Akun Org Nirlaba

5/10/2018 Akun Org Nirlaba

1/19

AkuntansiOrganisasi Nirlaba

JAN HOESADA

PendahuluanO rganisasi nirlaba dibagi menjadidua kelompok besar, yaitu entitaspemerintahan dan entitas nirlabanonpemerintah. Sebuah masyarakat adalahibarat sebuah mobil yang untuk berjalan baikmembutuhkan empat roda dengan tekananudara seimbang.' Roda-roda itu adalahsektor-sektor dalam masyarakat yang terdiridari (1) sektor bisnis, (2) sektor pemerintah,(3) sektor sukarela (volunteer) dan nirlaba,serta (4) sektor informal (rumah tangga danlain-lain). Sektor pemerintah, sukarela, dannirlaba amat terkait dengan sektor lain, sertaberpengaruh pada perekonomian sebagai-mana organisasi komersial berpengaruh padaAPBN pada umumnya dan pajak pada khu-susnya, dan berpengaruh pada masyarakatyang mendapatkan layanan.

Organisasi nirlaba dipandang arnett ber-bed a dengan organisasi komersial oleh pe-langgan penikmat, donatur dan sukarelawan,pemerintah, anggota organisasi dan karya-wan organisasi nirlaba. Para pengurus or-ganisasi ini yang terseleksi secara idealmempunyai tujuan tulus untuk mendukungorganisasi, guna mencapaitujuannya, walaupada kenyataannya tidak selalu demikian.

1. Tracy Daniel, Connors, T he V olu ntee rM a na ge me nt H an db oo k, John Wiley & Sons, Inc,1995,hal. 4. .

Bagi stakeholder, akuntansi dan laporankeuangan bertugas meminta pertanggung-jawaban pengurus, apa pun itikad batinnya.Para karyawan profesional organisasi nirlabadiasumsikaningin diperlakukan setara de-ngan karyawan profesional organisasi ko-mersial dalam hal imbalan, karier, jabatan,dan mas a depan. Bagi mereka, akuntansibertugas menginformasikan kesinambunganhidup organisasi sebagai temp at berkarier.Para anggota diasumsikan secara serius ikutserta dalam suatu organisasi nirlaba untukmencapai suatu idaman tertentu organisasibersangkutan yang sejalan dengan aspirasi-nya. Maka laporan keuangan diharapkanmemberikan informasi berkala, guna mem-berikan gambaran, apakah idaman itu di-realisasikan oleh raihan organisasi nirlaba.

Para pelanggan atau pihak yang menjadisasaran yang akan diuntungkan serta ber-harap untuk memperoleh manfaat yangdijanjikan organisasi perlu mendapat infer-masi mengenai sasaran yang berhasil diraihorganisasi terse but. Maka laporan keuanganperlu menampilkan manfaat atau hasil yangdiraih yang apabila mungkin didenominasi-kan dalam besaran uang. Bagi pemerintah,organisasi nirlaba nonpemerintah harusmematuhi ketentuan undang-undang, sertadiharapkan memberi sumbangan positif bagikehidupan sosial, politik.ekonomi, dan buda-ya nasional serta memberi citra baik baik bagi


2/19

A K UN TA N SI IN D ON ESIA D I TEN G AH K AN CA H PERU BA H AN

bangsa. Di sini, laporan keuangan berfungsisebagai umpan balik kepada pemerintah.Apabila ada berbagai harapan dankepenting-an yang berbenturan, maka laporan keuangansecara seimbang memberi informasi bagiberbagai pihak yang berkepentingan itu.

Sasaran organisasi nirlaba, harapan ang-gotanya, dan keinginan pemerintah danmasyarakat akan kinerjanya tak selalu dapatdidenominasikan dalam satuan mata uang,sehingga raihan, sumbangsih atau manfaatorganisasi ini tak selalu terakomodasi olehlaporan keuangan. Sebagai kesimpulan, sasa-ran utarna laporan keuangan entitas nirlabaadalah menyajikan informasi kepada penye-dia sumber daya, yang ada pada masa berja-Ian dan pada saat yang akan datang, danpihak-pihak lain yang berkepentingan untukmengambiI keputusan rasional dalam peng-alokasian sumber daya kepada entitas nirlaba.

Di samping pemerintah dan entitas ko-mersial, mas a depan bangsa dan masyarakatdipengaruhi secara langsung oleh masyaraka tsipil ( civ il s o cie ty ), termasuk n on g ov ern m en to rg an iza tio n (N GO ), lembaga swadaya ma-syarakat (LSM), dan organisasi sosial keaga-maan. Tugas pemerintah adalah mendirikandan/atau mendorong pembentukan organi-sasi lembaga publik nirlaba dan organisasikomersial,

Tulisan ini menampilkan aspek akuntansikepemerintahan dan partai politik, sekadarsebagai ilustrasi lebih konkret akan dimensihukum, manajemen, dan akuntansi terhadapsuatu entitas. Banyak entitas lain yang amatmenarik namun tak sempat dibahas di sini,misalnya universitas, entitas keagamaan, TNIdan Polri .

Dasar Pemikiran Akuntansi EntitasNirlabaDi Amerika Serikat (AS), F ina ncia l Ac coun t-

ing Standard Board (FASB) telah menyusunstandar untuk laporan keuangan yang diter-

bitkan oleh entitas pemburu laba yangditujukan bagi para pemilik entitas ataupemegang saham, kreditor, dan pihak lainyang tidak secara aktif terlibat dalam mana-jemen entitas bersangkutannamun mempu-nyai kepentingan. FASB juga berwenanguntuk menyusun standar akuntansi bagientitas nirlaba nonpemerintah, sementara USG overn men t A cco un tin g Stan dard B oa rd (GASB)menyusun standar akuntansi dan pelaporankeuangan untuk pemerintah pusat dan fed-eral AS. Di Indonesia, Departemen KeuanganRI membentuk Komite Standar AkuntansiKeuangan Pemerintah Pusat dan Daerah(KSAKPPD). Organisasi penyusun standaruntuk pemerintah itu dibangun terpisah dariFASB di AS atau Komite Standar AkuntansiKeuangan-IkatanAkuntan Indonesia (KSAK-IAI) di Indonesia karen a karakteristikentitasnya berbeda. Entitas pemerintah takmempunyai pemegang saham atau semacam-nya, memberi pelayanan masyarakat tanpamengharapkan lab a, dan mampu memaksapembayar pajak untuk mendukung keuanganpemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagipembayar pajak tersebut memadai atau tidakmemadai. In te rn atio na l F ed era tio n o f A cco un -tant (IFAC) membentuk IFAC Pub lic Secto rCommi t t ee (PSC) yang bertugas menyusunIn te rn atio na l P ub lic S ecto r A cco un tin g Sta nd ard(IPSAS). Istilah pu blic se cto r di sini berartipemerintah nasional, pemerintah regional. (misalnya negara bagian, daerah otonom,provinsi, daerah istimewa), pemerintah lokal(misalnya kota mandiri) dan entitas peme-rintah terkait (misalnya perusahaan negara,komisi khUSUS)2. Dengan demikian PSC tidakmenyusun standar akuntansi sektor publiknonpemerintah.

Organisasi komersial dan nirlaba sering

2. IFAC Public Sector Committee, Introduction tot he P ub lic S ec to r C omm itte e o f th e In te rn atio na l F ed er atio no f Accoun tan ts , July 1996,http://www. ifac.org/PublicSector/index.tmpl.


3/19

JAN HOESADA: AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

rancu, karena pembagiannya didasarkan atasjenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesung-guhnya istilah nonkomersiallebih tepat dariistilah nirlaba. Istilah Not F or P ro fit O rg an iza -tion (NFPO) telah menggeser istilah non pro fi torganization karena menawarkan resolusibahwa itikad atau tujuan pendirian organisasibersangkutan bukan untuk mencari laba.Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untukmengumpulkan laba, namun dalam perjalan-annya organisasi nirlaba ternyata secara le-gal bernasib keuangan yang baik, yakni dapatmengalami surplus karena aliran kas masukmelebihi aliran kas keluar. Dengan demikian,walaupun sarna-sarna memperoleh sisa laba,surplus yang setara laba neto setelah pajak,baik organisasi komersial maupun organisasinirlaba tetap pada jati dirinya.

Surplus diperlukan organisasi nirlabauntuk memperbesar skala kegiatan pengabdi-annya dan memperbaharui sarana yang uzurdan rusak. Sebaliknya, apabila surplus ter-sebut dinikmati oleh para pengurus dalambentuk tantiem, gratifikasi, gaji, bonus,tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagipendiri/pengurus (setara dividen dalamentitas komersial) atau kenikmatan (mobilmewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dansebagainya, setara dengan b en efit in kin d),maka organisasi nirlaba menjadi berhakikatentitas komersial.

Entitas nirlaba dapat berbentuk aliansinegara (misalnya PBB, dengan suborgani-sasinya seperti WTO, IMF,Bank Dunia), suatupemerintah negara yang terdiri atas kum-pulan entitas-entitas lembaga tinggi negara,kepresidenan, departemen atau kementerian,negara federal atau provinsi, daerah otonomatau tidak otonom, dan sebagainya, danorganisasi nirlaba yang memberi pelayananpublik, beserta komunitas-komunitas danentitas nirlaba lain.

Manajemen organisasi nirlaba bertugasmelaksanakan misi organisasi, mencapaisasaran jangka panjang dan jangka pendek

organisasi, memberi manfaat bagi kelompokmasyarakat yang diuntungkan oleh misi

, organisasi, memuaskan etakeholder' dan paraanggota organisasi yang bertujuan mencapaicita-cita pribadinya rnelalui organisasi ter-sebut. Dalam akuntansi organisasi nirlaba,laporan laba rugi sering kali tidak lazim,mengingat maksud pendirian, sasaran, danraihan berupa tercapainya sasaran organisasisering kali sulit didenominasikan ke dalamsatuan mata uang. Karena itulah, rumusanvisi, misi, dan sasaran konkret (terutama bilabukan dalam satuan keuangan) diperlukansebagai hal yang ingin diketahui oleh stake-holder . Bagi sebagian orang, eksistensi entitasnirlaba melalui munculnya organisasi yangbervisi dan bermisi mulia, meski tanpamelihat sumbangsihnya, sudah merupakankeuntungan bagi stakeholder.

Organisasi nirlaba sering kali memfo-kuskan sumber dayanya kepada pelayanantertentu, denganinti yang berlapis dari dalamke luar, berturut-turut melalui (1) falsafahpelayanan, (2) budaya pelayanan, (3) citrapelayanan yang dirangkum menjadi (5) ma-najemen pelayanan; manajemen pelayananmeliputi (6) alasan pelayanan, (7) siapa yangdilayani, (8) apa bentuk pelayanan, di mana,kapan, dan bagaimana cara melayani.'

Organisasi nirlaba pada umumnya memi-lih pengurus, pemimpin, atau penanggungjawab yang menerima amar dari para ang-gotanya, sehingga terkait dengan konsepakuntabilitas dan agency theorf, Dengandemikian, akuntansi sebagai salah satu sarana

3. Disarikan dari M.Miftahuddin, PerencanaanStra teg is bagi O rganisasi Sosial, yang merupakanterjemahan judul asli " Strategic Planning For Publicand Nonprofit Organizations, A Guide Strengtheningand Sustaining Organizationl Achievement" karanganJohn M.Bryson, Cetakan I 1999, Penerbit PustakaPelajar.

4. Op.cit, hal 290, bersumber dari karyaNormann (1984), Pfeiffer, Goodstein & Nolan (1986),Say mengembangkan Heksagon Pelayanan.


4/19

A K UN TA N SI IN D ON ES IA D! T E N GA H K A NC A H PE R U B A HA N

akuntabilitas merupakan bagian integral dariorganisasi, dan pemahaman terhadap akun-tansi suatu entitas selalu menuju kepadapemahaman yang lebih dalam tentang entitastersebut." Pernbangunan koordinasi dan.pengendalian akan terkait pada tiga bagiantaksonomi penggambaran karakteristikorganisasi apa pun, yaitu (1) pengukurankinerja dan sistem evaluasi, (2) sistern imbalandan hukuman, (3) sistem pembagian hakpengambilan keputusan di antara partisipanorganisasi. Bagi organisasi nirlaba, akuntansidiminta untuk memberikan sumbangan padabutir yang pertama. Akuntansi sebagai me-dia komunikasi dengan teknologi isyarat non-verbal berpengaruh pada efektivitas sumber,"Makin tinggi keahlian dan reputasi komuni-kator (akuntan, auditor), makin tinggi puladampak wibawa dan tingkat handal infer-masi atau pesan.

Entitas komersial atau nirlaba seringdiidentifikasi melalui bentuk legal dan bentukkegiatan. Contoh entitas legal adalah (1)entitas komersial, terbagi atas (1.1) entitaskomersial yang dikelola pemerintah, seperti

5. Michael C. Jensen, "Organization Theory andMethodology," dari buku T he E co no m ic s o f A cco un tin gP o li cy Ch o ic e, hal 101,Ray Ball & Clifford W. Smith, [r,McGraw-Hill, 1992. Lebih lanjut pada hal 105 diuraikan"Accountans have long recognized the importance ac-counting has played in the stewardship or control oforganizations, and this is consistent with the notionthat accounting is a basic part of organizational struc-ture and that accounting practice and organizationalform arc related. Accounting practices clearly differacross organizations- profit vs. nonprofit, for example.Frequently nonprofit do not record cap tal assets 011their balance sheets and do not calculate depreciation.... And if accounting practices are significantly af-fected by an organizations differ we have no funda-mental understanding about why accounting policiesdiffer across organization."

6. David O.Sears, Jonathan, L.Freedman, L.AnnePeplau, Social Psycho logy , Fifth edition, alih bahasaMichael Adryanto & Savitri Soekrisno S.H., Hakterjemah Penerbit Erlangga, 1988.

BUMN Persero, (1.2) entitas komersialswasta,misalnya PT, cv, NV, Firma, usaha per-orangan, UD; (2) entitas nirlaba, terbagi atas(2.1) entitas nirlaba pemerintah, sepertiperusahaan jawatan, (2.2) entitas nirlabaswasta, misalnya yayasan, partai politik,Iembaga swadaya masyarakat. Membagientitas menjadi entitas komersial dan entitasnirlaba kadang-kadang tidak mudah. Misal-nya, Perusahaan Umum (Perum) mempunyaimisi sosial, namun diperkenankan untukmenggunggung laba.

Pembagian entitas komersial dan nirlababerdasarkan bidang us aha sangat tidak di-sarankan. Rumah sakit dan museum peme-rintah pada umumnya nirlaba, namun rumahsakit dan museum swasta mungkin nirlabaatau komersial. Selama dua puluh tahunterakhir pemerintah berupaya mengubahklasifikasi BUMN, dari perusahaan negara,perjan, dan perum menjadi persero (ko-mersial). Langkah selanjutnya adalah mem-privatitasi Persero melalui emisi perdana dipasar modaL

Manajemen Organisasi NirlabaPengurus organisasi nirlaba mempunyaikewajiban dan tanggung jawab tertentu.

Klaim atau tuntutan ditujukan kepada orga-nisasi at au individu pengurus, karyawanbukan pengurus, penjamin, dan sukarelawan.Dengan demikian, kepatuhan pada hukumdan prosedur internal organisasi amat pen-ting. Pengurus puncak harus mengurus orga-nisasi nirlaba dengan perhatian dan itikadsarna penuhnya dengan pengurus organisasikomersial, dan mempunyai kewajiban mern-bina, merawat, setia, dan patuh pad a orga-nisasi. Semua tug as harus dilakukan sepenuhhati, dengan integritas untuk kepentinganorganisasi.

Para pimpinan atau direktur dan karya-wan organisasi nirlaba secara khusus amatdiharap. memperlihatkan kejujuran dan


5/19

JAN H,OESADA: AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

kesungguhan dalam pengelolaan sumberdaya -terutama keuangan, penjagaan danpemeliharaan harta, manajernen SD M1pelaksanaan program, dan perencanaan masadepan organisasi. Secara terus-menerusrnereka dituntut stakeholder untuk menem-patkan kepentingan organisasi di atas ke-pentingan pribadi, menghindari benturankepentingan dan menghindari rumor atautuduhan bahwa suatu keputusan ditujukanuntuk kepentingan pribadi dan atau pihaklain yang bukan menjadi sasaran layananutama organisasi. Kinerja mereka diukur daripencapaian misi, maksud, dan tujuan pen-dirian organisasi, dengan kegiatan yangsesuai dengan hukum.

Secara pribadi para pemimpin organisasinirlababertanggungjawabataskeputusandanhal-hal yang berkaitan dengan tindakan yangmelanggar hukum. Secara jabatan, pimpinanatau direktur itu bertanggung jawab atas pe-langgaran hukum anak buahnya. Isu akunta-.bilitas pimpinan organisasi nirlaba nonpeme-rintah terkait dengan klaim pada umumnyadari dalam organisasi sendiri, misalnya karya-wan, direktur lain, anggota, serta dari luarorganisasi, misalnya donor, simpatisan, stake-holder yang mengharapkan manfaat, penjamin,dan pemerintah. Isu klaim terkait dengan (a)masalah keuangan, misalnya kewajiban pa-jak, pertanggungjawaban kepada donor, kre-ditor, pidana korupsi pengurus, pertanggung-jawaban keuangan dan laporan keuangan,asuransi, dan (b) masalah nonkeuangan, mi-salnya pelanggaran undang-undang, penyim-pangan terhadap misi, pelanggaran kontrak,pelanggaran perjanjian hubungan kerjadengan karyawan, perlakuan terhadap ang-gota secara tidak adil, dan tuntutan parapenikmatjasa nirIaba yang merasa tidak puas.

Dengan demikian, bentuk hukum orga-nisasi nirlaba yang ideal harus dipilih sede-mikian rupa, agar pengurus tidak bertang-gung jawab secara pribadi atas semuakeputusan profesional yang diambil secara

jabatan dan legal. Para sukarelawan janganbertanggungjawab secara pribadi atas dam-pak buruk tak sengaja pada aktivitas peng-abdianmasyarakat yang tulus,?

Administrasi organisasi nirlaba harusmewaspadai kemungkinan kerugian ataukehilangan berbentuk (1) kerugian/kehi-langan harta, (2) kerusakan atau bencana bagiharta dan manusia, (3) kerugian/kehilanganakibat kerja, petugas terluka atau terkonta-minasi penyakit, (4) kerugian/kehilangankarena kecurangan, tindak kriminal danketidakjujuran lain, (5) kematian pengurusatau karyawan kunci, (6) hilangnya hakkaryawan atau sukarelawan, (7) timbulnyakewajiban umum, tuntutan, dan klaim."

Masalah manajemen yang lain adalah,apakah sukarelawan tergolong karyawan dansebaliknya, apakah ketentuan upah minimumberlaku bagi karyawan dan sukarelawan.benarkah penggunaan istilah sukarelawanbagi karyawan organisasi nirIaba, dan apakahada sukarelawan yang merasa terpaksakarena takut pada pengurus. Pada umurnnya,sukarelawan nirlaba adalah individu yangmendonasikan waktu dan tenaganya tanpaperjanjian yang menimbulkan imbalan danharapan lain. Namun memberi penggantianongkos, biaya transpor dan makan, manfaatdan imbalan pantas - tidak terkait denganproduktivitas atau kinerja - bagi sukarelawandiperkenankan, tanpa mengurangi statusnyasebagai sukarelawan. Sekadar ilustrasi,Departemen Tenaga Kerja AS merumuskanseseorang sebagai sukarelawan organisasi

7. Carolyn, Quattrocki, "General Liability andImmunity," Chaptar 14, T he V olu ntee r M an ag em en tHandbook , Edited by Tracy Daniel Conors, Wiley NonProfit Series, John Wiley & Sons, Inc,1995, disarikandari hal 293-308.

8. Katharine S, Risk Vargo, "ManagementStrategies," Chapter 16, T he V olu nte er M an ag em en tHandbook , Edited by Tracy Daniel Conors, Wiley NonProfit Seri.es, John Wiley & Sons, Inc,1995, disarikandari hal. 322-338.


6/19

A KU NTA NSI IN DO NE SIA D 1 T EN GA H K AN CA H PE R U BA HA N

nirlaba bila (1) jasayang diberikan benar-benar sukarela, tak ada paksaan dari pemberikerja, tak ada janji dan tak ada.hukuman bilatidak melakukan pekerjaan, (2).aktivitas itusendiri dianggap menguntungkan bagi pri-badi sukarelawan, (3),.sukarelawan tidakmengganti, mengurangi, mengancam labankerja dan kinerja karyawan purnawaktuorganisasi nirlaba,(4) pekerjasukarela me-lakukan tugasnya tanpa berharap pembayar-an, (5) kegiatan itu biasanya dilakukan tidakpada waktu .kerja biasa 'atau, waktu kerjalembur sukarelawan di entitas komersial, (6)jumlah waktu yang didermakan sukarelawantidak substansial bagi dirinya."

Akuntansi Nasional dan PemerintahKekayaan bangsa adalahaset yangharus

dipelihara dan diperbaiki, serta merupakan 'dasar kesehatan jangka panjangperekono-mian, Kekayaan tersebut terdiri atas (a) modalalam, sepertitanah; air, sumberekstraktif dansumber lain, (b)modal fisik, .misalnya saranapublik, bangunan dan saranaprodukst-Ic)modal manusia, .yaitu .nilal -produktif: daripenduduk,'. dan (djmodal sosial, .sepertikomuni tas, keluarga dan organisasiyang me-nyatukan,'masyara'katl~,~'rPada;urri.umnyasetiap-bangsa inginimencapai masyarakatyang baik.vperekonomian: yang baik; "dan'politik yang' baikmelalui.pengendalian distri-bus! pendapatan-pertumbuhan GDP, kesem-patan kerja;' dan' tingkatharga padasektorpertanian, industri.jasa, dan.usaha informal;di antara penduduk dan di antara wilayah.

L ...

9, Peter J . ; Eide.r'VolunteersandBmploymentLaw, ' Chapter 1 7,'T he V ol un te er M an ag em e nt , H a nd bo o k,Edited by Tracy Daniel Conors, Wiley Non 'Profit Se-ries, John Wiley &,Sons, Inc,1995, disarfkan dari hal339-360.

10."Philip, Kotler.i Sornkid [atusripitak'dan SuvitMaesincee, T he M a rk etin g o f N atio ns , The Free Press ADivision Simon & Shuster Inc., 1997.

: Banyak hal yang tak dapat direkam olehakuntansi.: misalnya .harapan hidup, ke-amanan, lingkungan, .kesehatan, tingkatkebebasan terhadap .kejahatan, demokrasi,obat bius, kekerasan, dan keretakan keluarga.Dengan demikian, .informasi: tentangse-bagian besar :kekayaan bangsa-tersebut rdiatas tak dapat diperoleh dalamrupa informasiakuntansi. Padahal,'perusakan kekayaan(misalnya hutan, sungai.dan laut) oleh peme-rintahdan rakyatuntuksuatu solusi jangkapendek dan keuntungan sempitkelompokakan menurunkankesehatanperekonomian.Akuntansi 'nesional.rekuntansisosial.ietau 'akuntansi makro": bertugasuntuk melayaniperekonomian nasional.. mencakup limaunsur yaitu rekening, pendapatan dan' pro-duksi nasional, rekening .antarindustri, reke-ning arus dana, rekeningneracapembayaran, .dan rekening neraca nasional. Akuntasipemerintahan berkaitan dengan lembagapemerintahan sebagai: Iembaga. .mikro, de- .ngan ciri akuntansi: anggaran negalla, sehing-ga .kadang-kadang .disebutiakuntansf lang,,:.'garan" Ciri -akuntsnsi- anggar~n misalnyatampakpada (a)'menjurnahdebit :akuninvestasi {yang setara.akun W ork, In Progress ,bangunan fisikj..aebagaiokomitmen pemba-.ngunan.menjumal kreditakurr utanguntuk.menggambarkankewaspadaan ".penyediaan (dana investasi.yang takIazirn padaakuntansi ;komersial, i lalu.pada '-(b),paj'ak, atas: reklame ..yang::dicatat:sebagatrpiutangi~,menggiam-barkan target/ragas aparat kota untuk rnena-gih.kepada para penerima izinpemasangan'papanreklame di sebuah .entitas.akuntansi .darisebuah 'kota.Akuntansi pemerintahan,disebutsebagai- akuntansi dana'(Jund), me-.rupakan suatu kesatuanfiskal'dan.akuntansi'yang berdiri sendiri.iyang :di .dalamnyaterdapatsuatu susunan perkiraanyangsaling

: I. i .: ;.: :: ~ ',' .'-:.

11. Revrisond, a a ~ w i r ,; 'Aku 'n tans fPer ri el 'i n tahan ;Indonesia, BPFE Yogyakarta, EdisiKetiga,CetakahKedua, 1996.: :' " -i .


7/19


berimbang untuk membukukan kas dansumber dana lain. Ia dihubungkan denganutang, kewajiban, eadangan dan hak milik,yang dipisahkan untuk penyelenggaraan ke-giatan khusus gun a meneapai tujuan tertentu,sesuai dengan undang-undang, restriksi, danpembatasan tertentu." Tentu saja Indonesiamembutuhkan baik akuntansi nasional mau-pun akuntansi kepemerintahan.

Akuntansi kepemerintahan merupakan'salah satu saran a refleksi kepemimpinanpemerintah, terutama dalam beberapa isustrategis sepertiketepatan alokasisumber dayadan APBN, korupsi, transparansi danakuntabilitas, portofolio industri dan pembi-naan usaha keeil dan menengah (UKM). Initerkait pula dengan pembinaan agrobisnis,pengembangan sektor riil, perdagangan danjasa, pelestarian sumber daya alam dan modalfisik lain, program dan anggaran pendidikan,program memerangi pengangguran, belanjamiliter, dan akuntabilitas-transparansi ke-uangan negara. Ciri kepemimpinan pemerin-tah adalah yang memiliki visi disertai dukung-an strategis pemerintah, kualitas dan konsis-tensi kebijakan, serta efektivitas dan efisiensiadministrasi. Butir terakhir, yaitu efektivitasdan efisiensi administrasi, perlu ditunjang olehsistem akuntansi kepemerintahan yang trans-paran dan berakuntabilitas, sesuai dengantrend global, yaitu g oo d g ov ern me nt, cle an a nds tr ong gover nment dan corporate governance.

Akuntansi Kepemerintahan yangEfektifIMF menerbitkan buku E ffe ct iv e Go ve rn -men t A cc ou n tin g " yang merupakan sumberrujukan yang baik bagi Indonesia. Dokumen

12. Lalu Hendry, Yujana, Akunt a ns i P emer in t ah a n ,Lembaga Penerbit FEUI, 1992, 207 hal.

13. A. Premchand, Effective Governm entAccoun t ing , International Monetary Fund, Washington,D.C.,1995, The IMF Graphics Section,190 hal.

tersebut menguraikan bahwa seJarah akun-tansi kepemerintahan dunia telah sarnpaipada tahap kelima. Ia dimulai (1) untukkelangsungan entitas monarki di Athena,Cina, dan India sebelum Masehi; (2) kod i-fikasi administrasi operasional bagi pengua-sa; (3) pengendalian publik melalui sistemparlemen dan akuntansi yang diatur undang-undang dan bersanksi; kolonialisme negara-negara Eropa membawa sistem administrasidan akuntansi pad a negara jajahan di Asiadan lain-lain; (4) akuntansi mulai membias-kan sifat rezim ekonomi yang berkuasa,sistem sentralisasi atau desentralisasi kepe-merintahan, investasi besar bidang publikyang dilakukan pemerintah; sampai kemu-dian (5) meluasnya kegiatan pemerintah,muneulnya sistem APBN, menguatnya peranpereneanaan ekonomi bangsa, yang menye-babkan timbulnya kebutuhan data historis(misalnya pola belanja publik) untuk Ian-dasan kebijakan makro, di samping untukumpan balik sukses-gagalnya suatu kebijakanfiskal, dan untuk pengendalian stabilitas sertapertumbuhan ekonomi berkesinambungan.Sebagai suatu sistem, akuntansi bertugasuntuk melakukan identifikasi, seleksi, ana-lisis, pengukuran, estimasi, pemrosesan, danpengomunikasian informasi penerimaan,pengeluaran, aset, hutang, beban dan mas-lahat, serta semua aspek lain yang seeara sahmenjadi bagian dari manajemen fiskal.Pendekkata, akuntansi diakui sebagai dasarkebijakan fiskal bangsa, dasar pertanggung-jawaban penyelenggara negara kepada selu-ruh rakyat, sementara informasi akuntansidigunakan sebagai sarana peningkatanefektivitas dan efisiensi negara. Sejak sekitar15 tahun yang lalu, negara-negara makinsadar bahwa mereka harus berbuat lebihbanyak dengan sumber daya mereka yangterbatas. Bangsa-bangsa makin berusahauntuk melengkapi dan memperkaya diridengan teknik-teknik pengendalian, penyem-purnaan administrasi yang menjadi dasar


8/19

A KU NT AN SI IN DO NE SIA D I T E N GA H K AN CA H PE R UB AH AN

pengendalian, dan perubahan-penyernpur-naan institusional. Riset-riset di berbagaillegara memperlihatkan bahwa suksespengendalian tidak terlampau tergantungkepada kepemilikan faktor produksi (olehnegara atau swasta), namun lebih bergantungkepada metode pengendalian, administrasi,dan budaya korporasi yang diterapkan.Pengendalian belanja mempunyai empatelemen dasar, yaitu pengendalian kebijakanpengeluaran, pengendalian proses penge-luaran (meliputi pelepasan dana, peman-tauan, pemantauan kontrak, dan pengendali-an pembayaran), pengendalian peraturan(termasuk spesifikasi standar akuntansi), danpengendalian efisiensi (termasuk evaluasioleh badan pemeriksa dalam pemerintahan).

Pengendalian juga dimaksudkan untuksarana rekonsiliasi antara para pembuatkebijakan pada tataran makroekonomi danpara pembuat kebijakan dalam tataranmikroekonomi, agar jangan sampai suatukebijakan para manajer makro (dari banksentral) merugikan kebijakan manajer mikro(dad departemen pemerintah). Pengendalianjuga amat dipengaruhi oleh manajemensektor publik (misalnya pajak), yang kinirnernberi tampilan berbeda dalam kepeme-rintahan, dengan ancangan baru, sepertiancangan hasil yang lebih penting dariancangan proses; ancangan keluwesan yanglebih penting dari ancangan konformitas;ancangan membuat kebijakan khusus yanglebih penting daripada sekadar ancangankepatuhan pada undang-undang; ancanganyang berfokus pada inovasi ketimbang yangberfokus pada penghindaran risiko; danperhatian yang lebih besar pada produk-tivitas/kinerja menyeluruh suatu institusipemerintah (departemen/kementerian dansebagainya). Manajemen kepemerintahanyang modern menggunakan spesifikasi,standar, dan pengukur kinerja, serta memberitekanan perhatian pada pengendalian ke-luaran, persaingan antarsektor publik, dan

lebih fokus kepada disiplin dan pertim-bangan ekonomi dalam penggunaan sumberdaya. Karena pengendalian tidak terfokuspada proses namun terfokus pada sasaran,di dalam sukses pengendalian adalah ter-masuk (1) efektivitas, sikap ekonomis danefisiensi penggunaan sumber daya; (2)penggunaan sumber daya untuk stabilisasiperekonomian, yang direfleksikan olehAPBN, (3) akuntabilitas pelayanan negaradan penggunaan sumber daya bagi seluruhwarga negara, dan (4) transparansi pelak-sanaan kebijakan pemerintah (antara lainmelalui akuntansi kepemerintahan).Dokumen lain yang tak kalah pentingnyaadalah A M an ua l Fo r G overn men t Accou ntin gterbitan PBS cq D iv isio n o f Pu blic F in an ce a ndF in an cia l In stitu tio ns , D ep artm e nt o f E co nom ica n d S oc ia l A ffa ir s tahun 1970.14 Pedoman ituantara lain menguraikan hal-hal sebagaiberikut: Berbeda dengan entitas komersial,entitas pemerintahan tidak mengejar laba,namun mengejar kinerja biaya. Sasaran enti-tas pemerintah adalah melayani publik,menjaga stabilitas finansial bangsa, men-dorong perdagangan dan aktivitas privatuntuk kepentingan nasional, serta memper-cepat pengembangan ekonomi dan kesejah-teraan sosial. Akuntansi kepemerintahanbertujuan memenuhi akuntabilitas dankebutuhan manajemen, mencatat semuapenerimaan dan pengeluaran dengan catatanyang mengindikasikan transaksi secara benar,akuntabilitas aset dan sumber daya yangtersedia untuk digunakan, dengan klasifikasidata menjadi informasi berguna untukpengendalian dan kegiatan operasionalsecara efektif dan efisien.

Secara umum, akuntansi kepemerintahanadalah sesuai dengan standar umum akun-tansi yang juga digunakan oleh sektor privat,

14. United Nations, Department of Economic andSocial Affairs, A M a nu al fo r G ov er nm e nt A ce ou ntin g, 1 9November.1970, New York, 156 halaman.


9/19

JAN HOESADA: AKUNTANSIORGANISASI NIRLABA

dan dapat diaudit. Akuntansi wajib berbasisakun berpasangan. Cas h bas is , o blig atio n b as ipdan a cc ru a l b a sis dipilih oleh masing-masingnegara, sesuai dengan kebutuhan akaninformasi, bentuk akuntabilitas, kebutuhanrnanajemen, dan kapasitas pelaksana. Akunbelanja dan pembiayaan (investasi) harusterpisah, dan pengendalian dana harusdiakomodasi juga oleh akuntansi. Akunta-bilitas menuntut pengendalian internal yangmenjamin bahwa semua transaksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Semua harta, dana, dan sumber daya di-amankan dari pemborosan, kehilangan, danpenggunaan keliru. Manajernen menuntutsemua bukti transaksi, yang membiaskanpenggunaan wewenang secara tepat untukprogram tersepakati. Akuntansi memfasilitasipengendalian administratif dan evaluasirencana vs raihan serta efektivitas aktivitas.Negara memilih sistem akuntansi yang pas,dengan mengutamakan kesederhanaan,kemudahan pelaksanaan, produksi dataakuntansi yang tepat waktu, tepat dan handal,bermanfaat bagi pengguna, mudah dipahamioleh semua pihak terkait.

Di Indonesia, reformasi akuntansi kepe-merintahan menampilkan wacana penentuanentitas akuntansi, pilihan tata buku tunggalatau berpasangan, kontinuitas pilihan basiskas sampai basis hak-kewajiban (akrual) dankaitannya dengan APBN berbasis kas atauakrual, pembangunan standar akuntansi danindikator kinerja pemerintah, serta untungrugi rujukan (benchmark) standar manca-negara. Reformasi itu juga memilih danmeninjau negara federasi tertentu sebagaipercontohan, benchmark standar internasionaldan PBB cq IMF -yang diwarnai denganstrategi ancangan pembangunan akuntansikepemerintahan secara nasional dan globalpad a umumnya, pilihan atau kombinasipiJihan ancangan adopsi, adaptasi dan ataupenciptaan standar asli Indonesia sendiri;pembuatan legal audit stan dar yang akan

diadopsi (memeriksa kalau-kalau ada yangbertentangan dengan undang-undang RI),pembuatan pedoman akuntansi yang mem-bumi bagi para entitas pelaksana akuntansi,penyebaran perangkat lunak akuntansi perne-rintah melalui internet, pelatihan nasionalakuntansi kepemerintahan dan fasilitaskonsultasi akuntansi. Harmonisasi akuntansipemerintahan RI dengan persyaratan PBBdan standar internasional yang diterimasecara global akan meningkatkan kredibilitasIndonesia. Sebagai contoh, pada 1970, PBBmengemukakan 8 persyaratan akuntansikepemerintahan" yaifu (1) sesuai DUD danUU Perbendaharaan Negara, (2) dikaitkandengan klasifikasi APBN, (3) akun akuntansidapat mengidentifikasi obyek/tujuan danadan pejabat penanggungjawab, (4) dapatdiaudit, (5)memungkinkan pengawasan ad-ministratif, rnanajemen, dan audit intern, (6)menampilkan hasil-hasil yang bersifat eko-nomis dan keuangan, pendapatan, dan hasiloperasi, (7) informasi akuntansi dapat digu-nakan untuk menyusun APBN selanjutnya,dan (8) berguna untuk analisis ekonomi danpenyusunan ramal an nasional.

Akuntansi Keuangan PemerintahPusat dan DaerahDepartemen Keuangan, Departemen

Dalam Negeri, BPKP, Universitas GajahMada, dan beberapa lembaga lain menyadariperlunya standarakuntansi kepemerintahan.Lembaga-lembaga tersebut sebagian rupanyatelah menyusun beberapa draft yang meru-pakan kulminasi upaya internal lembaga,sebagian bahkan telah melakukan uji cobapenerapannya di lapangan. Sebagai contoh,laporan keuangan kota Semarang pad a 2002diterbitkan di surat kabar, semen tara be-berapa kabupaten, misalnya Kutai, juga

15. Muhammad, Gade, Akuniansi Pemerintnhan,Edisi 2000, Lembaga Penerbit FEUI,1993,304 hal.


10/19

AKUNTANSI INDONESIA DI TENGAH KANCAH PERUBAHAN

berhasil menerbitkan laporan keuangan.Terlepas dari kualitasnya, serta sudah afaubelum memadai, prestasi itu mernbawa anginsegar dan menjadi lahan percontohan danpembuktian bahwa akuntansi daerah otonomadalah sasaran realistis, bukan sekadarwacana. Dalam pengernbangan standar,misalnya, Departernen Keuangan cq BadanAkuntansi Keuangan Negara (BAKUN), pada17 [uli 2001 menerbitkan draft publikasiPernyataan Standar Akuntansi KeuanganPemerintah, yang terdiri atas Kerangka DasarPenyusunan dan Penyajian Laporan Ke-uangan Pernerintah, Standar Urnurn Penya-jian Laporan Keuangan Pernerintah, StandarAkuntansi Anggaran, Standar AkuntansiAset, Standar Akuntansi Hutang, StandarAkuntansi Ekuitas Dana, Standar AkuntansiUntuk Koreksi Periode Sebelurnnya, StandarLaporan Arus/ Aliran Kas yang dilengkapibentuk Laporan Keuangan Pernerintah Pusat,Departemen/Lembaga, Pernda Provinsi danKabu pa ten/Kota.

Seperti terrnaktub dalam Kata Pengantardari Departemen Keuangan cq BAKUNdalam draft publikasi itu, maka tujuanstandar adalah mewujudkan transparansidan akuntabilitas pengelolaan keuanganpemerintah. Draft tersebut antara lain meng-usulkan asumsi dasar yaitu Dasar Kas, Penge-luaran berdasar anggaran, Penerimaan danpengeluaran tidak dikompensasi, dan Danaumum (yaitu APBNID) sebagai pertanggung-jawaban entitas fiskal dan entitas akuntansi.Dasar kas terse but dilengkapi dengan standarakuntansi hutang yang menyiratkan kasterkoreksi akrual pada tanggallaporan, ataumenuju dasar akrual murni.

Kumpulan draft ini secara jelas dirancanguntuk memperlancar reformasi akuntansi diIndonesia pad a umumnya, akuntabilitasdaerah otonom (provinsi, kabupaten, kotamandiri) pad a khususnya. Sebagai per-bandingan, IPSAS per [uni 2002 telahmengeluarkan 18 standar, yaitu laporan

keuangan (LK),Cash F low , Net surplus/defisit,kesalahan fundamental dan perubahankebijakan akuntansi, dampak perubahan nilaitukar valuta asing, biayapinjaman, LKkonsolidasian dan akuntansi entitas terken-dali, investasi pada asosiasi, jo in t v en tu re s,pendapatan pada transaksi pertukaran,pelaporan keuangan rnasa ekonomi hiper-inflasi, kontrak konstruksi, persediaan, sewaguna usaha, peristiwa setelah tanggal LK,instrumen keuangan. investasi properti,aktiva tetap dan laporan segmen usaha"'.

Kembali ke Indonesia, pad a 26 [uni 2002Departemen Keuangan berhasil merumuskandraft R eform o f Public Financial M anagem entS ys tem in In do ne sia : P rin cip le a nd S tr ate gy yangpad a intinya rnerupakan manajemen ke-uangan pada umumnya serta manajemenanggaran dan akuntansi serta audit kepe-merintahan pad a khususnya. Pada 13 [uni2002, Menteri Keuangan RI menerbitkanKeputusan Menteri Keuangan No. 308/KMK012/2002 yang membentuk KomiteStandar Akuntansi Pemerintah Pusat danDaerah (KSAPPD), dengan mengikutsertakanKetua IAI sebagai anggota Komite Pengarahdan mengikutsertakan anggota DewanStandar Akuntansi Sektor Publik rAr sebagaiTim Kerja KSAPPD.

Laporan perhitungan anggaran meru-pakan hal penting bagi pemerintah. Tujuanlaporan keuangan umurn sektor publik antaralain menggambarkan akuntabilitas entitasatas sumber daya yang dipercayakan ke-padanya dan diharapkan bermanfaat bagisebagian besar kalangan pengguna laporanuntuk membuat dart mengevaluasi keputusanmengenai alokasi sumber daya. Laporankeuangan umum sektor publik menyediakaninformasi mengenai apakah sumber dayayang diperoleh telah dipergunakan sesuai

16. Pemerhati akuntansi dapat memperoleh tekslengkap melalui http://www.ifac.oq~!Public Sector!index.tmpl.


11/19

JAN HOESADA: AKUNTANSI ORGANlSASl NIRLABA

dengan anggararl yang telah disetujui, dalambentuk perbandingan dengan jumlah yang,dianggarkan, baik dalam format berkolomyang berdampingan dengan jumlah anggarandan jumlah aktual, maupun perbedaanjumlah dan penjelasan perbedaannya. Reali-sasi yang menyimpang dari anggaran, ter-utama untuk anggaran terapropriasi, harusdiungkapkan. Tujuan laporan realisasi ang-garan adalah mengungkapkan karakteristikkualitatif laporan keuangan, yaitu perban-dingan anggaran dengan realisasi dan keta-atan pada peraturan.

Pertanggungjawaban entitas sektor publikpad a umumnya berupa pertanggungjawabanakhir tahun anggaran, pertanggungjawabanakhir masa jabatan, dan pertanggungjawabanhal tertentu. Pertanggungjawaban akhirtahun anggaran dan akhir masa jabatan -yang menggunakan rencana strategis sebagaitolok ukur- dapat disetujui, ditolak dandiminta untuk dilengkapi/disempurnakan,atau ditolak permanen apabila jauh menyim-pang dari rencana strategis dan atau ang-garan. Indikator tolok ukur rencana strategisadalah dampak makro, manfaat dan nilaitambah bagi masyarakat, tingkat pencapaiankinerja, bentuk produk, dan besar sumber-sumber yang digunakan. Namun akuntansitidak mencakup pertanggungjawaban hal-halkhusus, misalnya pertanggungjawaban yangterkait dengan dugaan tindak pidana yangdinilai dapat menimbulkan krisis kepercaya-an publik yang luas.

Anggaran entitas sektor publik adalah alatuntuk meningkatkan pelayanan publik dankesejahteraan masyarakat. Transparansi danakuntabilitas anggaran meliputi penetapantujuan, sasaran/hasil dan manfaat serta per-tanggungjawaban dana yang diperoleh.Dalam hal ini, disiplin anggaran meliputikonsistensi tujuan anggaran dan orientasikepada kebutuhan publik, keseimbangankelompok mata anggaran penyelenggaraanmanajemen entitas sektor pttblik, pemba-

ngunan, dan pelayanan publik. Anggaranharus efisien, tepat waktu, tepat guna, dandapat dipertanggungjawabkan serta manfaat-nya dinikmati oleh seluruh atau sebagianbesar publik yang dilayani. Anggaran memi-sahkan belanja rutin dan belanja pemba-ngunan/modaL Selain itu, anggaran penda-patan harus terukur, kemungkinan besardapat dicapai, serta merupakan batas ter-tinggi dari anggaran pengeluaran belanja.Pelaksanaan proyek atau pembayaran ter-tentu dimulai/dilaksanakan hanya bila ang-garan telah tersedia.

Sesungguhnya hakikat anggaran danakttntansi adalah berbeda, sehingga pentinguntuk disepakati bahwa anggaran berbasiskas tak berakibat akuntansi harus berbasiskas pula. Hal yang sarna kelirunya adalah,agar akuntansi berbasis akrual, maka ang-garan harus juga berbasis akruaL Apabilasuatu bangsa menganut akuntansi akrualsekaligus anggaran akrual, hal itu merupakanrancang bangun yang ideal dan canggih.

Lingkungan akuntansi sektor publikterpenting adalah aspek hukum sektor publikpada tiap negara, yang menyebabkan standarakuntansi internasional diadaptasi ataudisesuaikan dengan hukum berdimensi akun-tansi sektor publik yang berlaku. Para pelakuakuntansi sektor publik tentu berharapadanya harmonisasi standar internasionaIdengan hukum, agar standar akuntansi yangditetapkan suatu negara tidak menimbulkansuatu pelanggaran peraturan perundang-undangan. Maka adopsi standar intemasionalharus diuji dahulu dengan kerangka undang-undang yang ada. Apabila adopsi penuh atausebagian dimungkinkan, maka efisiensi dankecepatan kepemilikan standar menjadimakin baik. Sedangkan hal-hal yang tak dapatdiadposi, karena bertentangan denganundang-undang, dapat diumumkan sebagaiperkeculian. Apabila tak mungkin, Indone-sia perlu menyusun standar tertentu saja,

Di Indonesia, untuk sistem administrasi


12/19

AKUNTANSI INDONESIA 01 TENGAH KANCAH PERU8Al-iAN

negara, akuntansi, sistem informasi nasional,dan statistik pada umum umumnya, sertakewenangan bidang sistem, administrasi, danakuntansi pada khususnya, terdapat keten-tuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Sistemadministrasi negara ditentukan PemerintahPusat (PP 25, Ps.2 (2), 6 Mei 2000); 2. Pe-netapan pedoman pengembangan sistempergudangan ditentukan Pemerintah Pus at(PP 25, Ps.2 (3) 5.i); 3. Penetapan pedomanpengernbangan sistem pergudangan; 3.Penetapan pedornan akuntansi Koperasi danUKM ditentukan Pemerintah Pusat (PP 25,Ps 2 (3) 6.a); 4. Penetapan kurikulum nasionaloleh Pernerintah Pus at (PP 25, Ps 2 (3) 11.a);5. Penetapan sistem pengamanan dan ke-pernilikan benda eagar budaya (PP 25, Ps.2(3) 11.f); 6. Penetapan dan penyelenggaraanstatistik nasional, pemetaan dasar nasional,pedornan administrasi kependudukan (PP 25,Ps 2 (3) 19.p,q dan s), sistem informasinasional (PP 25, Ps 2 (4) n); 7. Tata tertibDPRD, pedoman pen gurus an, pertanggung-jawaban, pengawasan keuangan daerah (PP25, Ps 2(3) 20.n dan r); 8. Pedoman realokasiPAD dan pinjaman Pemerintah Daerah (PP25 Ps 2 (3) 21.a)

Untuk pengendalian lingkungan dan pe-nyediaan prasarana/sarana pekerjaan umumpada umurnnya, serta pengendalian ling-kungan (fixed a sse ts m an ag em en t, m ain te na ncea n d c on tr ol) khususnya, peraturan-peraturanyang perlu diperhatikan adalah Kepres No.10 tahun 2000 (tanggal 28 Januari 2000)tentang Bapedal dan Kepres No. 12 tahun2000 (tanggal28 Januari 2000) tentang BadanPenetapan dan Pengendalian PenyediaanPrasarana dan Sarana Pekerjaan Umum atauBP4S-PU). Bapedal adalah untuk mencegah/menanggulangi kerusakan lingkungan,semen tara BP4S-PU adalah untuk manajemenprasarana dan sarana.

Berkenaan dengan administrasi kependu-dukan, yang perlu diperhatikan adalah per-aturan yang terkait dengan BAKMP (Badan

Administrasi Kependudukan dan MobilitasPenduduk): PP 25, Ps 2 (3) 19.s dan KepresNo.5 tahun 2000 (tanggal 11 Januari 2000)ten tang BAKMP. Peran Deputi BidangAdministrasi Kependudukan BAKMP (pasal13,14,15 Kepres No.5 tahun 2000), misalnya,adalah melaksanakan registrasi kependu-dukan, penyelenggaraan identitas dan penca-tatan kependudukan, daninsitrasi migrasinasional.

Mengenai BKKBN, dalam Kepres No. 20tahun2000(tanggal21 Februari2000), terdapataspek-aspek peran dari lembaga tersebutseperti berikut: koordinasi dan penyeleng-garaan manajemen dan administrasi umumprogram keluarga berencana nasional danpembangunankeluarga sejahtera (Pasal Stbj):koordinasi dan penyelenggaraan programbantuan luar negeri, pengumpulan data daninformasi keluarga (Pasal 3(c ; pembinaandan pelayanan administrasi umum programkeluarga berencana nasional dan pernba-ngunankeluarga sejahtera (Pasa19 (b; penge-lola an keuangan dan anggaran program ke-luarga berencana nasional dan pembangunankeluarga sejahtera (Pasal 9 (dj): pengelolaanpemantauan dan pelaporan program keluargaberencana nasional, pembangunan keluargasejahtera, program penuntasan kemiskinan(Pasal12 (b; analisis dan evaluasi programkeluarga berencana nasional dan pemba-ngunan keluarga sejahtera (Pasal 12 (cl):pemeriksaan administrasi umum dan ke-uangan (Pasal24 (a.

. Pada tingkat provinsi, kewenangan bidangsistem, administrasi, dan akuntansi terkaitdengan, misalnya, pedoman inventarisasi danpemetaan hutan dan kebun (PP No. 25, ps 3(4. Sedangkan pada tingkat kabupaten,diatur dalam Kepmen Dalam Negeri danOtonomi Daerah No. 50 tahun 2000, tanggal17 Nopember 2000, pasal 15,16,17 dan lam-pirannya bahwa semua organisasi perangkatkabupaten/kota merupakan entitas-entitasakuntansi sektor publik, menuju PP No. 105


13/19


tentang Laporan Keuangan. Dalam KepmenNo. 50 itu diatur khusus tentang otganisasikabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa..Struktur kabupaten dibelah menjadi hanyakDinas Kabupaten/Kota dan Lembaga TeknisDaerah (berbentuk badan atau kantor).Kepala daerah (CEO) adalah Gubernur,Bupati, dan Walikota sebagaimana diaturdalam PP No. 84 tahun 2000, tanggal25 Sep-tember 2000, Pasal 1 h). Sedang mengenaiDPRD diatur secara khusus.

Dalam pada itu, PP No. 108 tahun 2000,tanggal30 November 2000, mengatur hal-halberikut:a. Kepala daerah adalah Gubernur dan

Walikota/Bupati menjalankan tugas dankewajiban serta bertanggung jawabkepada DPRD (UU No. 22). Sebagai wakilpemerintah, Gubernur bertanggung jawabkepada Presiden.

b. Pertanggungjawaban (ptj) terdiri dari ptjakhir tahun anggaran, ptj akhir masajabatan, dan ptj hal tertentu. Pada ptj akhirtahun anggaran, diatur hal-hal ini: PtjKepala Daerah dinilai berdasarkan tolok-ukur Rencana Strategis (Renstra), danditolak bila jauh menyimpang dariRenstra. Bila ditolak, harus dilengkapi/disempurnakan dalam tempo 30 hari. Bilatak dapat dilengkapi/disempurnakandalam 30 hari atau ditolak untuk keduakali, DPRD mengusulkan pemberhentianKepala Daerah kepada Presiden. MenteriDalam Negeri dan Otonomi Daerahmembentuk Komisi Penyelidik Indepen-den untuk kabupaten/kota, terdiri dari 7orang independen, kompeten, nonparti-san, dan berkredibilitas serta berdomisilidi RI bagi provinsi dan berdomisili diprovinsi bagi kabupaten/kota.Laporan pertanggungjawaban akhir tahunanggaran Kepala Daerah terdiri atas:a).Laporan perhitungan APBD, b).Notaperhitungan APBD, c).Laporan Aliran Kas,d).Neraca Daerah.

Adapun indikator tolok ukur Renstrameliputi:1. Dampak: bagaimana dampaknya

terhadap kondisi makro yang ingindicapai berdasarkan manfaat yangdihasilkan.

2. Manfaat: bagaimana tingkatkemanfaatan yang dapat dirasakansebagai nilai tambah bagi masyarakat,maupun pemerintah.

3. Hasil: bagaimana tingkat pencapaiankinerja yang diharapkan terwujudberdasarkan keluaran (output)kebijakan atau program yang sudahdilaksanakan.

4. Keluaran: bagaimana bentuk produkyang dihasilkan langsung olehkebijakan atau program berdasarkanmasukan (input) yang digunakan.

5. Masukan: bagaimana tingkat ataubesaran sumber-sumber yangdigunakan, sumber daya manusia,dana, material, waktu, teknologi dansebagainya.

Bila ptj akhir masa jabatan ditolak DPRDkaren a jauh menyimpang dari Renstra,kepala daerah dan wakilnya tak dapatdicalonkan kembali. Pada ptj hal tertentu,diatur ptj yang terkait dengan dugaanperbuatan pidana yang dinilai dapatmenimbulkan krisis kepercayaan publikyang luas.PP No. 109 tahun 2000, tanggal30 Novem-

ber 2000, mengatur biaya penunjang opera-sional yang dipergunakan untuk koordinasi,penanggulangan kerawanan sosial masya-rakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lain(Pasal 8 ayat h), dan ditentukan dalam per-sentase terhadap pendapatan asli daerah PAD(PasaI9).

Pedoman Umum Penyusunan dan Pe-laksanaan APBD tahun anggaran 2001, SKMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah


14/19

AKUNTANSI INDONESIA 01 TENGAH KANCAH PIlRUBAHAN

RINo.903/2735/SJ, tanggal17 November 2000,pad a pokoknya mengatur :a. Anggaran Daerah adalah alat untuk me-

ningkatkan pelayanan publik dan mening-katkan kesejahteraan masyarakat.b. Norma dan prinsip anggaran adalah:

b.1. Transparansi dan akuntabilitas ang-garan.- Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat

bagi masyarakat dari kegiatan/proyek yang dianggarkan.

- Penggunaan dana yang diperolehharus dipertanggungjawabkan.

b.2. Disiplin anggaran.- APBD berorientasi kepadakebutuhan masyarakat.

- Menjaga keseimbangan antarapembiayaan penyelengg araanpemerintahan, pembangunan, danpelayanan masyarakat.

- APBD harus efisien, tepat waktu,tepat guna, dapat dipertanggung-jawabkan.

- Belanja rutin dipisah dari belanjapembangunan/modal.

- Anggaran pendapatan harusterukur dan dapat dicapai.

- Anggaran pendapatan merupakanbatas tertinggi pengeluaran belanja.

- Anggaran pengeluaran didukungkepastian anggaran pendapatan.

- Pelaksanaan proyek dimulai hanyabila anggaran telah tersedia.

b.3. Keadilan anggaran.- Pembiayaan pemerintah daerahmelalui mekanisme pajak dan

retribusi.- Alokasi penggunaan harus adil

dinikmati seluruh kelompokmasyarakat.

b.4. Efsiensi dan efektivitas anggaran.- Dana tersedia harus digunakan

sebaik mungkin, yaitu kesejah-teraan masyarakat maksimal.

- Perencanaan APBD meliputi

tujuan, sasaran, hasil,manfaat yangakan diperoleh.

b.S. Format Anggaran.- Format anggaran defisit ( de fic it b u d-ge t fo rma t) .- Surplus: Dana Cadangan.- Defisit: ditutup pembiayaan

pinjaman, obligasi daerah dan lain-lain, sesuai dengan undang-undang.

b.6. Pengeluaran yang tidak diperkenan-kan dalam APBD :- Perayaan hari besar dan ulang

tahun/hari jadi daerah.- Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga.

- Iklan ucapan selamat.- Pesta berbagai peristiwa perangkat

daerah.- Pekan olahraga/kesenian pelbagai

daerah.b.7. Pengeluaran yang harus dibatasi:

- Rapat, seminar,pertemuan, 10ka-karya, rapat din as, peresmian,penyambutan pejabat.

c. Daerah dapat membentuk SPI.d. Transparansi fiskal, penyebarluasan

kinerja APBD.e. Bentuk APBD ada pada Lampiran SK

Menteri DN dan Otda No. 903 yang dapatdigunakan sebagai chart o f accownisakuntansi kepemerintahan.Beberapa instansi pemerintah berinisiatif

membentuk pedoman akuntansi sendiri.Sebagai contoh, BULOG pada 1987 telahmeniiliki Prinsip Akuntansi Bulog (PAB).Pad a1996, di bawah kepemimpinan Dr. Ir. BedduAmang MA, PAB tersebut disempurnakan,dig anti dengan Dasar Akuntansi Bulog,mengirtgat laporan keuangan merupakanpertanggungjawaban keuangan kepadapemerintah. Dasar Akuntansi Bulogdiharapkan menjadi acuan bagi segenapjajaran BULOG dalam menjalankan tertib


15/19


administrasi pengelolaan komoditas dankeuangan." Proyek ini didukung oleh IkatanAkuntan Indonesia, BPKP dan DepartemenKeuangan yang ikut serta sebagai Tim Penga-rah dan Tim Perumus. Dari kasus-kasus yangmuncul di BULGG, dapatlah disimpulkanbahwa tertib administrasi dan akuntansi sajaternyata tidak cukup, dan harus ditingkatkanpad af orens ic account ing , yaitu bahwa akuntansiharus memberi perlindungan pengamanansecara hukum bagi para pejabat BULGG,mantan pejabat BULGG, dan pihak lain diluar BULGG (misalnya sampai Pre sid en danKetua DPR) dari tuduhan tindak pidana.

Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan (PSAK) Nomor 45PSAK No. 45 (untuk entitas nirlaba non-

pemerintah) diterbitkan IAI untuk mem-fasilitasi seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah. Di Iuar itu, KSAK dapatmenyusun standar khusus nirlaba, misalnyaakuntansi untuk entitas koperasi. DalamPSAK 45,karakteristik entitas nirlaba ditandaidengan perolehan sumbangan untuk sumberdaya utama (aset), penyumbang bukanpemilik entitas dan tak berharap akan hasil,imbalan, atau keuntungan komersial.

Entitas nirlaba juga dapat berhutang dandimungkinkan memperoleh pendapatan darijasa yang diberikan kepada publik, walaupunpendapatannya tidak dimaksud untuk mem-peroleh laba. Dengan demikian, entitasnirlabatak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri atau pemilik entitas. La-poran keuangan entitas nirlaba bertugasmengukur jasa atau manfaat entitas dan men-jadi sarana pertanggungjawaban pengelolaentitas dalam bentuk pertanggungjawabanharta-hutang (neraca), pertanggungjawabankas (Laporan Arus Kas) dan Laporan Aktivitas.

17. Dasar Akuntansi Bulog, 2Januari 1996, BadanUrusan Logistik.

Neraca diharapkan memberi signal 'ke-lanjutan hidup entitas di masa depan. Lapor-

, an utama adalah Laporan Posisi Keuangan,Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catat-an Atas Laporan Keuangan, dan dapat ditam-bah dengan LaporanPerubahanAktiva BersihSetara Ekuitas, bila merujuk PSAK 1LaporanKeuangan-Revisi 1998.Sasaran utama laporankeuangan itu adalah para penyumbang(donatur), anggota organisasi, kreditor danpemberi sumber daya yang lain (misalnyasukarelawan). Bagi penyumbang, laporankeuangan memisahkan aset terikat dandibatasi syarat-syarat khusus oleh penyum-bang, bila ada, yang menyiratkan keterbukaan,pertanggungjawaban dan kepatuhan kepadapenyumbang. Hal ini penting karena orga-nisasi nirlaba ber landaskan mora 1,yang seringbertujuan memperbaiki kualitas kehidupandi sam pihak, ketika kepuasan penyandangdana atas laporan keuangan berpengaruhlangsung pada sumbangan di mas a depart,sehingga berpengaruh pula kepada kesinarn-bungan entitas di lain pihak.

Laporan perubahan aktiva bersih mern-bagi transaksi yang mengubah jumlah aktivabersih, transaksi yang mengubah sifat ataugolongan aktiva bersih, dan peristiwa yangmengubah jumlah aktiva bersih. Laporanaktivitas menjelaskan penggunaan sumberdaya untuk program dan hasilnya, dan ber-guna untuk mengevaluasi kinerja manajemensecara periodik serta menilai kemampuanorganisasi menjalankan misinya, kesinam-bung an memberi jasa sesuai misi di masadepan, dan menjadi pertanggungjawabanmanajemen entitas.

Berbedadengan organisasi komersial yangmemberi manfaat bagi diri sendiri berupalaba, organisasi nirlaba memberi keuntunganbagi pihak lain (antara lain anggotanya ataubukan anggota) dari (a) kinerja manajemen,(b) dampak suatu program, (c) keluarantertentu, bahkan (d) eksistensi organisasi itusendiri. Pendapatan nirlaba ada yang terikat


16/19

A KU N TA N SI IN D ON E S IA D I T E N GA H K A NC A H PB R U B A HA N

dan tidak terikat, terkait pada aktiva bersihterikat dan tidak terikat. Beban dan kerugianinvestasi adalah pengurang aktivabersih takterikat, sementara sumbangan adalah pe-nambah aktiva bersih tidak terikat, terikattemporer atau permanen, dan hasil investasiatau hasil aset lain adalah penambah aktivabersih tidak terikat.

Terkait dengan misi entitas, maka penda-patan utama disajikan secara bruto, sedangpendapatan investasi disajikan secara netosetelah dikurangi beban investasi. Informasitercapainya program amat penting dalamJaporan keuangan, yang menggambarkanefektivitas beban dan manfaat yang dirasakanpenikmat jasa utama entitas. Arus kas amatpenting menggambarkan kualitas pertang-gungjawaban manajemen keuangan di matapara donatur.

Begitu pentingnya donatur sehingga sum-bangan bukan kas perlu dipaparkan dalamCatatan Atas Laporan Keuangan (CALK),yang memberi harkat khusus CALK dalamlaporan keuarigan nirlaba setara denganNeraca dan Laporan Kegiatan.

Akuntansi Partai Politik"Partai politik dan pemilu yang sehat,

bersih, adil, jujur, dan transparan merupakanmodal dasar untuk membangun demokrasiberkredibilitas. Demokrasiberkredibilitasmerupakan modal dasar bagi pemerintahyang solid dan berwibawa, yang pada giliran-nya akan memberi peluang bagi upaya pem-bangunan bangsa selanjutnya.

Salah satu ukuran kesehatan partai politikyang disepakati oleh wakil-wakil partaipolitik (Parpol) di Lembaga Tinggi Negara(MPR/DPR) adalah adanya akuntansi partaipolitik, ada auditing dan peraturannya, pro-

18. Disarikan dari makalah yang disajikan Penulisdalarn seminar yang diselenggarakan TransparencyInternational Indonesia, 18 Mei 2002, di Jakarta.

sedur dan transparansi untuk dana sum-bangan pemilu bagi Parpol. Aspek keuangandan akuntansi Parpol dijelaskan dalam UUNo.2 tahun 1999 tentang Partai Politik, antaralain sebagai berikut:- Melaksanakan pendidikan politik, kesa-

daran atas hak dankewajiban berakun-tansi (gagasan pasal 7 a).

- Keuangan partai politik (Pasal 12), iuran,sumbangan, us aha lain yang sah, bantuantahunan dari APBNjAPBD (Penjelasan Ps12.2),akuntabilitas asal sumbangan diteri-rna (asing dilarang, pasal 12 dan 16.b),

, dan sumbangan diberikan kepada asing(Pasal16 c) yang dapat merugikan bangsa/negara.

- Tidak mendirikan badan usaha atau me-miliki saham suatu badan usaha (komer-sial, Pasal 13) dengan sanksi pencabutanhak ikut pemilu (PasaI18.2 dan 3).

- Transparansi dan akuntabilitas sumbang-an (Pasal14 dan 16), ie rb uk a u ntu k (s pe cia l)aud it sum bangan o leh Akun tan Pub lik danatau general audit saja dengan sanksipencabutan hak ikut Pemilu (Pasal 18.2dan 3).

- Menyampaikan Daftar Sumbangan danlaporan keuangan tiap akhir tahuntakwim, 15 hari sebelum pemilu, 30 harisetelah pemilu kepada Mahkamah AgungRI (Pasal 15) dengan sanksi penghentianbantuan dari APBN (PasaI18).

- Laporan keuangan sewaktu-waktu (berartitidak harus atau tidak selalu) dapat diauditakuntan publik yang ditunjuk MA.Aspek keuangan dan akuntansi Parpol

dalam UU No.3 tahun 1999 ten tang Pemilumenyebutkan, antara lain:- Dana kampanye pemilu diaudit oleh

akuntan publik", dilaporkan oleh partai

19. UU3 tahun 1999 tentang Pemilu adalah wajibaudit dana kampanye pemilu, sedang UU 2 Parpolsumbangan dapat diaudit sewaktu-waktu bila dirasaperlu oleh Mahkamah Agung.


17/19


ke KPU 15 hari sebelum pemilu dan 25hari setelah pemilu (Pasal 49). Daftarsumbangan dan laporan keuangan dila-'porkan ke MA, mungkin harus dilengkapiLaporan Auditan Dana Kampanye Pemilu(yang dilaporkan pada KPU, Pasal49 UUNo.3 tahun 1999 tentang Pemilu) agardapat direkonsiliasi dan Laporan BukanKeuangan, misalnya sesuai dengan Pasal39 UU No.3 tahun 1999 tentang SyaratKeikutsertaan Dalam Pemilu,

- Apabila belum ada standar khusus, partaimenggunakan PSAK 45 entitas nirlaba".Keuntungan bagi partai politik menyusunakuntansi dan laporan keuangan yang baik

serta menerima opini WTP dari auditoreksternal, secara hipotetikal barangkali antaralain sebagai berikut :a. Menunjukkan pad a stakeholder bahwa cor-

pora te governance telah berjalan baik dalampartai politik tersebut. Corporate governanceberinti keadilan, transparansi dan akunta-bilitas, akan memberi ciri luhur serupabagi partai politik tersebut.b. Stakeholder yang ragu memilih di antarabeberapa partai yang disukainya menjadimantap dan memilih partai yang telahberhasil mencapai butir pertama tersebut.

c. Partai menjadi lahan Iatihan" bagi parakader partai, untuk membiasakan diri ber-corporat e gove rnance , sehingga bila suatuhari nanti menjadi birokrat (pejabat tinggipemerintah), ia dapat diharapkan menjadiagen pembaharuan menuju IndonesiaBaru.

d. Partai apa pun yang memenangkan pe-milu tertarik untuk berkolaborasi dalam

20. UU 2 tahun 1999, pasal13, menjelaskan bahwapartai politik merupakan organisasi nirlaba.

21. UU 2 Tahun 1999, Pasal 7, partai politik ber-fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik, me-numbuhkan kesadaran atas hak & kewajiban politikrakyat.

kabinet baru dengan partai-partai yangtelah berhasil menjalankan co rpora te gov-ernance di dalam partainya. Partai peme-nang pemilu tentu saja akan menjaga danmembangun legitimasinya dengan kabinetyang profesional dan solid.Bila partai pemenang suara terbanyakdalam pemilu telah berhasil juga menja-lankan corporat e gove rnance dalam par-tainya, dapat diharapkan oleh para stake-holder, termasuk bukan pemilihnya, bahwapartai tersebut dapat mendirikan c le an ands tr on g g ov er nme nt. Hal ini amat penting,apabila suatu hari nanti Indonesia memilihpresiden secara langsung. Manajemenkeuangan dan akuntansi partai politikadalah sarana ujian bagi calon pemimpinbangsa yang menjadi pemenang pemilu.Masyarakat boleh berharap pertanggung-jawabannya sebagai Presiden RI nanti akanserapi pertanggungjawaban keuanganpartai yang dipimpinnya.

e. Dukungan nasional dan internasional,sponsor dan donatur tidak ragu mengaIir-kan dana ke partai tersebut, yang dinilaitransparan dan bertanggungjawab dalammanajemen keuangan partai.

f. Tak ada kasus-kasus keuangan timbuldalam partai yang dikelola dengan baik,sehingga di kemudian hari tak menimbuI-kan preseden buruk, kasus, skandal, isu,rumor yang menggoyang legitimasi kaderpartai yang menduduki jabatan lembagatinggi atau pejabat tinggi birokrasi.

g. Perpecahan pengurus partai secara teoretisdapat pula disebabkan oleh kegusaranfinansial sebagian pengurus partai yanghengkang dan mendirikan partai baru,dilatarbelakangi aroma KKN dalam partai.Dengan demikian akuntansi berfungsisebagai sarana kerukunan dan pemersatu.

h. Tak ada bukti statistik, namun bolehdiduga ada korelasi kuat kualitas para sim-patisan partai dengan kualitas manajemendan corporate governance partai tersebut.


18/19

AKUNTANSI INDONESIA DI TENGAH KANCAH PERUBAHAN

Dengan demikian kualitas manajemenkeuangan dan akuntansi partai akanmemikat calon-calon kader potensial,cerdas dan berwawasan jauh ke depan.Sebagai misal, transparansi keuanganpartai, yang diumumkan disurat kabarpada masa pemilu, akan mengundangsimpati dan dukungan.

Bila PSAK 45 dan seluruh standarumum akuntansi keuangan ternyata takmemadai untuk akuntansi partai politik,maka standar khusus perlu dibentuk. BHaIndonesia akan menyusun standar bagipartai politik, lebih dahulu harus dipelajariakuntansi partai politik negara-negaralain, sebagai modal awal menyusunstandar atau pedoman akuntansi denganancangan adaptasi, perubahan, harmoni-sasi sesuai dengan kondisi Indonesia.Partai politik sendiri membutuhkan stan-dar dan pedoman akuntansi, perangkatlunak akuntansi dan pelatihan akuntansipartai politik. Beberapa hal pentingsebagai pedoman mencakup:a. Evaluasi entitas khusus, misalnya:- Entitas akuntansi ditentukan berda-

sarkan UU Parpol dan Pemilu.- Ciri khusus entitas: nama entitas

akuntansi; alamat legal; umur legal;penanggungjawab atau pengurus;tujuan pendirian, misi utama; Sifat,hakikat kegiatan khusus, pola mana-jemen tersentralisasi/terdesentral-isasi; kedudukan legal pengurus da-erah dan hubungannya dengan DPP- Hukum perdata bagi partai politik,khususnya: Kepemilikan aktiva olehentitas partai; transaksi perdata partai(jual-beli: hutang-piutang, terutamakredit bank; menjaminkan, menjamin,tanggung renteng; penerimaan sum-bangan, pemberian sumbangan olehpartai; kerja sarna perdata antarpartai,dan partai dengan entitas bukanpartai.

b. Misi (maksud pend irian parpol), visi,dan sasaran jangka panjang partaipolitik:- Berdasar UU No.2 tahun 1999, pasal5 dan pasal 6.- Cita-cita nasional tertentu sesuai

denganUUD 45 yang ingin diwu-judkan,

- Mengembangkan kehidupan demo-krasi.

- Tujuan khusus berupa cita-cita ang-gota dalam bermasyarakat, berbang-sa, dan bernegara.

c. Kegiatan utama sehari-hari:- Kegiatan utama sehari-hari yang

menjadi karakteristik unik partaipolitik.

- Kewajiban-kewajiban partai politikyang diatur UU Parpol, bila ada.

d. Transaksi khusus pada butir c tak dapatdiakomodasi oleh standar akuntansiyang berlaku umum; perlakuanakuntansi khusus diperlukan untuktransaksi khusus itu. Bila terdapatbanyak jenis transaksi khusus, standarakuntansi khusus diperlukan, agarpenyimpangan dari SAK umum justrudibenarkan.e. Tujuan akuntansi partai, manfaat/faedah akuntansi partai (lihat UU PartaiPolitik).

f. Bila Indonesia merasakan butuh akanstandar akuntansi khusus bagi parpol,s takeholder yang perlu dipertimbangkansaat membentuk tim penyusun stan-dar mencakup, misalnya, KomisiPemilihan Umum, Pengurus Pus at danDaerah partai politik, Pemerintah(Departemen Keuangan, DepartemenDalam Negeri, Departemen Hukumdan HAM dan sebagainya), IAI, NonGovernm en t Organ iza tion dengankualifikasi tertentu, donatur terpilih,perwakilan dari anggota masyarakat,dan daerah otonom.


19/19


KesimpulanEntitas nirlaba dibagi menjadi entitas rpemerintah dan nonpemerintah. Untuk seba-gian orang, eksistensi organisasi nirlaba itusendiri sudah merupakan laba, karena me-mancarkan keluhuran nirlaba dan pesanmoral tertentu, syukur bila ditambah kinerjanyata yang dinikmati stakeholder. Sebaliknya,pend irian entitas nirlaba baru, misalnyaDaerah Otonom, diharapkan menghasilkankesejahteraan yang lebih baik dari sebelumotonom bagi penduduk setempat. Makasistem laporan kinerja berakuntabilitas amatdibutuhkan oleh semua orang.Gambaran utopia Indonesia di masamen-datang adalah tayangan Laporan Keuangan(LK)Kabupaten dilayar kaca nasional untukpertanggungjawaban publik dan menarikminat investor, dalam perlombaan mening-katkan PAD. Dengan membaca LK, publiksemakin rasional, dan kinerja bupati menjadi

fokus perhatian publik, serta isu roman tis"biarlah putra daerah sejatiyang memimpin"diganti dengan paradigma rasional "le t thebe st le ad", takpeduli bukan putra asli daerah.Partai politik dan para calon presiden dipilihlangsung berlomba merebut hati publikdengan mempublikasi LK partai auditan.Maka LKmenjadi sarana kampanye Pemilu.TNI, Polri, Menteri Pendidikan, MenteriPerindustrian dan Perdagangan melakukanexpose diDPRmelalui LK,bahwa besar pasakdari tiang, besar tug as daripada dana yangdialoksikan untuk keamanan, pendidikan,dan pembinaan UKM. Dan ban yak lagireformasi yang dapat dilakukan oleh akun-tansi sektor publik. Maka kita bersamamemasuki gerbang Indonesia Baru, masya-rakat madani, berkeadilan, transparan danberakuntabilitas dalam kemakmuran, i jo royo~roya, iaia tentrem kerta raharja berland asakuntansi.

Akun Org Nirlaba

Documents