Top Banner

of 19

Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

Feb 25, 2018

Download

Documents

Amalia Azariska
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    1/19

    TUGAS

    AKUNTANSI PEMERINTAHAN

    Disusun Oleh :

    AMALIA AZZARISKA (1263!"#

    $ODES SONALIA (1263!#

    SULIST$O MAHARDINI (1263

    IIS LAMI$AH (1263

    ROHANI (12632"#

    %AKULTAS EKONOMI

    PROGRAM STUDI AKUNTANSI

    UNI&ERSITAS 'ORO'UDUR

    AKARTA

    ANALISIS ANGGARAN PEMPRO& DKI DAN DPRD DKI

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    2/19

    An))*+*n Pen,*-*.*n/ ,*n 'el*n0* D*e+*h(APBD), adalah rencana keuangantahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ahun anggaran APBDmeliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal ! "anuari sampai dengan tanggal #!Desem$er.

    APBD terdiri atas%

    Anggaran pendapatan, terdiri atas

    o Pendapatan Asli Daerah(PAD), yang meliputi pajak daerah, retri$usi

    daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain&laino Bagian dana perim$angan, yang meliputi Dana Bagi 'asil, Dana

    Alokasi mum(DA) dan Dana Alokasi hususo *ain&lain pendapatan yang sah seperti dana hi$ah atau dana darurat.

    Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugaspemerintahan di daerah.

    Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu di$ayar kem$ali dan+atau

    pengeluaran yang akan diterima kem$ali, $aik pada tahun anggaran yang$ersangkutan maupun tahun&tahun anggaran $erikutnya.

    %un)si An))*+*n Pen,*-*.*n ,*n 'el*n0* D*e+*h

    ungsi otorisasi $ermakna $ahwa anggaran daerah menjadi dasar untukmerealisasi pendapatan, dan $elanja pada tahun $ersangkutan. anpadianggarkan dalam APBD se$uah kegiatan tidak memiliki kekuatan untukdilaksanakan.

    ungsi perencanaan $ermakna $ahwa anggaran daerah menjadi pedoman

    $agi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang$ersangkutan.

    ungsi pengawasan mengandung makna $ahwa anggaran daerah menjadi

    pedoman untuk menilai ke$erhasilan atau kegagalan penyelenggaraan

    pemerintah daerah.

    ungsi alokasi mengandung makna $ahwa anggaran daerah harus diarahkan

    untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, danpem$orosan sum$erdaya, serta meningkatkan e-isiensi, dan e-ekti-itasperekonomian daerah.

    ungsi distri$usi memiliki makna $ahwa ke$ijakan&ke$ijakan dalam

    penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.

    2

    http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_perimbangan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Bagi_Hasil&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusushttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_darurat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendapatan_Asli_Daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajak_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Retribusi_daerah&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_perimbangan&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_Bagi_Hasil&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Umumhttp://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusushttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dana_darurat&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    3/19

    ungsi sta$ilitasi memliki makna $ahwa anggaran daerah menjadi alat untuk

    memelihara, dan mengupayakan keseim$angan -undamental perekonomiandaerah.

    um$er Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    'e+iu. ini *,*l*h su4e+5su4e+ -ene+i**n -ee+in.*h ,*e+*h(su4n*sin*l#

    !. ser /harges (Retri$usi)Dianggap se$agai sum$er penerimaan tam$ahan, tujuan utamanyaadalahuntuk meningkatkan e-isiensi dengan menyediakan in-ormasi ataspermintaan $agi penyedia layanan pu$lik, dan memastikan apa yangdisediakan oleh penyedialayanan pu$lik minimal se$esar tam$ahan $iaya(0arginal /ost) $agi masyarakat. Ada tiga jenis retri$usi, antara lain%

    Retri$usi peri1inan tertentu (ser2ice -ees)

    seperti pener$itan surat i1in(pernikahan, $isnis, kendaraan $ermotor)dan $er$agai macam $iaya yangditerapkan oleh pemerintah daerahuntuk meningkatkan pelayanan.Pem$erlakuan $iaya+tari- kepadamasyarakat atas sesuatu yang diperlukanoleh hukum tidak selalurasional.

    Retri$usi jasa umum (Pu$lic Prices)

    adalah penerimaan pemerintahdaerah atas hasil penjualan $arang&$arang pri2at, dan jasa. emua penjualan jasa yang disediakan didaerah untuk dapat diidenti-ikasi secara pri$adi dari $iaya man-aatpu$lik untuk mem$erikan tari- atas -asilitashi$uran+rekreasi. Biayaterse$ut seharusnya diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak,dan su$sidi, dimana itu merupakan cara yang palinge-isien daripencapaian tujuan ke$ijakan pu$lik, dan akan le$ih $aik lagi jika pajaksu$sidi dihitung secara terpisah.

    Retri$usi jasa usaha (speci-ic $ene-it charges)

    secara teori, merupakancara untuk memperoleh keuntungan dari

    pem$ayar pajak yang kontrasseperti pajak $ahan $akar minyak ataupajak Bumi, dan Bangunan.

    3. Property a4es (pajak Bumi, dan Bangunan)Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuanganpemerintah daerah, pemerintah daerah di ke$anyakan negara $erkem$angakanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik $erhu$ungan denganpajak property. "ika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan$agian pentingdalam keuangan sektor jasa (contoh% pendidikan, kesehatan),se$agaimanaseharusnya mereka akan mem$utuhkan akses untuk sum$erpenerimaan yangle$ih elastis.

    3

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    4/19

    #. 54cise a4es (pajak cukai)Pajak cukai $erpotensi signi-ikan terhadap sum$er penerimaandaerah,terutama pada alasan administrasi, dan e-isiensi. erutama cukaiterhadap pajak kendaraan. Pajak terse$ut jelas dapat dieksploitasi le$ihlengkap daripada yang $iasanya terjadi di se$agian $esar negara yaitu dari

    perspekti- administrati2e $erupa pajak $ahan $akar, dan pajak otomoti-.Pajak$ahan $akar juga terkait penggunaan jalan, dan e-ek eksternalsepertikecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan. wastanisasi jalan tolpada prinsipnya dapat melayani -ungsi pajak man-aat, didasarkan pada -iturumur danukuran mesin kendaraan (mo$il le$ih tua, dan le$ih $esar $iasanyamem$erikankontri$usi le$ih kepada polusi), lokasi kendaraan (mo$il di kota&kota menam$ah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (36 persen dari dri2er$ertanggung jawa$atas 76 persen kecelakaan), dan terutama $o$ot rodakendaraan ($erat kendaraanyang pesat le$ih $anyak kerusakan jalan, danmemerlukan jalan yang le$ih mahaluntuk mem$angun).

    8. Personal income a4es (Pajak Penghasilan)Di antara $e$erapa negara di mana pemerintah su$nasional memiliki peranpengeluaran $esar, dan se$agian $esar otonom -iskal adalah negara&negara9ordik.Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada se$uah-lat, tingkatdaerah didirikan pada $asis pajak yang sama se$agai pajakpendapatan nasionaldan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

    4

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    5/19

    KISRUH ANGGARAN 21! PEMPRO& DKI DENGAN DPRD DKI

    Akhir : akhir ini kita disi$ukan dengan adanya masalah per$edaan anggaran

    Pempro2 DI dan DPRD, yang dikatakan $ahwa terdapat penyelewengan dana

    se$esar Rp !3 triliun.

    0enurut ;u$ernur DI "akarta 36!< yaitu Basuki jahaja Purnama atau yang $iasa

    disapa Ahok, mengatakan $ahwa =mata anggaran siluman dalam APBD 36!< yang

    di$uat oleh DPRD muncul pada $anyak satuan kerja perangkat daerah. alah

    satunya adalah Dinas Pendidikan>

    Proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan (uninterrupta$le power

    supply+P) senilai miliran rupiah untuk sejumlah sekolah di "akarta Barat tahun lalu

    amat mengherankan. ?ekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan P. i$a&

    ti$a $arang datang dan langsung dipasang,? kata epala ekolah 0enengah Atas

    9egeri !@ "akarta Barat, /edarkuine, "umat, 3 e$ruari 36!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    6/19

    Dokumen itu juga dianggap melanggar hukum karena melewatkan pem$ahasan

    dengan DPRD dan langsung dikirim ke ementerian Dalam 9egeri (emendagri).

    Dari kejadian itu, muncul dua 2ersi RAPBD DI tahun 36!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    7/19

    K,e

    U+us*n

    Pee+in.*h*n

    D*e+*h

    Pen,*-*.*n

    'el*n0*

    Ti,* L*n)sun) L*n)sun) ul*h 'el*n0*

    7

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    8/19

    1 URUSAN >AI'

    !.! Pendidikan 3.666.666.666 .@@@.@6C.!36.666 #.6C3.@6

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    9/19

    2 URUSAN PILIHAN

    3.! Pertanian 6 6 6 6

    3.3 ehutanan 6 6 6 6

    3.#

    5nergi dan

    um$erdaya

    0ineral

    3.3!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    10/19

    DATA AP'D &ERSI DPRD DKI 21! $ANG TELAH DIPER'ARUI

    K,e U+us*n Pee+in.*h*n D*e+*h An))*+*n

    !.! Pendidikan 7,!86,C#7,7C7,

    !.C Pendidikan dan Pelatihan Diklat !.!6 ependudukan dan /atatan ipil

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    11/19

    Dari data yang $isa kami dapat diatas dapat kita lihat per$edaan yang signi-icanat,

    dari data Pempro2 DI dan data DPRD. Di$anding dari $erita yang selama ini

    diuraikan, justru disini terlihat $ahwa data APBD dari Pempro2 DI le$ih $esar dari

    APBD yang diajukan DPRD.

    ementara itu, yang percaya pada APBD 2ersi DPRD hanya ,8 persen. Adapunyang mengaku tidak tahu dan tidak menjawa$ adalah

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    12/19

    'ERIKUT 'ERITA $ANG MENDUKUNG DATA DPRD DKI

    Dari $erita yang di muat di R5PB*IA./.ID, "AARA && ekretaris Daerah(ekda) DI "akarta ae-ullah $erpendapat per$edaan nilai $elanja dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat merupakan kesalahan eksekuti-

    dan legislati- se$a$ sama&sama tidak mem$ahas rancangannya secara mendalam.

    ?Ini merupakan kesalahan $ersama antara Pempro2 dan DPRD saat pem$ahasanitu,? kata ae-ullah di ;edung DPRD "alan e$on irih, "akarta Pusat, amis (!3+#).

    ae-ullah mengatakan kesalahan terse$ut terjadi karena saat pem$ahasan itu $aiklegislati- maupun eksekuti- tidak melakukan pem$ahasan secara mendalam namunhanya normati- sehingga akhirnya ditolak oleh emendagri.

    ?aat pem$ahasan itu hanya $ersi-at normati- dan tidak ada pem$ahasan $agi tiapprogram sehingga hasilnya pun $erupa data gelondongan harusnya $ahas sampai

    detail kegiatan. 0isalnya ada kegiatan la$oratorium apa ini prioritas, sesuai apatidak, mustinya sampai ke situ,? katanya.

    Di lain pihak DPRD mengungkapkan Pempro2 memang mem$erikan data yangisinya $elum mendetail sehingga pem$ahasan pada program hanya tersentuhsedikit karena dewan tidak mengetahui apa saja yang ingin dijalankan lem$agaeksekuti- terse$ut.

    ?Dalam dra- yang disampaikan pada kami juga tidak mendetail sehingga sulitmem$ahasnya karena kami tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Pempro2 kedepannya,? kata etua omisi D DPRD DI anusi.

    im angket lainnya mencurigai ada perintah agar PD dengan menggunakansistem e&$udgeting memasukan programnya ke dra- APBD se$elum di$ahas danhasil pem$ahasan dengan dewan hanya se$agai syarat saja.

    ?aya menarik kesimpulan dengan sadar Pempro2 mengirim dra- hasil e&$udgetingPD ke emendagri, sedangkan hasil pem$ahasan hanya syarat saja. "adi jelassiapa yang melakukan input&input tam$ahan,? kata *egialator dari raksi P Rois'andaya.

    ementara itu ae-ullah $erujar $ahwa setelah melakukan input oleh PD, dra-terse$ut yang di$ahas dengan DPRD. *e$ih lanjut dia juga mengatakan sistem e&$udgeting terse$ut sudah disempurnakan dan akan terlihat ID&nya siapa ygmenginput.

    ?ita ini ada sekitar !#.666 le$ih kegiatan. PD waji$ mengisi e&component,misalnya pem$inaan guru dengan jumlah Rp366 juta, Itu untuk apa saja, akan adae-isiensi atau tidak dan pada saat selesai terjadi e-isiensi Rp8,# triliun,? ujarnya.

    12

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    13/19

    ADA PULA $ANG 'AHKAN MEM'ERI TANGGAPAN PROTES TERHADAP

    AP'D MILIK DKI SE'AGAI 'ERIKUT

    Eakil etua DPRD DI "akarta riwisaksana, menyampaikan hasil e2aluasi

    ementerian Dalam 9egeri pimpinan 0enteri jahjo umolo atas RAPBD DI"akarta 2ersi ;u$ernur. Dalam tulisannya di ompasiana !@ 0aret 36!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    14/19

    penyelenggaraan urusan waji$ yang $erkaitan dengan pelayanan dasar, seperti

    Pendidikan (!6,

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    15/19

    DAN 'ERIKUT 'ERITA $ANG MENDUKUNG DATA PEMPRO& DKI

    ;u$ernur DI "akarta Basuki jahaja Purnama mengungkap ke$eradaan anggaran

    siluman atau titipan di dra-t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DI

    36!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    16/19

    Ahok kemudian menyatakan $ahwa dirinya rela mem$ongkar semua persoalan ini

    sampai terancam dimak1ulkan oleh DPRD DI daripada harus meloloskan total

    anggaran siluman se$esar Rp!3,! triliun yang menurutnya co$a dimasukkan oleh

    oknum DPRD DI itu.

    ?Ini yang mau $erantem sama Ahok, $erantem saja gue demen. Daripada Rp!3,!

    triliun ha$is $uat $eli $arang&$arang gila $egitu, le$ih $aik saya pertaruhkan posisi

    saya se$agai gu$ernur. ita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti,? ujar Ahok.

    ;ara&gara dana siluman ini, Ahok mendapat perlawanan dari DPRD DI "akarta.

    DPRD akan menggelar paripurna hak angket yang $isa $erujung pada pemak1ulan

    Ahok. Paripurna akan digelar hari ini, amis 3@ e$ruari 36!

  • 7/25/2019 Analisis Anggaran Pemprov DKI Dan DPRD DKI 2015

    17/19

    8. Pota$le Eireless Interacti2e Digital 5uiments or /lass Room untuk 0A

    diajukan udin Pendidikan 0enengah "akarta Barat dengan nilai anggaran Rp 3,