Top Banner
7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 1/74  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG SELATAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA (METODE ASSESSM ENT SALES RATI  DAN COVERAGE RATIO ) Diajukan oleh: I Wayan Mardana NPM 093030005095 Mahasiswa Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2012
74

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

Feb 18, 2018

Download

Documents

I Wayan Mardana
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 1/74

 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

(METODE ASSESSMENT SALES RATI O  DAN COVERAGE RATIO )

Diajukan oleh:

I Wayan Mardana

NPM 093030005095

Mahasiswa Program Diploma III Keuangan

Spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan

pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

2012

Page 2: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 2/74

 

ii 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

TANDA PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

 NAMA :

 NOMOR POKOK MAHASISWA :

DIPLOMA III KEUANGAN

SPESIALISASI :

BIDANG PKL :

JUDUL LAPORAN :

I WAYAN MARDANA

093030005095

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENDATAAN DAN PENILAIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI PAJAK DI

KECAMATAN KUTA (METODE

 ASSESSMENT SALES RATIO DAN

COVERAGE RATIO)

Mengetahui

Kepala Bidang Akademis

Pendidikan Pembantu Akuntan,

Kusmono, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIP 196206281987031001

Tangerang Selatan, Juli 2012

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Darwin, MBP.

NIP 195308091978011001

Page 3: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 3/74

 

iii 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

 NAMA :

 NOMOR POKOK MAHASISWA :

DIPLOMA III KEUANGAN

SPESIALISASI :

BIDANG PKL :

JUDUL LAPORAN :

I WAYAN MARDANA

093030005095

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENDATAAN DAN PENILAIAN

ANALISIS EFEKTIVITAS

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI PAJAK DI

KECAMATAN KUTA (METODE

 ASSESSMENT SALES RATIO DAN

COVERAGE RATIO)

Tangerang Selatan, Agustus 2012

...............................

1. Drs. Darwin, MBP. Dosen Pembimbing/Penilai I

NIP 195308091978011001

...............................

2. Andreas Hendro Puspita, S.E., M.T. Dosen Penilai II

NIP 197505091995111002

Page 4: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 4/74

 

iv 

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa

karena atas semua Asung Kerta Wara Nugraha yang telah diberikan kepada penulis

sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul

“ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA (METODE  ASSESSMENT

SALES RATIO DAN COVERAGE RATIO)” ini secara tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini diselesaikan tepat waktu berkat dukungan,

 bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

 penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. 

Kedua orang tua penulis, I Made Pantriyasa (bapak) dan Ni Wayan Gerni (ibu)

yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.

2.  Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan secara moril, spiritual

dan material.

3.  Bapak Kusmanadji, Ak. MBA. selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

4. 

Bapak Kusmono, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Kepala Bidang Akademis

Pembantu Ajun Akuntan.

5.  Bapak Drs. Darwin, MBP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing

dan memberikan pengarahan dalam penyusunan laporan ini.

6.  Bapak/Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya selama 3 tahun pendidikan di

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Page 5: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 5/74

 

7.  Kepala Kantor, Kepala Seksi, dan seluruh staf KPP Pratama Badung Selatan, atas

 bantuan dan bimbingan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

8.  Rekan-rekan satu kantor PKL: Anggara, Tresna, Chandra, Erik, Nova, Gungde

dan Aldy atas kebersamaannya selama sebulan.

9.  Rekan-rekan satu dosen pembimbing: Hamzah, Ririh, Veron, Nerva, Fery, dan

Andre atas bantuan dan dukungan sehingga laporan ini selesai tepat waktu.

10. Rekan-rekan Marzaners yang sudah seperti keluarga sendiri selama 3 tahun.

11.  Nyama braya di KMHB STAN atas kebersamaannya dalam berbagai kegiatan.

12. 

Teman-teman kelas I-B, II-C dan III-A PBB atas kebersamaannya selama ini dan

semua pihak yang turut membantu penyelesaian laporan ini yang tidak dapat

 penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan

dalam laporan ini, baik dari segi teknis ataupun dari segi penyajian. Penulis memohon

kritik dan saran, guna memperbaiki penulisan di masa mendatang.

Sebagai akhir kata penulis berharap semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini

 bermanfaat, khusus untuk penulis pribadi dan semua pihak yang membutuhkannya

kelak.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Tangerang Selatan, Juli 2012

Penulis

I Wayan Mardana

 NPM 093030005095

Page 6: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 6/74

 

vi 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini seluruhnya hasil kerja saya sendiri. Dalam hal

kutipan yang saya ambil dari buku majalah, peraturan-peraturan yang berlaku

dan/atau sumber-sumber lainnya, telah saya sebutkan dalam daftar pustaka dan

catatan kaki.

Apabila dalam laporan ini ditemui bahwa sebagian atau seluruh isinya merupakan

 jiplakan atau bersifat plagiat sesuai BAB II A No.7 dan BAB II B No. 3 Keputusan

Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Nomor KEP-100/PP.7/2001, saya bersedia

untuk dinyatakan tidak lulus atau kelulusan dibatalkan dan dikeluarkan dari Program

Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Tangerang Selatan, Juli 2012

Yang Membuat Pernyataan

I Wayan Mardana

 NPM 093030005095

Page 7: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 7/74

 

vii 

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN RENCANA LAPORAN PKL .............................. ii

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI ............................. iii

KATA PENGANTAR .........................................................................................iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ............................................................... vi

DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. 

Latar Belakang Penulisan.............................................................................. 1

B.  Ruang Lingkup Permasalahan ....................................................................... 3

C.  Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ....................................... 3

D.  Metode Pengumpulan Data ........................................................................... 4

E. 

Sistematika Penulisan ................................................................................... 5

BAB II DATA DAN FAKTA

A.  Gambaran Umum KPP Pratama Badung Selatan ........................................... 7

B.  Gambaran Umum Kecamatan Kuta ..............................................................11

C.  Gambaran Umum Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Badung Selatan ..........14

D.  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan .....15

Page 8: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 8/74

 

viii 

BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. 

Landasan Teori ............................................................................................20

1.  Dasar hukum ..........................................................................................20

2. 

Metode analisis .....................................................................................26

B.  Pembahasan .................................................................................................27

1.  Analisis Ketetapan PBB 2011-2012 .......................................................27

2.  Analisis Assessment Sales Ratio .............................................................30

a.  Perhitungan Assessment Sales Ratio .................................................30

 b. 

Pengukuran Tendensi Sentral ...........................................................32

c. 

Pengukuran Variabilitas ...................................................................35

d.  Interpretasi hasil perhitungan ............................................................38

3.  Analisis Coverage Ratio ........................................................................39

4. 

Analisis Kepatuhan Pelunasan PBB .......................................................40

5.  Pemanfaatan hasil analisis guna pengoptimalisasian potensi

 perpajakan .............................................................................................43

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan .....................................................................................................46

B.  Saran ...........................................................................................................47

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................51

LAMPIRAN

Page 9: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 9/74

 

ix 

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel II.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk tiap Kelurahan

di Kecamatan Kuta ...........................................................................11

Tabel II.2 Daftar Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama

Badung Selatan.................................................................................14

Tabel II.3 Perbandingan Realisasi terhadap Target Penerimaan

PBB 2008-2011 ................................................................................16

Tabel II.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan terhadap

Ketetapan PBB 2008-2012 ...............................................................17

Tabel II.5 Komposisi Penerimaan PBB terhadap Penerimaan Total ..................18

Tabel III.1 Peningkatan Jumlah SPPT 2011-2012 per Jenis Buku ......................27

Tabel III.2 Peningkatan Ketetapan PBB 2011-2012 per Jenis Buku....................28

Tabel III.3 Peningkatan Jumlah SPPT 2011-2012 per Kelurahan........................29

Tabel III.4 Peningkatan Ketetapan PBB 2011-2012 per Kelurahan.....................29

Tabel III.5 Perbandingan NJOP dengan Nilai Pasar per meter persegi ................31

Tabel III.6 Coverage Ratio Pengenaan PBB Wilayah Kerja

Kecamatan Kuta ...............................................................................39

Tabel III.7 Objek Pajak yang Telah SISMIOP tahun 2011 ..................................40

Tabel III.8 Tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB Kecamatan Kutatahun 2008-2012 ..............................................................................41

Page 10: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 10/74

 

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar II.1 Susunan Organisasi KPP Pratama Badung Selatan ........................ 8

Gambar II.2 Ketetapan, Target dan Realisasi Penerimaan PBB

2008-2011 ( Dalam Miliar Rupiah) ..............................................18

Gambar III.1 Tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB tahun 2008-2012

 per Kelurahan ..............................................................................42

Page 11: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 11/74

 

xi 

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kenaikan Jumlah SPPT dan Ketetapan PBB tahun 2011-2012

Di Kecamatan Kuta

Lampiran II Perhitungan Assessment Sales Ratio 

Lampiran III Perhitungan Rasio Kepatuhan Pelunasan 2008-2012

 per kelurahan di Kecamatan Kuta

Lampiran IV Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Badung Selatan

Page 12: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 12/74

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. 

Latar Belakang Penulisan

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara Indonesia. 78% dari

 penerimaan negara berasal dari pajak. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan sendiri penerimaan dari pajak ditargetkan sebesar Rp. 1,012 Triliun, turun

2 % dari target awal. Namun tetap saja target ini menjadi tantangan bagi Direktorat

Jendral Pajak untuk dapat direalisasikan pada tahun ini.

Direktorat Jenderal Pajak menggunakan dua pendekatan dalam meningkatkan

 penerimaan dari pepajakan yaitu melalui kegiatan intensifikasi perpajakan dan

kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak

dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dalam intensifikasi pajak,

terdapat tiga istilah terkait intensifikasi ini yaitu mapping   atau pemetaan,  profilling  

atau pembuatan profil dan benchmarking   atau pembandingan. Ketiga kegiatan ini

didukung dengan kegiatan pengumpulan data baik dari internal DJP maupun dari

eksternal DJP. Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu untuk menemukan adanya

indikasi potensi pajak yang belum tergali oleh Account Representative.

Page 13: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 13/74

2

Kegiatan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak

terdaftar, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan maupun Bendaharawan. Kegiatan

Sensus Pajak Nasional yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan salah satu

contoh penerapan ekstensifikasi perpajakan. Pelaksanaan SPN diharapkan dapat

menjaring Wajib Pajak baru sekaligus memunculkan kesadaran masyarakat untuk

memenuhi kewajiban membayar pajak.

Oleh karena pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini mengkhusus pada

Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis membatasi pengertian intensifikasi dan

ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan terbatas pada potensi

 pajak dari objek pajak akibat dari selisih antara nilai objek berdasarkan Nilai Jual

Objek Pajak dengan nilai objek berdasarkan nilai pasar wajar. Sementara kegiatan

ekstensifikasi yang ditinjau terbatas pada potensi pajak dari objek pajak yang belum

terdaftar ataupun yang belum dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Apabila

intensifikasi dan ekstensifikasi dalam hal tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif,

maka diharapkan penerimaan pajak yang berasal dari PBB terutama sektor Pedesaan

dan Perkotaan dapat dioptimalkan.

Mengingat pentingnya dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi perpajakan agar dapat memaksimalkan potensi perpajakan khususnya

 pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, penulis tertarik untuk

menganalisis efektifitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta

kepatuhan masyarakat Kecamatan Kuta dalam memenuhi kewajiban membayar PBB.

Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah ini di dalam Laporan Praktik Kerja

Lapangan dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

Page 14: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 14/74

3

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

(METODE ASSESSMENT SALES RATI O  DAN COVERAGE RATIO )”.

B.  Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis akan memberikan

 batasan-batasan agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas. Penulis akan

menitikberatkan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan intensifikasi Pajak

Bumi dan Bangunan dengan metode  Assessment Sales Ratio  dan efektivitas

 pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan metode Coverage

 Ratio. Selain itu penulis juga membahas mengenai tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB

dengan membandingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang

diterbitkan terhadap SPPT PBB yang dilunasi sebelum jatuh tempo. Wilayah

 pembahasannya juga dibatasi pada Kecamatan Kuta.

C.  Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan

1.  Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari Program Diploma III

Keuangan Spesialisasi PBB/Penilai yang diselenggarakan Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara.

2.  Menerapkan dan membandingkan teori telah dipelajari selama mengikuti

 pendidikan di Program Diploma III Keuangan Spesialisasi PBB/Penilai dengan

 praktik yang terjadi di lapangan.

3.  Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan intensifikasi potensi perpajakan di

Kecamatan Kuta dengan metode Assessment Sales Ratio. 

Page 15: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 15/74

4

4.  Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi potensi perpajakan di

Kecamatan Kuta dengan metode Coverage Ratio.

5.  Mengetahui tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB di Kecamatan Kuta.

6. 

Menentukan langkah yang diperlukan guna mengoptimalkan penerimaan PBB

dengan memanfaatkan hasil analisis Assessment Sales Ratio, Coverage Ratio dan

tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB di Kecamatan Kuta. 

D.  Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan ini,

 penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

1.  Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari

 berbagai sumber pustaka, seperti buku-buku ilmiah, undang-undang, petunjuk

 pelaksanan undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

2. 

Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung di

lapangan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Badung Selatan untuk memperoleh data dan fakta yang

diperlukan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

3. 

Statistik

Penelitian yang dilakukan dengan mengolah data dan perpajakan yang

diperoleh sehingga menghasilkan informasi yang berhubungan dengan pokok

 pembahasan dan menyajikannya sesuai dengan kebutuhan pembahasan.

Page 16: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 16/74

5

E.  Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan gambaran umum tentang penyusunan

Laporan PKL yang meliputi latar belakang penulisan, ruang lingkup permasalahan,

tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika dalam penyusunan Laporan PKL.

BAB II DATA DAN FAKTA

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan gambaran umum tentang KPP Pratama

Badung Selatan, gambaran umum tentang Kecamatan Kuta, gambaran umum Seksi

Ekstensifikasi KPP Pratama Badung Selatan, target dan realisasi penerimaan pajak 5

tahun terakhir.

BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Penulis akan menyertakan Landasan Teori dan Pembahasan mengenai

analisis  Assessment Sales Ratio dan Coverage Ratio. Pada Landasan Teori, Penulis

akan menguraikan dasar hukum yang terkait, pengertian istilah, penjelasan tentang

ekstensifikasi dan intensifikasi.

Pada Pembahasan, awalnya Penulis akan menyajikan perbandingan SPPT dan

ketetapan antara tahun 2011 dengan 2012. Kemudian Penulis akan menyajikan

 perhitungan  Assessment Sales Ratio  mulai dari pengukuran tendensi sentral sampai

dengan pengukuran variabilitas. Penulis juga akan menyajikan perhitungan Coverage

 Ratio sehingga akan menggambarkan seberapa besar efektivitas pelaksanaan kegiatan

ekstensifikasi. Selain itu Penulis juga akan menganalisis tingkat kepatuhan pelunasan

PBB di Kecamatan Kuta. Hasil analisis akan menjadi evaluasi dari pelaksanaan

intensifikasi dan ekstensifikasi.

Page 17: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 17/74

6

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini Penulis akan menarik simpulan dari uraian-uraian data pada bab-bab

sebelumnya dan berusaha memberikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai

 bahan masukan untuk mencapai target penerimaan PBB yang optimal.

Page 18: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 18/74

 

BAB II

DATA DAN FAKTA

A. 

Gambaran Umum KPP Pratama Badung Selatan

KPP Pratama Badung Selatan adalah salah satu KPP yang berada di bawah Kantor

Wilayah DJP Bali. KPP Pratama Badung Selatan diresmikan pada tanggal 11

Desember 2007 dan mulai beroperasi secara aktif per 1 Januari 2008. KPP Pratama

Badung Selatan dibentuk guna menunjang reformasi perpajakan. KPP Pratama

Badung Selatan dibentuk menjadi kantor satu atap yang melayani semua jenis pajak.

Pembagian tugas yang awalnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi.

KPP Pratama Badung Selatan berlokasi di Jalan Kapten Tantular No 4, Renon.

KPP Pratama Badung Selatan, KPP Pratama Denpasar Timur dan Kanwil DJP Bali

 berada di satu areal kompleks Gedung Keuangan Negara (GKN) II Denpasar. Kantor

KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Denpasar Timur sendiri berada di

dalam satu gedung. Setelah memasuki lobi, di sebelah kanan merupakan KPP Pratama

Badung Selatan, sedangkan sebelah kiri merupakan KPP Pratama Denpasar Timur.

Keadaan ini terkadang membingungkan wajib pajak, sehingga terkadang wajib pajak

dari KPP Pratama Denpasar Timur malah masuk ruangan KPP Pratama Badung

Selatan, begitu juga sebaliknya.

Page 19: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 19/74

8

Gedung KPP Pratama Badung Selatan memiliki empat lantai. Lantai pertama

terdiri dari Tempat Pelayanan Terpadu, Ruang Seksi Pelayanan dan Seksi Pengolahan

dan Informasi. Lantai dua terdiri dari Ruang Seksi Ekstensifikasi, Ruang Kepala

Kantor, dan Bagian Umum. Lantai tiga terdiri dari Ruang Seksi Pengawasan dan

Konsultasi I,II,dan III. Kemudian lantai empat terdiri dari Ruang Seksi Pemeriksaan

 beserta Fungsional Pemeriksa, serta Ruang Seksi Penagihan.

Wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan mencakup keseluruhan Kecamatan

Kuta dan Kuta Selatan. Wilayah kerja di Kecamatan Kuta meliputi Kelurahan Tuban,

Kedonganan, Kuta, Legian, dan Seminyak. Sedangkan wilayah kerja di Kecamatan

Kuta Selatan meliputi Kelurahan Pecatu, Ungasan, Benoa, Jimbaran, Tanjung Benoa,

dan Kutuh.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per Juni tahun 2012 sebanyak 45.130 Wajib

Pajak Orang Pribadi, 8.066 Wajib Pajak Badan dan 238 Wajib Pajak Bendaharawan .

Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan publikasi BPS tahun 2011 sejumlah 27.310

Kepala Keluarga.

Gambar II.1 Susunan Organisasi KPP Pratama Badung Selatan

Kepala Kantor

Subandi

Subbagian UmumKemis Rianto

Kelompok JabatanFungsional

Seksi Pelayanan

Ni Luh Putu Argiyanti

Seksi PDI

Heru Tri Hantoro

Seksi Ekstensifiasi

I Kadek Arya Suartana TK

Seksi Penagihan

Ni Made Suarniti

Seksi Pemeriksaan

Hario Widodo Poncoseno

Seksi Waskon I

Yuaniarsyah Hakim

Seksi Waskon II

Helmy Afrul

Seksi Waskon III

 I Nyoman Alit Arsa Aryana 

Sumber : Diolah dari Subbagian Umum KPP Pratama Badung Selatan

Page 20: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 20/74

9

Pembagian wewenang organisasi di KPP Pratama Badung Selatan sesuai dengan

gambar II.1. Struktur organisasi terdiri atas Kepala Kantor yang membawahi 1 Sub

Bagian Umum, 8 Seksi serta 2 kelompok Fungsional Pemeriksa dan 1 orang

Fungsional Penilai PBB.

Rincian dari pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai

 berikut:

1.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,

 pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen

 perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP

dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

2.  Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk

hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan

dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan

 perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama

 perpajakan.

3. 

Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

 pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan

 penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Page 21: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 21/74

10

4.  Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

 pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

 penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan

 perpajakan lainnya.

5.  Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi

 perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis

data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

6. 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, dan III

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, serta

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, masing-masing mempunyai tugas melakukan

 pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan

kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak,

analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan

evaluasi hasil banding. Berdasarkan wilayah kerja Seksi Waskon dibagi menjadi:

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I: Kelurahan Kuta

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II : Kelurahan Legian, Seminyak, Tuban

dan Kedonganan

  Seksi Pengawasan dan Konsultasi III : Kelurahan Pecatu, Ungasan, Benoa,

Jimbaran, Tanjung Benoa, dan Kutuh

Page 22: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 22/74

11

B.  Gambaran Umum Kecamatan Kuta

Kecamatan Kuta merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah

Kabupaten Badung. Kecamatan Kuta terletak 9,6 km dari Kota Denpasar. Kecamatan

Kuta memiliki wilayah seluas 17,52 Ha. Kecamatan Kuta berada pada 27 meter di

atas laut permukaan. Kecamatan Kuta termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu

udara berkisar antara 28o

C sampai dengan 34o

C dan curah hujan rata-rata 2510

mm/tahun. Wilayah Kecamatan Kuta berada di wilayah pesisir pantai memanjang dari

utara ke selatan. Keberadaan pantai di sepanjang wilayah ini menjadikan Kuta

terkenal sebagai ikon pariwisata di Pulau Bali. Hal ini karena keindahan pantai dan

ombak di pesisir wilayah Kuta.

Batas-batas geografis Kecamatan Kuta adalah sebagai berikut:

Batas Utara : Kecamatan Kuta Utara

Batas Timur : Kota Denpasar

Batas Selatan : Kecamatan Kuta Selatan

Batas Barat : Samudera Indonesia

Tabel II.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk tiap Kelurahan di Kecamatan Kuta

KelurahanLuas Wilayah

(Ha)

Laki-

lakiPerempuan Jumlah

Jumlah

KK

Kedonganan 1,91 2.908 2.698 5.606 1.457

Tuban 2,68 7.506 6.777 14.283 3.307

Kuta 7,23 6.290 6.047 12.337 2.917

Legian 3,05 1.724 1.722 3.446 1.003

Seminyak 2,65 2.052 2.085 4.137 832

Kecamatan

Kuta 17,52 20.480 19329 39.809 9.516

Sumber : Badung Dalam Angka 2011

Page 23: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 23/74

12

Secara Administratif wilayah Kecamatan Kuta dibagi menjadi 5 Kelurahan yakni:

1. 

Kelurahan Tuban

Kelurahan Tuban bisa dibilang menjadi salah satu pintu gerbang pulau Bali. Di

sinilah lokasi Bandara Ngurah Rai. Dengan status sebagai Bandara Internasional,

menjadikan kawasan Kelurahan Tuban menjadi kawasan yang tak pernah sepi.

Dengan adanya proyek renovasi Bandara Internasional ke depannya dipastikan

kawasan ini akan bernilai makin tinggi. Belum lagi adanya rencana proyek pembuatan

 jalan tol di atas air yang menghubungkan Pelabuhan Benoa, Tuban, dan Nusa Dua

yang pastinya menjadikan kawasan Tuban menjadi lebih strategis sebagai gerbang

Pulau Dewata.

2.  Kelurahan Kedonganan

Kawasan Kedonganan berada di sebelah selatan dari Kelurahan Tuban. Memiliki

 pantai yang tak kalah indah dengan pantai kuta, namun keadaannya belum seramai

Kuta. Mungkin karena lebih sepi dibandingkan pantai kuta sehingga lebih dapat

menikmati keindahan pantainya. Kafe dan restoran yang terdapat di sepanjang pantai

Kedonganan menjadi ciri khas dari Kelurahan Kedonganan.

3.  Kelurahan Kuta

Kelurahan Kuta menjadi salah satu ikon pulau dewata. Pantai yang indah

sepanjang jalan ini dipastikan menjadi pilihan utama pelancong, baik wisatawan

mancanegara maupun domestik. Hal inilah yang menghidupi kawasan Kuta, kawasan

yang tak pernah tidur. Kuta seolah-olah menjadi jantung penggerak pariwisata di Bali.

Lokasi akomodasi untuk para pelancong menjamur di kawasan Kuta, mulai dari

hotel berbintang, penginapan melati ataupun home stay  di rumah warga. Dengan

Page 24: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 24/74

13

luasnya yang tidak terlalu besar kawasan kuta memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai

dari daerah pariwisata, pusat belanja, dan akomodasi yang akan memanjakan para

wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai juga membuat kawasan

Kuta mudah diakses. Namun hal ini juga mengakibatkan kemacetan jalan-jalan di

Kelurahan Kuta. Saat ini sedang dilaksanakan proyek pembangunan underpass Dewa

Ruci Simpang Siur. Diharapkan dengan adanya underpass  ini dapat mengurangi

kemacetan di jalan Sunset Road dan By Pass Ngurah Rai.

4. 

Kelurahan Legian

Kelurahan Legian berapa di sebelah utara Kecamatan Kuta. Posisi yang berdekatan

menjadikan Kawasan Legian menjadi penyokong kegiatan di wilayah Kuta. Keadaan

di kawasan Legian sama halnya dengan kawasan kuta. Pantai Legian yang tidak kalah

indah menjadi serbuan bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Ombak pantai

Legian yang tinggi menjadikan pantai Legian digemari oleh para peselancar.

5. 

Kelurahan Seminyak

Kawasan seminyak berada di sebelah utara Kelurahan Legian. Sama halnya dengan

Kuta maupun Legian, Kelurahan Seminyak juga memiliki pantai yang indah, dan

akomodasi yang lengkap bagi para pelancong.

Kuta, Legian dan Seminyak menjadi kawasan segitiga emas di selatan pulau Bali.

Hal ini karena keindahan pantai dan ombaknya yang menantang para wisatawan.

Selain itu akomodasi yang lengkap, mulai dari hotel, pusat belanja dan sarana

 pendukung lainnya. Lokasi yang mudah dijangkau menjadikan kawasan kuta sebagai

objek yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Bali. Tak heran jika ketiganya

Page 25: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 25/74

14

menjadi pilihan utama bagi turis lokal dan asing. Kendati demikian, umumnya orang-

orang mengenal ketiganya sebagai Kuta, karena memang kenyataannya bahwa

ketiganya berada di Kecamatan Kuta. Dan sebelum tahun 1998 memang wilayah

Kecamatan Kuta saat ini masih setingkat kelurahan. Barulah pada tahun 1999 dengan

SK Gubernur Bali No 350/1999 wilayah kuta dimekarkan menjadi 5 kelurahan seperti

saat ini.

C.  Gambaran Umum Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Badung Selatan

Seksi Ektensifikasi adalah salah satu seksi yang ada dibawah KPP Pratama Badung

Selatan. Tugas utama Seksi Ekstensifikasi adalah:

1.  Pengamatan potensi perpajakan,

2.  Pendataan objek dan subjek pajak,

3. 

Pembentukan, dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak.

Tabel II.2 Daftar Pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Badung Selatan

Nama NIPPendid

ikanGolongan Jabatan

I Kadek Arya

Suartana TK197505091995111001 S2 III/d

Kepala Seksi

Ekstensifikasi

IB Komang

Budiarsa197112271998031001 SMA II/d

Pelaksana Seksi

Ekstensifikasi

I Wayan

Sudiasa 198502222006021004 S1 II/bPelaksana Seksi

Ekstensifikasi

Putu Arya

Marlon Saputra198603172006021002 S1 II/b

Pelaksana Seksi

Ekstensifikasi

Putu Widiada 196004071985031000 SMA II/dPelaksana Seksi

Ekstensifikasi

 Ni Luh

ManggreniHonorer S1 -

Pelaksana Seksi

Ekstensifikasi

Sahroni 197007041991031004 DIII III/aFungsional

Penilai

Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Badung Selatan

Page 26: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 26/74

15

Walaupun saat ini pembagian seksi di KPP berdasarkan fungsi, namun seksi

ekstensifikasi terkesan lebih dekat dengan pengelolaan PBB. Hal ini dikarenakan

seksi ekstensifikasi yang melakukan pendataan objek pajak, melakukan penilaian

individu dan juga memelihara basis data objek pajak.

Kegiatan yang dilakukan Seksi Ektensifikasi meliputi:

1.  Ekstensifikasi melalui pendataan dengan menyasar kantor-kantor perdagangan di

 pelosok desa dan pinggiran kawasan Kuta melalui identifikasi awal menggunakan

 peta citra.

2. 

Ektensifikasi melalui pendataan dengan menyasar pemukiman real estate.

3. 

Ekstensifikasi melalui pemberi kerja, yaitu Wajib Pajak badan yang karyawannya

 belum terdaftar memiliki NPWP, namun beban gajinya besar.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. 

Sering dijumpai Wajib Pajak yang ber-NPWP di KPP lain, sehingga tidak

menambah potensi pajak.

2. 

Banyak Wajib Pajak yang pindah alamat dan tidak melapor.

3.  Adanya resistensi dari para karyawan atau pengusaha untuk menyembunyikan

identitas.

D.  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan

KPP Pratama Badung Selatan menjadi salah satu KPP yang berprestasi di bawah

Kanwil DJP Bali. Wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan meliputi Kecamatan

Kuta dan Kuta Selatan yang merupakan wilayah strategis, yang menjadi ikon

 pariwisata pulau Bali. Potensi pajak yang tinggi di segala sektor, karena keberadaan

Page 27: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 27/74

16

hotel, villa, restoran, sarana rekreasi dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadikan

KPP Pratama Selatan menjadi KPP Pratama dengan penerimaan terbesar di Kanwil

DJP Bali, setelah KPP Madya Denpasar.

Prestasi yang gemilang menyebabkan KPP Pratama Badung Selatan selalu dibekali

dengan target penerimaan pajak yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi yang

 baik agar mampu mencapai target yang telah dipercayakan, salah satunya dengan

melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dengan terlaksananya

kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang optimal, diharapkan penerimaan yang

diperoleh juga mencapai hasil yang maksimal.

Tabel II.3 Perbandingan Realisasi terhadap Target Penerimaan PBB 2008-2011

TahunTarget Penerimaan

PBB

Realisasi Penerimaan

PBB

Realisasi/

Target

2008 Rp 62.910.730.000,00 Rp 61.652.142.290,00 98,00%

2009 Rp 70.690.528.529,00 Rp 77.572.805.464,00 109,73%2010 Rp 75.573.002.190,00 Rp 78.850.354.245,00 104,34%

2011 Rp 73.868.578.876,00 Rp 81.751.021.275,00 110,67%

Sumber : Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Badung Selatan

Tabel II.3 memperlihatkan bahwa tiap tahun penerimaan pajak yang berasal dari

PBB selalu mengalami peningkatan. Tiap tahun KPP Pratama Badung Selatan selalu

melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2008. KPP

Pratama Badung Selatan secara resmi mulai beroperasi pada tahun 2008, dan tahun

 pertamanya KPP Pratama Badung Selatan berhasil mencapai 98% target penerimaan

PBB. Walaupun pada tahun 2008 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam

 penerimaan PBB, namun penerimaan pajak secara keseluruhan pada saat tahun 2008

telah melampau target yang ditetapkan.

Page 28: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 28/74

17

Di tahun-tahun berikutnya penerimaan PBB selalu mengalami peningkatan.

Penerimaan pada tahun 2009 mencapai 109,73% dari target yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tahun 2010 penerimaan PBB mencapai 104,34% dari target yang

telah ditetapkan untuk tahun 2010. Puncaknya pada tahun 2011 realisasi penerimaan

PBB KPP Pratama Badung Selatan mencapai 110,67% dari target yang telah

ditetapkan.

Tabel II.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan terhadap Ketetapan PBB 2008-2012

Tahun Ketetapan PBBRealisasi Penerimaan

PBB

Realisasi/

Ketetapan

2008 Rp 64.903.256.724,00 Rp 61.652.142.290,00 94,50%

2009 Rp 82.635.979.629,00 Rp 77.572.805.464,00 93,87%

2010 Rp 89.546.410.161,00 Rp 78.850.354.245,00 88,06%

2011 Rp 111.436.502058,00 Rp 81.751.021.275,00 73,36%

2012 Rp156.189.525.161,00 Rp 19.241.839.469,00 12,32%

Sumber : Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Badung Selatan

Tabel II.4 menunjukkan perbandingan antara realisasi penerimaan PBB terhadap

ketetapan PBB tiap tahun selama tahun 2008 sampai dengan Juni 2012. Walaupun

 pada tahun 2008 dan 2009 perbandingan realisasi penerimaan PBB terhadap ketetapan

PBB masih diatas 90%, namun di tahun-tahun berikutnya. Namun di tahun 2010

menurun menjadi 88,06% dan semakin menurun di tahun 201 menjadi 73,36%..

Sebenarnya realisasi penerimaan PBB sendiri sudah naik, namun tidak mampu

mengimbangi laju perkembangan ketetapan PBB. Realisasi penerimaan sendiri bukan

hanya berasal dari pencairan pokok pajak tahun bersangkutan namun juga pencairan

tunggakan PBB yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan tabel II.4, sampai dengan bulan Juni perbandingan realisasi

 penerimaan PBB dengan terhadap ketetapan PBB baru 12,32%. Hal ini berarti KPP

Page 29: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 29/74

18

Pratama Badung Selatan harus bekerja keras agar dapat meningkatkan realisasi

 penerimaan sehingga pokok ketetapan PBB yang untuk tahun 2012 dapat dicairkan.

Gambar II.2 Ketetapan, Target dan Realisasi Penerimaan PBB 2008-2011

( Dalam Miliar Rupiah)

Sumber : Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Badung Selatan

Tabel II.5 Komposisi Penerimaan PBB terhadap Penerimaan Total

TahunRealisasi

Penerimaan PBB

Realisasi Penerimaan

Total

Komposisi

penerimaan PBB

2008 61.652.142.290 334.805.182.198 18,41%

2009 77.572.805.464 361.299.778.873 21,47%

2010 78.850.354.245 450.082.472.558 17,52%

2011 81.751.021.275 552.400.199.824 14,80%

Sumber : Diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Badung Selatan

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan keseluruhan, penerimaan PBB

KPP Pratama Selatan memiliki komposisi yang cukup besar. Dari tahun 2008 hingga

tahun 2011 penerimaan KPP Pratama Badung Selatan yang berasal dari PBB selalu

diatas 10% dari keseluruhan penerimaan pajak. Hal ini wajar mengingat wilayah

kerja dari KPP Pratama Badung Selatan yang cukup luas dan strategis karena

lokasinya yang mudah dijangkau dan dekat dengan objek wisata.

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011

Target Penerimaan PBB

Realisasi Penerimaan

PBB

Ketetapan PBB

Page 30: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 30/74

19

Kontribusi yang terbesar diberikan pada tahun 2009 yakni sebesar 21,47% dari

keseluruhan penerimaan. Namun di tahun berikutnya secara perlahan mengalami

 penurunan, yakni 17,52% pada tahun 2010 dan 14,80% pada tahun 2011. Hal ini

dikarenakan pada tahun 2013 pengelolaan PBB sektor pedesaan perkotaan diserah

sepenuhnya kepada pemerintah daerah. KPP Pratama Badung Selatan mulai

 berkonsentrasi untuk mengoptimalkan pajak selain PBB. Agar ketika PBB sudah di

daerahkan KPP Pratama Badung Selatan sudah siap dan tetap mampu mencapai target

yang telah ditetapkan.

Page 31: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 31/74

 

20 

BAB III

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. 

Landasan Teori

1.  Dasar hukum

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia saat ini bukan lagi negara agraris ataupun

negara maritim. Indonesia saat ini beralih menjadi negara pajak. Pajak menjadi

sumber pendanaan utama bagi kelangsungan negara Indonesia. Pemungutan pajak pun

dilindungi oleh konstitusi.

Pajak yang dikenakan di Indonesia bermacam-macam, mulai dari Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, sampai

dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Belum lagi Bea Cukai dan Pajak Daerah yang

dikelola oleh tiap-tiap daerah, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame dan

lain-lain. Dengan begitu banyaknya jenis pajak dan pengenaannya wajar apabila

 Negara Indonesia dikatakan sebagai negara pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan/atau

 bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih

 baik bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak, menguasai ataupun

memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut. Contohnya ladang,

Page 32: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 32/74

21 

sawah, danau, tambang dan lain-lain. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah

Republik Indonesia. Contohnya, rumah tinggal, toko, dermaga dan lain-lain.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan

Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur bahwa 10 % dari

 penerimaan PBB diberikan kepada pemerintah pusat dan 90% dari penerimaan PBB

diberikan kepada pemerintah daerah. Jumlah 90% yang merupakan bagian pemerintah

daerah diperinci sebagai berikut:

a. 

16,2% untuk daerah provinsi.

 b. 

64,8% untuk daerah kabupaten/kota.

c.  9 % untuk biaya pemungutan.

Jumlah 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat kemudian dibagikan

kembali kepada pemerintah daerah dengan alokasi sebagai berikut:

a.  65% dibagikan secara merata ke seluruh daerah kabupaten/kota.

 b. 

35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi

 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pata tahun

sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, telah ditentukan jenis pajak dan restribusi yang dapat dipungut oleh

 pemerintah daerah berupa Closed-List  yang tidak dapat ditambah lagi oleh tiap-tiap

 pemerintah daerah. Berdasarkan kewenangannya dibagi menjadi pajak provinsi dan

 pajak kabupaten. Pajak propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Air Permukaan,

Page 33: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 33/74

22 

dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah ini, sudah dipastikan bahwa PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

akan dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Sedangkan PBB sektor

Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan masih berada dibawah pengelolaan

Pemerintah Pusat. BPHTB secara resmi telah dialihkan kepada pemerintah daerah

 pada 1 Januari 2011, sedangkan untuk PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan paling

lambat dialihkan pada tahun 2014. Namun beberapa daerah telah mengelola PBB

sektor Pedesaan dan Perkotaan secara mandiri mulai tahun 2012.

PBB pada kenyataannya memang merupakan pajak yang berbasis lokasi, dengan

diberikannya wewenang kepada pemerintah daerah diharapkan biaya pemungutan

dapat menjadi lebih efisien. Tentunya pemerintah daerah juga lebih mudah memantau,

karena lebih mengenal wilayah kerja masing-masing. Hal ini juga akan mendorong

semangat dari tiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-

masing. Sampai saat ini memang pelaksanaan pemungutan PBB memang belum

maksimal dan kurang efisien, hal ini karena dalam memungut PBB diperlukan

koordinasi antara DJP, Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah. Dengan

menyerahkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah maka

diharapkan koordinasi dapat ditingkatkan.

Page 34: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 34/74

23 

Pemerintah daerah harus membentuk peraturan daerah mengenai PBB sektor

Pedesaan dan Perkotaan sebelum mulai memungut PBB. Sehingga ada baiknya dalam

 penyusunannya dapat mengadopsi aturan-aturan PBB yang sebelumnya berlaku.

Terutama dalam hal mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Penulis berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem intensifikasi dan

ekstensifikasi yang saat ini telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan bersedia menularkan ilmunya dalam hal

memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kegiatan intensifikasi adalah mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak

yang telah terdaftar. Kegiatan intensifikasi berguna untuk menemukan indikasi

adanya potensi pajak yang belum tergali. Misalnya Nilai Jual Objek Pajak yang masih

dibawah nilai pasar wajar. Sedangkan Kegiatan ektensifikasi adalah menjaring objek

 pajak yang belum terdaftar.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.6/2003

tentang Kebijakan Pengamanan Penerimaan PBB dan BPHTB peningkatan pokok

ketetapan PBB dapat dilaksanakan melalui:

a.   peningkatan cakupan luas bumi dan bangunan kena pajak (coverage ratio)

dengan cara pendataan dan pemeliharaan basis data.

 b. 

 peningkatan kualitas NJOP bumi dan bangunan melalui analisis Assesment Sales

 Ratio, penyesuaian DBKB sesuai harga bahan bangunan dan upah tenaga kerja

yang berlaku.

c.   peningkatan optimalisasi penerapan NJOPTKP.

Page 35: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 35/74

24 

Surat Edaran DJP Nomor 23/PJ.6/2001 juga menjelaskan bahwa dalam

optimalisasi ketetapan PBB langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya:

a.  Meningkatkan cakupan luasan bumi dan bangunan kena pajak (coverage ratio),

dengan :

1)  Melakukan pendataan khusus objek pajak bangunan, terutama di sektor

Pedesaan, mengingat sebagian objek pajak bangunan sektor Pedesaan belum

terdata melalui SPOP kolektif .

2)  Melakukan pemeliharaan basis data yang sudah ada secara teratur untuk

memperoleh data tanah dan bangunan yang lebih akurat.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Kepala KPP diminta menugaskan

stafnya (fungsional penilai) untuk secara berkala memantau perkembangan di

lapangan, terutama terhadap munculnya bangunan-bangunan baru seperti

 pembangunan komplek perumahan, pertokoan (ruko), perkantoran, jaringan pipa,

 jaringan transmisi listrik dan lain-lain.

 b. 

Meningkatkan kualitas NJOP/m2 bumi dan bangunan, dengan :

1)  Melakukan penilaian individual terhadap objek pajak potensial yang

diperkirakan NJOP-nya masih dibawah nilai pasar (under value).

2)  Melakukan reklasifikasi NJOP bumi terhadap objek pajak yang basis datanya

masih non-sismiop (terutama sektor Pedesaan), karena terdapat indikasi

ketimpangan NJOP bumi antara wilayah yang belum dilakukan pendataan

dengan pola sismiop dan yang sudah.

3)  Melakukan penyesuaian NJOP bumi terhadap objek pajak yang basis datanya

sudah berpola sismiop mengikuti perkembangan nilai pasar wajar.

Page 36: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 36/74

25 

4)  Melakukan penyesuaian DBKB sesuai dengan harga bahan bangunan dan upah

tenaga kerja yang berlaku.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Kepala KPP diminta menugaskan

stafnya (fungsional penilai) untuk secara berkala memantau perkembangan harga

 bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan data transaksi jual beli properti, sewa properti

dan lain-lain. Penyesuaian NJOP bumi dan DBKB harus didukung dengan data dan

analisis yang memadai.

c.  Meningkatkan optimalisasi penerapan NJOPTKP, dengan melakukan kajian

 bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten-kota terkait untuk

mengusulkan NJOPTKP yang optimal ditinjau dari aspek sosial politis dan

kebutuhan dana Pemerintah daerah setempat.

Dengan melihat kedua surat edaran tersebut dapat simpulkan bahwa untuk

meningkatkan penerimaan PBB, maka variabel luas dan kualitas NJOP/m2 harus

dioptimalkan. Ditinjau dari variabel luas berarti harus dilaksanakan ekstensifikasi

 pada Objek Pajak, sehingga keseluruhan luas tanah dan bangunan harus dapat didata,

dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ditinjau dari variable kualitas

 NJOP/m2 berarti harus dilaksanakan intensifikasi terhadap Objek Pajak yang telah

terdaftar sehingga NJOP dapat mendekati nilai pasar wajar dari objek pajak.

Untuk menguji keberhasilan dalam melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi

PBB dapat digunakan perhitungan Coverage Ratio  dan  Assessment Sales Ratio.

Penulis akan menggunakan  Assessment Sales Ratio  sebagai tolak ukur keberhasilan

KPP Pratama Badung Selatan dalam mengoptimalkan kualitas NJOP/m2 dari bumi

dan bangunan di Kecamatan Kuta. Kemudian penulis akan menggunakan Coverage

Page 37: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 37/74

26 

 Ratio sebagai tolak ukur cakupan luas tanah dan bangunan yang telah dikenakan PBB

di Kecamatan Kuta. Selain itu penulis akan menguji kepatuhan terhadap pelunasan

PBB untuk membandingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterbitkan

dengan yang dilunasi.

2.  Metode analisis

a.  Coverage Ratio

Coverage Ratio  adalah perbandingan luas bumi yang telah dikenakan pajak

dibandingkan dengan luas bumi yang seharusnya dikenakan pajak. Luas bumi yang

seharusnya dikenakan pajak adalah luas wilayah administratif dikurangi dengan

luasan bumi yang tidak bisa dikenakan pajak seperti fasilitas sosial dan fasilitas

umum, tanah milik negara dan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan

umum dan tanah-tanah yang dikecualikan menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan

Bangunan.

b. 

 Assessment Sales Ratio

 Assessment Sales Ratio  adalah perbandingan rata-rata Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) PBB yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan rata-rata harga pasar.

Dengan analisis Assessment Sales Ratio dapat digunakan sebagai analisis apakah nilai

 NJOP suatu objek pajak berada dibawah harga pasar (under value) atau berada di atas

harga pasar (over value).

Apabila suatu objek pajak under value maka fiskus dapat melakukan intensifikasi

terhadap kualitas NJOP/m2 dari objek pajak tersebut, sehingga NJOP dari objek pajak

tersebut mendekati nilai pasar wajarnya. Sebaliknya apabila suatu objek pajak over

Page 38: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 38/74

27 

value, maka fiskus harus bersiap karena kemungkinan wajib pajak akan mengajukan

keberatan.

c.  Rasio Kepatuhan Pelunasan PBB

Rasio Kepatuhan Pelunasan PBB adalah perbandingan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dibandingkan dengan SPPT yang telah

diterbitkan. Hal ini untuk mengukur tingkat kepatuhan pelunasan SPPT berdasarkan

 banyaknya SPPT yang telah dilunasi pada suatu tahun, bukan dari nilai rupiahnya.

Yang perlu diperhatikan bahwa data SPPT yang dilunasi adalah SPPT pada tahun

 bersangkutan yang belum jatuh tempo.

B.  Pembahasan

1.  Analisis Ketetapan PBB 2011-2012

Sebagai salah satu KPP dengan prestasi yang baik di wilayah kerja Kanwil Pajak

Bali, KPP Pratama Badung Selatan selalu dituntut untuk mencapai target yang telah

ditentukan. Begitu juga untuk memenuhi target penerimaan PBB, sehingga tiap

tahunnya penerimaan PBB dapat meningkat.

Tabel III.1 Peningkatan Jumlah SPPT 2011-2012 per Jenis Buku

Berdasarkan Buku SPPT 2011 SPPT 2012 Kenaikan Jumlah SPPT

Buku I 2.347 2.473 5,37%

Buku II 7.100 6.338 -10,73%

Buku III 3.121 3.228 3,43%

Buku IV 1.835 2.278 24,14%

Buku V 1.264 1.712 35,44%

Jumlah 15667 16029 2,31%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Page 39: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 39/74

28 

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perkembangan jumlah SPPT yang

diterbitkan dan juga besar ketetapan pajaknya antara tahun 2011 dan tahun 2012. Dari

tabel III.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tahun lalu secara umum SPPT yang

diterbitkan untuk wilayah Kecamatan Kuta meningkat 2,31% dibandingkan dengan

tahun lalu. Namun jika diperinci malah terjadi penurunan SPPT yang diterbitkan pada

golongan buku II sebesar 10,73%. Hal ini berarti terjadi peningkatan Nilai Jual Objek

Pajak pada tahun ini mengakibatkan besarnya PBB terutang semakin bertambah.

Sehingga beberapa objek pajak yang sebelumnya masuk golongan buku II naik

tingkat menjadi golongan buku III, IV dan V. Hal lain yang kemungkinan terjadi

adalah penggabungan beberapa objek pajak menjadi satu objek pajak yang lebih luas

sehingga Nilai Jual Objek Pajaknya semakin meningkat.

Peningkatan yang tertinggi terjadi pada objek pajak golongan buku V yakni

sebesar 35,44%. Peningkatan jumlah yang terjadi pada golongan buku V akan sangat

 berpengaruh signifikan terhadap pada nilai ketetapan PBB di Kecamatan Kuta,

mengingat golongan buku V adalah kelompok objek pajak dengan PBB terutang di

atas lima juta rupiah.

Tabel III.2 Peningkatan Ketetapan PBB 2011-2012 per Jenis Buku

Berdasarkan

Buku Ketetapan PBB 2011 Ketetapan PBB 2012Kenaikan

Ketetapan

Buku I Rp 123.166.457,00 Rp 112.344.456,00 -8,79%

Buku II Rp 1.850.269.349,00 Rp 1.658.400.916,00 -10,37%

Buku III Rp 2.244.576.667,00 Rp 2.371.393.228,00 5,65%

Buku IV Rp 5.594.071.509,00 Rp 6.812.340.682,00 21,78%

Buku V Rp 35.896.911.148,00 Rp 50.105.449.912,00 39,58%

Jumlah Rp 45.708.995.130,00 Rp 61.059.929.194,00 33,58%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Page 40: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 40/74

29 

Walaupun SPPT pada buku I mengalami peningkatan, namun nilai ketetapan PBB

untuk tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 8,79%. Selain itu penurunan SPPT

golongan buku II juga mengakibatkan penurunan ketetapan PBB untuk buku II

sebesar 10,37%. Namun penurunan ini tidak berpengaruh terhadap ketetapan PBB

secara keseluruhan. Secara umum Ketetapan PBB untuk tahun 2012 meningkat

33,58%.

Tabel III.3 Peningkatan Jumlah SPPT 2011-2012 per Kelurahan

Berdasarkan KelurahanSPPT

2011

SPPT

2012Kenaikan Jumlah SPPT

Tuban 2.656 2.583 -2,75%

Kedonganan 1.370 1.388 1,31%

Kuta 6.654 6.665 0,17%

Legian 2.267 2.658 17,25%

Seminyak 2.720 2.735 0,55%

Jumlah 15.667 16.029 2,31%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Apabila ditinjau dari tiap kelurahan, dapat disimpulkan secara umum SPPT tahun

2012 mengalami peningkatan terutama di daerah Legian, kecuali pada daerah Tuban

yang justru SPPT yang terbitkan tahun ini mengalami pengurangan sebesar 2,75%.

Tabel III.4 Peningkatan Ketetapan PBB 2011-2012 per Kelurahan

Berdasarkan

Kelurahan Ketetapan PBB 2011 Ketetapan PBB 2012

Kenaikan

Ketetapan

Tuban Rp 9.477.941.233,00 Rp 10.772.287.749,00 13,66%

Kedonganan Rp 1.359.461.940,00 Rp 2.350.742.830,00 72,92%

Kuta Rp 21.190.765.672,00 Rp 29.769.282.812,00 40,48%

Legian Rp 5.957.757.744,00 Rp 8.376.084.562,00 40,59%

Seminyak Rp 7.723.068.541,00 Rp 9.791.531.241,00 26,78%

Jumlah Rp 45.708.995.130,00 Rp 61.059.929.194 ,00 33,58%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Page 41: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 41/74

30 

 Namun walaupun SPPT tahun 2012 menurun dibandingkan dengan tahun lalu,

ketetapan PBB di kelurahan Tuban justru meningkat sebesar 72,92%. Hal ini

dikarenakan proyek renovasi Bandara Ngurah Rai agar memperoleh predikat sebagai

 bandara internasional bintang lima, sehingga nilai tanah disekitarnya menjadi

meningkat. Pembangunan underpass di areal Simpang Siur yang saat ini dalam proses

 pengerjaan nampak juga mempengaruhi nilai properti di Kecamatan Kuta. Hal inilah

yang mengakibatkan kenaikan ketetapan sebesar 33,58%.

2.  Analisis Assessment Sales Ratio  

a.  Perhitungan Assessment Sales Ratio  

Dalam laporan ini penulis akan melakukan analisis  Assessment Sales Ratio untuk

menguji tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dalam hal

meningkatkan kualitas Nilai Jual Objek Pajak. Penulis menggunakan data transaksi

yang terjadi di Kecamatan Kuta kemudian membandingkannya dengan Nilai Jual

Objek Pajak per tahun 2012.

Sebagian besar data transaksi masih berupa penawaran sehingga masih

memerlukan penyesuaian data. Data yang digunakan adalah berupa tanah kosong dan

apabila terdapat bangunan di atasnya terlebih dahulu nilai bangunannya

diekstraksikan. Nilai pasar wajar yang ditentukan disini diasumsikan nilai pasar wajar

 per tanggal 1 Januari 2012. Hal ini dikarenakan Nilai Jual Objek Pajak untuk tahun

 pajak 2012 ditentukan berdasarkan keadaan per tanggal 1 Januari 2012.

Untuk mempermudah perbandingan maka penulis menggunakan nilai pasar/m2 dan

 NJOP/m2. Sebab apabila tidak dijadikan nilai/m2, maka akan menimbulkan perbedaan

Page 42: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 42/74

31 

yang signifikan antara sampel satu dengan yang lainnya yang dikarenakan perbedaan

luas tanah.

Tabel III.5 Perbandingan NJOP dengan Nilai Pasar per meter persegi

 No NJOP/m2 

 Nilai

Pasar/m2 A/S No NJOP/m

 Nilai

Pasar/m2 A/S

1 5.095.000 8.910.560 57,18% 25 5.095.000 7.200.000 70,76%

2 5.095.000 8.910.569 57,18% 26 5.095.000 8.000.000 63,69%

3 10.445.000 24.107.143 43,33% 27 5.095.000 6.800.000 74,93%

4 10.445.000 39.800.000 26,24% 28 5.095.000 6.400.000 79,61%

5 10.445.000 25.156.250 41,52% 29 3.745.000 7.600.000 49,28%6 3.745.000 8.750.000 42,80% 30 5.095.000 6.800.000 74,93%

7 3.745.000 5.639.098 66,41% 31 5.095.000 8.000.000 63,69%

8 3.745.000 5.015.625 47,67% 32 3.745.000 8.000.000 46,81%

9 3.745.000 6.168.269 60,71% 33 5.095.000 8.000.000 63,69%

10 3.745.000 6.273.256 59,70% 34 5.095.000 8.000.000 63,69%

11 4.155.000 11.222.222 37,02% 35 4.155.000 12.442.688 33,39%

12 4.155.000 6.397.590 64,95% 36 2.013.000 5.600.000 35,95%

13 4.155.000 14.549.296 28,56% 37 2.013.000 5.745.614 35,04%

14 5.095.000 8.939.024 57,00% 38 2.013.000 5.745.614 35,04%

15 3.745.000 4.804.688 77,94% 39 2.013.000 6.678.082 30,14%

16 2.013.000 6.640.000 30,32% 40 2013.000 6.200.000 32,47%

17 4.155.000 15.578.947 26,67% 41 4.155.000 8.495.575 48,91%

18 5.095.000 8.325.975 61,19% 42 2.013.000 7.916.667 25,43%

19 2.013.000 4.512.000 44,61% 43 3.745.000 11.394.779 32,87%

20 5.095.000 10.000.000 50,95% 44 2.013.000 4.005.333 50,56%

21 5.095.000 10.533.333 48,37% 45 3.745.000 12.400.000 30,20%

22 5.095.000 11.200.000 45,49% 46 3.100.000 8.000.000 38,75%

23 5.095.000 12.000.000 42,46% 47 3.100.000 8.000.000 38,75%

24 5.095.000 7.200.000 70,76% 48 3.100.000 8.000.000 38,75%Sumber : Diolah dari Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Apabila Nilai Jual Objek Pajak dari properti lebih kecil dibandingkan dengan nilai

 pasar wajar, berarti hal ini menunjukkan adanya potensi pajak yang dapat

dioptimalkan. Sebaliknya apabila Nilai Jual Objek Pajak lebih besar dari nilai pasar

wajar hal ini berpotensi menimbulkan keberatan dari wajib pajak. Dengan melihat

Page 43: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 43/74

32 

hasil analisis  Assessment Sales Ratio  maka dapat diketahui kualitas dari Nilai Jual

Objek Pajak di Kecamatan Kuta ini.

b.  Pengukuran Tendensi Sentral

Pengukuran tendensi sentral merupakan upaya mengetahui kondisi kelompok

subjek dengan mengetahui nilai sentral yang dimiliki. Nilai sentral suatu rangkaian

data adalah nilai dalam rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Suatu

rangkaian data biasanya memiliki tendensi (kecenderungan) untuk memusat pada nilai

sentral ini. Tendensi sentral ini memberi informasi tentang kecenderungan data dari

kelompok sumber yang ada sebagai deskripsi dasar tentang kondisi kelompok sumber

(subjek observasi).

Pengujian tendensi sentral terdiri atas:

1) 

Median

Median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan

nilainya atau nilai tengah dari data-data yang terurut. Dalam mencari median,

dibedakan untuk banyak data ganjil dan banyak data genap. Untuk banyak data

ganjil, setelah data disusun menurut nilainya, maka median adalah data yang terletak

tepat di tengah. Sedangkan untuk banyak data genap, setelah disusun menurut

nilainya, maka nilai median merupakan rata-rata dua nilai data yang di tengah.

Karena data yang penulis gunakan berjumlah genap maka median dihitung dengan

cara sebagai berikut:

 =46,81% + 48,37%

2  = 47,59% 

Page 44: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 44/74

33 

2)  Mean

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan

dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean (rata-rata) merupakan

suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data juga merupakan statistik karena

mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut.

Mean tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk jenis data nominal dan

ordinal.

Formula untuk menghitung Mean adalah sebagai berikut:

 = 

=1

= 48,72% 

3) 

Weighted Mean 

Weighted Mean adalah nilai rata-rata tertimbang dengan bobot yang sebanding dari

suatu observasi data . Weighted Mean  bisa juga diartikan sebagai rasio antara nilai

rata-rata NJOP/m2 dengan nilai rata-rata nilai pasar /m2. Weighted Mean  dihitung

dengan formula sebagai berikut:

ℎ  =  

 =207.747.000

456.058197 = 45,55% 

4)  Mean/Median

Perbandingan antara Mean dan Median dapat digunakan untuk mengukur dan

menginterpretasi rasio apabila jumlah sampel yang digunakan sekurang-kurangnya

tiga puluh data.

Page 45: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 45/74

34 

Hasil perbandingan Mean dengan Median Kecamatan Kuta dapat dihitung adalah:

/ =48,72%

47,59% = 102,37% 

5)   Price Related Differential  (PRD)

 Price Related Differential   adalah perbandingan antara mean dengan weighted

mean.  Price Related Differential   berguna untuk mengukur ketidakwajaran dalam

 penilaian yang berkaitan dengan nilai properti. Berdasarkan The International

 Association of Assessing Officers,  Price Related Differential  yang baik berada pada

rentang 97% sampai dengan 103%.

 Price Related Differential   yang lebih besar dari 103%, menunjukkan adanya

regresifitas dalam penilaian. Artinya penilaian NJOP untuk properti dengan nilai

 pasar tinggi relatif menghasilkan nilai yang lebih kecil terhadap nilai pasar wajarnya

sendiri dibandingkan dengan penilaian NJOP untuk properti dengan nilai pasar wajar

rendah.

 Price Related Differential yang lebih kecil dari 97% menunjukkan adanya

 progresifitas dalam penilaian. Artinya penilaian NJOP untuk properti dengan nilai

 pasar tinggi relatif menghasilkan nilai yang lebih besar terhadap nilai pasar wajarnya

sendiri dibandingkan dengan penilaian NJOP untuk properti dengan nilai pasar wajar

rendah.

 Price Related Differential  untuk Kecamatan Kuta adalah:

 =

ℎ  =48,72%

45,55% = 106,95% 

Page 46: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 46/74

35 

c.  Pengukuran Variabilitas

Pengukuran Variabilitas berguna untuk mengukur tingkat penyebaran nilai variabel

dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Dengan begitu maka dapat diketahui

keseragaman dalam perbandingan antara nilai berdasarkan pajak dan nilai

 berdasarkan pasar. Semakin kecil derajat variabilitas menandakan semakin

seragamnya suatu distribusi.

Pengukuran Variabilitas dilakukan dengan pengujian:

1)  Coeffisien of Dispersion (COD)

Coeffisien of Dispersion  merupakan ukuran variabilitas yang paling sering

digunakan dalam studi rasio yang menggunakan median sebagai perhitungan dasar.

Coeffisien of Dispersion  menghitung persentase deviasi rata-rata terhadap nilai

median. Kelebihan dari Coeffisien of Dispersion adalah interpretasi tidak bergantung

 pada asumsi bahwa rasio terdistribusi normal.

Formula untuk menghitung Coeffisien of Dispersion adalah sebagai berikut:

 =100%

 / ×  / −/=1

− 1 

Dimana:

A/Smd = Rasio Median

A/Si = Rasio tiap sampel

 N = Jumlah Sampel

Perhitungan Coeffisien of Dispersion untuk wilayah Kuta adalah sebagai berikut:

 =100%

47,59%×

647,83%

48− 1  = 28,96% 

Page 47: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 47/74

36 

2)  Coeffisien of Variation (COV)

Coeffisien of Variation merupakan pengujian variasi kedua yang sering digunakan.

Hampir sama dengan Coeffisien of Dispersion, Coeffisien of Variation juga mengukur

tingkat variasi yang terjadi pada distribusi sampel. Namun Coeffisien of Variation 

menghitung tingkat variasi terhadap mean distribusi. Mean bisa digunakan apabila

distribusi terjadi secara normal. Hal inilah yang menyebabkan Coeffisien of Variation 

lebih jarang digunakan dalam pengujian keseragaman distribusi.

Formula untuk Coeffisien of Variation adalah sebagai berikut:

 =100%

 / ×

    (  −  )2=1

− 1 

Dimana:

A/Smn = Rasio Mean

A/Si = Rasio tiap sampel

 N = Jumlah Sampel

Perhitungan Coeffisien of Variation untuk Kecamatan Kuta adalah sebagai berikut:

 =100%

48,72%× 108,70%

48− 1  = 4,75% 

3)   Median Absolute Deviation (MAD)

Pengujian keseragaman yang lain adalah Median Absolute Deviation. Sama halnya

dengan Coeffisien of Dispersion, Median Absolute Deviation juga menghitung tingkat

keseragaman distribusi dengan menggunakan perbandingan antara deviasi tiap-tiap

sampel terhadap median.

Page 48: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 48/74

37 

 Namun apabila Coeffisien of Dispersion menggunakan rata-rata dari deviasi,

 Median Absolute Deviation menggunakan median dari deviasi.

Formulanya untuk MAD adalah sebagai berikut:

 =100%

 / ×  

Perhitungan Median Absolute Deviation untuk wilayah Kecamatan Kuta adalah:

 =100%

47,59%× 13,36% = 28,08% 

4)  Coeffisient of Cencentration (COC)

Coeffisien of Concentration menghitung tingkat variasi dengan cara yang berbeda.

Coeffisien of Concentration mengukur persentase ratio pada range  tertentu.

Umumnya Coeffisien of Concentration dihitung pada rentang 10% terhadap median.

Apabila sampel berkumpul pada rentang 10% dari median, maka konsentrasi dari

distribusi semakin tinggi. Namun apabila sampel tersebar secara acak di luar rentang

10% dari median, maka konsentrasi dari distribusi semakin rendah. Jadi semakin

tinggi nilai Coeffisien of Concentration, menandakan distribusi sampel semakin

seragam.

Karena median dari distribusi assessment sales ratio adalah 48,72%, maka harus

ditentukan batas atas dan batas bawah yang menjadi range untuk perhitungan

Coeffisien of Concentration:

    = 48,72% × 100% + 10% = 52,35% 

 ℎ = 48,72% × 100% − 10% = 42,83% 

Page 49: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 49/74

38 

Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah sampel yang berada pada rentang

42,83% sampai dengan 52,35%. Jumlah sampel yang berada pada rentang tersebut

sebanyak 9 maka perhitungan Coeffisien of Concentration untuk wilayah Kecamatan

Kuta adalah:

 =9

48× 100% = 18,75% 

d. 

Interpretasi Hasil Perhitungan

Dari hasil pengukuran tendensi sentral, dapat dilihat bahwa mean berada pada

tingkat 48,72% , median menunjukkan angka 47,59%, dan weighted mean 

menunjukkan angka 45,55%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas NJOP untuk tahun

2012 belum memenuhi standar The International Association of Assessing Officers 

(IAAO). Berdasarkan IAAO tingkat  Assessment Sales Ratio  yang baik berada pada

rentang 90%-110%.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan intensifikasi dalam hal meningkatkan

kualitas NJOP masih bisa dioptimalkan lagi, karena masih jauh dari nilai pasar

wajarnya. Kualitas NJOP harus dinaikkan secara bertahap sehingga diharapkan nilai

 NJOP bisa mendekati nilai pasar wajar.

Dari hasil pengukuran  Price Related Differential   menunjukkan angka 106,95%.

Padahal menurut IAAO yang baik berada diantara 97% sampai dengan 103%. Hasil

 perhitungan untuk Kecamatan Kuta berada di atas 103%, berarti terjadi regresifitas

dalam penilaian NJOP untuk Kecamatan Kuta. Berarti penilaian NJOP untuk properti

dengan nilai pasar tinggi relatif menghasilkan nilai yang lebih kecil terhadap nilai

Page 50: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 50/74

39 

 pasar wajarnya sendiri dibandingkan dengan penilaian NJOP untuk properti dengan

nilai pasar wajar rendah.

Kemudian hasil perhitungan Coeffisien of Dispersion  dan  Median Absolute

 Deviation menunjukkan tingkat variasi dari perbandingan antara nilai NJOP dengan

nilai pasar wajar terlalu tinggi. Standar yang baik Coeffisien of Dispersion yang baik

untuk lahan kosong yang berada di area residential menurut IAAO adalah antara 5%

sampai 25%. Berarti hasil penilaian NJOP terhadap nilai pasar belum seragam.

Hasil perhitungan Coeffisien of Variation  tidak menggambarkan keadaaan karena

distribusi sampel bukan distribusi normal akibat beberapa sampel bersifat ekstrim.

Hasil perhitungan Coeffisien of Concentration  juga menunjukkan indikasi

ketidakseragaman dari penentuan nilai NJOP. Tingkat keseragaman berdasarkan hasil

 perhitungan Coeffisien of Concentration adalah 18,75%. Hal ini menunjukkan bahwa

 NJOP terhadap nilai pasar untuk wilayah Kuta masih bervariasi.

3.  Analisis Coverage Ratio  

Dalam laporan ini penulis akan melakukan analisis Coverage Ratio untuk menguji

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dalam hal pendataan objek

 pajak.

Tabel III.6 Coverage Ratio Pengenaan PBB Wilayah Kerja Kecamatan Kuta

Kecamatan

Luas

Wilayah

(Ha)

Luas wilayah yang

dapat dikenakan

(Ha)

Luas wilayah

yang telah

dikenakan (Ha)

Coverage

Ratio  (%)

Kuta 17,52 16,23 16,23 100%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Page 51: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 51/74

40 

Dengan luas keseluruhan 17,52 Ha, 1,29 Ha diantaranya merupakan fasilitas umum

dan properti yang bukan merupakan objek pajak. Sehingga area yang dapat dikenakan

PBB seluas 16,23 Ha. Hasil analisis coverage ratio menunjukkan angka 100%, hal ini

menunjukkan bahwa keseluruhan luas wilayah Kecamatan Kuta yang dapat dikenakan

PBB telah dikenakan PBB. Namun dengan tercakupnya keseluruhan luas tanah di

Kecamatan Kuta bukan berarti keseluruhannya yang telah dikenakan PBB telah

memenuhi kewajibannya membayar PBB.

Tabel III.7 Objek Pajak yang Telah SISMIOP tahun 2011

KecamatanJumlah

Objek Pajak

Objek Pajak yang sudah

terdata SISMIOP

Perbandingan OP

yang telah terdata

SISMIOP (%)

Kuta 16.795 15.657 93,22%

Sumber : Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Badung Selatan

Sedangkan apabila ditinjau dari Objek Pajak yang telah terdaftar dalam SISMIOP

 berdasarkan laporan basis data tahun 2011 sebesar 93,22%. Walaupun secara luas

telah tercakup 100% namun belum semua objek pajak terdaftar dalam SISMIOP.

Kegiatan ekstensifikasi dalam hal mendaftarkan Objek Pajak ke dalam SISMIOP

harus ditingkatkan agar Objek Pajak yang telah SISMIOP dapat ditingkatkan menjadi

100%. Sehingga tidak terdapat potensi pajak yang hilang karena perbedaan antara

data di kantor dengan fakta di lapangan.

4.  Analisis Kepatuhan Pelunasan PBB

Dengan terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB yang optimal tidak serta

merta bisa meningkatkan penerimaan PBB. Hal ini dikarenakan diperlukan kesadaran

Page 52: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 52/74

41 

dari masing-masing wajib pajak untuk memenuhi kewajibannnya sebagai warga

negara indonesia. Pengelolaan PBB masih berupa official assessment , artinya fiskus

dahulu yang menerbitkan SPPT barulah wajib pajak melunasi PBB. Kendati demikian

apabila tidak ada kesadaran dari wajib pajak hal ini tentunya menjadi kendala untuk

mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari PBB. Hal ini juga yang menjadi

masalah di KPP Pratama Badung Selatan.

Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

membayar PBB, penulis akan menggunakan Rasio Kepatuhan Pelunasan PBB.

Metode ini membandingkan antara SPPT yang telah dilunasi dengan SPPT yang

diterbitkan untuk masa pajak tertentu. Penulis akan menggunakan data jumlah SPPT

mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Untuk tahun 2012 sendiri terbatas

sampai dengan bulan Juni.

Tabel III.8 Tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB tahun 2008-2012 Kecamatan Kuta

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 14.526 15.218 15.443 15.673 16.055

SPPT yang telah dilunasi 9.703 9.846 9.662 3.500 529

Ratio Kepatuhan pelunasan 66,80% 64,70% 62,57% 22,33% 3,29%

Sumber: Diolah dari SISMIOP KPP Pratama Badung Selatan

Dari Tabel III.8 bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk tahun 2008 sampai dengan

2010 tingkat kepatuhan pelunasan PBB relatif berada di 66,80%. Namun pada tahun

2011 rasio kepatuhan pelunasan mengalami penurunan yang drastis. Hal ini

dikarenakan masyarakat semakin enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ditengah isu korupsi yang sedang maraknya mengakibatkan masyarakat menjadi

tidak percaya pada institusi DJP . Kalau memang tidak terpaksa misalnya untuk

Page 53: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 53/74

42 

mutasi kepemilikan properti, ataupun untuk menjadi jaminan pinjaman, mungkin

masyarakat tidak akan melunasi PBB atas tanah dan bangunan mereka.

Munculnya UU PDRD yang menjadi dasar pemindahan pengelolaan PBB sektor

Pedesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah juga berdampak pada kepatuhan

dari masyarakat membayar PBB. Pemindahan pengelolaan PBB kepada pemerintah

daerah juga mempengaruhi semangat pegawai pajak dalam mengurusi pengelolaan

PBB. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Badung Selatan secara resmi akan

memberikan pengelolaan PBB kepada pemerintah daerah tahun 2013. Dengan begitu

KPP Pratama Badung Selatan lebih fokus pada pengelolaan pajak lainnya guna

mengejar target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Gambar III.1 Tingkat Kepatuhan Pelunasan PBB tahun 2008-2012 per Kelurahan

Sumber : Diolah dari SISMIOP KPP Pratama Badung Selatan

Gambar III.1 menunjukkan bahwa kepatuhan pelunasan PBB per Juni 2012 masih

sangat kecil. Hal ini merupakan tantangan bagi pegawai KPP Pratama Badung Selatan

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2008 2009 2010 2011 2012

Tuban

Kedonganan

Kuta

Legian

Seminyak

Page 54: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 54/74

43 

untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Sebab

 pembayaran PBB jatuh tempo 6 bulan setelah SPPT diterima diupayakan paling

lambat 30 September. Dengan tingkat kepatuhan pelunasan yang kecil maka

diperlukan kerja ekstra untuk menagih tunggakan PBB yang jatuh tempo.

Mengingat tahun depan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan resmi dikelola

Pemerintah daerah Kecamatan Kuta, maka tanggung jawab untuk melakukan

 penagihan tunggakan PBB tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya berada ditangan

 pemerintah daerah.

5.  Pemanfaatan hasil analisis guna pengoptimalisasian potensi perpajakan

Hasil analisis terhadap efektifitas intensifikasi PBB menunjukkan bahwa tingkat

 Assessment Sales Ratio untuk wilayah Kuta saat ini baru sebesar 48,72%. Berarti nilai

 NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak masih jauh di bawah harga

 pasar wajar. Memang pada dasarnya apabila penilaian memiliki tujuan yang berbeda,

maka opini nilai yang dihasilkan sudah pasti akan berbeda. Namun walaupun berbeda,

diharapkan selisih perbedaannya tidak terlalu jauh. Rentang perbedaan yang masih

dapat ditoleransi adalah 10%.

Dalam kasus perpajakan memang sangat sulit agar nilai properti untuk tujuan

 perpajakan mendekati nilai pasar wajar. Hal ini dikarenakan kecenderungan dari

masyarakat untuk menghindari pajak, ataupun kalau bisa berusaha untuk mengurangi

 beban pajak yang ditanggung. Hal yang paling mempengaruhi terjadinya ketimpangan

ini adalah dikarenakan laju kenaikan NJOP tidak dapat mengikuti laju kenaikan nilai

 pasar wajar.

Page 55: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 55/74

44 

Sebagai contoh misalnya sebidang tanah di jalan Sunset Road, Kuta. Sebelumnya

sebidang tanah itu merupakan tanah pertanian, lokasinya tidak terjangkau, nilai NJOP

dan nilai pasar tanah tersebut kecil. Kemudian setelah proyek konsolidasi tanah, tanah

itu menjadi lebih dekat dengan jalan Sunset Road, lokasinya strategis, sehingga nilai

 pasar tanah tersebut meningkat. Namun nilai NJOP dari tanah tersebut tidak dapat

naik begitu saja. Sebab pemiliknya pasti akan mengajukan keberatan. Pemiliknya

 pasti akan melihat pajak terutang tahun sebelumnya sebagai pedoman. Padahal nilai

suatu properti tanah dan bangunan tiap tahun pasti akan meningkat.

Memang tidak mudah untuk meningkatkan kualitas dari NJOP agar mampu

mencapai nilai pasar wajar, sebab apabila dinaikkan secara mendadak wajib pajak

 pasti akan mengajukan keberatan. Cara yang dapat ditempuh adalah secara bertahap

menaikkan NJOP agar mampu mengikuti laju nilai pasar wajar.

Hasil analisis terhadap efektifitas ekstensifikasi PBB menunjukkan bahwa tingkat

Coverage Ratio Kecamatan Kuta sudah tercapai 100%. Namun berdasarkan laporan

 basis data Objek PBB, baru 93,22% objek pajak yang telah terdata di dalam aplikasi

SISMIOP. Jadi, meskipun seluruh luas wilayah yang dapat dikenakan pajak telah

dikenakan PBB, namun masih ada beberapa objek pajak yang harus dimasukkan ke

dalam aplikasi SISMIOP. Selain itu survei dan pendataan harus tetap dilakukan secara

rutin. Karena walaupun luasan tanah telah terdata keseluruhan namun ada

kemungkinan pada tanah yang sebelumnya masih kosong, didirikan bangunan baru.

Untuk mencapai penerimaan PBB yang optimal tidak cukup dengan

mengoptimalkan kualitas dari NJOP dan pendataan luas yang dilakukan dengan

teratur. Walaupun sistem perhitungannya menggunakan office assessment dan

Page 56: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 56/74

45 

diberitahukan lewat SPPT, namun tidak terdapat sanksi yang tegas bagi wajib pajak

yang tidak melunasi kewajibannya. Untuk itu harus dilakukan pengawasan terhadap

 pembayarannya.

Dari hasil analisis kepatuhan pelunasan PBB, dapat dilihat bahwa keinginan wajib

 pajak untuk memenuhi kewajiban PBB sangat minim. Hal ini berdampak pada

 besarnya penerimaan PBB yang diterima KPP Pratama Badung Selatan. Dari tahun

2008 hingga tahun 2011 terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak. KPP harus

 berupaya agar masyarakat mau melunasi pajaknya. Cara terbaik yang bisa ditempuh

adalah melalui sosialisasi. Dengan begitu diharapkan instansi pajak dapat dipercaya

oleh kembali masyarakat.

Kalaupun nantinya tingkat kepatuhan pelunasan masih belum mencapai 100%,

maka diperlukan kegiatan-kegiatan penagihan. Apabila PBB sudah jatuh tempo maka

tunggakan-tunggakan PBB tersebut bisa dilakukan penagihan melalui SKP PBB.

Apabila pendekatan sosialisasi tidak memberikan dampak yang signifikan maka

diperlukan suatu sanksi yang tegas agar masyarakat tidak lalai dalam melunasi PBB.

Page 57: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 57/74

 

46 

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. 

Simpulan

Dari hasil analisis yang penulis bahas di dalam Laporan PKL ini dapat disimpulkan

 bahwa:

1.  Hasil analisis  Assessment Sales Ratio  menunjukkan bahwa efektifitas

intensifikasi dalam hal ini peningkatan kualitas NJOP/m2 masih sekitar 48,72%.

Berarti rata-rata objek pajak di Kecamatan Kuta masih under value. Hal ini

dikarenakan laju kenaikan NJOP kalah cepat dengan laju kenaikan nilai pasar.

Selisih antara nilai pasar dengan nilai NJOP merupakan potensi PBB yang dapat

dioptimalkan. Sehingga potensi PBB untuk Kecamatan Kuta sendiri masih sangat

tinggi. Namun memang akan sangat memberatkan apabila NJOP dinaikkan secara

mendadak. Masyarakat yang awam tentang penilaian pasti akan mangajukan

keberatan.

2.  Hasil analisis Coverage Ratio menunjukkan efektifitas pelaksanaan ekstensifikasi

dalam hal cakupan luas wilayah yang telah dikenakan sebesar 100%. Berarti luas

wilayah di kecamatan Kuta yang dapat dikenakan pajak, selain fasilitas umum

dan yang dikecualikan sebagai objek pajak, telah dikenakan pajak seluruhnya.

Page 58: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 58/74

47

Walaupun luas tanah telah tercakup secara keseluruhan namun survei dan

 pendataan harus tetap dilakukan. Karena ada kemungkinan munculnya bangunan-

 bangunan baru yang belum terdata. Tentu saja bangunan yang baru tersebut

menjadi potensi yang dapat digali, guna meningkatkan penerimaan PBB.

3.  Berdasarkan analisis kepatuhan pelunasan PBB kita dapat melihat bahwa

kepatuhan masyarakat makin menurun. Hasil analisis tahun 2011 menunjukkan

tingkat kepatuhan pelunasan hanya 22,33%. Dari 15.673 SPPT yang dicetak

hanya 3.500 SPPT yang dilunasi sebelum jatuh tempo. Sedangkan untuk tahun

2012 tingkat kepatuhan pelunasan baru 3,29%. Padahal jatuh tempo pembayaran

PBB 6 bulan setelah menerima SPPT, diupayakan paling lambat 30 September,

sehingga masih ada 3 bulan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

B. 

Saran

Pengelolaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan resmi dipegang oleh Pemerintah

Daerah Kuta pada tahun 2013, maka saran lebih tepat ditujukan kepada pemerintah

daerah. Namun KPP Pratama Badung Selatan dapat melakukan beberapa upaya lain

dalam menyiasati agar penerimaan PBB dapat berkontribusi besar dalam penerimaan

 pajak keseluruhan dari KPP Pratama Badung Selatan yaitu:

1.  Dalam hal intensifikasi, sebaiknya penilaian individu dilakukan pada objek pajak

yang berpotensi. Namun perlu diingat bahwa penentuan NJOP dilakukan

 berdasarkan keadaan objek pajak per Januari 2012.

2.  Dalam hal ekstensifikasi, perlu dilaksanakan survei dan pendataan, guna

melakukan pendataan terhadap munculnya bangunan-bangunan baru. Sebab

Page 59: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 59/74

48

 bangunan-bangunan tersebut merupakan potensi PBB yang dapat digali sehingga

 penerimaan yang berasal dari PBB dapat dioptimalkan.

3.  KPP Pratama Badung Selatan harus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak bisa melalui media massa ataupun sosialisasi secara langsung.

KPP Pratama Badung Selatan juga harus berusaha mencairkan tunggakan PBB

tahun-tahun sebelumnya, karena tahun menjadi tahun terakhir PBB dikelola oleh

KPP Pratama Badung Selatan. Apabila memang belum sadar juga KPP Pratama

Badung Selatan wajib mengeluarkan SKP PBB, atau bila perlu Surat Paksa,

terutama untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya.

4. 

KPP Pratama Badung Selatan harus tetap melaksanakan intensifikasi dan

ekstensifikasi di bidang pajak lain. Hal ini dilakukan agar pada saat pengelolaan

PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan resmi dialihkan, KPP Pratama Badung

Selatan sudah siap tanpa kontribusi penerimaan dari PBB dan prestasi

 penerimaan pajak tidak menurun.

Untuk pemerintah daerah mengingat tahun depan merupakan tahun pertama untuk

menangani PBB, maka pemerintah daerah harus mengadopsi sistem pengelolaan PBB

yang telah ada kemudian melakukan perbaikan apabila diperlukan. Saran untuk

 pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1.  Tarif PBB menurut UU PDRD paling tinggi sebesar 0,3% dari Nilai Jual Objek

Pajak. Ada baiknya pemerintah daerah tidak membebani rakyat dengan tarif

tertinggi yaitu 0,3%. Pada awalnya sebaiknya tarif dasar pajak sebesar 0,1%.

Perpindahan pengelolaan ini menjadi momen yang tepat agar dapat melakukan

 peningkatan Nilai Jual Objek Pajak agar t idak terlalu t impang dengan nilai pasar

Page 60: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 60/74

49

wajar. Jadi walaupun tarif semakin kecil, namun karena nilai jual objek pajak

ditingkatkan mendekati nilai pasar wajar maka penerimaan yang diterima dari

PBB tidak akan mengalami penurunan. Bahkan mungkin mengalami peningkatan

karena tidak ada potensi yang luput dari intensifikasi. Wajib Pajakpun tidak

terkejut sebab walaupun nilai jual objek pajak meningkat, pajak yang

dibayarkannya tidak meningkat secara drastis.

2.  Setelah mampu mengoptimalkan kualitas dari NJOP, kegiatan intensifikasi dan

ekstensifikasi masih harus dijalankan. Kegiatan intensifikasi dapat dilakukan

dengan melaksanakan penilaian individu terhadap beberapa objek pajak yang

dianggap masih under value.

3.  Kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan survei dan pendataan secara

 berkala. Sehingga tidak ada potensi pajak yang hilang akibat perbedaan data yang

terdapat di kantor dengan kenyataan di lapangan.

4.  Kepatuhan dalam melunasi PBB juga harus dijadikan sorotan bagi pemerintah

daerah. Pemerintah harus mampu memberikan bukti kepada masyarakat bahwa

PBB yang dibayarkan masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Mengingat pengelolaannya tidak lagi melalui pusat maka pemerintah daerah bisa

langsung memanfaatkan penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan

sepenuhnya. Dengan begitu maka pemerintah harus bisa memberikan manfaat

kepada masyarakat, naik berupa pelayanan maupun fasilitas umum.

5.  Tunggakan PBB untuk tahun sebelumnya kemungkinan akan sulit untuk ditagih

karena akan diperlukan koordinasi kembali dengan pihak KPP Pratama Badung

Selatan. Ada baiknya apabila tunggakan pada tahun sebelumnya dihapuskan

Page 61: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 61/74

50

dengan harapan wajib pajak yang sebelumnya takut mengurus PBB karena

memiliki tunggakan mau mulai membayar PBB untuk objek pajak yang

dimilikinya.

6. 

Dengan dihapusnya tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, harus diikuti

dengan pembentukan aturan mengenai sanksi yang tegas bagi para penunggak

 pajak. Dengan begitu diharapkan tiap wajib pajak mampu melunasi kewajibannya

membayar PBB tepat waktu.

Page 62: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 62/74

51

DAFTAR PUSTAKA

BPS Kabupaten Badung. 2011. Badung Dalam Angka. Denpasar: Arysta Jaya

International Association of Assessing Officers. 2010. Standard on Ratio Studies.

Kansas City: International Association of Assessing Officers

Illinois Department of Revenue. 2012.  Introduction to Sales Ratio Studies. Illinois:

Illinois Department of Revenue

Supranto, J. 2000. Statistik Edisi Keenam : Teori dan Aplikasi. Jakarta: PenerbitErlangga

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan

------------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

------------. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

23/PJ.6/2001 tentang Peningkatan Pokok Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

------------. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ.6/2003 tentang

Kebijakan Pengamanan Penerimaan PBB dan BPHTB

------------. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1/PJ.6/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Analisis Assessment Sales Ratio

------------. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ./2006 tentang Key

Performance Indikator (KPI)

Page 63: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 63/74

 

Lampiran IKenaikan Jumlah SPPT dan Ketetapan PBB 2011-2012 per Kelurahan di Kecamatan Kuta

Kelurahan Tuban

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 1.044 1.206 50.364.169 44.906.968 15,52% -10,84%

>100.000 s.d 500.000 1.166 860 258.899.178 181.751.828 -26,24% -29,80%

>500.000 s.d 2.000.000 228 244 160.440.778 181.218.889 7,02% 12,95%

>2.000.000 s.d 5.000.000 139 144 423.536.868 425.689.532 3,60% 0,51%

>5.000.000 s.d 20.000.000 68 107 552.447.084 959.803.270 57,35% 73,74%

>20.000.000 s.d 500.000.000 10 21 542.502.436 1.118.224.638 110,00% 106,12%

>500.000.000 1 1 7.489.750.720 7.860.692.624 0,00% 4,95%

Jumlah 2.656 2.583 9.477.941.233 10.772.287.749 -2,75% 13,66%

Kelurahan Kedonganan

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 449 433 25.215.743 23.583.452 -3,56% -6,47%

>100.000 s.d 500.000 678 607 157.434.863 136.569.460 -10,47% -13,25%>500.000 s.d 2.000.000 146 178 105.955.459 127.310.626 21,92% 20,15%

>2.000.000 s.d 5.000.000 41 92 116.811.201 264.220.832 124,39% 126,19%

>5.000.000 s.d 20.000.000 46 57 407.679.520 658.210.502 23,91% 61,45%

>20.000.000 s.d 500.000.000 10 21 546.365.154 1.140.847.958 110,00% 108,81%

>500.000.000 - - - -

Jumlah 1.370 1.388 1.359.461.940 2.350.742.830 1,31% 72,92%

Page 64: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 64/74

 

Kelurahan Kuta

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 520 558 28.557.961 29.058.901 7,31% 1,75%

>100.000 s.d 500.000 3.041 2.755 809.928.522 739.821.037 -9,40% -8,66%

>500.000 s.d 2.000.000 1.584 1.485 1.152.879.110 1.104.822.258 -6,25% -4,17%

>2.000.000 s.d 5.000.000 851 999 2.597.598.470 2.957.499.254 17,39% 13,86%

>5.000.000 s.d 20.000.000 545 674 4.953.043.339 6.850.977.816 23,67% 38,32%

>20.000.000 s.d 500.000.000 107 187 7.456.223.900 12.065.037.396 74,77% 61,81%

>500.000.000 6 7 4.192.534.370 6.022.066.150 16,67% 43,64%

Jumlah 6.654 6.665 21.190.765.672 29.769.282.812 0,17% 40,48%

Kelurahan Legian

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 213 194 10.427.590 9.363.712 -8,92% -10,20%

>100.000 s.d 500.000 1.151 1.084 322.182.296 310.594.946 -5,82% -3,60%

>500.000 s.d 2.000.000 446 650 307.216.602 463.931.902 45,74% 51,01%>2.000.000 s.d 5.000.000 283 489 868.464.528 1.465.664.876 72,79% 68,77%

>5.000.000 s.d 20.000.000 140 187 1.221.100.904 1.806.515.190 33,57% 47,94%

>20.000.000 s.d 500.000.000 33 52 2.648.044.324 3.080.756.486 57,58% 16,34%

>500.000.000 1 2 580.321.500 1.239.257.450 100,00% 113,55%

Jumlah 2.267 2.658 5.957.757.744 8.376.084.562 17,25% 40,59%

Page 65: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 65/74

 

Kelurahan Seminyak

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 121 82 8.600.994 5.431.423 -32,23% -36,85%

>100.000 s.d 500.000 1.064 1.032 301.824.490 289.663.645 -3,01% -4,03%>500.000 s.d 2.000.000 717 671 518.084.718 494.109.553 -6,42% -4,63%

>2.000.000 s.d 5.000.000 521 554 1.587.660.442 1.699.266.188 6,33% 7,03%

>5.000.000 s.d 20.000.000 258 345 2.133.620.291 3.375.891.970 33,72% 58,22%

>20.000.000 s.d 500.000.000 39 51 3.173.277.606 3.927.168.462 30,77% 23,76%

>500.000.000 - - - -

Jumlah 2.720 2.735 7.723.068.541 9.791.531.241 0,55% 26,78%

Kecamatan Kuta

Kelompok Ketetapan PBB SPPT 2011 SPPT 2012Ketetapan PBB

2011

Ketetapan PBB

2012

Kenaikan

Jumlah

SPPT

Kenaikan

Ketetapan

0 s.d 100000 2.347 2.473 123.166.457 112.344.456 5,37% -8,79%

>100.000 s.d 500.000 7.100 6.338 1.850.269.349 1.658.400.916 -10,73% -10,37%

>500.000 s.d 2.000.000 3.121 3.228 2.244.576.667 2.371.393.228 3,43% 5,65%>2.000.000 s.d 5.000.000 1.835 2.278 5.594.071.509 6.812.340.682 24,14% 21,78%

>5.000.000 s.d 20.000.000 1.057 1.370 9.267.891.138 13.651.398.748 29,61% 47,30%

>20.000.000 s.d 500.000.000 199 332 14.366.413.420 21.332.034.940 66,83% 48,49%

>500.000.000 8 10 12.262.606.590 15.122.016.224 25,00% 23,32%

Jumlah 15.667 16.029 45.708.995.130 61.059.929.194 2,31% 33,58%

Page 66: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 66/74

 

Lampiran IIPerhitungan Assessment Sales Ratio

No NJOP/m2

Nilai

Pasar/m2 ASR

|Ai/Si-

A/Smd|

(Ai/Si-

A/Smn)2

1 5095000 8910560 57,18% 9,59% 8,46%

2 5095000 8910569 57,18% 9,59% 0,72%

3 10445000 24107143 43,33% 4,26% 0,29%

4 10445000 39800000 26,24% 21,35% 5,05%

5 10445000 25156250 41,52% 6,07% 0,52%

6 3745000 8750000 42,80% 4,79% 0,35%

7 3745000 5639098 66,41% 18,82% 3,13%

8 3745000 5015625 74,67% 27,08% 6,73%9 3745000 6168269 60,71% 13,12% 1,44%

10 3745000 6273256 59,70% 12,11% 1,21%

11 4155000 11222222 37,02% 10,57% 1,37%

12 4155000 6397590 64,95% 17,35% 2,63%

13 4155000 14549296 28,56% 19,03% 4,06%

14 5095000 8939024 57,00% 9,41% 0,69%

15 3745000 4804688 77,94% 30,35% 8,54%

16 2013000 6640000 30,32% 17,28% 3,39%

17 4155000 15578947 26,67% 20,92% 4,86%

18 5095000 8325975 61,19% 13,60% 1,56%

19 2013000 4512000 44,61% 2,98% 0,17%

20 5095000 10000000 50,95% 3,36% 0,05%

21 5095000 10533333 48,37% 0,78% 0,00%

22 5095000 11200000 45,49% 2,10% 0,10%

23 5095000 12000000 42,46% 5,13% 0,39%

24 5095000 7200000 70,76% 23,17% 4,86%

25 5095000 7200000 70,76% 23,17% 4,86%

26 5095000 8000000 63,69% 16,10% 2,24%

27 5095000 6800000 74,93% 27,34% 6,87%28 5095000 6400000 79,61% 32,02% 9,54%

29 3745000 7600000 49,28% 1,68% 0,00%

30 5095000 6800000 74,93% 27,34% 6,87%

31 5095000 8000000 63,69% 16,10% 2,24%

32 3745000 8000000 46,81% 0,78% 0,04%

33 5095000 8000000 63,69% 16,10% 2,24%

34 5095000 8000000 63,69% 16,10% 2,24%

35 4155000 12442688 33,39% 14,20% 2,35%

Page 67: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 67/74

 

36 2013000 5600000 35,95% 11,64% 1,63%

37 2013000 5745614 35,04% 12,56% 1,87%

38 2013000 5745614 35,04% 12,56% 1,87%39 2013000 6678082 30,14% 17,45% 3,45%

40 2013000 6200000 32,47% 15,12% 2,64%

41 4155000 8495575 48,91% 1,32% 0,00%

42 2013000 7916667 25,43% 22,16% 5,43%

43 3745000 11394779 32,87% 14,73% 2,51%

44 2013000 4005333 50,26% 2,67% 0,02%

45 3745000 12400000 30,20% 17,39% 3,43%

46 3100000 8000000 38,75% 8,84% 0,99%

47 3100000 8000000 38,75% 8,84% 0,99%

48 3100000 8000000 38,75% 8,84% 0,99%

Jumlah 207747000 456058197 2373,04% 647,83% 112,20%

mean 48,72%

median 47,59%

weighted mean 45,55%

mean/median 102,37%

PRD 106,95%

COD 28,96%

COV 4,90%MAD 28,08%

COC 18,75%

Page 68: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 68/74

 

Lampiran IIIPerhitungan Rasio Kepatuhan Pelunasan 2008-2012

 per kelurahan di Kecamatan Kuta

Kelurahan Tuban

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 2338 2568 2632 2656 2584

SPPT yang telah dilunasi 1372 1434 1375 690 297

Ratio Kepatuhan pelunasan 58,68% 55,84% 52,24% 25,98% 11,49%

Kelurahan Kedonganan

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 1317 1335 1344 1370 1404

SPPT yang telah dilunasi 849 791 736 294 11

Ratio Kepatuhan pelunasan 64,46% 59,25% 54,76% 21,46% 0,78%

Kelurahan Kuta

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 6296 6530 6632 6657 6669

SPPT yang telah dilunasi 4332 4353 4270 1480 130

Ratio Kepatuhan pelunasan 68,81% 66,66% 64,38% 22,23% 1,95%

Kelurahan Legian

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 2080 2116 2134 2267 2658

SPPT yang telah dilunasi 1412 1456 1445 379 55

Ratio Kepatuhan pelunasan 67,88% 68,81% 67,71% 16,72% 2,07%

Kelurahan Seminyak

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

SPPT yang diterbitkan 2495 2669 2701 2723 2740SPPT yang telah dilunasi 1738 1812 1836 657 36

Ratio Kepatuhan pelunasan 69,66% 67,89% 67,97% 24,13% 1,31%

Page 69: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 69/74

 

Lampiran IVPeta Wilayah Kerja KPP Pratama Badung Selatan 

Kecamatan Kuta

Page 70: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 70/74

 

Kecamatan Kuta Selatan

Page 71: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 71/74

 

Kelurahan Seminyak

Kelurahan Legian

Page 72: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 72/74

 

Kelurahan Kuta

Page 73: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 73/74

 

Kelurahan Tuban

Kelurahan Kedonganan

Page 74: ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

7/23/2019 ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DI KECAMATAN KUTA

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-efektivitas-pelaksanaan-intensifikasi-dan-ekstensifikasi-pajak-di 74/74

 

Daftar Riwayat Hidup

 Nama Lengkap : I Wayan Mardana

 Nama Panggilan : Mardana

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 31 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Hindu

Alamat : Jl. Kendedes No 1 Denpasar

Motto Hidup : Kesalahan yang sesungguhnya adalah ketika kita salah

dan tidak mau memperbaikinya

 Nama Ayah : I Made Pantriyasa

 Nama Ibu : Ni Wayan Gerni

Email : [email protected]

Riwayat Pendidikan :

1) 

1996-1997 TK Widya Santhi 1 Ubung

2)  1997-2003 Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Ubung

3)  2003-2006 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Denpasar

4)  2006-2009 Sekolah Menengah Pertama (SMA) Negeri 4 Denpasar

5) 

2009-2012 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta SpesialisasiPenilai/PBB