ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI …eprints.umm.ac.id/20830/1/96a.pdf · Permendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa Purwati,

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI

DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

( Studi pada Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajad Sarjana Ekonomi

Oleh :

Devi Harin Susanti

201110170311352

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2015

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat

dan hidayah-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi nya yang berjudul : ANALISIS

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DALAM MEWUHUDKAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI PADA

PEMERINTAH DESA SINGOJURUH KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN

BANYUWANGI).

Di dalam tulisan ini disajian pokok-pokok bahasan yang meliputi analisis dan

penilaian terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolan Alokasi Dana Desa. Pada

kesempatan kali ini juga, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya

kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penuisan skripsi ini terutama

kepada :

1. Bapak Dr. Nazarudin Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Ibu Dra. Siti Zubaidah, M.M., Ak, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak A. Waluyo Jati, M.M dan Ibu Dr. Dra. Masiyah Kholmi, Ak, M.M selaku

dosen pembimbing.

4. Selaku dosen penguji.

5. Ibu Dra. Ratna Utami M.M selaku Dosen Wali kelas G angkatan 2011.

6. Segenap Bapak Ibu Dosen Program Studi Akuntansi dan Staf Tata Usaha Jurusan

Akuntansi serta FEB-UMM atas didikan, bimbingan dan bantuannya selama ini.

7. Bapak Hendra Lesmana Ar.D selaku Sekretaris Kecamatan dan seluruh Perangkat

Desa yang ada di wilayah Kecamatan Singojuruh.

8. Kedua orangtua Ibu Nasifah dan Bapak Hari Susanto, Kakak saya Mas Alfan Eko

Hadibowo sebagai sumber kehidupan, pebimbing dan pendidik utama saya selama ini

didalam hidup saya.

9. Orang terdekat saya Yudha Ridharta Rama Perwira, terimakasih yang selalu

mensupport, dukungan, memberikan canda tawa dan waktu untuk membantu

mendiskusikan skripsi saya sehingga dapat selesai tepat waktu.

10. Sahabat saya semua terutama kelas Akuntansi G 2011 (Kharisma, Susi, Karin,

Innayatul, Shantya, Samid, Febry, Bangkit, Cepot, Herman, Udin, Hikmawan dan

lainnya). Terima kasih atas waktunya selama ini untuk saling tukar ide-ide, teman

menghilangkan lelah dan stress, cerita-ceritanya selama ini dan semoga Allah selalu

melindungi kita.

11. Seluruh saudara-sudara di Kos Pak Zaenuri (Irma, Fitrah, Diana,Imma, Risca, Hesti,

Mbak Nia, Mba Mella, Mbak Qori dan semuanya), terimakasih atas dukungan,

semangat, canda tawa yang tak pernah tercipta dan sebagai keluarga kedua saya

ketika dimalang.

12. Dan seluruh teman maupun saudara-saudara yang telah membantu dalam

mengerjakan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti, oleh

karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat

bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, Agustus 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN i

KARTU KENDALI BIMBINGAN iii

KARTU PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

ABSTRAKSI xiv

ABSTRACT xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 8

B. Tinjauan Pustaka

1. Akuntabilitas 11

2. Transparan 18

3. Alokasi Dana Desa (ADD) 21

4. Kinerja Keuangan Pemerintah 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 27

B. Jenis Penelitian 27

C. Jenis dan Sumber Data 27

D. Teknik Pengumpulan Data 28

E. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Singojuruh 31

2. Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) 33

B. Deskripsi Data Penelitian 35

C. Pembahasan

1. Menganalisis Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) 47

2. Menganalisis Tingkat Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) 60

3. Mendiskripsikan Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Keterbatasan Penelitian 69

C. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi ............................ 30

Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-Masing Desa Di Kecamatan Singojuruh ......... 32

Tabel 4.2 Pembagian Alokasi Dana Desa Kecamatan Singojuruh ...................... 37

Tabel 4.3 Ringkasan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan ADD .................... 38

Tabel 4.4 Hasil Analisis Perbandingan elemen dalam LPJ .................................. 41

Tabel 4.5 Tingkat Akuntabilitas Dan Transparansi ADD .................................... 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 49

Gambar 4.2 52

Gambar 4.3 53

Gambar 4.4 56

Gambar 4.5 58

Gambar 4.6 60

Gambar 4.7 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan ADD

Lampiran 2

Rincian Realisasi Laporan Fisik dan Keuangan ADD 5 Desa

Lampiran 3

Pertanyaan wawancara dengan tim pelaksana teknis kecamatan.

Lampiran 4

LPJ ADD dengan indikator akuntabilitas dan transparansi

Lampiran 5

Hasil perhitungan indikator akuntabilitas dan transparansi

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanti,Vivi Dwi. 2012. “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana PNPM

Mandiri Pada BKM Betul Malang”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi,

Universitas Muhammadiyah Malang.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta :SalembaEmpat.

Inpres No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Krina, LoinaLalolo. 2003. “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi &

Partisipasi”. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Akuntabilitas anggaran publik: isupolitik, prioritas belanja

dan silpa dalam alokasi apbd di beberapa daerah. Makalah dipaparkan pada Konferensi

Administrasi Negara ke-3, Bandung.

LAN dan BPKP.2000. pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/251/AT_AIP.pdf (diakses

bulan Oktober 2014)

Mahmudi. 2003, Pengukuran Kinerja di Instansi Pemerintah Daerah. Tesis Msi UGM, tidak

dipublikasikan.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Andi, Yogyakarta.

Peraturan Bupati Banyuwangi No 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata

Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi pasal 3

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan

Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaskanaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c

Permendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana

Desa

Purwati, Mela Dwi. 2013. “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance”. Skripsi Tidak

Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2005)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan

Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.