perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN ATAS LARANGAN USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING DI KABUPATEN KARANGANYAR Disusun Oleh : HENDRIK MULYANTORO D0110056 S K R I P S I Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014
16
Embed
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN ATAS LARANGAN USAHA ... fileANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN ATAS LARANGAN USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING ... 2.4 Nilai Yang Berpengaruh Dalam Formulasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN
ATAS LARANGAN USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Disusun Oleh :
HENDRIK MULYANTORO
D0110056
S K R I P S I
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA2014
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:
ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN
ATAS LARANGAN USAHA PENGGILINGAN PADI KELILING
DI KABUPATEN KARANGANYAR
Adalah karya asli dan bukan plagiat baik secara utuh atau sebagian dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di institusi lain. Saya bersedia menerima akibat dicabutnya gelar kesarjanaan apabila ternyata di kemudian hari terdapat bukti yang kuat bahwa karya tersebut ternyata bukan karya yang asli atau yang sebenarnya.
Surakarta, Februari 2014
Hendrik Mulyantoro
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
MOTTO
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Warohmatullohi Wabarokaatuh
segala puji syukur penulis panjatkan kepada
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Formulasi
Kebijakan Atas Larangan Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Kabupaten
Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar
sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada
pihak yang sudah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini. Adapun
penghargaan dan ucapan terima kasih penulis berikan kepada :
1. Drs. Sudarmo, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan dukungan kepada penulis
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Drs. Sujarno, M.Si, selaku sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar
yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah
membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kemampuan dalam
skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat
bagi semua pihak. Amin.
Warohmatullohi Wabarokaatuh
Surakarta, Februari 2014
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL...................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................ iv
HALAMAN MOTTO .................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................... vi
KATA PENGANTAR ................................................................................... vii
DAFTAR ISI.................................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xii
DAFTAR TABEL.......................................................................................... xiii
DAFTAR BAGAN ........................................................................................ xiv
ABSTRAK ..................................................................................................... xv
ABSTRACT..................................................................................................... xvi
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 8
1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 9
4.1.3 DPRD Kabupaten Karanganyar ....................................... 56
4.2 Analisis Proses Formulasi Kebijakan Atas LaranganUsaha Penggilingan Padi Keliling di KabupatenKaranganyar .............................................................................. 584.2.1 Proses Perumusan Kebijakan Larangan Usaha
4.2.2 Tahap Perumusan Masalah .............................................. 62
4.2.3 Tahap Agenda Kebijakan................................................. 63
4.2.4 Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan ............................ 65
4.3 Kebijakan Atas Larangan Usaha Penggilingan PadiKeliling Yang Tertuang Dalam Peraturan DaerahKabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010Tentang Penggilingan Padi ....................................................... 664.3.1 Proses Pembahasan Kebijakan......................................... 66
Tabel 1.1 Jumlah Penggilingan Padi Menetap di Kabupaten Karanganyar ... 2
Tabel 1.2 Jumlah Penggilingan Padi Keliling di Kabupaten Karanganyar.... 3
Tabel 4.2 Peraturan yang Dilanggar oleh Penggilingan Padi Keliling .......... 73
Tabel 4.3 Pendapat Akhir Fraksi DPRD Karanganyar .................................. 76
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
Gambar 2.1 Bentuk Usaha Penggilingan Padi Menetap ................................ 38
Gambar 2.2 Berbagai Macam Bentuk Usaha Penggilingan Padi Keliling..... 39
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Karanganyar ..................................................... 53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
DAFTAR BAGAN
Bagan Halaman
Bagan 2.1 Tahapan Proses Kebijakan Publik ................................................ 14
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian ......................................... 40
Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif .............................................................. 48
Bagan 4.1 Tahap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 ..... 61
Bagan 4.2 Tahapan Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah......... 67
Bagan 4.3 Tahapan Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah ............ 72
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
Hendrik Mulyantoro, D0110056, Analisis Formulasi Kebijakan Atas Larangan Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Kabupaten Karanganyar, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014
Usaha penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam sistemagribisnis padi di Indonesia. Sesuai dengan kondisi alam yang agraris, sehingga banyak sekali usaha penggilingan padi yang ada di Kabupaten Karanganyar.Seiring perkembangan zaman, banyak bermunculan bentuk usaha penggilingan padi yang sifatnya keliling. Namun usaha penggilingan padi keliling tersebut tidak memiliki izin usaha sehingga dianggap ilegal. Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, memunculkan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk membuat suatu Peraturan Daerah tentang Penggilingan Padi dan hasilnya peraturan tersebut melarang usaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Karanganyar.
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada tahapan formulasi rancangan peraturan daerah tentang penggilingan padi, mulai dari tahap perumusan masalah hingga tahap penetapan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses formulasi atas larangan usaha penggilingan padi di Kabupaten Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui hasil observasi dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi data, teknik analisis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa formulasi kebijakan atas larangan usaha penggilingan padi keliling di Kabupaten Karanganyar berdasarkan masalah publik yang terjadi di bidang perizinan usaha dan pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang lain. Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan mulaidari perumusan masalah, penyusunan agenda, pemilihan alternatif, pembahasan kebijakan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam penelitian ini, menemukan bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak memiliki naskah akademik. Dalam tahap pembahasan melibatkan Bupati Karanganyar selaku pihak eksekutif dan DPRD Karanganyar selaku pihak legislatif.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Penggilingan Padi, Kabupaten Karanganyar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Hendrik Mulyantoro, D0110056, Analysis of Policy Formulation on Moveable Rice Milling Prohibition In Karanganyar Regency, thesis, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, SebelasMaret University Surakarta, 2014
Rice milling enterprises have a very important role in the system of rice in Indonesia's agribusiness. In accordance with the conditions of agricultural nature, making an awful lot of rice milling business in Karanganyar Regency. Asthe development of the times, many emerging business form milling of rice which is round. But the moveable rice milling business has no business license that is considered illegal. By looking at these issues, Karanganyar Local Governmentinitiative to make a Regulation on Rice Milling and the result of the regulationprohibiting moveable rice mills businesses in Karanganyar Regency.
In this study, the author focuses on the stages of the formulation of the draft Regional Regulation of Rice Milling, starting from the stage of formulation of the problem until the stage-setting regulations. This research aims to clarify the process of formulation of bans on rice milling business in Karanganyar Regency.
This research is a descriptive qualitative study. Data was collected through observations and documentations. Using purposive sampling technique of sampling.Validity of data using data triangulation technique. Data analysis using qualitative, descriptive data analysis of the results of the research. It can be noted that the formulation of policies on rice milling ventures around the prohibition in Karanganyar Regency based on public issues that occur in the field of business and licensing offences against various other regulations. Stages in the policy making process starting from the formulation of the problem, the discussion agendas, selection of alternatives, policy drafting, establishment and deployment, assignment. In this study, found that in the draft Regulations of the area did not have any academic manuscript. Under discussion involves Karanganyar Regent as the executive and parliaments as Karanganyar the legislative.
Keywords : Public Policy, Policy Formulation, Rice Milling, Karanganyar Regency