ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI UNTUK MENILAI …

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA

KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Oleh

HASTIPA S

105731122316

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

ii

HALAMAN JUDUL

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA PADA

KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Oleh

HASTIPA S

105731122316

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

iii

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Karya Ilmiah ini ku persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang senang tiasa membimbing dan

mendoakan di setiap perjalanan hidupku.

2. Kepada seluruh teman-teman saya yang selalu memberikan motivasi,

semangat dan bantuan dan kepada teman kelas AK16.F

MOTTO HIDUP

Untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses

Kamu harus tetap berusaha, jika kamu belum berusaha

Kamu tidak akan pernah mengetahuinya

Karena kunci keberhasilan adalah

kerja keras dan belajar dari kegagalan

iv

v

vi

vii

ABSTRAK

Hastipa. S. 2021, Analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Skripsi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Moh Aris Pasigai dan Muhammad Nasrun.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan anggaran sudah berjalan secara efektif dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini di klasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan seperti data hasil wawancara serta data berupa informasi anggaran. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet atau media lain yang mendukung penelitian ini.

Dari hasil analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas anggaran belanja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang tahun 2017-2019 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2018 dan terendah terjadi pada tahun 2019. Pelaksanaan Anggaran Belanja tahun 2017, 2018 dan 2019 dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 tingkat efektivitasnya masih cukup efektif karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang dianggarkan, tapi tidak dilaksanakan. Tetapi untuk kegiatan yang lain telah di anggarkan sudah efektif. Pelaksanaan anggaran belanja Kantor Dinas pekerjaan umum Kabupaten Enrekang tahun 2017-2019 dikategorikan cukup efisien. Kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang di dalam pelaksanaan anggaran belanja sudah cukup baik.

Kata kunci : Efisiensi, kinerja

viii

ABSTRACT

Hastipa. S. 2021, Budget Analysis and Realization to assess the effectiveness and efficiency of performance at the Public Works Office of Enrekang Regency. Thesis of the Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Moh Aris Pasigai and Muhammad Nasrun.

This research was conducted to determine the performance of the Public Works Office of Enrekang Regency in realizing the budget that has been running effectively and efficiently. This type of research is a type of quantitative research. Based on the characteristics of the problem raised by the researcher, this research is classified as a quantitative descriptive study. The data used in this study are primary data and secondary data obtained directly from the company, such as interview data and budget information. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals, internet or other media that support this research.

From the results of data analysis, the results of the study show that the level and criteria for the effectiveness of the budget for the Public Works Office of Enrekang Regency in 2017-2019 vary widely. The highest level of effectiveness was in 2018 and the lowest occurred in 2019. The implementation of the 2017, 2018 and 2019 Budget was said to be effective, but in 2018 and 2019 the level of effectiveness was still quite effective because the realization of the expenditure budget had differences with the budget target. This difference occurs because there are several activities that are budgeted, but not implemented. But for other activities it has been budgeted to be effective. The implementation of the budget for the Public Works Office of Enrekang Regency for 2017-2019 is categorized as quite efficient. The performance of the Public Works Office of Enrekang Regency in implementing the expenditure budget is quite good.

Keywords: Efficiency, Performance

ix

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, puji tanda kesyukuran

penulis persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya

dengan rahmat dan karunia-NYa sehingga penulisan skripsi ini sebagai syarat

akademik untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi akhirnya dapat

dirampungkan. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad Shallallahu „Alaihi Wassalam, para sahabatnya serta ummatnya

yang senantiasa iltizam di atas kebenaran hingga akhir zaman. Adapun judul

skripsi ini adalah ”Analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai efektivitas

dan efisiensi kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang”.

Skripsi ini terdiri dari Enam bab yang tersusun secara sistematis yaitu, Bab

I pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV

Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab V Hasil dan Pembahasan, dan Bab VI

Penutup.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

kedua orang tua penulis Bapak Hadi dan Ibu Nasria yang senantiasa memberi

harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih Serta

saudari ku tercinta Nini yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat

hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan,

dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam

menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi

x

ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang

setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP., selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Moh Aris Pasigai, SE., MM. selaku Pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga

skripsi selesai dengan baik.

5. Muhammad Nasrun, S. ST,M. Si, Ak, CA, CPA. Siselaku Pembimbing II yang

telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian

skripsi.

6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Akuntansi Angkatan 2016 terkhusus kelas AK16.F yang selalu belajar

bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi

penulis.

8. Sahabatku dan kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan

dukungan selama ini.

xi

9. Terima kasih untuk semua kerabat yang telah memberikan semangat,

kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat

merampungkan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat

banyak kekurangan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, oleh

karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya masukan dan

dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, apabila terdapat kesalahan dan katakata yang

kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini mohon dimaafkan dan semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb.

Makassar, 27 Februari 2021

Penulis

xii

DAFTAR ISI

SAMPUL ...................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................ iii

LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................... iv

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ v

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ vi

ABSTRAK BAHASA INDONESIA ............................................................... vii

ABSTRAK .................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .................................................................................... ix

DAFTAR ISI ................................................................................................. xii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv

DAFTAR GAMABR ...................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

1.1 Latar belakang ............................................................................. 1

1.2 Rumusan masalah ....................................................................... 4

1.3 Tujuan penelitian ......................................................................... 4

1.4 Manfaat penelitian ....................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 5

2.1 Teori-teori .................................................................................... 5

2.1.1 Pengertian anggaran ................................................................ 5

2.1.2 Karakteristik anggaran .............................................................. 6

2.1.3 Tujuan anggaran ...................................................................... 7

2.1.4 Manfaat dan kelemahan anggaran ........................................... 9

2.1.5 Fungsi anggaran ...................................................................... 11

xiii

2.1.6 Macam-macam anggaran ........................................................ 15

2.1.7 Jenis-jenis anggaran ................................................................ 16

2.1.8 Syarat-syarat anggaran .......................................................... 17

2.1.9 Pengertian anggaran sektor publik ........................................... 18

2.1.10 Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik ........................... 23

2.1.11 Pengertian Efektivitas dan Realisasi .................................... 23

2.1.12. Manfaat Realisasi Anggaran Sektor Publik .......................... 25

2.2 Penelitian terdahulu ................................................................... 26

2.3 Kerangka pikir ........................................................................... 32

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 33

3.1 Jenis penelitian ........................................................................... 33

3.2 Lokasi dan waktu penelitian ........................................................ 33

3.3 Jenis dan sumber data ............................................................... 33

3.4 Metode pengumpulan data ......................................................... 34

3.5 Instrumen penelitian ................................................................... 35

3.6 Teknik analisis data .................................................................... 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................... 39

4.1 Gambaran Umum Kantor DPU Kabupaten Enrekang .................. 39

4.1.1 Sejarah singkat Kantor DPU Kabupaten Enrekang .................. 39

4.1.2 Visi dan Misi Kantor DPU Kabupaten Enrekang ...................... 40

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor DPU Kabupaten Enrekang ............ 41

4.1.4 Hasil penelitian ......................................................................... 45

4.1.5 Analisis Data ............................................................................ 52

4.1.6 Pembahasan ............................................................................ 58

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 61

5.1 Kesimpulan ................................................................................. 61

5.2 Saran .......................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 63

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu ...................................................................... 28

Tabel 4.1 Anggaran belanja Kantor DPU Kabupaten Enrekang 2017 .......... 46

Tabel 4.2 Anggaran belanja Kantor DPU Kabupaten Enrekang 2018 ........... 47

Tabel 4.3 Anggaran belanja Kantor DPU Kabupaten Enrekang 2019 ........... 48

Tabel 4.4 Pengembalian sisa anggaran ke Negara 2017 .............................. 50



Tabel 4.7 Hasil perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi 2017-2019 ....... 57

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara ................................................ 55

Lampiran II Hasil Wawancara ..................................................................... 56

Lampiran III Dokumentasi Penelitian ........................................................... 58

Lampiran IV Surat Balasan Penelitian ......................................................... 60

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan

baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi

eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar

pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang

sejahtera sebagai suatu implikasi dan peranan otonomi daerah yang

mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayan publik

(Abdul Halim : 2007), (Rahmat Hidayat, 2015).

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus

anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan

pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan

anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran. Tahapan pelaksanaan anggaran dimulai ketika UU Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam

rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam

pelaksanaan. Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU APBN selanjutnya

menerbitkan keputusan Presiden (KEPPRES) tentang pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar

hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Undang-undang Dasar 1945

Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

1

2

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan.

Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan.

Perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan

apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan

dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun.

Anggraini dan Puranto (2015:96) mengemukakan anggaran tidak

dapat dipisahkan dari system perencanaan, disamping memang anggaran

itu sendiri merupakan sebuah rencana. Dalam suatu system perencanaan

anggaran merupakan muara akhir, perencanaan dimulai dari perencanaan

jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dimana

anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam melaksanakan

suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Selain anggaran, instrumen lain

untuk melaksanakan kebijakan antara lain sumber daya manusia (SDM),

peralatan, metodologi pelaksanaan kebijaan dan lain-lain.

Anggraini dan Puranto (2015:98) mengemukakan bahwa anggaran

juga dapat digunakan sebagai alat ukur menciptakan ruang publik dalam

arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin

masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui

proses penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai

dasar perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. Anggaran berfungsi

sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajer untuk

menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan

perusahaan.

3

Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang

terlihat dari kinerja pegawai instansi kinerjanya kurang efisien sehingga

memungkinkan penggunaan anggaran pada Kantor PU Kab. Enrekang

menurun dari tahun ke tahun. Hal ini terungkap bahwa jumlah sumber daya

manusia pada setiap bidang kurang di bekali dengan penerapan metode

dan teknis pengukuran dalam monitoring dan evaluasi anggaran Dinas

pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Dalam sebuah perusahaan, diperlukan adanya perencanaan

anggaran agar berjalan secara efektif dalam mendukung efektivitas

pengelolaan anggaran perusahaan dengan menggunakan analisis

efektivitas yakni bertujuan untuk menggambarkan kemampuan publik

dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dan analisis efisiensi yang

digunakan untuk mengukur apakah penggunaan barang dan jasa yang

dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan

organisasi tersebut.

Pada dasarnya, peranan anggaran dalam organisasi pemerintah

maupun organisasi komersial, anggaran ditunjukkan untuk perencanaan

dan pengawasan aktivitas yang dilakukan. Satu hal yang membedakan

antara organisassi pemerintah dan organisasi komersial adalah terletak

pada pencatatan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan yang

menggunakan akuntansi dana anggaran merupakan bagian integral yang

tidak dapat dipisahkan dari akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka salah satu kasus yang ingin

penulis kemukakan adalah penulisan skripsi ini pada objek penelitian

dengan judul “Analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai

4

efektivitas dan efisiensi kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi

masalah pokok dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana analisis

Anggaran dan Realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja

pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah “ Untuk

mengetahui analisis Anggaran dan Realisasi untuk menilai efektivitas

dan efisiensi kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang”

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Bagi perusahaan,sebagai masukan yang bermanfaat bagi Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang untuk mengetahui

kelebihan dan kelemahan yang mungkin terjadi dalam proses

penyusunan anggaran yang telah dilakukan selama ini.

2. Manfaat teoritis

Bagi akademis, diharapkan dapat menambah serta memberikan

pengetahuan ilmu akuntansi terutama mengenai anggaran dan

realisasi sebagai alat bantu pengendalian manajemen yang dijalankan

oleh perusahaan dan penelitian ini juga dapat diharapkan dapat

dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya.

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-teori

2.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik

yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang

dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya

dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan dalam satuan

barang atau jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai

tujuan. Jadi bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen

(Nafarin, 2007).

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis,

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit

(kesatuan) moneter yang berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu

yang akan datang. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan dan

mengendalikan keuangan perusahaan dalam penyusunannya dilakukan

secara periodik (Munandar, 2003:3).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang

hendak dapat dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode

untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara

sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang

5

6

meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu

di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan

dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan

rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang

menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan

dalam satuan uang, sehingga dapat di ukur pencapaian efisiensi dan

efektivitas dari kegiatan yang dilakukan (Supriyono 2015:5).

Anggaran adalah sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup

periode satu tahun dan merupakan alat untuk perencanaan jangka pendek

dan pengendalian dalam organisasi (Antony govindarajatan,2015:1)

2.1.2 Karakteristik Anggaran

Anthony dan govindarajatan (2015:1) mengemukakan bahwa anggaran

memiliki beberapa karakteristik yaitu:

a. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit

perusahaan.

b. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin

di dukung dengan jumlah non-moneter (contoh:unit yang dijual atau

diproduksi).

c. Biasanya meliputi waktu setahun.

d. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk

bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran.

e. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi

dari pembuat anggaran.

f. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

7

g. Sekala berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan

anggaran dan perbedaannya di analisis dan di jelaskan.

Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Sinuraya (2004:5) anggaran

memiliki karakteristik yang baik,antara lain:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain

keuangan.

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggungjawab untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

d. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang

lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

e. Sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah di bawah koordinasi

tertentu.

f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan

anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

2.1.3 Tujuan anggaran

Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses

penetapan peran (role seting) dalam usaha pencapaian sasaran anggaran.

Dalam proses penyusutan anggaran ditetapkan siapa akan berperan dalam

melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan

ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran untuk

memungkinkan melaksanakan perannya.

Menurut edy Sukarno (2002:172) tujuan penganggaran sebagai

berikut:

8

a. Perusahaan besar senantiasa memiliki tujuan-tujuan jangka panjang

yang diupayakan tercapai melalui langkah-langkah jangkah pendek di

dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi ada

keselarasan antara tujuan jangka panjang (Goals) dan sasaran jangka

pendek (Objektive) perusahaan. Target kinerja ditempatkan di

anggaran yang disusun. Target ini hakikatnya merupakan pedoman

dan motivator, karena nantinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak

terkait, sehingga anggaran di mengerti, di dukung dan dilaksanakan.

c.

d. Anggaran merupakan pernyataan yang lebih ekplisit tentang tujuan

dan alat untuk mencapainya, sehingga tujuan dapat dicapai. Jajaran

manajemen harus tahu apa tujuan mereka. Apa yang mereka pahami

dan apa yang harus mereka dukung. Fungsi manajemen puncak

dalam hal ini adalah menginformasikan kepada jajaran manajemen

yang lebih rendah tentang kinerja yang diharapkan. Jadi manajemen

puncak menggunakan anggaran sebagai alat untuk

mengkomunikasikan sasaran atau harapan manajemen.

e. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan

maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang

jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan

perusahaan.

f. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam

rangka memaksimalkan sumber daya.

9

g. Menurut Anggaraini dan Puranto (2015:103) tujuan anggaran

antara lain:

h. Efesiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan

kegiatan terhadap biaya.

i. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.

j. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

k. Merubah paradigma dan kinerja lembaga berdasarkan besar dana

yang menjadi penilaian berdasarkan pencapaian kinerja yang diukur

dengan indikator-indikator substantif yang dihasilkan suatu program

atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekomomi

dan sejalan dengan kebijakan organisasi.

2.1.4 Manfaat dan kelemahan anggaran

Menurut Nafarin (2013:19) Anggaran mempunyai banyak manfaat

antara lain:

1) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.

2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan

karyawan.

3) Dapat memotivasi karyawan.

4) Menimbulkan tanggungjawab tertentu pada karyawan.

5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

6) Sumber daya seperti (tenaga kerja, peralatan dan dana) dimanfaatkan

seefisien mungkin.

7) Alat pendidikan bagi para manajer.

10

Menurut Supriyono (2015:41) anggaran mempunyai beberapa

manfaat. Manfaat anggaran antara lain:

1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban

dalam jangka pendek.

2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.

3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat

pertanggungjawaban.

4) Alat pendidikan para manajer.

5) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat

pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

6) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat

pertanggungjawaban dan para manajernya.

Menurut Hansen dan Momen (2012:424) sebuah system

penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu

organisasi,yaitu:

1) Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan.

2) Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki

pengambilan keputusan.

3) Menyediakan standar evaluasi kinerja.

4) Memperbaiki komunikasi dan koordinasi.

Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun

mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Nafarin (2013:20) antara lain:

11

1) Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga

mengandung unsur ketidakpuasan.

2) Menyusun anggaran cermat memerlukan waktu,uang dan tenaga yang

tidak sedikit, sehingga semua perusahaan mampu menyusun

anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.

3) Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan agar dapat

mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga

anggaran tidak akan efektif.

Meskipun anggaran mempunyai banyak keuntungan,tetapi terdapat

pula beberapa keterbatasannya, hal ini juga dikemukakan oleh Supriyono

(2011:345) yaitu sebagai berikut:

1) Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan

tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu

menyusun anggaran secara lengkap dan akurat.

2) Anggaran yang dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga

mengandung unsur ketidakpastian.

3) Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat

menggerutu dan menentang, pelaksanaan anggaran dapat menjadi

kurang efektif.

2.1.5 Fungsi anggaran

Sesuai dengan fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan

pelaksanaan dan pengawasan, fungsi anggaran juga demikian. Hal ini

disebabkan anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan

fungsinya.

Mulyadi (2001:52) fungsi anggaran sebagai berikut:

12

1) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana

kerja.

2) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang aman dilaksanakan

perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan

manajer atas.

3) Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang

menghubungkan berbagai organisasi dalam perusahaan dan yang

menghubungkan manajer bawah dan manajer atas.

4) Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai

perbandingan hasil operasi perusahaan sesungguhnya.

5) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan

manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.

6) Anggaran dan karyawan sebagai alat ukur untuk mempengaruhi dan

memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara

efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan.

Menurut Supriyono (2015:41) anggaran mempunyai beberapa

macam fungsi-fungsi anggaran antara lain:

a. Fungsi perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan

kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain serta

merupakan suatu proses pengembangan tujuan perusahaan dan

memilih kegiatan-kegiatan yang dilakukan dimasa mendatang untuk

mencapai tujuan tersebut. Proses ini mencakup penentuan tujuan

perusahaan, pengembangan kondisi lingkungan agar tujuan tersebut

dapat dicapai, pemilihan tindakan yang akan dilakukan untuk

13

mencapai tujuan tersebut, penentuan langkah-langkah untuk

menerjemahkan rencana menjadi kegiatan yang sebenarnya,

melakukan perencanaan kembali untuk memperbaiki kekurangan yang

terjadi.

b. Fungsi koordinasi

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana dan

tindakan sebagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar

dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Perlu

diketahui bahwa koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat

diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu dalam

organisasi mempunyai kepentingan dan pesepsi yang berbeda

terhadap tujuan organisasi. Proses untuk melaraskan hubungan antara

karyawan dan pekerja mereka agar saling berhubungan untuk

mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan

membagi pekerjaan di antara kelompok, individu dan

mengkoordinasikan hubungan antara kegiatan individu dan kelompok.

c. Fungsi komunikasi

Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka

organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui dan

berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi

penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi,

kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan yang timbul.

Dalam penyusunan, berbagai unit dan tingkatan organisasi

berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran.

Selanjutnya, setiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran

14

harus dinilai mengenai prestasina melalui laporan pengendalian

produk.

d. Fungsi motivasi

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para

pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan.

Memotivasi para pelaksana dapat di dorong dengan pemberian insentif

dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya

kepada mereka yang mencapai prestasi.

e. Fungsi pengendalian evaluasi

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan

karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para

pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran

tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara

rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan

penyimpangan yang timbul apakah sudah menjadi “tanda bahaya” bagi

organisasi atau unit-unitnya.

f. Fungsi pendidikan

Anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendidik para

manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan

dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang

bersangkutan. Dengan demikian, anggaran bermanfaat untuk latihan

kepemimpinan bagi para manajer atau calon manajer di masa depan

mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi.

15

2.1.6 Macam-macam anggaran

Menurut Nafarin (2013:31) anggaran dapat dikelompokkan dari

beberapa sudut pandang terdiri dari:

a. Menurut dasar penyusunan

1) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan

interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri

anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas

yang berbeda. Variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel.

2) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu

kapasitas tertentu anggaran tetap tersebut juga dengan statis.

b. Menurut cara penyusunan

1) Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun dalam suatu

periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang

disusun setiap akhir periode anggaran

2) Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk

mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya

tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat

dalam setahun mengalami perubahan.

c. Menurut jangka waktu

1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.

2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran

yang dibuat pada jangka waktu lebih dari setahun.

16

d. Menurut bidangnya

Menurut bidangnya anggaran terdiri dari anggaran operasional

dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut

anggaran induk. Kedua anggaran tersebut antara lain:

1) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun

anggaran laporan laba rugi.

2) Anggaran keuangan adalah anggaran yang menyusun anggaran

neraca anggaran keuangan.

e. Menurut kemampuan menyusun

1) Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai

macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional

dan anggaran keuangan dan disusun secara lengkap.

2) Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara

lengkap, anggaran yang hanya menyusun pada bagian anggaran

tertentu saja.

f. Menurut fungsinya

1) Anggaran tertentu adalah anggaran yang diperuntukkan bagi

tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.

2) Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan

fungsi aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan untuk menilai

apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing

aktivitas tidak melampaui batas tertentu.

2.1.7 Jenis-jenis anggaran

Menurut Christina (2002:12) jenis-jenis anggaran sebagai berikut:

17

a. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya anggaran

dibedakan menjadi:

1. Anggaran parsial

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalkan

anggaran untuk bidang produksi atau bidng keuangan saja.

2. Anggaran komprehensif

Yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis

kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang

marketing, produksi, keungan, personalia dan administrasi.

b. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi:

1. Anggaran tetap (fixed budget)

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan

volume yang sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut

disusun rencana mengenai revenue, cost dan axpenses.

2. Anggaran kontinyu (continues budget)

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan

volume tertentu. Dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan

besarnya revenue, cost dan expenses, namun secara periodik

dilakukan penilaian kembali

c. Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi:

1. Anggaran jangka pendek (satu tahun)

2. Anggaran jangka panjang (lebih dari satu tahun).

2.1.8 Syarat-syarat anggaran yang baik

Supriyono (2000:346) mengatakan, agar program anggaran dapat

berhasil dengan baik, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

18

1) Adanya organisasi perusahaan yang sehat

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas

fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan

tanggung jawab yang jelas.

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai.

Sistem akuntansi yang memadai meliputi penggolongan rekening yang

sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat

diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya, pencatatan

akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran, laporan

didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban.

3) Adanya penelitian dan analisis.

Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur

prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi.

4) Adanya dukungan dan pelaksana.

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika

ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atau maupun

bawah.

2.1.9 Pengertian anggaran sektor publik

1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan perencanaan perkiraan

tentang pengeluaran dan penerimaan data yang diperoleh dari masa

lalu sebagai acuan penetapan anggaran yang diharapkan akan terjadi

dimasa mendatang.

Dalam Sektor Publik anggaran harus dinformasikan kepada

seluruh masyarakat untuk di kritik di diskusikan dan diberi masukan

19

agar anggaran berjalan dengan baik. Anggaran digunakan dalam

Sektor Publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dana

pengendalian sumber daya dalam suatu keuangan.

2. Fungsi anggaran Sektor Publik

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa

yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang

dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja

pemerintah tersebut.

b. Anggaran sebagai alat bantu pengendalian

Sebagai alat bantu pengendalian, anggaran memberikan rencana

yang detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar

pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal

Anggaran sebagai alat fiskal pemerintah, digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen

eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana

publik untuk kepentingan tertentu.

20

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam

pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik mampu

mendeteksi inkonsistensi suatu unit kerja dan berfungsi sebagai

alat komunikasi antar unit kerja dalam lindungan eksekutif.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen kepada pemberi

wewenang.

g. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai alat motivasi yang dapat memotivasi pegawai

agar target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi hingga dapat

dipenuhi dan juga jangan terlalu rendah hingga terlalu mudah

dicapai.

h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

3. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Anggaran operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan

sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Secara umum

pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara

lain adalah Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan

Pemeliharaan.

2. Anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan

pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan,

kendaraan dan perabot. Pada dasarnya pemerintah tidak

21

mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah

milik publik.

4. Proses penyusunan Anggaran Sektor Publik

Tujuan proses penyusunan Anggaran Sektor Publik adalah sebagai

berikut:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam

menyediakan barang dan jasa publik melalui proses

pemprioritasan

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas

5. Pengertian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah

APBD merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran daerah

dengan rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan dan

pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah (PERDA). APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD (UU No.17

Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan daerah).

2. Tujuan APBD

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan dalam

menyusun APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan

pengeluaran daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis

22

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah dan tercapainya

peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja dan

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Adapun struktur APBD berdasarkan permendagri nomor 13 tahun

2006 terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Pendapatan daerah

Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan

utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas

aktiva masuk, peningkatan aktiva atau pengurangan utang yang bukan

berasal dari konstribusi ekuitas pemerintah daerah.

2. Belanja daerah

Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama

periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deplesi asset atau

terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana.

Menurut Halim (2002:52) defenisi atau pengertian Belanja daerah

adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode

anggaran.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah sumber-sumber penerimaan dam pengeluaran

daerah yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran atau

sebagai alokasi surplus anggaran. Adanya pos pembiayaan

merupakan upaya agar APBD makin inofatif yaitu dapat memisahkan

pinjaman dari pendapatan daerah.

23

2.1.10 Laporan Realisasi Anggaran Publik

Laporan realisasi anggaran publik atau biasa disingkat dengan (LRA)

adalah laporan yang mempersiapkan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola dan menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode

pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan

yang dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi anggaran yang disusun memuat informasi-informasi yang

mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan

moneter. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi

tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan realisasi anggaran juga

memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang

digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi, efektivitas

dan efisiensi yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.11 Pengertian Efektivitas dan efisiensi

1. Pengertian efektivitas

Efektivitas secara umum adalah kemampuan berdaya guna

dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga memberikan hasil

guna (efisien) yang maksimal. Dalam memaknai efektivitas setiap

orang memberikan arti yang berbeda, sesuai sudut pandang dan

kepentingan masing-masing

24

Menurut Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas

pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target

kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara

keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria

efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (2007:31-32)

antara lain:

a) Produksi

Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi

jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan

lingkungan.

b) Efisiensi

Efisiensi sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan

input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan

antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan

output.

c) Kepuasan

Kepuasan menunjukkan sejauh mana organisasi memenuhi

kebutuhan para karyawan pengguna.

d) Adaptasi

Adaptasi yaitu sampai seberapa jauh organisasi dapat

menanggapi perubahan eksternl dan internl

e) Perkembangan

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk

25

memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka

panjang.

f) Hidup terus

Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang

panjang.

2. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran (ouput) dan

masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila

mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktivitas,

performance, dibandingkan masukan-masukan yang berupa tenaga

kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010;16) efisiensi adalah

hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah

kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan dengan

suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dikatakan efisien apabila

menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya, atau

dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar besarnya.

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara yaitu:

1) Menaikkan output untuk input yang sama

2) Menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input

3) Menurunkan input untuk output yang sama

4) Menurunkan input lebih besar dari pada proporsi penurunan output

2.1.12 Manfaat Realisasi Anggaran Sektor Publik

a. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi

26

b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh

yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal

efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

c. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan realisasi anggaran

dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang

dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat dan telah dilaksanakan

sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) telah dilaksanakan sesuai

dengan perundang-undangan

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini,penulis menggunakan acuan yang

bersumber dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan

pembanding dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu

berupa beberapa jurnal terkait yang dilakukan penulis antara lain:

Andre P.Tulangow Trees Runtu (2016) melakukan penelitian dengan

judul “Analisis realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah

pemerintahan Kabupaten Minahasa”.Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian pada APBD

Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian

pemerintah Kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan

pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun

penelitian pemerintah Kabupaten Minahasa sudah baik dalam

27

merealisasikan belanjanya dengan tidak melebihi dengan jumlah yang

dianggarkan.

Wahyu Septo Rini,Gemi Ruwanti (2016) melakukan penelitian denga

judul “Analisis anggaran dan realisasi kegiatan keuangan pada Dinas

Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan”. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian pada tahap akhir

adalah melakukan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan

pendekatan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi anggaran

dinas pendidikan provinsi Kalimantan Selatan selama 3 tahun anggaran

yang telah terjadi.

Ramiah Basri melakukan penelitian dengan judul “Analisis

penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD

Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di BPM-PD

Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari pengumpulan data dari bidang

mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2012.

Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada rencana

strategis (RENSTRA) BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.

A.Indah Nurfadillah (2018) melakukan penelitian dengan judul

“Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keungan

pemerintah Daerah Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Pemerintah

Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan

sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami

28

naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19% pada tahun 2014 menjadi

4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi

peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan

pada tahun 2015.

Siti Mardhiyah Ulfa (2018) melakukan penelitian dengan judul

“Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja

pada Dinas Perhubungan Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa, perkembangan tingkat efektivitas realisasi anggaran di Dinas

Perhubungan Kota Medan tahun 2015-2017 dikatakan tidak efektif

disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai masih sangat jauh

perbedaannya untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No

Nama peneliti

Judul penelitian

Hasil

1 Andre P.Tulangow

Trees Runtu

(2016)

Analisis realisasi dan

anggaran pendapatan

dan belanja daerah

pemerintahan

Kabupaten Minahasa

Hasil penelitian pada APBD

Kabupaten Minahasa

menunjukkan bahwa dalam

tiga tahun penelitian

pemerintah Kabupaten

Minahasa belum terlalu baik

dalam merealisasikan

pendapatan daerahnya.

Berbeda dengan belanja

29

daerah, dalam tiga tahun

penelitian pemerintah

Kabupaten Minahasa sudah

baik dalam merealisasikan

belanjanya dengan tidak

melebihi dengan jumlah yang

di anggarkan.

2 Wahyu Septo

Rini,Gemi Ruwanti

(2016)

Analisis anggaran dan

realisasi kegiatan

keuangan pada Dinas

Pendidikan Provinsi

Kalimantan Selatan

Hasil penelitian pada tahap

akhir adalah melakukan

perbandingan hasil

pengukuran berdasarkan

pendekatan penelitian yang

terjadi dalam pelaksanaan

realisasi anggaran dinas

pendidikan provinsi

Kalimantan Selatan selama 3

tahun anggaran yang telah

terjadi.

3 Ramiah Basri Analisis penyusunan

anggaran dan laporan

realisasi anggaran

pada BPM-PD Provinsi

Sulawesi Utara

Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa

penyusunan anggaran di

BPM-PD Provinsi Sulawesi

Utara dimulai dari

pengumpulan data dari

bidang mengenai

30

program/kegiatan yang akan

dilaksanakan ditahun 2012.

Program/kegiatan yang

disusun setiap bidang

didasarkan pada rencana

strategis (RENSTRA) BPM-

PD Provinsi Sulawesi Utara

4 A,Indah Nurfadillah

(2018)

Analisis laporan

realisasi anggaran

untuk mengukur kinerja

keungan pemerintah

Daerah Kabupaten

Bone

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Kemandirian

Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone dalam

memenuhi kebutuhan dana

untuk menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintah,

pembangunan dan

pelayanan sosial kepada

masyarakat masih sangat

rendah dan bahkan

mengalami naik turun dari

tahun ke tahun, yaitu dari

4,19% pada tahun 2014

menjadi 4,33% pada tahun

2015 dan 3,01% pada tahun

2016. Dimana terjadi

peningkatan kemandirian

31

daerah yang selanjutnya

mengalami penurunan pada

tahun 2015.

5 Siti Mardhiyah Ulfa

(2018)

Analisis realisasi

anggaran untuk menilai

efektivitas dan efisiensi

kinerja pada Dinas

Perhubungan Kota

Medan


bahwa, perkembangan

tingkat efektivitas realisasi

anggaran di Dinas

Perhubungan Kota Medan

tahun 2015-2017 dikatakan

tidak efektif disebabkan oleh

realisaasi anggaran yang

dicapai masih sangat jauh

perbedaannya untuk

memenuhi target anggaran

yang ditetapkan.

6 Anita Widiyana

(2016)

Analisis efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan

anggaran belanja

dalam menilai kinerja

pada Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga

Kota Palembang


bahwa, tingkat kriteria

efektivitas anggaran belanja

Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota

Palembang tahun 2011-2014

sangat bervariasi. Tingkat

efektivitas tertinggi terjadi

pada tahun 2012 dan

terendah terjadi pada tahun

32

2014. Pelaksanaan anggaran

belanja tahun 2011, 2012,

2013, dan 2014 dikatakan

efektif.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kerangka pikir yang berfungsi

sebagai penuntun alur pikir dan sekaligus sebagai dasar dalam

merumuskan pembahasan pada bab selanjutnya. Penelitian ini akan

mengulas tentang permasalahan anggaran dan realisasi untuk menilai

efektivitas dan efisiensi kinerja.

Dalam penelitian penulisan akan mengemukakan kerangka pikir

sebagai berikut:

Dinas pekerjaan umum Kabupaten

Enrekang

Realisasi

Anggaran

Analisis Rasio

Efektivitas dan Efisien

33

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang

menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan

mengenai apa yang ingin diketahui. Pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memanfaatkan instrument penelitian yang dipakai, analisis

data yang digunakan bersifat kuantitatif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti memilih Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sebagai tempat penelitian.

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk

memperoleh data yang diperlukan maka peneliti meneliti di Kantor

Pekerjaan Umum Kab.Enrekang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, mulai

dari bulan (September - Oktober).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis data, yaitu data

kuantitatif di mana Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk

informasi baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini peneliti juga

menggunakan dua sumber data yaitu:

33

34

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara atau Tanya jawab oleh peneliti terhadap objek penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan daya penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan

dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa

data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi

perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat

perusahaan, struktur organisasi dan dokumen lainnya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis

dalam penelitian, tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam usaha pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan dalam

penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (library research)

Yaitu penulis mengadakan penelitian dengan peninjauan pada

berbagai pustaka dengan membaca atau mempelajari buku-buku

literatur yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini dan dapat

mendukung pokok pembahasan. Di samping itu penulis

mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang

akan di bahas dan dapat mendukung penulis.

35

2. Dokumentasi

Sugiyono (2013) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang

berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian

yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumentasi dapat

berupa tulisan maupun media berita online, arsip-arsip tertulis dari

kantor dinas pekerjaan umum ataupun dokumentasi eksternal berisi

bahan-bahan informasi berupa buku, jurnal ilmiah, data internet dan

yang berkaitan dengan membantu penelitian.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen menurut Farida Yusuf Tayipnapis dalam Muhammad

haswad (2017) mengemukakan instrument termasuk tes, kuesioner,

observasi, Interview atau wawancara, laporan, ceklis dan alat-alat ukur

lainnya. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk

menjaring data yang relevan dengan pokok permasalahan dalam

penelitian. Karenanya instrumen mempunyai peranan penting dalam

pengumpulan data. Kesalahan instrument akan berakibat pada kesalahan

data yang terkumpul dan akhirnya akan terjadi kesalahan terhadap

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

Dokumentasi

3.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif kuantitatif. Hal ini dilaksanakan yaitu dengan cara

36

menganalisis, menafsirkan dan mengolah data pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang memberikan informasi yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:132) Efektivitas pada dasarnya

berhubungan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan

sasaran yang harus dicapai. Efektivitas menggambarkan kemampuan

publik dalam merealisasikan anggaran dan realisasi dibandingkan

dengan target yang ditetapkan secara rill.

Tingkat efektivitas di ukur dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus:

Nilai Efektivitas Belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih mencapai 100%, maka Anggaran

dikatakan sangat efektif

2. Jika hasil perbandingan mencapai 100%, maka anggaran dikatakan

efektif

3. Jika hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka anggaran dikatakan

cukup efektif

4. Jika hasil perbandingan pencapai 75-89%, maka anggaran dikatakan

kurang efektif

37

5. Jika hasil perbandingan mencapai di bawah 75%, maka anggaran

dikatakan tidak efektif.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran

(output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan

jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Input adalah segala

sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan untuk

menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang dapat

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan

input tertentu.

Rasio efisiensi belanja dengan Rumus :

Analisis Rasio Efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran dikatakan

tidak efisien

2. Jika hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran

dikatakan kurang efisien


cukup efisien


efisien

38

5. Jika hasil perbandingan mencapai di bawah 60%, maka anggaran

dikatakan sangat efisien

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU)

4.1.1 Sejarah singkat Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten

Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah slah satu daerah tingkat II di provinsi

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berjarak sekitar 230 dari kota

Makassar dan memiliki luas wilayah 1.786.01 km persegi. Sehubungan

dengan ditetapkannya PERDA nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun 2000 pada

tanggal 20 agustus 2002 tentang pembentukan 4 kecamatan devinitif.

Derta perda nomor 5 dan 6 tahun 3006 tentang pembentukan 2 kecamatan

sehingga pada saat ini kabupaten enrekang telah memiliki 12 kecamatan

yang devenitif dan terdiri dari 112 desa dan 7 kelurahan,

Kantor dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten enrekang adalah

satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kabupaten enrekang yang

merupakan satuan kerja pengelolaan pekerjaan umum kabupaten

enrekang. Dinas pekerjaan umum kabupaten enrekang adalah bagian dari

salah satu instansi/unit kerja dari pemerintahan kabupaten enrekang dan

merupakan unsure staf yang dipimpin oleh seorang kepala dinas eselom

II/a yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2004, tentang pembentukan

organisasi dan tata kerja kabupaten enrekang yang nantinya akan diatur

lebih lanjut dalam keputusan bupati.

39

40

4.1.2 Visi dan Misi PU Kabupaten Enrekang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan penyediaan infrastuktur bidang pekerjaan

umum menuju Enrekang maju, aman dan sejahtera.

b. Misi

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur dalam upaya

meningkatkan pelayanan publik bidang pekerjaan umum.

2. Menyelenggarakan pembangunan infrastuktur sumber daya air

secara optimal.

3. Meningkatkan kinerja penataan,pemanfaatan, dan pengendalian

ruang yang berkualitas dan implementatif serta mewujudkan

integrasi penataan ruang wilayah.

4. Mendorong sumber daya aparatur yang kompeten akuntabel serta

inovatif.

41

4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pada kantor dinas Pekerjaan umum (PU) Kab. Enrekang.

a. Struktur organisasi

42

b. Job Description

Kedudukan, Tugas pokok dan fungsi kantor dinas Pekerjaan Umum

(PU):

1. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Pekerjaan Umum.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan

mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan bahan

dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub

bagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan

serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada

semua unsur dalam lingkup dinas Pekerjaan Umum.

3. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan

perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program /

kegiatan dinas.

4. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan

melaksanakan urusan Penata Usaha Administrasi Keuangan serta

merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas,

43

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan secara berkala.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah

tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian.

6. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

pembinaan pengendalian, pengembangan serta menyusun

program kerja dan pelaksanaan tugas pembangunan, peningkatan

serta pemeliharaan prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan

daerah guna meningkatkan dan mempertahankan layanan

jaringan jalan dalam mendukung kelancaran arus transportasi

barang/jasa, membuka sentra-sentra produksi dan kawasan

potensial yang masih terisolasi serta meningkatkan aksesibilitas

wilayah kabupaten Enrekang.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Alam dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas dalam membina dan mengkoordinir Kepala. Kepala Seksi

dilingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, serta

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknik,

konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air.

44

8. Seksi Pengembangan Prasarana Pengairan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang

Pengembangan Prasana Pengairan.

9. Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

10. Bidang Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam membina dan

mengkoordinir Kepala Kepala Seksi dilingkup Bidang Peralatan,

serta Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknik,

konservasi dan usaha Peralatan.

11. Seksi Seksi Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan

pembinaan dan bimbingan Teknis di Bidang Pemeliharaan

Peralatan

12. Adapun tugas pokok dari kantor PU Kabupaten Enrekang yaitu:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang

pekerjaan umum (PU) yang menjadi tanggungjawabnya, dan

melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh

bupati.

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

45

c. Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan

pembinaan teknis dalam program pembangunan fisik

kebupaten enrekang.

d. Mengkoordinasikan perumusan serta menfasilitasi kebijakan

pemerintahan kabupaten enrekang dalam bidang ke PU-an.

4.1.4 Hasil penelitian

1. Anggaran dan realisasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi

kinerja pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

a. Anggaran

Berdasarkan penelitian pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang diperoleh dari beberapa data organisasi yang

telah dimiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan dalam

merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Jumlah

Anggaran Belanja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.

113.385.839.072,00, kemudian jumlah Anggaran sampai 31 Desember

2018 sebesar Rp 114.087.283.007,00 dan jumlah Anggaran sampai 31

Desember 2019 sebesar Rp 102.161.788.597,00

b. Realisasi

Berdasarkan penelitian Realisasi belanja Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sampai dengan 31 Desember

2017 Sebesar Rp 104.785.871.177,00, kemudian jumlah realisasi

belanja tahun 2018 sebesar Rp. 90.662.578.905,00dan jumlah

realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp. 66.479.349.585,00.

46

Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

tahun 2017. Anggaran Belanja merupakan konsep penting dalam

ekonomi mikro, yang menggunakan garis anggaran untuk

mengilustrasikan penjualan antara 2 barang atau lebih.

Berikut adalah rincian Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 4.1

Anggaran Belanja DPU Kabupaten Enrekang

Tahun 2017

No Uraian Anggaran 2017 Realisasi (Rp) Capaian

%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjanga

n

3.245.847.665 3.037.562.255 93% 208.265.410

Sub total 3.245.847.665 3.037.562.255 93% 208.265.410

2. Belanja

barang

491.620.000 487.675.874 99% 3.944.126

3. Belanja

modal

109.648.371.407

101.260.633.048

92%

8.387.738.359

Sub total 110.139.991.407

101.748.308.922

89%

8.391.682.485

Total 113.385.839.072

104.785.871.177

92%

8.599.967.895

Sumber Data : Data diolah Penulis (2020)

47







berikut:

Tabel 4.2


Tahun 2018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi (Rp)

Capaian

%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjangan 2.963.717.800 2.803.825.961 94% 132.891.839

Sub total 2.963.717.800 2.803.825.961 94% 132.891.839

2. Belanja

barang 426.499.500 426.403.006 99% 94.494

3. Belanja

modal 110.697.065.707 87.432.349.938 78% 23.264.715.769

Sub total 111.123.565.207 87.858.752.944 79% 23.264.810.263

Total 114.087.283.007 90.662.578.905 79% 23.397.702.102

Sumber: Data diolah Penulis (2020)

48







berikut:

Tabel 4.3


Tahun 2019

No Uraian Anggaran 2019 Realisasi (Rp) Capaia

n%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjangan 3.097.630.940 3.056.111.551 98% 41.519.389

Sub total 3.097.630.940 3.056.111.551 98% 41.519.389

2. Belanja

barang 424.750.000 422.490.192 99% 2.259.808

3. Belanja

modal 98.639.407.657 63.000.747.842 63% 35.638.659.817

Sub total 99.064.157.657 63.423.238.034 64% 35.640.919.625

Total 102.161.788.597 66.479.349.585 65% 35.682.439.014

Sumber data: Data diolah Penulis (2020)

49

Pengembalian sisa Anggaran Belanja ke negara pada Tahun

2017-2019 pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

memberikan gambaran sisa lebih perhitungan realisasi Anggaran

dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

a. Sisa realisasi anggaran pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang 2017, 2018, 2019

Jumlah Realisasi pengembalian belanja sampai dengan 31

Desember 2017 adalah sebesar Rp 8.599.967.895,00 dengan

rincian pada tabel 3.4, sedangkan jumlah realisasi pengembalian

belanja sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp

23.397.702.102,00 dengan rincian pada tabel 3.5 dan

pengembalian belanja sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp 35.682.439.014,00 dengan rincian pada tabel 3.6.

Berdasarkan tabel 4.4, 4.5 dan 4.6, Sisa Anggaran Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang. Sesuai dengan

aturan pemerintah sisa anggaran dikembalikan ke negara. Sisa

Gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2017 adalah sebesar Rp

208.265.410,00, kemudian sisa gaji dan tunjangan pegawai pada

tahun 2018 adalah sebesar Rp 132.891.839,00 dan sisa gaji dan

tunjangan pegawai pada tahun 2019 adalah sebesar Rp

41.519.389,00 kompensasi dalam bentuk uang maupun barang

yang diberikan kepada pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang. Sisa belanja barang pada tahun 2017

adalah sebesar Rp 3.944.126,00, kemudian sisa belanja barang

pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 94.494,00 dan sisa belanja

50

barang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.259.808,00. Belanja

ini antara lain digunakan untuk pengadaan barang dan jasa,

pemeliharaan dan perjalanan Dinas. Sisa Belanja modal pada

tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.387.738.359,00, kemudian

belanja modal pada tahun 2018 adalah sebesar Rp

23.264.715.769,00 dan belanja modal pada tahun 2019 adalah

sebesar Rp 35.638.659.817,00.

Belanja modal yang dimaksud pada Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Enrekang yaitu pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk

untuk peralatan dan mesin, gedung, jaringan maupun bentuk fisik

lainnya. Jumlah sisa anggaran akhir bulan 31 Desember 2017

adalah sebesar Rp 8.599.967.895,00, kemudian sisa anggaran

akhir bulan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp

23.397.702.102,00 dan sisa anggaran akhir bulan 31 Desember

2019 adalah sebesar Rp 35.682.439.014,00 dan dikembalikan ke

negara sesuai aturan pemerintah.

Berikut adalah tabel Pengembalian sisa Anggaran tahun

2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Pengembalian sisa Anggaran ke Negara

Tahun 2017

No Belanja Sisa

1 Gaji dan tunjangan 208.265.410

51

2 Belanja barang 3.944.126

3 Belanja modal 8.387.738.359

Total 8.599.947.895

Sumber Data: Data Diolah Oleh Penulis (2020)

Berikut adalah tabel Pengembalian sisa Anggaran tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Pengembalian sisa anggaran ke Negara

Tahun 2018

No Belanja Sisa


2 Belanja barang 94.494


Total 23.397.702.102


Berikut adalah tabel Pengembalian sisa Anggaran tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pengembalian sisa anggaran ke Negara

Tahun 2019

No Belanja Sisa


2 Belanja barang 2.259.808

52


Total 35.682.439.014


4.1.5 Analisis Data

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian

tujuan dan target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara

keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas

menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasikan Anggaran

Belanja dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara rill.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus:

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efektivitas

Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang setiap tahunnya sebagai berikut:

1. Tahun 2017

= 93,59%

53

= 99,19%

= 92,35%

Pada tahun 2017 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang adalah Gaji dan

tunjangan sebesar 93,59%, belanja barang sebesar 99,19% dan

belanja modal sebesar 92,35%. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja rasio

efektifnya 90%-100, hal ini berarti kinerja Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan Anggaran tahun

2017 sudah berjalan secara efektif.

2. Tahun 2018

= 94,60%

= 99,98%

= 78,98%

54

Pada Tahun 2018 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja


tunjangan sebesar 94,60%, Belanja barang sebesar 99,98% dan

Belanja Modal sebesar 78,98%. Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran

belanja, rasio efektifnya 90%-100%, hal ini berarti Kinerja Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan

anggaran tahun 2018 sudah berjalan secara efektif.

3. Tahun 2019

= 98,65%

= 99,46%

= 63,87%

Pada Tahun 2019 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja


tunjangan sebesar 98,65%, Belanja barang sebesar 99,46% dan

Belanja Modal sebesar 63,87%. Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang dinilai efektif dalam pelaksanaan anggaran

belanja, rasio efektinya 90%-100%, hal ini berarti Kinerja Kantor Dinas

55

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan

anggaran tahun 2019 sudah berjalan secara efektif.

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran

(output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan

jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Input adalah segala

sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan untuk

menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang dapat

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan

input tertentu.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi

anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja dengan

rumus:

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis efisiensi anggaran

belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang sebagai berikut:

= 91,12%

56

Pada tahun 2017 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang adalah sebesar 91,12%,

artinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dinilai kurang

efisien dalam pengelolaan anggaran belanja di mana rasio efisiensinya

90-100%. Hal ini berarti Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang pada tahun 2017 dinilai kurang efisien dalam menghemat

dana dalam pengelolaan anggaran belanja

= 81,12%


Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang adalah sebesar 81,12%,

yang artinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dinilai

cukup efisien dalam pengelolaan anggaran belanja di mana rasio

efisiensinya 80-90%. Hal ini berarti Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 dinilai cukup efisien dalam

menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja

= 66,01%


Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang adalah sebesar 66,01%

artinya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dinilai efisien

dalam pengelolaan anggaran belanja di mana rasio efisiensinya 60-

57

80%. Hal ini berarti Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang pada tahun 2019 dinilai cukup efisien dalam menghemat

dana dalam pengelolaan anggaran belanja

Berikut adalah hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas

dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019.

Tabel 4.7

Hasil perhitungan tingkat Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan

Anggaran Belanja Tahun 2017-2019

No

Tahun

Efektivitas

Efisiensi Gaji dan

tunjangan

Belanja

barang

Belanja

modal

1. 2017 93,59% 99,19% 92,35% 91,12%

Kriteria Efektif Efektif Efektif Kurang

efisien

2. 2018 94,60% 99,98% 78,98% 81,12%

Kriteria Efektif Efektif Cukup efektif Kurang

efisien

3. 2019 98,65% 99,46% 63,87% 66,01%

Kriteria Efektif Efektif Cukup Efektif Cukup

efisien

Sumber Data: Data diolah oleh Penulis (2020)

58

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa efektivitas anggaran

belanja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang tahun

2017, 2018 dan 2019 belum mencapai target namun sudah dalam

kategori efektif dalam merealisasikan anggaran belanja.

Efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam

penyelenggaraan anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan

pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan

mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang untuk tahun 2017-2019

menunjukkan kriteria kurang efisien. Dengan hasil perhitungan dari

tahun ke tahun kinerja Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang kurang memaksimalkan dalam merealisasikan anggaran.

4.1.6 Pembahasan

Anggaran dan realisasi merupakan pengendalian internal yang harus

dilakukan oleh Kantor Dinas PU Kabupaten Enrekang untuk menilai

efektivitas dan efisiensi kinerja. Pengendalian internal yang diterapkan

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah dijalankan

dengan baik. Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Dinas

Pekerj aan Umum Kabupaten Enrekang sebagai acuan peneliti dalam

menilai kinerja dengan menggunakan Efektivitas dan Efisiensi.

Anggaran yang tersedia dari tahun 2017-2019 dapat di lihat pada

tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 bahwa anggaran yang paling besar terdapat pada

tahun 2018, karena anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan

beberapa pekerjaan untuk meningkatkan pertumbuhan Kabupaten

Enrekang. Untuk perhitungan anggaran mengenai tingkat Efektivitas

59

pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan sudah berjalan

secara Efektif. Dikatakan efektif karena berdasarkan perhitungan tahun

2017 sebesar 99.19%, tahun 2018 sebesar 99.98% dan tahun 2019

sebesar 99.46%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah Efektif karena hasil yang

dicapai 90% ke atas. Sedangkan untuk perhitungan anggaran mengenai

tingkat Efisiensi pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan

Kurang Efisien. Dikatakan kurang Efisien karena berdasarkan perhitungan

tahun 2017 sebesar 91.12%, tahun 2018 sebesar 81.12% dan tahun 2019


Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang Kurang Efisien karena hasil yang

dicapai 90% ke atas.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh

Wahyu Sapto dan Gemi Ruwanti (2016) yang hasil penelitiannya

menunjukkan perbandingan hasil pengukuran berdasarkan Realisasi

anggaran selama tiga tahun anggaran yang telah terjadi. Di mana dari

ketiga tahun anggaran digunakan untuk mengukur setiap anggaran yang

ada terhadap anggaran yang terpakai.

Anggaran yang terealisasi dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada

tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 bahwa anggaran yang terealisasi paling banyak yaitu

pada tahun 2017. Untuk perhitungan Realisasi mengenai tingkat Efektivitas



2017 sebesar 92%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor Dinas


60

dicapai 90% ke atas. Sedangkan untuk perhitungan Realisasi mengenai

tingkat Efisiensi pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan

Kurang Efisien. Dikatakan kurang Efisien karena berdasarkan perhitungan

tahun 2017 sebesar 91.12%, tahun 2018 sebesar 81.12% dan tahun 2019



dicapai 90% keatas

61

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa

tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah maksimal dan kinerja

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah berhasil.

Berdasarkan hasil perhitungan anggaran mengenai tingkat Efektivitas






dicapai 90% keatas. Untuk perhitungan Realisasi mengenai tingkat

Efektivitas pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan sudah

berjalan secara Efektif. Dikatakan efektif karena berdasarkan perhitungan

tahun 2017 sebesar 92%. Dilihat dari perhitungan tersebut kinerja Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang sudah Efektif karena hasil

yang dicapai 90% ke atas.

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran mengenai tingkat

Efisiensi pelaksanaan belanja setiap tahunnya kriteria dikatakan Kurang

Efisien. Dikatakan kurang Efisien karena berdasarkan perhitungan tahun



61

62


dicapai 90% ke atas.

5.2 Saran

1. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang

Bagi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang agar

belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien, maka hal

penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman

tentang konsep belanja, dengan memahami konsep belanja maka

perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah menjadi lebih

mudah dilakukan. Agar dalam perencanaan sebisa mungkin

merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat lebih

efektif dan efisien.

Diharapkan pada Kantor tersebut untuk meningkatkan efektivitas

kerja pegawainya dalam pengelolaan Anggaran Belanja pada Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang kurang dan cukup

efisien agar memaksimalkan monitoring dan analisis Anggaran agar

program kerja yang direncanakan tercapai sesuai target.

2. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan

sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan

sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian

selanjutnya.

63

DAFTAR PUSTAKA

Anita Widiyana (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.

Ari Ashari (2018). Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kep. Selayar.

Andi Rifqiawanto M (2015). Analisis antara rencana anggaran pelaksanaan proyek dan realisasinya pada CV. MUARA TIMUR, Makassar.

Anita Widiyana (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, Kota Palembang.

Anjelina Sihombing (2017). Analisis akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sebagai alat bantu dalam sistem pengendalian manajemen pada rumah sakit umum pusatH.Adam Malik, Medan.

A.Indah Nurfadillah (2018). Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Chitra Ananda. Analisis kinerja pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten PendeglangProvinsi banten tahun Anggaran 2009-2011.

Dini Meiliani (2016). Analisis penyusunan anggaran penjualan pada CV. Usaha bersama, Palembang.

Eko santoso (2011).Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi.

Eka nurmala sari (2016).Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada hotel berbintang, Kota Medan.

Eko saryanto (2017).Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pada badan pelaksna penyuluhan dan ketahanan pangan, kota palu.

Fitri Ardianti (2015). Penerapan sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan proses kerja dalam mengatasi minimnya nasabah kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Tugumulyo, Kec.Lempung Kab.Oki

Nuralam T (2018). Analisis pegawasan keuangan terhadap efektivitas penggunaan anggaran pad, Kantor Bupati Enrekang.

Nur Hanipa ritongga (2019).Pengaruh sistem pengendalian manajemen pusat pendapatan dan pusat biaya rial pada rumah sakit IMELDA pekerja, Indonesia.

63

64

Riesky Rossha Adethanenti (2012). Pengaruh penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap peningkatan kinerja pegawai rumah sakit dr.Sobirin Lubuklinggau.

Rismayani (2014).Analisis anggaran dan realisasi sebagai alat bantu pengendalian manajemen pada perusahaan daerah air minum (PDAM), Kota Makassar.

Slamet mujiono (2017).Pengaruh pengendalian manajemen terhadap pengawasan kepabeanan Cukai.

Siti Mardhiyah Ulfa (2018). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sifra Green Sinain (2013).Analisis efektivitas pengendalian manajemen penggajian PR.PLN (PERSERO) Rayon Tomohon.

Tika ranti (2015).Analisis penyusunan anggaran penjualan dam menilai kinerja manajer pada PT.PATRIA Anugrah sentosa Palembang.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Tabel 4.1


Tahun 2017


%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjanga

n

3.245.847.665 3.037.562.255 93% 208.265.410

Sub total 3.245.847.665 3.037.562.255 93% 208.265.410

2. Belanja

barang

491.620.000 487.675.874 99% 3.944.126

3. Belanja

modal

109.648.371.407 101.260.633.048 92%

8.387.738.359

Sub total 110.139.991.407 101.748.308.922 89%

8.391.682.485

Total 113.385.839.072 104.785.871.177 92%

8.599.967.895

Sumber Data : Data diolah Penulis (2020)

Tabel 4.2


Tahun 2018

No Uraian Anggaran 2018 Realisasi (Rp)

Capaian

%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjangan

2.963.717.800 2.803.825.961 94% 132.891.839

Sub total 2.963.717.800 2.803.825.961 94% 132.891.839

2. Belanja

barang

426.499.500 426.403.006 99% 94.494

3. Belanja

modal

110.697.065.707 87.432.349.938 78% 23.264.715.769

Sub total 111.123.565.207 87.858.752.944 79% 23.264.810.263

Total 114.087.283.007 90.662.578.905 79% 23.397.702.102

Sumber: Data diolah Penulis (2020)

Tabel 4.3


Tahun 2019


%

Sisa (Rp)

1. Gaji dan

Tunjangan

3.097.630.940 3.056.111.551 98% 41.519.389

Sub total 3.097.630.940 3.056.111.551 98% 41.519.389

2. Belanja

barang

424.750.000 422.490.192 99% 2.259.808

3. Belanja

modal

98.639.407.657 63.000.747.842 63% 35.638.659.817

Sub total 99.064.157.657 63.423.238.034 64% 35.640.919.625

Total 102.161.788.597 66.479.349.585 65% 35.682.439.014

Sumber data: Data diolah Penulis (2020)

Lampiran 2

Surat Balasan Penelitian

RIWAYAT HIDUP

Hastipa S panggilan Tipa lahir di Manggugu, pada tanggal

01 Oktober 1998 dari pasangan suami istri Bapak Surati dan

ibu Jumaria. Peneliti adalah anak ke lima dari enam

bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal Manggugu,

Kelurahan Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten

Enrekang.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di Sekolah

Dasar (SD)pada SD Negeri 65 Tampo pada tahun 2004 dan selesai pada tahun

2010 dan melanjutkan dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Anggeraja

dan selesai pada tahun 2013 Kemudian pada tahun itu juga, penulis menempuh

pendidikan di SMA Negeri 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya

pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur Test Penerimaan Mahasiswa

Baru dan menyandang status mahasiswa di Jurusan Akuntansi Program Studi

Akuntansi.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha dan disertai doa dari

kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi

Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang judul “Analisis Anggaran Dan

Realisai Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang”.

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI UNTUK MENILAI …

Documents