Top Banner
ANALISA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI INDONESIA Kelompok III Lia Sumarti, Astari Mayang, Deni Setiawati, Doyo Prasojo, Yuliantini
24

Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Jun 19, 2015

Download

Health & Medicine

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

ANALISA KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN

HIV/AIDS DI INDONESIA

Kelompok IIILia Sumarti, Astari Mayang, Deni Setiawati, Doyo Prasojo, Yuliantini

Page 2: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Kerangka

Bab I: Pendahuluan

Latar belakang

Ruang lingkup

Tujuan

Bab II: Analisa Situasi pada Kelompok Risti

Data

Kebijakan

Page 3: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Kerangka Bab III: Upaya penanggulangan HIV/ AIDS

Pembiayaan

Kegiatan/ aktivitas program

kesenjangan antara LSM dan

pemerintah

Bab IV: Tinjauan kasus

Implementasi di RS Rujukan Vs RS Non

Rujukan

Page 4: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Kerangka

Bab V: Analisa kebijakan

Kebijakan dari masa ke masa

Hubungan dengan Ipoleksosbudhankam

Bab VI: Kesimpulan dan saran

Page 5: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB ILatar belakang

Sejarah Virus: pertama kali berhasil diisolasi tahun 1983 oleh dr. Luc Montagnier, tahun 1986 disepakati dunia Internasional bernama Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Sejarah di Indonesia:1983, berita tidak resmi menyatakan sedikitnya 3 kasus AIDS di Jakarta.

1987, kasus AIDS resmi pertama dilaporkan pada seorang turis asing di Bali.

Page 6: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB I: PendahuluanLatar belakang

Data kasus sejak 1 Juli 1987 sampai september 2008 total HIV dan AIDS 21.413 orang dengan angka kematian 3197 jiwa. (sumber: Depkes)

Metode transmisi terbanyak:o Heteroseksual (7053 orang)o Pengguna Napza Suntik /Penasun (6478

orang) Kelompok usia terbanyak: 20-29 tahun (7735 orang) 4251 org adalah

Penasun

Page 7: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB I: PendahuluanRuang Lingkup

Analisa kebijakan upaya penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi (Pekerja seks komersial & pelanggannya dan penasun)

Page 8: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB I: PendahuluanTujuan

Menganalisa situasi upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia saat ini

Menganalisa kebijakan terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

Menganalisa program upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

Menganalisa hubungan kebijakan dengan lingkungan strategisnya (Ipoleksosbudhankam)

Page 9: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Tren Kasus Baru 1987-Sept. 2008

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

sd S

epte

mbe

r/thr

u' S

epte

mbe

r0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

HIVAIDSJumlah/TotalAIDS/IDU

Page 10: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Kumulatif kasus AIDS pd kelompok berisiko sampai Sept. 2008

Heter

osek

sual

/Het

eros

exua

l

Homo-

Biseks

ual/H

omo-

Bisexu

alID

U

Tran

sfus

i Dar

ah/B

lood

Tra

nsfu

sion

Tran

smisi P

erin

atal

/Per

inat

al T

rans

.

Tak

Diket

ahui

/Unk

nown

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

AIDS

Page 11: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Bab II

Situasi kelompok resiko tinggi: Data tahun 2006 menyebutkan kasus AIDS

sebanyak 8194. Cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui IDU 50,3%, Heteroseksual 40,3%, dan Homoseksual 4,2%.

Pada tahun 2007 Kasus AIDS mencapai : 11,141kasus dengan cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui IDU 49,9%, Heteroseksual 41,9%, dan Homoseksual 3,9%.

Page 12: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

Bab II

Sedangkan data terakhir sampai dengan September 2008 kasus AIDS sebanyak 21413 kasus. dengan cara penularan kasus AIDS kumulatif yang dilaporkan melalui IDU 42,8%, Heteroseksual 46.6 dan Homoseksual 3,9%.

Jika dilihat dari trend data 3 tahun terakhir dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 maka tingginya cara penularan kasus AIDS adalah melalui Hubungan seksual dengan pengguna napza suntik.

Page 13: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB IIIPendanaan Program

Sangat tergantung donor Proporsi pemerintah 30% (2006/2007),

BLN 70% Kebutuhan meningkat dari tahun ke

tahun sesuai dengan peningkatan estimasi penderita, kematian, HIV pada bayi dan anak, penggunaan RS dan propinsi khusus seperti Papua

Page 14: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB III: Pendanaan Programanggaran dalam juta USD

Sumber 2004 2005 2006 2007*

Depkes 7,4 7,6 7,8 9,8

K/L 1,2 5,3 7,1 7,1

APBD 0,8 1,6 2 2,5

Domestik 9,6 14,6 17 19,5

GF round 1 2,1 2,1 0,9 0,9

GF round 4 0 8,1 14,2 18,5

Bilateral 13,5 31,8 31,8 31,8

Multilateral 6,9 7,6 3,6 7,6

NGO intr 0,4 0,5 0,5 0,5

Luar Negeri 23 50,1 55 59,2

TOTAL 32,5 64,7 72 78,8

Page 15: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB III: Pendanaan Program

2008: Rp. 1,55 Trilyun 2009: Rp. 2,13 Trilyun 2010: Rp. 2,68 Trilyun Terlihat peningkatan alokasi anggaran

dari kementrian dan lembaga negara lainnya (selain depkes) serta dari APBD menunjukkan peningkatan yang drastis dari tahun 2004 sampai 2006

Page 16: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB III: Pendanaan Program

Kementrian dan lembaga negara lainnya yang mulai menganggarkan untuk HIV?AIDS :

Depkokesra Depnakertrans Depdiknas TNI Depdagri BKKBN Dephub Depkumham Dephan

Page 17: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB III: Pendanaan Program

Alokasi anggaran:± 40 % untuk Pencegahan± 25% untuk perawatan dan terapi (CST)±21% untuk manajemen program dan

admin± 8% untuk Honor± 4,27% untuk pemberdayaan masyarakat± 0,2% untuk penelitianSisanya untuk perlindungan dan pelayanan

sosial

Page 18: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB IV: Dasar Kebijakan

1. upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya /norma masyarakat.

2. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat sipil dan pmerintah berdasarkan prinsip kemitraan.

3. Upaya penaggulangan harus didasari pada pengertian bahwa masalah HIV dan AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatan serta masalah nasional.

4. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diutamakan pada sub-populasi berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula merperhatikan masyarakat yang rentan.

5. Upaya penangulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Page 19: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

6. Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada anak sekolah,remaja dan masyarakat umum diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi,informasi dan edukasi.

7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk memutus rantai penularan penyakit.

8. Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna NAFZA suntik mem=lalui kegiatan pengurangan dampak buruk,yang berarti juga mengupayakan penyembuhan dari ketergantungan pada NAPZA.

9. Upaya penanggulangan HIV an AIODS merupakan upaya-upaya terpadu.

10. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului denganpenjelasan yang benar dan memdapat persetujuan yang bersangkutan. (informed consent)

11. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan mendukung dan selaras dengan Strategi Nasional Penanngulangan HIV dan AIDS di semua tingkat.

12. Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada ODHA.

Page 20: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB IV: Kebijakan yang ada

1. Keputusan Presiden No.36 tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS.

2.Keputusan Menteri Kesejahteraan Rakyat No 9/KEP/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.

3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyakit Menular Seksual.

4. Keputusan Menteri Kesehatan No 1507/Menkes/SK/X/2005 tentang pedoman Pelayanan Konseling dan testing HIV dan AIDS Secara Sukarela.

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

6.Keputuan Menteri Kesehatan No.832/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan bagi ODHA dan Standar Rumah Sakit Rujukan ODHA dan Satelitnya.

7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 760/Menkes/SK/VI/2007 tentang penetapan lanjutan rumah sakit bagi orang dengan HIV dan AIDS (ODHA).

Page 21: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB V: Lingkungan strategis

Sosial Budaya “Budaya ketimuran”, tabu sosial Stigma terhadap penderita Kemunafikan sosial hambat kondomisasi 100% Upaya merangkul pemuka adat di Aceh Upaya pembuatan berbagai versi kotbah

agama mengenai HIV/AIDS Upaya pembuatan iklan dengan bahasa gaul

anak muda Upaya pembuatan leaflet dan buku saku

dengan bahasa waria, jalanan dan bahasa daerah

Page 22: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB IV: Lingkungan Strategis

Politik Komitmen negara terhadap MDGs, walau

perlu ditingkatkan Lolos pemotongan anggaran th 2008 Kementrian dan lembaga negara lainnya

mulai menganggarkan Mendagri menghimbau pemimpin daerah

menganggarkan dan jadi program prioritas

Page 23: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB IV: Lingkungan Strategis

Ideologi Ketergantungan terhadap BLN adalah

titik lemah bangsa, risiko diatur pihak asing

Page 24: Analisa kebijakan dan program penanggulangan hiv

BAB V: Implementasi program HIV/AIDS di Rujukan (RSAL dr. Mintohardjo)

Sumber dana: GF Rp. 8,2 juta / bulan Alokasi: Honor, VCT, Lab, Farmasi Cakupan kegiatan: IDU, bumil, waria Mendapat rujukan dari puskesmas sekitar

dan RS non rujukan Hambatan: reagen kehabisan, ARV sering

terlambat datang, tugas rangkap pelayanan tidak optimal