ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM …

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENANGGULANGI

IMIGRAN ILEGAL PERIODE 2014 - 2019

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Messayu Elisa Mega Irawan

11141130000072

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2021

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENANGGULANGI

IMIGRAN ILEGAL PERIODE 2014 - 2019

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli atau merupakan

hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang

berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 6 Januari 2021


ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Messayu Elisa Mega Irawan

NIM : 11141130000072

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

“ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENANGGULANGI

IMIGRAN ILEGAL PERIODE 2014 – 2019”

dan telah memenuhi syarat untuk diuji,

Jakarta, 6 Januari 2021

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi, Pembimbing,

M. Adian Firnas, S.IP, M.Si M. Adian Firnas, S.IP, M.Si

NIP: NIP:

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENANGGULANGI IMIGRAN

ILEGAL PERIODE 2014 - 2019

oleh


11141130000072

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Ketua, Sekretaris,

M.Adian Firnas, S.IP, M.Si Irfan Hutagalung, LL.M

NIP: NIP:

Penguji I, Penguji II,

Badrus Sholeh, S.Ag., M.A., Ph.D Robi Sugara, M.Sc

NIP: 197102111999031002 NIP:

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 22 Januari 2021.

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

M.Adian Firnas, S.IP, M.Si

NIP :

iv

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa tentang analisa upaya pemerintah Italia dalam menanggulangi

imigran ilegal periode 2014-2019. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya apa

yang diterapkan oleh Italia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penulisannya,

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif.

Pengumpulan data yang didapatkan adalah dengan cara melalui proses wawancara dan

menggunakan studi kepustakaan, yakni melalui buku, jurnal, dokumen pemerintah, serta

sumber terkait lainnya.

Skripsi ini berisi tentang arus imigran ilegal yang masuk ke Italia secara berskala

dimana dalam 10 tahun kebelakang ini Italia sedang menghadapi krisis imigran yang sulit

untuk di tangani, pasca meletusnya Arab Spring yang terjadi di negara-negara Afrika Utara

dan Timur Tengah khususnya Tunisia, Libya dan Suriah menjadikan ketiga negara tersebut

berbondong-bondong untuk mengungsi ke wilayah yang lebih aman.

Inilah yang membuat penulis ingin menganalisa skripsi ini dengan menggunakan

Konsep Keamanan Nasional dan Kerjasama Internasional serta konsep imigrasi internasional

dalam rangka melindungi keamanan Italia. Konsep Keamanan Nasional dipakai penulis untuk

menganalisa kebijakan lapangan yang dilakukan sedangkan Kerjasama Internasional dipakai

untuk menganalisa kerjasama antara Italia Uni Eropa terkait dengan permasalahan imigran

ilgeal yang masuk melaui perbatasan-perbatasan yang rentan di Italia. Lalu Konsep Imigrasi

untuk mengidentifikasi asal imigran dan kerjasama Italia dengan negara-negara ketiga.

Kata kunci : imigran ilegal, imigrasi italia, konsep keamanan nasional, konsep kerjasama

luar negeri, konsep imigrasi internasional.

v

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia,

rahmat, nikmat, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

judul “Analisa Upaya Pemerintah Italia Dalam Menanggulangi Imigran Ilegal Periode

2014 - 2019” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hubungan

internasional. Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan hanya dari kerja keras

penulis sendiri tetapi merupakan bagian dari dukungan dan bantuan orang orang terdekat

dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan

dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

kepada pihak-pihak yang turut membantu dan mensupport untuk dapat menyelesaian skripsi

ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Karlina Ratmadja dan Ayah Asep Mega Irawan atas kesabaran dan dedikasinya

dalam menghadapi penulis dan selalu setia mendampingi penulis kemanapun penulis

melangkah pergi.

2. Bapak Adian Firnas, dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk

mengkoreksi dan memberikan masukan terhadap terselesaikannya skripsi ini dengan

baik dan diwaktu yang tepat.

3. Mustafa, Teman dekat penulis yang selalu penulis andalkan kapanpun penulis merasa

mulai jenuh dengan segala rutinitas yang ada, terimakasih atas dukungan, do’a dan

waktu yang telah kamu berikan kepada saya.

4. Teman-teman HI C yang penulis sayangi, terimakasih telah menemani penulis dari

pertamakali kuliah sampai sekarang, khusunya kepada Nada, Jaka, Yuana, Fira, Alif,

Dea, Hana, Risfi, Jaya, Andam, Akil, Imtiaz, Unggul, Akbar, Nanda, Ola, Diah, Leha,

Sasa, Tirana, Hanin, dkk.

vi

5. Teman-teman KKN AMRETA 2017 di Bojong Ulfa, Sarah, Afif, Nanda, Farihah,

Mulqi, Dodi, Rizqi, Haedar, Sufyan, Melikha, Irin, dan Faris penulis menghaturkan

ucapan terimakasih yang banyak kepada kalian atas sebulan yang berharga.

6. Sahabat sejati penulis, Arzyfana 2014, semoga Allah selalu menjaga kalian.

7. Sahabat karib sewaktu penulis duduk di bangku SMP, Edelfan 2010. Elsa, Dea, Elga ,

Ladya, Ai , Neli yang selalu membuat penulis untuk cepat pulang dan ingin bertemu

dengan mereka.

8. Sahabat PENA, Pipit, Elsa, Neli, Ayang yang selalu menjadi pendengar setia prnulis

ketika penulis pulang kampung.

9. Teman-Teman di Kostan Rawa Indah, Cucu, Ifa, Muma, Zahra yang selalu

mengingatkan penulis supaya cepat-cepat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kaka kelas penulis khusunya HI 2012 ka Labib Syarif, ka Rakhmat, ka Bimo, ka

Entis yang sudah penulis repotkan untuk memberi arahan dan masukan atas

terciptanya skripsi ini.

Tanpa bantuan, bimbingan dan support dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini

dapat terselesaikan. Namun demikian penulis menyadari masih banyak dapat kekurangan

dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan

untuk perbaikan kedepan.

Bandung, 6 Januari 2021.


vii

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................................................................. ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ......................... Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ............................................................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ............................................................................................................... v

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ vii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................. xi

BAB I ......................................................................................................................................... 1

PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

A. Pernyataan Masalah ........................................................................................................ 1

B. Pertanyaan Penelitian ...................................................................................................... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................................................... 6

D. Tinjauan Pustaka ............................................................................................................. 7

E. Kerangka Teoretis ......................................................................................................... 10

1. Konsep Kerjasama Internasional ............................................................................... 11

2. Konsep Keamanan Nasional ..................................................................................... 12

3. Konsep Imigrasi ........................................................................................................ 13

F. Metode Penelitian ......................................................................................................... 14

G. Sistematika Penulisan ................................................................................................... 15

BAB II ...................................................................................................................................... 18

PERKEMBANGAN DAN HAMBATAN PENYELESAIAN MASALAH IMIGRAN

ILEGAL DI ITALIA................................................................................................................ 18

A. Perkembangan Arus Ilegal yang Masuk ke Italia ......................................................... 18

B. Faktor yang membuat Imigran ilegal masuk ke Italia ................................................. 23

1. Faktor Internal ........................................................................................................... 25

2. Faktor Eksternal ........................................................................................................ 27

C. Respon Uni Eropa dan Italia terhadap isu krisis pengungsi ......................................... 30

D. Hambatan yang di alami Italia dalam meminimalisir arus imigran ilegal .................... 33

BAB III .................................................................................................................................... 36

KEBIJAKAN REGULASI ITALIA DALAM MENANGGULANGI ARUS IMIGRAN

ILEGAL ................................................................................................................................... 36

viii

A. Kebijakan Regulasi Imigran Italia ................................................................................ 36

B. Integrasi Imigran Ilegal di Italia ................................................................................... 39

C. Dampak Kebijakan Regulasi dan Integrasi Imigran di Italia ........................................ 41

D. Hubungan Italia dengan Uni Eropa dalam meminimalisir Imigran ilegal periode 2014-

2019 ...................................................................................................................................... 44

1. Implementasi Penerapan Common European Asylum System (CEAS) .................... 44

2. Implementasi Dublin Regulation .............................................................................. 47

3. Kebijakan Sharing Burden dan Responbilities.......................................................... 48

BAB IV .................................................................................................................................... 50

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENYELESAIKAN DAN

MENANGGULANGI IMIGRAN ILEGAL ............................................................................ 50

A. Upaya Perlindungan Perbatasan Italia dalam menanggulangi imigran ilegal periode

2014-2019............................................................................................................................. 50

B. Pengaruh Kebijakan Schengen Agreement terhadap Eurospectic di kawasan Italia dan

Scandinavia .......................................................................................................................... 53

C. Peran dan kerjasama UNHCR dalam memanimalisir imigran ilegal di Italia .............. 55

D. Kerjasama Italia dan International Organization For Migration (IOM) Terkait Imigran

Ilegal ..................................................................................................................................... 59

E. Kerjasama Italia dengan Frontex .................................................................................. 60

1. Operation Mare Nostrum .......................................................................................... 62

2. Operasi Triton ........................................................................................................... 64

3. Operasi Themis ......................................................................................................... 67

F. Kerjasama Italia dengan Libya dalam Menekan Arus Imigran Ilegal yang Masuk ..... 68

BAB V ..................................................................................................................................... 73

PENUTUP................................................................................................................................ 73

A. Kesimpulan ................................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. xii

LAMPIRAN 1 ....................................................................................................................... xxiv

LAMPIRAN 2 .................................................................................................................... xxviii

ix

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar 1.1. Rute Penyebaran imirgan ilegal yang Masuk ke Italia..........................................2

Grafik 2.1 Jumlah Imigran ilegal yang datang ke Italia periode 2014-2020…………………20

Gambar 2.2 Menunjukan rute imigran yang masuk melalui jalur laut Mediterania…………23

Gambar 2.3 Struktur Sistem Pendidikan Nasional di Italia………..................………………30

Tabel 3.1 Jumlah Imigran dan Pencari suaka di Italia periode 2014-2019…………………42

Gambar 3.2 Peta Distribusi Penyebaran Imigran di Italia periode 2014-2019………………47

Gambar 4.1. Peta Penyebaran Operasi Mare Nostrum……………….........................………57

Gambar 4.2 Peta persebaran Operasi Triton……………........................................…………59

x

DAFTAR SINGKATAN

CEAS : Common European Asylum System

CIR : Italian Refugee Council

EC : European Community

Europol : European Policy

FRONTEX : Frontieres Exterieures

HAM : Hak Asasi Manusia

IOM : International Organization for Migration

MOU : Momerandum of Understanding

OECD : Organization Economic Cooperation and Development

PBB : Persekutuan Bangsa-Bangsa

TCN : Third Country Nationals

UE : Uni Eropa

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil wawancara dengan Lotfi Fatima Ezzahra dari staff immigration

coustura di Monza, daerah regional selatan Lombardia di Italia.

Lampiran 2 MoU antara Italia dengan Libya

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Italia adalah negara kesatuan republik parlementer di Eropa Selatan. Letak

geografisnya di sebelah utara berbatasan dengan Swiss, Perancis, Slovenia dan Austria, serta

di sebelah selatan terdapat laut Mediterania. Italia merupakan salah satu negara di Eropa yang

memiliki potensi untuk terjadinya aktivitas imigran ilegal. Hal tersebut dikarenakan, letak

Italia yang berada di wilayah semenanjung yang memiliki beberapa pulau baik besar maupun

kecil sehingga memiliki banyak pintu masuk seperti melalui jalur udara, batas darat ataupun

pelabuhan.1

Selama tiga dekade terakhir, Italia telah mengalami transformasi besar, pergeseran

dari bangsa emigran yang mana saat ini ada sekitar 5.216.902 penduduk Italia masih tinggal

di luar negeri, berubah menjadi negara dengan tujuan imigran. Sejak tahun 1970 sampai hari

ini, warga negara asing dengan ijin tinggal reguler di Italia telah meningkat sepuluh kali lipat,

dimana pertumbuhan imigran tampaknya tak terbendung. Imigran yang datang pada tahun

1970 berkisar 620,000 sedangkan total imigran pada tahun 2019 ada sekitar 6.200.000 orang.2

Krisis imigran yang dimulai pada pertengahan abad ke-20 membuat Italia

menyandang sebagai salah satu negara dengan penerima imigran terbanyak di Eropa.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengamati bahwa dari Januari 2014

hingga Maret 2019, imigran teratas di antara lebih dari lima juta pengungsi yang datang

1 Roberto Orsi, "The Quiet Collapse of the Italian Economy". The London School of Economic. 2 Heckman Friedrich, 2004. Ilegal Migration: What Can We Know And What Can We Explain? The

Case of Italy, international migration review, Volume 38 Hal.106.

2

melalui laut Mediterania adalah imigran yang berasal dari Afrika Utara (46,7%), Timur

Tengah (20,9%), dan Asia (9,4%). Dari para imigran yang tiba di Eropa melalui laut pada

tahun 2014 hingga tahun 2019, sebanyak 58% adalah laki-laki di atas 18 tahun (77% dari

orang dewasa), 17% adalah perempuan di atas 18 tahun (22% dari orang dewasa) dan sisanya

25% adalah perempuan di bawah usia 18 tahun.3

Gambar 1.1. Rute Penyebaran imigran ilegal yang Masuk ke Italia

Sumber : Pew Research Center

Imigran ilegal yang berasal dari luar Italia adalah imigran yang ingin mendapatkan

perlindungan dari tekanan atau ancaman keamanan yang disebabkan oleh konflik di negara-

negara tempat mereka berasal yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih

baik dari negara asalnya. Selain itu pasca meletusnya Arab Spring yang terjadi di negara-

3 Phillip Connor Krogstad & Jens Manuel. "Many worldwide oppose more migration – both into and

out of their countries". Pew Research Center. Retrieved 2 Juli 2020. "Inmigración y medio ambiente centran la

inquietud de los”

3

negara Timur Tengah dan Afrika Utara khusunya negara Tunisia, Mesir dan Libya

mendorong ketiga negara tersebut berbondong-bondong untuk mengungsi ke wilayah yang

lebih aman.4

Kementrian dalam negeri Italia mencatat sebanyak 11.471 imigran telah tiba di Italia

sepanjang 2016. Mayoritas Imigran berasal dari Eropa Timur (Rumania, Albania dan

Ukraina), Afrika Utara (Maroko, Tunisia, Libya), Timur Tengah (Irak, Suriah) dan anak

benua India (India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka). Jumlah ini jauh lebih sedikit dari

17 ribu yang datang dalam periode yang sama pada tahun lalu, dan 85 ribu imigran pada

2018.5 Di negara-negara Eropa Selatan, pengaturan imigran ilegal telah sering digunakan

sebagai langkah kebijakan pasca-kontrol. Kemendagri sendiri sering disalahkan oleh

sejumlah besar masyarakat karena ketidakmampuan mereka untuk menghentikan reproduksi

sistem imigrasi yang tidak teratur.

Banyak Imigran yang datang melalui jalur laut dan mendarat di pulau Lampedusa

ataupun Sisilia. Sisilia menjadi salah satu pintu gerbang masuknya imigran ilegal ke Italia.

Sisilia sendiri merupakan sebuah pulau yang terletak di laut tengah, menjadikan pulau ini

berbatasan langsung dengan semenanjung Italia di sebelah selatan dan dipisahkan oleh selat

Messina. Pulau Sisilia bentuknya menyerupai segitiga dengan luas 25.708 km2, di sebelah

utara terdapat sebuah teluk yang menjadi perbatasan Sisilia, yaitu teluk Palermo dan di

sebelah timur diapit oleh teluk Catania.6

Kapal-kapal ilegal masuk ke perairan ini pada tahun 1970-1980, Italia telah membuka

pintu bagi para imigran dengan hampir tidak adanya kontrol eksternal dengan prosedur

4 Juan Ramos, "Push And Pull Factors Of Migration," Science Trends, 8 Desember 2018, diakses pada

6 Juli 2020, https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factorsmigration/. 5 Clayton, J., & Holland, Over one million sea arrivals reach Europe in 2015. Retrieved from UNHCR:

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html 5 December 2015, diakses pada 7 Juli 2020. 6 “Lampedusa and Immigration at the Mediterranean: Tragedies, Dilemmas and International

Conflicts. A Crossroad for Europe". Diakses 21 Juli 2020.

4

keamanan dan peraturan yang mengatur masuknya para imigran, para imigran bisa masuk

dan bebas visa untuk tinggal dan menetap di Italia. Namun pada tahun 1990-an Italia telah

memperketat peraturan imigrasi dan mengontrol posisi dan kedatangan imigran ilegal. Pada

tahun 1991 tercatat sebanyak lebih dari 360 ribu imigran di Italia atau sekitar 0,6 persen dari

populasi penduduk. Selanjutnya pada tahun 2001 naik menjadi 2,3 persen dan pada 2010

sekitar 2,7 juta dari total populasi penduduk asli Italia sendiri.7

Peningkatan imigran ilegal setiap tahun, membuat pemerintah Italia merancang

rencana-rencana untuk meminimalisir datangnya imigran ilegal yang datang ke Italia. Seperti

membangun kerjasama dengan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan border control,

menerapkan kebijakan patroli perbatasan di laut Mediterania seperti Operation Mare

Nostrum (OMN) yang merupakan suatu operasi penjagaan keamanan perbatasan laut dan

kerjasama internasional serta kerjasama dengan anggota Uni Eropa. Selain itu, berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah Italia dalam merancang kebijakan untuk membuat

operasi-operasi di wilayah jalur Mediterania seperti kebijakan pembuatan Operasi Sopia atau

operasi Med Eunavfor, operasi Themis, operasi patrol yang bertujuan untuk mencegah

imigran ilegal masuk ke Italia baik melaui jalur darat ataupun jalur laut Mediterania.8

Kebijakan Italia dalam menanggulagi imigran ilegal direspon oleh Uni Eropa dengan

munculnya European Agenda on Migration yang berisi bagaimana sikap Uni Eropa dalam

upaya penanganan krisis untuk meminimalisir imigran ilegal pada waktu dekat dan jangka

panjang. Dalam waktu yang singkat, beberapa kebijakan UE meliputi penyelamatan imigran

di laut, merelokasi pengungsi, menangkap jaringan penyelundup, dan menyediakan

pemukiman kembali di seluruh negara UE, selain itu tujuan dari European Agenda on

7 Mauro Albani, "La popolazione straniera residente in Italia nel 2014". ISTAT. (22 September 2014).

Diakses pada 7 Juli 2020.

8 Frontex Triton operation to 'support' Italy's Mare Nostrum. Diakses 17 Juli 2020.

5

Migration adalah menjalin kerja sama dengan negara ketiga dalam menangkal akar migrasi

serta membantu negara-negara Uni Eropa garis depan dalam mengatur kedatangan imigran,

khususnya imigran ilegal. Untuk jangka kedepan, kebijakan EAM meliputi penurunan

migrasi ilegal secara menyeluruh, penyelematan di laut dan pengamanan perbatasan

eksternal, serta memperkuat kebijakan suaka UE, dan pembuatan kebijakan migrasi legal.9

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis upaya

pemerintah Italia dalam menanggulangi imigran ilegal Periode 2014-2019. Alasan dipilihnya

periode diatas karena pada periode tersebut pasca meletusnya Arab Spring dikawasan Afrika

Utara dan Timur Tengah, hal inilah yang membuat arus imigran ilegal yang datang ke Italia

melebihi kapasitas yang ada, dimana hal tersebut menjadikan perekonomian Italia menjadi

tidak stabil. Kasus ini merupakan kasus yang sangat menarik karena berpotensi menjadi

masalah yang lebih besar daripada krisis ekonomi yang sedang di hadapi oleh Italia dalam

beberapa tahun kebelakang.

Terkait dengan pertanyaan penelitian diatas, diharapkan akan bisa menghasilkan

kesimpulan, saran serta cara yang efektif untuk menangani gelombang imigran ilegal di

dunia, salah satunya di Indonesia. Sehingga akan menjadi masukan bagi pemerintah secara

umum untuk mengarahkan permasalahan imigran supaya bisa berdampak positif bagi kondisi

ekonomi, politik dan sosial bagi kehidupan bernegara. Analisa upaya pemerintah Italia ini

akan menjadi fokus utama penelitian ini. Peneliti akan mengidentifikasi semua aspek dan

kondisi negara Italia pasca banyaknya imigran yang masuk pada periode 2014-2019 serta

implementasi kebijakan serta kerjasama Italia dalam menanggulangi imigran ilegal.

9 European Commission, “European Agenda on Migration – Legislative documents” : 2016. Diakses

pada 25 Agustus 2020.

6

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah diatas, maka penulis mencoba untuk meneliti

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana upaya pemerintah Italia dalam menanggulangi arus imigran ilegal periode 2014-

2019?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang diterapkan oleh Italia untuk mengatasi imigran yang ilegal.

2. Untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Italia dalam menyelesaikan

masalah imigran ilegal.

3. Untuk mengetahui respon apa yang diberikan Italia dalam menanggulangi permasalahan

imigran ilegal.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Agar penulisan ini dapat menyumbang ilmu pengetahuan di bidang Hubungan

Internasional, khususnya HI kawasan Eropa.

2. Agar penelitian ini dapat memberikan gambaran dan kesimpulan kepada siapapun yang

membacanya mengenai respon Italia dalam mengatasi masalah imigran ilegal.

3. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu individu,

organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional,

regional maupun internasional tentang bagaimana kerjasama Pemerintah Italia dalam

menanggulangi peningkatan arus imigran ilegal.

7

D. Tinjauan Pustaka

Terdapat beragam tulisan yang telah mengkaji tema serupa, yaitu mengenai analisa

upaya pemerintah Italia dalam menganggulangi imigran ilegal yang masuk ke negara mereka,

baik secara legal maupun ilegal.

Beberapa dari tulisan yang penulis temukan, ada yang telah penulis rangkum, Pertama

adalah skirpsi dengan judul “Strategi Italia Dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah Di

Italia Periode 2012-2014”

Dalam skripsi yang ditulis oleh Aprilian Cena ini, dibahas bahwa gambaran umum

mengenai Strategi Italia dalam Mengatasi Masalah Pengungsi Suriah di Italia pada Periode

2012-2014. Pembahasan skripsi April menjelaskan bahwa peningkatan pengungsi Suriah di

Italia sangat berkaitan erat dengan krisis pengungsi karena seiring dengan terjadinya puncak

krisis pengungsi yang melanda Italia pada tahun 2012 pasca meletusnya Arab Spring di

Suriah.

Inti dari skripsi Cena menegaskan bahwa memberikan perlindungan terhadap

pengungsi Suriah di Italia adalah merupakan salah satu poin dari penegakan Hak Asasi

Manusia sehingga menerima para pengungsi tersebut merupakan suatu kewajiban bagi Italia.

Meskipun para pengungsi yang datang berdampak kurang baik terhadap bidang politik,

ekonomi, dan keadaan sosial Italia saat itu. Salah satu strategi Italia untuk menangani

pengungsi Suriah adalah memperhatikan nilai-nilai konvensi tahun 1951 dan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia 1948.10

Persaamaan tulisan diatas dengan skripsi penulis adalah keduanya sama-sama

membahas tentang cara dan kerjasama yang dilakukan Italia dan penanggulangannya dalam

menanggulangi dan meminimalisir arus imigran ilegal dan pengungsi yang masuk serta

10 UNHCR, Europe Refugees and Migrants Emergency Response: Nationality of Arrivals to Greece,

Italy, and Spain January-December 2015.

8

kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Italia di periode sebelumnya. Sedangkan

perbedaan skripsi Cena dengan skripsi penulis adalah jika skripsi di atas mengambil periode

penelitian dari tahun 2012-2014, sedangkan skripsi penulis akan melakukan penelitian dari

tahun 2014-2019. Selain itu, Skripsi diatas menggunakan konsep strategi dan konsep

humanitarian assistance yang berdasarkan kaitannya dengan krisis pengungsi, maka penulis

akan berfokus memakai konsep Keamanan Internasional dan Kerjasama dalam kaitannya

untuk menganilisa lebih lanjut tentang upaya pemerintah Italia dalam menanggulangi imigran

ilegal yang masuk ke Italia periode 2014-2019.

Kedua, yaitu sebuah jurnal tulisan dari Hediana yang berjudul “Upaya Pemerintah

Italia dalam Menangani Imigran Ilegal dari Afrika Utara” .

Dalam Jurnal diatas dijelaskan bahwa imigran ilegal keberadaanya dapat

menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpeluang menimbulkan gangguan

sosial, keamanan politik bahkan biasa mempengaruhi ketertiban masyarakat. Jumlah

kedatangan para imigran yang tidak sebanding dengan angka penyelesaian atau penempatan

di Italia, termasuk imigran yang dipulangkan secara sukarela dan dideportasi, keberadaan

mereka sangat rentan baik dari sisi status, ekonomi, serta psikologi sehingga berpeluang

dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia, narkoba serta kegiatan kriminal lainnya

termasuk jaringan terorisme internasional.11 Hal ini dapat menimbulkan dampak serta

berbagai masalah bagi Italia.

Jika diteliti lebih lanjut, Jurnal yang ditulis oleh Hediana tersebut melihat tentang

bagaimana para imigran bisa mencapai Italia yang dikarenakan pasca Arab Spring kondisi

dari negara-negara di Afrika Utara cenderung tidak aman. Oleh karena itulah Italia menjadi

pelabuhan tempat para imigran berteduh.

11 Batters by Paul dan Joseph M.Siracusa, Globalization and Human security, Rowman & Littlefield

Publisher, inc :2009.

9

Fokus utama dalam Jurnal Hediana adalah tentang upaya pemerintah Italia dalam

menangangi imigran ilegal yang datang dari Afrika Utara. Meskipun sama-sama membahas

tentang bagaimana cara Italia menanggulangi imigran-imigran ilegal, namun penelitian

penulis akan berfokus terhadap respon Italia mengenai isu krisis pengungsi dan

memfokuskan kepada dua faktor penting yang mempengaruhi imigran ilegal yang masuk ke

Italia yaitu faktor pendorong dan adanya faktor penarik. selain itu skripsi penulis akan

menganalisa kepentingan apa saja yang mendorong kerjasama Italia dengan negara ketiga

melalui konsep kepentingan nasional, kerjasama internasional, dan keamanan nasional.

Literatur terakhir yang menjadi acuan penulis adalah skripsi dari Hary mahasiswa HI

UIN Jakarta dengan judul “Kebijakan Yunani dalam Menanggulangi Imigran yang Melewati

Turki Periode 2010-2013”

Masuknya imigran ilegal ke Yunani dimulai dari bergabungnya Yunani menjadi

negara anggota Uni Eropa di tahun 1981 selain itu kondisi negara ini berbatasan langsung

dengan Turki yang berada di benua Asia, hal inilah yang membuat Yunani menjadi sasaran

utama para imigran dan para pengungsi untuk mencari pekerjaan atau mengungsi baik hanya

sekedar transit untuk pergi ke negara lainnya maupun untuk tinggal secara permanent.

Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian negara Yunani yang mulai terpuruk sejak tahun

2008 membuat negara tersebut di ujung tanduk kebangkrutan.

Skripsi yang ditulis Hary ini menjelaskan akan arus imigran ilegal yang masuk ke

Yunani secara beruntun dimana pada tahun 2008 Yunani dihadapkan dengan krisis ekonomi

yang sulit untuk dapat di selesaikan. Terlebih lagi, karena adanya implementasi Peraturan

Dublin 2 beban negara ini juga bertambah yang membuat mewajibkan Yunani untuk

10

tanggung jawab terhadap imigran yang masuk dan juga kurangnya kerjasama dengan Turki

selaku negara tetangga.12

Konsep Keamanan Nasional dipakai penulis untuk menganalisa kebijakan lapangan

yang dilakukan Yunani seperti pembangunan pagar besi, Operation Shield dan Operation

Xenios Zeus. Sedangkan pada Konsep Kebijakan Luar Negeri dipakai untuk menganalisa

inisiasi Yunani kepada Uni Eropa yaitu melakukan protes di European Commision terkait

revisi Dublin II Regulation. Lalu Konsep Imigrasi untuk mengidentifikasi asal imigran dan

kebijakan kerjasama Yunani dengan Frontex.13

Tulisan Hary diatas berbeda dengan skripsi penulis. Konsep penelitian yang penulis

gunakan dalam skripsi ini adalah perspektif realisme dan konsep imigrasi sedangkan

argumentasi dari tulisan Hary adalah upaya preventive diplomacy yang dilakukan oleh

pemerintah Turki dan Yunani dalam menanggulangi imigran ilegal yang melintas Turki.

Disamping itu perbedaan yang lain terletak pada pengambilan periode waktu, penulis

memilih memfokuskan penelitian akan skripsi ini pada periode tahun 2014-2019, sedangkan

skripsi yang ditulis oleh Hary diatas diteliti pada periode tahun 2010-2013.

E. Kerangka Teoretis

Penulis akan menggunakan beberapa konsep dalam mengangkat permasalahan yang

diteliti, pertama peneliti akan memakai: Konsep Kerjasama Internasional, Keamanan

Nasional, dan konsep Imigrasi Internasional. Dengan menggunakan konsep-konsep diatas,

penelitian ini akan melihat lebih dalam bagaimana analisa kerjasama Italia dalam

menanggulangi imigran ilegal di tahun 2014-2019.

12 Baldwin Martin, Migration between Greece and Turkey: From the Exchange of Populations to Non

Recognition of Borders. 2006. Hal. 1-6 13Frontex, Greek Ministry for Public Order. The Wallstreet Journal dapat diakses

http://hellenicleaders.com/blog/amnesty-internationals-report-on-immigration-in-greece-a-call-for-international-

action/#.VwYz2Pl96Cg pada 7 Juli. 12.45

11

1. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah hubungan antar negara yang memiliki tujuan dengan

berlandaskan kepentingan yang sama. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat

aturan, prinsip-prinsip, norma-norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur akan

jalannya rezim internasional14. Fokus utama dari teori Hubungan Internasional adalah

mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama.

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor

dalam merespon ataupun mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor

lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara

nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu

perundingan.

Kerjasama internasional menurut Thomas Bernauer di kutip dari Kate

O’Neill, adalah cara mengubah perilaku atau keadaan dan aktor-aktor

lainnya ke arah yang dimaksudkan oleh pihak yang bekerja sama,

dalam memecahkan masalah-masalah yang dirancang untuk

menyelesaikan dan melakukannya dengan cara yang efisien dan adil.15

Definisi tersebut kemudian dapat disangkut-pautkan dengan kerjasama yang

dilakukan Italia dalam kondisi menghadapi imigran ilegal yang masuk ke negara mereka.

Italia setidaknya sudah bekerjasama dengan UE, Frontex, UNHCR, IOM juga negara ketiga

khususnya Libya untuk menghadang imigran ilegal yang lewat melalui berbagai macam

perbatsan khusunya jalur laut dalam hal menanggulangi arus imigran yang masuk ke Italia.

14 Lisa Martin, Neo liberalism dalam International Relations Theories:Discipline and Diversity. 2007,

h.11. 15 Kate O’Neill. The Environment and Internasional Relations. 2009, h. 106

12

Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing

negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang di miliki pun juga tidak sama.

Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di

negara lain. Kerjasama internasional akan menjadi sangat penting yang harus dipelihara dan

dimaksimalkan agar tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu

dengan lainnya.16

2. Konsep Keamanan Nasional

Menurut Barry Buzan keamanan nasional berkaitan dengan masalah kelangsungan

hidup (survival) Sekuritisasi dapat diartikan sebagai versi ekstrim dari politisasi. Dimensi

sejarah berakibat bagaimana ancaman dipersepsikan. Berdasarkan buku Buzan yang berjudul

Security: A New Framework for Analysis yang mengatur tentang perluasan subjek keamanan

Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu: militer, ekonomi, lingkungan, sosial,

dan politik.17

Kebijakan Italia dalam hal sekuritasi di wujudkan dengan diperketatnya perbatasan

antara Italia dengan negara-negara non anggota Uni Eropa seperti perbatasan laut dengan

Albania, Tunisia maupun Libya. Selain itu, Italia sebagai negara transit untuk arus pengungsi

dan pencari suaka yang masif, harus lebih aman. Karena jika Italia tidak melindungi

perbatasannya dari orang luar yang berbahaya yang dapat menyebabkan kemerosotan

identitas budaya nasional dan eropa. Rosie berpendapat bahwa pengungsi dan pencari suaka

16 James E Dougherty & Pfaltzgraff Robert L. Contending Theories, (New York: Harper and Row

Publisher, 1997), hal. 418-419. 17 Barry Buzan, People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold

War Era, second edition, New York: Harvester Wheatsheaf, 1990. h. 106 .

13

merupakan ancaman eksistensial bagi identitas kolektif Italia dan Eropa, dan beban keuangan

yang besar untuk negara tersebut.18

Disini Italia telah memberikan teladan dengan mencontohkan kurangnya kontrol

perbatasan dan tidak menganggap masalah imigran ilegal merupakan salah satu masalah

besar yang harus diselesaikan. Kurangnya kontrol pemerintah terhadap pengendalian arus

imigran ilegal yang selalu meningkat setiap tahunnya, saat ini ada sekitar 11 persen dari total

penduduk Italia yang merupakan imigran dan hampir setengah nya adalah imigran ilegal. Hal

ini menandakan adanya indikasi melemahnya konsep keamanan nasional yang dimiliki Italia.

Hal inilah yang menjadi ancaman terbesar Italia dalam menghadapi isu imigran ilegal saat ini.

3. Konsep Imigrasi

Menurut Michael P. Todaro dan Lydia Marusko, bahwa terjadinya imigran ilegal

adalah karena ketidakmampuan suatu negara untuk memberikan lapangan pekerjaan yang

menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga orang tersebut lebih memilih pindah dari

negara asalnya dengan harapan memiliki rasa aman di negara tujuan dan mendapatkan

pekerjaan dan upah yang pantas.19

Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan

negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat

asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara

yang memiliki upah lebih besar. Hal ini terjadi karena tingkat kemelaratan yang tinggi dan

adanya harapan seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga mereka

mencari suaka ke negara-negara yang lebih baik dan aman.

18 Scammell, Rosie "Mediterranean migrant crisis: number of arrivals in Italy in 2015 passes 50,000".

The Guardian : 7 June 2015. Diakses pada 19 Juli 2020. 19 Todaro, Michael P. and Lydia Marusko, 1987. Illegal Migration and US Immigration Reform: A

Conceptual Framework. Population Development Review 13 Hal. 101-114

14

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deksriptif. Yaitu tipe penelitian

yang mana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan permasalahannya secara general,

lalu kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh selanjutnya

akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu cara

menulis dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

M.Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian”, berpendapat bahwa

deskriptif adalah penelitian yang mempelajari persoalan dalam masyarakat dan tata cara yang

berlaku dalam masyarakat dan didalam keadaan tertentu.20

Selain dengan studi penelitian, penulisan skripsi ini juga melakukan wawancara

sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan salah satu teknik

pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dari

peneliti yang kemudian jawaban-jawabannya dicatat dan dirangkum.21 Terkait dengan skripsi

ini, penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu responden yang memiliki

keterkaitan dengan topik penelitian, khususnya dalam tema arus imigran ilegal yang masuk

ke Italia.

Wawancara terkait penelitian ini akan ditujukan kepada satu responden. Yaitu,

ditujukan kepada Lotfi Fatima Ezzahra yang merupakan seorang warga negara pemegang

dual citizenship yaitu penduduk berkebangsaan ganda Maroko – Italia dan sudah menetap di

Italia selama 15 tahun, dan juga sebagai kepala staff immigration coustura di Monza, daerah

regional selatan Lombardia di Italia.

20 M.Nazir, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Utama. 2005, hal. 54. 21 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor : Ghalia

Indonesia, 2002) hlm. 85.

15

Data primer dan sekunder dalam penulisan ini akan dicapai dari informasi yang

dimuat dalam sumber buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, situs internet, serta sumber-sumber

data sekunder lainnya yang dirasa layak untuk penulis memakainya sebagai data pendukung

penyusunan penelitian ini..22

Teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada buku panduan penyusunan proposal

dan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Guna untuk menganalisa data,

penulis akan menerapkan metode deskriptif analitis. Yaitu, metode dengan menggambarkan

suatu hal yang menjadi objek penelitian, dan diharapkan mampu menjawab berbagai

permasalahan yang tengah dihadapi. Proses ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Proses tersebut diharapkan dapat

memberikan ketepatan dalam mengolah data penelitian dari skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian

1.4. Tinjauan Pustaka

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Konsep Kerjasama Internasional

1.5.2 . Konsep Keamanan Nasional

1.5.3. Konsep Imigrasi Internasional

22 M. Nazir. Metode Penelitian Bogor. Ghalia Utama Hal 29.

16

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penulisan

BAB II Perkembangan dan Hambatan Penyelesaian Masalah Imigran di Italia

2.1. Peningkatan Arus Ilegal Yang Datang Ke Italia

2.2. Faktor yang mempengaruhi Imigran ilegal datang ke Italia

2.2.1. Faktor Pendorong : Kebutuhan Ekonomi

2.2.2. Faktor Penarik : Keadaan Sosial di Italia

2.3. Respon Italia terhadap isu krisis imigran ilegal

2.4. Hambatan yang di alami Italia dalam meminimalisir arus imigran ilegal

BAB III Kebijakan Regulasi Italia Dalam Menanggulangi Arus Imigran Ilegal

3.1. Kebijakan Regulasi Imigran Italia

3.2. Integrasi Imigran Ilegal di Italia

3.3.Dampak Kebijakan Regulasi Imigran di Italia

3.4. Hubungan Italia dengan Uni Eropa dalam meminimalisir Imigran ilegal periode

2014-2019

3.4.1. Implementasi Penerapan Common European Asylum System (CEAS)

3..2. Implementasi Dublin Regulation

3.4.3 Kebijakan Sharing burden and Responbilities

BAB IV Analisa Pemerintah Italia dalam Menanggulangi Masalah Imigran Ilegal

4.1. Upaya Perlindungan Perbatasan Italia dalam menanggulangi imigran ilegal

periode 2014-2019

17

4.2. Peran dan kerjasama UNHCR dalam memanimalisir imigran ilegal di Italia

4.3. Kerjasama Italia dan International Organization For Migration (IOM) Terkait

Imigran Ilegal

4.4. Kerjasama Italia dengan Frontex

4.4.1. Operation Mare Nostrum

4.4.2. Operation Triton

4.4.3 Operation Themis

4.5. Kerjasama Italia dan Libya dalam Menanggulangi dan Menekan Arus Imigran

Ilegal yang Masuk

BAB V

5.1. Kesimpulan

18

BAB II

PERKEMBANGAN DAN HAMBATAN PENYELESAIAN MASALAH IMIGRAN

ILEGAL DI ITALIA

Bab ini akan membahas tentang perkembangan arus imigran ilegal yang masuk

melalui jalur laut Mediterania hingga faktor-faktor yang mempengaruhi bagi para imigran

ilegal untuk datang dan menetap di Italia. Selain itu, bab ini berusaha untuk mengetahui

tentang kesulitan dan hambatan yang dialami Italia dalam meminimalisir arus imigran ilegal

yang datang secara beruntun.

A. Perkembangan Arus Ilegal yang Masuk ke Italia

Sekitar tahun 1970-an ada kurang dari 300.000 warga negara asing di Italia. Jumlah

mereka meningkat sampai setengah juta pada akhir 1980-an, namun karena adanya kebijakan

Uni Eropa akan kuota pengungsi, jumlah imigran menurun menjadi seperempat menjadi

125.000 orang. Italia mulai dianggap sebagai negara tujuan oleh imigran dari daerah

berkembang sebagai dunia baru untuk mencari pekerjaan, sebagian karena efek perpindahan

selebihnya karena perundang-undangan yang ketat yang berlaku di negara Afrika lainnya.

Hari ini, perkiraan jumlah imigran ilegal yang tinggal di Italia sekitar 6.200.000 orang per

2020.23

Hukum komprehensif pertama tentang imigrasi disetujui pada tahun 1986. Sementara

itu kehadiran imigran yang telah mendaftarkan dirinya secara legal mengalami peningkatan

yang konsisten. Dalam kurun waktu 1986 terdapat 450.000 orang diberikan izin untuk tujuan

kerja dan 220.080 untuk penyatuan kembali keluarga. Populasi imigran mengalamai

peningkatan sekitar 8.000 per tahun di 1990 dimana imigran terdaftar dan kemudian

23 Roberto Orsi, "The Quiet Collapse of the Italian Economy". The London School of Economics :

2013.

19

teregulasi, sedangkan pada periode dari 1990 sampai 1999 terdapat sebanyak 217.718

imigran ilegal yang datang ke Italia.24

Secara keseluruhan Italia adalah negara tujuan untuk imigran dari berbagai negara-

negara di Afrika, terutama Afrika Utara, dari tanduk Afrika dan Afrika Barat, Somalia,

Tunisia, Aljazair, Eritrea, dan Morocco. Negara penyelundup (atau negara transit) adalah

negara di Libya dan Pantai Barat yang digunakan untuk tempat berkumpulnya imigran ilegal

guna untuk mencapai sebuah pulau di Italia yaitu pulau Lampedusa di Italia. Libya yang telah

dikenal sebagai pusat penyelundupan utama bagi para migran yang diarahkan ke Italia, dan

penyelundupan diposisikan di sepanjang titik yang menghubungkan mereka dengan

menyelundupkan kapal yang beroperasi di sepanjang jalan dari Afrika Timur dan Barat.25

Kementerian dalam negeri Italia mencatat sebanyak 36.000 imigran berasal dari

Nigeria, 20.000 dari Eritrea dan 12.000 dari Guinea. Sebuah laporan dari UNHCR

menunjukkan bahwa 88% migran yang tiba di Italia memulai perjalanan mereka di Libya, di

pantai utara Afrika. Jadi sementara negara di Eropa lainnya berurusan dengan masuknya

imigran dari Suriah dan Afghanistan, krisis yang terjadi di Italia sangat berbeda.26

Sejak tahun 2014, setiap bulan ribuan imigran berusaha untuk menyeberangi laut

Mediterania tengah untuk menuju Italia, mempertaruhkan nyawa mereka di atas kapal yang

tidak aman termasuk kapal pukat ikan27. Banyak dari mereka melarikan diri dari kampung

halaman yang dilanda kemiskinan atau negara-negara yang dilanda perang dan mencari

24 J Clayton & Holland, Over one million sea arrivals reach Europe in 2015. Diakses from UNHCR:

http://www.unhcr.org/5683d0b56.html 5 December 2015, diakses pada 7 Juli 2020. 25 “Lampedusa and Immigration at the Mediterranean: Tragedies, Dilemmas and International

Conflicts. A Crossroad for Europe". Festival d'Europa. Archived from the original on 6 September 2015.

Diakses 21 Juli 2020. 26 ibid 27 "Libya's people smugglers: inside the trade that sells refugees hopes of a better life | World news".

The Guardian. Diakses 22 Juli 2020.

20

peluang ekonomi yang lebih baik di Eropa.28 Sementara di Italia khususnya bagian selatan di

pulau Lampedusa, pulau ini menerima sejumlah besar orang Afrika dan Timur Tengah yang

diangkut oleh penyelundup dan LSM yang beroperasi di sepanjang pantai yang tidak

dikontrol oleh Italia.29

Grafik 2.1 Jumlah Imigran Ilegal yang datang ke Italia periode 2014-2020

sumber : https://www.statista.com/statistics/623514/migrant-arrivals-to-italy

Pada 2014, ada 170.100 imigran ilegal tiba di Italia melalui jalur laut, angka ini naik

296 % dibanding tahun 2013. Sekitar 141.484 pelancong diangkut dari Libya. Sebagian besar

imigran ini berasal dari Suriah, Eritrea, dan berbagai negara di Afrika Barat.30 Dari bulan

Januari hingga April 2016, sekitar 1.600 migran meninggal dalam rute dari Libya menuju ke

Lampedusa, hal tersebut menjadikannya rute migran paling mematikan di dunia.31 Sebagai

konsekuensi dari kecelakaan kapal migran Libya pada April 2015, EU meluncurkan operasi

28 Scammell, Rosie "Mediterranean migrant crisis: number of arrivals in Italy in 2015 passes 50,000".

The Guardian : (7 June 2015). Diakses 19 Juli 2020. 29 Joe Daunt, "Video: The EU migrant crisis explained in 90 seconds – Telegraph". The Daily

Telegraph. London : 22 April 2015. Diakses 28 Juni 2020. 30 Analisi Paolo Gentiloni, Pagella Politica. 22 Juli 2020. 31 "Hundreds of Migrants Believed Dead in Shipwreck Off Libya, Says UNHCR". The Wall Street

Journal. 19 April 2015. Diakses 19 April 2015.

170,100

153,842

181,436

117,153

23.037

11,4715,655

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

21

militer yang dikenal sebagai Operasi Sophia. Hasilnya, lebih dari 13.000 migran telah

diselamatkan dari laut selama operasi tersebut. 32

Selanjutnya, ada 153.842 imigran yang datang melalui laut Mediterania ke Italia pada

tahun 2015, 9% angka tersebut lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Sebagian besar

pengungsi dan migran yang menuju ke Italia berasal dari Eritrea, Nigeria, dan Somalia,

sedangkan jumlah pengungsi Suriah menurun tajam, karena sebagian besar dari mereka

mengambil rute Mediterania Timur dari Turki ke Yunani.33

Tiga bulan pertama di tahun 2016 jumlah migran yang diselamatkan di laut dibawa ke

pelabuhan Italia selatan mengalami peningkatan yang drastis. Pada April 2016, hampir 6.000

sebagian besar migran Afrika sub-Sahara mendarat di Italia dalam empat hari. Pada Juni

2016, lebih dari 10.000 migran diselamatkan dalam kurun waktu kurang dari tiga hari.34

Pada 2016, 181.100 migran tiba di Italia melalui laut, lalu pada April 2017, lebih dari

8.000 migran diselamatkan di dekat Libya dan dibawa ke Italia dalam kurun waktu tiga hari.

Berdasarkan data PBB, sekitar 80.000 pengungsi terdaftar di pusat-pusat pengungsi Italia

pada semester pertama di 2017, meningkat sebanyak 14% jika dibandingkan dengan periode

waktu yang sama di tahun sebelumnya, 2016. Pada Juni 2017, 10.000 pencari suaka dijemput

di Laut Mediterania oleh penjaga pantai Italia dan kapal laut lainnya dalam beberapa hari.35

Duta Besar Uni Eropa Maurizio Massari menyatakan keprihatinannya tentang

penyerapan kedatangan pengungsi di garis pantai Italia, yang telah mencapai angka 200.000

jiwa pada 2017. Akibatnya, kapal bantuan asing yang berlabuh di pelabuhan Italia tidak lagi

dapat menerima imigran ilegal karena kebijakan penerimaan yang lebih ketat dan melampaui

32 "On the Mediterranean refugee patrol with the Bundeswehr". Deutsche Welle. Diakses 22 Juli 2020. 33 "Statistiche immigrazione". Italian Ministry of the Interior. Diakses 13 Agustus 2020. 34 "Italian coastguard and navy rescue 3,300 migrants off coast of Libya". Deutsche Welle. 35 Hilfeschrei aus Italien! Das Land droht mit krassen Massnahmen gegen Flüchtlinge (in German).

Blick – Ausland. Diakses 29 Juli 2020.

22

batas di pusat-pusat suaka Italia sendiri. Sejak Februari 2017, pemerintah Italia mendanai

penjaga pantai Libya, dan sejak saat itu banyak imigran ilegal yang terpaksa kembali ke

Libya. 36

Sebagian besar literatur tentang imigrasi ilegal membatasi ruang lingkup untuk

deskripsi pada pola fenomena dan hubungan mereka dengan hukum dan ekonomi, tanpa

memberikan bukti kuantitatif tentang dampaknya terhadap imigran ilegal. Alasan di balik

kegagalan ini terutama terkait dengan kualitas data yang digunakan untuk pengukuran

imigrasi ilegal yang berupa ketakutan imigran ilegal oleh pemerintah nasional di perbatasan

Uni Eropa. Namun, ketakutan di perbatasan adalah satu-satunya proxy yang digunakan untuk

mengukur imigran ilegal dan meskipun kekurangannya dapat dianggap sebagai dasar yang

andal untuk analisis kuantitatif.37

Banyak imigran yang dieksploitasi oleh geng penyelundupan manusia di Libya yang

telah mengalami kebrutalan, termasuk pelecehan seksual dan perdagangan manusia. Negara

ini diganggu oleh kekerasan dan pelanggaran hukum. Lebih dari 88.000 migran telah

menyeberangi laut Mediterania ke Italia sejauh tahun ini, dan hanya seperempat dari jumlah

imigran ilegal yang tiba dengan keadaan selamat.38

Perahu penyelamat Italia telah menyelamatkan ribuan sepanjang perjalanan berbahaya

Tapi hanya sebagian kecil dari mereka cenderung mendapatkan status pengungsi formal-Italia

yang diberikan hanya kepada 20 orang untuk status tersebut di 2015. Barbara Molinario dari

UNHCR mengatakan bahwa pada 2015, sebagian besar migran berencana untuk pindah ke

negara Eropa lainnya-tetapi banyak yang terhambat dan sekarang tinggal dan mendaftar

36 Hayden, Sally. "Migrants deaths in Mediterranean reach record percentage". The Irish Times:2017. 37 Feher, Margit (18 August 2015). "Hungary Deploys 'Border Hunters' to Keep Illegal Immigrants

Out". The Wall Street Journal. Diakses 18 Juli 2020. 38 Arena MB. Nascimbene & G. Zincone, ‘Legal and political overview Italy’, (Amsterdam University

Press : 2006)

23

untuk program relokasi pelebaran di Italia. Hal tersebut bisa memakan waktu, dan

menyebabkan masalah logistik bagi para anggota di Uni Eropa lainnya .39

B. Faktor yang membuat Imigran ilegal masuk ke Italia

Arus imigran ilegal yang masuk ke Italia datang secara berskala dimana dalam tahun

kebelakang Italia sedang menghadapi krisis ekonomi yang sulit untuk di tangani, imigran

ilegal yang berasal dari luar Italia adalah imigran yang ingin mendapatkan perlindungan dari

tekanan atau ancaman keamanan yang disebabkan oleh konflik di negara-negara tempat

mereka berasal yang bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari

negara asalnya. Selain itu pasca terjadinya Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur

Tengah dan Afrika Utara berbondong-bondong untuk mengungsi ke wilayah yang lebih

aman.40

Gambar 2.1 Menunjukan rute imigran yang masuk melalui jalur laut Mediterania

Sumber: Data UNHCR, 2019.

Pada tahun 2014, The European Commission memperkirakan setidaknya 4.5 juta

imigran ilegal tinggal di negara anggota Uni Eropa. Hampir 890,000 orang telah ditangkap

39 Caponio, Policy networks e immigrazione. Il caso delle politiche sociali a Milano e a Napoli, in A.

Colombo & G. Sciortino (eds.), Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi, (Bologna: Il Mulino : 2002). 40 Juan Ramos, "Push And Pull Factors Of Migration," Science Trends, 8 Desember 2018, diakses

pada 6 Juli 2020, https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factorsmigration/.

24

tiap tahun saat sedang berusaha masuk ke wilayah Uni Eropa. Berikut adalah beberapa faktor

para imigran khusunya imigran dari negara- negara di Afrika berimigrasi ke Italia.41

Di Nigeria, negara ini terbebankan oleh kelompok pemberontak Boko Haram, yang

telah menewaskan ribuan orang dan mengganggu kehidupan jutaan orang di Nigeria dan

negara tetangga lainnya di Afrika. PBB memperingatkan bahwa dalam beberapa tahun

kekerasan yang terjadi di Nigeria telah meninggalkan jutaan orang kelaparan.42

Sedangkan di Eritrea, banyak yang melarikan diri setiap bulannya. PBB kemudian

menyebutnya disebut pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari apa yang telah terjadi di

Eritrea. Di negara ini di mulai dari usia 17 tahun, wajib militer sudah diberlakukan. Beberapa

tentara pergi untuk melakukan wajib militer selama 24 bulan minimal, dan laporan PBB

menyamakan kondisi mereka sebagai perbudakan bukanlah wajib militer43. Dua negara diatas

hanyalah dua contoh dari faktor yang mempengaruhi imigran untuk datang ke Italia. Negara

Afrika masing-masing memiliki masalah mereka sendiri, dan krisis kemiskinan memiliki

banyak penyebab dalam mendorongnya upaya imigrasi ke negara-negara di Eropa.

Selain itu di Libya, secara politis kondisi negara ini tidak stabil, dengan adanya

parlemen saingan, yang didukung oleh menentang militer dan pasukan milisi, juga

mengendalikan petak besar negara. Sementara pemerintah hanya memiliki kekuasaan

terbatas, seperti milisi bersenjata menempel ke satu sisi atau lain-semua sementara

memerangi sisa terakhir dari negara Islam di negeri tersebut. Ketidakstabilan telah

menjadikannya sebagai pusat perdagangan manusia dari Afrika44, Hal inilah yang membuat

41 European Commission, 2017, European Border and Coast Guard Agency (Frontex), available at

URL: http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex. 42 "The World Today" (PDF). Diakses tanggal 18 Juli 2020. The designations employed and the

presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the

Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country. 43 Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ, 1949, hlm. 178. 44 ibid

25

imigran berbondong-bondong untuk menuju Italia tanpa pilihan untuk mencapai sebuah

kesejahteraan hidup.

1. Faktor Internal

Menurut data UNHCR, disebutkan bahwa sebanyak 782.500 migran telah mengambil

jalur berbahaya di persimpangan Laut Mediterania. Selain itu, IOM (Organisasi Migrasi

Internasional) memperkirakan bahwa lebih dari 28.000 jiwa menyeberang dari Libya menuju

ke Italia dengan jalur laut Mediterania. Jumlah tersebut, menurut IOM, adalah yang tertinggi

di Eropa Selatan sejak krisis Arab Spring pada tahun 2010, ketika beberapa konflik pecah di

negara Timur Tengah dan Afrika Utara. 45

Jumlah imigran yang berada di Italia sekitar 1.824.000 orang pada tahun 2007.

Laporan dari OECD menyebutkan bahwa sejak 2007, jumlah imigran yang mendapatkan izin

untuk tinggal dan bekerja hanya berjumlah sekitar 650.000 orang. Sedangkan pada akhir

tahun 2010 ada penurunan pengajuan izin tinggal dan bekerja sebanyak 550.000 orang, dan

pada tahun 2012 mencapai titik terendahnya mencapai 440.000 orang.46 Ini menunjukkan

bahwa hampir setengah dari jumlah penduduk migran yang ada di Italia merupakan imigran

yang tidak tercatat secara resmi atau ilegal. Angka sensus imigran yang tidak akurat tersebut

menunjukkan bahwa imigrasi di Italia sangatlah sulit untuk ditangani.47

Sampai saat ini faktor yang paling mendorong para Imigran untuk datang ke Eropa

adalah kondisi kemiskinan, kondisi keamanan yang buruk terus menerus, kekerasan seksual -

dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius juga kekurangan kebutuhan primer

seperti makanan, layanan kesehatan, kesejahteraan dan pekerjaan yang melanda negaranya.

45 UNHCR, 2017, Europe Monthly Report , available at URL: https://reliefweb.int/report/italy/unhcr-

europe-monthly-report-september-2017. 46 OECD Glossary of Statistical Terms - EU15 Definition". stats.oecd.org. Diakses 13 Juli 2020. 47 2006 OECD data, cited in World migration 2008, Hammersmith Press, 2008, ISBN 978-92-9068-

405-3, pp. 409–10.

26

Upah yang dihasilkan sebagai buruh atau tenaga kerja di Italia masih lebih baik tiga

sampai lima kali lipat dibandingkan buruh yang bekerja di negera mereka. Sebagai contoh,

buruh-buruh imigran di pabrik di area Lombardia yaitu daerah utara Italia, mereka mematok

para imigran yang bekerja 8 jam perhari dengan upah 56 euro/hari atau sekitar 1680 Euro per

bulan. 48 Angka yang sangat besar untuk bekerja sebagai pekerja buruh.

Faktor selanjutnya adalah kelebihan populasi, Kelebihan populasi adalah masalah

yang cenderung dihadapi oleh negara berkembang. Over Population adalah kondisi dimana

pertumbuhan populasi melebihi daya dukung suatu daerah atau lingkungan yang mereka

tinggali. Populasi berlebih dapat disebabkan oleh peningkatan kelahiran, penurunan angka

kematian, peningkatan imigrasi, atau bioma yang tidak berkelanjutan dan menipisnya sumber

daya.49 Virginia Abernethy mencatat bahwa imigrasi adalah jalan singkat yang menyediakan

bantuan darurat untuk kelebihan penduduk dan menghentikan populasi dari mengatasi

konsekuensi kelebihan penduduknya dan yang mengekspor kelebihan penduduk menuju

lokasi atau negara lain. 50

Faktor pendorong selanjutnya adalah reunifikasi keluarga di negara tempat tinggal

baru. Beberapa imigran yang tidak memiliki dokumen berusaha untuk hidup dengan anggota

keluarga lainnya.Memiliki keluarga yang telah berimigrasi atau berasal dari komunitas yang

sama dengan banyak imigran adalah prediktor yang jauh lebih baik dari pilihan seseorang

untuk melakukan imigrasi. Visa reunifikasi keluarga dapat diterapkan oleh penghuni yang sah

atau imigran yang telah dinaturalisasi untuk membawa anggota keluarga mereka ke negara

48 Baldwin Martin, Southern European labour markets and immigration: A structural and functional

analysis. Employment in English, as MMO Working Paper 5, Panteion University : 2002, hal 19. 49 Donella Meadows, "Poverty Causes Population Growth Causes Poverty". Donella Meadows

Institute. (1986). Archived from the original on 30 October 2013. Diakses 19 Juli 2020. 50 Virginia Abernethy & Lundberg, Jan C. "The Road to Overpopulation is Roads". Culture Change.

Archived from the original on 19 January 2012. Diakses 4 Juli 2020.

27

tujuan secara legal, kekurangannya visa ini jumlahnya sangat terbatas dan memiliki kuota

yang hanya dibatasi setahun sekali. 51

Alasan lainnya adalah faktor Pendidikan, para imigran cenderung ingin memiliki

kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka dan hidup berhasil di negara baru.

Sedangkan faktor yang terakhir adalah konflik bersenjata dan situasi politik yang tidak stabil

seperti kerusuhan sipil dan politik juga konflik bersenjata di wilayah Afrika dan Timur

Tengah yang memicu negara-negara tersebut memutuskan untuk hijrah ke negara yang lebih

aman. Studi dari Pew Hispanic Center telah menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang

rendah dan peningkatan kemiskinan, terutama ketika dikaitkan dengan krisis langsung, dapat

meningkatkan tingginya kemungkinan imigrasi ilegal.52

2. Faktor Eksternal

Sebuah survey menyebutkan jika faktor Eksternal lebih banyak mempengaruhi

imigran ilegal untuk sampai di Italia. Stabilnya kondisi politik dan finansial di Italia sejak

tahun 1952 dikarenakan oleh bergabungnya Italia sebagai negara anggota Uni Eropa, hal ini

membuat Italia sebagai lahan emas bagi negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Bahkan pekerja serabutan yang bekerja di Italia dapat memperoleh sekitar empat sampai

enam kali lebih besar daripada gaji yang diterima di negara asalnya.53

Faktor selanjutnya adalah kondisi geografis Italia yang menjadi persimpangan dari

Afrika dan Eropa, hal ini bukan hanya sebagai tujuan akhir para imigran dari Timur Tengah

dan Afrika melainkan dapat menjadi pintu gerbang atau batu loncatan ke negara-negara maju

di Uni Eropa lainnya.

51 N. C. Aizenman"Young Migrants Risk All to Reach U.S." The Washington Post. , (28 August 2006).

Archived from the original on 11 October 2007. Diakses 13 Juli 2020. 52 Suro, Roberto (2 March 2005). "Survey of Mexican Migrants, Part One: Attitudes about Immigration

and Major Demographic Characteristics" (PDF). Pew Hispanic Center. Archived (PDF) from the original on 11

December 2009. Diakses 11 December 2009. 53 Juan Ramos, "Push And Pull Factors Of Migration," Science Trends, 8 Desember 2018, diakses

pada 6 Juli 2020, https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factorsmigration/.

28

Selain itu, imigran yang sudah menetap minimal lima tahun di Italia, bisa mengajukan

kepundudukan melalui permesso di soggiorno, yaitu permament residence yang diberikan

oleh pemerintah Italia kepada imigran yang datang, dengan batas minimal tinggal di Italia

selama lima tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan Italia sampai batas waktu yang

ditentukan. Jika imigran memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak

imigrasi, maka mereka dianggap pantas untuk mendapatkan permanent resident dan setelah

lima tahun berikutnya bisa mengajukan kependudukan Italia citizenship bahkan bisa

mengajukan pergantian kewarganegaraan di Cuestura (kantor imigrasi). Keuntungan utama

menjadi permenant resident di negara yang sudah maju adalah mendapat perlindungan dan

hak untuk memilih pemilu yang sama seperti penduduk asli.54

Faktor penarik lainnya adalah adanya layanan kesehatan disediakan untuk semua

warga dan penduduk dengan sistem campuran publik ataupun swasta. Bagian publik adalah

layanan kesehatan nasional, Servizio Sanitario Nazionale (SSN), yang diselenggarakan di

bawah departemen kesehatan dan dikelola secara regional55.

Italia memiliki pelayanan kesehatan nasional yang secara otomatis menanggung

semua warga negara dan hukum warga asing. Hal ini didanai oleh perusahaan dan nilai

tambah pajak pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan didistribusikan

kepada pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan. Warga

menerima sebagian besar perawatan primer gratis, perawatan rawat inap, dan pemeriksaan

kesehatan. Manfaat hukum lainnya termasuk perawatan kehamilan, perawatan khusus,

perawatan rumah, perawatan hospis, obat pencegahan, dan obat-obatan. Pasien membuat janji

terlebih dahulu untuk kunjungan khusus dan prosedur dan beberapa obat rawat jalan. Hal

54 Moritz, Michael D. "The Value of Your Ancestors: Gaining 'Back-Door' Access to the European

Union Through Birthright Citizenship" . Duke Journal of Comparative & International Law . 26 : 239–240

(2015). 55 Frisina Doetter, Lorraine and Götze, Ralf "The Changing Role of the State in the Italian Healthcare

System", TranState Working Papers No. 150 : 2014.

29

tersebut dibebaskan dari pembagian biaya yang berlaku untuk wanita hamil, pasien dengan

HIV atau penyakit kronis lainnya, dan anak kecil dan orang dewasa yang lebih tua yang

berpenghasilan rendah. Selain itu, asuransi kesehatan swasta memiliki peran yang tidak

terbatas dalam sistem cakupan kesehatan di seluruh Italia.56

Dalam sektor pendidikan, pendidikan merupakah hal yang tidak dipungut biaya di

Italia dan pendidikan gratis tersedia untuk anak dari semua bangsa yang tinggal di Italia.

Italia memiliki sistem pendidikan swasta dan publik. Pendidikan di Italia adalah wajib dari 6

sampai 16 tahun, dan dibagi menjadi lima tahap: TK (Scuola dell'infanzia), sekolah dasar

(Scuola primaria atau Scuola elementare), sekolah menengah bawah (Scuola secondaria di

Primo Grado atau Scuola media Inferiore), sekolah menengah atas (Scuola secondaria di

Secondo Grado atau Scuola media Superiore) dan Universitas (Università). Pendidikan

tersedia gratis di Italia dan pendidikan gratis tersedia untuk anak dari semua bangsa yang

merupakan Permanent Resident di Italia. Italia sendiri memiliki sistem pendidikan swasta dan

publik yang merupakan salah satu terbaik di dunia. 57

Gambar 2.2 Struktur Sistem Pendidikan Nasional di Italia58

56 Office of health Economics. "International Comparison of Medicines Usage: Quantitative Analysis"

(PDF). Association of the British Pharmaceutical Industry. Archived from the original (PDF) on 11 November

2015. Diakses 17 Juli 2020. 57 Giuseppe Bertola & Daniele Checchi, Oppedisano Veruska (December 2007). Private School

Quality in Italy (PDF). Discussion Paper Series. IZA Institute of Labor Economics (IZA DP No. 3222). 58 European Commission, Structure of the National Education System in Italy”, 2019.

30

Sumber:https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/sites/eurydice/files/artboards_wi

ki_2018_2019_it.png.

C. Respon Uni Eropa dan Italia terhadap isu krisis pengungsi

Berdasarkan aturan Uni Eropa yang telah disepakati, bahwa ada nilai-nilai standar

tinggi yang kuat dalam memastikan imigran untuk diperlakukan dengan cara yang sama pada

sistem yang terbuka dan adil, dimanapun mereka berada di negara-negara anggota Uni Eropa.

Kedatangan imigran dipastikan mendapatkan perlakuan yang baik dari setiap negara anggota

Uni Eropa, dan negara-negara keanggotaan tersebut harus mematuhi aturan yang sudah

ditetapkan. Uni Eropa telah menyerukan sebuah aturan yang menuntut negara-negara

anggotanya untuk tidak membatasi imigran dan negara-negara anggota memiliki kewajiban

secara sukarela untuk menerima orang-orang yang membutuhkan perlindungan

internasional.59 Namun, kenyataan yang ada pada saat kedatangan para imigran, respon

beberapa negara anggota Uni Eropa cenderung berbeda-beda.

59 European Union – Guide. politics.co.uk. “Member states take it in turns to assume the presidency of

the Council of Ministers for six months at a time in accordance with a pre-established rota”.

31

Permasalahan krisis imigran semakin menjadi ketika Italia mendeteksi terjadinya

sejumlah migrasi ilegal bersamaan dengan kasus krisis pengungsi. Lebih dari 1.8 Juta orang

diketahui telah melakukan penyeberangan ilegal menuju Eropa. Pasca terjadinya Arab Spring

yang melanda negara sub-sahara Afrika dan Timur tengah, Uni Eropa merespon kejadian

tersebut dengan memberikan berbagai macam dukungan seperti dukungan untuk transisi

politik, dukungan untuk pembangunan ekonomi, dukungan untuk membantu pengembangan

kontak dari orang-ke-orang, atau dari orang ke pemerintahan dan membantu meningkatkan

kerjasama regional.60

Selain hal diatas, Uni Eropa memberikan dukungan tehadap masing-masing negara

yang dilanda kerusuhan pasca meletusnya gejolak Arab Spring dengan basis yang berbeda

pada setiap negara, sehingga memastikan kebutuhan dan prioritas individu diperhitungkan.

Dukungan Uni Eropa sendiri berfokus pada slogan "3 Ms" yaitu Money, Mobility, Market.

UE memberikan dana sampai € 5,7 miliar euro yang telah dianggarkan untuk dukungan

hibah kepada lingkungan selama periode 2014-2013. Uang tersebut diberikan untuk

mendukung pendirian dan perluasan bisnis serta pembiayaan infrastruktur dan sebanyak

€2,5 miliar diberikan untuk kebutuhan rekonstruksi dan perluasan pembangunan.61

Dalam hal mobilitas, program tempus juga ditingkatkan untuk mendukung

modernisasi pendidikan tinggi di Mediterania Selatan dan untuk memperluas kerjasama

dengan universitas-universitas di Uni Eropa pada tahun 2012 dan 2013. Selain itu, Uni Eropa

berjanji akan memfasilitasi visa dan penerimaan kembali ke negara-negara di Afrika Utara

dan Timur Tengah untuk masuk ke wilayah di Uni Eropa. Dalam sektor perdagangan,

prioritas UE dalam sektor pasar adalah memperkuat dukungan dan kerja sama dengan

organisasi masyarakat sipil. Uni Eropa meningkatan akses pasar serta integrasi progresif

60 Europpean Commission, “The EU's response to the 'Arab Spring” diakses pada 24 Juli 2020. 61 ibid

32

ekonomi ke dalam pasar tunggal UE yang akan menjadi tujuan utama dari negosiasi Wilayah

Perdagangan Bebas Dalam dan Komprehensif (DCFTA) . DCFTA akan lebih dari sekadar

menghapus tarif untuk mencakup semua masalah peraturan yang relevan dengan

perdagangan, seperti perlindungan investasi dan pengadaan publik.62

Selanjutnya, di tahun 1993 Italia meratifikasi Perjanjian Schengen yang

menghapuskan kontrol paspor antara negara anggota Eropa dan mandat kontrol yang ketat

untuk orang yang datang dari negara non-anggota. Italia menerapkan kontrol ini dan

bergabung dengan Zona Schengen di 1997, namun hal ini malah mempermudah masuknya

migran ilegal yang datang, karena posisi Italia sendiri terletak di tepi Eropa Barat yang

makmur yang merupakan bagian dari zona Schengen eksklusif, setelah periode 1997 Italia

memainkan peran perbatasan di imigrasi, dengan imigran yang setiap hari mencoba

penyeberangan laut berbahaya dari Mesir dan Afrika Utara meskipun otoritas Italia mencoba

untuk menghentikan mereka. 63

Pada awal abad ke-21, perhatian internasional difokuskan pada pulau Lampedusa,

yang terletak sekitar 70 mil (sekitar 110 km) dari pantai Tunisia. Puluhan ribu imigran yang

prospektif dan imigran ilegal membuat keputusan untuk menyebrang dengan cara berbahaya

ke pulau-pulau di Italia.64 Hasilnya dalah ratusan orang tewas dalam kecelakaan di laut, hal

ini terjadi karena kapal yang dipakai untuk mengangkut para imigran di Lampedusa sering

diisi di luar kapasitas seharusnya. Lampedusa yang merupakan tempat pendaratan Italia yang

terdekat ke Afrika Utara dan merupakan titik masuk ke Eropa setiap tahun untuk ribuan

pencari suaka.

62Europpean Commission, “EU's response to the “Arab Spring”: The State-of-Play after Two Years”,

Brussels : 8 February 2013. Diakses pada 24 Agustus 2020. 63 Stephen Kabera, 2008, Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and

Border Control Co-operation, Martinus Nijhoff, Boston, h. 45. 64Hancock, M. Donald; Conradt, David P.; Peters, B. Guy; Safran, William; Zariski, Raphael (11

November 1998). Politics in Western Europe : an introduction to the politics of the United Kingdom, France,

Germany, Italy, Sweden, and the European Union (2nd ed.). Chatham House Publishers. ISBN 978-1-56643-

039-5. list of Western European countries Italy.

33

Salah satu aspek yang paling penting dari respon Italia terhadap kebijakan imigrasi

Italia mengacu pada kesejahteraan imigran. Untuk tujuan ini, para legislator telah

mengalokasikan dana untuk kebijakan integrasi, dana yang digunakan untuk kursus bahasa,

kegiatan antarbudaya, perumahan, asuransi kesehatan dan pendidikan. Bagian penting lain

dari kebijakan imigrasi pertama yang dibuat oleh Italia mengacu pada aksesibilitas untuk

tinggal permanen dan bahkan naturalisasi bagi imigran. Sebelum hukum imigrasi konsolidasi

diaktifkan, kebijakan imigrasi Italia telah terbukti berhasil antara 2012 dan 2015, jumlah

imigran ilegal turun dari hampir 8.000 ke 5.200 imigran.65

D. Hambatan yang di alami Italia dalam meminimalisir arus imigran ilegal

Menurut Eurobarometer survey sebanyak 49% dari penduduk Italia percaya bahwa

imigrasi adalah masalah politik utama yang dihadapi oleh Italia, jauh di atas terorisme dengan

persentasi sebesar 8% dan situasi ekonomi sebanyak 24%. Sikap Italia terhadap imigran

menjadi kurang dan tidak toleran. Ketidakpercayaan dan dalam beberapa kasus, ketakutan

dan permusuhan meningkat secara signifikan.66 Menurut survey nasional baru-baru ini Italia

setuju dengan hanya menerima imigran dengan kuota yang telah ditetapkan dan tidak

melebihi batas. Hal ini sangat cepat meningkat dari 46% pada bulan September 2016 menjadi

50% pada bulan Januari 2019, sementara posisi ‘terbuka’ untuk warga Italia yang menerima

imigran menurun dari 26% pada bulan September 2016 sampai 19% pada bulan Januari

2019.

Di balik sikap yang berubah ini juga merupakan situasi pasar buruh Italia yang sulit

dan keyakinan bahwa imigran dapat mencuri pekerjaan dari orang asli Italia. Dampak

emosional terhadap populasi peristiwa ini telah besar dan mempengaruhi persepsi kolektif

imigran pada umumnya, terutama di kalangan orang tua dan orang yang minim akan edukasi.

65 Law No. 555 of 13 June 1912 on Italian citizenship" Law No. 555, on Italian citizenship “(PDF) (in

Italian). Italian Ministry of Foreign Affairs . Diakses 15 Juli 2020. 66 Caroline Sawyer, Textbook on Immigration and Aylum Law, OUP Oxford, 2012 : Oxford, h. 194.

34

Italia setidaknya sudah memberilkan dana sebesar lima miliar euro untuk diberikan kepada

negara-negara pengirim imigran supaya tidak lagi mengirim imigran ilegal melalui jalur laut

mediterania ke Italia. 67

Selain itu, poin dari Dublin Regulation yang berisi tentang aturan bahwa setiap

pencari suaka harus mengajukan klaim ke negara dimana pada kali pertama mereka masuk.

Hal inilah yang membuat Italia terbebani dan mengajukan kerjasama untuk sharing burden

bersama anggota Uni Eropa yang lainnya. Salah satu tujuan utama dari Dublin Regulation ini

adalah untuk mencegah pemohon dari mengirimkan aplikasi ke beberapa negara anggota Uni

Eropa yang lain. Tujuan berikutnya tentu saja untuk meminimalisir jumlah imigran yang

meningkat secara cepat, yang dikirim dari negara asal pendatang imigran itu sendiri.68

Italia menerima puluhan ribu imigran baik secara legal maupun imigram ilegal per

tahunnya. Sebuah negara yang tidak besar dengan batas-batas yang sebagian besar wilayah

laut yang luas dan sulit untuk dijaga. Italia dipaksa untuk menyediakan perlindungan untuk

semua imigran serta menyaring mereka sebelum mereka mencapai negara-negara Uni Eropa

lainnya.69 Selama dua dekade terakhir, prasangka xenophobia70 dan permusuhan telah

meningkat secara signifikan. Berbagai imigran yang datang ke Italia telah membangkitkan

stereotip terburuk dari rasisme yang tersembunyi. Media dan opini publik juga ikut

mempengaruhi satu sama lain dalam mengidentifikasi dan melihat sebuah fenomena imigran

ilegal, hal tersebut seringkali tidak berdasar pada fakta yang ada dan cenderung berlebihan,

Bukti nyata imigran yang datang pada periode tahun 1950-an dan 1960-an diarahkan dan

ditempatkan di Selatan Italia yang terkenal dengan pusat argicultur, Hal tersebut dikarenakan

67 "Recognition of the Italian Citizenship" . Consulate General of Italy in New York. April 9, 2015 .

Diakses 15 Juli 2020. 68 Katrien Desimpelerae, The Dublin Regulation: Past, Present, Future, Ghent University, Belgia, h. 74

(2015). 69 Mauro Albani, "La popolazione straniera residente in Italia nel 2014". ISTAT. , (22 September

2014). Diakses pada 7 Juli 2020. 70 Xenophobia adalah rasa keditaksukaan atau ketakutan penduduk lokal terhadap para pendatang baru

di tanah air mereka.

35

takutnya penduduk lokal khusunya di daerah utara Italia akan imigran dalam mengambil

wilayah pekerjaan mereka sebagai penduduk asli Italia.71

Melihat persentase yang relatif cukup besar dari xenofobia, hal ini dapat meluas dan

membuat hal objektif tentang kecemasan sosial. Namun, kedatangan pengungsi dan pencari

suaka dan juga imigran menimbulkan pergeseran sentimen xenophobia dan rasisme terhadap

imigran dari bangsa Arab dan rakyat Afrika khususnya terhadap orang kulit hitam.72

Xenophobia dan rasisme tidak pergi jauh dari pandangan orang Italia atas imigran yang

datang. Beberapa diantara mereka takut akan direbutnya suatu wilayah atau sebuah

pekerjaan.

Kesulitan Italia ditambah karena adanya peraturan Dublin II Regulation yang

mengharuskan negara pertama yang menjadi singgahan imigran haruslah bertanggung jawab

penuh atas perlindungan maupun pengurusan dokumen para pendatang tersebut. Italia yang

sedang di bebani oleh peraturan tersebut harus menyediakan kamp pengungsi serta kebutuhan

hidup sehari-hari bagi para pendatang. Hal tersebut menyebabkan kebijakan regulasi Italia

terganggu. Banyak kamp pengungsi yang kelebihan kapasitas karena banyaknya imigran

yang masuk sehingga keamanan, kebersihan maupun keadaan lingkungan penampungan tidak

terjaga.73

Hal inilah yang menjadi akar permasalahan skripsi ini dan akan di jelaskan lebih

terperinci tentang kebijakan regulasi dan upaya pemerintah Italia dalam menanggulangi

imigran ilegal yang masuk.

71 Judith Sunderland, L’intolleranza quotidiana La violenza razzista e xenofoba in Italia, diakses 17

Juli 2020. 72 ibid 73 Melissa Coburn, Race and Narrative in Italian Women's Writing Since Unification, Fairleigh

Dickinson, 2013 hlm. 11.

36

BAB III

KEBIJAKAN REGULASI ITALIA DALAM MENANGGULANGI ARUS IMIGRAN

ILEGAL

Bab ini bertujuan untuk menguraikan tentang riwayat berbagai macam kebijakan

Italia mengenai regularisasi imigran serta kerjasama Italia dengan berbagai macam organisasi

didalamnya dan juga menjelaskan beberapa kesepakatan antara Italia dalam menanggulangi

imigran ilegal periode 2014-2019.

A. Kebijakan Regulasi Imigran Italia

Jumlah imigran yang meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir di Italia

terjadi karena ketidakstabilan politik di beberapa negara di Afrika Utara dan Timur Tengah.

Salah satu negara dengan akses mudah ke Eropa adalah Italia. Italia yang telah melihat

gelombang imigran besar-besaran yang meminta suaka dalam beberapa tahun terakhir.

Kemudian, Italia mulai membuat berbagai kebijakan untuk menangani krisis imigrasi dengan

cara yang kompleks.74

Hukum Italia pertama di Imigrasi dikenal secara informal sebagai hukum Foschi

(1986) dan hukum Martelli (1989). Keduanya relevan dalam mengakui hak para migran dan

meningkatkan status pekerja asing dan para pencari suaka. Namun, mereka tidak efektif

dalam mengatur aliran migrasi ekonomi dan mengurangi imigrasi yang tidak teratur, karena

kedua hukum tersebut tidak menyediakan sumber daya yang cukup untuk penerimaan dan

bantuan atau untuk menegakkan pengusiran imigran yang ilegal. 75

74 Peter Alegi, “Italy’s new Citizenship Law”, Bologna: II Mulino, 1992. USMRA-SI ,website

http://www.expatsinitaly.com/node/140. Diakses 16 Agustus 2020. 75 "Analysis of the external dimension of the EU's asylum and immigration policies" (PDF). 2010,

European Parliament. Diakses 22 Agustus 2020.

37

Ketidakmampuan secara sistematis dalam menangani imigrasi tidak teratur ini

mengakibatkan pemerintah Italia menggunakan cara dengan memulangkan imigran ilegal

dalam rangka untuk melegalkan status orang asing yang tinggal di Italia. Hukum ini

dipisahkan untuk pertama kalinya dalam masalah kemanusiaan dari kebijakan imigrasi, dan

mencoba untuk menyeimbangkan tekanan dari masyarakat sipil pada integrasi dan pengungsi

dengan tuntutan untuk kontrol yang lebih efektif atas arus imigrasi yang ada.76

Tabel 3.1 Jumlah Imigran dan Pencari suaka di Italia periode 2011-201977

Sumber : Eurostat, 2019.

Dari segi perundang-undangan, Italia sudah memiliki beberapa regulasi yang

didalamnya mengatur mengenai permasalahan imigran. Pertama, adalah undang-undang

nomor 286/1998 dan undang-undang nomor 189/2002 yang berbicara mengenai regulasi

pengaturan orang asing dan perlakuan setara antar warga negara dan pencari suaka, inti dari

undang-undang tersebut adalah untuk memperketat norma untuk membantu memulangkan

76 “Immigration Policy Implementation In Italy”, 2009. New York: Russell Sage Foundation. 77 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=ena

309,045

335,290

431100

626,965

1,322,850

1,260,920

712,250

647,170

721,090

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

38

imigran yang masuk secara ilegal. Para imigran yang ditemukan di perairan internasional,

yang sebelumnya berada di luar kekuatan patroli Italia, dapat dikirim kembali ke negara

mereka atau ke negara transit di negara pertama kali mereka masuk.78

Kedua, adalah undang-undang nomor 91/1992 yang mengatur mengenai regulasi

naturalisasi lewat pernikahan dan pemberian kewarganegaraan bagi anak imigran yang

datang ke Italia sebelum usia 12 tahun. Ketiga, undang-undang nomor 205/1993, 215/2003,

dan UU nomor 216/2003 yaitu Hukum Mancino mengenai konsep yang mengatur mengenai

hukum perlakuan adil dan larangan diskriminasi atas kekerasan, ras, agama dan bangsa.79

Keempat, pada tahun 2017, Italia mengadopsi undang-undang nomor 46/2017 yang

mengatur langkah-langkah imigrasi dan kontrol perbatasan baru bagi para pencari suaka.

Italia menetapkan beberapa langkah imigrasi dan kontrol suaka baru. Secara khusus, hal ini

memperkenalkan artikel baru pada Consolidated Immigration Act yang memperluas kriteria

untuk menilai imigran yang masuk dan meminimalisir imigran dengan risiko melarikan diri

tanpa pemberian sidik jari. Namun demikian, Italia tetap menjadi salah satu negara yang

menyediakan prosedur pemrosesan tercepat ketika akan mengeluarkan visa pengungsi.80

Salah satu aspek terpenting dari kebijakan imigrasi Italia mengacu pada kesejahteraan

imigran. Untuk tujuan ini, legislator telah mengalokasikan dana untuk kebijakan integrasi.

Dana tersebut digunakan untuk kursus bahasa, kegiatan antar budaya, perumahan, dan

pendidikan. Bagian lain yang tak kalah penting dari kebijakan imigrasi pertama yang dibuat

oleh Italia mengacu pada aksesibilitas ke tempat tinggal permanen dan bahkan naturalisasi

bagi imigran. Sebelum undang-undang imigrasi konsolidasi diaktifkan, kebijakan imigrasi

78 Brierley W and Giacometti L, Italian national identity and the failure of regionalism, in B Jenkins

and S Sofos (eds), Nation and Identity in contemporary Europe, London:1996, Routledge, pp. 172-197. 79 La Spina, A. 1996, ‘Partiti e mercato: le politiche di regolazione’, in Il gigante dai piedi. d'argilla, in

M. Cotta and F. Isernia (eds), pp. 273-336 80 Chaloff J, Current Research into Education for Immigrants in Italy, Paper presented in the 4th

International Metropolis Conference, Washington DC, December 1999.

39

Italia telah terbukti berhasil antara 2014 dan 2019, jumlah tahanan suaka turun dari hampir

8.000 menjadi 5.200.81

Undang-undang mengenai hak imigran dan aliran imigrasi di Italia dijelaskan dalam

UU Kewarganegaraan 1992 (No. 91, 5 Februari 1998) tentang peraturan imigrasi dan status

hukum orang asing di Italia (No. 40, 6 Maret UU konsolidasi No. 286, 25 Juli), dan reformasi

pusat-kanan di 2002, yaitu norma yang mengenai Imigrasi dan suaka (No. 189, 30 July). Oleh

karena itu penulis akan mencurahkan lebih banyak perhatian pada isi dari ketiga tindakan ini,

dan untuk proses politik dan tindakan publik yang terhubung dengan mereka. Bahkan, tidak

hanya kebijakan, tetapi juga konteks pembuatan kebijakan Italia, yang dapat berubah dalam

waktu yang sangat singkat.82

B. Integrasi Imigran Ilegal di Italia

Sebagian besar kebijakan imigrasi Italia didasarkan pada integrasi imigran dalam

masyarakat setempat. Kebijakan paling penting tentang imigrasi di Italia merujuk pada aspek-

aspek berikut: pertama, memungkinkan imigran untuk berpartisipasi dalam masyarakat

dengan cara yang sama seperti warga negara Italia. Kedua, menemukan cara berkomunikasi

dengan negara asal imigran dalam upaya membangun posisi mereka. Ketiga, menghormati

konvensi internasional sehubungan dengan status pengungsi dan pencari suaka, Keempat,

mengandalkan kegiatan budaya yang membawa imigran dan warga negara lebih dekat dalam

kasus migran dari negara-negara Eropa. Keempat menawarkan posisi yang setara untuk

imigran UE dan non-UE yang datang ke Italia berdasarkan visa kerja.83

81 Tim Stockholm (2015) The Mediterranean Migrant Crisis: A Critical Challenge to Global Nation‐

States. London: University of East London, Centre for Social Justice and Change. Working Paper Series No. 3. 82 Raithel, Silvia (9 February 2016). "The Common European Asylum System: Its History, Content, and

Shortcomings – The Michigan Journal of International Law". The Michigan Journal of International Law.

Retrieved 30 Agustus 2020. 83 Hammar T, European Immigration Policy. A Comparative Study.1985 : Cambridge University Press.

40

Gambar 3.1 Peta Distribusi Penyebaran Imigran di Italia periode 2014-201984

Tidak hanya Hukum keimigrasian yang dipertimbangkan ketika membuat kebijakan

imigrasi Italia, tetapi lebih banyak hukum nasional diintegrasikan dengan cara yang

membantu baik warga negara dan warga negara asing diintegrasikan. Dalam hal imigrasi,

pemerintah Italia mengatur mengenai sistematika dokumen dan kuota untuk para migran.

Pemerintah Italia juga memiliki program mengenai mekanisme integrasi Patto per

l’integrazione yaitu kebijakan integrasi imigran di Italia yang berjalan dibawah Kementerian

Tenaga Kerja dan Kebijakan Sosial.85

Poin penting dari Patto per l’integrazione adalah mengetahui prinsip-prinsip dasar

konstitusi Republik Italia dan organisasi serta cara kerja lembaga publik , mempelajari bahasa

Italia lisan, setidaknya imigran bisa mencapai hingga level A2, selain itu integrasi ini

84 https://www.lifeinitaly.com/wp-content/uploads/2018/08/europeanunionmaps.jpg 85 Elena Caneva, The Integration of Migrants in Italy: An Overview of Policy Instruments and Actors,

publication, Department of Social and Political Studies, University of Milan (European University Institute,

2014).

41

membantu para imigran untuk mengetahui kehidupan sipil di Italia, yaitu sistem kesehatan,

sekolah, layanan sosial, organisasi kerja, sistem pajak, dll. Hal ini juga mewajibkan imigran

untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah untuk mematuhi peraturan pendidikan wajib

dan terakhir bertujuan untuk menyatakan perjanjian dengan piagam kewarganegaraan dan

nilai integrasi yang berlaku di Italia.86

C. Dampak Kebijakan Regulasi dan Integrasi Imigran di Italia

Fenomena imigrasi telah menciptakan perubahan radikal yang mendalam di Italia.

Masyarakat telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan

politik. Italia sedang dalam proses menemukan keseimbangan yang tepat antara kebutuhan

masyarakat Italia dan kebutuhan imigran. Refleksi pada kebutuhan ini tidak harus terbatas

hanya pada lingkungan kerja tetapi lebih ke reorganisasi umum masyarakat yang akan

ditandai dengan positif dan campuran etnis.87

Asosiasi asing di Italia tersebar di seluruh semenanjung Italia. Sekitar 893 asosiasi

ditemukan pada 2019, di mana 74% adalah budaya, 83% untuk bantuan dan layanan

teknologi informasi, 72% untuk bantuan perumahan, dan 70% untuk nasihat hukum. Ada

juga sejumlah asosiasi yang memberikan bantuan dengan pekerjaan atau dukungan ekonomi.

Meskipun asosiasi memiliki keterbatasan, mereka memainkan peran mendasar bagi imigran,

terutama selama tahap pertama setelah kedatangan, di mana mereka membutuhkan sejumlah

besar dukungan untuk menghadapi masalah sehari-hari seperti kendala bahasa, perumahan,

ataupun pekerjaan serta masalah psikologis dan integrasi secara umumnya. 88

86 "Italy, Migration Policy Centre-MPC, October 13,2015, diakses pada 29 Agustus 2020,

http://www.migrationpolicycentre.eu/italy/. 87 Schmid, Alex, "Links Between Terrorism and Migration: An Exploration" (PDF). Terrorism and

Counter-Terrorism Studies. 2016. doi:10.19165/2016.1.04 88 Sopemi, “Immigration and Foreign Presence in Italy”, 1998-1999, Rome: Fondazione CENSIS,

January 2000.

42

Selain itu, asosiasi juga memainkan peran yang sangat penting bagi warga Italia.

Bahkan, pedagogik (pertemuan, seminar pendidikan antar budaya dll) dan artistik (pameran,

etnis inisiatif musik, tari, dan kursus seni), mendukung dialog antar budaya semua orang yang

tinggal di masyarakat Italia yang baru termasuk penduduk asli Italia.89

Sayangnya, jumlah orang Italia yang menganggap imigran membahayakan budaya

dan identitas mereka sendiri ada sekitar 23,9%, ancaman ketenagakerjaan sebanyak 29,2%

atau ancaman ketertiban umum dan keselamatan sekitar 39,7%. Hal tersebut terus menjadi

meningkat secara signifikan. Dalam konteks inilah perdebatan tentang partisipasi politik para

imigran baru-baru ini meningkat.90 Menurut keputusan Legislatif undang-undang nomor

286/1998 pasal 9, paragraf 4, orang asing non-UE dengan izin tinggal yang sah dapat

berpartisipasi dalam kehidupan publik setempat, melaksanakan hak untuk memilih ketika

ditentukan oleh hukum yang sah.91

Selain itu Hukum kewarganegaraan Italia dalam Undang-undang No. 91 yang di

sahkan tanggal 5 Februari 1992 yang mengatur tentang kewarganegaraan Italia yang

diperoleh atas pernikahan. Atas dasar warga negara asing yang menikah dengan warga negara

Italia. Pasal 5 ini berisi tentang pasangan asing atau tanpa kewarganegaraan dari seorang

warga negara Italia akan memperoleh kewarganegaraan Italia setelah pernikahan dan tinggal

secara sah setidaknya selama enam bulan di wilayah Italia, atau setelah tiga tahun dari

tanggal pernikahan, jika belum dibubarkan, dibatalkan, atau efek perdata dinyatakan

memiliki berhenti dan asalkan belum ada pemisahan yang sah.92

89 Ibid hal 44. 90 Veneziani, M. La rivoluzione conservatrice in Italia: genesi e sviluppo dell’ideologia italiana fino ai

nostri giorni. Varese: Sugarco, second edition (first edition 1987). 91 Triandafyllidou, A, “Immigrants and National Identity in Europe”, London: Routledge, in press,

2001. 92 Raithel, Silvia (9 February 2016). "The Common European Asylum System: Its History, Content,

and Shortcomings – The Michigan Journal of International Law". The Michigan Journal of International Law.

Retrieved 30 November 2017.

43

Namun, karena banyaknya dampak yang terjadi, pernikahan bisa menjadi salah satu

alasan imigran untuk bertahan, dan banyak dari mereka sengaja untuk memalsukan dokumen

sebagai syarat untuk tinggal dan menetap di Italia dan membayar penikahan palsu sebagai

batu loncatan untuk menetap dan mendapatkan pekerjaan di Italia. Akibat dari perbuatan

seperti ini adalah mendekam di penjara selama tiga tahun dan denda sebesar lima juta euro.93

Italia termasuk salah satu negara yang menganut asas Ius Sanguinis yaitu suatu hak

kewarganegaraan yang bisa diperoleh oleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan yang

didapat dari garis keturunan. Namun disisi lain, Italia sangat menerima toleransi de facto

mengenai kewarganegaraan ganda dalam pertukaran untuk menjaga hubungan yang kuat

dengan imigran dan para pencari suaka. Dalam prinsip ius sanguinis dan penyebarannya di

banyak sistem hukum Eropa Kontinental, Italia membuat kebijakan yang sangat sederhana

untuk imigran yang menetap di negaranya, karena hanya dibutuhkan waktu 5 tahun untuk

proses naturalisasi dalam rangka mendapatkan kewarganegaraan Italia. Hal tersebut

berdasarkan upaya kebijakan Italia untuk membangun teori yang disederhanakan dari

undang-undang kewarganegaraan di Italia.94

Gambaran yang muncul dari analisis fenomena imigrasi di Italia adalah situasi yang

terus berkembang. Faktanya, selain banyaknya imigran yang tinggal di Italia sejak 15 tahun

terakhir, sekitar 160 ribu imigran baru telah tiba di Italia setiap tahun untuk mencari

keberuntungan mereka, meskipun, sebagian besar datang secara ilegal. Namun, kebijakan

imigrasi yang dibuat semakin diperketat dari waktu ke waktu dengan alasan utama arus

imigran ilegal yang berkelanjutan.95

93 Peter Alegi, “Italy’s new Citizenship Law”, Bologna: II Mulino, 1992. USMRA-SI ,website

http://www.expatsinitaly.com/node/140. Diakses 16 Agustus 2020. 94 Godam, “Daftar Negara Penganut Asas Kewarganegaraan Ius Soli dan Ius Sanguinis”, 2012.

Diakses pada 2 September 2020. 95 Scarcella, Roberto (21 August 2016). "In Europa la fabbrica della cittadinanza: così funziona il

business dei passaporti comprati". La Stampa.it (in Italian). Retrieved 29 June 2020.

44

Akibatnya, ada rasa ketidakpuasan imigran yang meluas terhadap kebijakan, yang

seharusnya tidak hanya didasarkan untuk melawan arus ilegal, akan tetapi penerimaan

kembali perjanjian, pusat tinggal sementara, atau bahkan tampilan sederhana imigrasi di

ketentuan kerja. Sebaliknya, Imigran perlu berinvestasi lebih banyak di jalur hukum dapat

dicapai dengan menciptakan suasana koeksistensi di mana imigran dan penduduk asli diminta

untuk menunjukkan tanggung jawab timbal balik.

D. Hubungan Italia dengan Uni Eropa dalam meminimalisir Imigran ilegal periode

2014-2019

1. Implementasi Penerapan Common European Asylum System (CEAS)

Semua negara Uni Eropa merupakan anggota PBB yang menandatangani Deklarasi

Hak Asasi Manusia, Konvensi Geneva 1951 dan Protokol 1967 sehingga terikat pada rezim

perlindungan HAM dan perlindungan pengungsi. Padahal dalam lingkup regionalnya, negara-

negara tersebut terikat dengan beberapa rezim yaitu freedom of movement dan keamanan

regional.96

Divergensi elemen konstitutif seperti aturan dan prosedur antar rezim terlihat cukup

kentara. Tercantum dalam UNHCR: The Refugee Convention 1951 pasal 33, asas “non

refoulement” yaitu melarang suatu negara untuk mengusir pengungsi ke negara asalnya di

mana kehidupannya akan terancam” (UNHCR, 1992). Negara-negara Eropa juga telah

meratifikasi Protokol 1967 yang merupakan penyempurnaan beberapa pasal di Konvensi

Geneva mengenai definisi pengungsi. Asas non-refoulement sebetulnya diadopsi dalam

treaty pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa Pasal 63 (1), “setiap negara anggota harus

96 European Asylum Support Office, “2012 Annual Report on the Situation of the Asylum in the EU

and on the Activities of the EASO”, Luxembourg : EASO, 2013, hal.43

45

mengusung cara-cara penanganan pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi

Geneva”.97

Sikap negara-negara Uni Eropa berubah saat jumlah pengungsi dan pencari suaka

yang tiba di Eropa sejak tahun 2015 melonjak drastis dan terkesan kurang terkendali. Mereka

masuk dari berbagai penjuru khususnya jalur laut yang kemudian singgah di Italia dan

Yunani, dan jalur darat, melintasi perbatasan Turki-Eropa. Lonjakan jumlah imigran dan

pencari suaka ini ternyata merupakan masalah krusial bagi Uni Eropa dan negara anggotanya.

Diprediksi peningkatan tajam akan trus terjadi karena zona perang dan konflik di Afrika dan

Timur Tengah semakin meluas dan belum terselesaikan. Terlebih lagi di benak para

pengungsi dan pencari suaka, hidup di Eropa dirasa mampu menjamin masa depan mereka.98

Kemudian pada perkembangannya pada 1999 muncullah CEAS atau Common

European Asylum System sebagai kerangka legislatif dalam penyelesaian masalah pengungsi

di kawasan tersebut. Pembentukan CEAS disandarkan pada artikel 14 dalam Deklarasi

Universal HAM 1948 berisi terdapat hak-hak pencari suaka serta pengungsi untuk terhindar

dari tindakan kekerasan dari negara lain. CEAS merupakan sistem yang menyajikan standar

minimum bersama mengenai perlakuan terhadap pencari suaka di negara – negara anggota

UE. Kebijakan ini dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Eropa dalam

kerangka pilar Justice and Home Affair (JHA) dengan tujuan agar semua negara anggota ikut

bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi.99

Kebijakan yang dikenal sebagai Common European Asylum System ini mengatur

semua sistem penerimaan suaka yang dilakukan oleh EU. Dalam krisis pengungsi ini,

implementasi CEAS ternyata tidak dijalankan oleh semua negara anggota, seperti yang

dijelaskan sebelumnya bahwa poin legislasi yang bersifat directive ternyata tidak

97 Ibid hal 44. 98 European Commission, The Common European Asylum System. Publication Office. European

Commission : 2016. Diakses pada 24 Januari 2021. 99 Ibid hal 13.

46

diimplementasikan oleh semua negara anggota. Seperi contoh Polandia yang hanya memilih

imigran dan pengungsi yang beragama kristen, Spanyol yang tidak menyutujui secara

keseluruhan kuota yang masuk ke negaranya, sedangkan Perancis dan Jerman melakukan

banding ke pihak komisi Eropa karena merasa beban imigran yang masuk ke negaranya lebih

besar jika dibanding dengan negara Uni Eropa lainnya.100

Sejak berhentinya CEAS sebagai kerangka kebijakan pengungsi, Uni Eropa

membutuhkan penanganan darurat terhadap masalah krisis. Departemen Dalam Negeri dan

Migrasi Uni Eropa sendiri berpendapat kebijakan pengungsi dan suaka Uni Eropa yang

dibutuhkan ialah kebijakan yang mencakup penanganan migrasi legal dan ilegal serta

keamanan internal. Hal ini menyebabkan Uni Eropa mempresentasikan European Agenda on

Migration yang dibentuk pada tanggal 13 Mei 2015.101

European Agenda on Migration berisi berbagai langkah Uni Eropa dalam upaya

penanganan krisis pada waktu dekat dan jangka panjang. Dalam waktu dekat, beberapa

kebijakan Uni Eropa yang telah dilakukan oleh Italia meliputi penyelamatan imigran di laut,

menangkap jaringan penyelundup, merelokasi pengungsi dan menyediakan 28 pemukiman

kembali di seluruh negara Uni Eropa, salah satunya di Sisilia dan Sardegna yang merupakan

daerah di Italia yang rawan dimasuki oleh imigran ilegal dan para pengungsi. Serta menjalin

kerja sama dengan negara ketiga seperti dengan Turki dan Libya dalam menangkal akar

migrasi serta membantu negara-negara Uni Eropa di garis depan dalam mengatur kedatangan

migrasi lainnya. Untuk jangka panjang, kebijakan itu meliputi penurunan migrasi ilegal

secara insentif, penyelematan di laut dan pengamanan perbatasan eksternal, dan memperkuat

kebijakan suaka Uni Eropa, serta pembuatan kebijakan migrasi legal.

100 Silvia Morgades, “The Externalisation of the Asylum Function in the European Union”, GRITIM

Working Series Number 4, Spring 2010. Hal. 3. Universitat Pompeu Fabra. 101 European Commission, The Common European Asylum System. Publication Office. European

Commission : 2016. Diakses pada 24 Januari 2021.

47

2. Implementasi Dublin Regulation

Dublin Regulation adalah aturan yang menetapkan negara mana yang bertanggung

jawab untuk memeriksa permohonan suaka yang diajukan di salah satu negara anggota di Uni

Eropa. Inti dari Peraturan Dublin adalah tanggung jawab untuk memeriksa klaim terutama

dengan negara anggota yang memainkan peran terbesar dalam masuk atau izin tinggal

seorang pencari suaka dan imigran di wilayah Uni Eropa. 102Dublin Regulation berfungsi

sebagai perlindungan bagi para pencari suaka selama proses penentuan hasil aplikasi serta

menjelaskan peraturan-peraturan diantara negara penerima. Hal ini menciptakan sistem yang

dapat mendeteksi masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi di tiap wilayah sehingga

dapat ditangani dari akar masalahnya.103

Dublin Regulation yang diterapkan oleh Uni Eropa membuat seluruh negara anggota

Uni Eropa dapat memilih untuk apakah seorang pencari suaka akan diproses di negara tujuan

atau dikembalikan ke negara Uni Eropa pertama dia datangi, selama negara tersebut memiliki

sistem yang baik dan efektif (Magyar, 2016).104

Pada tahun 2006 laporan Dewan Eropa tentang penerapan Dublin Regulation II dalam

pelaksanaanya dianggap tidak adil mendistribusikan aplikasi suaka sehingga kembali terjadi

lagi amandemen baru terhadap Dublin Regulation II dan di gantikan Dublin Regulation III.

Aturan terbaru ini diadopsi pada tahun 2013 dan mulai berlaku pada tahun 2014, tujuan

utama regulasi ini adalah untuk membuat akses perlindungan yang cepat terhadap pencari

suaka dan imigran yang datang dapat mengurangi biaya bagi setiap negara anggota dengan

102 ”Dublin Regulation”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/asylum/examination-of

applicants_en, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020. 103 AIDA, “The Dublin System in the First Half of 2017 Key figures from Selected European

Countries”, Agustus 2020, hal 5 104 Ibid hal.7

48

cara menghalangi pencari suaka yang memasukkan lebih dari satu aplikasi pengajuan serta

meningkatkan prosedur suakanya (EASO, 2016).105

3. Kebijakan Sharing Burden dan Responbilities

Istilah pembagian beban sering digunakan untuk mencerminkan cara perdebatan

tentang ketidaksetaraan yang nyata dirasakan dalam distribusi biaya yang timbul saat

penanganan imigran dan pengungsi telah dilakukan. Argumennya adalah berdasarkan Pasal

14 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak

mencari dan menikmati suaka di negara lain karena alasan penganiayaan." 106

Italia telah mengusulkan kepada negara anggota Uni Eropa yang lain untuk berbagi

tanggung jawab akan kuota imigran dan pencari suaka yang masuk, namun beberapa negara

ada yang menolak dan ada juga yang menyetujuinya. Finlandia adalah satu-satunya negara

UE yang tidak memberikan suaranya terhadap usulan ini. Rumania, Republik Ceko, Slovakia

dan Hongaria memilih menolak ajakan tersebut untuk menampung 120.000 imigran,

termasuk pengungsi dari Suriah dan negara-negara bergolak lain. Berbeda dengan Polandia,

yang awalnya menolak proposal tersebut namun akhirnya setuju dengan konsep sharing

burden dan sharing responsbility ke semua negara anggota di Uni Eropa.107

Standar dan alokasi sharing burden yang diterapkan oleh Uni Eropa terkait

permasalahan imigran tidak diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Eropa, khusunya

warga Italia sendiri. Imigran dianggap sebagai sumber masalah oleh banyak masyarakat Italia

yang merugikan baik secara materil maupun secara moril. Atas dasar tersebut, kecenderungan

105 Journal of the Abroad, 2013. Public order Minister appeals for EU’s help with illegal migration

problems. Dapat diakses di http://journaloftheabroad.wordpress.com/2013/06/21/public-order-minister-appeals-

for-eus-help-with-illegal-migration-problems/ pada 1 September 2020. 16.00 106 Patricia Weiss Fagan, “Uprooted and Unrestored: A comparative review of durable solutions for

people displaced by conflict in Colombia and Liberia” Policy Development and Evaluation Service, UNHCR,

August 2020. 107 European Council on Refugees and Exiles, 2008. Sharing Responsibility for Refugee Protection in

Europe: Dublin Reconsidered. ECRE. Dapat diakses di http://www.ecre.org/component/content/article/134.html

pada 1 September 2020.

49

untuk menentang kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa meningkat, mulai dari hal yang

bersifat spontan seperti penyampaian pendapat hingga hal yang bersifat terorganisir seperti

pembentukkan gerakan dan organisasi formal. Gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi oleh

masyarakat langsung juga terjadi secara signifikan, hal tersebut didorong oleh tindakan-

tindakan yang berdasarkan kebencian terhadap para imigran seperti demonstrasi, pidato

kebencian, hingga diskriminasi terhadap pengungsi.108

Gambar 3.3. Distribusi Sharing Burden pengungsi di Uni Eropa109

Sumber : Eurostat, 2019.

Terlepas dari konflik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, Italia berusaha

menjalin kerjasama dengan frontex dan negara-negara ketiga seperti Libya, Mesir dan

Tunisia terkait pengembalian imigran ilegal yang telah tertangkap, tetapi hal ini tidak berjalan

baik karena proses yang berbelit-belit, hal inilah yang menjadi dasar tindakan tegas dari

Pemerintah Italia untuk melakukan serangkaian operasi-operasi untuk menjaga perbatasan

dari penyelundupan imigran ilegal di jalur mediterania dan untuk menanggulangi serta

menekan laju arus imigran ilegal yang akan di bahas lebih rinci pada bab berikutnya

108 Bovens, L. et al. (2012). Measuring Common Standards and Equal Responsibility-Sharing in EU

Asylum Outcome Data. Diakses pada 1 Agustus 2020. 109 Sources: Eurostat; IWH.

50

BAB IV

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM MENYELESAIKAN DAN

MENANGGULANGI IMIGRAN ILEGAL

Bab ini menguraikan jawaban dari pertanyaan penelitian tentang upaya-upaya yang

dikeluarkan Italia dalam menyelesaikan masalah imigran ilegal setelah diterapkannya

kebijakan sebelumnya yaitu regularisasi dan penjalinan kerjasama dengan negara ketiga.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas penulis akan menggunakan beberapa konsep

diantaranya konsep Kerjasama Internasional, Keamanan Nasional, dan konsep Imigrasi

Internasional.

A. Upaya Perlindungan Perbatasan Italia dalam menanggulangi imigran ilegal

periode 2014-2019

Barry Buzan dalam bukunya yang bertajuk : People State and Fear: An Agenda for

International Security Studies in Post-Cold War Era, menyimpulkan bahwa keamanan yang

dimaksud di dalam pendekatan ini tidak sebatas pada keamanan saja, tetapi mencakup

keamanan militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut Buzan, sektor militer

hanyalah salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Sementara itu, keamanan yang

lebih luas dan menyeluruh akan dipengaruhi pula oleh seklor polilik, ekonomi, sosial dan

lingkungan baik dari peringkat individu, nasional, regional dan juga global.110

Buzan mengatakan, “If a multisector approach to security was to be fully meaningful,

referent objects other than the state had to be allowed into the picture.”111. Dalam buku

diatas, Buzan menjelaskan tentang isu keamanan tidak lagi hanya ada dalam sektor militer

namun juga ada dalam sektor ekonomi, sektor politik, sektor kemasyarakatan dan sektor

110 Barry Buzan, People States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold

War Era, Second Edition, (Inggris: Harvester Wheatsheaf, 1991), 116-134. 111 Barry Buzan et al, 1993, Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe, London:

Pinter, hal. 24-7

51

lingkungan. Aktor yang terlibat tidak lagi hanya negara melainkan juga organisasi

internasional seperti, kelompok kepentingan dan kelompok penekan (perusahaan multi-

nasional dan trans-nasional), organisasi non-goverment (global, regional dan lokal), kaum

epistemik, individu, partai politik dan lain-lain). Penulis menggunakan buku Security a New

Framework for Analysis untuk memahami konsep sekuritisasi, dasar-dasar konsep

sekuritisasi dan pembahasan 5 sektor penting sekuritisasi lainnya.112

Dalam kaitannya dengan kasus yang akan di bahas pada skripsi ini, imigran dianggap

menjadi masalah yang mengganggu dan harus dihadapi Italia karena mempengaruhi 3 aspek,

yaitu keamanan politik, sosial, dan ekonomi. Kebijakan ini harus dilaksanakan karena dalam

aspek ekonomi, imigran mendominasi sektor pekerjaan bergaji minim, terlebih lagi

banyaknya imigran ilegal yang tidak terdaftar secara sah sehingga mereka bekerja dengan

tidak membayarkan pajak penghasilan (tax). Hal ini mengakibatkan warga asli Italia yang

mulai khawatir tidak mendapatkan pekerjaan dimana kondisi ekonomi Italia sedang

mengalami krisis dan tingkat pengangguran yang naik secara tajam sejak imigran

berdatangan dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam aspek sosial, isu imigran ini sudah sangat menyebabkan keresahan bagi para

warga asli Italia dikarenakan kebijakan regularisasi yang mudah untuk menjadi warga Italia,

ditambah lagi warga asli (mayoritas orang tua) yang masih menganut paham Ius Sanguinis

yang berarti hanya orang yang memiliki darah keturunan Italia lah yang dapat menjadi warga

asli Italia.113 Ditambah lagi banyaknya sentimen negatif di kalangan warga asli bahwa para

imigran hanya menjadi beban bagi Italia. Sedangkan dalam aspek politik, isu imigran menjadi

perhatian utama dari partai politik. Partai yang sedang berkuasa saat itu sangat mendukung

112 Barry Buzan, Ole Weaver, and Jaap de Wilde, A New Framework for Analysis. (Lynne Rienner

Publishers : London. 1998). 113 Godam, “Daftar Negara Penganut Asas Kewarganegaraan Ius Soli dan Ius Sanguinis”, 2012.

Diakses pada 2 September 2020.

52

tentang keberadaan imigran, sedangkan partai sekutu cenderung anti terhadap imigran.

Keresahan warga asli Italia diwakili oleh partai ekstrimis Forza Italia dan partai Gerakan

Bintang Lima yang dengan tegas menolak adanya imigran di Italia dan beranggapan bahwa

Italia hanya boleh ditinggali oleh warga mereka sendiri. Dalam kasus politik internasional,

Italia didesak oleh Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah imigran ini karena juga

berdampak kepada Negara-negara anggota lainnya.114

Italia sendiri telah melakukan serangkaian upaya keamanan untuk menanggulangi dan

menekan arus imigran ilegal yang masuk ke negaranya. Pada tahun 2014, Italia

menandatangani perjanjian dengan negara ketiga termasuk Aljazair, Nigeria, dan Libya.

Kerja sama ini mencakup bantuan teknis, seperti penyediaan peralatan dan teknologi untuk

memerangi migrasi ilegal, pengaturan jalur pertukaran informasi, dan keterlibatan aparat

kepolisian negara ketiga dalam operasi patroli laut. Perjanjian penerimaan kembali juga telah

ditandatangani dengan beberapa negara asal, termasuk Albania (1997), Rumania (1997) dan

Nigeria (2000). Sesuai dengan instrumen ini, setiap kali warga negara dari negara tersebut

ditemukan tinggal secara ilegal di Italia, imigran ilegal tersebut dapat segera dipulangkan ke

negara asalnya.115

Untuk mengatasi permasalahan akan arus imigran yang datang secara tidak teratur,

Pemerintah Italia membuat berbagai kerjasama-kerjasama dan serangkaian Operasi di Jalur

Mediterania untuk menyelesaikan masalah atas laju pertumbuhan imigran ilegal yang masuk

ke Italia.

114 Barry Buzan, People States and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post Cold

War Era, Second Edition, (Inggris: Harvester Wheatsheaf, 1991), 116-134. 115 European Commission, “European Agenda on Migration – Legislative documents” : 2016. Diakses

pada 25 Agustus 2020.

53

B. Pengaruh Kebijakan Schengen Agreement terhadap Eurospectic di kawasan

Italia dan Scandinavia

Schengen adalah zona bebas paspor yang mencangkup sebagian besar wilayah Uni

Eropa, yang memungkinkan seluruh warga Uni Eropa bebas melintasi batas negara di

anggota Uni Eropa lainnya. Selain itu juga ada kebijakan visa bersama untuk Schengen Area

untuk mempermudah kebebasan gerak melintasi batas negara. Sedangkan Schengen

Agreements adalah perjanjian yang menyebabkan penciptaan Area Schengen di wilayah

Eropa, di mana pemeriksaan perbatasan internal yang sebagian besar telah dihapuskan

perjanjian ini disahkan pada tahun 1995. Yang pada awalnya hanya melibatkan tujuh negara

anggota Uni Eropa. Perkembangan yang dibawa oleh Perjanjian Schengen ini telah

dimasukkan dalam badan peraturan yang mengatur Uni Eropa. Saat ini, Wilayah Schengen

mencakup sebagian besar Negara UE, kecuali Bulgaria, Kroasia, Siprus, Irlandia, Rumania

dan Inggris. Schengen Agreement merupakan kebijakan yang diterapkan di kawasan Eropa

baik anggota Uni Eropa maupun Non Uni Eropa meskipun ada beberapa negara yang tidak

menerapkan Schengen ini.116

Adanya peraturan ini, mengimplikasikan keamanan yang membuat masyarakat di Uni

Eropa merasa ketakutan akan tingginya jumlah imigran ilegal dan para pengungsi yang

datang. Hal tersebut dapat membuktikan jika ketakutan masyarakat Eropa dengan adanya

imigran dari luar EU lebih besar daripada imigran dari dalam EU sendiri. Inilah yang menjadi

salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Schengen Agreement dan Uni Eropa terutama

terkait dengan opini publik dalam menanggapi fenomena imigran ini. ini juga dapat memicu

munculnya euroscepticism yang disebabkan oleh adanya peraturan schengen. Dan lebih

pentingnya lagi kawasan yang disasar adalah kawasan Scandinavia yang memiliki social

116 European commision, 2017. Schengen Area. (online) available at: http://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/schengen_en.

54

welfare yang sangat menjanjikan bagi imigran untuk menetap dan melangsungkan kehidupan

barunya di tempat baru.117

Isu lain yang menjadi permasalah Schengen Agreement serta implementasinya ke

negara negara di Uni Eropa adalah tentang mata uang tunggal Euro. Pada awalnya

Eurosceptic hanya berfokus pada Eropa Utara. Yaitu Swedia dan Denmark, permasalahan

ekonomi dan pembuatan mata uang tunggal (Euro) menjadi pokok utama atas lahirnya

Eurosceptic. Penggunaan mata uang tunggal dinilai menimbulkan banyak permasalahan dan

kerugian-kerugian yang masuk negaraUni Eropa lainnya. Kemerosotan Euro membuat

pertumbuhan perekonomian negara-negara kawasan yang menggunakan mata uang Euro

(Eurozone) juga menurun. Euro juga dinilai gagal memenuhi janji untuk mewujudkan

kemakmuran, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena pada

kenyataannya Eurozone ini menjatuhkan perekonomian negara anggota anggota di Uni Eropa

serta Italia yang mengalami nilai tukar atau kurs Euro yang begitu rendah, yang

menyebabkan relokasi dan deindustrialisasi. Euro juga terbukti tidak dapat menyelesaikan

permasalahan krisis moneter pada tahun 2008 yang terjadi di Yunani, hal tersebut yang

membuat Uni Eropa semakin sulit untuk keluar dari krisis utang dan dapat menyebabkan

resiko terjadi resesi.118

Untuk mengurangi dampak dari Euroscepticism yang disebabkan oleh Imigran yang

dibuat oleh Schengen ini maka diterapkan kebijakan border control di kawasan Uni Eropa.

Kebijakan border control tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa

untuk anggota Schengen. Ada beberapa negara yang mengikuti kebijakan tersebut dan salah

satunya Swedia dan Denmark. Pada saat musim gugur di tahun 2015 Swedia tidak dapat lagi

menampung dan menjamin tempat tinggal layak bagi para pendatang baru. Layanan sosial

117 Paul Taggar, and Szczerbiak Aleks, The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and

Candidate States. 2002. Sussex European Institute. University of Sussex, Arts A Building Falmer, Brighton. 118 Ibid hal.39.

55

dan pendidikan yang disediakan kotamadya tidak dapat lagi diberikan bagi imigran

dikarenakan kasus hukum dan proses permohonan suaka yang masih belum dapat dijalankan

dan masih terbengkalai. Di bulan Oktober kebijakan keras dilakukan pemerintah Swedia

yaitu memberlakukan pembatasan bagi pencari suaka dan dikurangi drastis. Kebijakan

lainnya yaitu hanya memberikan masa tinggal sementara dan hak atas reunifikasi dengan

keluarga para imigran melalui undang-undang internasional. Dengan adanya kebijakan

tersebut membuat imigran yang datang ke Swedia menjadi turun.119

Gelombang imigran yang datang ini mengancam national interest yang dipertahankan

masyarakat di kawasan Uni Eropa, khususnya Scandinavia yang termasuk Finlandia Swedia

dan Denmark karena adanya Social Security yang menjadikan salah satu alasan imigran

berdatangan ke Eropa Utara. Namun, tidak ada tanggapan dari Uni Eropa terkait krisis

imigran yang melanda wilayah mereka tersebut. Akhirnya negara-negara Scandavia membuat

kebijakan untuk melakukan kontrol perbatasan sebagai respon dari krisis imigran yang

menyebabkan Euroscepticism diwilayah Scandinavia. Dan untuk kembali menjalankan

kerjasama di Uni Eropa terkait hal ini maka dibuatlah kebijakan patroli perbatasan bersama

negara-negara Scandinavia termasuk Swedia dan Denmark juga Finlandia.120

C. Peran dan kerjasama UNHCR dalam memanimalisir imigran ilegal di Italia

Peraturan tentang status pengungsi telah diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang dikenal dengan sebutan UNHCR (United Nations High Commissioner for

Refugees). UNHCR adalah komisi khusus PBB yang bergerak di bidang pengungsi yang

119 Frøydis, Johannessen, What effect will border controls have on Nordic cooperation?. 2016.

(online). Available at: http://www.norden.org/en/newsand-events/news/what-effect-will-border-controls-have-

on-nordic-cooperation 120 Ibid hal 12.

56

mengatur tentang masalah yang berkaitan dengan imigran dan pencari suaka. Pembentukan

UNHCR dibentuk karena didasari atas krisis yang dialami setelah Perang Dunia II. 121

Dengan adanya Protokol imigrasi sejak tahun 1954 dan 1972, hal tersebut membuat

Italia ikut serta untuk mendatangani Konvensi 1951 Jenewa yang berkaitan dengan status

pengungsi dan pencari suaka. Efek penuh dari Konvensi ini diamankan pada tahun 1990,

ketika undang-undang telah memberlakukan penghapusan batasan geografis. Sejak itu, Italia

ikut berpartisipasi aktif dalam upaya Uni Eropa untuk menyelaraskan suaka dan migrasi serta

kebijakan dan untuk membangun sistem suaka eropa secara bersama.122

Fungsi UNHCR adalah mengatur dan melindungi hak-hak dari pengungsi yang

meliputi jaminan atas suaka atau perlindungan di negara penerima, dalam perihal para

pengungsi yang berusaha memasuki wilayah negara penerima tidak sedikit yang bermasalah

dalam dokumen karena mereka memasuki wilayah tersebut dalam keadaan yang sangat

terburu-buru dan tanpa adanya persiapan. Adapun respon dari negara penerima seperti yang

diatur dalam Pasal 31 UNHCR yaitu tidak boleh menjatuhi hukuman atas masuknya

pengungsi secara illegal ke dalam wilayah territorial negaranya tetapi memberi jaminan bagi

mereka yang masuk ke negaranya sebagai bentuk maksud bai2k kedatangan para imigran

tersebut. Sehubungan dengan masih diperlukannya perlindungan terhadap pengungsi

mengakibatkan UNHCR tetap ada dan menjadi alasan tetap berjalannya institusi ini.123

Peran UNHCR disamping memberikan perlindungan juga memberikan bantuan

materi. Lembaga tersebut mengkoordinir penyediaan dan pemberian bantuan, mengelola atau

membantu manangani tenda-tenda penampungan individu atau sistem penampungan,

121 Achmad Romsan dkk, 2003, 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum

Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional, Sanic Offset, Bandung, Indonesia hlm 164. 122UNHCR, 2016, Europe’s Refugee Emergency Response. Diakses 25 Agustus 2020. 123 UNHCR, “ 2015 UNHCR Subregional Operations Profile-Northren, Western, Central, and Southern

Europe,” Diakses pada 2 September 2020

57

merancang proyek-proyek khusus untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan

orang-orang lanjut usia yang merupakan 80% dari suatu populasi “normal” pengungsi.124

Populasi pengungsi yang terus meningkat secara drastis selama sepuluh tahun terakhir

membuat UNHCR sebagai badan utama yang mengatasi permasalahan pengungsi juga harus

bekerja lebih berat untuk mengawal para pengungsi untuk mendapatkan bantuan. Hingga

akhir 2015, UNHCR telah berhasil mengawal 16,1 juta pengungsi untuk mendapatkan akses

ke negara-negara penerima.125

Dari keseluruhan jumlah pengungsi dibawah penanganan UNHCR tersebut, sekitar

201.400 pengungsi telah berhasil kembali ke negara asal, 107.100 telah ditransmigrasi ke

wilayah lain, serta 32.000 telah dinaturalisasi oleh negara penerima. Secara keseluruhan,

UNHCR telah berhasil menangani sekitar 8,8 juta imigran atau sebesar 55% dari jumlah 52

total pengungsi untuk mendapatkan tempat berlindung di negara-negara anggota UNHCR.126

Pentingya UNHCR bagi Italia diimplementasikan dalam beberapa bentuk program,

salah satunya adalah Praesidium Project. Program ini berfokus pada daerah Sicilia dan

Lampedusa yang merupakan dua wilayah yang sering didatangi oleh para imigran ilegal.

Dalam program tersebut UNHCR tidak hanya berfokus pada penerimaan suaka dan

pengungsi melainkan ikut serta memberikan bantuan kemanusiaan.127 Program ini secara

langsung berkoordinasi dengan pemerintah Italia melalui Ministry of Interior-Department for

Civil Liberties and Immigration. Selain itu program tersebut diikuti dengan beberapa

124 UNHCR,“Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi,” 1967. Hal. 5 125 UNHCR, Northern, Western, Central, and Southern Europe, 2015, Hal. 7. 126 (UNHCR), United Nations High Commissioner for Refugees. "UNHCR Refugees/Migrants

Response – Mediterranean". 127 Vicky Tennant dan Jane Janz, Refugee Protection and International Migration: a Review of

UNHCR Operational Role in Southern Italy, PDES, September 2009. Hal. 3-5

58

organisasi seperti International Organization for Immigration (IOM), Save for Children, dan

Italian Red Cros.128

Pada 2014, UNHCR memberikan bantuan dana sebesar 25 juta euro di setiap wilayah

Italia untuk membantu imigran ilegal. Bantuan tersebut merupakan dana tambahan dari

UNHCR yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar para imigran, seperti kebutuhan

sandang, pangan, dan papan. Bantuan tersebut berupa kebutuhan dasar manusia merupakan

bentuk humanitarian assistance dari UNHCR.129

Strategi ini diterapkan oleh Italia dalam rangka untuk mempermudah serta

meringankan beban bagi negaraya dalam memenuhi kebutuhan dasar para imigran ilegal. Hal

tersebut dilakukan untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan dasar imigran tersebut yang

merupakan salah satu implementasi dari komitmen Italia terhadap penegakan Deklarasi

Universal HAM 1948 dan Konvensi Jenewa 1951. Sejak UNHCR mulai mengevakuasi

orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional dari Libya pada akhir 2017 lalu,

sebanyak 4.000 imigran yang telah dipulangkan dari negara-negara di Uni Eropa, sebagian

kecil imigran menuju Nigeria karena posisinya yang dekat dengan Libya. Sementara sisanya,

sekitar 800 orang dipindahkan ke Italia dan 300 dibawa ke pusat transit darurat di

Rumania.130

128 Ibid, Hal. 2. 129 UNHCR, Northern, Western, Central, and Southern Europe, 2015, Hal. 4. 130 European Council on Refugees and Exiles, 2008. Sharing Responsibility for Refugee Protection in

Europe: Dublin Reconsidered. ECRE. Retrieved 2008-03-31.

59

D. Kerjasama Italia dan International Organization For Migration (IOM) Terkait

Imigran Ilegal

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah organisasi antar pemerintah

yang memberikan layanan dan nasihat tentang migrasi kepada pemerintah dan migran,

termasuk pencari suaka internal, pengungsi, dan pekerja migran. Pada September 2016, IOM

menjadi organisasi terkait di PBB. IOM awalnya didirikan pada tahun 1951 sebagai komite

antar pemerintah untuk Migrasi Eropa (ICEM) untuk membantu memukimkan kembali

orang-orang yang terlantar akibat Perang Dunia II.131

IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi yang manusiawi dan tertib akan

menguntungkan para migran dan juga masyarakat. Sebagai organisasi internasional

terkemuka untuk migrasi, IOM bertindak dengan mitranya di komunitas internasional untuk

membantu dalam memenuhi tantangan operasional yang berkembang dari manajemen

keimigrasian, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi internasional

dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran. Per Maret 2019,

Organisasi Internasional untuk Migrasi ini memiliki 173 negara anggota dan delapan negara

pengamat.132

Misi IOM di Italia berfungsi sebagai kantor koordinasi negara Mediterania, baik

dalam hal operasional maupun dalam hal mengembangkan strategi pengelolaan aliran

migrasi. Kegiatan mencakup berbagai bidang intervensi, seperti dalam kerjasama teknis,

counter-trafficking dan bantuan kepada korban, migrasi dan pembangunan, buruh dan migrasi

melingkar, membantu sukarela kembali termasuk reintegrasi di negara asal, memfasilitasi

penyatuan keluarga melalui Pengujian DNA, kegiatan informasi publik untuk

mempromosikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena migrasi, inisiatif penelitian,

131 Megan Bradley (2017). "The International Organization for Migration (IOM): Gaining Power in the

Forced Migration Regime". Refuge: Canada's Journal on Refugees. 33 (1): 97 132 "Observer States". International Organization for Migration. 2015-02-11. Diakses 11 Agustus 2020.

60

pekerjaan medis termasuk pencegahan penyebaran penyakit dan fasilitasi informasi dan akses

ke perawatan kesehatan masyarakat oleh imigran di Italia.133

IOM juga bekerja untuk membantu memastikan manajemen migrasi yang tertib dan

manusiawi, untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam masalah migrasi, untuk

membantu dalam mencari solusi praktis untuk masalah imigrasi dan untuk memberikan

bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, baik itu pengungsi, pencari

suaka, ataupun orang yang terlantar.134

IOM Italia mempromosikan dialog melalui workshop dan seminar internasional

tentang topik yang berhubungan dengan migrasi, hal ini mengembangkan informasi dan

program pelatihan untuk pejabat dan praktisi IOM juga melakukan proyek percontohan untuk

migrasi selektif (identifikasi dan penilaian keterampilan calon migran di bidang tekanan

migrasi utama) serta menguraikan orientasi dan modul integrasi bagi pekerja migran.135 IOM

juga hadir di Lampedusa bersama dengan UNHCR, Save the Children dan Italy Red Cross di

lokasi pendaratan di Sisilia dan di pusat resepsi di Trapani, Caltanissetta, Siracusa, di mana

organisasi ini memberikan informasi kepada para migran mengenai hak mereka dan pada

setiap risiko yang berhubungan baik secara legal maupun ilegal untuk tinggal di Italia.136

E. Kerjasama Italia dengan Frontex

Konsep kerjasama internasional telah digunakan secara khusus dalam literatur tentang

hubungan internasional yang memperdebatkan bagaimana kerjasama muncul dan bertahan

dalam suatu sistem internasional yang anarkis. Definisi standarnya adalah bahwa kerjasama

terjadi ketika para aktor negara menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau

133 "IOM Releases New Data on Migrant Fatalities Worldwide: Almost 40,000 Since 2000". IOM –

International Organization for Migration. Diakses 29 September 2020. 134 International Organization for Migration, Diakses pada 2 September 2020 How the World Views

Migration: IOM - Gallup World Poll. 135 "Migration Flows to Europe – Quarterly Overview" (PDF). International Organisation of Migration.

October 2017. Diakses pada 4 September 2020. 136“Irregular Migrant, Refugee Arrivals in Europe Top One Million in 2015 : IOM". Diakses 20

September 2020.

61

yang diantisipasi dari orang lain (Axelrod & Keohane 1985: 226). Oleh karena itu, konsep

kerjasama internasional menggambarkan interaksi-interaksi untuk mencapai tujuan

bersama.137

Menurut KJ Hostli Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan

oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan

untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama

di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada

politik luar negeri masing-masing negara. Karena pada hakikatnya, semua negara di dunia ini

tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan terlebih lagi dalam meningkatkan

perkembangan dan kemajuan untuk masing-masing aktor negara.138

Kerjasama Italia dengan negara-negara Uni Eropa dalam hal pencari suaka dan

imigrasi mulai intensif dibicarakan sejak tahun 1990. Ketika itu muncul kebutuhan untuk

bersama guna mengatur proses dan standar penerimaan pengungsi dan pencari suaka di

wilayah UE. Kerjasama ini berguna untuk mencegah upaya-upaya para pencari suaka untuk

mencoba memasuki wilayah negara-negara UE dengan melakukan aplikasi di beberapa

negara setelah mereka mendapatkan penolakan di satu negara UE. Untuk itulah pada tahun

1990, 15 negara UE menyepakati adanya The Dublin Convention yang mengatur pencari

suaka akan mendapatkan satu kali pelayanan pencarian suaka di tempat pertama mereka

masuk.139

137 Keohane, “After hegemony : cooperation and discord in the world political economy”, 1984.

Princeton, NJ: Princeton University Press. 138 K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis , Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari,

(Jakarta: Erlangga, 1988), 652-653. 139 AIDA, “The Dublin System in the First Half of 2017 Key figures from Selected European

Countries”, Agustus 2020, hal 5.

62

1. Operation Mare Nostrum

Operasi Mare Nostrum adalah operasi angkatan laut dan udara yang dijalankan

selama setahun yang dimulai oleh pemerintah Italia pada 18 Oktober 2013, yang membawa

setidaknya 150.000 migran ke Eropa, terutama dari Afrika dan Timur Tengah. Operasi ini

berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014 dan digantikan oleh Frontex 's Operation Triton.

Operasi ini dinamai setelah nama Romawi kuno dalam bahasa Latin untuk laut Mediterania

(Mare Nostrum yang berarti "Laut Kami").140

Gambar 4.1. Peta Penyebaran Operasi Mare Nostrum141

Komisi Eropa telah memberikan dukungan keuangan untuk operasi ini sebanyak € 1,8

juta Euro dari External Borders Fund. Mare Nostrum dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia

untuk melihat dan memantau kapal-kapal yang beroperasi di dekat pantai Libya.142

Komponen pencarian dan penyelamatan operasi ini diklaim oleh kelompok-kelompok

140 "Frontex Joint Operation 'Triton' – “Concerted efforts to manage migration in the Central

Mediterranean". European Commission. 7 October 2014. Diakses pada 19 Agustus 2020. 141https://m.bpb.de/gesellschaft/migration/newsletter/195076/flucht-nach-europa. 142 Bodger, Julian (15 April 2015). "EU under pressure over migrant rescue operations in the

Mediterranean". The Guardian. Diakses 21Agustus 2020.

63

advokasi seperti Dewan Eropa untuk pengungsi dan telah menyelamatkan ribuan nyawa,

tetapi operasi itu secara politis tidak populer dan sangat mahal hanya untuk satu negara Uni

Eropa. Pemerintah Italia telah meminta dana tambahan untuk melanjutkan operasi, dari

negara-negara anggota UE lainnya, tetapi mereka tidak menawarkan dukungan yang

diminta.143

Dalam menajalankan operasi Mare Nostrum pihak Italia harus mengeluarkan dana

yang tidak sedikit, yaitu 9 juta Euro per bulan (Amnesti Internasional, 2014: 22). Biaya yang

tinggi ini ditanggung oleh pemerintah Italia sendiri, karena lemahnya dukungan dari negara-

negara di Uni Eropa. Italia tidak hanya menjadi negara tujuan, tetapi juga menjadi negara

transit bagi migran. Dijadikannya Italia sebagai negara transit mengakibatkan meluasnya

migrasi ireguler ke negara-negara lain di Uni Eropa lainnya khusunya negara di Eropa Utara

seperrti Swedia dan Jerman yang juga menjadi tujuan utama migran untuk ditinggali

(Reuters, 2016).144

Operasi ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014 dan digantikan oleh Frontex 's

Operation Triton, yang mengoperasikan kemampuan pencarian dan penyelamatan yang lebih

kecil. Pengakhiran Mare Nostrum telah dikritik sebagai penyebab meningkatnya angka

kematian di antara para migran ke Eropa di Mediterania, yang meningkat sepuluh kali lipat

antara tahun 2014 dan 2015. Dua bencana kapal karam utama migran yang bersama-sama

menewaskan lebih dari 1000 orang dalam rentang waktu satu minggu pada bulan April 2015

menyebabkan panggilan untuk memperbarui operasi tersebut.145

143 Kingsley, Patrick (15 April 2015). "Migrants can't be left to die in the seas of Europe". The

Guardian. Diakses 19 Agustus 2020. 144 Europe's response: "Face-saving not a life-saving operation". Amnesty International. 24 April

Diakses pada 2 September 2020 Diakses 24 April Diakses pada 2 September 2020. 145 Kingsley, Patrick; Bonomolo, Alessandra; Kirchgaessner, Stephanie. "700 migrants feared dead in

Mediterranean shipwreck". The Guardian. Diakses 19 April 2020.

64

Operasi ini dihentikan pada satu tahun setelah dibentuk. Akibat meningkatnya angka

migrasi ireguler dan kematian di laut, Operasi Mare Nostrum dapat dikatakan tidak efektif

karena belum dapat mencapai tujuan awal guna menekan angka pertumbuhan imigran ilegal

dan mengurangi angka kematian di Mediterania. Setelah dihentikannya Operasi Mare

Nostrum, Italia tetap menunjukkan konsistensi dalam mematuhi hukum laut dan HAM,

dengan tetap melakukan pengawasan dan penyelamatan di laut. Hal tersebut diperkuat

pernyataan Perdana Menteri Italia, Matteo Renzi yang berkomitmen untuk menjadikan

masalah di Mediterania sebagai fokus kebijakan luar negerinya dan migrasi dijadikan agenda

politik yang penting.146

2. Operasi Triton

Triton adalah operasi yang dilakukan oleh Frontex, badan keamanan perbatasan Uni

Eropa. Operasi ini, di bawah kendali Italia, dimulai pada 1 November 2014 dan berakhir pada

1 Februari 2018 ketika digantikan oleh Operasi Themis. Operasi ini melibatkan sumbangan

sukarela dari 15 negara Eropa lainnya (baik negara anggota UE dan bukan anggota).

Kontributor sukarela saat ini untuk Operasi Triton adalah Kroasia, Islandia, Finlandia,

Norwegia, Swedia, Jerman, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugal, Austria, Swiss, Rumania,

Polandia, Lithuania, dan Malta147.

146 Frontex Triton operation to 'support' Italy's Mare Nostrum". ANSA. 16 October 2014. Diakses 15

Juli 2020. 147 "Frontex Joint Operation 'Triton' – Concerted efforts to manage migration in the Central

Mediterranean". European Commission. 7 October 2014. Retrieved 15 September 2020.

65

Gambar 4.2 Peta persebaran Operasi Triton148

Operasi ini dilakukan setelah Italia mengakhiri Operasi Mare Nostrum, yang dinilai

terlalu mahal untuk didanai satu negara. Tidak seperti Mare Nostrum, Operasi Triton

berfokus pada perlindungan perbatasan daripada pencarian dan penyelamatan, dan beroperasi

lebih dekat ke pantai Italia Pemerintah Italia menghabiskan biaya € 9 juta per bulan untuk

operasi yang berlangsung 12 bulan tersebut. Pemerintah Italia telah meminta dana tambahan

dari negara-negara anggota UE lainnya tetapi mereka tidak menawarkan dukungan yang

diminta.149 Aset operasi terdiri dari dua pesawat pengintai, tiga kapal dan tujuh tim staf yang

mengumpulkan intelijen dan melakukan proses penyaringan / identifikasi. Anggarannya

diperkirakan mencapai € 2,9 juta per bulan. 150

Operasi Triton berfokus pada aktivitas patroli perbatasan atas nama Uni Eropa dan

Penjaga Pantai Italia. Sejak operasi ini dimulai, jumlah migran yang tenggelam saat melintasi

Laut Tengah Mediterania telah menurun secara dramatis sejak dengan April 2015, kapal

148 https://www.ansa.it/webimages/img_457x/2014/10/14/3ae980dea04eb71d8ad27e4d42b2a418.jpg

149 Speri, Alice (4 October 2014). "Italy Is About to Shut Down the Sea Rescue Operation That Saved

More Than 90,000 Migrants This Year". VICE News. Diakses pada 2 September 2020. 150 "Frontex Joint Operation 'Triton' – Concerted efforts to manage migration in the Central

Mediterranean". European Commission. 7 October 2014. Diakses pada 9 September 2020

66

karam migran Libya mengakibatkan hanya kurang dari 1.000 kematian yang terjadi.

Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan bahwa kematian di laut telah menurun

sembilan kali setelah berakhirnya Operasi Mare Nostrum151. The New York Times

melaporkan bahwa awal 2015 melihat penurunan 1.600% dalam jumlah migran tenggelam

ketika mencoba untuk menyeberangi Mediterania dibandingkan dengan periode yang sama

pada awal 2014. Pada 2015, kapal perang Kroasia BŠ-72 Andrija Mohorovičić bergabung

dengan upaya penyelamatan operasi tersebut.152

Pada 20 April 2015, setelah kecelakaan kapal migran Libya terjadi, para menteri Uni

Eropa mengusulkan untuk menggandakan ukuran Operasi Triton tetapi itu masih akan

meninggalkan misi dengan sumber daya lebih sedikit daripada opsi penyelamatan yang

dikelola Italia sebelumnya ( Operation Mare Nostrum ) yang anggarannya lebih dari 3 kali

lebih besar, memiliki 4 kali jumlah pesawat153 dan memiliki mandat yang lebih luas untuk

melakukan operasi pencarian dan penyelamatan untuk melintasi Laut Mediterania.154

Pada 23 April, pertemuan darurat lima jam diadakan dan kepala negara Uni Eropa

sepakat untuk melipat gandakan anggaran Operasi Triton menjadi €120 juta euro untuk

periode 2015-2016. Para pemimpin UE mengklaim bahwa ini akan memungkinkan

kemampuan operasional yang sama seperti yang dimiliki Operation Mare Nostrum pada

2013-2014. Sebagai bagian dari perjanjian, Inggris, yang posisinya saat itu masih menjadi

151 Denti, Antonio (19 April 2015). "Hundreds drown off Libya, EU leaders forced to reconsider

migrant crisis". Reuters. 152 "Andrija Mohorovičić" to take part in Joint Operation Triton". Ministry of Defence of the Republic

of Croatia. Diakses 10 October 2017. 153 Mackenzie, James; Emmott, Robin (20 April 2015). "Migrants' bodies brought ashore as EU

proposes doubling rescue effort". Reuters. Diakses 21 September 2020. 154 Kirchgaessner, Stephanie; Traynor, Ian; Kingsley, Patrick (20 April 2015). "Two more migrant

boats issue distress calls in Mediterranean". The Guardian. Diakses 21 April Diakses pada 2 September 2020

67

anggota dari UE sepakat untuk mengirim HMS Bulwark, dua kapal patroli angkatan laut dan

tiga helikopter untuk bergabung dengan Operasi.155

3. Operasi Themis

Operasi Themis mendukung upaya Italia dalam kontrol perbatasan, pengawasan dan

pencarian serta penyelamatan di Mediterania Tengah. Operasi gabungan ini dimulai pada

Februari 2018 dan menggantikan operasi Triton, yang diluncurkan pada tahun 2014. Operasi

Themis memiliki fokus penegakan hukum yang lebih baik sambil terus memasukkan

pencarian dan penyelamatan sebagai komponen penting. Wilayah operasinya mencakup Laut

Tengah Tengah dari perairan yang meliputi aliran dari Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Turki

dan Albania. Petugas yang dikerahkan oleh agen Frontex juga mendukung otoritas Italia

dalam pendaftaran migran yang tiba di perbatasan.156

Operasi ini mencerminkan kebutuhan otoritas Italia, serta prioritas Frontex, Operasi

Themis juga memiliki komponen keamanan yang signifikan, termasuk pengumpulan intelijen

dan langkah-langkah lain yang bertujuan mendeteksi pejuang asing dan ancaman teroris

lainnya di perbatasan luar. Operasi ini membagikan informasi ini dengan otoritas Italia dan

Europol. Semua aset yang digunakan dalam kerangka Operasi Themis beroperasi di bawah

komando Kementerian Dalam Negeri Italia.157

Seperti operasi pendahulunya, Operasi Themis menjalankan prosedur keamanan

perbatasan di negara-negara Eropa sesuai dengan prinsip yang berlaku di EU. Baru-baru ini,

misalnya, Direktur Eksekutif Frontex Fabrice Leggeri mengatakan kepada sebuah terbitan

155 Sridharan, Vasudevan (24 April 2015). "EU to triple funding for 'Operation Triton' to tackle

Mediterranean migrant crisis". International Business Times. Diakses 24 April Diakses pada 2 September 2020 156 Mackenzie, James and Emmott, Robin. "Migrants' bodies brought ashore as EU proposes doubling

rescue effort". Reuters. Diakses 21 Agustus 2020. 157 Frontex Themis operation to 'support' Italy's Triton". ANSA. 20 Septembe 2018. Diakses 11

September 2020.

68

Malta bahwa kedatangan migran di Italia pada April 2019 telah meningkat 400%

dibandingkan dengan periode serupa pada 2018.158

F. Kerjasama Italia dengan Libya dalam Menekan Arus Imigran Ilegal yang

Masuk

Mengenai dampak kebijakan Italia terhadap situasi migran di Libya, Amnesty

International berpendapat bahwa ada kesepakatan antara perjanjian bilateral Italia-Libya

dengan meningkatnya jumlah migran yang ditempatkan di tahanan di Libya. Kesepakatan itu

membuat Italia berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan sumber daya kepada penjaga

pantai Libya serta mendanai pusat-pusat migran, bersama dengan Uni Eropa, di mana

diperkirakan 4.500 orang saat ini ditahan.159

Pada tahun 2014, perjanjian bilateral tambahan ditandatangani dan langkah-langkah

kerjasama yang signifikan diperkenalkan di bawah kepresidenan Silvio Berlusconi. Program

penerbangan charter yang dibiayai oleh Italia untuk memindahkan migran tidak berdokumen

ke negara asal mereka dilaksanakan. Peralatan teknis dan program pelatihan disediakan untuk

mengontrol perbatasan Libya dengan lebih baik, termasuk kapal patroli dan peralatan sidik

jari. 160

Demikian pula, pembangunan pertama kamp untuk migran tidak berdokumen yang

dibiayai oleh Italia dibuat pada tahun 2003 di Gharyan, dekat Tripoli. Kamp tambahan

dibiayai pada tahun-tahun berikutnya, misalnya di Kufra dan Sebah. Isi rinci dari perjanjian

Juli 2003, yang mengatur kerja sama praktis antara pasukan keamanan kedua negara, tetap

berada di luar jangkauan publik. Selain itu, ada beberapa perjanjian informal yang isinya juga

158 ibid 159 Amnesty International (2005) Italy: Forcible Return/Fear for Safety/Fear of Torture. PUBLIC AI

Index: EUR 30/002/2005, 18 March. Diakses pada 15 Agustus 2020. 160 Paoletti, E. (forthcoming) ‘Agreements between Italy and Libya on Migration’, in Phillips, A. and

Ratcliffe, R. (eds), 1,001 Lights: The Best of British New Middle Eastern Studies. Cambridge: Cambridge

Scholars Publishing.

69

tidak pasti. Informalitas dan kerahasiaan seputar perjanjian sejauh ini menjadi ciri kerja sama

antara Italia dan Libya.161

Baru pada tahun 2008 hubungan bilateral mendapatkan dorongan lebih lanjut ketika

Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia dan Kolonel Muammar Al Gadhafy

menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama (Trattato di amicizia) di Benghazi

pada tanggal 30 Agustus 2008. Perjanjian luas itu dinegosiasikan selama bertahun-tahun dan

disimpulkan untuk memberi kompensasi Libya atas kerusakan yang diakibatkan oleh masa

kolonial Italia. Italia berkomitmen untuk membayar $5 miliar selama periode 20 tahun,

termasuk pembangunan jalan raya yang telah lama diminta dari Tunisia ke Mesir. Jumlah

yang dialokasikan ke Libya memperkirakan investasi di sektor bangunan, serta beasiswa

untuk siswa Libya yang ingin belajar di Italia. Selain itu, perusahaan minyak nasional Italia,

ENI, memperpanjang kontrak Libya selama dua puluh lima tahun. 162

Keuntungan lain yang berasal dari Trattato di amicizia terletak pada kenyataan bahwa

Pasal 19 yang menyatakan bahwa para pihak berkomitmen untuk memperkuat kontrol

perbatasan untuk mengekang migrasi yang tidak sah. Dalam kunjungannya ke Benghazi,

Berlusconi juga mendorong implementasi cepat dari perjanjian sebelumnya Desember 2007

yang pada 2008, untuk diterapkan sepenuhnya.163

Pada 2 November, Memorandum of Understanding (MoU) 2017 antara Italia dan

Libya tentang kerjasama pembangunan,imigrasi ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan

bahan bakar dan juga penguatan keamanan perbatasan, ditandatangani oleh Pemerintah Libya

161 Coluccello, S. and Massey, S. ‘Out of Africa: The Human Trade between Libya and Lampedusa’,

Trends in Organized Crime : 2005 hlm. 10, 77–90. 162 Aliboni, R. (2002) ‘Mediterranean Security and Cooperation: Interest and Role of Italy and Libya’.

Paper presented at the conference on ‘Libya and Italy as a New Model for North—South Relations’, Tripoli, 14–

15 April 163 Andrijasevic, R. (2006) ‘How to Balance Rights and Responsibilities on Asylum at the EU's

Southern Border of Italy and Libya’. Working Paper No. 27, Centre on Migration, Policy and Society,

University of Oxford. Diakses pada 3 September 2020.

70

yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesepakatan itu dipimpin oleh Fayez

al-Sarraj.164 MoU tersebut ditandatangani untuk 'memotong' rute Mediterania bagi para

migran yang datang dari Afrika, melalui Libya, untuk mencegah mereka mencapai pantai

Italia dan kemudian memasuki Uni Eropa (UE). Salah satu penerapannya menghasilkan

pembentukan beberapa pusat penahanan bagi pengungsi dan migran di wilayah Libya, yang

dibiayai oleh pemerintah Italia dan dijalankan oleh orang Libya 165

Di bawah perjanjian ini, Italia memberikan pelatihan dan sumber daya kepada penjaga

pantai Libya dan mendanai pusat-pusat migran, bersama dengan UE. Diperkirakan sekitar

4.500 orang ditahan di pusat tahanan. Badan Pengungsi PBB (UNHCR) telah menghitung

bahwa sekitar 36.000 orang telah dicegat oleh penjaga pantai Libya dan dikembalikan ke

Libya sejak perjanjian ditandatangani. 166

Pada akhir Oktober, Menteri Luar Negeri Italia, Luigi di Maio, berjanji untuk

memperbaiki perjanjian yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan perhatian khusus pada

pusat dan kondisi para imigran. Secara khusus, pemerintah berjanji untuk meningkatkan

'koridor kemanusiaan' bagi orang-orang yang rentan di luar Libya dan meningkatkan

keberadaan UNHCR, yang saat ini hanya memiliki akses terbatas ke pusat-pusat penahanan.

Di Maio juga mengatakan bahwa Italia akan memastikan kepulangan 'sukarela' dan membuka

hotspot di Libya untuk mengidentifikasi, mendaftar dan mengambil sidik jari penuntut suaka

meskipun Libya bukan merupakan tanda tangan Konvensi Pengungsi 1951 dan jelas bukan

tempat yang aman. Selain itu, ada sedikit jaminan bahwa hotspot mengarah pada perbaikan

kondisi hak asasi manusia penuntut suaka dan migran.167

164 Human Rights Watch (2008) ‘US/Libya: Rice Should Press Tripoli to Improve Rights’. Available

from: http://www.hrw.org/english/docs/2008/09/02/libya19736.html . Diakses pada 23 September 2020. 165 Pastore, ‘Italy's Migration Contradiction’. Available from: http://www.opendemocracy.net/people-

migrationeurope/article_1744.jsp 2004 Diakses pada 20 September 2020. 166 UNHCR‘Stop ai respingimenti’. Available from: http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/558/stop-ai-

respingimenti-in-libia-55800.html Diakses pad a 5 July 2020 167 ibid

71

MoU Italia-Libya 2017 diperbarui hanya sebulan setelah sebuah surat kabar Italia,

L'Avvenire, mengungkapkan bahwa pemerintah Italia bekerja sama dengan kepala penjaga

pantai Zawiyah yang terkenal di Libya, Abd al-Rahman 'Bija' Milad, untuk menghentikan

arus pengungsi yang datang dari pantai Libya. Dalam laporan Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) 2017, Bija diidentifikasi sebagai orang yang secara konsisten

dikaitkan dengan penyelundup manusia lainnya dan kekerasan terhadap para migran. 168

Tampaknya eksploitasi ilegal Bija sudah terkenal di Italia sebagaimana dikonfirmasi

oleh laporan Kementerian Pertahanan Italia pada tahun yang sama yang menurutnya Bija

telah mengendalikan bisnis penyelundupan dari barat Tripoli ke perbatasan dengan Tunisia

sejak 2015. Namun, segera setelah publikasi laporan tersebut, kasus Bija ikut serta dalam

diskusi setelah penandatanganan MoU.169

Pendaratan meningkat pesat dari tahun 2004 hingga 2008. Kedatangan ini mungkin

berasal dari kebijakan imigrasi yang ketat yang telah diterapkan Libya selama beberapa tahun

terakhir sebagai tanggapan atas kerjasamanya dengan Italia dan Uni Eropa. Pada Januari

2008, pemerintah Libya memutuskan untuk mendeportasi semua orang asing yang tidak

berdokumen, termasuk calon pencari suaka ke negara para imigran tersebut berasal170.

Kerjasama sering kali disertai dengan transfer kebijakan yang diharapkan secara

bertahap meningkatkan kapasitas hukum dan teknis negara penerima untuk mengelola arus

migrasi (legal atau tidak) dan suaka. Kelompok penelitian "Transit Migration" mengamati

168 Paoletti, E. (2008) ‘Readmission Agreements between Italy and Libya: A Relation among

Unequals?’ Paper presented at the Workshop on Readmission and Enforced Return – Ninth Session of the

Mediterranean Research Meeting, Montecatini Terme, 12–15 March. 169 Paoletti, E. (forthcoming) ‘Agreements between Italy and Libya on Migration’, in Phillips, A. and

Ratcliffe, R. (eds), 1,001 Lights: The Best of British New Middle Eastern Studies. Cambridge: Cambridge

Scholars Publishing. 170 Dell'Interno, Ministero (2007) ‘L'Accordo Italia—Libia sul pattugliament’, 29 December. Available

from:http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/comunicati/0866-2007-12-

29_I_contenuti_dellxaccordo_con_la_Libia.html_8783098.html. Diakses 11 September 2020.

72

proses bertahap transfer kebijakan, atau Europeanization, dengan mengacu pada sistem

migrasi dan kontrol perbatasan171

Dalam kasus Libya, ketahanan pola bilateral yang didasarkan pada interaksi informal

yang dibentuk oleh masalah keamanan jangka pendek mungkin memenuhi syarat dampak

transfer kebijakan tersebut, karena mungkin tidak secara langsung kondusif untuk perbaikan

besar. Untuk saat ini, situasi migran dan pengungsi di Libya tampaknya tidak mungkin akan

membaik sebagai hasil dari pola kerja sama yang diperkuat. Selain itu, dorongan untuk

fleksibilitas dan pengoperasian, yang sejauh ini telah membentuk kerja sama bilateral dalam

migrasi antara Italia dan Libya, mungkin dianggap oleh aktor Eropa lainnya sebagai opsi

yang bisa diterapkan untuk mengatasi keengganan Libya untuk meningkatkan standar

perlindungan pengungsi dan kepatuhan hak asasi manusia terhadap imigran.172

171 Zincone, G. and Caponio, T. (2006) ‘Immigrant and Immigration Policy-Making: The Case of

Italy’, IMISCOEWorkingPaper:Country Report. 172 ibid

73

BAB V

PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir sebagai penutup dari beberapa bab sebelumnya. Selain

itu bagian ini berisikan kesimpulan yang terdiri dari bab pertama sampai bab akhir. Pada

bagian terakhir ini membantu memberikan ringkasan singkat dari inti permasalahan yang

dibahas dimulai dari gambaran umum penanggulangan imigran ilegal di Italia, dampak yang

dihasilkan dari imigran ilegal, hambatan yang dialami oleh Italia dalam meminimalisir

imigran serta beberapa kebijakan dan kerjasama untuk merespon dampak tersebut.

A. Kesimpulan

Letak geografis Italia yang sangat strategis berada di wilayah semenanjung Eropa

Selatan yang berbatasan langsung dengan jalur laut Mediterania yang terletak di antara benua

Eropa dan Afrika, membuat Italia menjadi target utama para imigran ilegal yang masuk untuk

tinggal dan menetap di wilayahnya.

Pasca meletusnya Arab Spring yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan

Afrika Utara, para imigran berbondong-bondong untuk datang ke Italia. Alasannya mereka

adalah ingin mendapatkan perlindungan dari tekanan atau ancaman keamanan yang

disebabkan oleh konflik di negara-negara tempat mereka berasal yang bertujuan untuk

mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari negara asalnya.

Meningkatnya imigran ilegal setiap tahun, membuat pemerintah Italia merancang

rencana-rencana untuk meminimalisir datangnya imigran ilegal yang datang ke Italia seperti

membangun kerjasama dengan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan border control,

menerapkan kebijakan patroli perbatasan di laut Mediterania, melakukan serangkaian operasi

dijalur laut Mediterania seperti Operation Mare Nostrum, Operasi Triton dan Operasi Themis

74

yang merupakan suatu operasi penjagaan keamanan perbatasan laut dan kerjasama

internasional.

Respon normal yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan berpedoman pada prinsip

Dublin Regulation dan CEAS ternyata menimbulkan masalah di negara-negara terdepan

yang menjadi pintu masuk pencari suaka ke Eropa. Akibatnya, Italia kewalahan menerima

pencari suaka. Namun, Italia lebih memilih untuk tetap menerima migran dan para pencari

suaka di negaranya terlepas pandangan pro dan kontra dari penduduk asli Italia sendiri. Hal

tersebut dilakukan sebagai bentuk konsistentsi terhadap penegakan nilai-nilai HAM yang

sesuai dengan Konvensi 1951 dan Deklarasi Universal HAM 1948, yaitu tentang memberikan

perlindungan serta kehidupan yang layak bagi para imigran yang pencari suaka yang masuk

ke wilayahnya.

Upaya kerjasama antara Italia dengan Libya dinilai berhasil dengan terciptanya MoU

antara Italia dan Libya yang disahkan pada 2 November 2017. MoU tersebut ditandatangani

untuk memotong rute Mediterania bagi para imigran yang datang dari Afrika khusunya

imigran yang masuk melalui perbatasan Libya, dan untuk mencegah imigran ilegal mencapai

pantai Italia dan kemudian memasuki negara Uni Eropa lainnya.

Dari hasil uraian sebelumnya, pertanyaan penelitian skripsi ini telah berhasil terjawab

dengan tebentuknya MoU antara Italia dan Libya, berbagai macam operasi di jalur

Mediterania dan upaya kerjasama Italia dengan Libya, Frontex, IOM, UNHCR untuk

menanggulangi imigran ilegal yang masuk serta direvisinya Dublin II Regulation membuat

beban Italia sangat berkurang karena arus imigran di perbatasan dapat di tekan serta adanya

kebijakan sharing responsibilities bagi negara anggota Uni Eropa untuk turut membantu

dalam menampung para imigran maupun para pencari suaka.

xii

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arena MB, Nascimbene & G. Zincone, 2006. Legal and political overview Italy,

Amsterdam University Press.

Buzan, Barry (et.al.). 1998. Security: A New Framework for Analysis. Lynne Rienner

Publishers : London.

Buzan, Barry. 1990. People, State, and Fear: An Agenda for International Security

Studies in the Post Cold War Era. New York: Harvester Wheatsheaf.

Buzan, Barry. 1991. New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century,

Lynne Rienner Publishers : London.

Caneva, Elena. 2014. The Integration of Migrants in Italy: An Overview of Policy

Instruments and Actors. European University Institute.

Caponio. 2002. Policy networks e immigrazione. Il caso delle politiche sociali a

Milano e a Napoli In A. Colombo & G. Sciortino (eds.), Stranieri in Italia. Assimilati ed

esclusi. Bologna: Il Mulino.

Coburn, Melissa. 2013. Race and Narrative in Italian Women's Writing Since

Unification. Fairleigh Dickinson Press.

De Divitiis, Valerio. 2011. Considerations over Factors Empowering Radicalization

in the European Union Perspectives on immigration and terrorism. Department of Social and

Political Studies : University of Milan. ISSN 1874 -6376.

De Haas, H. (2007). The myth of invasion: Irregular migration from West Africa to

the Maghreb and the European Union. Oxford:International Migration Institute.

xiii

Desimpelerae, Katrien. 2015. The Dublin Regulation: Past, Present, Future, Ghent

University : Belgia.

Dougherty, James & Pfaltzgraff Robert L. 1997. Contending Theories. New York:

Harper and Row Publisher.

Hammar T, European Immigration Policy. A Comparative Study. 1985 : Cambridge

University Press.

Hancock, M. Donald, dkk. 1998. Politics in Western Europe : an introduction to the

politics of the United Kingdom, France, Germany, Italy, Sweden, and the European Union

(2nd ed.). Chatham House Publishers. ISBN 978-1-56643-039-5.

Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,

Bogor : Ghalia Indonesia.

Holsti, K.J. 1998. Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis. Jilid II,

Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga.

Ioannis, Cholezas and Tsakloglou Panos. 2008. The Economic Impact of Immigration

in Greece: Taking Stock of the Existing Evidence.

Martin, Baldwin. 2002. Southern European labour markets and immigration: A

structural and functional analysis. Panteion University.

Martin, Baldwin. 2006. Migration between Greece and Turkey: From the Exchange of

Populations to Non Recognition of Borders. Panteion University.

Martin, Lisa L. 2007. Noe liberalism dalam Internasional Relations

Theories:Discipline and Diversity. Oxford University Press.

Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Utama.

Paul, Batters and Joseph M.Siracusa. 2009. Globalization and Human security.

Rowman & Littlefield Publisher.

xiv

Roberto Orsi, 2013. The Quiet Collapse of the Italian Economy. The London School

of Economics. Archived from the original on 19 November 2014.

Romsan, Achmad, dkk. 2003. Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum

Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Bandung : Sanic Offsite.

Siracusa, Joseph M dan Paul Battersby. 2009. Globalization and Human security,

Rowman & Littlefield Publisher.

Todaro, Michael P. and Lydia Marusko, 1987. Illegal Migration and US Immigration

Reform: A Conceptual Framework. Population Development

Triandafyllidou, Anna. 2001. Immigrants and National Identity in Europe, London:

Routledge Press.

W, Brierley and Giacometti L. 1996. Italian national identity and the failure of

regionalism, in B Jenkins and S Sofos (eds), Nation and Identity in contemporary Europe.

London: Routledge.

Artikel dan Jurnal :

Abernethy, Virginia & Lundberg, Jan C. 2012. "The Road to Overpopulation is

Roads". Culture Change. Archived from the original on 19 January 2012. Diakses 4 Juli

2020.

Albani, Mauro. 2011. La popolazione straniera residente in Italia nel 2011. ISTAT.

(22 September 2011). Diakses pada 7 Juli 2020.

Alegi, Peter. 1992. Italy’s new Citizenship Law, Bologna: II Mulino, 1992. USMRA-

SI ,website http://www.expatsinitaly.com/node/140. Diakses 16 Agustus 2020.

Amnesty International. 2005. Italy: Forcible Return/Fear for Safety/Fear of Torture.

PUBLIC AI Index. Diakses 3 Juli 2020.

Analisi Paolo Gentiloni, Pagella Politica. 22 Juli 2020.

xv

Analysis of the external dimension of the EU's asylum and immigration policies. 2010.

European Parliament. Diakses 22 Agustus 2020.

Andrija, Mohorovičić to take part in Joint Operation Triton. Ministry of Defence of

the Republic of Croatia. Diakses 10 October 2020.

Andrijasevic, R. 2006. How to Balance Rights and Responsibilities on Asylum at the

EU's Southern Border of Italy and Libya’. Working Paper No. 27, Centre on Migration,

Policy and Society, University of Oxford. Diakses pada 3 September 2020.

Bertola, Giuseppe & Daniele Checchi, 2007. Oppedisano Veruska. Private School

Quality in Italy (PDF). Discussion Paper Series. IZA Institute of Labor Economics (IZA DP

No. 3222).

Bovens, L. et al. 2012. Measuring Common Standards and Equal Responsibility-

Sharing in EU Asylum Outcome Data. Diakses pada 1 Agustus 2020.

Bradley, Megan. 2017. "The International Organization for Migration (IOM):

Gaining Power in the Forced Migration Regime". Refuge: Canada's Journal on Refugees. 33

(1): 97

Chaloff, J. 1998. Current Research into Education for Immigrants in Italy, Paper

presented in the 4th International Metropolis Conference, Washington DC, December 1999.

Clayton, J., & Holland, 2015. Over one million sea arrivals reach Europe in 2015.

Retrieved from UNHCR: http://www.unhcr.org/5683d0b56.html 5 December 2015, diakses

pada 7 Juli 2020.

Coluccello, S. and Massey, S. 2005. Out of Africa: The Human Trade between Libya

and Lampedusa. Trends in Organized Crime. hlm. 10, 77–90

Denti, Antoni. 2015. Hundreds drown off Libya, EU leaders forced to reconsider

migrant crisis. Reuters.

xvi

Donella Meadows. 1986. Poverty Causes Population Growth. Archived from the

original on 30 October 2013. Diakses 19 Juli 2020.

Feher, Margit. 2015. Hungary Deploys 'Border Hunters' to Keep Illegal Immigrants

Out. The Wall Street Journal. Diakses 18 Juli 2020.

Ferruccio, Pastore and Paoletti, E. 2008. Readmission Agreements between Italy and

Libya: A Relation among Unequals? Paper presented at the Workshop on Readmission and

Enforced Return – Ninth Session of the Mediterranean Research Meeting, Montecatini

Terme, 12–15 March.

Frisina Doetter, Lorraine and Götze, Ralf. 2011. The Changing Role of the State in

the Italian Healthcare System, TranState Working Papers No. 150 : 2011.

Heckmann, Friedrich. 2004. Ilegal Migration: What Can We Know And What Can We

Explain? The Case of Italy. International migration review Volume 38 Hal.1106.

Human Rights Watch. 2008. ‘US/Libya: Rice Should Press Tripoli to Improve

Rights’. Available from: http://www.hrw.org/english/docs/2008/09/02/libya19736.html .


Immigration Policy Implementation In Italy, 2009. New York: Russell Sage

Foundation.

Italy, Migration Policy Centre - MPC, October 13, 2015, diakses pada 29 September

2018, http://www.migrationpolicycentre.eu/italy/.

Journal of the Abroad, 2013. Public order Minister appeals for EU’s help with illegal

migrationproblems.Diakses dari http://journaloftheabroad.wordpress.com/2013/06/21/public-

order-minister-appeals-for-eus-help-with-illegal-migration-problems/pada 1 September 2020.

Kate O’Neill. 2009. The Environment and Internasional Relations. h. 106

Kingsley, Patric, Bonomolo Alessandra and Kirchgaessner Stephanie. 700 migrants

feared dead in Mediterranean shipwreck. The Guardian. Diakses 19 April 2020.

xvii

Krogstad, Phillip Connor & Jens Manuel. 2011. Many worldwide oppose more

migration – both into and out of their countries. Pew Research Center. Retrieved 2 Juli 2020.

"Inmigración y medio ambiente centran la inquietud de los”

La Spina, A. 1996, ‘Partiti e mercato: le politiche di regolazione’, in Il gigante dai

piedi. d'argilla, in M. Cotta and F. Isernia (eds), (CHECK title) pp. 273-336

Mackenzie, James and Emmott, Robin. "Migrants' bodies brought ashore as EU

proposes doubling rescue effort". Reuters. Diakses 21 Agustus 2020.

Moritz, Michael D. 2015. The Value of Your Ancestors: Gaining 'Back-Door' Access

to the European Union Through Birthright Citizenship. Duke Journal of Comparative &

International Law . Volume 26 : 239–240.

Observer States". International Organization for Migration. 2015-02-11. Diakses 11

Agustus 2020.

Office of health Economics. "International Comparison of Medicines Usage:

Quantitative Analysis" (PDF). Association of the British Pharmaceutical Industry. Archived

from the original (PDF) on 11 November 2015. Diakses 17 Juli 2020

Paoletti, E. (forthcoming) ‘Agreements between Italy and Libya on Migration’, in

Phillips, A. and Ratcliffe, R. (eds), 1,001 Lights: The Best of British New Middle Eastern

Studies. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing

Pastore,‘Italy'sMigrationContradiction’.Availablefrom:http://www.opendemocracy.n

et/people-migrationeurope/article_1744.jsp 2004 Diakses pada 20 September 2020.

Patricia Weiss Fagan, “Uprooted and Unrestored: A comparative review of durable

solutions for people displaced by conflict in Colombia and Liberia” Policy Development and

Evaluation Service, UNHCR, August 2020.

xviii

Raithel, Silvia. 2016. The Common European Asylum System: Its History, Content,

and Shortcomings – The Michigan Journal of International Law. The Michigan Journal of

International Law. (9 February 2016). Retrieved 30 Agustus 2020

Ramos, Juan. 2018. Push And Pull Factors Of Migration, Science Trends, 8

Desember 2018, diakses pada 6 Juli 2020, https://sciencetrends.com/politics-economics-

influence-push-pull-factorsmigration/.

Recognition of the Italian Citizenship . Consulate General of Italy in New York. April

9, 2015 . Diakses 15 Juli 2020

Sawyer, Caroline. 2012. Textbook on Immigration and Aylum Law London: Oxford

University Press. h. 194.

Scammell, Rosie "Mediterranean migrant crisis: number of arrivals in Italy in 2015

passes 50,000". The Guardian : (7 June 2015). Diakses 19 Juli 2020.

Scarcella, Roberto. 2016. In Europa la fabbrica della cittadinanza: così funziona il

business dei passaporti comprati. La Stampa.it (in Italian). Retrieved 29 June 2020

Schmid, Alex, 2016. Links Between Terrorism and Migration: An Exploration (PDF).

Terrorism and Counter-Terrorism Studies. 2016. doi:10.19165/2016.1.04.

Sopemi, 2000. Immigration and Foreign Presence in Italy, 1998-1999, Rome:

Fondazione CENSIS, January 2000.

Speri, Alice. 2014. Italy Is About to Shut Down the Sea Rescue Operation That Saved

More Than 90,000 Migrants This Year. VICE News. Diakses pada 2 September 2020.

Sridharan, Vasudevan. 2015. EU to triple funding for 'Operation Triton' to tackle

Mediterranean migrant crisis". International Business Times. Diakses 24 April Diakses pada

2 September 2020

Statistiche immigrazione". Italian Ministry of the Interior. Diakses 13 Agustus 2020.

xix

Stephanie, Kirchgaessner, Traynor, Ian Kingsley and Patrick.2015. Two more migrant

boats issue distress calls in Mediterranean. The Guardian. Diakses 21 April Diakses pada 2

September 2020.

Stephen Kabera, 2008, Transparency and Proportionality in the Schengen

Information System and Border Control Co-operation, Martinus Nijhoff, Boston, h. 45

Study on the Feasibility of Establishing a Mechanism for the Relocation of

Beneficiaries of International Protection (PDF). European Commission. July 2010. Diakses

28 Juli 2020.

Sunderland, Judith. L’intolleranza quotidiana La violenza razzista e xenofoba in

Italia, diakses 17 Juli 2020.

Suro, Roberto. 2005. Survey of Mexican Migrants, Part One: Attitudes about

Immigration and Major Demographic Characteristics (PDF). Pew Hispanic Center. Archived

(PDF) from the original on 11 December 2009. Diakses 11 December 2020.

Tennant,Vicky dan Jane Janz, 2009. Refugee Protection and International Migration:

a Review of UNHCR Operational Role in Southern Italy, PDES, September 2009. Hal. 3-5.

The World Today (PDF). Diakses tanggal 18 Juli 2020. The designations employed

and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion

whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of

any country. Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, ICJ,

1949, hlm. 178.

Tim Stockholm. 2015. The Mediterranean Migrant Crisis: A Critical Challenge to

Global Nation‐States. London: University of East London, Centre for Social Justice and

Change. Working Paper Series No. 3.

Todaro, Michael P. and Lydia Marusko, 1987. Illegal Migration and US Immigration

Reform: A Conceptual Framework. Population Development Review 13 Hal. 101-114

xx

Veneziani, M. La rivoluzione conservatrice in Italia: genesi e sviluppo dell’ideologia

italiana fino ai nostri giorni. Varese: Sugarco, second edition (first edition 1987).

Zincone, G. and Caponio, T. 2006 Immigrant and Immigration Policy-Making: The

Case of Italy, IMISCOE Working Paper : Country Report.

Website dan Laporan Resmi (Report) :

Amnesty International. 24 April Diakses pada 2 September 2020 Diakses 24 April


Bodger, Julian (15 April 2015). "EU under pressure over migrant rescue operations

in the Mediterranean". The Guardian. Diakses 21Agustus 2020.

Daunt, Joe. 2015. Video: The EU migrant crisis explained in 90 seconds – Telegraph.

The Daily Telegraph. London : 22 April 2015. Diakses 28 Juni 2020.

Dell'Interno, Ministero (2007) ‘L'Accordo Italia—Libia sul pattugliament’, 29

December. Diakses 11 September 2020.

DublinRegulation.2020.,https://ec.europa.eu/homeaffairs/whatwedo/policies/asylum/e

xamination of applicants_en, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

European Commission. 2016. European Agenda on Migration – Legislative

documents Diakses pada 25 Agustus 2020.

European Commission. 2016. The Common European Asylum System. Publication

Office. European Commission

European Commission. 2017, European Border and Coast Guard Agency (Frontex),

available at URL: http://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex.

xxi

European Council on Refugees and Exiles. 2008. Sharing Responsibility for Refugee

Protection in Europe: Dublin Reconsidered. ECRE. Dapat diakses di

http://www.ecre.org/component/content/article/134.html pada 1 September 2020.

European Union – Guide. politics.co.uk. Member states take it in turns to assume the

presidency of the Council of Ministers for six months at a time in accordance with a pre-

established rota.

Europpean Commission. 2013. EU's response to the “Arab Spring”: The State-of-

Play after Two Years, Brussels : Media Press. Diakses pada 24 Agustus 2020.

Fakta mengenai Jerman-Migrasi dan Integrasi”, dari website http://www.tatsachen-

ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/migrasi-danintegrasi.html, diakses pada

tanggal 2 Juli 2020

Frontex Joint Operation Triton. 2014. Concerted efforts to manage migration in the

Central Mediterranean. European Commission. 7 October 2014. Diakses pada 19 Agustus

2020.

Frontex Triton operation to support Italy's Mare Nostrum. ANSA. 16 October 2014. Diakses

15 Juli 2020

Frontex, Greek Ministry for Public Order. The Wallstreet Journal dapat diakses

http://hellenicleaders.com/blog/amnesty-internationals-report-on-immigration-in-greece-a-

call-for-international-action/#.VwYz2Pl96Cg pada 7 Juli 2020. 12.45

Hayden, Sally. "Migrants deaths in Mediterranean reach record percentage". The

Irish Times:2017.

Hilfeschrei aus Italien! Das Land droht mit krassen Massnahmen gegen Flüchtlinge

(in German). Blick – Ausland. Diakses 29 Juli 2020.

Hundreds of Migrants Believed Dead in Shipwreck Off Libya, Says UNHCR". The

Wall Street Journal. 19 April 2015. Diakses 19 April 2015

xxii

International Organization for Migration, Diakses pada 2 September 2020 How the

World Views Migration: IOM - Gallup World Poll. dapat diakses di

https://www.iom.int/news/how-world-views-migration-iom-gallup-world-poll pada 26

Agustus 2020. 05.3

IOM Releases New Data on Migrant Fatalities Worldwide: Almost 40,000 Since

2000. IOM – International Organization for Migration. International Organization for

Migration. Diakses 29 September 2020.

Irregular Migrant, Refugee Arrivals in Europe Top One Million in 2015 : IOM".

Diakses 20 September 2020.

Italian coastguard and navy rescue 3,300 migrants off coast of Libya". Deutsche

Welle.

Kingsley, Patric. 2015. "Migrants can't be left to die in the seas of Europe. The

Guardian. Diakses 19 Agustus 2020.

Lampedusa and Immigration at the Mediterranean: Tragedies, Dilemmas and

International Conflicts. A Crossroad for Europe". Festival d'Europa. Archived from the

original on 6 September 2015. Diakses 21 Juli 2020.

Law No. 555 of 13 June 1912 on Italian citizenship Law No. 555, on Italian

citizenship (PDF) (in Italian). Italian Ministry of Foreign Affairs . Diakses 15 Juli 2020.

Libya's people smugglers: inside the trade that sells refugees hopes of a better life |

World news". The Guardian. Diakses 22 Juli 2020.

Migration Flows to Europe – Quarterly Overview" (PDF). International Organisation

of Migration. October 2017. Diakses pada 4 September 2020.

N. C, Aizenman. 2007. Young Migrants Risk All to Reach U.S." The Washington

Post. (28 August 2006). Archived from the original on 11 October 2007. Diakses 13 Juli

2020.

xxiii

OECD data 2006, cited in World migration 2008, Hammersmith Press, 2008, ISBN

978-92-9068-405-3, pp. 409–10.

OECD Glossary of Statistical Terms - EU15 Definition. stats.oecd.org. Diakses 13

Juli 2020.

On the Mediterranean refugee patrol with the Bundeswehr". Deutsche Welle.

Diakses 22 Juli 2020.

Scammell, Rosie "Mediterranean migrant crisis: number of arrivals in Italy in 2015

passes 50,000". The Guardian : 7 June 2015. Diakses pada 19 Juli 2020.

The Dublin System in the First Half of 2017 Key figures from Selected European

Countries”, Agustus 2020, hal 5.

UNHCR, 2017, Europe Monthly Report , available at URL:

https://reliefweb.int/report/italy/unhcr-europe-monthly-report-september-2017.

UNHCR,‘Stopairespingimenti’.Diakses:http://www.unhcr.it/news/dir/26/view/558/sto

p-ai-respingimenti-in-libia-55800.html Diakses pad a 5 July 2020

UNHCR. 2015. UNHCR Subregional Operations Profile-Northren, Western, Central, and

Southern Europe,” Diakses pada 2 September 2020 .

UNHCR. 2016, Europe’s Refugee Emergency Response. Diakses 25 Agustus 2020.

UNHCR. Europe Refugees and Migrants Emergency Response: Nationality of

Arrivals to Greece, Italy, and Spain January-December 2015, 2016

UNHCR. Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi,” 1967. Hal. 5

UNHCR. Northern, Western, Central, and Southern Europe, 2015, Hal. 7.

UNHCR. United Nations High Commissioner for Refugees. UNHCR

Refugees/Migrants Response – Mediterranean.

xxiv

LAMPIRAN 1

Hasil Wawancara dengan Lotfi Fatima Ezzahra

( kepala staff immigration coustura di Milano, daerah regional selatan Lombardia di Italia.)

Minggu, 20 September 2020, pukul 11.30 WIB-12.00 WIB

1. What are the interests of Italy in dealing with groups of illegal immigrants with

European Union (be it from an economic, security or other perspective)?

With the existence of joint patrols of three countries, especially by Frontex for looking illegal

immigrant groups, were reduced drastically and really hope that no more illegal immigrants

came, especially from Libya. Then, even though many ships passed by, the vast Mediteranian

Sea and ships. The group of illegal immigrants plus the presence of sea patrols has managed

to narrow their space for landings on the island of Italy.

2. According to your understanding and observations, what do you think about the

events of the European migrant crisis? What are these events becomes a big issue

that can affect the survival of the European Union?

I think yes, because of the current issue of the migrant crisis unprecedented in Europe.

Already a lot migrants entering Europe, but never this badly. So this sort of a touchstone for

their integration program. And there is evidence of the impact is like Brexit (one of the

reasons the UK dropped out on the issue migrants), not to mention there are cases from other

countries where they are does not want to comply with EU policy on refugees. So the issue of

crisis This migrant is indeed a big and very influential issue.

xxv

3. In Italy you are more concerned about the countries on the other side of the

Mediterranean Sea. What future do you see for them in their relation to the EU?

It is difficult to say. In general, we need to reassess the whole policy. The European

Neighbourhood Policy has failed both in the east and in the south. In creating a new one we

should take care not to overestimate our power to actually impact the events in other

countries. We are used to thinking that we can do it, that we have a certain degree of control

and influence over them. But the events of the past few years – Syria, Tunisia and Albania or

Libya – have proven how little we can do there.

4. Given that most of the illegal immigrants arrive through the Mediterranean, it

seems understandable that Italy considers it to be an important topic. But how

would you convince the northern EU countries that migration is also their

concern?

It is a threat for the whole of the EU. 170,000 migrants who arrived illegally on the shores of

Sicily are a proof of that. Many of these people cannot or do not want to be identified – there

are a potential security threat to the whole of Europe in terms of terrorist and criminal

infiltration, besides the economic concerns. Last year’s Ebola virus outbreak in Africa also

underlined the health risks carried by immigrants whose country or area of origin cannot be

ascertained.

5. What are the most significant of these changes, in your view?

There are two main areas. First it is the economy policy of the European Union. From the

beginning the government of Matteo Renzi has declared that Europe should focus on growth

rather than austerity. Throughout our presidency we managed to get EU support for growth-

oriented policies, such as Commission President Jean-Claude Juncker’s investment plan.

xxvi

The second one is migration. This topic was not even on the agenda a few years back, but we

have managed to make a significant difference here. It is important to notice, though, that it

is only the beginning of a process.

6. What are the changes brought by Italy to the EU’s migration policy?

First we have managed to focus the debate within the EU on migration – we have put

especially uncontrolled, illegal migration in the bigger picture of European policy.

The fact that in the Juncker Commission there is a dedicated Commissioner for migration is a

proof of the increased importance the EU puts on this issue. We have also began a debate on

a structured, organised EU approach to migration – rather than ad hoc, emergency

responses, as was the case with the Lampedusa tragedy. All in all, we have created a

monumental change in attitude. We have caused a significant rise of awareness of the

migration topic.

7. But is it a real, visible change?

Well, it is the beginning of discussion – a discussion we never had before. It will take some

time for the true long-term effects to take place. But there have also been some short- and

medium-term developments during our presidency. For example, we have managed to start

operation Triton, coordinated by the EU border agency Frontex.

…which has replaced the Italian operation “Mare Nostrum”

It is important to notice the often-confused difference between “Mare Nostrum” and Triton.

The latter is a border control operation, while the former is a search and rescue programme.

While they may seem similar in practice, they diverge on one important legal aspect, i.e. who

is responsible for the migrants intercepted during the operations. While in the case of “Mare

xxvii

Nostrum” it was us – Italy – that would be obliged to take care of them, in case of Triton, as

it is a border control mission, they fall under jurisdiction of whichever country’s border they

are trying to cross.

8. If immigration is so important, why then has the topic only came up on the EU

agenda recently?

The simple answer is that a common EU approach was not needed until recently. Before, we

used a bi- or multilateral approach, the countries affected by massive migrations managed to

work out a solution between themselves and the countries of origin.

But after 1989, after the end of the Cold War the situation has changed. When there had been

a bipolar world order, the migration situation was much more stable, the countries on the

European doorstep were more stable. But it has changed over the recent years. The world

has become much less stable, many of the countries in our neighbourhood have become

embroiled in internal conflicts. Before it was mostly economic migration, now a huge number

of people are running away from war and persecution. These factors make the previous,

limited in scale, approaches less effective in actually impacting the flow of migrants. We need

a coordinated approach.

9. Do you think that this situation will have a long-term impact on the EU?

Europe was built according to what was called a “functional method”, an apolitical and

technocratic process. It drew its legitimacy from its very success. It has provided prosperity

for Europe for a long time but now it is no longer the case. Now we have a problem. If you

don’t offer public goods to people, they start rejecting you. Maybe this is the end of the

functional method. We’ll see.

xxviii

LAMPIRAN 2

MoU Between Italy and Libya

Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight

against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing

the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic.

The Libyan Government of National Accord and the Italian Government hereinafter referred

to as “The Parties”:

Are determined to work in order to face all the challenges that have negative repercussions on

peace, security and stability within the two countries and in the Mediterranean region in

general.

In the awareness of the sensitiveness of the present transition phase in Libya and given the

necessity to continue on supporting the efforts aimed at national reconciliation, in view of a

stabilization that would allow the formation of a civil and democratic State.

Recognizing that the common historical and cultural heritage and the strong bond of

friendship between the peoples of Libya and Italy are the basis to face the challenges deriving

from continuous and high flows of clandestine migrants.

Reaffirming the principles of sovereignty, independence, territorial integrity and national

unity for Libya, besides the principle of non-interference in internal affairs.

In order to implement the relevant agreements undersigned by the Parties, among which the

Treaty of Friendship, Partnership and Cooperation signed in Bengasi on August 30th 2008 -

xxix

in particular with respect to Article 19 of the same Treaty-, and the Tripoli Declaration of

January 21st 2012 as well as other agreements and memoranda on the subject.

The Parties have acknowledged Italy’s commitment to relaunch dialogue and cooperation

with African Countries of primary relevance for migratory routes, which has led to the

establishment of the ‘Fund for Africa’.

Considering the Italian initiatives implemented pursuant previous bilateral agreements and

memoranda of understanding, besides the support ensured to the revolution of February 17th.

In order to achieve solutions regarding some matters that negatively affect the Parties,

including the clandestine immigration phenomenon and its impact, the fight against terrorism,

human trafficking and fuel smuggling.

Reaffirming the resolute determination to cooperate in identifying urgent solutions to the

issue of clandestine migrants crossing Libya to reach Europe by sea, through the provision of

temporary reception camps in Libya, under the exclusive control of the Libyan Ministry of

Home Affairs, pending voluntary or forced return to the countries of origin, and working at

the same time with the view that countries of origin accept the return of their own citizens, by

concluding agreements to this end with these countries.

Recognizing that the measures and initiatives undertaken to address the illegal migrants’

situation in accordance with this Memorandum must not damage in any way the Libyan

social fabric or threaten the demographic equilibrium of the country or the economic situation

and the security conditions of Libyan nationals.

Highlighting the importance of Libyan land and sea borders’ control and security, in order to

ensure the reduction of illegal migratory flows, the fight against human trafficking and fuel

xxx

smuggling, besides highlighting the importance of benefiting from the experience of the

institutions involved in the fight against clandestine immigration and border control.

Considering the obligations deriving from international customary law and agreements to

which the Parties are bound, including Italy’s membership to the European Union, in the

framework of the legal systems in force in the two Countries, the two Parties confirm their

willingness to cooperate to implement the provisions and the purposes of this Memorandum

agreeing on what follows:

Article 1

The Parties commit themselves to:

A) start cooperation initiatives in conformity with programs and activities adopted by the

Libyan Presidential Council and the Libyan Government of National Accord, as regards the

support to security and military institutions’ in order to stem the illegal migrants’ fluxes and

face their consequences, in accord with what is foreseen by the Treaty of Friendship,

Partnership and Cooperation undersigned by the two countries and by the agreements and

memorandum of understanding undersigned by the Parties.

B) the Italian party provides support and financing to development programs in the

regions affected by the illegal immigration phenomenon, within different sectors, such as

renewable energy, infrastructure, health, transports, human resources development, teaching,

personnel training and scientific research.

C) the Italian party commits to provide technical and technologic support to the Libyan

institutions in charge of the fight against illegal immigration, and that are represented by the

border guard and the coast guard of the Ministry of Defence and by the competent bodies and

departments of the Ministry of Home Affairs.

xxxi

Article 2

In addition, The Parties commit to undertake actions in the following sectors:

1) completion of the system of border control in Southern Libya, according to what is

foreseen in Article 19 of the abovementioned Treaty.

2) adaptation and financing of the above mentioned reception centres already

active compliance with the relevant provisions, making recourse to funds made available by

Italy and the European Union. The Italian party contributes, through the delivery of

medicines and medical equipment, to the improvement of the illegal immigrants’ medical

needs in the centres, in the treatment of communicable and serious chronic diseases.

3) training of the Libyan personnel within the above mentioned reception centres to face

the illegal immigrants’ conditions, supporting the Libyan research centres operating in this

field so that they can contribute to the identification of the most adequate methods to face the

clandestine immigration phenomenon and human trafficking.

4) The Parties collaborate to propose within three months from the signature of this

memorandum, a wider and more complete view of Euro-African cooperation, to eliminate the

causes of irregular immigration, in order to support the countries of origin of immigration in

the implementation of strategic projects for development, raise the level of tertiary sectors to

improve life standards and health conditions, and contribute to the reduction of poverty and

unemployment.

5) support to the international organizations that are present and operate in Libya in the

migration sector in order to continue the efforts that are also aimed at returning migrants’ to

their countries of origin, including through voluntary return.

xxxii

6) start of development programs through adequate job creation initiatives within the

Libyan regions affected by illegal immigration phenomena, human trafficking and fuel

smuggling as “income replacement”.

Article 3

In order to accomplish the purposes of this Memorandum, the parties commit to establishing

a mixed committee, composed of the same number of members for both the parties,

identifying the priorities in action and the instruments to finance, implement and monitor the

commitments undertaken.

Article 4

The Italian party provides for the financing of the initiatives mentioned in this Memorandum

or the ones proposed by the mixed committee indicated in the previous article without

additional obligations for the Italian State’s budget in respect of the allocations already

foreseen, besides making use of available funds from the European Union, in respect of the

laws in force in the two countries.

Article 5

The Parties commit to interpret and apply the present Memorandum in respect of the

international obligations and the human rights agreements to which the two Countries are

parties.

Article 6

The disputes between the Parties regarding the present Memorandum’s interpretation and

application will be friendly negotiated by diplomatic means.

xxxiii

Article 7

The present Memorandum of understanding can be amended upon request of one of the two

Parties through an exchange of notes during the period of its validity.

Article 8

The present Memorandum comes into force from the signature. It has triennial validity and it

will be renovated by tacit agreement at the deadline for an equivalent period, unless a written

notification is presented by one of the two contracting Parties at least three months before the

deadline of the period of validity.

Elaborated and signed in Rome on February 2nd 2017 in two original copies, each one in

Arabic language and Italian language, all texts being equally authentic.

For the Libyan Government of National Accord:

Fayez Mustafa Serraj, President of the Presidential Council.

For the Italian Government :

Paolo Gentiloni, President of the Council of Ministers.

ANALISA UPAYA PEMERINTAH ITALIA DALAM …

Documents