akuntansi sektor publik sebagai akuntansi manajemen

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SEBAGAI AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan

perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan

kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak

hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya,

tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga

publik tersebut.

Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan

pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah),

perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas,

organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam

pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor

publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan

layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan

bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan

informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber

daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis,

serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan

pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.

Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi

untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Reformasi keuangan daerah yang berlaku di Indonesia ditandai dengan

dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah yang menggantikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang No. 32 tahun 1956 tentang

Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah yang mengurusi rumah

tangganya sendiri. Atas dasar undang-undang tersebut di atas dikeluarkan pula

peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam

pengelolaan anggaran daerah (APBD) yaitu dengan ditetapkannya PP No. 105

tahun 2000 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diganti dengan Kepmendagri

No. 29 tahun 2002 dan terakhir dengan Kepmendagri No. 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum pelaksanaan reformasi keuangan Pemerintah Daerah, yaitu

dengan melakukan perubahan sistem akuntansi keuangan daerah provinsi,

kabupaten, maupun kota, yaitu bergesernya yang dari semula melalui pendekatan

dengan sistem pencatatan Tata Buku Tunggal (Single Entry System) dengan basis

pencatatan atas ‘’dasar kas’’ (kas stelsel basis).

Gambaran umum pelaksanaan sistem akuntansi sektor publik yang berlaku

atau penatausahaan keuangan daerah pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam

perhitungan APBD dimana menggunakan sistem pembukuan tunggal yang

berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterima kas

dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkan kas. Hal tersebut tentu saja

sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas saja yang

terdiri dari informasi kas masuk, informasi kas keluar, dan saldo kas.

Sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki kelemahan-kelemahan

sebagai berikut :

a) Informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai

laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh system akuntansi berbasis kas.

b) Relevansi laporan keuangan baggi para pengambil keputusan sangat kurang,

karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran

sumber daya lain.

c) Pertanggungjawaban ke public terbatas pada penggunaan kas saja, tidak

dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aktiva lainnya dan utang

atau kewajiban.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan yang diuraikan di atas, maka

mengharuskan adanya suatu pengembangan sistem akuntansi yang baru, yaitu :

1) Pengembangan system pembukuan berganda (double entry book keeping),

yaitu setiap transaksi dilakukan pencatatan saling berpasangan, Debit dan

Kredit.

2) Direkomendasikan accrual basis (basis akrual), yaitu dengan mengembangkan

prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan bukan hanya pada

saat terjadi penerimaa uang atau dilakukan pembayaran saja. Dengan basis

akrual akan memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi

masa lau, yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga

kewajiban kas di masa depan, serta mempresebtasikan kas yang akan diterima

di masa depan.

Di era reformasi sekarang ini, sistem pencatatan yang digunakan adalah

‘’sistem ganda’’ (Double Entry System) dengan basis pencatatan atas dasar kas

modifikasi (Modified Cash Basis) yang mengarah pada basis aktual dan sistem ini

diatur dalam Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan UU No. 1 tahun 2004.

Pengaplikasian pencatatan dengan sistem pembukuan berpasangan dikenal dengan

istilah debit dan kredit. Artinya, pada setiap transaksi terdapat dua rekening (akun)

yang akan dipengaruhi.

Dalam sistem pembukuan berpasangan dikenal dengan istilah debit dan

kredit dan dicatat dalam buku jurnal. Setiap rekening yang didebit pemasukan

diikuti dengan rekening lain yang dikredit (dikeluarkan), demikian pula

sebaliknya. Jumlah sisi debit dan kredit harus sama, jika tidak sama maka

pencatatannya menjadi salah, neraca yang dihasilkan menjadi tidak seimbang.

Antara sisi asset (aktiva) dan pasivanya yang disebut ‘’akuntansi’’ dalam sistem

pembukuan tunggal single entry yang disebut ‘’tata buku’’ sudah diterapkan

masih pada zaman Belanda yang dikenal ICW untuk keuangan negara, sedangkan

untuk keuangan provinsi dikenal dengan Provinciale Ordonansi Stb/432, sedang

kabupaten (kota) diksual dengan Gemeente Ordonansi 180 sistem single entry ini

atau Tata Buku.

Sistem semulanya dipakai sebagai dasar pembukuan di pemerintahan

karena mudah dan praktis. Namun seiring dengan kemajuan ekonomi, sosial ilmu

pengetahuan dan teknologi terutama dimana akuntansi sudah menjadi disiplin

ilmu yaitu ‘’ilmu akuntansi’’ maka sistem pembukuan secara tata buku (single

entry) tidak memadai lagi. Terjadi reformasi (perubahan) dari sistem tunggal ke

sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal mulai ditinggalkan

oleh banyak negara, termasuk negara Indonesia sendiri yang mulai dilakukan pada

1999. Saat mulai ditabuhnya reformasi di segala bidang termasuk reformasi

keuangan daerah di Indonesia.

Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem “double entry’’

dilakukan karena memiliki beberapa karakteristik dan kelebihan yaitu:

1. laporan keuangan yang dihasilkan lebih mudah untuk dilakukan audit

(auditable)

2. pelacakan antara bukti transaksi, catatan dan keberdayaan kekayaan, utang,

piutang dan ekuitas organisasi lebih mudah dilakukan (traceable)

3. pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif, karena

mengikuti model penyusunan anggaran yang ‘’berbasis kinerja’’

4. keadaan asset dan hutang piutang dapat diketahui secara lebih akurat.

Secara khusus, pergeseran terjadi dalam pengelolaan APBD terdapat 6

(enam) penggeseran yang terjadi yaitu:

a. dalam akuntabilitas yaitu dari akuntabilitas vertikal menjadi horizontal

b. penyusunan anggaran dari proses tradisional menjadi proses penyusunan

anggaran berbasis kinerja (performance budget)

c. pengendalian dan audit keuangan bergeser kepada pengendalian dan audit

keuangan dan kinerja

d. penggunaan dana APBD dari tidak adanya penerapan konsep 3E yaitu

Ekonomi, Efisien dan Efektif, diubah menjadi 3E yang dikenal dengan

‘’Value for money’’. Hal ini mendorong Pemda untuk selalu melakukan

‘’Prudential Management’’ (management kehati-hatian) bahwa tiap sen/rupiah

akan menjadi lebih baik

e. penerapan pusat pertanggungjawaban semulanya tidak dilakukan, diubah

menjadi adanya ‘’revenue center’’ di Dispenda. Semua sumber dana

penerimaan pelaporannya hendaknya melalui Dinas Pendapatan/Penerimaan,

Biro/Bagian Pemda sebagai Pusat Pendataan Expenditure (pengeluaran), dan

BUMD/BPD sebagai Pusat Laba untuk kontribusi bagi keperluan membiayai

pembangunan daerah

f. mengubah sistem akuntansi Pemda yang dari semula dengan sistem ‘’Tata

Buku’’ (single entry), memberlakukan sistem akuntansi ‘’double entry’’,

dengan basis pencatatan atas dasar ‘’cash basis’’, yang mengarah kepada basis

akrual atau gabungan modified cash basis seperti yang dianut dalam

Kepmendagri No. 29 tahun 2002, sedang basis akrual diatur dalam UU No. 1

tahun 2004.

Adapun dasar ketentuan reformasi tentang sistem Akuntansi Keuangan

Pemda telah dijabarkan dalam Keputusan Mendagri No. 13 tahun 2006 yang

intinya merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-

prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain

kas, dan prosedur akuntansi asset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan,

laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Semua prosedur-prosedur ini

telah dituangkan format-format dalam Permendagri tersebut di atas.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh

atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat

tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan

oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Exposure Draft Standar

Akuntansi Pemerintahan (per 04 Februari 2004) adalah dual basis. Yang

dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,

sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa

pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan

akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan

realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan Anggaran

Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas. Terlepas dari basis

akuntansi mana yang dipakai, tulisan ini akan membahas jenis-jenis basis

akuntansi yang ada dalam praktek, baik pada sektor privat maupun sektor publik

termasuk pemerintahan.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan

kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan

keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran

dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis

akrual. Selain kedua basis akuntansi tersebut terdapat banyak variasi atau

modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas, dan

modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi dapat dikatakan bahwa basis

akuntansi ada 4 macam, yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting)

2. Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting)

3. Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting)

4. Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of

accounting)

Pembagian basis pencatatan (akuntansi) ini bukan sesuatu yang mutlak,

dalam Government Financial Statistic (GFS) yang diterbitkan oleh International

Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa basis pencatatan (akuntansi) dibagi

menjadi 4 macam, yaitu accrual basis, due-for-payment basis, commitments basis,

dan cash basis.

A. Akuntansi Berbasis Kas

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain

diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur

kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara

penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Basis kas

menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu

periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model

pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan

dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas

(Cash Flow Statement). Selain itu perlu dibuat suatu catatan atas laporan

keuangan atau notes to financial statement yang menyajikan secara detail

tentang item-item yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan

seperti :

1. Item-item yang diakui dalam akuntansi berbasis akrual, seperti aktiva

tetap dan utang/pinjaman.

2. Item-item yang biasa diungkapkan dalam akuntansi berbasis akrual,

seperti komitmen, kontinjensi, dan jaminan.

3. Item-item lain, seperti informasi yang bersifat prakiraan (forecast).

Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia basis kas untuk

Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas

diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada

saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Secara rinci

pengakuan item-item dalam laporan realisasi anggaran, sesuai dengan

Exposure Draft PSAP Pernyataan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran

adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran

melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan

3. Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan yaitu pada saat

dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Dana

Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan.

4. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Negara/Daerah.

5. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening

Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan

keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan

keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan

sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan

keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi,

dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas

dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah

hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan

mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada

kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat

sekarang dan saat mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat

disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry; tidak dapat

menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan(cost of service) sebagai

alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol

dan evaluasi kinerja.

B. Modifikasi Dari Akuntansi Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas,

namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih

ditambah dengan waktu atau periode tertentu (specific period) misalnya 1 atau

2 bulan setelah periode berjalan (?leaves the books open?). Penerimaan dan

pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh

periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan

pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas

pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan

tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan

tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi

akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan

pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis

kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo near-cash yang

diperlihatkan dengan piutang-piutang yang akan diterima dan utang-utang

yang akan dibayar selama periode tertentu dan financial assets and liabilities.

Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan specified period dalam

laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo)

mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (public debt),

jaminan (guarantees), dan notes payable.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan

sekarang (current financial resources) dan perubahan-perubahan atas

sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai

fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan

penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik

berarti bahwa terdapat informasi mengenai pituang dan hutang,

meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.

2. Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa

pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu :

a. periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun

b. periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas

c. kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran

kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh

penerimaan dan pembayaran

d. satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang

secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut,

periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan

kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan

e. kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh

(fully disclosed)

3. Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah

bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun

penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah

menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode

tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah

yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.

C. Akuntansi Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana

transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam

catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat

terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima

atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi

sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan.

International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun

Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada

negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam

pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat

pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi

basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan

pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual

menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus

sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan

arus ekonomi lainnya.

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis

akrual, baik bagi pengguna laporan (user) maupun bagi pemerintah sebagai

penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

1. dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan

perubahannya

2. memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh

sumber daya

3. menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva

dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan

4. memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya

5. memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah

dalam medanai aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan

komitmennya

6. membantu user dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan

sumber daya ke atau melakukan bisnis dengan entitas

7. user dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya

pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.

Sesuai dengan Exposure Draft Standar Akuntansi Pemerintahan, basis

akrual untuk neraca berarti bahwa aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana diakui

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Secara rinci

pengakuan atas item-item yang ada dalam neraca dengan penerapan basis

akrual adalah :

a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan

diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b. Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai

investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa

pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut

dapat diperoleh pemerintah;

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara

memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka

pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak

dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran,

sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka

panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

c. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus

berwujud dan memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus

diakui sebagai KD jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria

berikut ini terpenuhi:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

4. Kewajiban, suatu kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan

bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini,

dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian

yang dapat diukur dengan andal.

D. Modifikasi dari Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak

seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun

tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasinya (modifikasi)

dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini :

1. pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva

pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban

(expense) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini

diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk

mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut.

2. pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual,

namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi

dari basis kas

3. pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek

4. pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu

seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu

pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh

Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi

atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur

(measurable). Pemerintah Federal Amerika Serikat (State) mengakui

pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut

menjadi susceptible to accrual (yaitu ketika pendapatan menjadi measurable

dan available untuk mendanai pengeluaran). Available berarti dapat ditagih

dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

Basis akuntansi mana yang dipakai oleh suatu pemerintah tertentu,

tergantung pada kebijakan dan kondisi yang ada. Masing-masing basis

akuntansi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, basis akuntansi

akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan basis

akuntansi yang lain, baik bagi pemerintah sendiri sebagai penyusun laporan

keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (user). Pemerintah

Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara, sudah harus menerapkan basis akuntansi akrual

secara penuh paling lambat tahun 2008.

Kerangka transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak

atas lima komponen, yaitu sistem perencanaan strategik, sistem pengukuran

kinerja, sistem pelaporan keuangan, saluran akuntabilitas publik (channel of

public accountability), dan auditing sektor publik yang dapat diintegrasikan ke

dalam tiga bagian akuntansi sektor publik, yaitu: Akuntansi Manajemen

Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Auditing Sektor

Publik.

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik

adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada

manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian

manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian

informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi

pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan meliputi

biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi

dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (cost-benefit

analysis), dan penilaian efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta

jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan

informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam

melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi

akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer

menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat

tercapai.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian

manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981)

mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian,

pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian,

dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen

perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin

bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi

manajemen, dipaparkan sebagai berikut:

“The Process of identification, measurement, accumulation,

analysis, preparation, interpretation, and communication of

financial information used by management to plan, evaluate, and

control within an organization and to assure appropriate use of

and accountability for its resources.”

Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan

Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang

dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal

luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management

Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian

integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian,

dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk :

1. Perumusan strategi

2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas

3. Pengambilan keputusan

4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya

5. Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar

organisasi

6. Pengungkapan kepada karyawan

7. Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak

berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor

swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan

sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik

akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung

tanpa modifikasi.

Dalam perkembangannya, kelemahan dan ketertinggalan sektor publik

dari sektor swasta memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor publik

dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke New Public

Management (NPM), yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian

kinerja dan akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor

swasta ke dalam sektor publik.

New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen

administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang

direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di

wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai

status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan

umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan

dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara

oleh lembaga-lembaga politik (APA yang dilakukan negara) dan pelaksanaan

operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan

penanggungjawab yang independen atau swasta (BAGAIMANA wewenang

dilaksanakan). Administrasi dan badan penanggungjawab melaksanakan tugas

yang diserahkan oleh negara atas dasar perumusan “order”” secara kuantitatif

dan kualitatif, lalu disepakatilah anggaran biaya untuk pelaksanaan order

tersebut (order kerja dan anggaran umum).

Penerapan NPM dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen,

depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong

demokrasi (Pecar, 2002). Perubahan dimulai dari proses rethinking

government dan dilanjutkan dengan reinventing government (termasuk

didalamnya reinventing local government) yang mengubah peran pemerintah,

terutama dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat (Mardiasmo,

2002b; Ho, 2002; Osborne and Gaebler, 1993; dan Hughes, 1998). Perubahan

teoritis, misalnya dari administrasi publik ke arah manajemen publik,

pemangkasan birokrasi pemerintah, dan penggunaan sistem kontrak telah

meluas di seluruh dunia meskipun secara rinci reformasinya bervariasi. Tren

di hampir setiap negara mengarah pada penggunaan anggaran berbasis kinerja,

manajemen berbasis outcome (hasil), dan pengunaan akuntansi accrual

meskipun tidak terjadi dalam waktu bersamaan (Hoque, 2002; Heinrich,

2002). Polidano (1999) dan Wallis dan Dollery (2001) menyatakan bahwa

NPM merupakan fenomena global, akan tetapi penerapannya dapat berbeda-

beda tergantung faktor localized contingencies.

New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua

orang. Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen desentral

dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling,

benchmarking dan lean management; bagi yang lain, NPM dipahami sebagai

privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis

membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat baru

pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara

maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah

kepada rakyat. Jika disimpulkan, NPM memiliki ciri-ciri berikut:

Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan

wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas

pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas

pemisahan manajemen strategis (APA?) dari manajemen operasional

(BAGAIMANA?)

dalam pemberian order dan anggaran umum, pelaksana order swasta dan

pemerintah diperlakukan sama.

Walaupun penerapan NPM bervariasi, namun mempunyai tujuan yang

sama yaitu memperbaiki efisiensi dan efektivitas, meningkatkan responsivitas,

dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. Pemilihan kebijakannya pun

hampir sama, antara lain desentralisasi (devolved management), pergeseran

dari pengendalian input menjadi pengukuran output dan outcome, spesifikasi

kinerja yang lebih ketat, public service ethic, pemberian reward and

punishment, dan meluasnya penggunaan mekanisme contracting-out (Hood,

1991; Boston et al.,1996 dalam Hughes and O’Neill, 2002; Mulgan, 1997).

NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui

mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi,

efisiensi, dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan

masalah. Masalah tersebut terutama berakar dari mental birokrat tradisional,

pengetahuan dan ketrampilan yang tidak memadai, dan peraturan perundang-

undangan yang tidak memberikan cukup peluang fleksibilitas pembuatan

keputusan (Pecar, 2002).

Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi

publik sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia

bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia

jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang

efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba.

Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam

pasar yang penuh persaingan.

Langkah untuk menerapkan New Public Management bisa dilakukan

dengan syarat ada cukup jumlah pendukung “yang kritis” yang menghendaki

reformasi. Para pendukung ini harus berasal dari administrasi (pemda,

pemkot) dan politik; berarti mereka harus seorang birokrat dan politisi. Warga

juga akan setuju dengan penerapan NPM ini karena mereka banyak

mengkritisi kelemahan atau kinerja administrasi yang loyo.

Namun demikian, reformasi ini harus didukung bersama agar warga bisa

memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak administrasi

untuk menyelesaikan proses reformasi dengan sukses. Harus jelas bahwa

restrukturisasi seperti ini punya harga, tapi harus disadari pula bahwa

penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah membiayai

kembali investasi. Akan tetapi, sebelum upaya penerapan New Public

Management ini bisa direalisasikan, harus diciptakan dulu prakondisi, yakni

pertama, batasan tanggung jawab antara unit perencana dan unit pelaksana

(politik dan administrasi) dan perangkat sumber daya yang bersifat desentral.

Seperti telah diindikasikan di atas, manajemen publik baru merupakan isu

menyangkut penetapan “apa” dan “bagaimana”.

Dewasa ini pembagian tugas di kebanyakan administrasi publik ditandai

dengan pemisahan antara wewenang yang mengurus bidang kerja

danwewenang yang membidangi dana. Tugas diserahkan pada departemen-

departemen, kantor-kantor atau unit-unit administrasi, sementara dana yang

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut berada di bawah

tanggung jawab bagian lain.

Dana diberikan kepada departemen-departemen melalui anggaran yang

rinci. Dalam anggaran ini juga telah ditentukan alokasi dana. Sejalan dengan

waktu, tugas-tugas yang dilakukan masing-masing departemen, kantor dan

sejenisnya menjadi kerja rutin. Keputusan tentang dana yang disediakan tidak

lagi dilihat dalam hubungannya dengan tugas yang diserahkan. Artinya, si

pemberi dana tidak tahu lagi diapakan saja dana yang telah dialokasikan; ia

hanya berorientasi pada ketersediaan dana. Ini berarti tidak lagi keterikatan

antara order/tugas dengan dana yang diberikan.

Pihak administrasi (pemda/pemkot) merespon ini dengan jawaban bahwa

merekalah yang menetapkan berapa banyak layanan yang hendak diproduksi

dan bagaimana kualitasnya. Fenomena ini merupakan salah satu alasan

tergerogotinya hak parlemen dan dewan kota atau DPRD dalam ikut

menentukan anggaran.

Perangkat-perangkat New Public Management

a. Manajemen kontrak

b. Penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya

c. Orientasi pada hasil kerja (output)

d. Controlling

e. Orientasi pada warga/pelanggan

f. Personalia

g. Teknik informasi

h. Manajemen kualitas

Reformasi administrasi tidak berhenti pada upaya perubahan

struktur atau penciptaaan struktur baru. Struktur yang telah diubah atau

struktur baru yang telah diciptakan itu harus diaktifkan, dan untuk itu

harus ditemukan motor penggeraknya yang memotivasi karyawan untuk

membuktikan produktivitas kerja dan kemampuan inovasi mereka dan

untuk bertugas di administrasi publik.

Penerapan instrument-instrumen ekonomi perusahaan dalam

administrasi publik tidak cukup untuk menjamin efisiensi dan efektifitas

yang lebih tinggi. Tekanan untuk menciptakan efisiensi hanya bisa muncul

bila sistem persaingan yang diterapkan berjalan dengan baik. Persaingan

ini menghasilkan kemungkinan perbandingan antara yang bertanggung

jawab pada produk dan anggaran – yang dampaknya adalah tekanan

kepada pihak penawar layanan untuk selalu mengoptimalkan kerjanya.

Bentuk lain dari praktek pemberian pelayanan kepada publik bisa

terlihat sebagai berikut: administrasi publik atau pemerintah tetap menjadi

pihak yang memberikan layanan, tetapi beberapa bagian dari pekerjaan

untuk layanan yang akan ditawarkan (misalnya penyedian air bersih)

ditangani pihak swasta (tanggung jawab untuk perlegkapan); atau

melibatkan pihak swasta dalam pengadaan modal dan tempat produksi

(Public Private Partnership).

Meskipun pelibatan pihak swasta – yang berarti terciptanya

persaingan – ada risikonya, tapi pengalaman-pengalaman internasional

menunjukkan bahwa perluasan persaingan secara wajar melalui tender

terbuka sebagai instrumen pengendalian – mungkin menjadi langkah

terpenting dalam rangka meningkatkan orientasi pada warga dan

penghematan anggaran.

New Public Management tidak memiliki teori yang menyeluruh

dan umumnya didasari pada pengalaman-pengalaman empirik hasil

eksperimen yang bertujuan membuat administrasi publik menjadi lebih

baik dan lebih efisien. Tujuan ini bukan ditunjang pada keyakinan bahwa

pemerintah (administrasi publik) akan bekerja lebih baik dan lebih cepat,

tetapi karena kekurangan dana: jadi bekerja secara efisien dan lebih baik

adalah keniscayaan bagi administrasi publik.

Berhasil atau tidaknya New Public Management akan sangat

tergantung pada kehendak politik dari semua yang terlibat. Itu syarat

pertama. Jika syarat ini terpenuhi, harus dibuat analisa khusus terhadap

situasi, dan dalam analisa inilah ditaksir kelebihan dan kekurangan serta

risiko-risiko yang mungkin timbul – di saat dilakukan perombakan ke arah

administrasi publik yang modern, atau risiko-risiko yang memang sudah

ada.

Ini merupakan situasi klasik yang menjadi titik tolak untuk

mengembangkan strategi. Tanpa strategi seperti ini, implementasi biasanya

tidak akan berhasil, dan akan mandek di tengah jalan. Lalu, hasilnya pun

akan lebih buruk dari kondisi yang pernah ada sebelumnya.

Di lain pihak, ketidakpuasan warga terhadap efisiensi administrasi

atau penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan dari pihak donatur

internasional serta mitra memaksa penyelenggara pemerintah mengkaji

tema “Good Governance” ke satu arah yang mendorong terciptanya

peningkatan dan perbaikan kinerja – yang pada gilirannya menghalangi

terjadinya penyalahgunaan dana dan mengakhiri pemborosan dana.

Dengan penerapan New Public Management, praktek-praktek

sepertikorupsi dan nepotisme pasti bisa ditemukan dan dihentikan sejak

dini. Pada saat yang sama, melalui pembatasan tanggung jawab yang jelas,

mereka yang melakukan kesalahan bisa diminta pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, New Public Management sangat perlu diterapkan –

meski itu menuntut pekerjaan yang tak ringan.

Penerapan NPM seharusnya didukung dengan penerapan Public

Expenditure Management (PEM) dalam pengalokasian dan penggunaan

sumber daya secara responsif, efektif, dan efisien (Schiavo-Campo and

Tomasi, 1999). PEM tidak hanya dikaitkan dengan pengeluaran, tetapi

juga memperhatikan pendapatan sebagai suatu kesatuan, sehingga

kooperasi aparat pajak dengan aparat penganggaran untuk berbagai hal

seperti budget forecasting, macroeconomic framework formulation, trade-

offs between outright expenditures, dan tax concessions adalah suatu

keharusan.

Dalam kerangka desentralisasi, PEM dilaksanakan dengan

memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan kemampuan daerah serta

memperhatikan local factor endowments, institusi daerah, dan kebutuhan

daerah dalam perspektif jangka panjang. Penerapan PEM dilaksanakan

untuk mewujudkan agregate fiscal discipline, allocative efficiency, dan

operational efficiency (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999; Campos,

2001). Hal tersebut dapat dilaksanakan apabila

StrategicManagementAccounting (SMA) diterapkan dalam pemerintahan.

SMA membantu penyediaan informasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja

meskipun lingkungan dan kebutuhan organisasi terus berubah karena SMA

menekankan continual feedback dan orientasi jangka panjang dalam

membuat keputusan strategis dan menilai efektivitasnya (Hoque, 2002).

Dalam perkembangannya, konsep value for money diperluas

dengan penerapan best value performance framework yang menunjang

reformasi layanan publik. Reformasi layanan publik meliputi empat hal

mendasar yaitu adanya standar nasional, keleluasaan dalam menyediakan

layanan, fleksibilitas organisasi, dan eksplorasi jenis layanan yang dapat

disediakan (ODPM, 2003). Layanan masyarakat seharusnya mempunyai

kriteria seperti adanya standar yang tinggi dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakatnya serta dapat diakses oleh masyarakat yang

membutuhkan. Standar yang tinggi dan responsif merupakan sesuatu yang

relatif yang dapat diantisipasi dengan penetapan standar pelayanan

minimal (SPM) atau minimum standard level of public services. Indonesia

saat ini sudah mempunyai PP No. 65 Tahun 2005 yang mengatur tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tujuan pokok best value adalah memodernisasi penilaian

pengelolaan pemerintahan sehingga unit kerja yang berwenang

menyediakan layanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan

masyarakat sehingga layanan yang disediakan bukan berdasarkan dana

yang tersedia (pelayanan merupakan fungsi pendapatan), tetapi lebih pada

apa yang dibutuhkan masyarakat (pelayanan merupakan fungsi

kebutuhan). Setiap unit kerja menentukan target dan tujuan serta

merefleksikannya ke dalam suatu performance plan yang memberikan

informasi mengenai jenis layanan yang disediakan, cara menyediakan

layanan, obyek pemakai layanan, kualitas layanan yang diharapkan, dan

tindakan yang diperlukan dalam menyediakan layanan (Jones and

Pendlebury, 2000). Best value juga menyelaraskan prioritas dan fokus

nasional dengan prioritas dan fokus daerah sehingga pengembangan

layanan publik tidak tumpang tindih.

Best value menitikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan,

keseimbangan kualitas layanan yang disediakan dengan biaya yang

dikeluarkan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam

menyediakan layanan publik. Best value meningkatkan akuntabilitas

dengan cara konsultasi dan musyawarah untuk memastikan adanya

komunikasi yang efektif dalam komunitas daerah. Selain itu, best value

juga mensyaratkan adanya evaluasi pada setiap aspek pekerjaan dari

berbagai perspektif untuk menilai kinerja unit kerja tersebut. Best value

dapat mengadopsi teknik-teknik manajemen sektor privat seperti value

planning, value engineering, dan value analysis, serta konsep customer

value. Dengan demikian, best value dapat dikatakan sebagai konsep

pengelolaan yang berfokus pada pelanggan dan kinerja.

Penerapan konsep-konsep di atas seperti value for money, NPM,

dan best value akan lebih nyata apabila sistem manajemen strategik yang

berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sistem manajemen strategik tersebut

terdiri dari sistem perumusan strategi, sistem perencanaan strategi, sistem

penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, sistem

pengimplementasian, dan sistem pemantauan.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra dan Gatot Supriyanto. 2003. Sistem Akuntansi Sektor

Publik. Jakarta : PT. Salembba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.