Alasan pengaturan kembali pelimpahan kewenangan

KEBIJAKAN EVALUASI ATAS HGU DI INDONESIA DILAKUKAN KARENA :

1. Tidak sedikit permohonan HGU yang semakin hari semakin menunjukan karakteristik yang bersifat Rekonsentrasi. Hal ini bertolak belakang dengan semangat distribusi dan redistribusi tanah-tanah untuk masyarakat.

2. Perolehan tanah untuk HGU, lebih sering mengambil alih tanah-tanah pemilikan kecil masyarakat, bahkan mengambil alih tanah-tanah transmigrasi, okupasi tanah-tanah negara secara masive, dsb.

3. Perlunya menyelaraskan dengan Kebijakan Moratorium, yang perumusan kebijakannya sedangan dalam finalisasi. Disisi lain, jika permohonan HGU semakin lama semakin instensif.

4.

LATAR BELAKANG

Saat ini sedang dilakukan Studi yang meninjau kembali atau evaluasi pelaksanaan Kewenangan, yang secara hipotetis apakah dipandang perlu menggunakan sistem ZONASI.

Senyampang dengan hasil study nanti, Jika pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan hasilnya menjadi semakin cepat, dan berlangsung mekanisme pengendalian untuk tanah-tanah hak yang berskala besar, maka a. kebijakan restrukturisasi pelimpahan kewenangan agar

dilaksanakan secara baik. b. Namun jika nantinya menghasilkan realitas yang sebaliknya maka

Pelimpahan Kewenangan akan segera ditinjau kembali.

LATAR BELAKANG