Home >Documents >AKUNFORENSI TIPIKOR

AKUNFORENSI TIPIKOR

Date post:01-Jan-2016
Category:
View:17 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:

TINDAK PIDANA KORUPSI

MAKALAH UNTUK MEMENUHI MATA KULIAH

AKUNTANSI FORENSIK & AUDIT INVESTIGASIOleh :

MUHAMMAD ZACKY

1212216133

INDRI YANI

1212216134

SARI ARYANI DEWI

1212216136

AYU LESTARI

1212216137

WIDI PERDANA ANGGRAINI1212216138OKII MUSUME

1213217052SUPMA SETIA RINI

1212216168Dosen:

Syahril Djaddang.,Akt.,M.Si.,CAJURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS PANCASILAKATA PENGANTARSegala Puji dan Syukur kepada Allah SWT karena berkat ridho dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan makalah yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Akuntansi Forensik & Audit Investigasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Pancasila Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari segi penguasaan ilmu maupun dari cara penyajiannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dari Penulis dalam menyusun makalah ini.Akhirnya pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua, karena atas doa, dukungan, kasih sayang, dan yang selama ini banyak memberi bantuan baik moril maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Juga semua pihak-pihak yang telah memberikan bantuan untuk segala arahan yang sangat membantu Penulis dalam membuat makalah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca terutama keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi yang berkembang di Indonesia..

Jakarta, 20 November 2013

PenulisDAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2DAFTAR ISI 3PENDAHULUAN 4Definis Korupsi

5Korupsi Indonesia di Mata Dunia

6Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

6Tingkatan Korupsi

7Bentuk Tindak Pidana Korupsi

730 Jenis Tindak Pidana Korupsi

9Tindak Pidana Lain Berkaitan dengan Korupsi

11Beberapa Konsep Undang-Undang

12Peradilan Tipikor

16Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

21Analisis Kasus

27PENUTUP

32DAFTAR PUSTAKA

33Tindak Pidana KorupsiPENDAHULUANTindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa.

Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas- jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsure merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Definisi Korupsi

Dari segi terminologi : Korup = busuk, palsu, suap (kamus besar bahasa Indonesia, 1991) Korup = suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (kamus hukum, 2002) Korup = kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (the lexicon webster dictionary, 1978)

Beberapa istilah dari para ahli : David M. Chalmers: Tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi (financial manipulations and decision injurious to the economy are often libeled corrupt). J.J. Senturia: Penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan untuk keuntungan pribadi(the misuse of public power for private profit). Syed Husein Alatas: Tindakan yang meliputi penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Transparency International: Penyalahgunaan kekuasaan (a misuse of power), kekuasaan yang dipercayakan (a power that is entrusted), dan keuntungan pribadi (a private benefit) baik sebagai pribadi, anggota keluarga, maupun kerabat dekat lainnya.

Korupsi terjadi di semua negara di dunia, namun korupsi bukan merupakan masalah budaya. Korupsi merupakan masalah yang berkaitan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan.Sistem dimaksud yang meningkatkan manfaat atau keuntung-an korupsi memiliki ciri-ciri :1. Individu pejabat mempunyai kekuasaan yang mutlak atas pengambilan keputusan;2. Pejabat yang bersangkutan mempunyai kelonggaran wewenang yang besar;3. Mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka;4. Mereka beroperasi dalam lingkungan yang rendah tingkat keterbukaannya. Korupsi Indonesia di Mata DuniaIndeks Persepsi Korupsi / IPK (Corruption Perceptions Index / CPI) adalah indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara. Indeks ini diumumkan setiap tahun oleh Transparency International (TI) yang berbasis di Berlin, berdiri pada tahun 1993 adalah organisasi non pemerintah bertugas untuk mengawasi korupsi perusahaan dan politik. Data terakhir yang dirilis TI adalah hasil kajian tahun 2012, yang meliputi 176 negara. Skor CPI / IPK Indonesia 32 dari 100, menempatkan Indonesia pada peringkat 118 secara global, setara dengan beberapa negara, yaitu Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar.Untuk kawasan Asia Tenggara : Singapura (87); Brunei Darussalam (55); Malaysia (49); Thailand (37); Filipina (34); Timor Leste (33); Indonesia (32).Peringkat CPI secara global di urutan lima tertinggi diduduki oleh Denmark (90); Finlandia (90); Selandia Baru (90); Swedia (88); dan Singapura (87).Kemudian lima negara dengan skor CPI terendah adalah Somalia (8); Korea Utara (8); Afghanistan (8); Sudan (13); dan Myanmar (15). Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Beberapa unsur tindakan korupsi, yaitu:

1. Adanya tindakan yang melanggar norma-norma Tindakan yang melanggar norma-norma itu dapat berupa norma agama, etika, maupun hukum.2. Adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung Tindakan yang merugikan negara atau masyarakat dapat berupa penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maupun penggunaan kesempatan yang ada, sehingga merugikan keuangan negara, fasilitas maupun pengaruh dari negara.3. Adanya tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan Hal ini berarti mengabaikan rasa kasihsayangdan tolong-menolong dalam bermasyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan. Keuntungan pribadi atau golongan dapat berupa uang, harta kekayaan, fasilitas-fasilitas negara atau masyarakat dan dapat pula mendapatkan pengaruh.

Tingkatan Korupsi :

1. Betrayal of trust ( Pengkhianatan kepercayaan )

Pengkhianatan merupakan bentuk korupsi paling sederhana. Amanat dapat berupa apapun, baik materi maupun non materi. Contoh, anggota DPR yang tidak menyampaikan aspirasi rakyat atau menggunakan aspirasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk korupsi

2. Abuse of power ( Penyalahgunaan kekuasaan )

Abuse of power merupakan korupsi tingkat menengah dengan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan melalui struktur kekuasaan, baik pada tingkat negara maupun lembaga-lembaga struktural lainnya, termasuk lembaga pendidikan, tanpa mendapatkan keuntungan materi.

3. Material benefit ((Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Penyimpangan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Korupsi pada level ini merupakan tingkat paling membahayakan karena melibatkan kekuasaan dan keuntungan material

Bentuk-bentuk Kopursi :

1. Penyuapan (bribery)

Penyuapan (bribery) merupakansebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerima pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan, hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji yang dapat dipakai untuk membujuk atau mempengaruhi tindakan, suara,atau pengaruh seseorang dalam sebua

Embed Size (px)
Recommended