Analisa Permasalahan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

ANALISA PERMASALAHAN

PINJAM PAKAI KAWASAN HUTANBerdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

No. P.18/Menhut-II/2011 Tahun 2011

Oleh Arfidea Dwi Saraswati

Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra

Kamis, 23 Juni 2011,

Function Hall Plaza Indonesia,

Jakarta

PERSINGGUNGAN MULTI KEPENTINGAN / BIDANG USAHA DENGAN KAWASAN KEHUTANAN

• Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

– Perlindungan Hutan

• Penataan Ruang

• Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

• Pertahanan dan Keamanan

• Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Panas Bumi

• Pertambangan Mineral dan Batubara

PERSINGGUNGAN MULTI KEPENTINGAN / BIDANG USAHA DENGAN KAWASAN KEHUTANAN (cont’d)

• Kegiatan Usaha Kehutanan

– IUPHHK, IPK, dsb.

– Industri terkait kehutanan

• Fasilitas umum (jalan,kereta api, pelabuhan umum, lapanganudara umum, perangkat telekomunikasi, dll)

• Prasarana transportasi penunjang bidang usaha tertentu / khusus

• Pertanahan

• Dan lain-lain

KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG DIATUR DALAM PERMENHUT 18-2011

• Kepastian hukum dengan diaturnya tenggang waktudikeluarkannya IPP.

• Pengaturan mengenai kewajiban pemegang IPP untuk kegiataneksplorasi yang melakukan pengambilan uji ruah (bulksampling).

• Pengaturan mengenai pembebasan kewajiban membayar PNBPdan melakukan rehabilitasi DAS untuk pemegang IPP untukkeperluan survey dan eksplorasi yang tidak melakukan bulksampling.

KETENTUAN-KETENTUAN BARUYANG DIATUR DALAM PERMENHUT 18-2011 (cont’d)

• Pengaturan mengenai berlakunya IPP secara otomatissebagai IPK untuk pemanfaatan kayu yang ditebang.

• Pengaturan rekomendasi Gubernur / Bupati akan tetapberlaku selama pengurusan IPP.

• Pengaturan masa berlaku IPP untuk kegiatan operasiproduksi / eksploitasi akan disesuaikan denganperizinan di bidangnya.

• Pengaturan mengenai Luas Efektif Izin Pemanfaatan Hutandalam hal penghitungan luas IPP untuk kegiatan pertambanganpada kawasan hutan produksi yang tumpang tindih dengan IzinPemanfaatan Hutan.

– Luas Efektif Izin Pemanfaatan Hutan adalah luas areal izinpemanfaatan hutan dikurangi dengan luas sarana danprasarana serta kawasan lindung.

KETENTUAN-KETENTUAN BARUYANG DIATUR DALAM PERMENHUT 18-2011 (cont’d)

• Pengaturan bahwa permohonan IPP yang perlu mendapatkanpersetujuan DPR adalah kegiatan Pertambangan yang masukdalam kriteria berdampak penting dan memiliki cakupan yangluas serta bernilai strategis dan berada di dalam Wilayah UsahaPertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari WilayahPencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui DPR.

KETENTUAN-KETENTUAN BARUYANG DIATUR DALAM PERMENHUT 18-2011 (cont’d)

• Apakah yang diatur dalam Surat Menteri ESDM No.4250/30/MEM.B/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal PenyusunanKriteria Dampak Penting Cakupan Luas dan Bernilai Strategis?

• Pengaturan yang lebih mendalam mengenai lahan kompensasi.

KETENTUAN-KETENTUAN BARUYANG DIATUR DALAM PERMENHUT 18-2011 (cont’d)

PERMASALAHAN UMUM

Apakah yang dimaksud dengan kawasan hutan?

• Apakah tetap disebut hutan meskipun tidak banyakpepohonan?

• Apakah dilihat dari ketinggian?

• Apakah masih disebut hutan meskipun sudah merupakanlahan terbuka dan bekas tambang?

Apakah yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutantanpa mengubah fungsi dan peruntukan hutan?

• Pasal 38 UU Kehutanan ayat 1-3:

• Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasanhutan lindung, dilakukan tanpa mengubah fungsi pokokkawasan hutan.

Penggunaan kawasan….

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

• Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangandilakukan melalui pemberian IPP oleh Menteri denganmempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentuserta kelestarian lingkungan.

• Apakah mungkin melakukan kegiatan tambang di hutan tanpamengubah fungsi pokok hutan setidaknya secara parsial?

Apakah yang dimaksud dengan fungsi pokok kawasan hutan?

• Hutan konservasi

• Hutan lindung

• Hutan produksi

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

Siapakah yang berwenang atas kawasan hutan?

• Apakah Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan) atauPemerintah Daerah?

• Apakah Pemerintah Daerah memiliki wewenang untukmenyatakan suatu kawasan merupakan hutan atau bukan?

• Bagaimana dengan status sertifikat hak atas tanah yangdikeluarkan oleh BPN setempat sebelum diterbitkannyaKepmenhut Penunjukan Kawasan Hutan?

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

Bagaimana pembagian tugas dan wewenang antara PemerintahPusat dan Daerah dalam pengelolaan dan pengawasanpenggunaan kawasan hutan?

• Bagaimana dengan bekas areal tambang yang sudah selesaiberoperasi dan diserahkan kepada Pemerintah setempattermasuk dengan fasilitas umum yang ada?

• Apakah masuk dalam domain Kementerian Hutan atau Pemda?

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

Bagaimana proses penunjukan dan/atau penetapan kawasanhutan?

• Apakah sudah dapat disebut hutan apabila belum dilakukanpenataan batas dengan berita acara oleh Pemerintahsetempat?

• Bagaimana apabila terjadi perbedaan tata batas kawasan hutanantara Pemda dan Pemerintah Pusat dikarenakan perubahanfungsi hutan yang terjadi secara de facto dan alami tetapi tidakterdeteksi oleh Pemerintah Pusat?

Harapan Pemerintah terhadap badan usaha pengguna kawasanhutan, dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah ataspenggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan?

Apa yang dapat dilakukan badan usaha pengguna kawasanhutan untuk mendukung target dan ekspektasi Pemerintah, disamping pemasukan Negara dari PNBP?

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

PERMASALAHAN UMUM (cont’d)

Apa yang harus, boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penggunakawasan hutan, baik pemegang Izin Pinjam Pakai maupun izinUsaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), IzinPemanfaatan Kayu (IPK), dan lain-lain?

• Secara prinsip, seluruh masyarakat Indonesia wajib mendukungpelestarian alam termasuk hutan dan menjaga lingkungan hidupdemi kelangsungan anak cucu kita bersama.

• Secara aktual, apakah yang dapat dilakukan badan usahapengguna kawasan hutan untuk dapat melanjutkan kegiatanusaha dan pada saat yang bersamaan, ikut berpartisipasi dalampelestarian alam?

FIRST THING FIRST - Harapan Publik:

Agar Pemerintah menetapkan suatu parameter yang jelas danmelakukan sosialisasi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaantersebut di atas agar publik dan segenap lapisan Pemerintahan diPusat maupun Daerah dapat memahami dengan lebih baik latarbelakang diaturnya penggunaan kawasan hutan dengan pinjampakai. Di luar pertanyaan yang spesifik tentang tata cara danpersyaratan pinjam pakai maupun kewajiban dan hak pemegangIPP sebagaimana diatur dalam Peraturan, adalah penting bagimasyarakat untuk memahami dasar pemikiran Pemerintah atasditetapkannya suatu ketentuan dalam Peraturan.

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

1. Apakah perhitungan persentasi luas kawasan hutannya suatupropinsi atau pulau (di atas atau di bawah 30%) selalu mengacupada Keputusan Menteri Kehutanan tentang PenunjukanKawasan Hutan Propinsi dimaksud? Apakah ada perubahan dariwaktu ke waktu?

2. Masalah Tumpang Tindih:

Apakah yang dimaksud dengan pemberian luas IPP untukkegiatan pertambangan pada kawasan yang tumpang tindihdengan IUPHHK dapat dipertimbangkan paling banyak seluas10% dari luas efektif setiap IUPHHK denganmempertimbangkan:

a. kelangsungan usaha IUPHHK;

b. pada areal yang dimohon terdapat beberapa izin penggunaan kawasan hutan.

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

3. Pembatasan Pemberian Luas IPP:

Mengapa dilakukan pembatasan bahwa pada suatu kawasanhutan produksi yang tidak dibebani IUPHHK luas IPP yang dapatdipertimbangkan paling banyak 10% dari luas kawasan hutanproduksi kabupaten yang tidak dibebani IUPHHK.

4. Mengapa dilakukan pembatasan bahwa pada kawasan hutanlindung, luas IPP yang dapat dipertimbangkan paling banyak10% dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan.

5. Diversifikasi Penggunaan Kawasan Hutan:

Apakah yang dimaksud dengan terdapat diversifikasipenggunaan kawasan hutan dalam areal IPP?

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

6. Pengelolaan Aset Negara vs. Aset Daerah:

Pada saat hapusnya IPP keberadaan barang tidak bergerakmaupun tanaman yang telah ditanam dalam areal IPP menjadimilik negara. Siapa yang berwenang melakukan pengelolaan danmendapatkan manfaat ekonomis dari barang tidak bergeraktersebut, Pemda setempat atau Kementrian Kehutanan (misal:pelabuhan udara, terminal laut / sungai khusus, gudang, gedungperkantoran, perumahan karyawan, dll.) ?

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

7. Ketentuan Peralihan:

a. Apakah Peraturan Menteri dapat menentukan bahwa suatuPerjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang masih berlakudinyatakan sebagai IPP dengan kewajiban-kewajibanmenurut Permenhut 18-2011?

Apakah Peraturan Menteri…..

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

b. Apakah Peraturan Menteri dapat menentukan bahwa PerjanjianPinjam Pakai Kawasan Hutan yang tidak mencantumkankewajiban menyediakan lahan kompensasi atau kewajibanmereboisasi kawasan hutan di luar areal pinjam pakai kawasanhutan dibebani kewajiban-kewajiban menurut Permenhut 18-2011?

Apakah terjadi kontradiksi…

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

c. Apakah terjadi kontradiksi antara ketentuan tersebut di atasdengan ketentuan bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pinjam Pakai kecuali terjadi perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan?

PERTANYAAN SPESIFIK DARI PERATURAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Cont’d)

Arfidea Kadri Sahetapy-Engel TisnadisastraThe Plaza Office Tower,

29th Floor, Unit A2Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,

Jakarta 10350Telephone: +62-21-2992-1515Facsimile: +62-21-2992-1516

[email protected]

Terima Kasih

Bahan presentasi ini adalah milik Kantor Hukum AKSET dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpapersetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Informasi ini bersifat umum dan tidak dapat digunakan sebagaiacuan nasihat hukum. Informasi ini tidak dapat digunakan oleh pihak lain dalam keadaan apapun. Nasihathukum yang bersifat khusus dalam keadaan tertentu harus diperoleh oleh pihak tersebut .