Top Banner
AKUNTANSI PAJAK (TAX ACCOUNTING) DISUSUN OLEH IBNU SINA AZLY 2010031224
55

Akuntansi Perpajakan

Oct 31, 2014

Download

Documents

Ibnu Sina Azly

Metode menjurnal dan contoh soal menjurnal setelah menghitung pajak.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Akuntansi Perpajakan

AKUNTANSI PAJAK

(TAX ACCOUNTING)

DISUSUN OLEH IBNU SINA AZLY

2010031224

Page 2: Akuntansi Perpajakan

I. PENGERTIAN Akuntansi : Proses pencatatan,

penggolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan suatu organisasi /perusahaan yang terdiri dari neraca, L/R, dan perubahan modal

Pajak : Iuran dari rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dari pemerintah kepada individu yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Page 3: Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak : Suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan suatu organisasi /perusahaan dalam suatu periode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Page 4: Akuntansi Perpajakan

II. TUJUAN AKUNTANSI KOMERSIAL DAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

AKUNTANSI KOMERSIAL AKUNTANSI PERPAJAKAN

Menyediakan laporan dan informasi keuangan serta

informasi lain kepada misalnya pimpinan

perusahaan, pemegang saham dll.

•Untuk dapat menyajikan informasi perpajak yang cepat, tepat dan lengkap kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (Tax Compliance)•Penyajian Akuntansi perpajakan (metode, prosedur, dan teknik pembukuan) sangat dipengaruhi oleh hukum pajak.•Hukum pajak meliputi Undang-Undang Pajak, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

Page 5: Akuntansi Perpajakan

III. CIRI KUALITATIF PELAPORAN KEUANGAN PERPAJAKAN

Ciri Kualitatif Informasi Pelaporan Perpajakan =

Ciri Kualitatif Informasi Keuangan

RELEVAN DAPAT DIPAHAMI

KEANDALANDAPAT

DIBANDINGKAN

Page 6: Akuntansi Perpajakan

IV. PEMBUKUAN / PENCATATAN PERPAJAKAN

A. ARTI PENTING 1) Mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)2) Mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) (atau Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai) 3) Penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas wajib pajak) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan.

Page 7: Akuntansi Perpajakan

B. KEWAJIBAN PEMBUKUAN / PENCATATAN1) WP Orang Pribadi (OP) dan WP Badan yang

melakukan kegiatan usaha di Indonesia. 2) WP OP yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan diperbolehkan menghitung Penghasilan Netto dan WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha, dikecualikan dari

kewajiban Pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan.3) Pembukuan / Pencatatan harus :

- Diselenggarakan dengan itikad baik di Wilayah NKRI, dengan prinsip taat

azas dan dengan metode Akuntansi Accrual Basis atau Cash Basis.Accrual Basis : Pencatatan/pembukuan dilakukan saat terjadi transaksi sekalipun belum dilakukan pembayaran.

Cash Basis : Pencatatan/pembukuan yang diakui pada saat pembayaran secara tunai

Page 8: Akuntansi Perpajakan

- Terdiri dari catatan Harga, Kewajiban/Hutang, Modal,

Penghasilan dan Biaya serta Penjualan dan Pembelian.

- Tutup Buku setiap akhir tahun dengan membuat Laporan

Laba/Rugi, berdasarkan Neraca Pembukuan yang taat Azas (Konsisten).

- Menggunakan Huruf latin dan angka Arab.

- Menggunakan satuan mata uang Rupiah atau mata uang asing yang diizinkan oleh MenKeu.

Notes : Perubahan atas metode pembukuan harus disetujui oleh Dirjen Pajak, Pembukuan beserta Dokumen-dokumen pendukungnya harus disimpan selama 10 tahun

Page 9: Akuntansi Perpajakan

4) Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan.

a. Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang kenaikan 100%, khusus untuk PPh Pasal 29 di tambah kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)

b. Dengan sengaja :

1. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain atau di palsukan seolah-

olah benar.

2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

3. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya.

Dipidana dengan penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Page 10: Akuntansi Perpajakan

C. LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN FISKALLAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Dibuat/disajikan berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum

Dibuat/disajikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

PERBEDAAN DASAR

PEMBUATAN L/K KOMERSIAL DGN

L/K FISKAL

BEDA TETAP

BEDA WAKTU

REKONSILIASI FISKAL

Page 11: Akuntansi Perpajakan

Permanent Different (Beda Tetap) : Perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial (LKK), terhadap pengakuan biaya (beban) maupun pengakuan penghasilan (pendapatan). Contoh : sumbangan, kepentingan pribadi, sanksi administrasi, dll

Timing Different (Beda Waktu) : Perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial (LKK) secara temporer (beda waktu) terhadap pengakuan biaya (beban) maupun pengakuan penghasilan. Contoh : biaya penyusutan untuk aktiva tetap dan amortisasi untuk aktiva tetap tidak berwujud.

Page 12: Akuntansi Perpajakan

PERBEDAA

N

BEDA TETAP

BEDA WAKTU

Sanksi Administrasi Perpajakan

Sumbangan

Penyusutan Penilaian Inventory Penyisihan Kerugian

Piutang

AKUNTANSI PAJAK

Biaya Non Deductible

Expense

Penghasilan Bukan Objek Pajak

Bukan

Penghasilan

Penghasilan

Bukan Biaya Deductible Expense

Page 13: Akuntansi Perpajakan

1. PENGERTIAN REKONSILIASI FISKAL Adalah Koreksi – koreksi terhadap perkiraan – perkiraan (Akun-akun) yang terdapat pada L/K Komersial.

2. JENIS REKONSILIASI FISKALa) Koreksi Fiskal Positif (+)

Koreksi Fiskal Pengurangan terhadap Beban/Biaya dan atau Penambahan Penghasilan.b) Koreksi Fiskal Negatif (-)

Koreksi Fiskal Penambahan Beban/Biaya dan atau Pengurangan Penghasilan.

Mengurangi Laba/Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Page 14: Akuntansi Perpajakan

3. SKEMATIS PROSES PENYUSUNAN L/K FISKAL

Dok.Dasar

Jurnal Buku Besar

Dicocokan

Buku Tambahan

Neraca Percobaan

Laporan Keuangan Komersial

Rekonsiliasi

Laporan Keuangan

Fiskal

Dasar Pengisian

SPT

Page 15: Akuntansi Perpajakan

A. PENGHASILAN

PENGHASILAN

1. Penghasilan yang bukan merupakan objek PPh

•Tidak diakui fiskal / dikoreksi fiskal ( - )•Contoh: sumbangan, hibah, bantuan, zakat, infaq

2. Penghasilan merupakan objek PPh

a. Bersifat final b. Bersifat tidak final

•Tidak diakui fiskal / dikoreksi fiskal ( - )•Contoh: bunga deposito, bunga tabungan, sertifikat BI, sewa tanah

•Diakui fiskal / tidak dikoreksi fiskal ( + )•Dapat dikreditkan•Contoh: deviden

Page 16: Akuntansi Perpajakan

B. BIAYA/BEBAN

BIAYA / BEBAN

1. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Deductible

Expenses/DE)

• Diakui fiskal / tidak dikoreksi fiskal ( - )• Contoh: biaya gaji

karyawan

2. Biaya-biaya yang tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto (Non

Deductible Expenses/NDE)

• Tidak diakui fiskal / dikoreksi fiskal ( + )• Contoh: biaya sanksi

administrasi pajak, biaya perjalanan dinas

Page 17: Akuntansi Perpajakan

4. FORMAT REKONSILIASI FISKAL

Keterangan : - LKK = Laporan Keuangan Komersial, LKF = Laporan Keuangan

Fiskal- Koreksi Fiskal Positif adalah Koreksi yang mengakibatkan

bertambahnya penghasilan/pendapatan - Koreksi Fiskal Negatif adalah Koreksi yang mengakibatkan

berkurang penghasilan/pendapatan

PT.ABCREKONSILIASI FISKAL PER 31 DESEMBER

2006No. Akun

Akun/Perkiraa

n

LKK Koreksi Fiskal LKF

(+) (-)

Ket

Page 18: Akuntansi Perpajakan

V. PEMBUKUAN AKUN-AKUN PAJAK 1. Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Pasal 21)

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dan pemotongan

PPh pasal 21 sbb:

Beban gaji XXX

PPh pasal 21 XXXKas/Bank XXX

b. Jurnal pada saat pembayaran/penyetoran PPh pasal 21 ke Kas Negara sbb:

PPh pasal 21 XXXKas/Bank XXX

Page 19: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal :PT. ABC membayar gaji karyawan sebesar Rp.20.000.000 dan memotong PPh pasal 21 sebesar Rp.600.000Diminta : buatlah jurnalnya!

Jawab : Beban gaji Rp.20.000.000

PPh pasal 21 Rp. 600.000

Kas Rp. 19.400.000

Page 20: Akuntansi Perpajakan

2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)adalah PPh yang dipungut oleh:

Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang

Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

a. Jurnal pada saat Pembelian Barang Import dan Pembayaran PPh Pasal 22 sbb:

Pembelian Barang Impor XXXPPh Pasal 22 XXX

Kas/Bank XXX

b. Jurnal pada saat Penjualan Barang kepada Instansi pemerintah/Badan- badan Pemerintah sbb:

Kas/Piutang XXXPPh Pasal 22 XXX

Penjualan XXX

Page 21: Akuntansi Perpajakan

c. Jurnal pada saat Penjualan Barang Hasil Industri yang dilakukan oleh Pabrikan kepada Distributor Utama sbb:

Kas/Piutang XXXPPh Pasal 22 XXXPenjualan XXX

d. Jurnal pada saat Pembelian Barang Hasil Industri oleh Distributor Utama sbb:

Pembelian XXXPPh Pasal 22 XXX

Kas/Utang XXX

Page 22: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: (Pembelian Barang Import dan Pembayaran PPh Pasal 22 )PT. Importindo mengimport barang dari Prancis berupa pakaian bayi, dengan nilai import Rp.200.000.000, PPh pasal 22 : 2,5%, dan PPN atas import barang 10% dibayar secara tunai.

Diminta: Buatlah jurnalnya!

Jawab: PPh Pasal 22 (Rp.200.000.000 x 2,5%) = Rp.5.000.000PPN 10% (Rp.200.000.000 x 10%) = Rp.20.000.000

Pembelian Barang Impor Rp.200.000.000PPh Pasal 22 Rp. 5.000.000PPN 10% Rp. 20.000.000

Kas/Bank Rp.225.000.000

Page 23: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal : (Penjualan Barang kepada Instansi pemerintah/Badan-badan Pemerintah)PT. Rekanan Idaman sebagai salah satu rekanan instansi pemerintah menjual barang dengan harga Rp.110.000.000 (termasuk PPN) atas transaksi tersebut dipungut oleh bendaharawan pemerintah pajak berupa PPN 10%, dan PPh Pasal 22 : 1,5%, pembayaran dilakukan secara tunai.

Diminta: Buatlah jurnal transaksi tersebut jika dalam pembayaran tunai dan pembayaran kredit!

Jawab: (Pembayaran Tunai)PPN Keluar 10% =Rp.10.000.000PPh Pasal 22 (1,5%xRp.100juta) =Rp. 1.500.000 + Rp.11.500.000Kas = Rp.110juta – Rp.11.500.000 =Rp.98.500.000

Kas Rp.98.500.000PPh Pasal 22 Rp. 1.500.000PPN Keluar Rp.10.000.000Penjualan Rp.100.000.000PPN Rp. 10.000.000

Page 24: Akuntansi Perpajakan

Jawab: (Pembayaran Kredit)Pada saat transaksi penjualanPiutang Rp.110.000.000

PenjualanRp.100.000.000

PPN Keluar Rp. 10.000.000Pada saat pembayaran Kas Rp.98.500.000PPh Pasal 22 Rp. 1.500.000PPN Keluar Rp.10.000.000

Piutang Rp.110.000.000

Page 25: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal : (Penjualan / Pembelian Barang Hasil Industri yang dilakukan oleh Pabrikan kepada Distributor UtamaPT. Toyota Astra Motor (TAM) menjual 10 unit Toyota Kijang @Rp.100.000.000, PPN 10%, PPnBM 25%, PPh pasal 22 0,45%, kepada distributor utama PT. Astra International pembayaran dilakukan secara tunai.

Diminta : Buatlah jurnal bagi transaksi tsb!a. Jurnal bagi pihak penjual b. Jurnal bagi pihak pembeli

Jawab : a. Jurnal bagi pihak penjual

PT. Toyota Astra Motor (TAM) Kas Rp.1.354.500.000 PPh Pasal 22 Rp 4.500.000

Penjualan Rp.1.000.000.000PPN Keluar Rp. 100.000.000 PPnBM Keluar Rp. 250.000.000

Page 26: Akuntansi Perpajakan

b. Jurnal bagi pihak pembeli PT. Astra International Pembelian

Rp.1.000.000.000PPN Masukan 10% Rp.

100.000.000PPh Pasal 22 Rp.

4.500.000PPnBM 25% Rp.

250.000.000Kas

Rp.1.354.500.000

Page 27: Akuntansi Perpajakan

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.Contoh: Deviden

Page 28: Akuntansi Perpajakan

Deviden

DEVIDEN

2. Badan

a. Penyetoran modal minimal 25% dari

modal yang disetor maka deviden yang

diperoleh bukan objek PPh

b. Penyetoran modal kurang dari 25% dari modal yang

disetor maka deviden tersebut

memperoleh objek PPh pasal 23, tarif

15 %

1. Orang Pribadi

PPh Pasal 4 ayat 2, tarif

10%, bersifat final

Page 29: Akuntansi Perpajakan

PPh yang bersifat final dan tidak final

PPh

2. Bersifat tidak final

a. Penghasilan-penghasilan yang dikenakan final, penghasilan dikoreksi fiskal positif ( + )

b. Semua biaya yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final, berarti biayanya dikoreksi fiskal negatif( - )

c. PPh yang tidak dikenakan PPh final, dapat dikreditkan / dikurangkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan

1. Bersifat final (Pasal.4(2))

a. Penghasilan-penghasilan yang tidak dikenakan final, penghasilan dikoreksi fiskal negatif ( - )

b. Semua biaya yang penghasilannya dikenakan PPh final, berarti biayanya dikoreksi fiskal positif ( + )

c. PPh yang dikenakan PPh final, tidak dapat dikreditkan / dikurangkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan

Page 30: Akuntansi Perpajakan

a. (atas Penghasilan Bunga, Sewa, Royalty, Deviden dan Jasa-jasa)

Jurnal pada saat memperoleh penghasilan bunga, sewa, royalty, deviden dan jasa – jasa serta dipotong PPh Pasal 23 sbb :

Kas XXXPPh Pasal 23 XXX

Pendapatan B/S/R/D/J XXX

b. (atas Pembayaran Bunga, Sewa, Royalty, dan Jasa-jasa)Biaya/Beban B/S/R/D/JXXX

PPh Pasal 23 XXXKas/Bank XXX

Page 31: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: (Badan) PT. ABC memperoleh deviden dari PT.XYZ sebesar Rp.100.000.000 dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (penyetoran modalnya besarnya 20% dari modal yang disetor).

Diminta : Buatlah jurnal dari transaksi tsb!a. Jurnal atas perolehan devidenb. Jurnal atas pembayaran devidenJawab: a. Jurnal pada saat memperoleh deviden Kas Rp.85.000.000PPh Pasal 23 15% Rp.15.000.000Pendapatan Deviden Rp.100.000.000b. Jurnal atas pembayaran devidenBiaya/Beban Deviden Rp.100.000.000PPh Pasal 23 Rp. 15.000.000Kas/Bank Rp. 85.000.000

Page 32: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: (Orang Pribadi)Pak Gendeng memperoleh deviden sebesar

Rp.10.000.000 dari PT.XYZ dan dipotong PPh pasal 4 (2) sebesar 10%.

Diminta: Buatlah jurnal! a. Pada saat memperoleh devidenb. atas pembayaran deviden

Jawab: a. Jurnal pada saat memperoleh devidenKas Rp.9.000.000PPh Pasal 4 (2) Rp.1.000.000

Pendapatan Deviden Rp.10.000.000b. Jurnal atas pembayaran deviden

Biaya/Beban Deviden Rp.10.000.000PPh Pasal 4 (2) Rp.1.000.000Kas Rp.9.000.000

Page 33: Akuntansi Perpajakan

4. Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24)PPh pasal 24 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang dapat dikreditkan / dikurangkan terhadap PPh yang terhutang pada akhir tahun pajak bersangkutan sesuai dengan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang diperkenankan (PPh pasal 24).Jurnal pada saat memperoleh penghasilan di luar negeri dan dipotong pajak diluar negeri :Kas XXXPPh Luar Negeri XXX

Pendapatan Luar Negeri XXX

Page 34: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: PT. Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sbb:1. Penghasilan dari luar negeri Rp.5.000.000.000, dengan tarif pajak sebesar 40%2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.3.000.000.000 Diminta: Tentukan batas maksimum kredit pajak luar negeri dan buatlah jurnalnya!

a. Jurnal saat memperoleh penghasilan dan dipotong pajak luar negeri

b. Jurnal pada saat pengakuan c. Jurnal pada saat pengkreditand. Jurnal pada saat disetor

Page 35: Akuntansi Perpajakan

Jawab:Total penghasilan neto : Rp.5.000.000.000 Rp.3.000.000.000 + Rp.8.000.000.000

Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut:1. PPh terhutang atau dibayar diluar negeri adalah : 40%xRp.5.000.000.000 = Rp.2.000.000.0002. PPh terhutang :Rp.8.000.000.000x28% = Rp.2.240.000.0003. (Rp.5.000.000.000 : Rp.8.000.000.000) x Rp. 2.240.000.000 = Rp.1.400.000.000

Maka kredit pajak yang diperkenankan adalah sebesar Rp.1.400.000.000

a. Jurnal saat memperoleh penghasilan di luar negeri dan dipotong pajak luar negeriKas Rp.3.600.000.000PPh Luar Negeri Rp.1.400.000.000 Pendapatan Luar Negeri Rp.5.000.000.000

Page 36: Akuntansi Perpajakan

b. Jurnal pada saat pengakuan PPh Pasal 24 Rp.1.400.000.000Biaya PPh LN Rp. 600.000.000

PPh LN Rp.2.000.000.000 c. Jurnal pada saat pengkreditan

PPh terhutang Rp.2.240.000.000PPh Pasal 24

Rp.1.400.000.000PPh KB(Pasal 29) Rp. 840.000.000

d. Jurnal pada saat disetor PPh KB(Pasal 29) Rp. 840.000.000

Kas Rp.840.000.000

Page 37: Akuntansi Perpajakan

5. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) (Angsuran PPh setiap bulan)

adalah pajak penghasilan setiap bulang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak baik orang pribadi (OP) maupun badan.

PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya.atau 1/12 x PPh yang masih harus dibayar sendiri

1/12 x (PPh yang terhutang tahun lalu – Kredit pajak)

Jurnal pada saat pembayaran PPh Pasal 25 ke kas negaraPPh Pasal 25 XXX

Kas/Bank XXX

Page 38: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: PT. XYZ membayar angsuran PPh (PPh pasal 25) dalam bulan Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000

Diminta : Buatlah jurnalnya!

Jawab: Jurnal pada saat pembayaran PPh

Pasal 25 ke kas negara:PPh Pasal 25 Rp.10.000.000

Kas Rp.10.000.000

Page 39: Akuntansi Perpajakan

6. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) (WP Luar Negeri)adalah Wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. a. Jurnal pada saat membayar gaji dan

memotong PPh pasal 26 adalah sbb:Beban/Biaya gaji XXX

PPh pasal 26 XXXKas/Bank XXX

b. Jurnal pada saat menyetor PPh pasal 26 ke kas Negara adalah sbb:PPh pasal 26 XXX

Kas XXX

Page 40: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: PT. Rindu menanti membayar gaji pegawai/karyawan luar negeri atau expatriat sebesat Rp.50.000.000.000 dan memotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Diminta: Buatlah Jurnalnya!a. Pada saat membayar gaji b. Pada saat menyetor

Jawab: a. Jurnal pada saat membayar gaji dan memotong

PPh pasal 26:Beban/Biaya Gaji Rp.50.000.000 PPh Pasal 26 Rp.10.000.000

b. Jurnal pada saat menyetor PPh Pasal 26 ke kas negara:

PPh Pasal 26 Rp.10.000.000Kas Rp.10.000.000

Page 41: Akuntansi Perpajakan

7. Pengkreditan Pajak Penghasilan pada dibayar dimuka (Prepaid Tax) dengan PPh Badan/Orang Pribadi pada Akhir Tahun yaitu pembayaran pajak kepada kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan dan akan diperhitungkan sebagai unsur pengurang (kredit pajak) terhadap kewajiban pajak terhutang perusahaan.Jurnal pada saat Pengkreditan Akhir Tahun dengan PPh Badan/Orang Pribadi:PPh Badan/OP XXX

PPh Pasal 21/22/23/24/25XXX

PPh KB (Pasal 29)XXX

Page 42: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal:PT.ABC dalam tahun 2011 mempunyai data-data sbb:- PPh yang terhutang Rp.100.000.000- Kredit pajak (pajak dibayar dimuka)

*PPh Pasal 22 Rp. 2.000.000*PPh Pasal 23 Rp. 3.000.000*PPh Pasal 24 Rp. 4.000.000*PPh Pasal 25 Rp.80.000.000

Diminta: Buatlah jurnal!a. Pada saat pengkreditan pembayaran pajak terhutangb. Pada saat penyetoran kurang bayar (pasal 29) ke kas negara

Page 43: Akuntansi Perpajakan

Jawab: a. Jurnal pada saat Pengkreditan Akhir Tahun

dengan PPh Badan/Orang Pribadi:PPh Badan Rp.100.000.000

PPh Pasal 21/22/23/24/25 Rp.89.000.000

PPh KB (Pasal 29) Rp.11.000.000

b. Jurnal pada saat penyetoran ke kas negara

PPh KB (Pasal 29) Rp. 11.000.000Kas

Rp.11.000.000

Page 44: Akuntansi Perpajakan

8. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean.a. Metode Fisik (Physical)

1) Jurnal pada saat Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena pajak (JKP)

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sbb: Pembelian XXXPPN Masukan XXX

Kas XXX2) Jurnal pada saat Penjualan BKP/JKP oleh PKP

Kas XXXPenjualan XXXPPN Keluaran XXX

Page 45: Akuntansi Perpajakan

3) Jurnal pada saat pengkreditan PPN Masukan dengan PPN

Keluaran oleh KP pada Akhir Bulan (Masa Pajak)sbb:

PPN Keluaran XXXPPN Masukan

XXXPPN Kurang

Bayar XXX(Jika PPN Kurang Bayar (KB),

harus dibayar KB ke kas Negara)

4) PPN Keluaran XXX PPN Lebih Bayar XXX

PPN Masukan XXX

(Jika PPN Lebih Bayar(LB), dapat di kompensasi/Restitusi)

Page 46: Akuntansi Perpajakan

5) Jurnal pada saat pembayaran PPN ke Kas Negara PPN Kurang Bayar XXX

Kas XXX6) Jurnal pada saat penerimaan

PPN Lebih Bayar dari Kas Negara (Restitusi)

Kas XXXPPN Lebih

Bayar XXX7) Pada saat PPN lebih bayar

dikompensasi/diperhitungkan dgn PPN masa/periode berikutnya:

PPN Masukan XXXPPN Lebih

bayar XXX

Page 47: Akuntansi Perpajakan

b. Metode Perpetual :1) Jurnal untuk transaksi pembelian :

Persediaan XXX PPN Masukan XXX

Kas/Utang XXX2) Jurnal untuk transaksi Pembelian Barang

Modal (contoh mesin)Mesin XXXPPN Masukan XXX

Kas/Utang XXX3) Jurnal untuk transaksi Penjualan BKP/JKP

adalah sbb:Kas/Piutang XXXHarga Pokok XXX

Penjualan XXXPPN Masukan XXXPersediaan XXX

Page 48: Akuntansi Perpajakan

Seandainya pembeli mengembalikan barangnya maka retur penjualan tersebut akan dijurnal sbb: a. Metode Physical untuk Retur Penjualan

Penjualan XXXPPN Keluaran XXXKas/Piutang XXX

b. Metode Perpetual untuk Retur Penjualan Jika menggunakan metode perpetual,

Jurnal diatas akan ditambah jurnal berikut ini:

Persediaan XXXHarga Pokok XXX

Catatan: Untuk setiap Retur Penjualan harus dilengkapi dengan Nota Retur dan ditandatangani oleh

Pembeli

Page 49: Akuntansi Perpajakan

Contoh soal: PT.XYZ sebagai pengusaha kena pajak (PKP) melakukan

pembelian BKP sebesar Rp.100.000.000, PP 10% secara tunai.Diminta: Buatlah jurnalnya dgn metode fisik!

a. Pada saat Pembelian b. Pada saat Penjualan

Jawab:a. Jurnal pada saat Pembelian Barang Kena Pajak (BKP)

Pembelian Rp.110.000.000PPN Masukan Rp. 10.450.000

Kas Rp.114.950.000Pot.Pembelian 5% Rp. 500.000

b. Jurnal pada saat Penjualan BKPKas Rp.114.950.000Pot.Pembelian 5% Rp. 5.500.000

Penjualan Rp.110.000.000PPN Keluaran Rp. 10.450.000

Ket: Harga : Rp.110.000.000Diskon: Rp. 5.500.000 _DPP : Rp.104.500.000PPN 10%: Rp. 10.450.000 +Harga+PPN :Rp.114.950.000

Page 50: Akuntansi Perpajakan

10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang di daerah pabean yang berdasarkan keputusan Menkeu tergolong barang mewah. a. Jurnal pada saat Pembelian Barang Mewah oleh PKP (BM) sbb:Pembelian XXXEx. PPn BM Masukan XXXKas XXXb. Jurnal pada saat Penjualan Barang Mewah oleh PKP (BM) sbb:Kas XXXPenjualan XXXEx. PPnBM Keluaran XXXc. Jurnal pada saat Pengkreditan PPN BM Masukan dengan PPN BM Keluaran pada akhir bulan (Masa Pajak) sbb:Ex.PPN BM Keluaran XXX Ex.PPN BM Masukan XXX

Page 51: Akuntansi Perpajakan

11. Penyusutan/Amortisasi Pengertian Penyusutan adalah merupakan konsep alokasi aktiva tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aktiva tetap berwujud: Gedung, Mobil, Peralatan dllPengertian Amortisasi adalah aktiva tetap tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aktiva tidak berwujud: hak paten, hak intelektual, hak cipta.

Jurnal pada saat pembebanan biaya penyusutan/amortisasi Biaya penyusutan/amortisasi XXX

Akumulasi penyusutan/amortisasi XXX

Page 52: Akuntansi Perpajakan

Penghitungan biaya penyusutan: Garis Lurus:Harga Perolehan atau HP x %TP(tarif

pajak) Masa Manfaat Saldo Menurun:HP – Ak.Penyusutan atau NSB x %TP Masa Manfaat

Contoh soal: PT. ABC mempunyai data sebagai

berikut:Jenis aktiva

Tgl. Perolehan

Harga Perolehan

Umur usia/MM

MP NSB Kelompok

Kendaraan operasional

1-1-2011

200juta 5 tahun

G/L 50 juta 2

Page 53: Akuntansi Perpajakan

Diminta : 1) Berapa besarnya biaya penyusutan mobil menurut komersial/akuntansi thn 2011?

2) Berapa besarnya biaya penyusutan mobil menurut fiskal/pajak thn 2011?

3) Berapa besarnya koreksi fiskal dan koreksi positif/negatif? Jelaskan!

4) Buatlah jurnal atas bunga penyusutan mobil tahun 2011 tsb?

Page 54: Akuntansi Perpajakan

1) 200juta – 50juta = 30juta (Menurut akuntansi)

52) 200juta = 25juta (Menurut

Pajak/Fiskal)

8 _3) 5juta

Karena mengurangi biaya sehingga dikoreksi fiskal positif ( + )/menambah laba

4) Jurnal (yang dipakai biaya penyusutan komersial)

Biaya penyusutan kend.Rp.30juta

Ak.penyusutan kend.Rp.30juta

Page 55: Akuntansi Perpajakan