai Wadah Aspirasi Rakyat”, tanggal 26

Februari 2013.

17

dinamika perkembangan yang terjadi pada belakangan ini. Oleh sebab itu, tentu

diperlukan kajian ulang dan evaluasi dengan dilakukan perubahan, sesuai dengan

tantangan dan perubahan zaman pada saat ini.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sudah

dimulai pada tahun akhir tahun 2011 di DPR dan menghabiskan waktu tujuh kali

masa sidang. Akan tetapi, RUU Ormas ini mengemuka di awal tahun 2013 ketika

DPR-RI akan menggodok RUU Ormas untuk segera disahkan menjadi Undang-

Undang Organisasi Kemasyarakatan. Draft Rancangan Undang-Undang

Kemasyarakatan yang baru berisi 21 Bab dan 86 Pasal dimana sebelumnya hanya

berisi 9 Bab dan 20 Pasal. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa perbedaan

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1985 dengan

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru menurut ketua

Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain.

18

Tabel 1

Perbedaan Undang-Undang Ormas yang lama

dengan RUU Ormas yang Baru.2

No.

Jenis Perbedaan

Penjelasan

1. Perbedaan asas.

Pada Undang-Undang (UU) No.8 Tahun

1985 asas yang berlaku adalah asas

tunggal. Asas ormas pada Undang-

Undang yang terdahulu berbunyi “Asas

Ormas berdasarkan Pancasila.”

Kemudian diubah menjadi asas yang

tidak memaksakan terhadap asas tunggal

dan berbunyi “Asas ormas tidak hanya

berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang 1945.”

Hal ini berarti bahwa dihapuskannya asas

tunggal pada Undang-Undang Organisasi

Kemasyarakatan yang baru.

2. Segi Pendaftaran Ormas

Di RUU Ormas yang baru pendaftaran

Ormas diatur lebih mudah karena

disediakannya empat golongan bagi para

ormas yang ingin mendaftarkan

organisasi mereka. Empat golongan itu

terdiri dari Yayasan, Perkumpulan, Surat

Keterangan Terdaftar (SKT), Surat

Keterangan Domisili. Dari empat

golongan tadi, para ormas berhak

memilih salah satunya. Jika ormas

tersebut berbadan hukum silahkan

memilih yayasan atau perkumpulan,

tetapi bagi ormas yang tidak berbadan

hukum silahkan mendaftar menggunakan

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan

Surat Keterangan Domisili.

2 Hasil wawancara dengan Abdul Malik Haramain, Jakarta 17 September 2013.

19

3. Larangan dan Sanksi

Pada UU Ormas No.8 Tahun 1985,

larangan hanya bersifat umum dan tidak

secara mendetail sementara di RUU

Ormas yang baru ini sifatnya lebih detail.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan

RUU Ormas yang baru dianggap dapat

dengan mudah untuk dilanggar tanpa

adanya peraturan laranga yang lebih

mendetail. Berikutnya adalah perbedaan

sanksi bagi ormas yang melanggar aturan

dan larangan yang telah ditetapkan

langsung akan diproses memalui jalur

pengadilan. Hal ini berarti dari segi

prosedur sifat Rancangan Undang-

Undang yang baru sudah demokratis dan

berbeda dengan Undang-Undang yang

lama dimana UU Ormas lama lebih

bersifat fleksibel dan tidak mendetail

sehingga dikhawatirkan akan berbahaya

bagi kelangsungan orang-orang yang

berserikat dan berkumpul.

4. Pengaturan Ormas Asing

Undang-Undang Ormas yang lama, yaitu

UU No.8 Tahun 1985 memang sudah

tercantum peraturan mengenai ormas

asing namun dianggap belum cukup

bahkan sangat kurang. RUU Ormas yang

baru diatur sedemikian rupa bagaimana

Ormas asing itu diatur dan bagaimana

ormas asing itu beraktifitas. Selain itu,

juga terdapat pengertian ormas asing,

dan prosedur yang harus ditempuh oleh

Ormas asing apabila ingin menjalani

aktifitas di Indonesia.

Menurut Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi

Kemasyrakatan, Abdul Malik Haramain, mengatakan bahwa urgensi dari Penyusunan

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan itu karena Organisasi

Kemasyarakatan yang ada di Indonesia sedemikian rupa, sangat beragam dan bersifat

20

dinamis, oleh sebab itu maka kita perlu mengatur dan mengelola agar Ormas lebih

produktif, dan tidak mengganggu kebebasan ormas lain atau pun menimbulkan

kekacauan yang dapat mengganggu stabilitas Negara Indonesia.3

Indonesia sangat memerlukan regulasi yang mengatur tentang ormas. RUU

Ormas diperlukan untuk menjamin hak asasi setiap ormas lain dan hak asasi individu

warga Negara lainnya. Oleh karena itu, pengaturan ormas diperlukan agar tidak

terjadi tirani atas nama kebebasan berorganisasi atau berkelompok dalam masyarakat.

Termasuk, menjaga agar tidak terjadinya monopoli kebenaran oleh ormas tertentu di

ruang publik. Dengan Undang-Undang baru, Ormas bisa memiliki badan hukum dan

memiliki kegiatan jelas, sesuai konstitusi, Pancasila serta semangat Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)

B. Teori Konstruksi Sosial

1. Konstruksi Sosial Pemikiran Berger dan Luckman

Salah satu teori yang digunakan dalam metode analisis framing adalah

konstruksi sosial. Teori ini mengenai pembentukkan sebuah realitas yang dilihat dari

bagaimana sebuah realitas sosial itu mempunyai sebuah makna. Sehingga realitas

sosial di maknakan dan di konstruksikan oleh indvidu secara subjektif dengan

individu lainnya sehingga realitas tersebut dapat dilihat secara objektif. Pada akhirnya

individu akan mengkonstruksi realitas yang ada dan merekonstruksi kembali ke

dalam dunia realitas.

Realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalam

maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna ketika realitas

3 Hasil Wawancara dengan Abdul Malik Haramain, Jakarta 17 September 2013.

21

sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga

memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial dan

mengkonstruksikannya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan

subyektifitas individu lain dalam institusi sosialnya.4

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial

sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia

bebas. Teori Konstruksi ini menolak pandangan paradigma positivis yang

memisahkan antara subjek dan objek komunikasi sedangkan paradigma konstruktivis

tidak ada pemisah antara subjek dan objek komunikasi. Konstruksi realitas

memandang bahwa bahasa adalah alat untuk memahami suatu realitas objektif dan

subjek dianggap sentral dalam kegiatan wacana dan hubungan sosialnya.

Dalam konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrument

pokok untuk menceritakan realitas Lebih dari itu, terutama dalam media massa,

keberadaan bahasa tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan realitas,

melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas-realitas

media yang akan muncul di benak khalayak. Oleh karena persoalan makna itulah,

maka penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas

hasilnya.5

Membahas teori konstruksi sosial (social construction) tentu tidak bisa

terlepaskan dari buah pemikiran yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger dan

Thomas Luckmann. Peter L Berger merupakan sosiolog dari New School for Social

4 Alex Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika

dan Analisa Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 90 5 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta: Granit, 2004), h.13

22

Reserach, New York, sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of

Frankfurt. Pemikiran Berger dan Luckmann ini, mereka tulis dalam bukunya yang

berjudul “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of

Knowledge”. Kajian pokok Berger dan Luckman adalah manusia dan masyarakat.

Kajian ini menjelaskan tentang pemikiran manusia mengenai proses sosial. Berger

menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi manusia, di mana

individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami

bersama secara subjektif.6 Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran yang

terlampau bebas dalam memberi pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya.

Manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan dirinya melalui respon-respon

terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Manusia memaknai dirinya dan objek di

sekelilingnya berdasarkan sifat-sifat atau sensasi yang dialaminya saat berhubungan

dengan objek tersebut. Pemaknaan tersebut timbul dari tindakan yang terpola dan

berulang-ulang yang kemudian mengalami objektifasi dalam kesadaran mereka yang

mempersepsikannya.

Konstruksi sosial dalam pandangan Berger dan Luckman tidak berlangsung

dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan – kepentingan.7 Bagi Berger,

realitas itu tidak dibentuk secara alamiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan Tuhan,

tetapi dibentuk dan dikonstruksi.

6 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media massa, Iklan

televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L Berger &Thomas Luckman (Jakarta :

Kencana Prenada Media Group : 2008), h. 13. 7 Alex Sobur, Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotika

dan Analisa Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 91.

23

Peter L. Berger dan Thomas Luckman mengatakan realitas sosial

dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pertama,

eksternalisasi, yaitu usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan

mental maupun fisik. Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk mengekspresikan diri

dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas

dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah

dihasilkan suatu dunia – dengan kata lain, manusia menentukan dirinya sendiri dalam

suatu dunia.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil mental dan fisik yang telah dicapai dari kegiatan

eksternalisasi tersebut. Hasilnya adalah realitas objektif yang bisa jadi akan

menghadapi si penghasil sendiri. Realitas objektif itu berbeda dengan realitas

subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap

orang.

Ketiga, internalisasi yang lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke

dalam kesadaran sedemikian rupa sehinggasubjektif individu dipengaruhi oleh

struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia luar yang telah terobjektiftkan

tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya. Melalui

internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.

Dalam konstruksi realitas sosial, masyarakat seakan percaya dan menganggap

apa yang diterimanya melalui media massa adalah hal yang riil dan fakta apa adanya

yang diambil dari suatu peristiwa atau kejadia yang ada disekitar. Melalui sejumlah

peristiwa yang ada di masyarakat, media memilih peristiwa apa yang nantinya akan

24

diangkat dan dikonstruksikan kepada khalayak. Berita yang ada di media dapat

memberikan realitas yang sama sekali baru dan berbeda dengan realitas sosialnya.

Berita merupakan hasil rekonstruksi realitas yang subjektif dari proses kerja

wartawan.8

2. Konstruksi Sosial Media Massa

Konstruksi sosial media massa diambil dari pendekatan teori konstruksi sosial

atas realitas Peter L Berger dan Luckmann dengan melihat fenomena media massa

dalam proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Menurut perspektif ini

tahapan-tahapan dalam proses konstruksi sosial media massa itu terjadi melalui: tahap

menyiapkan materi konstruksi; tahap sebaran kostruksi; tahap pembentukan

kosntruksi; dan tahap konfirmasi. 9 Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi : Ada tiga hal penting dalam tahapan

ini yakni: keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan

semu kepada masyarakat, keberpihakan kepada kepentingan umum.

2. Tahap sebaran konstruksi : sebaran konstruksi media massa dilakukan

melalui strategi media massa. prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial

media massa adalah semua informasi harus sampai pada khalayak secara

tepat berdasarkan agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media,

menjadi penting pula bagi pemirsa atau pembaca.

8 M. Antonious Birowo, Metode Penelitian Komunikasi, Teori, dan Aplikasi, (Jakarta: Gitnysli,

2004), h.168-169 9 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi

Komunikasi di Masyarakat,( Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 205-212

25

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi

berlangsung melalui: (1) konstruksi realitas pembenaran; (2) kedua

kesediaan dikonstruksi oleh media massa ; (3) sebagai pilihan konsumtif.

4. Tahap Konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa

maupun penonton memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap

pilihannya untuk terlibat dalam pembetukan konstruksi.10

Tabel 2

Proses Konstruksi Sosial Media Massa11

Pada konteks media cetak ada tiga tindakan dalam mengkonstruksi realitas,

yang hasil akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan citra suatu realitas. Pertama

adalah pemilihan kata atau simbol. Sekalipun media cetak hanya melaporkan, tetapi

jika pemilihan kata istilah atau simbol yang secara konvensional memiliki arti

10

Ibid, hlm. 14 11

Ibid, hlm. 204

Objektivasi

Internalisasi

P r o s e s S o s i a l S i m u l t a n

M

E

D

I

A

M

A

S

S

A

Eksternalisasi

Source Message Channel Receiver Effect

- Objektif

- Subjetif

- Inter Subjektif

Realitas Terkonstruksi:

- Lebih Cepat

- Lebih Luas

- Sebaran Merata

- Membentuk Opini Massa

- Massa Cenderung

Terkonstruksi

- Opini Massa Cenderung

Apriori

- Opini Massa Cenderung

Sinis

26

tertentu di tengah masyarakat, tentu akan mengusik perhatian masyarakat tersebut.

Kedua adalah pembingkaian suatu peristiwa. Pada media cetak selalu terdapat

tuntutan teknis, seperti keterbatasan kolom dan halaman atas nama kaidah jurnalistik,

berita selalu disederhanakan melalui mekanisme pembingkaian atau framing. Ketiga

adalah penyediaan ruang. Semakin besar ruang yang diberikan maka akan semakin

besar pula perhatian yang akan diberikan oleh khalayak. 12

.

Dapat disimpulkan, menurut pandang kaum konstruksionis:

1. Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas

itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas bisa

berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu

dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda.

2. Media adalah agen konstruksi. Disini media dipandang sebagai agen

konstruksi sosial yang mendefiniskan realitas lengkap dengan pandangan,

bias, dan pemihakannya..

3. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia bukan menggambarkan realitas,

tetapi merupakan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang

berita dengan peristiwa.

4. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas dimana pekerjaannya

bukan sebatas melaporkan sebuah fakta, tapi juga turut mengkonstruksi

fakta yang didapatkannya untuk kemudian dijadikan berita.

12

Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, h.2-4

27

5. Nilai, Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian

yang integral dalam penelitian. Kaum konstruksionis memandang bahwa

peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai, karena itulah etika dan moral

serta keberpihakan peneliti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

proses penelitian.

6. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Kaum

konstruksionis memandang bahwa khalayak bukanlah subjek yang pasif,

melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dibaca, ditonton

ataupun didengar.

Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan

peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksikan

berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai

peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna.

Pemberitaan yang sangat menarik dan menjadi perhatian media massa sebagai

bahan liputan mereka adalah peristiwa politik. Peristiwa politik memiliki nilai berita

yang tinggi dan dapat dijadikan perhatian khalayak. Apalagi saat ini banyak peristiwa

politik yang menyangkut partai politik. Kasus-kasus yang marak terjadi di dalam

partai politik saat ini menjadikan sasaran empuk media massa untuk meliput dan

memberitakannya. Media massa berfungsi sebagai menceritakan sebuah peristiwa,

keadaan, kejadian yang terjadi di kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik.

Pekerjaan utamanya adalah mengkonstruksi berbagai realitas tersebut menjadi sebuah

wacana yang memiliki makna yang kemudian disiarkan.

28

Pemberitaan politik memang rumit daripada berita-berita kehidupan lainnya.

Dalam pemberitaan politik akan ada suatu pembentukkan opini publik. Di mana ini

menjadi hal yang diinginkan oleh aktor politik dan wartawan. Pembentukkan opini

publik itu nantinya akan mempengaruhi khalayak melalui pesan politik yang

disampaikan oleh media massa.

Dalam kerangka pembentukkan opini publik ini, media massa umumnya

melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik

(language of politic). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (framing

strategies). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (agenda setting function).

Tatkala melakukan tiga tindakan itu, boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh faktor

internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik,

kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan

politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa,

sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya.13

C. Analisis Framing

Analisis framing adalah salah satu metode penelitian yang termasuk baru dalam

dunia ilmu komunikasi. Para ahli menyebutkan bahwa analisis framing ini merupakan

perpanjangan dari analisis wacana yang dielaborasi terus menerus ini, menghasilkan

suatu metode yang up to date untuk memahami fenomena-fenomena media

mutakhir.14

13

Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. (Jakarta: Granit, 2004) h. 2-3.

14

Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana. (Yogyakarta: LKiS, 2001) h. 23

29

Orang yang pertama kali melontarkan gagasan mengenai framing adalah Beterson

pada tahun 1955.15

Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan

wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasikan

realitas. Berikut beberapa definisi mengenai framing yang dikemukakan para

Tokoh:16

Tabel 3

Definisi Framing Menurut Beberapa Tokoh

TOKOH DEFINISI

Robert N. Entman Proses seleksi dari berbagai aspek realitas

sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu

lebih menonjol dibandingkan aspek lain.

Ia juga menyertakan penempatan

informasi-informasi dalam konteks yang

khas sehingga sisi tertentu mendapatkan

alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide-ide yang

teroganisir sedemikian rupa dan

menghadirkan konstruksi mana peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan objek

suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk

dalam sebuah kemasan (package).

Kemasan itu semacam skema atau struktur

pemahaman yang digunakan individu

untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan

yang ia sampaikan, serta untuk

menafsirkan makna pesan-pesan yang ia

terima.

15

Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis

Semiotik dan Analisis Framing. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009) h. 161.

16

Eriyanto, Analisis Framing, Ideologi, dan Politik Media. (Yogyakarta: Lkis, 2002) h. 67-68

30

Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk

dan disederhanakan sedemikian rupa

untuk disampaikan kepada khalayak

pembaca. Peristiwa- peristiwa ditampilkan

dalam pemberitaan agar tampak menonjol

dan menarik perhatian khalayak pembaca.

Itu dilakukan dengan seleksi,

pengulangan, penekanan, dan presentasi

aspek tertentu dari realitas.

David E. Snow and Robert Benfort Pemberian makna untuk menafsirkan

peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame

mengorganisasikan system kepercayaan

dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu,

anak kalimat, citra tertentu, sumber

informasi, dan kalimat tertentu.

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh

individu untuk mendapatkan, menafsirkan,

mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa

secara langsung atau tidak langsung.

Frame mengorganisir peristiwa yang

kompleks ke dalam bentuk dan pola yang

mudah dipahami dan membentuk individu

untuk mengerti makna peristiwa.

Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki Strategi konstruksi dan memproses berita.

Perangkat kognisi yang digunakan dalam

mengkode informasi, menafsirkan

peristiwa, dan dihubungkan dengan

rutinitas dan konvensi pembentukan

berita.

Dari definisi-definisi tersebut, definisi framing mengacu pada suatu cara

untuk menyajikan realitas, dimana realitas yang ada dikemas sedemikian rupa dengan

menggunakan symbol-simbol yang terpilih, diseleksi, diitekankan, dan ditonjolkan

sehingga peristiwa tertentu dapat lebih mudah dipahami berdasarkan perspektif

tertentu yang dimaksudkan dalam proses framing tersebut. Jadi, realitas yang

disampaikan bukanlah realitas yang utuh.

31

Analisis Framing menanyakan mengapa peristiwa X diberitakan? Mengapa

peristiwa lain tidak diberitakan? Mengapa suatu tempat dan pihak yang terlibat

berbeda meskipun peristiwanya sama? Mengapa realitas didefinisikan dengan cara

tertentu? Mengapa sisi atau angle tertentu ditonjolkan sedangkan yang lain tidak?

Mengapa menampilkan sumber berita X dan mengapa bukan sumber berita yang lain

yang diwawancarai?17

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasari bagaimana media

massa membentuk dan mengkonstruksi realitas, yang membuat khalayak lebih mudah

mengingat aspek-aspek tertentu yang ditekankan dan ditonjolkan oleh media massa

D. Analisis Framing Model Robert Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi

analisis framing untuk studi isi media, yang salah satunya ditulis dalam sebuah artikel

untuk Jurnal of Political Communication.18

Entman melihat framing dalam dua

dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu

dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih

bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih ingat oleh khalayak.19

Framing

didefinisikan Entman sebagai proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga

bagian tertentu peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga

menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga

sisis tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari sisi yang lain. Dalam praktiknya,

Framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu dan mengabaikan isu yang

17

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada Media

Group : 2006), h. 252. 18

Eriyanto. Analisis Framing, : Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. (Yogyakarta: Lkis.

2007) h. 185. 19

Ibid, h. 186.

32

lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi

wacana – penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan/bagian

belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat

penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/ peristiwa yang

diberitakan, asosiasi terhadap symbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain.

Kata penonjolan (salience) didefinisikan sebagai membuat informasi lebih

diperhatikan, bermakna, dan berkesan.20

Suatu peningkatan dalam penonjolan

mempertinggi probabilitas penerima akan lebih memahami informasi, melihat makna

lebih tajam, lalu memprosesnya dan menyimpannya dalam ingatan. Bagian informasi

dari teks dapat dibuat lebih menonjol dengan cara penempatannya atau pengulangan

atau mengasosiasikan dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal.

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian

definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk

menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Frame

beriita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk

memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua perangkat

spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun suatu pengertian mengenai

peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra,

yang ada dala narasi berita yang memberi makna tertentu dari teks berita.21

Konsep framing dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah

cara untuk mengungkapkan the power of a communication text. Konsepsi mengenai

20

Eriyanto. Analisis Framing, Ideologi, dan Politik Media. (Yogyakarta: Lkis, 2002) h.185 21

Ibid, h.189.

33

framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa

dimaknai dan ditandakan oleh wartawan.

Tabel 4

Framing Model Robert Entman

Problem Identification (Pendefinisian

masalah)

Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat

dan didefinisikan? Sebagai apa atau

sebagai masalah apa?

Diagnose Causes (Memperkirakan

penyebab/sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa?

Apa yang dianggap sebagai penyebab

masalah? Siapa yang dianggap sebagai

penyebab masalah?

Make Moral Judgement (Membuat

keputusan moral/Penilaian atas penyebab

masalah)

Nilai moral apa yang disajikan untuk

menjelaskan masalah? Nilai moral apa

yang dipakai untuk melegitimasi dan

mendelegitimasi suatu tindakan? Penilaian

apa yang disajikan terhadap penyebab

masalah?

Treatment Recommendation

(Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk

mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang

ditawarkan dan yang harus ditempuh

untuk mengatasi masalah?

Define Problems (pendefinisan masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat

kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan bingkai yang paling utama. Ia

menekankan bagaimana peristiwa yang dipahami oleh wartawan ketika ada masalah

atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama

dapat dipahami secara berbeda.

Diagnose Cause (memperkirakan penyebab masalah), ini merupakan elemen

framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa.

34

Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi juga bisa berarti siapa (who).

Bagaimana peristiwa dapat dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang

dianggap sumber masalah.22

Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang

dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah

yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah

ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan

tersebut gagasan yang diikuti berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal

oleh khalayak.23

Treatment recommendation (menekankam penyelesaian), elemen ini dipakai

untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk

menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada

bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab

masalah.24

22

Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: Lkis,

2005), h. 189-190 23

Ibid, h. 191 24

Ibid, h. 191-192

35

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Suara Pembaruan

1. Sejarah Singkat Suara Pembaruan

Pada 27 April 1961, lahirlah harian umum Sinar Harapan yang beredar sore

hari. Sebagai Presiden Direktur yang pertama adalah I.D.Pontoan, dan Direkturnya

adalah H.G.Rorimpandey. Koran ini diterbitkan oleh PT Sinar Kasih. Meskipun

didukung Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Sinar Harapan bukan koran partai.

Mottonya adalah “Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan, Kebenaran dan

Perdamaian, Berdasarkan Kasih”.

Selama hayatnya, Sinar Harapan hidup penuh perjuangan. Sempat diberi sanksi

oleh pemerintah, yakni tiga kali mendapat teguran berupa penutupan atau pelarangan

terbit. Puncaknya pada 9 Oktober 1986, pemerintah mencabut Surat Izin Usaha

Penerbitan Pers (SIUPP) Sinar Harapan, karena dianggap menyimpang dari ketentuan

pemerintah di bidang penerbitan. Tetapi pada 4 Februari 1987, terbitlah untuk

pertama kalinya Harian Umum Suara Pembaruan, sebagai kelanjutan dari Sinar

Harapan yang dibreidel pemerintah.

Suara Pembaruan diterbitkan sebagai alat perjuangan demi terwujudnya cita -

cita dan idealisme yang melatarbelakangi dan mendasarinya sesuai dengan visi dan

misi. Motivasi penerbitan Suara Pembaruan tidak terlepas dari cita-cita proklamasi

kemerdekaan bangsa Indonesia yang pengejawantahannya terdapat dalam dasar

36

negara Pancasila dan UUD 1945. Memiliki tagline “Memihak pada kebenaran”

Suara Pembaruan ingin memberikan informasi kepada khlayak berdasarkan fakta-

fakta terhadap issue yang berkembang.

2. Visi dan Misi Harian Suara Pembaruan

Suara Pembaruan memiliki visi yaitu untuk menjadi Koran sore terbaik,

terbesar, dan terpercaya. Visi tersebut harus selalu dijadikan sasaran dan pendorong

sebagai kriteria penilaian keberhasilan. Sesuai dengan cita-cita dan idealism yang

mendasarinya, misi Suara Pembaruan adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia

yang majemuk, demokratis, adil dan sejahtera, berdasarkan Pancasila, UUD 1945,

dan nilai-nilai Kristiani.”1

Misi itu tercermin pula di dalam nama Suara Pembaruan dan motto, yaitu

“Memperjuangkan Harapan Rakyat Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan

Pancasila.” Dari nama itu dapat ditarik pemahaman bahwa surat kabar ini ingin

menyampaikan kepada khalayak pembaca hal-hal yang merupakan, atau setidak-

tidaknya dapat mendorong kearah terjadinya pembaruan/reformasi yang diperlukan di

dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, demi semakin terwujudnya

pengalaman Pancasila.

1 Company Profile Suara Pembaruan

37

3. Struktur Organisasi Suara Pembaruan

Berdasasarkan data company profile Suara Pembaruan, berikut adalah susunan

redaksi harian tersebut:2

Tabel 5

Struktur Organisasi Suara Pembaruan

Pemimpin Redaksi Primus Dorimulu

Wakil Pemimpin Redaksi Petrus Christian Mboeik

Redaktur Pelaksana Aditya L Djono

Dwi Argo Santosa

Asisten Redaktur Pelaksana Anselmus Bata

Miko Napitupulu

Redaktur Asni Ovier Dengen Paluin, Alexander Suban,

Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono,

Marselius Rombe Baan, M Zainuri, Paulus C

Nitbani, Syafrul Mardhy Pasaribu, Steven

Setiabudi Musa, Surya Lesmana, Unggul

Wirawan

Asisten Redaktur Agustinus Lesek, Adrianus Berthus Mandey,

Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Noinsen

Rumapea, Sumedi Tjahja Purnama, YC

Kurniantoro,Yuliantino Situmorang

Staf Redaksi Abimanyu, Ari Suprianti Rikin,Charles Ulag,

Daurina L Sinurat, Debora MJ Pesik, Elvira

Anna Siahaan, Endah Dwi Sotyati, Gardi

Gazarin, Hendro D Situmorang, Hotman

Siregar, Ignatius Liliek, Jeanny Aipassa, Jeis

Montesori, Kurniadi, Luther Ulag, Marthin

Brahmanto, Natasia Christy Wahyuni,

Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edi

Hardum, Willy Masaharu, Yeremia Sukoyo,

Yumeldasari Chaniago, Dewi Gustiana

(Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Epi

Helpian (Bogor), Stefy Thenu (Semarang),

Teguh Lulus Rachmadi (Surabaya), Aries

2 Company Profile Pembaruan

38

Sudiono (Malang), Muhammad Hamzah

(Banda Aceh), Henry Sitinjak, Arnold H

Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis

(Palembang), Radesman Saragih (Jambi),

Hermansyah Bermani (Bangka), Usmin

(Bengkulu), Margaretha Feybe Lumanauw

(Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar)

Adhie Malehere (Kupang), Sahat Oloan

Saragih (Pontianak), Barthel B Usin

(Palangkaraya), M Kiblat Said (Makassar),

Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela

(Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta),

Robert Isidorus Vanwi (Papua), Vonny

Litamahuputty (Ambon)

Pjks Kepala Sekretariat Rully Satriadi

Kepala Litbang, Data dan

Informasi

Dhewasasri M Wardani

Koordinator Tata Letak. Robert Prihatin

Koordinator Grafis Antonius Budi Nurcahyo

B. Gambaran Umum Harian Republika

1. Sejarah Harian Republika

Harian Republika diterbitkan berdasarkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

(SIUPP) dari Departemen Penerangan Republik Indonesia nomor

283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 tanggal 19 desember 1992. Harian Republika

diterbitkan di bawah PT Abdi Bangsa. PT Abdi Bangsa didirikan pada 28 November

1992 di Jakarta. Perusahaan ini merupakan bidang usaha penerbitan dan percetakan

pers.

PT. Abdi Bangsa merupakan perusahaan yang berada di bawah Yayasan Abdi

Bangsa. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah Dewan Komisaris

yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam mengelola

39

Perseroan, direksi dibantu oleh Pembina Manajemen. PT. Abdi Bangsa dalam upaya

penggalian dana untuk pengembangan usahanya melakukan penjualan saham kepada

masyarakat. Penjualan saham di PT Abdi Bangsa memang unik, satu lembar saham

hanya boleh dimiliki oleh satu keluarga. Maka dengan menawarkan 2,9 juta lembar

saham kepada masyarakat, berarti PT Abdi Bangsa akan dimiliki oleh 2,9 juta

kepada keluarga atau pemegang saham.

Pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48 orang yang terdiri dari beberapa

menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta pengusaha.

Mereka antara lain, Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H.harmoko, Ibnu Sutowo,

Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, dan lain-

lain. Sedangkan Presiden Soeharto berperan sebagai pelindung yayasan. Prof. Dr. Ing.

B.J.Habibie yang menjabat sebagai ketua ICMI dipercaya pula untuk menjadi Ketua

Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.

Harian Republika diterbitkan atas kehendak untuk mewujudkan media massa

yang mampu mendorong bangsa menjadi lebih kritis dan berkualitas. Bangsa

berkualitas dapat didefinisikan sebagai bangsa yang mampu sederajat dengan bangsa

maju lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan Pancasila

sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak seperti yang digariskan UUD 1945.

Keinginan tersebut sejalan dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia

(ICMI) yang dibentuk pada 5 Desember 1990. Salah satu program ICMI yang

disebarkan ke seluruh Indonesia, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

40

program peningkatan 5K, yaitu: Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja,

Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir.

Untuk mewujudkan tujuan, cita-cita dan program ICMI di atas, maka beberapa

tokoh pemerintah, dan masyarakat yang berdedikasi dan berkomitmen pada

pembanguna bangsa dan masyarakat Indonesia, yang beragama Islam, membentuk

Yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1992, yang program utamanya adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan Islamic Center.

2. Pengembangan CIDES (Center for Information and Development Studies)

3. Penerbitan Harian Republika.

Pada zaman orde baru yang terkenal otoriter, Harian Republika merupakan

salah satu surat kabar yang cukup mudah untuk mendapatkan SIUPP karena adanya

kedekatan antara pengurus ICMI dengan Presiden Soeharto. Sebelumnya, surat kabar

ini akan diberi nama “Republik”. Nama Republika sendiri merupakan ide Presiden

Soeharto yang disampaikan ke beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap padanya

untuk menyampaikan rencana peluncuran harian Umum tersebut.

2. Visi dan Misi

Harian Republika adalah suatu surat kabar yang lahir di tengah Indonesia yang

berubah secara cepat. Perubahan ini melanda hampir semua aspek kehidupan, baik

politik, ekonomi, iptek, sosial, dan budaya “keterbukaan” menjadi kata kunci.

Republika memilih pada posisi untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia

memasuki masa dinamis, tanpa perlu kehilangan segenap kualitas yang dimilikinya.

41

Motto Harian Republika yaitu “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”

menunjukkan semangat mempersiapkan masyarakat memasuki era baru. Keterbukaan

dan perubahan telah dimulai dan tak ada langkah kembali, bila memang sepakat

untuk mencapai kemajuan. Meski demikian, mengupayakan perubahan yang juga

berarti pembaharuan tidak mesti harus mengganggu stabilitas yang telah susah payah

dibangun.3

2.1 Visi Republika

Sikap Umum atau visi yang dimiliki Republika sebagai landasan penerbitannya

adalah:

1. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.

2. Membela, meliundungi, dan melayani kepentingan umat.

3. Mengkritisi tanpa menyakiti.

4. Mencerdaskan, menyelidik, dan mencerahkan.

5. Berwawasan kebangsaan.

2.2 Misi Republika

Dengan latar belakang tersebut, misi Republika di berbagai kehidupan adalah

sebagai berikut:

Bidang Politik

Dalam bidang politik, Republika memiliki beberapa misi yaitu:

1. Mengembangkan demokrasi;

2. Optimalisasi peran lembaga-lembaga negara;

3. Mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat;

3 Data resmi Harian Umum Republika.

42

4. Mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik;

5. Penghargaan terhadap hak-hak sipil;

6. Mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih.

Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Republika memiliki beberapa misi yaitu;

1. Mendukung keterbukaan dan demokrasi ekonomi menjadi kepedulian

Republika;

2. Mempromosikan profesionalisme yang mengindahkan nilai-nilai

kemanusiaan dalam manajemen;

3. Berpihak pada kepentingan ekonomi domestik dari pengaruh globalisasi;

4. Pemerataan sumber-sumber daya ekonomi;

5. Mempromosikan etika dan moral dalam berbisnis;

6. Mengembangkan ekonomi syari’ah;

7. Berpihak pada usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi (UMKMK).

Bidang Budaya

Dalam bidang budaya, Republika memiliki beberapa misi yaitu:

1. Mendukung sikap terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang

berkembang di masyarakat;

2. Mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat,

mencerdaskan, menghaluskan perasaan, dan mempertajam kepekaan

nurani;

43

3. Menolak bentuk-bentuk kebudayaan/kesenian yang merusak moral,

akidah, dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan;

Bidang Agama

Dalam bidang agama, Republika memiliki beberapa misi yaitu:

1. Mendorong sikap beragama yang terbuka sekaligus kritis terhadap realitas

sosial-ekonomi kontemporer;

2. Mempromosikan semangat toleransi yang tulus;

3. Mengembangkan penafsiran ajaran-ajaran ideal agama dalam rangka

mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam;

4. Mendorong pencarian titik temu di antara agama-agama.

Bidang Hukum

1. Mendorong terwujudnya masyarakat sadar hukum;

2. Menjunjung tinggi supremasi hukum;

3. Mengembangkan mekanisme checks and balances pemerintah-

masyarakat;

4. Menjunjung tinggi HAM;

5. Mendorong pemberantasan KKN secara tuntas.

3. Struktur Organisasi Republika

Berdasasarkan data company profil Republika, berikut adalah susunan redaksi

harian tersebut:4

Tabel 6

Struktur Organisasi Republika

4 Data resmi Harian Umum Republika

44

Pemimpin Redaksi Nasihin Masha

Wakil Pemimpin Redaksi Arys Hilman Nugraha

Redaktur Pelaksana Koran Elba Damhuri

Redaktur Pelaksana Newsroom Maman Sudiaman

Redaktur Pelaksana Online M. Irwan Ariefyanto

Redaktur Senior Anif Punto Utomo

Wakil Redaktur Pelaksana Irfan Junaidi

Syahruddin El-Fikri

Kumara Dewantasari

Asisten Redaktur Pelaksana Fikrah Fansuri

Heri Ruslan

Johar Arief

Joko Sadewo

Nur Hasan Murtiaji

Subroto

Sekretaris Redaksi Hamidah Sagaf

Kepala Quality Control dan Bahasa Rakhmat Hadi Sucipto

Reporter Senior Harun Husein

Muhammad Subarkah

Nurul S. Hamami

Selamat Ginting

Siwi Tri Puji Budiwiyati

Teguh Setiawan

Kepala Desain Sarjono

Staf Redaksi Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andi Nur

Aminah, Andri Saubani, Anjar

Fahmiarto, Asep K Nurzaman, Budi

Raharjo, Burhanuddin Bella, Darmawan

Sepriyosa, Dewi Mardianni, Didi,

Purwadi, Endro Yuwanto, EH Ismail,

Ferry Kisihandi, Fitriyan Zamzami, Heri

Purwata, Indira Rezkisari, Irwan Kelana,

Israr, Khoirul Azwar, M Ikhsan

Shiddiqiey, Nashih Nasrullah, Natalia

Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Nina

Chairani Ibrahim, Priyantono Oemar,

Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny

Dwinanda, R Hiru Muhammad, Stevy

Maradona, Taufiqurahman Bachdari,

Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah,

Wulan Tunjung Palupi, Yeyen Rostiyani,

Yogi Ardhi Cahyadi, Yussuf Assidiq,

Zaki Al Hamzah, Edwin Dwi Putranto,

45

Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Ahmad

Islamy Jamil, Ahmad Reza Safitri, Amri

Amrullah, Ani Nursalikah, A Syalabi

Ichsan, Bilal Ramadhan, Bowo Priadi

Citra Listya Rini, Damanhuri Zuhri,

Darmawan, Desy Susilawati, Djoko

Suceno, Ditto Papilanda, Dwi

Murdaningsih, Dyah Ratna Meta Novia,

Edi Setyoko, Eko Widiyanto, Erdy

Nasrul, Erik Purnama Putra, Esthi

Maharani, Fernan Rahardi, Fitria

Andayani, Friska Yolanda, Ichsan

Emerald Alamsyah, Indah Wulandari,

Irfan Fitrat Pribadi, Lilis Sri Handayani,

Lingga Permesti, Mansyur Faqih, Meilani

Fauziyah, Mohammad Akbar,

Muhammad Akbar Wijaya, Muhammad

Fakhruddin, Mutia Ramadhani, M Hafil,

Neni Ridarineni, Nur Aini, Qommaria

Rostanti, Rosita Budi Suryaningsih,

Rusdi Nurdiansyah, Satya Festiani, Sefti

Oktarianissa, Setyanaviditia

Livikacansera, Susie Evidia Yuvidianti,

Yoebal Ganesha Rasyid, Yulianingsih,

Tahta Aidilla, Aditya Pradana Putra,

Agung Supriyanto, Wihdan Hidayat,

Nian Poloan (Medan), Maspriel Aries

(Palembang), Ahmad Baraas (Bali).

Direktur Utama Daniel JP Wawengkang

Direktur Pemberitaan Ikhwanul Kiram Mashuri

Direktur Operrasional Mira R. Djarot

Direktur Business Development Tommy Tamtono

Komisaris Utama Adi Sasono

Wakil Komisaris Utama Erick Thohir

Komisaris R. Harry Zulnardy

Adrian Syarkawi

GM Keuangan Didik Irianto

GM Marketing dan Sales Yulianingsih

Manager Iklan Indar Wisnu Wardhana

Manager Produksi Nurrokhim

Manager Sirkulasi Darkiman Ruminta

Manager Keuangan Heri Setiawan

46

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Sejak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas yang baru pada

tanggal 3 Oktober 2011 dengan tujuan untuk mengatur ulang Undang-Undang

Ormas No.8 Tahun 1985, hal ini banyak menimbulkan polemik ditengah

masyarakat Indonesia. Salah satu polemik yang terjadi adalah timbulnya

penolakan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,

serta beberapa ormas-ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di

Indonesia.

Sebagian besar organisasi-organisasi masyarakat tersebut, menolak adanya

asas pancasila sebagai asas tunggal karena mereka menganggap hal ini akan

mengulang kembali sejarah kelam RUU Ormas dan membangkitkan rezim

represif otoriter terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul.Tidak hanya

masalah asas tunggal saja, tetapi Ormas-ormas baik Ormas dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) juga mengkritik adanya pasal di RUU Ormas yang

mengharuskan mereka untuk melaporkan data yang berkaitan dengan sumber-

sumber keuangan ormas, termasuk penggunaan, serta pertanggung jawabannya.

Menurut Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pasal ini bertujuan agar

terciptanya transparansi dana ormas serta untuk mengontrol dana asing yang

masuk ke Indonesia melalui ormas.

Pemerintah menganggap bahwa memang peraturan mengenai Ormas

sangat diperlukan di Indonesia saat ini mengingat banyaknya ormas-ormas di

Indonesia baik ormas yang terdaftar, ataupun ormas asing berkegiatan di

47

Indonesia tanpa adanya sistem regulasi yang jelas mengenai peraturan mereka

selama berkegiatan di Indonesia. Selain itu, RUU Ormas yang baru berguna untuk

mengatur ormas-ormas yang liar karena belakangan ini banyak kasus anarkisme

dilakukan oleh Ormas tertentu sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat

serta pemerintah Indonesia.

Munculnya pro dan kontra ditengah masyarakat mengenai dibentuknya

Undang-Undang yang mengatur tentang Organisasi Masyarakat, ternyata bukan

baru pertama kali ini saja. Sebelumnya, pro kontra juga pernah terjadi pada tahun

1985 saat Undang-Undang Organisasi Masyarakat pertama kali dibuat. Saat itu,

banyak pemberitaan mengenai RUU Ormas di beberapa media massa. Berikut

adalah tabulasi mengenai beberapa pemberitaan Pro Kontra RUU Ormas lama,

tahun 1985.

Tabel 7

Pemberitaan Pro Kontra Mengenai RUU Ormas

di Media Massa Tahun 1985

No. Media Tema yang dibahas Narasumber

1. Kompas, 30

Mei 1985

Muhammadiyah belum

menentukan sikap menyangkut

diterima atau ditolaknya Pancasila

sebagai asas tunggal di

Rancangan Undang-Undang

Ormas 1985.

KH. AR Fakhruddin

selaku ketua PP

Muhammadiyah.

2. Suara Merdeka,

7 Mei 1985

Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan mengusulkan pasal

Ketua Panitia Khusus

RUU Ormas, Dr.

48

baru yang berisi mengenai

hubungan antara agama dengan

Pancasila.

Shardiman SE.

3. Sinar Harapan,

16 Mei 1985

Organisasi Masyarakat yang

memiliki atau tidak memiliki

badan hukum seperti Persekutuan

Gereja Indonesia (PGI), Majelis

Agung Waligereja Indonesia

(MAWI) dan Muhammadiyah

harus tunduk pada Undang-

Undang Organisasi

Kemasyarakatan.

H. Pamudji, juru bicara

Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia.

Saat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menggantikan

UU No. 8 Tahun 1985 dengan RUU Ormas yang baru, banyak media-media baik

cetak maupun elektronik memuat berita pro kontra yang terjadi akibat hal

tersebut, tidak terkecuali media harian Suara Pembaruan (SP) dan Republika.

Tentunya, setiap media memiliki perbedaan dalam mengkonstruksi berita yang

akan dimuat sesuai dengan kepentingan masing-masing media. Republika yang

memiliki ideologi dan nilai-nilai keislaman pada setiap pemberitaannya, pasti

memiliki perbedaan dalam mengkonstruksi berita dengan Suara Pembaruan yang

mempunyai visi dan misi kristiani, meskipun kedua media tersebut pada setiap

pemberitaannya tetap bersifat universal. Karena itulah, penulis ingin melihat

49

kecenderungan sudut pandang Republika dan Suara Pembaruan terhadap pro

kontra RUU Ormas.

Peneliti mengambil empat judul judul berita yang ada di pemberitaan

harian umum Suara Pembaruan dan Republika periode Maret sampai April. Empat

judul tersebut dipilih karena peneliti menganggap judul-judul tersebut telah

mewakili pemberitaan pro kontra RUU Ormas. Empat judul berita tersebut,

Pancasila Bukan Asas Tunggal, Asas Utama Pancasila Final dan Mengikat,

Ormas Dinilai Takut Transparan, dan Ormas Asing Wajib Laporkan Sumber

Dana.

A. Define Problems Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media Suara

Pembaruan dan Republika

Suara Pembaruan dan Republika melihat dan mengidentifikasi kasus pro

kontra RUU Ormas dengan sudut pandang yang berbeda. Republika dan Suara

Pembaruan mengidentifikasi masalah pro kontra RUU Ormas karena adanya

pasal-pasal yang dianggap oleh sebagian ormas represif salah satunya adalah

pembahasan mengenai asas Pancasila sebagai asas tunggal. Tentu saja, dalam

mengemas pemberitaan yang ada antara Republika dan Suara Pembaruan

memiliki sudut pandang yang berbeda mulai dari judul berita, pemilihan

narasumber serta framing yang dibentuk oleh kedua media tersebut. Pada

pemberitaan 26 Maret 2013, Republika memberitakan mengenai asas Pancasila

yang menjadi kontroversi antara pemerintah dengan ormas dan LSM. Pada

pemberitaan tersebut Republika ingin memaparkan bahwa adanya penolakan dari

ormas Islam terhadap RUU Ormas hanya karena permasalahan pancasila sebagai

asas tunggal bukanlah semestinya, karena asas islam juga sesuai dengan asas

50

Pancasila begitupun dengan asas-asas yang menjadi landasan ormas agama lain.

Framing yang ingin dibentuk Republika adalah adanya asas pancasila bukanlah

suatu momok yang menakutkan bagi ormas-ormas islam atau agama lain karena

setiap ormas bebas mencantumkan asas yang sesuai dengan ideologi mereka.

Redaktur rubrik nasional Republika mengatakan bahwa ketakutan para ormas

agak berlebihan apabila pada zaman sekarang asas Pancasila dipandang sebagai

sarana dalam mengebiri kebebasan berserikat dan berorganisasi. Republika

menilai apabila RUU Ormas itu disahkan pada zaman yang memang dimana

semua orang, semua media bungkam mungkin RUU Ormas ini akan menjadi

suatu alat untuk mengebiri kebebasan para ormas dalam berorganisasi, tetapi lain

halnya apabila RUU Ormas disahkan pada saat semua orang memiliki kebebasan

untuk bersuara serta dapat mengakses informasi dari manapun,

“Kalaupun Undang-Undang ormas yang sekarang disahkan oleh

Kemendagri dan digunakan oleh orde baru mungkin dia akan menjadi

undang-undang tangan besi, tetapi saat ia dipergunakan di zaman sekarang

dimana informasi membanjir dimana mana, dimana setiap orang punya

mata, punya telinga, bisa punya mulut, bisa punya suara, semua ketakutan

itu berlebihan. Ketakutan ormas dimana itu akan dijadikan sebagai sarana

dalam mengembalikan rezim otoriter itu gila! Mereka pikir kita sebagai

media akan diam saja? Gak bakal lah, kita gak bakal diam. Ini konteks

waktu yang berbeda, kita sekarang berada dimana zaman semua orang

punya suara, semua orang bisa mengawasi.”1

Dari wawancara diatas, terlihat jelas bahwa Republika cenderung setuju

mengenai adanya asas Pancasila sebagai asas ormas. Republika melihat bahwa

asas Pancasila bukanlah sebuah hal yang harus ditakuti oleh ormas-ormas di

Indonesia karena adanya perbedaan zaman antara rezim orde baru dengan saat ini.

Dimana saat orde baru, mungkin asas Pancasila akan membelenggu setiap

kebebasan para ormas dan RUU Ormas sendiri akan menjadi sebuah undang-

1 Wawancara dengan Fitriyan Zamzami selaku redaktur rubrik Nasional Republika,

Jakarta 10 Desember 2013.

51

undang “tangan besi”, tetapi hal itu berbeda apabila asas Pancasila diterapkan

pada era demokrasi saat ini dimana setiap orang memiliki ruang kebebasan untuk

memiliki pendapat dan menyuarakan pendapat mereka di ruang publik.

Suara Pembaruan mengidentifikasi masalah bahwa asas Pancasila dapat

diterima oleh Muhammadiyah, selaku organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Dalam berita ini, frame yang dikembangkan oleh Suara Pembaruan adalah

mengenai asas Pancasila yang awal mulanya ditolak oleh beberapa ormas

termasuk Muhammadiyah kini mulai dapat diterima. Hal tersebut dapat dilihat

dari paragraf pertama :

“Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin

Muhammadiyah tidak ada masalah sama sekali, terhadap klausul dalam RUU

Ormas, yang menyatakan bahwa Pancasila, yang menjadi asas dasar

organisasi kemasyarakatan di Indonesia.”

Apabila diperhatikan dari segi lead pada berita diatas, lead Suara pembaruan

pada berita tersebut termasuk kedalam straight news lead yang dipakai untuk

melaporkan kejadian yang bersifat penting bagi pembaca. Oleh sebab itu, straight

news lead biasanya diawali dengan unsur what atau who. Unsur when, where, why

ataupun how tidak pernah menjadi unsur paling penting dalam suatu kejadian.2

Lead pada berita diatas juga tidak memiliki unsur-unsur lengkap berita

seperti 5W+1H, di berita tersebut hanya menunjukkan unsur what yaitu apa yang

sedang terjadi atau yang sedang diberitakan, disini adalah mengenai ormas

Muhammadiyah yang sama sekali tidak keberatan terhadap asas Pancasila dan

who yaitu siapa yang sedang diberitakan tentu saja pada berita ini adalah

Muhammadiyah.

2

Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru. (Jakarta:Kalam Indonesia) hal.55

52

Dilihat dari pemberitaan secara keseluruhan, antara Suara Pembaruan

dengan republika memiliki persamaan dalam mengidentifkasi kasus pro kontra

RUU Ormas terkait adanya asas Pancasila. Republika pada pemberitaannya fokus

terhadap kontroversi asas Pancasila sementara Suara Pembaruan tidak hanya

melihat dari kasus asas Pancasila tetapi juga ada anak berita yang membahas

mengenai pembubaran lembaga amil zakat.

Selain permasalahan asas tunggal, yang menjadi pro kontra RUU Ormas

lainnya adalah mengenai adanya pasal transparansi pendanaan. Republika dalam

pemberitaan tentang pasal transparansi lebih mengangkat mengenai ketakutan

para ormas di Indonesia perihal adanya pasal yang mengatur transparansi

pendanaan setiap ormas dalam RUU Ormas yang disusun oleh pemerintah. Hal

tersebut bisa dilihat pada paragraf pertama yaitu :

“RUU Ormas yang kini digodok oleh DPR dinilai menjadi tantangan

berat bagi ormas yang dananya tidak jelas. Pemerintah menilai sikap

menolak pengosahan RUU Ormas menandakan ketakutan sejumlah ormas

akan kemungkinan terkuaknya praktik haram dibalik kegiatan ormas.”

Republika cenderung mencurigai adanya ormas-ormas yang memang tidak

ingin adanya pasal yang mengatur tentang pengelolaan dana ormas. Republika

mencurigai adanya ormas-ormas yang memang menerima bantuan dana asing

bahkan menyalahgunakan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebagai lahan korupsi.

Oleh sebab itu, Republika sangat menyetujui adanya pasal transparansi dana

ormas yang terdapat dalam RUU ormas. Republika menganggap LSM yang

didanai oleh pemerintah perlu transparan dalam penggunaan dana tersebut

terhadap masyarakat hal ini berguna untuk menjaga ormas yang dikendalikan oleh

kepentingan asing dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

53

Menurut redaktur rubrik Nasional dan Politik, Fitriyan Zamzami, republika

memandang bahwa perlu adanya pengujian transparansi dalam dana ormas.3

“Pada saat akhir-akhir pembahasan dimana kemendagri telah

melakukan revisi telah melakukan akomodasi terhadap muhammadiyah

tetapi kemudian mereka tetap bersikeras gak mau gakmau kita tetap

gakmau diatur. Kita jadi bingung dan curiga dong, lah lo kenapa gakmau

diatur? Dapet pendanaan dari siapa lo? Nah dari situ kita mulai lebih

sedikit menyuarakan suara keberatan dari kaum Muhammadiyah terhadap

RUU Ormas. Oke kita anggaplah kita Muhammadiyah dan NU itu

kredibel, tetapi apakah seluruh LSM yang tergabung dalam Koalisi Akbar

Masyarakat Sipil itu kredibel? Apakah semuanya bisa mempertanggung

jawabkan pembiayaan mereka? Kemudian itu menjadi titik tolak

pemikiran kami, walau NU dan Muhammadiyah organisasi Islam terbesar

di Indonesia, walau Republika media Islam terbesar di Indonesia sorry to

say bukan masalah sepakat atau tidak sepakat tetapi kami tidak mau

membabi buta membela kepentingan Muhammadiyah dan NU.”

Sementara disisi lain, Suara Pembaruan mengidentifikasi bahwa Ormas

Asing yang ada di Indonesia wajib melaporkan semua pendanaannya ke

pemerintah. Ormas asing juga wajib mengumumkan sumber, jumlah, dan

penggunaan dana serta melaporkan hal tersebut secara berkala.

Framing Suara Pembaruan juga mengarahkan pemberitaannya tidak hanya

mengenai transparansi yang harus dilakukan para ormas saja, tetapi juga

menggiring pembaca terhadap adanya sanksi yang dapat diterima oleh ormas

apabila tidak melakukan pelaporan dana secara berkala kepada pemerintah. Sanksi

yang akan ditetapkan adalah penghentian kegiatan ormas sementara. Hal tersebut

dikemukakan Suara Pembaruan pada paragraf pertama :

“Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi

Massa Rahardi Zakaria menegaskan, DPR tetap akan mewajibkan ormas

maupun lembaga swadaya masyarakat asing melaporkan sumber

pendanaannya ke pemerintah. Jika dilanggar, ormas tersebut terancam

dihentikan sementara operasinya dan bisa dibubarkan.

3

Hasil wawancara dengan Fitriyan Zamzami selaku redaktur rubrik Nasional Republika.

Jakarta 10 Desember 2013.

54

Dari segi karakter pemberitaan, Suara Pembaruan mencoba untuk tetap

bersifat faktual dan tidak berpihak kepada siapapun. Hal tersebut disampaikan

oleh Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan sebagai berikut :

“Yang pasti kita karakternya faktual ya kita tidak tendensis, kita tidak

tendensisme seseorang, kita harus berdasarkan fakta apalagi memicu

persoalan umum, dan yang lagi kita harus positif. Posisi kita mesti memberi

solusi. Apa yang mesti dihidupkan kembali dalam hal yang positif, membikin

sebuah fakta begitu. Dan ada juga persoalan yang lain itu ada juga suatu

harapan dibalik sebuah persoalan yang mesti kita dorong.”4

B. Diagnose Causes Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media Suara

Pembaruan dan Republika

Republika melihat bahwa penyebab permasalahan atas permasalahan

mengenai pro kontra asas pancasila adalah ormas-ormas Islam yang tidak setuju

terhadap adanya asas pancasila sebagai asas dari RUU Ormas sehingga Republika

merasa perlu untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa Islam dan Pancasila

bukanlah dua hal yang bertentangan.

Republika melihat awal penyebab permasalahan ini karena adanya ketakutan

dari para ormas bahwa asas Pancasila akan membangkitkan rezim orde baru,

dimana pada saat itu pemerintahan di Indonesia sangat membatasi kebebasan

berserikat dan berorganisasi para ormas sehingga ada rasa trauma akan terulang

kembali sejarah kelam asas Pancasila.

Adanya asas Pancasila sebagai asas tunggal dalam RUU Ormas menjadi salah

satu penyebab banyaknya aksi protes dari Ormas-ormas yang ada di Indonesia

termasuk Muhammadiyah. Suara Pembaruan melihat Muhammadiyah sebagai

4

Hasil Wawancara dengan Aditya L. Djono selaku Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan.

Jakarta 10 Desember 2013

55

salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia dapat menerima asas Pancasila

sebagai asas ormas karena tidak ingin adanya pertentangan antara Islam dan

Pancasila. Suara Pembaruan menuangkan hal tersebut pada hasil kutipan

wawancara dengan Din Syamsudin, pada paragraf kedua:

“Karena kita meyakini antara Islam dan Pancasila itu tidak ada

pertentangan, maka ketika UU No. 8 Tahun 1985, Muhammadiyah

mencantumkan asas Pancasila, walaupun kemudian pada era Reformasi

Muhammadiyah kembali mencantumkan asas Islam seperti yang sudah

dilakukannya sejak kelahirannya dulu. Atau jauh setelah kelahirannya.

Sekarang kalau ada UU baru mengharuskan seperti itu bolak-balik kan

sebuah kontraproduktif. Janganlah itu dipertentangkan karena kami berada di

garda terdepan untuk memberikan argumentasi bahwa tidak ada pertentangan

antara Islam dan Pancasila.”

Dari kutipan wawancara tersebut, Suara Pembaruan melihat bahwa

Muhammadiyah sebagai pihak yang awalnya banyak diberitakan tidak setuju

dengan asas Pancasila, namun ternyata Muhammadiyah dapat menerima asas

tersebut dengan alasan bahwa Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan.

Muhammadiyah juga meminta untuk tidak ada lagi kontroversi mengenai asas

Pancasila dengan asas Islam.

Sedangkan penyebab dari permasalahan pro kontra terkait pasal tranparansi

pendanaan menururt Republika adalah ormas-ormas dan LSM yang menolak

adanya pasal tersebut. Sehingga, ormas-ormas yang menolak pasal tersebut

mencoba untuk melakukan rekayasa dan berusaha untuk membelokkan isu

mengenai RUU Ormas yang dinilai akan menjadi aturan represif dan mengancam

demokrasi. Pasal transparansi pendanaan dinilai pemerintah akan membantu untuk

mencegah praktik ormas yang menjadi spionase. Hal tersebut bisa dilihat pada

paragraf ketiga dan ketujuh, dimana Republika mengutip pendapat Budi Prasetyo

selaku Direktur Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan:

56

“Menurut Budi, aturan RUU Ormas yang memuat semangat transparansi

seharusnya tidak menjadi kekuatan bila ormas menjalankan kegiatannya

secara benar. Namun, dia memahami adanya sejumlah ormas yang takut

dengan disahkannya karena sumber dananya tidak jelas.”

“Ia menambahkan negara Indonesia bukan ruang hampa. Ada nilai hidup

dimasyarakat yang harus dipatuhi ormas. Yang dibatasi RUU Ormas adalah

kejahatan yang berkedok dan dibungkus ormas.”

Suara Pembaruan menilai penyebab masalah utama dari permasalahan

transparansi pendanaan adalah Ormas serta LSM asing tidak sukarela melaporkan

mengenai pendanaan mereka kepada pemerintah, inilah yang menyebabkan timbul

kontroversi dalam RUU Ormas. Hal ini dijelaskan Suara Pembaruan pada paragraf

keenam:

“Syarif yang juga pengamat sosial ini mengatakan, upaya proaktif

pemerintah diperlukan karena ormas, baik lokal maupun asing tidak akan

dengan sukarela melaporkan aliran dana yang diterimanya dengan jujur. Dia

meminta pemerintah tegas terhadap organisasi asing yang terbukti melakukan

pelanggaran aturan.”

C. Make Moral Judgement Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media

Suara Pembaruan dan Republika

Nilai moral yang ingin disampaikan oleh Republika pada pemberitaannya

mengenai Pancasila sesungguhnya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai

macam nilai-nilai sosial serta kebudayaan di Indonesia yang heterogen termasuk

agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini Republika paparkan pada kutipan

wawancara dengan Bahtiar, Kepala Subdirektorat Ormas Kemendagri, sebagai

berikut :

“Ia menyatakan, nilai-nilai Pancasila merupakan hasil abstraksi dari

nilai hidup dalam masyarakat Indonesia, baik nilai hukum, sosial, budaya

maupun agama. Dengan demikian, setiap ormas islam dapat mencamtumkan

asas Pancasila sebagai asas umum sekaligus asas Islam sebagai asas ciri

57

ormas Islam. Jadi, tidak benar jika asas Islam dilarang dengan adanya RUU

Ormas.”

Dalam kutipan wawancara tersebut, Republika mencoba untuk mengarahkan

pemberitaan bahwa asas Islam sebagai ciri ormas Islam tidak akan dilarang dalam

penggunaannya, walaupun asas dasar dari RUU Ormas adalah asas Pancasila.

Jelas disini Republika ingin menginformasikan bahwa asas Pancasila bukanlah

suatu masalah besar dari adanya RUU Ormas, sebab Pancasila sendiri sifatnya

bisa disesuaikan dengan asas ciri tiap ormas.

Menurut Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan, Aditya L. Djono

mengatakan bahwa apabila melihat dari historis Pancasila merupakan salah satu

alasan kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menjaga keutuhannya

sampai saat ini. Jadi, alangkah baiknya apabila asas Pancasila dalam RUU Ormas

tidak dijadikan masalah karena Hal tersebut disampaikan oleh Aditya L. Djono

pada hasil wawancara berikut ini :

“Kita sih tidak ingin terjebak pada istilah asas tunggal atau apa ya, kalau

ini adalah kesepakatan historis, kesepakatan sejarah yang terbukti, proven.

Bisa menjaga NKRI sampai sekarang adalah pancasila, itu aja. Orang boleh

mempunyai, apa ya, kaitannya dengan sebuah keyakinan, keyakinan apapun

juga, tapi dengan segala perbedaan tersebut pada akhirnya kita mesti, saya

mesti melihat bahwa sejarah membuktikan semua bisa di atasi dengan

pancasila. Jadi menurut saya, marilah kita menjaga pancasila ini dan

alangkah baiknya ini menjadi fondasi pola pikir, pola tindak dan pola

kebijakan dari semuanya, baik individu maupun organiasi tanpa kita harus

mengorbankan dan mananggalkan atau mengurangi keyakinan kita terhadap

sebuah ideologi keagamaan maupun ideologi politik tertentu itu bisa tetep

menjalankan itu. Ayo soal pancasila ini kita jaga sama-sama ayo jangan

sampai kita menonjolkan ideologi keagamaan kita, ideologi kesukuan kita

ataupun ideologi politik kita berkampanye, saya kira itu tidak benar itu. Dan

saya kira semangat pancasila tetap seperti itu .”5

Dari hasil kutipan wawancara seperti diatas, penulis bisa menyimpulkan

Suara Pembaruan tidak ingin melihat asas Pancasila dalam RUU Ormas sebagai

5

Hasil Wawancara dengan Aditya L. DJono selaku Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan,

Jakarta, 3 Desember 2013

58

suatu hal yang besar sehingga bisa memecah kesatuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Republika mencoba menggiring pemberitaan kasus mengenai penolakan

pasal transparansi dana ormas sebagai salah satu sikap yang sangat tidak

menjunjung demokrasi di Indonesia. Republika menuangkan pernyataan tersebut

dengan mengutip kutipan tidak langsung pendapat dari Kemendagri, seperti pada

paragraf kedua :

“Kemendagri menyatakan bahwa sikap menentang transparansi terhadap

kegiatan ormas justru merupakan bentuk kepanikan. Ormas yang menolak

RUU Ormas dipandang tidak menjunjung demokrasi.”

Apabila Republika melihat nilai moral dari permasalahan diatas adalah

karena para ormas tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi, sementara Suara

Pembaruan tidak menjelaskan secara langsung nilai moral yang dilanggar akibat

kasus tersebut, tetapi Suara Pembaruan melihat adanya transparansi pendanaan

berguna untuk mengurangi praktik mata-mata yang dilakukan ormas untuk

kepentingan asing, tentu saja hal ini bisa mengganggu stabilitas Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), hal tersebut Suara Pembaruan utarakan pada paragraf

terakhir :

“Mereka juga diharamkan melakukan kegiatan spionase, politik praktis,

melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik, menggunakan

fasilitas pemerintah, dan menggalang dana dari pemerintah maupun

masyarakat Indonesia.”

59

D. Treatment Recommendation Kasus Pro Kontra RUU Ormas di Media

Suara Pembaruan dan Republika

Pada kasus terkait pro kontra asas Pancasila, republika melihat aspek

penyelesaian masalah adalah tidak boleh ada pemaksaan terhadap ormas-ormas

Islam yang ingin menggunakan asas Islamnya atau ormas yang memilki asas

Kristen untuk menggunakan asas Kristennya sehingga ormas-ormas merasa

pilihan mereka dihargai dan dapat menerima dicantumkannya asas Pancasila

sebagai asas ormas.

Republika juga memaparkan dalam pemberitaannya, bahwa ciri ormas tetap

harus disesusaikan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam

Pancasila sehingga ormas bisa memakai apapun asas ciri mereka namun tetap

sesuai dan seiring dengan asas Pancasila.

Sementara Suara Pembaruan merekomendasikan bahwa asas pancasila

dengan asas Islam tidak perlu diperdebatkan karena hanya akan mengulang

kembali sejarah kelam mengenai perdebatan antara asas Pancasila dengan asas

Islam. Hal tersebut dikutip oleh Suara Pembaruan berdasarkan hasil wawancara

dengan ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin :

“Kalau ada asas yang bertentangan dengan asas Pancasila dimana

menekankan pada Ketuhanan YME artinya harus ber-Tuhan. Paham ateisme

bertentangan dengan sila pertama Pancasila itu yang tidak diperbolehkan

tetapi kalau asas Islam yang tidak bertentangan dengan asas Pancasila ya

diperbolehkan, kecuali Islam bertentangan dengan Pancasila maka dilarang.

Bagi Muhammadiyah ini tidak persoalan, tapi bagi yang lain kami menasehati

untuk tidak buka luka lama yang jadi kontraproduktif.”

Suara Pembaruan juga melihat penyelesaian masalah mengenai asas

Pancasila tidak hanya dari sisi Muhammadiyah saja, tetapi Suara Pembaruan juga

membidik permasalahan pada Partai Keadilan Sosial (PKS), dimana PKS tidak

60

ingin adanya pemaksaan asas tunggal Pancasila terhadap ormas. Hal berikut Suara

Pembaruan tuangkan pada paragraf kelima:

“Sebelumnya, ketua DPP PKS Indra menyatakan asas tunggal Pancasila

tidak boleh dipaksakan kepada ormas dengan alasan tidak sesuai dengan

konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat

serta tidak sejalan dengan semangat reformasi.”

Republika dalam pemberitaannya mengenai pro kontra transparansi

pendanaan merekomendasikan untuk para ormas agar tetap transparan dalam

setiap pendanaan yang mereka dapatkan, untuk apa dana itu dipakai agar semua

kegiatan ormas di Indonesia dapat terkontrol dengan baik. Hal ini bertujuan agar

ormas-ormas di Indonesia tidak menyalahgunakan pendanaan yang mereka terima

untuk hal-hal diluar semestinya.

Suara Pembaruan melihat perlu adanya sanksi yang berlaku bagi para ormas

yang tidak mau melaporkan mengenai pendanaan mereka terhadap pemerintah.

Pernyataan tersebut dapat dilihat pada paragraf keempat :

“Rahardi juga mengungkapkan, dalam UU Ormas nanti, pemerintah dan

DPR tetap akan memegang prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Ketentuan

itu diharapkan akan membuat seluruh aliran dana yang masuk ke ormas bisa

diketahui. Menurutnya, harus ada sanksi tegas bagi ormas yang merongrong

keamanan mau pun stabilitas negara.”

Dari Suara Pembaruan dan Republika bisa terlihat perbedaan dalam hal

penyelesaiaan masalah terkait adanya pro kontra RUU Ormas perihal pasal

transparansi pendanaan. Suara Pembaruan melihat dan memberitakan bahwa jalan

keluar dari permasalahan ormas-ormas yang tetap menolak transparansi

pendanaan dengan memberikan sanksi penghentian sementara bahkan sampai

pembubaran ormas. Sedangkan, Republika tidak melihat dari sisi hukum tetapi

dari sisi moralitas para ormas yang dianggap tidak memiliki kredibilitas dalam

menggunakan dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

61

E. Analisis Perbandingan Framing Republika dengan Suara Pembaruan

Republika dan Suara Pembaruan memang memiliki ideologi media yang

sangat berbeda. Republika yang visi – misinya lebih mengedepankan nilai-nilai

Islam pada tiap pemberitaannya, sementara Suara Pembaruan bila dilihat dari visi-

misinya lahir dari ideologi Katolik. Meskipun antara Republika dengan Suara

Pembaruan memiliki ideologi yang bertentangan, tetapi pemberitaan antara

keduanya tetap bersifat universal.

Dari hasil temuan dengan perangkat Framing Entman yang telah penulis

dapatkan, penulis melihat adanya sudut pandang dan ideologi yang berbeda dari

Republika dan Suara Pembaruan pada kasus pro kontra RUU ormas. Suara

Pembaruan cenderung melihat kasus pro kontra RUU Ormas sebagai kasus

hukum.

Pemerintah menilai RUU Ormas sangat diperlukan mengingat banyaknya

aksi kekerasan yang dilakukan ormas belakangan ini. Tetapi, menurut Suara

Pembaruan untuk menyelesaikan masalah ormas-ormas yang anarkis tidak perlu

dengan dibuatnya Undang-Undang yang mengatur tentang Ormas. Sebab, untuk

mengatur ormas-ormas yang anarkis diperlukan adanya sistem hukum yang jelas

dan tegas. Disinilah, peran pemerintah harus lebih aktif dalam memberantas kasus

pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat kita. Pasalnya, Suara Pembaruan

melihat ormas-ormas yang melakukan aksi premanisme karena membela sesuatu

yang menurut ideologi mereka salah, misalnya persoalan aqidah yang dimana

62

prostitusi merajalela tetapi pemerintah malah menjadikan hal tersebut sebagai

ladang uang.

Berikut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Redaktur Pelaksana I

Suara Pembaruan, Aditya L. Djono perihal mengenai maraknya kasus anarkisme

yang dilakukan ormas :

“Bisa jadi ke dalam situasi Prokons itu pasti dibalik apa namanya

kepentingan pragmatis, ideologis pasti ada satu sisi moral sisi kesamaan

sehingga itu menjadi bahan sumber koreksi. Kita sekali lagi harus menyadari

bahwa yang buat RUU Ormas itu juga bukan malaikat, dia bisa saja melihat

dari satu sisi, sisi pemerintah katakanlah melihat kekacauan-kekacauan ormas

itu di satu sudut oh karena biang ini kerusuhan biangnya karena ormas tidak

bisa di atur. Tapi dia tidak tahu, kenapa masyarakat itu atau ormas itu berbuat

katakanlah di luar hukum, mungkin pesan moralnya kalo kalian polisi tegas,

kami ngga akan seperti ini, iya kan? Saya bisa melihat dari ini dalam kasus

RUU ormas, katakanlah seperti misalnya FPI, FBR, mereka turun ke jalan

oke mungkin kita lihat merisaukan,mereka membuat anarkis, mereka

berasalan menegakkan aqidah. Aparatnya tidak tegas, ada miras kok, ada

prostitusi di situ, didiamkan malah di pelihara jadi ATM nya aparat kok.”6

Dalam islam, kekerasan sangat tidak anjurkan oleh Allah meskipun

kekerasan yang dilakukan untuk membela sesuatu yang dilarang oleh Agama.

Karena pada hakikatnya, Islam adalah agama rahmatan lil „alamiin yang menjadi

rahmat bagi alam semesta, serta mengajarkan agar umat Islam mencintai

perdamaian. Larangan mengenai kekerasan dalam islam dijelaskan pada ayat

berikut ini:

6

Wawancara dengan Aditya L. Djono, selaku redaksi pelaksana I Suara Pembaruan,

Jakarta 3 Desember 2013 di kantor Suara Pembaruan.

63

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka,

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada Nya.” (QS. Ali Imran:159).

Ayat Al-Qur’an di atas dengan sangat jelas dan lugas bahwa Allah telah

yang menganugerahkan kepada kita semua sifat dan karakter kasih dan sayang,

sekaligus menegaskan bahwa menyelesaikan masalah dengan cara kasar dan

kekerasan, justru tidak menghasilkan apa-apa, bahkan hanya menimbulkan

kegagalan. Allah juga memberikan jalan lain yakni dengan dialog dan

bermusyawarah untuk menyelesaikan atau jalan keluar bagi segala konflik dan

ketegangan antar warga masyarakat.

Ada perbedaan yang menjadi inti bahasan antara Republika dan Suara

Pembaruan didalam pemberitaan mereka, apabila Suara Pembaruan melihat kasus

anarkisme dari sisi pemerintah dan sistem hukum yang tidak tegas, tetapi

Republika tidak melihat dari sisi kasus anarkis yang dilakukan para ormas,

melainkan membidik pasal-pasal dalam RUU Ormas itu sendiri. Oleh sebab itu,

64

penulis tidak mencantumkan berita perihal anarkisme ormas karena hanya akan

melihat dari sisi Suara pembaruan saja.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti fokus pada dua permasalahan seputar

RUU Ormas yang menjadi kontroversi. Adanya asas Pancasila menjadi salah satu

yang menimbulkan polemik antara pemerintah dengan ormas-ormas, ataupun

LSM yang ada di Indonesia. Banyak ormas dan LSM menilai bahwa adanya asas

Pancasila malah akan membelenggu kebebasan berserikat dan berkumpul.

Suara Pembaruan dan Republika memiiki pandangan yang hampir sama

mengenai asas Pancasila dalam RUU Ormas. Republika melihat asas Pancasila

sebagai suatu hal yang tidak bertentangan dengan asas Islam ataupun asas ciri

ormas lainnya, begitupun dengan Suara Pembaruan memiliki pandangan yang

serupa.

Apabila dilihat dari sisi judul berita, Republika menggunakan judul

“Pancasila Bukan Asas Tunggal” sementara Suara Pembaruan memilih judul

“Asas Utama Pancasila, Final dan Mengikat” terlihat perbedaan dimana

Republika cenderung menonjolkan bahwa asas Pancasila bukan asas satu-satunya

dalam RUU Ormas sehingga ormas-ormas bisa menggunakan asas selain asas

Pancasila, berbeda dengan judul berita Suara Pembaruan lebih terkesan bahwa

asas Pancasila bersifat permanen dan tidak bisa diubah atau dikondisikan dengan

asas ciri ormas.

Ditinjau dari isi pemberitaan, Republika cenderung menonjolkan sisi-sisi

keislaman pada aspek Pancasila terlihat dalam pemberitaannya dimana Republika

membahas asas Islam lebih luas dibandingkan Suara Pembaruan., narasumber

berita yang dipakai Republika pun lebih banyak ketimbang Suara Pembaruan,

65

serta pernyataan narasumber-narasumbernya lebih mewakili sisi keislaman yang

ingin ditonjolkan Republika. Suara Pembaruan juga memberitakan mengenai asas

Pancasila dimana Suara Pembaruan menggunakan dua narasumber berita, yakni

Muhammadiyah dan Partai Keadilan Sosial. Dalam pemberitaannya tersebut,

Suara Pembaruan tidak fokus pada pemberitaan asas Pancasila saja, tetapi Suara

Pembaruan juga membidik persoalan mengenai pendapat Ronald Rofiandi bahwa

adanya RUU Ormas justru bisa mengakibatkan dampak pembubaran terhadap

Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Penggunaan narasumber yang berbeda tentu akan menghasilkan perbedaan

dalam mengkonstruksi berita yang ingin disampaikan oleh Republika dan Suara

Pembaruan. Dalam pemilihan narasumber berita, Suara Pembaruan memilih

narasumber yang mereka anggap dapat mewakili ketidak setujuan mereka

terhadap RUU Ormas sehingga pendapat dari narasumber tersebut sesuai dengan

framing yang ingin mereka bentuk terhadap isi pemberitaan. Kutipan narasumber

yang dipilih Suara Pembaruan kurang lebih akan menampilkan simbol yang bisa

mempengaruhi makna yang akan disampaikan.

“Pengelolaan issue itu dengan pemilihan narasumber itu kita mau apa dulu

terhadap issue tersebut. Ya karena kita sudah mempunyai inventaris,

inventarisasi narasumber, nah kan kita media punya agenda setting jadi kita

akan memilih narasumber yang sesuai dengan kearah mana atau sesuai

dengan agenda media kita dalam mengarahkan pemberitaan tersebut.”7

Berbeda dengan Suara Pembaruan, Republika dalam menentukan

narasumber melihat dari sumber yang lebih terdekat untuk berita peristiwa, tetapi

untuk berita politik Republika memilih narasumber yang layak dan dapat

7 Wawancara dengan Aditya L. Djono selaku Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan,

Jakarta 03 Desember 2013.

66

dipercaya. Berikut hasil wawancara penulis dengan Redaktur Rubrik Nasional

Republika, Fitriyan Zamzami :

“Misalkan lingkaran pertama untuk berita peristiwa mengenai sesuatu,

biasanya kita cari orang yang paling dekat dengan peristiwa itu yang paling

penting kalo ga ada kita cari ke lingkaran kedua. Berbeda lagi kalau berita

politik, politik itu biasanya kan perlu analisis nah selain orang-orang yang

berada dilingkaran pertama, lingkaran kedua kita juga perlu seorang pakar.

Pakarnya tentu aja yang berkecimpung soal bidang tersebut, dengan rentang

waktu tertentu, berasal dari institusi yang kredibel, kemudian pandangan-

pandangan dia kita anggap katakanlah layak dipercaya.”8

Dalam teori konstruksi realitas politik, pemberitaan mengenai peristiwa

politik menjadi hal yang sangat menarik bagi media massa. Liputan politik

memiliki banyak sisi yang terkait satu sama lain: ada kesadaran memilih bahasa

dan simbol politik, ada kiat tertentu dalam memilih fakta dan pengemasan pesan,

dan ada kesediaan memberi ruang atau agenda untuk merilisnya. Selain itu,

liputan politik juga mesti memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal

masing-masing media, entah itu faktor idealisme, kepentingan ekonomi dan

politik maupun ideologis.9

Media massa menggunakan simbol-simbol atau bahasa-bahasa politik

yang dikonstruksikan dari sebuah peristiwa. Dalam hal pilihan kata (simbol)

politik sekalipun media melakukan pengutipan langsung atau yang biasa disebut

direct quotation atau menjadikan seorang komunikator politik sebagai sumber

berita, media massa tetap terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan pilihan

simbol yang digunakan sumber tersebut. Sebabnya adalah untuk setiap media

tersedia banyak pilihan (ucapan) narasumber yang dapat dikutip. Pengambilan

8

Hasil wawancara dengan Fitriyan Zamzami selaku Redaktur Rubrik Nasional Republika,

Jakarta 10 Desember 2013. 9 Ibnu Hamad, “Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa” (Jakarta: Granit, 2004),

hal. 6

67

narasumber tertentu didasarkan atas pertimbangan tertentu dan adapun simbol

yang dipilih media akan mempengaruhi makna yang muncul termasuk kutipan

wawancara, atau menentukan narasumber tertentu.10

Selain itu, media massa

memiliki kriteria-kriteria yang menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk

memberitakan atau tidak memberitakan suatu peristiwa. Selain itu, ada

pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khusus, seperti angle (sudut pandang)

suatu peristiwa.11

Banyaknya aksi protes dari ormas-ormas lokal maupun asing, dan para LSM

mengenai asas Pancasila sebagai asas tunggal dalam RUU Ormas mengundang

perhatian Republika sebagai media massa untuk menginformasikan kepada

khalayak bahwa asas Pancasila tidak akan membelenggu dan mencederai

kebebasan ormas dalam berorganisasi. Ketakutan para ormas dinilai Republika

sangat berlebihan mengingat saat ini terdapat perbedaan zaman dengan zaman

saat rezim orde baru. Pada saat rezim orde baru, mungkin Undang-Undang Ormas

ini akan menjadi undang-undang yang membatasi setiap gerak-gerik para ormas di

Indonesia karena alat kontrol sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Republika sangat memahami ketakutan para ormas yang memiliki pandangan

bahwa RUU Ormas akan membangkitkan rezim order serta bersifat represif juga

tidak bisa disalahkan. Hal ini mengingat, bangsa Indonesia memiliki trauma dan

mempunyai sejarah panjang terhadap mengkebiri kebebasan dalam berorganisasi.

Oleh sebab itu, Republika kedepannya akan turut mengawasi RUU Ormas agar

kekhawatiran para ormas mengenai masalah membatasi hak berserikat dan

10

Ibid, hal.16

11 Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru. (Jakarta: Kalam Indonesia) hal. 154

68

berkumpul tidak benar-benar terjadi, seperti yang dikemukakan oleh Redaktur

Rubrik Nasional dan Politik Republika dalam wawancara sebagai berikut:

“Begini ya, kita ini bangsa yang hidup dalam trauma sedemikian lama soal

pembubaran organisasi. Dulu Soekarno membubarkan Masyumi dan PKI,

bubarkan segala macam, jadi kita piker ketakutan dari kawan-kawan

berasalan soal thal tersebut. Kita punya sejarah panjang soal menciderai

kebebasan kita sendiri, kami melihatnya memang berlebihan tetapi kami

ngeliatnya juga tidak salah. Disitulah kami ada untuk mengawasi bahwa

regulasi yang ditetapkan pemerintah jangan sampai menciderai kebebasan

berserikat dan bernegara.”12

Sama dengan Republika, Suara Pembaruan melihat asas Pancasila juga bukan

sebagai suatu hal yang harus dipermasalahkan. Suara Pembaruan melihat negara

Indonesia memiliki persatuan yang kuat seperti saat ini berkat adanya Pancasila.

Tetapi, yang sangat penulis sayangkan dalam pemberitaan mengenai asas

Pancasila Suara Pembaruan tidak fokus memberitakan asas Pancasila saja, tetapi

juga memberitakan topik lain, yakni isu tentang pembubaran Lembaga Amal

Zakat (LAZ).

Pendapat dari Ronald Rofiandi mengenai adanya RUU Ormas mengancam

terjadinya pembubaran LAZ. Pendapat yang dikemukakan Ronald dalam berita ini

tentu saja bisa mengakibatkan kesalahpahaman bahkan bisa menimbulkan konflik.

Menurut Ramlan Surbakti, konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan,

persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan

atau mempertahankan nilai-nilai. Oleh karenanya, menurut pandangan konflik,

pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik

merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses

12

Hasil Wawancara dengan Fitriyan Zamzami, selaku redaktur Rubrik Nasional dan Politik

Republika. Jakarta 10 Desember 2013

69

politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses

politik.13

Di sinilah pemberitaan media massa yang menjadikan sebuah nilai berita

yang tinggi yaitu konflik. Apalagi, kalau konflik terjadi dalam dunia

perpolitikkan. Media massa menjadi saran informasi tentang hal-hal apa saja yang

terjadi di dunia ini. Seluruh fakta sosial yang dilihat dari perspektif konflik,

memiliki nilai tinggi dalam standar kelayakan berita.

Sebagai bagian integral dari kebudayaan Indonesia, Pancasila dengan

sendirinya merupakan teks terbuka. Sebagai teks terbuka, Pancasila adalah

ideologi terbuka. Menjadikan Pancasila sebagai teks tertutup melalui penunggalan

penafsiran atasnya sama saja mengingkari hukum kebudayaan yang bersifat

dinamis dan berubah sejalan dengan kehidupan manusia sebagai aktor pencipta

kebudayaan.

Dengan kata lain, Pancasila adalah tempat bersemayam beragam

kebudayaan (etnik, bahasa, agama, dan sebagainya) di mana tiap masyarakat

dengan adat istiadatnya mengalami dinamika sepanjang waktu. Dinamika pada

akhirnya akan memengaruhi cara pandang terhadap dasar negara, Pancasila.

Selama cara pandang tersebut tidak berlawanan dengan nilai-nilai universal

kemanusiaan dan prinsip persatuan dan kesatuan Indonesia, Pancasila dapat

dibenarkan.

Selain asas Pancasila yang menuai kontroversi, pasal yang dianggap

bermasalah lainnya adalah pasal mengenai transparansi pendanaan ormas. Dalam

hal ini, Republika dan Suara Pembaruan memiliki pandangan yang berbeda.

13

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia).

H. 149-150.

70

Penulis melihat adanya kecurigaan Republika terhadap ormas-ormas mauun LSM,

terkait penolakan yang begitu kuat dari para ormas tersebut meskipun pasal-pasal

yang dianggap tadinya bermasalah telah diubah oleh pemerintah. Hal ini terbukti

dari adanya pemberitaan Republika terkait hal tersebut. Dalam pemberitaannya,

Republika mencurigai adanya ketakutan para ormas terhadap pasal yang

menyuruh semua ormas melakukan transparansi dana.

Para ormas yang pada akhirnya tetap melakukan aksi penolakan terhadap

RUU Ormas, dinilai hanya mencari-cari alasan agar RUU Ormas tersebut

dibatalkan. Kecurigaan Republika ini terkait banyaknya ormas di Indonesia

dijadikan mata-mata untuk kepentingan asing.

Berbeda dengan Suara Pembaruan yang cenderung kontradiktif dan

melihat ada aspek hukum dalam kasus ini, Republika sebagai media Islam

terbesar justru melihat aspek yang berbeda dari Suara Pembaruan, yakni menilai

dari sisi moralitas serta perihal transparansi pendanaan. Dalam keseluruhan berita

yang tekait pro kontra kasus RUU Ormas, awalnya Republika memang cenderung

berada pada posisi yang tidak memihak pihak manapun, baik itu pihak pembuat

undang-undang ataupun para ormas yang kontra. Tetapi, setelah adanya revisi

yang dilakukan DPR terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah, Republika

agak bergeser dari ketentuan awal.

Fitriyan Zamzami, Redaktur Rubrik Nasional Republika, mengatakan

dalam memberitakan sebuah berita Republika berpegang pada nilai-nilai

keislaman yang harus mereka tegakkan. Republika dalam memberitakan dan

mengemas berita tidak hanya melihat berita tersebut sebagai sensasi belaka,

melainkan melihat esensi atau isi dari pemberitaan tersebut.

71

Dalam menentukan berita mana yang akan dimuat, Republika cetak berbeda

dengan Republika online. Apabila di online lebih mengutamakan aktualisasi

berita, berbeda dengan Republika cetak. Di cetak semua berita dari reporter

dikumpulkan menjadi satu, lalu berita tersebut dipilih dan diarahkan sesuai

dengan framing Rrpublika.

“Kami berbeda dengan koran online, kalau dari online apa yang

mereka dapatkan dari reporter langsung mereka naikkan menjadi berita

tetapi kalau kami tidak, apa yang dari reporter dikumpulkan dulu, kami

pilah, kami lihat apa fakta yang kurang, apa yang janggal, apa fakta yang

perlu diperdalam kita kita teruskan lagi ke reporter mereka mendalami

hasil akhir akan kami rancang lagi, kami susun lagi sesuai dengan framing

kita.”14

Dari wawancara diatas, penulis dapat simpulkan Republika ternyata tidak

memaparkan berita yang sebenarnya. Didalam isi berita yang dimuat ternyata

telah mengalami perubahan sesuai dengan agenda media yang republika ingin

tampilkan pada pemberitaan tersebut. Demikan dengan Suara Pembaruan juga

melakukan hal yang sama, mengkonstruksi kembali berita yang akan diangkat

susai dengan arah framing yang akan ditonjolkan. Intinya, setiap media pasti

mengkonstuksi kembali berita yang telah diperoleh di lapangan, karena dibalik

pemberitaan tersebut pasti memiliki agenda media yang berbeda serta framing

yang berbeda juga.

Menurut Eriyanto dalam menyajikan sebuah berita tidak semua peristiwa

dilaporkan. Berita yang akan di berikan pada publik harus di nilai terlebih dahulu,

berita mana yang mempunyai nilai berita yang tinggi. Jika dalam sebuah peristiwa

yang ada wartawan sudah dapat melihat ada bagian peristiwa yang menarik untuk

14

Wawancara dengan Fitriyan Zamzami selaku redaktur rubrik Nasional Republika,

Jakarta 10 Desember 2013.

72

dijadikan berita maka bagian itulah yang akan ditekankan untuk selalu

diberitakan.15

Peristiwa itu baru disebut mempunyai nilai berita dan karenanya layak

diberitakan, jika peristiwa itu berhubungan dengan elit atau orang yang terkenal,

memiliki nilai dramatis, terdapat unsur humor, human interest, dapat memancing

kesedihan, keharuan, dan sebagainya. Secara sederhana, semakin besar peristiwa

dan semakin besar dampak yang ditimbulkannya, lebih memungkinkan dihitung

sebagai berita. Bencana, perang, konflik, kejadian yang jarang, kelucuan atau

tragik-lebih memungkinkan dihitung sebagai berita. Peristiwa pembunuhan

mungkin sekarang tidak lagi berita, tetapi pembunuhan yang diikuti dengan

pemotongan bagian tubuh korban, atau pembunuhan yang melibatkan orang

terkenal, baru masuk dan dikategorika sebagai berita.16

Menurut Sieber, dalam hal ini posisi pers atau media seharusnya bisa lebih

mengungkapkan kepada masyarakat mengenai informasi yang bersifat jujur,

jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh

masyarakat. Karena, nantinya pemberitaan di justru memperluas eskalasi konflik

dan kedua, dapat juga membantu meredakan dan menyelesaikan konflik.

Berbeda dengan pemberitaan Republika, apabila Republika lebih

mengutamakan pemberitaan yang berisi mengenai kecurigaan Republika terhadap

ormas-ormas yang tidak mau melaporkan pendanaan mereka tanpa melihat atau

menonjolkan aspek hukum yang berlaku. Suara Pembaruan cenderung melihat

kasus transparansi pendanaan ormas sebagai aspek hukum ada sanksi yang

15

Eriyanto, “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”(Yogyakarta:

LKiS, 2002) 16

Ibid., h. 104-105.

73

dikenakan bagi ormas-ormas yang keberatan melaporkan pendanaan mereka

kepada pemerintah.

Untuk persoalan transparansi dana, Republika memng banyak

memberitakan mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Suara Pembaruan

mengenai transparansi dana, Suara Pembaruan hanya membahas pada satu edisi

berita.

Pandangan Islam terdapat penjelasan mengenai transparansi pendanaan.

Harta yang ada pada manusia, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan

hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan

umat manusia, yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk

dipertanggungjawabkan, baik dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi.

Shidiq (kejujuran) adalah suatu kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran

kejujuran tersebut tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip

transparansi anggaran. Berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi

anggaran adalah wajib. Hal ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari

transparansi anggaran adalah kemaksiatan. Penerapan shidiq sangat berkaitan

dengan amanah. Bila amanah kuat, maka berkembanglah shidiq. Dalam hal ini

shidiq berkaitan dengan proses informasi anggaranatau akuntabilitas anggaran

(pertanggungjelasan anggaran), sedangkan amanah berkaitan dengan kesetiaan

untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak dalam

rangka implementasi nilai-nilai kemanfaatan, kesejahteraan dan

pertanggungjawaban.

74

Menurut Stuart Hall, nilai berita adalah salah satu struktur yang paling buram

makna dalam masyarakat modern. Semua wartawan sejati seharusnya

memilikinya, beberapa dapat atau bersedia untuk mengidentifikasi dan

menentukan itu. Wartawan berbicara tentang berita seolah-olah peristiwa pilih

sendiri. Kami tampaknya menangani, maka, dengan struktur dalam yang

fungsinya sebagai perangkat selektif tidak transparan bahkan bagi mereka yang

profesional harus tahu bagaimana mengoperasikannya.17

Republika menganggap kasus pro kontra RUU ormas ini sebagai berita

penting dimana masyarakat harus tahu karena hal ini mencangkup kehidupan

masyarakat Indonesia yang madani, dan kasus ini dianggap akan berdampak pada

kehidupan masyarakat yang demokratis. Sementara, Suara Pembaruan

menganggap kasus pro kontra RUU Ormas sebagai aspek hukum yang seharusnya

pemerintah lebih tegas dalam bertindak kepada ormas-ormas yang melanggar

tertib hukum dan tertib sosial.

Hal tersebut merupakan awal dari bagaimana sebuah media

mengkonstruksi sebuah berita. Dalam teori framing akan terlihat bagaimana

realitas itu hadir di hadapan pembaca karena itu sangat potensial terjadi peristiwa

yang sama dikonstruksi secara berbeda. Inilah yang terjadi dalam pemberitaan di

kedua media massa yaitu Republika dan Suara Pembaruan.

Jadi dapat disimpulkan Republika dan Suara Pembaruan menonjolkan

berita yang berbeda. Berita sebagai proses konstruksi media tidak merefleksikan

17

Eriyanto, “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media”(Yogyakarta:

LKiS, 2002). Dikutip dari Pamela J. Shoemaker, “Hardwires for News: Using Biological and

Cultural Evolution to Explain the Surveillance Function”. Journal of Communication, Vol. 46.

No. 3, 1996, hlm. 37.

75

fakta tunggal dan objektif. Berita yang dibaca khalayak adalah hasil dari proses

panjang konstruksi yang dilakukan oleh awak media. Republika dan Suara

Pembaruan mempunyai pandangannya sendiri terhadap kasus pro kontra RUU

Ormas, hal tersebut dilandaskan dengan kebijakan serta ideologi yang berbeda di

masing- masing media. Jadi, baik Republika maupun Suara Pembaruan

memandang suatu peristiwa dengan berbeda dan mengkonstruksnya dengan

berbeda pula.

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, dan menganalisa apa yang telah dipaparkan pada bab IV dan

diperkuat dengan wawancara langsung, maka dapat disimpulkan hasil penelitian

menggunakan analisis framing Robert Entman sebagai berikut:

1. Define Problems

Dalam mengidentifikasi masalah, Republika dan Suara Pembaruan

mengidentifikasi masalah yang berbeda terhadap pro kontra RUU Ormas. Pada

pemberitaan mengenai kontroversi adanya asas Pancasila misalnya, Republika

dan Suara Pembaruan sama-sama mengangkat berita mengenai hal tersebut,

tetapi Suara Pembaruan melihat masalah ini sebagai suatu hal yang tidak perlu

didebatkan karena secara historis Pancasila membantu menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Sementara Republika melihat

adanya ketakutan para ormas karena asas Pancasila dianggap akan mengulang

sejarah kelam terhadap kebebasan berorganisasi, bukanlah hal yang semestinya

sebab terdapat perbedaan pada era orde baru dengan era demokrasi seperti saat

ini dimana semua orang berhak mengeluarkan suara dan pendapat masing-

masing. Republika dan Suara Pembaruan juga memiliki pandangan yang berbeda

dalam mengidentifikasi kontroversi mengenai pasal tranparansi pendanaan pada

RUU Ormas. Suara Pembaruan mengidentifikasi masalah transparansi

pendanaan oleh ormas sebagai masalah hukum yang harus ditegakkan. Menurut

77

pemberitaan pada Suara Pembaruan, harus ada sanksi yang berlaku bagi para

ormas yang tetap menolak untuk melaporkan pendanaan mereka kepada

pemerintah. Sementara Republika tidak melihat dari sisi sanksi yang berlaku,

tetapi Republika cenderung mempunyai kecurigaan terhadap ormas-ormas yang

tidak mau melaporkan pendanaan mereka kepada pemerintah dan masyarakat.

2. Diagnose Causes

Suara Pembaruan dan Republika sama-sama melihat aktor dari penyebab

masalah ini adalah ormas-ormas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang

menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat mengenai RUU Ormas yang baru.

Republika menilai penyebab masalah mengapa terjadi pro kontra terkait asas

Pancasila adalah ketakutan para ormas bahwa asas Pancasila akan membelenggu

kebebasan setiap ormas di Indonesia, sementara Suara Pembaruan melihat hal

yang berbeda Suara Pembaruan lebih mengangkat penyebab masalah mulanya

adalah Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar sempat menolak adanya

asas Pancasila. Untuk perihal pro kontra transparansi pendanaan, Suara

Pembaruan dan Republika sama memiliki pandangan adanya ormas asing yang

menolak melaporkan pendanaan mereka karena takut terkuaknya praktik haram

para ormas.

3. Make Moral Judgement

Nilai moral yang ingin disampaikan oleh Suara Pembaruan dan Republika pada

pemberitaannya terkait asas Pancasila adalah Pancasila sesungguhnya

merupakan hasil ekstraksi dari berbagai macam nilai-nilai sosial serta

78

kebudayaan di Indonesia yang heterogen termasuk agama-agama yang ada di

Indonesia, jadi Pancasila dan Islam ataupun agama lainnya merupakan satu

kesatuan yang tidak perlu diperdebatkan.

4. Treatment Recommendation

Baik Suara Pembaruan dan Republika merekomendasikan jalan untuk

menyelesaikan pro kontra RUU Ormas yang ada dengan cara bermusyawarah

atau berdialog dengan ormas-ormas serta LSM yang tidak setuju adanya RUU

Ormas.

B. Saran

1. Republika dan Suara Pembaruan sebagai harian umum nasional dengan

kelompok media besar sebagai pengelola sebaiknya mengkonstruksi isu tidak

hanya sekedar mengutamakan kepentingan ideologinya, namun tetap

menggunakan prinsip-prinsip keberimbangan dan kemanfaatan bagi

masyarakat. Masyarakat sebaiknya harus mampu menjadi audiens yang melek

media dan kritis dalam melihat pemberitaan media, karena tidak semua isi

pemberitaan media itu sesuai dengan realita yang sebenarnya.

2. Suara Pembaruan dan Republika sebagai media cetak nasional sudah

memberitakan pemberitaan yang berimbang tanpa meninggalkan sisi ideologi

dari kedua media tersebut. Tetapi, alangkah lebih baik apabila Suara

Pembaruan dan Republika lebih memperkaya narasumber untuk setiap

pemberitaannya, jadi tidak hanya pada satu narasumber.

79

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro, Lukiati Komala Erdinaya. Komunikasi Massa : Suatu

Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.

Birowo, Antonius. Metode Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gintavali, 2004.

Bungin, Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media

Massa, Iklan televisi dan keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap

Peter L berger & Thomas Luckman. Jakarat: Kencana Prenada Media

Group, 2008.

. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Raja Grafindo Persada,

2004 cet-III.

. Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi

Komunikasi di Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2007.

Eriyanto. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta:

Lkis, 2007.

. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS,

2011.

Hamad, Ibnu. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit,

2004.

Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kenceana

Prenada Media Group, 2006.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda

karya, cetakan ke 26, 2006.

Ruslan, Rosady. Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunakasi. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2003.

80

Setiani, Eni. Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan. Yogyakarta: ANDI,

2005.

Sobur, Alex. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana,

Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2006.

Sudibyo, Agus. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKis, 2001.

Suhandang, Kustadi. Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, dan

Kode Etik. Bandung: Nuansa, 2010.

Sumadiria, Haris. Menulis Artikel dan Tajuk Recana: Panduan Praktis Penulis

dan Jurnalis Profesional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media,

cetakan ke lima, 2009.

Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana,

1999.

Tebba, Sudirman. Jurnalistik Baru. Ciputat: Kalam Indonesia, 2005.

Referensi Internet:

http://nasional.kompas.com/read/2012/02/07/02041492/Mengupas.RUU.Ormas

http://www.tempo.co/read/news/2013/07/23/078498902/SBY-Ditegur-Negara-

Lain-Akibat-Ormas-Anarkis

http://forum.kompas.com/nasional/287732-sby-ditegur-negara-lain-akibat-ormas-

anarkis.html

Refrensi Koran

Kompas. 30 Mei 1985. “Muhammadiyah Belum Tentukan Sikap”, hal. 9

Suara Merdeka. 27 Mei 1985. “RUU Ormas Disetujui Pansus untuk Disahkan

Menjadi Undang-Undang,” hal. 1

Sinar Harapan. 16 Mei 1985. ”MAWI, PGI & Muhammadiyah Wajib Tunduk

Ketentuan UU Organisasi Kemasyarakatan,” hal. 12

81

Suara Pembaruan, 26 Februari 2013. “Menadah Fungsi Ormas Sebagai Wadah

Aspirasi Rakyat”, hal.7

Lain-lain:

Company Profile Suara Pembaruan

Company Profile Republika

Hasil wawancara dengan Ketua Panitia Khusus RUU Ormas, Abdul Malik

Haramain pada tanggal 17 Sepetember 2013.

Hasil wawancara dengan Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan, Aditya L.

Djono pada tanggal 3 Desember 2013.

Hasil wawancara dengan Redaktur Rubrik Nasional Republika, Fitriyan Zamzami

pada tanggal 10 Desember 2013.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Abdul Malik Haramain selaku ketua Pansus RUU Ormas

Jakarta, 17 Sepetember 2013.

1. Bagaimana Proses Kelahiran RUU Ormas yang baru?

Sebetulnya, RUU ormas itu revisi atas Undang Undang lama No. 8 Tahun 1985

tentang ormas. Kenapa kita revisi karena undang – undang itu sudah nggak

relevan lagi dengan perkembangan atau situasi zaman yang lebih otoriter isinya

dan terus kemudian berbahaya bagi kelangsungan orang berkumpul dan

berorganisasi. Alasan kedua konstitusi dasar kita UUD 45 pasal 28 itu

mengakui bahwa adanya negara bahkan negara harus melindungi dan

menghargai kebebasan berkumpul dan berserikat. Jadi atas dasar itu kemudian

ruu ormas perlu itu dibuat bukan saja hanya kebutuhan revisi atau mengganti

yang lama tetapi juga agar ruu ormas yang baru ini bisa relevan dengan

perubahan zaman, dengan reformasi, dimana kebebasan perlu dikelola

kebebasan perlu diatur agar tidak mengancam kebebasan orang lain. Itu latar

belakangnya

2. Apa perbedaan signifikan RUU Ormas yang baru dengan UU ormas yang

lama?

Ya banyak ya. Pertama, masalah asas, asas yang tercantum di UU No. 8 itu asas

tunggal itu kemudian kita ubah menjadi asas yang tidak pemaksaan asas

tunggal. Misalkan kalo dulu bunyinya itu asas ormas berdasarkan satu satunya

pancasila kalo sekarang asas ormas yang baru bunyinya asas ormas tidak

bertentangan dengan pancasila dan UUD 45. Artinya ada perbedaan yang jauh

dan tajam kalo yang dulu itu pemaksaan asas tunggal kalo sekarang bukan

pemaksaan asas tunggal. Perbedaan yang kedua, dari sisi pendaftaran itu

diundang undang yang baru ini diatur lebih gampang. Kita sediakan 4 kamar

disitu ada yang beryayasan, kemudian ada yang perkumpulan, kemudian ada

yang SKT, kemudian ada yang surat keterangan domisili nah itu sifatnya dipilih

temen – temen terserah mau pilih yang mana . Yang mau berbadan hukum

silahkan pilih yayasan atau perkumpulan, yang gak mau berbadan hukum bisa

SKT atau cukup dengan surat keterangan domisili. Perbedaan yang lain lain itu

dilarangan di undang undang yang lama itu sifatnya umum kalo yang sekarang

lebih detail, kenapa lebih detail karena khawatir kita itu dianggap karet. Alasan

berikutnya di sanksi, sanksi yang ada di undang – undang sekarang itu melalui

pengadilan artinya by procedur sudah sangat demokratis dan berbeda dengan

undang – undang lama itu bersifat karet, dan itu berbahaya bagi kelangsungan

orang berserikat dan berkumpul. Yang lain itu juga tentang pengaturan ormas

asing, di undang – undang yang lama itu memang diatur tapi tidak cukup malah

sangat kurang nah di undang – undang ini diatur sedemikian rupa bagaimana

ormas asing itu diatur, bagaimana ormas asing itu beraktifitas, diundang undang

ini lengkap apa yang disebut asing dan seperti apa prosedur yang harus

ditempuh oleh ormas asing jika ingin beraktifitas di Indonesia. Kira – kira itu ya

yang saya ingat.

3. Bagaimana Mekanisme Public Hiring RUU Ormas yang baru? Siapa saja

yang terlibat dalam public hiring?

Sejak awal kita sadar dan kita paham bahwa Undang-Undang ini penting.

Penting artinya memang karena ini menyangkut hak asasi orang terutama hak

berkumpul dan berserikat maka kemudian kita berinisiatif untuk melibatkan

sekian banyak orang, sekian banyak ormas agar undang-undang ini tidak

distortif. Karena itu, waktu kita RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)

memang tidak semua ormas kita undang, tetapi yang kita undang kita anggap

sudah menjadi representasi. Mulai dari ormas – ormas besar seperti Nahdatul

Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad, PERSIS (Persatuan Islam), bahkan

FPI juga kita undang. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga

kita undang, kemudian LSM asing juga pernah kita undang. Akademi,

pengamat hukum terutama pakar – pakar hukum juga turut kita undang bahkan

kita turun ke beberapa kampus ke 9 daerah di seperti kota Medan, Yogyakarta,

NTB, Makassar, pokoknya ada Sembilan daerah disana kita bertemu dengan

aktivis akademika serta ormas – ormas daerah setempat dan dengan pemerintah

daerah setempat. Memang sejak awal kita mencoba untuk agar Undang –

Undang ini lebih partisipatif tertutama dalam pembahasannya karena sekali lagi

menyangkut itu, bahkan beberapa kali kita mengadakan RPDU tidak hanya

sekali dua kali kita juga ngundang Komnas HAM, kita juga ngundang polisi,

kita juga ngundang BIN, ongundang kemenlu, unsur – unsur yang berkaitan

dengan aktifitas orang atau ormas nasional dan asing itu semuanya kita undang.

4. Apa saja urgensi penyusunan Rancangan Undang – Undang Ormas yang

baru?

Ya itu dasarnya kan begini jadi urgensinya itu sebetulnya perintah dari UUD 45

kalo kamu cek nanti di pasal 28 poin J itu jelas dikatakan bahwa kebebasan itu

harus dibatasi dan pembatasan atas kebebasan itu harus diatur lewat undang –

undang itu yang pertama. Yang kedua, faktanya kebebasan siapapun apakah

perorangan ataupun secara berkelompok itu emang harus diatur, semua negara

mengatur tidak kemudian bebas tidak diatur. Karena itu, pengaturan tentang

kebebasan itu sebetulnya untuk melindungi kebebasan yang lain karena sangat

mungkin kebebasan orang lain baik secara individu atau kelompok seperti

ormas begitu, itu juga berpotensi mengganggu kebebasan orang lain. Contoh,

misalkan ada salah satu organisasi yang kemudian mengancam kebebasan orang

lain bahkan membahayakan eksistensi orang lain nah oleh karena itu kebebasan

itu perlu diatur tanpa kemudian mengancam kebebasan hakikatnya tetap orang

bebas, tetap ormas bebas tapi ada rambu – rambunya ada garisnya salah satu

garisnya adalah jangan sampai kebebasan yang mereka lakukan itu kemudian

menggangu dan mengancam kebebasan orang lain, jadi urgensinya disitu. Di

Indonesia itu ormas itu sedemikian rupa ya, banyak, beragam basisnya,

alirannya macem – macem banyak sekali dan beragam beda dengan negara lain

tidak sedinamis di Indonesia karena itu perlu kita mengatur dan mengelola

sekali lagi untuk agar ormas itu produktif, agar ormas dalam berkegiatan itu

menghormati ormas lain, agar dalam kegiatan ormas itu juga mengikuti aturan

main yang kita bikin, dan aturan itu justru untuk melindungi kebebasan orang

lain. Prisipnya tidak ada kebebasan yang tidak dikelola apakah itu di Indonesia

atau negara lain pasti kebebasan itu dikelola.

5. Apa saja pro kontra yang terjadi selama disusunnya RUU Ormas itu

sendiri?

Sebetulnya pembahasan undang undang pro kontra itu biasa. Tidak hanya uu

ormas banyak undang undang sebelumnya juga yang memunculkan pro dan

kontra. Saya paham, memahami kalau kemudian RUU ormas itu memunculkan

pro kontra yang luar biasa besar. Tentu saja, karena undang – undang ini

menyangkut eksistensi warga negara, menyangkut hak berserikat dan

berkumpul warga negara mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan

aturan main ini, tetapi juga ada juga orang yang merasa membutuhkan aturan

main undang – undang ini. Tetapi lepas dari pro dan kontra itu negara saya kira

tetap harus punya aturan main untuk mengelola kebebasan itu prinsipnya. Tidak

ada negara, negara paling demokratis pun di dunia ini yang tidak mengatur

tentang kebebasannya karena itu pro kontra itu biasa dan saya sebagai pimpinan

pansus sudah melakukan upaya tidak hanya sosialisasi, tapi juga menerima

masukan dari Muhammadiyah, dari NU, dari temen2 LSM, dari pakar sekali

lagi untuk agar penerimaan masyarakat terhadap undang – undang ini bulat

meskipun kita sadar tidak sepenuhnya undang – undang ini diterima tetap saja

ada yang menerima, ada yang membutuhkan, tapi juga ada yang menolak dan

ada yang tidak merasa perlu membutuhkan. Karena itu, kita berdiri ditengah

antara bagaimana kebebasan itu tetap dijamin oleh negara tetapi kebebasan itu

juga dikelola oleh orang lain agar kebebasan itu tidak mengatur kebebasan

orang lain.

6. Kenapa para Ormas-Ormas Islam yang besar seperti Muhammadiyah,

NU, dll bersikeras menolak RUU ormas ini? Apa penyebabnya?

Ya banyak alasannya yang pertama tentang asas ya mereka tolak sebenarnya

penolakan itu masuk akal juga, tidak mengada-ada tetapi pada prinsipnya

kebebasan itu kan perlu dikelola. Yang paling banyak didebatkan oleh ormas

islam itu kan pancasila itu makanya mengapa pancasila kita pakai redaksi

seperti tidak bertentangan dengan pancasila itu, karena kita sadar tidak mungkin

lagi ormas dipaksa hanya untuk menerima pancasila. Yang kita mau itu,

kalaupun mereka tidak nyantumin pancasila tapi asas yang mereka pakai itu

tidak kontradiktif dengan pancasila dan akhirnya semua menerima itu. Ada juga

yang mengatakan bahwa RUU ormas ini berpotensi mengancam kebebasan

berpotensi represif dan sebagainya ya alasan itu tidak sepenuhnya benar karena

kalau kita baca detil pasal per pasal tidak ada sebetulnya upaya untuk

merepresifkan atau membuat negara represif. Contoh misalkan syarat membuat

ormas itu kan gampang Cuma tiga orang kalau dibilang represif saya pikir

enggak kalo mau kita buat represif kenapa tiga orang kenapa gak seratus orang,

seribu orang itu sebenernya bisa aja kita lakukan tetapi kita menghormati

kebebasan jangan sampai undang – undang ini mempersulit orang bahkan

mengancam orang untuk membuat organisasi, prinsipnya itu. Contohnya lagi

misalnya tentang pembubaran ormas nah disitu pembubaran ormas lewat

pengadilan misalnya ada ormas yang udah gak bisa dibenerin, dibina gak bisa,

selalu bikin kacau bahkan selalu memunculkan korban saya kira negara harus

bertindak karena kalo negara tidak bertindak nanti bakalan jadi anarkis kan

tetaapi tindakan negara harus by procedur harus demokratis nah karena itu kita

kasih ke pengadilan nah nanti pengadilan yang nentuin apakah ormas itu layak

dibubarkan atau tidak. Sebelum dibawa ke pengadilan sebelumnya diberikan

sanksi seperti surat peringatan ya sekali dua kali, kalo masih begitu

diberhentikan sementara kegiatannya karena mungkin berbahaya, kalo masih

tetap saja melanggar dan berpotensi mengancam kebebasan orang lain saya

pikir negara harus menghentikan itu.

7. Perubahan pasal – pasal apa saja yang dilakukan pansus RUU Ormas agar

undang-undang ini dapat diterima oleh khalayak khususnya bagi para

ormas?

Banyak perubahan yang luar biasa sebelum Undang – Undang ini disahkan,

contoh kayak asas tadi berubah, banyak tuntutan dari teman – teman syaratnya

jangan diperberat. Seperti prosedur pendaftaran, kita kasih kesempatan suruh

milih yang mau berbadan hukum silahkan ke Kumham, yayasan atau

perkumpulan, yang tidak mau berbadan hukum silahkan minta SKT ke

Mendagri, bahkan yang mau berkegiatan tapi tidak mau capek capek mau

ngurus silahkan pake surat domisili dari kecamatan artinya apa kita ingin agar

ormas memilih yang terpenting bahwa mereka harus terdaftar, masa mereka

beraktifitas dalam kabupaten, dalam provinsi dalam negara mereka tidak

terdaftar padahal mereka juga mengakses APBD, APBN. Makanya sejak awal

saya sudah sampaikan ke teman – teman upaya dialog sudah kita lakukan,

pendekatan sudah kita lakukan, bahkan usulan dari teman – teman sudah kita

masuka tetapi masih saja yang mereka anggap kurang pas misalnya satu pasal

ada yang mereka anggap kurang pas silahkan gugat ke mahkamah konstitusi

meskipun akomodasi politik sudah kita lakukan tidak hanya satu LSM, satu

ormas tetapi melibatkan banyak orang.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Aditya L. Djono selaku Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan

Jakarta, 3 Desember 2013.

1. Apa saja yang menjadi ketentuan redaksi saat pemilihan tema, fakta dan

narasumber?

Yang pasti kita harus menguasai dulu issue yang kita sebutkan tadi saat kita

membicarakan issue bukan issue seperti gossip ya, issue itu adalah tema

pemberitaan sebenarnya, pemberitaann itu sendiri kita harus tau kasusnya

seperti apa fakta sesungguhnya seperti apa dan kemana issue ini akan bergerak.

Nah dari situ kita memang intinya kita harus menguasai benar issue yang akan

kita angkat begitu.

2. Siapa yang berhak menentukan berita itu layak diterbitkan?

Jadi, untuk halaman 1 atau halaman utama itu tanggung jawab redaktur

pelaksana dalam hal ini juga pimpinan redaksi pasti kami saya itulah yang

berwenang layak atau tidaknya berita itu muncul untuk halaman utama bersama

dengan pemimpin redaksi, kalau kita turunkan ke bawah masing-masing itukan

ada halaman khusus ada yang halaman (penuhi) halaman olahraga, halaman

metropolitan, itu ada di tanggung jawab redaktur masing – masing dan asisten

redaktur. Tapi meskipun demikian itu semua harus di laporkan ke atas, jadi tadi

kami baru saja selesai rapat redaksi seperti biasa, disitulah redaktur saya

kumpulkan untuk melaporkan apa menu yang di sajikan untuk besok, mereka

masing- masing melaporkan misal kalau ada hal yg perlu kita uji sama-sama,

akan kita uji apa pentingnya issue itu kita angkat, apa pentingnya untuk

pembaca, mungkin kita memberi masukan untuk mengarahkan disitulah

dilaporkan pada redpel ataupun pemred, jadi meskipun mereka yang berwenang

tapi tetep di dalam pantauan kita dan di laporkan ke kita meskipun saat selesai

me layout kita, di edit dan melay-out sebelum masa percetakan itu wajib di

laporkan kepada repel kemudian di approve oleh saya dan redpel hendak

mempersiapkan halaman satu, saya harus berdiskusi dengan pemred beritanya

seperti ini, arahnya seperti ini, narasumbernya seperti ini, judulnya pun kita

konsultasikan, karena judulnya juga ada (pendelivasian) tema untuk

pemberitaan di halaman masing-masing tetep aja keluar itu tanggung jawab

utama itu ada di pemred pertama, jadi semua harus sepengetahuan pemimpin

redaksi begitu. Termasuk misalnya kalo ada yang di larang terbit, untuk alasan

tertentu misalnyaberita ini kalau kita blowup kan kita juga harus

memepertimbangkan faktor-faktor apa dampaknya di masyarakat. Selain bisa

membuat rusak masyarakat, bisa membuat konflik horizontal, konflik

antarsuku, apalagi konflik sara, misalnya ataukah diturunkan dengan mengemas

cara yang lebih halus, mesti kita lihat juga.

3. Bagaimana karakter pemberitaan yang ingin dimunculkan Suara

Pembaruan?

Yang pasti kita karakternya faktual ya kita tidak tendensis, kita tidak

tendensisme seseorang, kita harus berdasarkan fakta apalagi memicu persoalan

umum, dan yang lagi kita harus positif. Posisi kita mesti memberi solusi. Apa

yang mesti dihidupkan kembali dalam hal yang positif, membikin sebuah fakta

begitu. Dan ada juga persoalan yang lain itu ada juga suatu harapan dibalik

sebuah persoalan yang mesti kita dorong.

4. Bagaimana cara Suara Pembaruan dalam mengkonstruksi berita politik?

Gimana ya, ya intinya sih semua berita berdasarkan fakta, jadi tidak hanya

politik memang pada akhirnya politik itu kita mencoba memberikan suatu

prediksi kepada masyarakat arahannya pasti kesana memberikan sesuatu yang

jauh di depan masyarakat.

5. Bagaimana penyeleksian suara pembaruan dalam menyeleksi narasumber

berita? Dan dari sisi apa narasumber itu layak dijadikan sumber berita

khususnya terkait pemberitaan RUU Ormas?

Yah semua berlatar kita mau apa untuk menentukan narasumber, jadi kalo di

dalam pengelolaan issue itu dengan pemilihan narasumber itu kita mau apa dulu

terhadap issue tersebut Nah suatu waktu sudah mempunyai agenda setting, anda

tahu kan agenda setting itu apa? Agenda setting kita misalnya terkait kasus ini

harus A, untuk mengarahkan ke A itu siapa yang kira-kira narasumber seperti

apa yang harus di pilih? Seperti itu untuk mendapatkan suatu penyikapan untuk

mengendorse suatu penyikapan yang sudah dipilih untuk suara pembaruan.

6. Menurut Suara Pembaruan, apakah perlu adanya undang-undang yang

mengatur ormas Indonesia?

Ya, dalam pandangan kami perlu. Karena dari banyak, meskipun itu kebebasan

berserikat dan berkumpul yang merupakan spirit dari kebebasan ormas sudah di

jamin oleh institusi tetapi melihat kecendrungan saat ini memang perlu kita

merasa perlu ada pengaturan yang sifatnya bukan pembungkaman yah, tapi

mengarahkan supaya ormas ini sehat gitu, karena tidak bisa di pungkiri dalam

prakteknya banyak ormas -ormas yang karena tidak berdaya, tapi justru malah

meresahkan masyarakat. Banyaklah contohnyalah. Ya mungkin yang

mengusung bendera agama, bendera suku, tertentu, justru itu yang yah kita kan

begini kenapa harus ada ormas persekutuan atau sektariat yang mengusung

bendera agama ya harus mengutamakan jiwa damai begitu kan ya. Disitu kita

liat, dan memang perlu bahwa memang harus di atur. Di atur dalam arti ini di

arahkan dan dapat meberikan ketenangan pada masyarakat

7. Bagaimana harian suara pembaruan memandang pro kontra terjadi saat

adanya RUU ormas yg baru untuk menggantikan RUU yang lama?

Oke jadi saya tidak membidik pasal per pasal ya, yang penting, saya tidak

begitu mengusasai, kita liat semangatnya bahwa kita melihat prokons

masyarakat sudah di jelaskan tadi, tidak hanya ormas lah tidak hanya RUU

ormas, pasti ada Prokons, dari semua prokorsi kita punya agenda setting ya, bisa

di jelaskan tadi bahwa agenda kita ialah ingin ormas itu juga tertib, ya artinya

lah kita juga memprokors menginput memprovokasi masyarakat dengan

pemberitaan kita dengan konten-konten pemberitaan yang sifatnya pendidikan

dan penyadaran bahwa, oke jaminan kebebasan yang diberikan oleh konstitusi

terhadap setiap warga Negara untuk berserikat melalui ormas itu bukan tanpa

batas, bukan tanpa aturan bukan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya.

Tapi kebebasan yang ada tertib sosial dan tertib hukum yang harus di junjung

tinggi. Itu cara kita menyikapi prokors dengan memprovokasi tadi dengan cara

yang elegan cara yang edukatif melalui pemberitaan-pemberitaan kita. Gini loh

jadi lebih banyak pemberitaan yang kita istilahnya mudharatnya lebih banyak

ormas itu yang tidak di atur daripada yang di atur itulah mengapa kita perlu

RUU perlindungan ormas.

8. Menurut Suara Pembaruan, apa yang menyebabkan ormas-ormas sangat

menolak adanya RUU Ormas yang baru?

Karena itu tadi saya kira, mungkin di khawatirkan akan mengganggu

kepentingan itu tadi, ada kepentingan ideologis, ada kepentingan pragmatis.

Saya kira ada semacam itu, mengapa anda menolak? Sesuatu hal gitu, pasti

anda merasa terganggu itu di berlakukan, merasa terganggu kan? Dalam

konteks RUU ormas menurut saya sih lingkungannya ada di lingkungan

ideologis atau lingkungan pragmatis, pragmatis tadi ekonomi atau politik.

Politik kekuasaan atau ya seperti itulah. Ideologis ya jelas tadi terikat ini

kemudian larinya ke asas tunggal tadi kan. Tapi sebenarnya sih kalo saya, kita

tidak perlu berdasarkan satu asas tadi ini sudah inheren terinternalisasi saya kira

ya tidak perlu lagi, dengan melihat kenyataan kita menyelami kehidupan ini ya

inilah Indonesia, dan Indonesia adalah Indonesia yang dibangun dengan

pancasila misalnya kita berbeda suku, itu menjadi hambatan buat saya dengan

anda, kita berbeda agama itu menjadi hambatan buat anda dengan saya, saya

kira itu tidak kan. Nah tanpa harus melihat itu tanpa kita sadari saya rasa sudah

terinternalisasi. Dan kenapa anda dan saya bisa bertemu siang ini, yak arena

tidak kita sadari selama ini pancasila sudah kita jalankan, ideology NKRI sudah

kita jalankan, bisa berelasi dengan banyak orang tanpa sekatan, kita bisa tahu

mereka, mereka bisa tahu anda, karena secara tidak langsung so what gitu loh

persoalannya.

9. Dalam kasus pro kontra RUU Ormas, menurut harian Suara Pembaruan

nilai moral apa yang dilanggar?

Nilai moral… ya bisa iya bisa engga juga ya. Katakanlah anda, maksut

pertanyaan anda ada sebuah koreksi moral yang perlu kita lakukan terhadap

RUU Ormas, bisa jadi, sekali lagi saya tidak membedah pasal demi pasalnya ya.

Bisa jadi ke dalam situasi Prokons itu pasti dibalik apa namanya kepentingan

pragmatism ideologis pasti ada satu sisi moral sisi kesamaan sehingga itu

menjadi bahan sumber koreksi atau perbaikan itu pasti, itu pasti. Kita sekali lagi

harus menyadari bahwa yang buat RUU Ormas itu juga bukan malaikat, dia bisa

saja melihat dari satu sisi, sisi pemerintah katakanlah, melihat kekacauan-

kekacauan ormas itu di satu sudut, oh Karena biang ini kerusuhan biangnya

karena ormas tidak bisa di atur, di satu sisi. Tapi dia tidak tahu, kenapa

masyarakat itu atau ormas itu berbuat katakanlah di luar hukum, mungkin pesan

moralnya kalo kalian polisi tegas, kami ngga akan seperti ini, iya kan? saya bisa

melihat dari ini dalam kasus RUU ormas, katakanlah seperti itu. Misalnya FPI,

FBR, Forum Betawi Rembuk apalagi, Forum betawi itu apalagi segala macem

itu. Itu mereka turun ke jalan. Oke mungkin kita lihat merisaukan mereka

membuat anarkis mereka berasalan menegakkan aqidah. Karena tidak ada apa,

tapi mereka beralasan lain, aparatnya tidak tegas, ada miras kok, ada prostitusi

di situ, didiamkan malah di pelihara jadi ATM nya aparat kok. Pesan moral

dimana? Jadi kalo kita lihat kemana rantainya, ini kita lihat RUU ormas ini, oke

susahnya apasih? Mengapa harus di atur? Karena selama ini lihat, karena perlu

di atur, karena apa? Karena aparat perlu mengatur. Ini ormas, inilah pesan

moralnya, ini kalo kita lihat spasialnya ya. Penjelasan saya tadi soal RUU

Ormas perlu ada karena perlu aturan. Ya kan, karena perlu di atur. Logikanya

kan karena selama ini tidak mau di atur. Tidak teratur alias liar. Dan fakta

memang seperti itu begitu FPI FBR, masyarakat resah. Mengapa dia liar? Kita

telusuri lagi kan, karena aparat diam, ada pelanggaran moral, pelanggaran

norma, pelanggaran di depan mata di diamin. Ini alasan mereka menjadi liar.

Jadi mereka mencari legitimasi, ini menjadi legitimasi sebab di biarin. Nah, ini

kan kontra kan, kontra dari RUU ormas kan. Kalo di atur gua jadi ga bisa liar

kan. Tapi dia kan bisa alasan, pak polisi pak TNI pak ABRI, kalo anda nggak

diam kita nggak akan anarkis, karena anda diam, saya jadi merasa menertibkan.

Dengan cara saya, meskipun ini menyalahi aturan, bisa kita logiknya ada

bermain kesana gitu, bisa di cari legitimasi logiknya kesana. Ada satu moral

lesson yang harus di utamakan pemerintah mengenai RUU ormas ini. Ini saya

kasih satu contoh ya pesan moralnya juga terhadap ormas, kalau yang tadi kan

hanya kepada pembuat undang-undang, kalian jadi Ormas jangan liar dong kan

gitu. Kalian juga harus tertib sosial. Ya rata-rata itu.

10. Pesan yang ingin di sampaikan Suara Pembaruan terhadap adanya Pro

Kontra RUU Ormas?

Ya sebetulnya seperti yang kita jelaskan tadi segala sesuatunya harus di atur

tidak bisa didiamkan, tidak bisa di biarkan tidak jaminan undang-undang itu kan

hanya payung yang sifatnya umum. Berserikat dan berkumpul itu adalah

kemerdekaan. Dan hak asasi manusia. Tetapi kan harus ada stau aturan yang

mengatur, kita kan tentu kamu sudah paham kan, tata tertib tertinggi itu ya

Undang-Undang Dasar. Turunannya Undang-Undang, turunannya lagi,

peraturan pelaksanaannya ada peraturan menteri, pelaksanaan menteri,

peraturan presiden, keputusan presiden. Ya itulah segala sesuatunya harus

seperti itu bahwa, Undang-undang itu mengatur hal yang sifatnya umum begitu.

untuk urusan pelaksan ada dibawahnya, undang-undang ada di bawahnya.

Kalau saya sih melihat tidak ada, di dunia ini satupun di dunia ini tidak mau di

atur jangan sampe. Karena sekali lagi di dalam aspek kehidupan, agama apalagi

yang ada pada masyarakat seperti kita di pastikan ada sebuah kesepakatan harus

ada ini dong pengaturan – pengaturan. Supaya ada harmonisasi kehidupan

beragama yang tidak slaing merugikan, ada batas – batas yang tidak boleh di

langgar. Terutama manakala itu sudah masuk ke ranah publik. Jadi kalau saya

sih melihat tidak ada yang tidak bisa di atur di republik ini. Apalagi kita adalah

Negara hukum kan. Juga semuanya harus ada ini.

11. Apakah menurut Suara Pembaruan RUU ormas itu akan mencederai

kebebasan berorganisasi?

Inilah fungsinya Prokons tadi, misalnya saya melarang anda sesuatu pasti anda

akan kesel kan, Adanya larangan yang membuat tidak nyaman pasti anda

merasa terganggu dan kamu merasa bahwa aturan yang saya berikan tadi itu

mencederai, kebebasan kamulah, apalah yang kamu alami. Dari prokons itulah

kita harapkan terjadi sebuah dialog yang mempertemukan isi yang tadi. Nah itu

makanya. Dalam perumusan sebuah undang – undang ada namanya konsultasi

dan uji public, itu pentingnya untuk menjembatani atau menambah kekurangan-

kerungan dari sudut pandang yang selama ini tidak dimiliki oleh lembaga –

lenmbaga Undang – Undang.

12. Menurut Suara Pembaruan solusi apa yang harus ditempuh terkait

menyikapi kasus RUU Ormas?

Dialog, nah kalo itu harus dialog, dialog. Ketemu kok, makanya yang saya tahu,

bahwa setiap perundangan-perundangan iru prosesnya melalui uji dan

konsultasi public, forumnya bisa macem-macem, bisa pemerintah ngundang

dahulu para para pemangku kepentingan, stakeholder, oke kalo kita bicara RUU

ormas, saya sebagai pemerintah saya panggil dulu para ormas –ormas itu

termasuk yang katakanlah sebagai biang kericuhan tadi FPI, FBR atau siapapun

ayolah ita bicarakan, ini begini saya ada point baru ini tujuan saya ini, tidak ada

maksut lain, tidak ada hal lain kecuali ini karena melihat fakta saat ini seperti ini

sehingga perlu mengeluarkan aturan baru yang memang seperti ini, gimana

komentar anda? Kita sodorkan ke mereka, sett. Mereka baca cukup,oh saya

menolak pak gini gini gini, kenapa kok anda menolak? Karena gini gini gini

kenapa anda gitu gini gini? Ya sudah, ada titik temu atau forum bisa di DPR

mana kala rancangan sudah di DPR, DPR lah yang memanggil mereka, gimana

pandangan FPI, pandangan Muhammadiyah, NU, apa PMTRI, PMR PMI atau

apa ormas ormas itu. Ini ada aturan dari pemerintah seperti ini apa pandangan

anda, aturannya seperti ini. Ya begini sudah, baru disitu dirumuskan. Harus ada

prokons, tapi memang ada prokons yang bisa di dialogkan, ada juga yang tidak

seperti prokons pemilu, masa di dialogkan kalo dia ga terima? Ya prokons

disitu, ya artinya kita melihat dalam konteks ini ya.

Transkrip Wawancara

Narasumber : Fitriyan Zamzami selaku Redaktur Rubrik Nasional Republika

Jakarta, 10 Desember 2013.

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya sejarah harian Republika?

Kami berdiri tahun 1992 dan waktu itu didirikan oleh tokoh – tokoh islam ilmu

yang tergabung dalam ICMI. Latar belakang pendiriannya waktu itu tokoh di

Ismi merasa umat isalam perlu memiliki media sendiri, media alternatif

dibandingkan koran – koran yang waktu itu beredar seperti misalnya Kompas

yang lebih cenderung pada suara – suara lain dari suara islam. Kebetulan pada

saat itu ada kebangkitan umat islam, islam di Indonesia sedang bangkit pada

saat itu jadi pada tahun 1992 berdirilah Republika dengan dana dari umat dan

berjalannya dengan disokong oleh B.J Habibie pada saat itu dan pak Soeharto

kebetulan juga memberikan dukungan jadi pada tahun 1998 saat rezim orde

baru selesai itu agak ada sedikit ketimpangan karena kita kehilangan pendanaan

dan akhirnya pada tahun 2005 diambil alih oleh Mahaka Media oleh Erik Tohir

dan sejak itu pula kami benar – benar merdeka dalam artian benar benar tanpa

beban kecuali untuk umat. Keumatannya tetap kita pegang bahwa ini tetap

menjadi media yang cenderung kepada keislam namun dengan keberpihakan

yang jelas, metode yang jelas kita tetap menggunakan metode jurnalisme yang

professional, misalnya kalau kita bandingkan dengan media – media islam yang

lain dimana mereka menggunakan metode yang subjektif terkadang mereka

cuma menggunakan satu sumber tanpa adanya sumber yang lain nah kalau di

republika kita tetap menggunakan metode jurnalisme yang professional, yang

etis, yang sesuai dengan kode etik namun tetap memperjuangkan apa yang kami

anggap perlu diperjuangkan.

2. Apa saja yang harus dipersiapkan redaksi saat pemilihan tema, fakta, dan

narasumber?

Jadi saya ceritakan alur beritanya saja ya, biasanya pada saat malam hari itu

reporter yang dilapangan mengirimkan listing berita apa yang mau mereka

garap besok, apa yang akan mereka proyeksikan untuk dikerjakan besok harinya

jadi mereka listing sama kita biasanya kita langsung approve tapi kemudian ada

rapat pagi sekitar jam sepuluh pagi yang dirapatkan adalah apa yang mau kita

prioritaskan untuk dimuat di halaman-halaman tertentu misalnya halaman satu,

apa yang mau kita angkat hari ini misalnya kecelakaan kereta bintaro seperti itu

karena itu kan aksi accidential ada hal – hal seperti itu yang harus kita rapatkan

dari situ. Dengan bidang lain juga, selain halaman satu itu kita proyeksikan apa

saja listing yang dari reporter misalnya oh ini menarik oke kita proyeksikan taro

di halaman satu, dua atau halaman tiga nasional, ekonomi, olahraga, politik,

kemudian baru kita asssign kan ke news room. Disini ada yang namanya news

room, news room adalah sebuah desk yang akan mendisployee seluruh orderan

dari redaktur – redaktur, editor ke reporter, news room ini dia akan menyuplai

berita dari koran ke koran online jadi koran online mereka memesan apa yang

mereka ingin reporter cari hari ini dikasih ke news room lalu news room

kemudian menyebarkan ke reporter per orang per orang dan kemudian apa yang

mereka dapatkan kita rapatkan kembali jam dua siang. Setelah itu baru kita

selesaikan berita kita dalam tulisan yang jadi. Jadi, itu mekanisme pemberitaan

kami untuk menjaga bahwa berita yang kami turunkan itu kredibel, kemudian

bermanfaat bagi masyarakat dan kemudian penting dan tidak sekedar

sensasional. Kami berbeda dengan koran online, kalau dari online apa yang

mereka dapatkan dari reporter langsung mereka naikkan menjadi berita tetapi

kalau kami tidak, apa yang dari reporter dikumpulkan dulu, kami pilah, kami

lihat apa fakta yang kurang, apa yang janggal, apa fakta yang perlu diperdalam

kita kita teruskan lagi ke reporter mereka mendalami hasil akhir akan kami

rancang lagi, kami susun lagi sesuai dengan framing kita atau sesuai dengan

etika jurnalistik atau sesuai dengan kearah mana berita ini berjalan.

3. Siapa yang berhak menentukan berita itu layak atau tidak untuk

diterbitkan?

Kami redaktur yang berhak menentukan. Saya kebetulan redaktur di desk

politik nasional. Itu penentu pertama mana yang layak atau tidak, tetapi

kemudian ada lagi persetujuan dari redaktur pelaksana biasanya berhenti disitu

berita layak atau tidak kecuali untuk halaman depan, kalau untuk halaman satu

kadang-kadang ada perdebatan mana yang layak atau tidak itu bisa sampai

melibatkan pimpinan redaksi tapi biasanya berhenti di redaksi pelaksana.

Redpel sudah approve, berita baru jalan.

3. Karakter pemberitaan seperti apa yang ingin dimunculkan oleh

Republika?

Jadi sebenarnya kalau untuk zaman sekarang, karena kita paham dunia sudah

demikian cepat, kalau prinsip koran zaman dulu mungkin berita yang paling

aktual dan yang paling terkini yang harus dimuat kan, tetapi kalau zaman

sekarang kita sudah punya online dan banyak media lain sudah punya media

online jadi kita lebih selektif kita sekarang lebih memilih substansi daripada

sensasi. Jadi berita-berita yang diberitakan di koran adalah berita-berita yang

kami anggap berguna bagi masyarakat, memang masyarakat perlu tahu

walaupun itu kadang dengan sangat terpaksa itu tidak begitu menarik buat

mereka tetapi apabila kami merasa itu sangat penting untuk dietahui, itu sangat

layak untuk diperjuangkan, kami merasa itu punya manfaat bagi masyarakat itu

yang kami tayangkan. Itu tadi kalau di koran, beda dengan di online begitu juga

dengan republika online tentu mereka akan mengejar berita yang paling aktual,

berita yang bombastis, berita yang sensasional, berita-berita dengan prinsip

jurnalisme lama lah. Kalau kami di koran kami lebih mengejar kedalaman, lebih

mengejar substansi, dan lebih mengejar esensi atau isi dari pemberitaan itu

sendiri.

4. Bagaimana Republika dalam memilih dan menentukan narasumber untuk

setiap pemberitaannya?

Tergantung beritanya. Misalkan lingkaran pertama untuk berita peristiwa

mengenai sesuatu, biasanya kita cari orang yang paling dekat dengan peristiwa

itu yang paling penting kalo ga ada kita cari ke lingkaran kedua. Berbeda lagi

kalau berita politik, politik itu biasanya kan perlu analisis nah selain orang-

orang yang berada dilingkaran pertama, lingkaran kedua kita juga perlu seorang

pakar. Pakarnya tentu aja yang berkecimpung soal bidang tersebut, dengan

rentang waktu tertentu, berasal dari institusi yang kredibel, kemudian

pandangan-pandangan dia kita anggap katakanlah layak dipercaya.

5. Menurut Republika apakah perlu adanya RUU Ormas yang baru untuk

menggantikan UU Ormas yang lama?

Soal pro kontra RUU Ormas itu posisi Republika benar-benar berada di tengah-

tengah. Di RUU Ormas kita lihat ada dua kubu, Kementrian Dalam Negeri

(Kemendagri), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Perwailan

Rakyat (DPR) ditengah-tengah kadang dia kesana kadang dia kesini. Kalau

Republika tepat ditengah-tengah posisinya karena argument kedua kubu

tersebut sama-sama kuat. Pertama, Kemendagri melihat keberadaan ormas perlu

check and balance, perlu transparansi, perlu ijin, perlu regulasi segala macem

ya kami pikir begitu ga mungkin kita ada di negara demokrasi ada lembaga

yang bisa jalan begitu aja tanpa diperiksa itu gila itu konyol, sangat ga masuk

akal. Tapi disisi lain Muhammadiyah berpendapat RUU Ormas ini berpotensi

membuat negara kembali lagi menjadi otoriter gak salah pandangan tersebut,

karena kebetulan memang ada pasal-pasal dalam RUU Ormas yang

melimpahkan kewenangan, pembekukan kepada daerah misalnya itu berada di

tangan yang salah, formula itu akan sangat berbahaya sekali. Tetapi, pada saat

akhir-akhir pembahasan Kemendagri sudah melakukan revisi, sudah melakukan

akomodasi tetapi mereka tetap bersikeras bahwa gakmau kita gakmau diatur

tetep gakmau kita jadi curiga dong lah elo kenapa gakmau diatur? Dapet dana

dari siapa lo? Nah dari situ kita mulai lebih sedikit menyuarakan keberatan dari

kaum Muhammadiyah. Oke kita anggaplah kita Muhammadiyah dan NU itu

kredibel, tetapi apakah seluruh LSM yang tergabung dalam Koalisi Akbar

Masyarakat Sipil itu kredibel? Apakah semuanya bisa mempertanggung

jawabkan pembiayaan mereka? Kemudian itu menjadi titik tolak pemikiran

kami, walau NU dan Muhammadiyah organisasi Islam terbesar di Indonesia,

walau Republika media Islam terbesar di Indonesia sorry to say ini bukan

masalah sepakat atau tidak sepakat tetapi kami tidak mau all out kami tidak mau

membabi buta membela kepentingan Muhammadiyah dan NU. Memang dalam

hal ini kami perasa perlu adanya check and balance, pengujian, adanya

transparansi, kemudian soal adanya ormas asing yang sering digunakan sebagai

instrument buat intelegen misalnya, itu fakta dan beneran ada yang seperti itu.

6. Bagaimana Republika memandang permasalahan dari kasus pro kontra

tersebut? Republika melihat kasus tersebut sebagai apa?

Kami melihat berita pro kontra RUU Ormas itu sebagai hal yang memang perlu

disampaikan ke masyarakat karena ini mencangkup kehidupan kita sebagai

masyarakat madani jadi kami rasa ini berita penting dan berita yang perlu

disorot oleh masyarakat. Alhamdulillah ada juga mahasiswa yang melihat

demikian.

7. Apa pandangan Republika mengenai asas Pancasila yang tercantum dalam

RUU Ormas?

Kita harus melihat konteks waktu disini. Dulu di zaman Soeharto, dia bisa

bebas bekukan ormas karena tidak ada media yang control, tidak ada parlemen

yang mengontrol, tidak ada lembaga masyarakat yang bisa angkat suara akan

hal itu. Jadi, kalau undang-undang yang sekarang disahkan oleh Kemendagri,

digunakan oleh orde baru mungkin dia akan jadi undang-undang tangan besi

tetapi kalau digunakan dizaman sekarang dimana informasi udah kayak

membanjir dimana mana. Dimana semua orang punya mata, semua orang punya

telinga, semua orang punya mulut bisa bersuara ga akan bisa apa apa, ketakutan

itu berlebihan. Ketakutan ormas dimana itu akan dijadikan sebagai sarana dalam

mengembalikan rezim otoriter itu gila! Mereka pikir kita sebagai media akan

diam saja? Gak bakal lah, kita gak bakal diam. Ini konteks waktu yang berbeda,

kita sekarang berada dimana zaman semua orang punya suara, semua orang bisa

mengawasi media punya daya tawar yang luar biasa, kita bisa lihat seperti itu

sekarang kan. Jadi, saya pikir ketakutan itu agak over reacted kita bicara

tentang masa yang berbeda, masa dimana masyarakat sudah luar biasa terbuka

jadi konyol kalau mereka menganggap ada hal apapun yang bisa

mengembalikan rezim otoriter.

8. Adakah nilai moral yang dilanggar pada kasus RUU Ormas yang terjadi?

Saya pikir kalau nilai moral tidak ada ya cuma memang ada dua sisi dimana

kedua kubu tersebut teguh pada pendapat masing-masing, ya itu sebenernya kita

kan seneng dengan berita konfrontasi. Kita melihat tidak ada nilai moralitas

yang dilanggar sebenernya, tetapi ini lebih kepada sebuah sistem yang

permanen yang bisa menjamin keterbukaan, yang bisa menjamin kemaslahatan

di masa depan.

9. Menurut Republika, adakah aktor yang memang terkait terhadap pro

kontra yang terjadi? Adakah pihak yang seharusnya bertanggung jawab

akan hal tersebut?

Hemm siapa yaa, ya mungkin Kemendagri, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia,

ormas-ormas besar Islam itu tadi kan awalnya mereka yang mengemukakan

masalah ini sebenernya karna ini masalah besar yang kita tangkap, bukan kita

yang mencari-cari masalah ini tetapi masalah ini yang dating kekita.

10. Menurut Republika, apakah adanya RUU Ormas memang akan

membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul seperti yang ditakutkan

oleh para ormas?

Begini ya, kita ini bangsa yang hidup dalam trauma sedemikian lama soal

pembubaran organisasi. Dulu Soekarno membubarkan Masyumi dan PKI,

bubarkan segala macam, jadi kita pikir ketakutan dari kawan-kawan beralasan

soal hal tersebut. Kita punya sejarah panjang soal menciderai kebebasan kita

sendiri, kami melihatnya memang berlebihan tetapi kami ngeliatnya juga tidak

salah. Disitulah kami ada, bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah dia

jangan sampai menciderai kebebasan berserikat dan bernegara. Misalnya,

mereka punya ketakutan RUU itu akan mengkebiri kebebasan mereka posisi

kami apapun yang terjadi dengan RUU ini kami akan menjaga hak kalian.

11. Apa pesan yang Republika ingin sampaikan kepada khalayak mengenai

pemberitaan pro kontra RUU Ormas?

Garis besarnya yang ingin kami sampaikan semuanya butuh transparansi.

Dalam RUU Ormas ini yang saya ingat yang pertama masuk ke halaman

depan itu mengenai perlunya pengawasan sumbangan dari luar negeri. Jadi

kami pikir yang perlu kami sampaikan, hemm sebenernya kami bukan

menyampaikan tetapi menginformasikan kepada masyarakat terserah

masyarakat menangkap apa yang yang kami informasikan, tetapi yang kami

ingin mengampanyekan lo jangan sembunyi-sembunyilah, kita masyarakat yang

demokratis dimana kita butuh transparansi dan regulasi yang jelas.

1.Wawancara dengan Aditya L. Djono,Redaktur Pelaksana I Suara Pembaruan

2. Wawancara dengan Fitriyan Zamzami, Redaktur Rubrik Nasional Politik

3. Wawancara dengan Abdul Malik Haramain, selaku ketua Pansus RUU Ormas