Disampaikan Oleh: Felisa Dwi Pramesthi Program Keahlian Teknik & Manajemen Lingkungan
AMDAL dlm Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia bersifat MANDATORYSISTEM MANAJEMEN LINGKUNGANWAJIBAMDAL UKL-UPL
SUKARELAISO 14001
POLLUTION PREVENTION LIFE CYCLE ANALYSIS
Tujuan AMDALAMDAL merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup untuk: Menghindari dampak
Tinggi
Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi? Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan baku, bahan bantu? Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusakSumber: UNEP, 2002
PRIORITAS
Meminimalisasi dampak
Rendah
Melakukan mitigasi/kompensasi dampak
AMDAL: Pengertian Menurut UU No 32 Tahun 2009
adalah: kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. *) cetak tebal=keywords
Dampak Penting Definisi: perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 ayat (2)PP 27/1999)
Kriteria:
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
PEMBAGIAN AMDAL AMDALuntuk usaha dan atau kegiatan tunggalhanya satu jenis usaha/ kegiatan, pembinaannya di bawah satu instansi. Contoh: Pembangunan jalan kereta api (DepHub), Pembangunan PLTU (DESDM).
AMDAL
untuk usaha dan atau kegiatan terpadu
Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi:a. melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi berbagai usaha dan/atau kegiatan dimaksud b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya; c. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem;
PEMBAGIAN AMDAL AMDALuntuk usaha dan atau kegiatan kawasanKriteria usaha dan/atau kegiatan kawasan meliputi: a. berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya; b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan: c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuanhamparan ekosistem. Contoh AMDAL Terpadu: Pembangunan Pabrik Pulp & Paper, Pembangunan Pabrik CPO.
Rencana Kegiatan dari pemrakarsa Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (PerMenLH No. 11 Tahun 2006)
WAJIB AMDAL Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)30 hari kerja
AMDAL tidak diperlukan
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Penilaian KA-ANDAL
75 hari kerja
Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL LAYAK LINGKUNGAN75 hari kerja
Rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab
Penilaian ANDAL, RKL dan RPL
Tidak Layak Lingkungan (KEGIATAN DITOLAK)
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MENLH/Gubernur/Bupati/Walikota PROSES PERIZINAN
DOKUMEN AMDALDokumen studi AMDAL meliputi: 1. Kerangka Acuan (KA)2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 5. Ringkasan Eksekutif
Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) Adalah ruang lingkup studi analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh Pemrakarsa/Penyusun AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL Tujuan penyusunan KA-ANDAL: a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL b. Mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia Fungsi Dokumen KA-ANDAL : a. Rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan penyusun studi AMDAL ttg lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang dilakukan b. Rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL
ANDALTelaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)Adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)Adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan
Pihak yang berkepentingan Pemrakarsa: orang/bdan hukum yang
bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan Instansi yang berwenang : instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan /atau kegiatan Instansi yang bertanggungjawab: instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan kewenangan di tingkat pusat: KLH, di tingkat daerah : Gubernur
..lanjutan Komisi Penilai, komisi yang bertugas menilai
dokumen AMDAL, di tingkat pusat oleh Komisi Penilai Pusat, di daerah oleh Komisi Penilai Daerah
Usaha/Kegiatan yang Mungkin Menimbulkan Dampak Penting terhadap LH Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam Eksploitasi SDA baik yang terbarui maupun tak terbarui Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, pencemaran dan kerusakan LH serta kemerosotan SDA dalam pemanfaatanya Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingk alam, lingk buatan, serta lingk sos bud Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dpat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan atau perlindungan cagar budaya Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan negara
Pasal 3 PP 27/1999
PP 27/1999 Usaha dan atau kegiatan yang akan dibangun di dalam
kawasan yang sudah ada dibuatkan AMDAL, tidak diwajibkan membuat AMDAL lagi (Pasal 4 PP 27/1999) Untuk kegiatan penanggulangan suatu keadaan darurat, tidak perlu menyusun AMDAL (Pasal 6 PP 27/1999)
Kewenangan Komisi Penilai Komisi Penilai Pusat berwenang menilai usaha dan
/atau kegiatan yang: 1. kegiatan yang bersifat strategis/menyangkut ketahanan dan keamanan negara (misal:PLTN, Industri senjata,PLTU/G,Penambangan Uranium dll)
2. lokasi meliputi lebih dari satu wilayah propinsi daerah tingkat I 3. berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain 4. berlokasi di wilayah ruang lautan 5. berlokasi di lintas batas NKRI dengan negara lain Komisi Penilai Daerah:
BATAS KADALUWARSA1.2. 3.
Keputusan kelayakan dinyatakan kadaluwarsa apabila 3 tahun sejak diterbitkan, rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan.Kegiatan dapat dilaksanakan apabila pemrakarsa mengajukan kembali permohonan persetujuan ANDAL, RKL, RPL. Instansi yang bertanggung jawab memutuskan: (a) AMDAL yang telah dibuat disetujui digunakan kembali; atau (b) pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru.(Pasal 24 ayat (1, 2, dan 3) PP 27/1999)
