UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Bambang Kesit Tim Akuntansi Sektor Publik Prodi Akuntansi 2010
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
Bambang Kesit
Tim Akuntansi Sektor Publik
Prodi Akuntansi
2010
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KEDUDUKAN SEKTOR PUBLIK
PEREKONOMIAN
SEKTOR
SWASTASEKTOR
PUBLIK
SEKTOR
KETIGA
SISTEM EKONOMI, POLITIK, SOSBUD
NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK?
SEKTOR PUBLIK
PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
PENYELENGGARAAN NEGARA/PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Perbedaan Barang Publik v.s. Barang Swasta
Barang Swasta Murni
Manfaatnya dirasakan sendiri
Dihasilkan oleh swasta atau
pemerintah
Dijual melalui pasar
Dibiayai dari hasil penjualan
Contoh: Mobil, sepatu, baju, dsb
Barang Campuran (Quasi Public)
Manfaatnya dirasakan bersama
dan dikonsumsi bersama tetapi
dapat terjadi kepadatan
Dijual melalui pasar atau
langsung oleh pemerintah
Contoh: taman, jalan toll
Barang Campuran (Quasi Private)
Barang swasta yang
menimbulkan eksternalitas
Dibiayai dari hasil penjualan
atau dengan APBN/APBD
Contoh: Rumah sakit,
transportasi umum, Perguruan
Tinggi
Barang Publik Murni
Manfaatnya dirasakan bersama
Dihasilkan oleh pemerintah
Disalurkan oleh pemerintah
Dijual melalui pasar atau
langsung oleh pemerintah
Contoh: Peradilan, Pertahanan
Keamanan
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
DOMAIN SEKTOR PUBLIK
Pemerintahan (Pusat dan Daerah)
Perusahaan milik pemerintah
(BUMN/BUMD)
Organisasi Publik Nondepartemen
(Quasi-Autonomous Non-governmental
Orgaization/QUANGOS)
Yayasan (Charities)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Penyelenggara Pelayanan Publik
Satuan kerja/satuan organisasi Kementerian;
Departemen;
Lembaga Pemerintah Non Departemen;
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Badan Hukum Milik Negara (BHMN);
Badan Usaha Milik Daerah (BUMN);
Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk dinas-dinas dan badan.
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
KLASIFIKASI PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan Kebutuhan
Dasar
Pelayanan
Umum
PELAYANAN PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pelayanan Kebutuhan Dasar
a. Kesehatan
b. Pendidikan Dasar
c. Bahan Kebutuhan Pokok
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Bahan Kebutuhan Pokok
Penyediaan bahan kebutuhan pokok
Stabilitas harga
Menjaga ketersediaannya
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pelayanan Umum
a. Pelayanan Administratif
b. Pelayanan Barang
c. Pelayanan Jasa
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pelayanan Administratif
Pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pelayanan Barang
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Pelayanan Jasa
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
Tujuan utama organisasi,
Sumber pembiayaan,
Pola pertanggungjawaban,
Organisasi,
Karakteristik anggaran,
Stakeholder
Sistem akuntansi
Produk (barang/jasa) yang dihasilkan
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTA
Tujuan Organisasi Nonprofit motive Profit motive
Sumber pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb.
Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva
Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran
Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
Generic Management vs Public Service Obligation (PSO)
MODEL SEKTOR SWASTA MODEL SEKTOR PUBLIK
Pelanggan adalah raja Masyarakat adalah penguasa tertinggi
Persaingan sebagai instrumen pasar
Tindakan kolektif sebagai instrumen pemerintahan
Pilihan individual dalam pasar
Pilihan kolektif dalam pemerintahan
Mencari kepuasan pasar (pelanggan)
Mencari keadilan (justice)
Keadilan pasar (equity of market)
Keadilan kebutuhan (equity of need)
Tertutup Keterbukaan untuk publik
Permintaan & Penawaran Kebutuhan sumber daya