Home >Documents >Akun Org Nirlaba

Akun Org Nirlaba

Date post:09-Jul-2015
Category:
View:117 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 5/10/2018 Akun Org Nirlaba

    1/19

    AkuntansiOrganisasi Nirlaba

    JAN HOESADA

    PendahuluanO rganisasi nirlaba dibagi menjadidua kelompok besar, yaitu entitaspemerintahan dan entitas nirlabanonpemerintah. Sebuah masyarakat adalahibarat sebuah mobil yang untuk berjalan baikmembutuhkan empat roda dengan tekananudara seimbang.' Roda-roda itu adalahsektor-sektor dalam masyarakat yang terdiridari (1) sektor bisnis, (2) sektor pemerintah,(3) sektor sukarela (volunteer) dan nirlaba,serta (4) sektor informal (rumah tangga danlain-lain). Sektor pemerintah, sukarela, dannirlaba amat terkait dengan sektor lain, sertaberpengaruh pada perekonomian sebagai-mana organisasi komersial berpengaruh padaAPBN pada umumnya dan pajak pada khu-susnya, dan berpengaruh pada masyarakatyang mendapatkan layanan.

    Organisasi nirlaba dipandang arnett ber-bed a dengan organisasi komersial oleh pe-langgan penikmat, donatur dan sukarelawan,pemerintah, anggota organisasi dan karya-wan organisasi nirlaba. Para pengurus or-ganisasi ini yang terseleksi secara idealmempunyai tujuan tulus untuk mendukungorganisasi, guna mencapaitujuannya, walaupada kenyataannya tidak selalu demikian.

    1. Tracy Daniel, Connors, T he V olu ntee rM a na ge me nt H an db oo k, John Wiley & Sons, Inc,1995,hal. 4. .

    Bagi stakeholder, akuntansi dan laporankeuangan bertugas meminta pertanggung-jawaban pengurus, apa pun itikad batinnya.Para karyawan profesional organisasi nirlabadiasumsikaningin diperlakukan setara de-ngan karyawan profesional organisasi ko-mersial dalam hal imbalan, karier, jabatan,dan mas a depan. Bagi mereka, akuntansibertugas menginformasikan kesinambunganhidup organisasi sebagai temp at berkarier.Para anggota diasumsikan secara serius ikutserta dalam suatu organisasi nirlaba untukmencapai suatu idaman tertentu organisasibersangkutan yang sejalan dengan aspirasi-nya. Maka laporan keuangan diharapkanmemberikan informasi berkala, guna mem-berikan gambaran, apakah idaman itu di-realisasikan oleh raihan organisasi nirlaba.

    Para pelanggan atau pihak yang menjadisasaran yang akan diuntungkan serta ber-harap untuk memperoleh manfaat yangdijanjikan organisasi perlu mendapat infer-masi mengenai sasaran yang berhasil diraihorganisasi terse but. Maka laporan keuanganperlu menampilkan manfaat atau hasil yangdiraih yang apabila mungkin didenominasi-kan dalam besaran uang. Bagi pemerintah,organisasi nirlaba nonpemerintah harusmematuhi ketentuan undang-undang, sertadiharapkan memberi sumbangan positif bagikehidupan sosial, politik.ekonomi, dan buda-ya nasional serta memberi citra baik baik bagi

  • 5/10/2018 Akun Org Nirlaba

    2/19

    A K UN TA N SI IN D ON ESIA D I TEN G AH K AN CA H PERU BA H AN

    bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsisebagai umpan balik kepada pemerintah.Apabila ada berbagai harapan dankepenting-an yang berbenturan, maka laporan keuangansecara seimbang memberi informasi bagiberbagai pihak yang berkepentingan itu.

    Sasaran organisasi nirlaba, harapan ang-gotanya, dan keinginan pemerintah danmasyarakat akan kinerjanya tak selalu dapatdidenominasikan dalam satuan mata uang,sehingga raihan, sumbangsih atau manfaatorganisasi ini tak selalu terakomodasi olehlaporan keuangan. Sebagai kesimpulan, sasa-ran utarna laporan keuangan entitas nirlabaadalah menyajikan informasi kepada penye-dia sumber daya, yang ada pada masa berja-Ian dan pada saat yang akan datang, danpihak-pihak lain yang berkepentingan untukmengambiI keputusan rasional dalam peng-alokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.

    Di samping pemerintah dan entitas ko-mersial, mas a depan bangsa dan masyarakatdipengaruhi secara langsung oleh masyaraka tsipil ( civ il s o cie ty ), termasuk n on g ov ern m en to rg an iza tio n (N GO ), lembaga swadaya ma-syarakat (LSM), dan organisasi sosial keaga-maan. Tugas pemerintah adalah mendirikandan/atau mendorong pembentukan organi-sasi lembaga publik nirlaba dan organisasikomersial,

    Tulisan ini menampilkan aspek akuntansikepemerintahan dan partai politik, sekadarsebagai ilustrasi lebih konkret akan dimensihukum, manajemen, dan akuntansi terhadapsuatu entitas. Banyak entitas lain yang amatmenarik namun tak sempat dibahas di sini,misalnya universitas, entitas keagamaan, TNIdan Polri .

    Dasar Pemikiran Akuntansi EntitasNirlabaDi Amerika Serikat (AS), F ina ncia l Ac coun t-

    ing Standard Board (FASB) telah menyusunstandar untuk laporan keuangan yang diter-

    bitkan oleh entitas pemburu laba yangditujukan bagi para pemilik entitas ataupemegang saham, kreditor, dan pihak lainyang tidak secara aktif terlibat dalam mana-jemen entitas bersangkutannamun mempu-nyai kepentingan. FASB juga berwenanguntuk menyusun standar akuntansi bagientitas nirlaba nonpemerintah, sementara USG overn men t A cco un tin g Stan dard B oa rd (GASB)menyusun standar akuntansi dan pelaporankeuangan untuk pemerintah pusat dan fed-eral AS. Di Indonesia, Departemen KeuanganRI membentuk Komite Standar AkuntansiKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah(KSAKPPD). Organisasi penyusun standaruntuk pemerintah itu dibangun terpisah dariFASB di AS atau Komite Standar AkuntansiKeuangan-IkatanAkuntan Indonesia (KSAK-IAI) di Indonesia karen a karakteristikentitasnya berbeda. Entitas pemerintah takmempunyai pemegang saham atau semacam-nya, memberi pelayanan masyarakat tanpamengharapkan lab a, dan mampu memaksapembayar pajak untuk mendukung keuanganpemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagipembayar pajak tersebut memadai atau tidakmemadai. In te rn atio na l F ed era tio n o f A cco un -tant (IFAC) membentuk IFAC Pub lic Secto rCommi t t ee (PSC) yang bertugas menyusunIn te rn atio na l P ub lic S ecto r A cco un tin g Sta nd ard(IPSAS). Istilah pu blic se cto r di sini berartipemerintah nasional, pemerintah regional. (misalnya negara bagian, daerah otonom,provinsi, daerah istimewa), pemerintah lokal(misalnya kota mandiri) dan entitas peme-rintah terkait (misalnya perusahaan negara,komisi khUSUS)2. Dengan demikian PSC tidakmenyusun standar akuntansi sektor publiknonpemerintah.

    Organisasi komersial dan nirlaba sering

    2. IFAC Public Sector Committee, Introduction tot he P ub lic S ec to r C omm itte e o f th e In te rn atio na l F ed er atio no f Accoun tan ts , July 1996,http://www. ifac.org/PublicSector/index.tmpl.

  • 5/10/2018 Akun Org Nirlaba

    3/19

    JAN HOESADA: AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

    rancu, karena pembagiannya didasarkan atasjenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesung-guhnya istilah nonkomersiallebih tepat dariistilah nirlaba. Istilah Not F or P ro fit O rg an iza -tion (NFPO) telah menggeser istilah non pro fi torganization karena menawarkan resolusibahwa itikad atau tujuan pendirian organisasibersangkutan bukan untuk mencari laba.Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untukmengumpulkan laba, namun dalam perjalan-annya organisasi nirlaba ternyata secara le-gal bernasib keuangan yang baik, yakni dapatmengalami surplus karena aliran kas masukmelebihi aliran kas keluar. Dengan demikian,walaupun sarna-sarna memperoleh sisa laba,surplus yang setara laba neto setelah pajak,baik organisasi komersial maupun organisasinirlaba tetap pada jati dirinya.

    Surplus diperlukan organisasi nirlabauntuk memperbesar skala kegiatan pengabdi-annya dan memperbaharui sarana yang uzurdan rusak. Sebaliknya, apabila surplus ter-sebut dinikmati oleh para pengurus dalambentuk tantiem, gratifikasi, gaji, bonus,tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagipendiri/pengurus (setara dividen dalamentitas komersial) atau kenikmatan (mobilmewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dansebagainya, setara dengan b en efit in kin d),maka organisasi nirlaba menjadi berhakikatentitas komersial.

    Entitas nirlaba dapat berbentuk aliansinegara (misalnya PBB, dengan suborgani-sasinya seperti WTO, IMF,Bank Dunia), suatupemerintah negara yang terdiri atas kum-pulan entitas-entitas lembaga tinggi negara,kepresidenan, departemen atau kementerian,negara federal atau provinsi, daerah otonomatau tidak otonom, dan sebagainya, danorganisasi nirlaba yang memberi pelayananpublik, beserta komunitas-komunitas danentitas nirlaba lain.

    Manajemen organisasi nirlaba bertugasmelaksanakan misi organisasi, mencapaisasaran jangka panjang dan jangka pendek

    organisasi, memberi manfaat bagi kelompokmasyarakat yang diuntungkan oleh misi

    , organisasi, memuaskan etakeholder' dan paraanggota organisasi yang bertujuan mencapaicita-cita pribadinya rnelalui organisasi ter-sebut. Dalam akuntansi organisasi nirlaba,laporan laba rugi sering kali tidak lazim,mengingat maksud pendirian, sasaran, danraihan berupa tercapainya sasaran organisasisering kali sulit didenominasikan ke dalamsatuan mata uang. Karena itulah, rumusanvisi, misi, dan sasaran konkret (terutama bilabukan dalam satuan keuangan) diperlukansebagai hal yang ingin diketahui oleh stake-holder . Bagi sebagian orang, eksistensi entitasnirlaba melalui munculnya organisasi yangbervisi dan bermisi mulia, meski tanpamelihat sumbangsihnya, sudah merupakankeuntungan bagi stakeholder.

    Organisasi nirlaba sering kali memfo-kuskan sumber dayanya kepada pelayanantertentu, denganinti yang berlapis dari dalamke luar, berturut-turut melalui (1) falsafahpelayanan, (2) budaya pelayanan, (3) citrapelayanan yang dirangkum menjadi (5) ma-najemen pelayanan; manajemen pelayananmeliputi (6) alasan pelayanan, (7) siapa yangdilayani, (8) apa bentuk pelayanan, di mana,kapan, dan bagaimana cara melayani.'

    Organisasi nirlaba pada umumnya memi-lih pengurus, pemimpin, atau penanggungjawab yang menerima amar dari para ang-gotanya, sehingga terkait dengan konsepakuntabilitas dan agency theorf, Dengandemikian, akuntansi sebagai salah satu sarana

    3. Disarikan dari M.Miftahuddin, PerencanaanStra teg is bagi O rganisasi Sosial, yang merupakanterjemahan judul asli " Strategic Planning For Publicand Nonprofit Organizations, A Guide Strengtheningand Sustaining Organization

Embed Size (px)
Recommended