Akuntansi Aset Tetap

0

Disusun Oleh:

1. HENDRA MUKTI WIBAWA 134060018276 2. NI LUH RIANDEWI 124060018008 3. ROCHMAD BUDIYONO 134060018292 4. TIKA PATRIANA 134060018298 5. YORE ISTI TOSAN AJI 134060018301

2014

KELOMPOK 6

KELAS 8 A DIV KURIKULUM KHUSUS BPKP

TUGAS SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH AKUNTANSI ASET TETAP

1

AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah

dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih

wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi

sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan

aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga

kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa perlatan, dan semua biaya lainnya yang

terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Aset tetap seringnya merupakan suatu bagian utama aset pemerintah karena nilainya

yang signifikan dalam neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas

lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor,

2. Hak atas tanah.

Aset yang dikuasai utuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (materials)

dan perlengkapan (supplies) tidak termasuk dalam definisi aset tetap.

Aktivitas inventasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan

untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk

dalam setara kas.

B. KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam

aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dalam kondisi siap

dipakai.

2

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak

pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah,

pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila

perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara

tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan

yang bersifat permanen.

2. Peralatan dan mesin;

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kedaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan;

Jalan, Irigasi, Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap

dipakai.

5. Aset tetap lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap (tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya) yang

sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum

selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau

dibangun dan telah siap digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun

yang sesuai dalam pos aset tetap. KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai

dengan tujuan perolehannya.

3

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak

memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatatnya.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan

sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Bersejarah

SAP tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets)

di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Beberapa karakteristik di bawah ini sering

dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh

dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;

3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan

walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya.

Aset bersejarah jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan

aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah social dan hukum bila

memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Biaya perolehan, konstruksi, peningkatan,

rekonstruksi harus dibebankkan daam laporan operasional sebagai beban tahun

terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang

berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang

ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah

selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bengunan bersejarah digunakan untuk ruang

perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset itu akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama

seperti aset tetap lainnya.

C. AKUNTANSI PEROLEHAN ASET TETAP

Pengakuan

Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila

berwujud dan memenuhi kriteria :

4

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau

diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh

karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu

entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan

aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset

tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh

melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului

dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah.

Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal

tersebut adalah:

Pada Satker K/L

Kode Akun Uraian Debit Kredit

XXXXXX

XXXXXX

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

500 juta

100 juta

XXXXXX Piutang dari KUN 600 Juta

Pada Bendahara umum Negara


XXXXXX

XXXXXX

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

500 juta

100 juta

XXXXXX Kas Umum Negara 600 Juta

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus

disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan

cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan

untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-

5

pos neraca. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai

berikut:

Pada Satker K/L


XXXXXX

XXXXXX

Tanah

Gedung dan Peralatan

500 juta

100 juta

XXXXXX Diinvestasikan dalam Aset Tetap 600 Juta

Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk

mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

Pengukuran Perolehan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk

dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun

secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan

biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap

sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara

swakelola.

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai

wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat

penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya,

pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam PSAP Nomor 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap, disebutkan bahwa biaya

perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea

impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

a. biaya persiapan tempat;

b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling

cost);

c. biaya pemasangan (installation cost);

d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan

e. biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak

langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,

6

sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut).

Sedangkan yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke

kondisi kerjanya.

b. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu

untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Tanah

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 31, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran,

penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan

sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang

terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

Contoh: Pada tanggal 15 Juni 2009, Satker Kementerian/Lembaga X melakukan

pembelian sebidang tanah dari seorang warga yang akan dipergunakan untuk bangunan

kantor. Dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah Rp1,2

miliar, pajak Rp72 juta, biaya notaris dan balik nama Rp30 juta, honorarium panitia

pengadaan sebesar Rp6 juta rupiah dan panitia pemeriksa barang sebesar Rp5 juta

rupiah. Pengeluaran tersebut dianggarkan dalam belanja modal. Pembelian tersebut

dilakukan secara tunai.

Maka biaya perolehan tanah adalah sebesar:

Biaya perolehan Jumlah (Rp)

Harga beli tanah 1.200.000.000

Biaya notaris dan balik nama 30.000.000

Pajak 72.000.000

Honorarium Panitia Pengadaan 6.000.000

Honorarium Panitia Pemeriksa 5.000.000

Jumlah 1.313.000.000

Kemudian biaya perolehan sebesar Rp1.313.000.000 ini akan menjadi nilai aset tetap

tanah tersebut.

7

Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07, peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai

wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin

menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan

dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,

biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai

ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum

ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah

masing-masing. Untuk Pemerintah Pusat, ketentuan mengenai nilai satuan minimum

mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang

Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi

Pemerintah, Diana nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah

Rp300.000. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari

Rp300.000, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai

aset tetap.

Contoh: Pada tanggal 20 Juni 2009, Satker Kementerian/Lembaga X melakukan

pembelian komputer sebanyak 10 unit. Nilai komputer tersebut adalah Rp70 juta, dan

selain itu terdapat biaya instalasi sebesar Rp1,1 juta. Selain itu dalam komponen belanja

modal terdapat honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp2,4 juta, dan biaya

perjalanan dinas sebesar Rp500 ribu. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai. Biaya

perolehan komputer adalah sebesar:


Harga beli komputer 70.000.000

Biaya Instalasi 1.100.000

Honorarium Panitia Pelaksana 2.400.000

Biaya Perjalanan Dinas 500.000

Jumlah 74.000.000

Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP, biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung

dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau

8

biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian

Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah

mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk Pemerintah

Pusat, kebijakannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam

Sistem Akuntansi Pemerintah, yang mengatur bahwa nilai satuan minimum perolehan

gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000. Artinya, jika nilai perolehan gedung dan

bangunan kurang dari Rp10.000.000, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat

diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN.

Contoh: Pada tanggal 20 April 2009, Satker ABC melakukan pembelian sebuah kompleks

gedung perkantoran dengan rincian: harga beli tanah Rp8 miliar, dan harga beli gedung

kantor Rp12 miliar, biaya notaris dan balik nama Rp60 juta, dan pajak Rp2 miliar.

Pembelian tersebut dilakukan secara tunai melalui SPM/SP2D LS.

Biaya perolehan gedung perkantoran, termasuk nilai tanahnya adalah sebesar:


Harga beli tanah 8.000.000.000

Biaya beli gedung 12.000.000.000

Biaya notaris 60.000.000

Pajak 2.000.000.000

Jumlah 22.060.000.000

Untuk mengalokasikan biaya notaris, balik nama, dan pajak dapat dilakukan dengan rata-

rata tertimbang, sehingga nilai masing-masing tanah serta gedung dan bangunan adalah:

Tanah = Rp8 miliar + (Rp2.060.000.000 X 8/20) = Rp8.824.000.000.

Bangunan = Rp12 miliar + (Rp2.060.000.000 X 12/20) = Rp13.236.000.000.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan PSAP, biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan,

irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya

konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan

tersebut siap pakai.

9

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan

minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dikapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan PSAP, biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut

sampai siap pakai. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-

Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi

suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap

misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya

naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila

renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap

sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap

Lainnya.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya dalam hal ini Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya

langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa

konsultan.

Perolehan Secara Gabungan

Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di

sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur

adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap

yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total

tersebut untuk masing-masing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan

nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran.

Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan

Pemerintah Daerah X membeli 1 buah meja rapat dan 10 buah kursi dengan harga

Rp15.000.000,00. Harga pasar meja Rp10.000.000,00, sedangkan 1 buah kursi

Rp1.000.000. Atas transaksi ini harga perolehan meja dicatat dengan nilai sebesar

Rp7.500.000,00 (10/20 x 15), sedangkan kursi masing-masing dicatat dengan nilai

Rp750.000 (1/20 x 15).

10

Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap

Pemerintah dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun

yang tidak. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan

pertukaran, yaitu:

Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai

dengan tata ruang/tata kota;

Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;

Upaya penyatuan aset tetap yang loksasinya terpencar;

Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;

Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan

Tidak tersedia dananya dalam APBN untuk pengadaan baru.

Permasalahan utama apabila suatu aset dipertukarkan adalah bagaimana cara

penilaiannya.

Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang yang tidak serupa atau aset lainnya,

maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang

terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk

mendapatkan aset tetap baru tersebut.

Misal aset tetap Pemda A berupa sepeda motor senilai Rp10.000.000,00 ditukar dengan

aset tetap Pemda B berupa mesin fotocopy dengan nilai Rp7.500.000,00 dan

memperoleh tambahan kas sebesar Rp2.000.000,00. Atas pertukaran tersebut, Pemda A

mencatat penghapusan motor senilai Rp10.000.000,00, penambahan kas karena

pendapatan lain-lain senilai Rp2.000.000,00, dan perolehan mesin foto copy senilai

Rp7.500.000,00. Sedangkan Pemda B mencatat penghapusan aset tetap mesin fotocopy

senilai Rp7.500.000,00, pengurangan kas karena belanja modal senilai Rp2.000.000,00

dan perolehan aset tetap berupa sepeda motor dengan nilai Rp9.500.000,00.

Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang

serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka

tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru

diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Contoh transaksi untuk kasus ini adalah komputer senilai Rp7.000.000,00 ditukar dengan

komputer yang sama dan senilai, maka pencatatan yang harus dilakukan adalah

menghapus komputer yang lama senilai Rp7.000.000,00 dan mencatat perolehan

komputer yang baru senilai Rp7.000.000,00.

11

Aset Donasi

Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset Tetap yang

diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah

dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam

bentuk uang tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk

barang. Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap

seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut

dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang

yang diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat meliputi 3 jurnal yaitu

pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jurnal pengakuan aset tetap. Jurnal

pengakuan pendapatan dan belanja modal akan mempengaruhi laporan realisasi

anggaran, sedangkan jurnal pengakuan aset mempengaruhi neraca.

Contoh Kasus Hibah Dalam Bentuk Barang

Pemda Kabupaten XY menerima hibah aset tanah dari warga yang diperuntukkan bagi

gedung sekolah dasar. Berdasarkan berita acara serah terima dan berita acara hibah,

SKPD yang menerima tanah tersebut adalah SKPD YX. Tanah tersebut diketahui

merupakan tanah warisan keluarga dan nilai wajar untuk tanah tersebut pada tanggal

penyerahan adalah Rp500.000.000.

Berdasarkan Kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemda bersangkutan aset hibah

tersebut hanya boleh diterima oleh Bupati selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan.

Selanjutnya, bupati akan menyerahkan penguasaan dan pengelolan aset dimaksud

kepada satker SKPD YX yang secara struktural diberi tugas dan kewenangan untuk

mengelola aset dimaksud. Dengan demikian, transaksi penerimaan hibah dimaksud akan

dicatat dalam Jurnal SKPKD, selaku pusat pembukuan entitas pelaporan, dan SKPD YX,

selaku entitas akuntansi, seperti diilustrasikan berikut ini:


XXXXXX RK-PPKD 500 juta

XXXXXX Pendapatan Hibah 500 Juta

Selanjutnya, sehubungan dengan penyerahan pengelolaan aset hibah oleh Bupati

kepada kepada satker, maka SKPKD akan mencatat dengan jurnal sebagai berikut:

12


XXXXXX Belanja Modal-Tanah 500 juta

XXXXXX RK-PPKD 500 Juta

SKPD YX yang menerima penyerahan pengelolaan tanah hibah dari Bupati akan mencatat aset

dimaksud dengan jurnal sebagai berikut:


XXXXXX Tanah 500 juta

XXXXXX Diinvesasikan dalam Aset

Tetap

500 Juta

Aset Bersejarah

Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang

karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang

berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya,

suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis

sebagai barang/bangunan bersejarah.

Barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena

itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini pun

hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.

Apabila aset bersejarah tersebut masih dimanfaatkan untuk operasional pemerintah,

misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama seperti aset tetap lainnya,

yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.

D. AKUNTANSI PEMELIHARAAN ASET TETAP

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang

berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa

biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat

memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari

yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan

kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan pengeluaran

yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk

mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (revenue

expenditure).

13

Pembedaan antara capital atau revenue expenditure selain dari menambah manfaat atau

tidak juga dapat dilhat dari besarnya jumlah pengeluaran. Sebuah pembelian inventaris

berupa jam dinding seharga Rp20.000,00 misalnya harus dicatat sebagai pengeluaran

untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun. Akan

tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan biaya

tersebut seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk itu pemerintah harus

menentukan batasan pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat dimanfaatkan

lebih dari satu tahun yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Batasan ini disebut juga

dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Belanja Pemeliharaan menurut buletin teknis nomor 04 adalah pengeluaran yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke

dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja

Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan

bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan

sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50

disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan “Pengeluaran

setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang

dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus

ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang

Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja

Modal pada Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa “Belanja Pemeliharaan yang

dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa

manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan

datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus

dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai

penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.”

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007

tentang Penatausahaan BMN bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil

pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi :

14

1. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama

dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

2. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar untuk dapat

digolongkan sebagai belanja/beban pemeliharaan tidak hanya di lihat dari jenis belanja

yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata

lain suatu belanja pemeliharaan memenuhi syarat :

1. Pengeluaran tersebut tidak rnengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,

kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki

2. Pengeluaran tersebut tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset

tetap/aset lainnya.

Pada dasarnya, memisahkan biaya pemeliharaan semacam ini tidaklah mudah,

mengingat perawatan rutin tidak akan menambah umur manfaat aktiva, tapi jika tidak

dirawat maka akan memperpendek umur aktiva, sebagai contoh perawatan mobil.

Adapun kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pemeliharaan aktiva

tetap adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan (maintenance)

Pemeliharan atau maintenance merupakan tindakan atau aktivitas yang ditujukan

hanya untuk membuat suatu aktiva tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan

pengeluaran yang timbul hendaknya dibebankan (dijadikan biaya) pada periode yang

sama.

2. Perbaikan (repairment)

Perbaikan atau repairment diperhitungkan sebagai aktivitas yang lebih besar

dibandingkan dengan pemeliharaan. Dikatakan perbaikan apabila; untuk membuat

aktiva tersebut berfungsi sebagaimana mestinya diperlukan tindakan pemulihan

kondisi atas bagian atau sparepart atau komponen yang mengalami penurunan fungsi,

akan tetapi belum diperlukan suatu penggantian.

3. Penggantian Komponen (replacement)

Istilah penggantian komponen (replacement) jelas artinya. Ditandai dengan adanya

penggantian atas satu komponen atau lebih dari suatu aktiva tetap.

4. Peningkatan Kapasitas (up-grading)

Pada fase pertumbuhan perusahaan, biasanya disertai dengan peningkatan produksi,

sebagai konsekuensinya, tidak jarang perusahaan harus melakukan upgrade

(peningkatan kapasitas) terhadap aktiva tetap yang digunakan (entah itu mesin,

15

peralatan bahkan gedungnya). Atas suatu up grading, tentu akan memicu adanya

pengeluaran-pengeluaran yang biasanya cukup material.

5. Turun Mesin (over haul)

Istilah turun mesin atau overhaul terjadi pada aktiva tetap yang bekerjanya

menggunakan mesin. Misalnya; kendaraan, mesin produksi, peralatan produksi.

Dikatakan mengalami turun mesin apabila untuk membuatnya berfungsi lebih baik,

diperlukan tindakan pembongkaran terhadap hampir seluruh komponen atau

komponen utama dari aktiva tersebut, untuk kemudian dilakukan pemasangan

kembali. Pada proses turun mesin hampir pasti akan terjadi sekaligus tindakan

pemeliharaan, perbaikan, penggantian komponen. Turun mesin biasanya terjadi

disaat-saat aktiva tersebut mengalami penurunan fungsi (kapasitas) yang sangat

signifikan akibat penggunaan yang sudah relatif lama. Aktifitas turun mesin sudah

pasti akan membuat umur ekonomis aktiva tersebut menjadi bertambah. Untuk itu,

pengeluaran-pengeluaran yang timbul hendaknya dikapitalisasi.

Mengenai pemisahan biaya pemeliharaan yang akan dibebankan pada periode terjadinya

atau dikapitalisasi, berikut ini faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk

mendeterminasi apakah suatu pengeluaran dalam masa penggunaan aktiva dibebankan

atau dikapitalisasi :

1. Tingkat Keseringan

Jika jenis pengeluaran tersebut sering terjadi dan sifatnya rutin (repetitive), maka

sebaiknya pengeluaran tersebut dibiayakan, begitu pula sebaliknya.

2. Materialitas

Jika pengeluaran tersebut sifatnya material, maka sebaiknya dikapitalisasi, jika tidak

maka dibebankan (silahkan diukur dengan membandingkan antara pengeluaran yang

terjadi dengan harga perolehan aktiva).

3. Lama Manfaat

Jika pengeluaran tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat lebih dari satu

tahun buku, maka sebaiknya dikapitalisasi, jika hanya satu tahun buku atau kurang,

sebaiknya dibebankan diperiode yang sama.

4. Pengaruhnya terhadap Umur Ekonomis atau Kapasitas

Jika pengeluaran tersebut diperkirakan akan menambah umur ekonomis atau

meningkatkan kapasitas,maka sebaiknya di kapitalisasi, demikian sebaliknya.

Contoh : pada tanggal 7 Februari 2010 Satker A membayar biaya pengecatan gedung

sebesar Rp10 juta,-. Berdasarkan basis kas menuju akrual, jurnal yang dibuat untuk

membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

16


XXXXXX Belanja Barang-Pemeliharaan 10 juta

XXXXXX Piutang dari KUN 10 Juta

Sedangkan untuk basis akrual, jurnal yang dibuat (misanya belum dibayar) adalah :


XXXXXX Beban Pemeliharaan 10 juta

XXXXXX Utang kepada pihak ketiga 10 Juta

Melihat jurnal tersebut, dpat disimpulkan bahwa nilai belanja pemeliharaan yang muncul

di LRA belum tentu akan sama dengan beban pemeliharaan di LO, mengingat perbedaan

waktu pengakuan.

Suatu satuan kerja (pada K/L atau SKPD) dapat melakukan perbaikan/renovasi aset

tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua

barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah

dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau

dikuasai suatu K/L atau SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap,

maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap

yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan paragraf 50 PSAP 07, yaitu: Pengeluaran setelah perolehan

awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan

besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria

kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat

sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya

adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan

suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk

17

suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan

dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L atau SKPD

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Renovasi aset tetap milik sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan

kerja pada K/L atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini

akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai

dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah

selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai

KDP.

2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam

satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi :

a. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L

b. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain

c. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD

d. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat

sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap

tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan

sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi

dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal

pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai

pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi

dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber

penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan

maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan satuan kerja K/L atau

SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga

diserahkan, maka K/L atau SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut

tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

18

3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu satuan kerja K/L atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat

kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya

b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan,

dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset

bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada satuan kerja yang

melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait

karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset

tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai

aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan,

atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat

sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya

diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang

berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab

terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca

dan satuan kerja K/L atau SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya

sebagai aset tetap terkait.

E. AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, yang dimaksud

dengan penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Sedangkan menurut PP 71 tahun 2010,

penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Aset

tetap yang disusutkan adalah aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola

Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka

pengelolaan BMN. Tujuan penyusutan aset tetap antara lain:

1. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam

laporan keuangan pemerintah pusat

19

2. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang

masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan

3. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam

menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau

menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Objek Penyusutan

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa gedung dan bangunan, peralatan dan

mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi

dan alat musik modern. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam

neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan

sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya.

2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang Dapat Disusutkan

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yaitu nilai yang tercatat

dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai

dengan 31 Desember 2012. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember

2012, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan atau dalam hal nilai

perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau

pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan

tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan, yaitu meliputi penambahan

dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan, misalnya terkait renovasi, restorasi, dan overhaul.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang

disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari,

maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut yang meliputi

penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode Penyusutan

Menurut PP 71 tahun 2010, metode penyusutan antara lain:

1. Metode garis lurus

2. Metode saldo menurun ganda

20

3. Metode unit produksi

Sesuai PMK 1 tahun 2013, penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Penentuan nilai yang dapat

disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Formula metode

Garis Lurus tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per Periode = Masa Manfaat

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan

mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama periode masa manfaatnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di

Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Menuju Akrual dan diakumulasikan setiap semester yang disajikan dalam akun

Akumulasi Penyusutan. Akumulasi Penyusutan merupakan pengurang pos Aset Tetap

dan pengurang nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap di Neraca. Sedangkan pada

basis akrual nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang

nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan dicatat sebagai beban penyusutan dalam

laporan operasional.

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nilai penyusutan

2. metode penyusutan yang digunakan

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat

dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan

akumulasi penyusutannya dan dicatat dalam kelompok Aset Tetap serta diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jurnal Standar Penyusutan

Jika entitas pelaporan menggunakan basis akrual besarnya penyusutan untuk suatu

tahun akan dicatat dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun

akumulasi penyusutan. Saldo akun beban penyusutan pada akhir tahun akan dilaporkan

sebagai beban operasional dalam Laporan Operasional (LO), sementara itu saldo akun

akumulasi penyusutan (yang menunjukkan besarnya penyusutan dari awal pemakaian

21

aset tetap tersebut sampai akhir tahun yang berjalan) dilaporkan di neraca sebagai

pengurang dari nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Beban penyusutan xxx

Akumulasi penyusutan xxx

Jika entitas pelaporan menerapkan dasar kas menuju akrual, entitas pelaporan tidak

menyusun laporan operasional, oleh karena itu besarnya penyusutan untuk setiap tahun

akan diperlakukan dengan mendebit akun “Diinvestasikan dalam aset tetap” dan

mengkredit akun Akumulasi Penyusutan. Akun Diinvestasikan dalam aset tetap adalah

akun ekuitas sehingga jika akun ini didebit berarti mengurangi jumlah ekuitas. Sementara

itu akun akumulasi penyusutan adalah akun pengurang dari akun aset tetap sehingga jika

akun ini dikredit, maka nilai aset tetap secara neto telah berkurang. Dengan demikian

dapat dikatakan dengan dasar Kas menuju akrual, besarnya penyusutan diperlakukan

sebagai pengurangan terhadap aset dan ekuitas.

Diinvestasikan dalam aset tetap xxx

Akumulasi penyusutan xxx

F. AKUNTANSI PENGHENTIAN/PENGHAPUSAN ASET TETAP

Penghentian Aset Tetap

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan

operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun

demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya.

Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain:

1. Penjualan aset tetap

2. Pertukaran dengan aset tetap lainnya

3. Berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang

baru

Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap

tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari

penggunaan atau pelepasannya.

Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap

tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan

waktu yang cukup lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit

aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dinyatakan dihentikan penggunaannya

dalam SIMAK-BMN. Kondisi rusak berat pada aset tetap antara lain adalah sebagai

berikut :

22

Jenis Aset Tetap Kondisi Rusak Berat

Barang bergerak Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak

berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan

besar/penggantian bagian utama/komponen pokok,

sehingga tidak ekonomis untuk diadakan

perbaikan/rehabilitasi.

Tanah Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi

dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan

peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan

sebagainya.

Jalan dan

Jembatan

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak

utuh/tidak

berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan

biaya besar.

Gedung dan

Bangunan

Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat

dipergunakan lagi.

Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan

maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka

pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup. Aset tetap yang secara

permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif

pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap, dalam neraca SIMAK-BMN direklasifikasi

ke dalam akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan

termasuk dalam pos Aset Lainnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan

cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai

buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau

harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai

penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan

sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Namun jika

penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau

penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan

dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan.

23

Penghapusan Aset Tetap

Menurut PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara,

penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang

dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah

sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan teknis:

a. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis

apabila diperbaiki;

b. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

d. barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau

e. berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut

dalam penyimpanan/pengangkutan.

2. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila

barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar

daripada manfaat yang diperoleh; atau

3. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena

kematian hewan atau tanaman.

Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah

sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain diluar

kemampuan manusia (force majeure);

2. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

karena adanya perubahan tata ruang kota;

3. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

4. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau

pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Akuntansi Aset Tetap

Documents