AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM · PDF fileAktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI ... selesainya laporan ini. Untuk kesempurnaan karya tulis ini sebelumnya telah didiskusikan

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI i

AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM MEMPERKUAT NKRI

Kementerian Agama RIBadan Litbang dan DiklatPuslitbang Kehidupan KeagamaanJakarta, 2016

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIii

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI Ed. 1, Cet. 1.— Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016 xxiv + 285 hlm; 15 x 21 cm. ISBN : 978-602-8739-72-6

Hak cipta pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit Cetakan pertama, September 2016 Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI Editor: Drs. H. Wakhid Sugiyarto, M.Si dan Syaiful Arif, MA Hak penerbit pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340 Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421 http://www.puslitbang1.kemenag.go.id

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI iii

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI Ed. 1, Cet. 1.— Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2016 xxiv + 285 hlm; 15 x 21 cm. ISBN : 978-602-8739-72-6

Hak cipta pada penulis Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit Cetakan pertama, September 2016 Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI Editor: Drs. H. Wakhid Sugiyarto, M.Si dan Syaiful Arif, MA Hak penerbit pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta Desain cover dan Layout oleh : Suka, SE

Penerbit: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340 Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421 http://www.puslitbang1.kemenag.go.id

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas terlaksananya penerbitan hasil penelitian tentang ”Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dalam Memperkuat NKRI” Tahun 2015. Penelitian ini sangat penting bagi Puslitbang Kehidupan Keagamaan, sebagai upaya untuk menggali informasi dari lapangan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama-agama di Indonesia yang memperkuat keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasil Penelitian yang dibukukan dan diterbitkan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan secara nasional pada tahun 2015 dan telah menggali dan merumuskan argumentasi keagamaan dari enam agama besar; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Penelitian yang diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia ini untuk agama Islam dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten, Agama Kristen di Manado dan Bogor, Agama Katolik di Salatiga dan Kupang, Agama Hindu di Bali, Agama Buddha di Temanggung, sedangkan Agama Khonghucu dilaksanakan di Surakarta.

Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya demi suksenya penelitian ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sejak dari penyusunan Kerangka Acuan, hingga

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIiv

selesainya laporan ini. Untuk kesempurnaan karya tulis ini sebelumnya telah didiskusikan melalui seminar yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, kemudian setelah dilakukan perbaikan seperlunya diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2016 ini.

Kepada para peneliti yang telah berupaya mengumpulkan data lapangan, dan menuliskan laporannya dengan baik, saya mengapresiasinya dengan harapan apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi informasi awal bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami membuka kritik dan saran konstruktif dari pembaca, agar buku ini menjadi sebuah bacaan yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Jakarta, September 2016 Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

H. Muharram Marzuki, Ph.D

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI v

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

KEMENTERIAN AGAMA RI

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah kompilasi hasil-hasil penelitian dengan tema, Aktualisasi Nili-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI. Penelitian ini dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan di tahun 2015.

Latar belakang penelitian ini jelas, yakni ingin menggali nilai-nilai dari enam agama besar di Indonesia; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang kompatibel dengan nilai-nilai kebangsaan. Bentuk nilai-nilai kebangsaan itu merujuk pada komitmen atas nasionalisme, persetujuan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ideologi Pancasila, UUD 1945 dan kebinekaan berbasis semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai upaya penggalian nilai-nilai kebangsaan, riset ini telah menggali dan merumuskan nilai-nilai keenam agama tersebut yang sesuai dengan NKRI. Misalnya di dalam tradisi Islam terdapat nilai kemaslahatan rakyat (al-mashalih al-ra’iyyah) yang sama dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Dengan berangkat dari nilai ini, mayoritas Muslim di Indonesia tidak merasa perlu mendirikan Negara Islam, karena “Negara Pancasila” telah memuat nilai-nilai Islam. Demikian pula di kalangan Kristiani yang sejak awal

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIvi

memahami konsep “kerajaan Allah” bukan dalam arti Negara Kristen, melainkan prinsip-prinsip politik ketuhanan yang bersifat etis, sehingga bisa mendasari bentuk negara nasional yang demokratis.

Penggalian ini tentu dilakukan atas tokoh dan kelompok yang mewakili paham keagamaan toleran. Sebab penelitian ini sejak awal diarahkan sebagai penyeimbang bagi arus radikalisasi yang masih mewabah di masyarakat. Arus radikalisasi ini tidak hanya mengancam kemajemukan bangsa, tetapi juga wawasan kebangsaan di kalangan umat beragama. Dengan demikian, meskipun radikalisme agama tidak akan mampu melakukan kudeta secara militer; ia akan tetap menyebarkan virus delegitimasi NKRI atas nama agama.

Hal ini memang masih menjadi realitas memprihatinkan, karena sebagian kecil kelompok beragama membenturkan antara agama dan negara. Bagi mereka, agama merupakan pusat dari ketaatan umat beragama karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan negara, sebagai lembaga produk peradaban manusia, harus diletakkan di bawah nilai-nilai dan otoritas agama. Apalagi jika lembaga negara dan sistem politiknya merupakan produk dari suatu peradaban Barat, sehingga ia tidak sah mewakili nilai-nilai agama, Islam misalnya.

Dari hasil penelitian yang telah dibukukan ini, pembaca akan menemukan pandangan dan fakta sebaliknya: agama-agama di Indonesia dengan kesadaran penuh menerima dan memperkuat NKRI. Tentu yang diperkuat bukan hanya lembaga kenegaraannnya, melainkan pula nilai-nilai

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI vii

kebangsaan yang selama ini kokoh mendasari kehidupan masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku ini sebagai upaya Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Balitbang Kementerian Agama RI untuk mensosialisasikan temuan risetnya. Semoga bermanfaat!

Wassalam, Jakarta, September 2016 Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, PhD

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIviii

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI ix

PROLOG INDONESIA DALAM BINGKAI PLURALISME

Pluralisme dan multikulturalisme adalah keniscayaan. Alqur’an surat Al-Hujarat 13, menjelaskan manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal (taaruf). Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling besar takwanya.

Apa makna kata takwa? Azis Rauf, seorang muslim fanatik, dalam Facebook menyatakan bahwa kata takwa hanya untuk Islam. Selain agama Islam, kata takwa tidak ada. Karena itu, katanya, kata takwa hanya untuk Islam secara eksklusif. Agama lain tidak berhak menggunakan kata takwa.

Menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah SWT, yaitu dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya (Imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi). Takwa (taqwa) berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Kata Waqa juga bermakna melindungi sesuatu, yakni melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan.

Pengertian takwa menurut istilah kita dapatkan di banyak literatur, termasuk Al-Quran, Hadits, dan pendapat sahabat serta para ulama. Semua pengertian takwa itu mengarah pada satu konsep: yakni melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindar dlari api neraka atau murka Allah SWT.

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIx

Ibn Abbas mendefinisikan takwa sebagai "takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya" (Tafsir Ibn Katsir). Ketika Abu Dzarr Al-Ghifari meminta nasihat kepada baginda Rasulullah, maka pesan paling pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya itu adalah takwa. Rasulullah Saw bersabda: "Saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah karena takwa itu adalah pokok dari segala perkara." (Tanbihul Ghofilin, Abi Laits As-Samarkindi). Imam Qurthubi mengutip pendapat Abu Yazid al-Bustami, bahwa orang yang bertakwa itu adalah: "Orang yang apabila berkata, berkata karena Allah, dan apabila berbuat, berbuat dan beramal karena Allah." Abu Sulaiman Ad-Dardani menyebutkan: "Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaan terhadap hawa nafsunya dicabut dari hatinya oleh Allah." Sedangkan Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan, bahwa hakikat taqwa adalah taqwa hati, bukan takwa anggota badan." (Al-Fawaid).

Islam memang membahas kata takwa dengan panjang lebar. Sementara agama selain Islam, karena bahasa pengantarnya bukan bahasa Arab, kata takwa tidak ditemukan. Jika pun muncul kata takwa dalam ajaran agama non-Islam, niscaya hal itu merupakan kutipan dari Islam. Namun demikian, kalau kita bicara agama dalam pespektif universal, maka kata takwa mestinya berlaku pula pada agama lain. Dan, dalam konteks Indonesia kata takwa pada kenyataannya telah diterima sebagai idiom nasional. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Panca Prasetya KORPRI (Korp Pegawai Republik Indonesia) dan Sapta Marga TNI (Tentara Nasional Indonesia). Karena itu, problem kata takwa mungkin terletak pada penafsirannya.

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xi

Seorang matematikus dan filsuf asal Purworejo, Ikhsan Haryono, punya pendapat menarik tentang makna takwa. Menurut Ikhsan, kata takwa seharusnya bisa diterapkan juga untuk agama selain Islam – jika kata tersebut mempunyai makna yang implementatif untuk kehidupan yang ril. Ikhsan menerjemahkan kata takwa sebagai sebuah sikap dan tindakan yang mentaati sunnatullah. Dengan demikian, kata takwa sangat terkait dengan pengertian ketaatan atau keterikatan manusia pada hukum-hukum alam. Ikhsan memberikan contoh, seorang penjual buah-buahan yang memanipulasi timbangan, meski agamanya Islam, bukanlah orang yang bertakwa. Sebaliknya, seorang penjual buah-buahan yang menimbang dengan benar, meski beragama Budha atau Kristen, adalah orang bertakwa.

Memanipulasi timbangan, sepintas kelihatan masalah sepele. Namun jika dilihat dari perspektif kosmologis, memanipulasi timbangan merupakan perbuatan “makar” terhadap sunnatullah – yaitu mendestruksi hukum gravitasi. Kita tahu, berat suatu benda di bumi tergantung gaya gravitasi di suatu tempat. Karena itu, jika orang memanipulasi timbangan, sama artinya tidak mengakui hukum gravitasi. Orang yang memanipulasi timbangan berarti telah mencoba mendistorsi hukum alam, atau sunnatullah. Dengan pendekatan ini, orang yang memanipulasi timbangan berarti merupakan orang yang tidak bertakwa. Dan Allah yang murka terhadap orang semacam itu.

Penafsiran takwa seperti di atas jelas lebih applicable. Tidak terkait dengan agama tertentu. Orang beragama apa pun jika perbuatannya mengikuti sunnatullah, maka termasuk orang bertakwa. Sebaliknya, meski agamanya Islam, tapi jika

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxii

perbuatannya tidak megikuti sunnatullah, maka termasuk orang tidak bertakwa. Konsekwensi dari pendekatan ini sangat luas. Misal, orang Islam yang merusak hutan termasuk tidak bertakwa. Karena keberadaan hutan merupakan “keniscayaan alam” untuk memelihara dan mengkonservasi sumberdaya alam. Contoh lain, misalnya, seorang muslim yang memelihara kucing atau anjing, tapi tidak memberikan makanan secara layak kepada hewan itu, berarti dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena kucing atau anjing yang dipelihara itu, secara sunnatullah, harus hidup layak – yaitu terpenuhi makanannya. Dan majikannya yang menanggung. Dalam konteks inilah, kita bisa lebih memahami kisah tentang masuk surganya pelacur yang memberikan minuman kepada anjing yang kehausan di tengah padang pasir. Dari pendekatan ini, Allah sangat menyukai sang pelacur yang memberikan minum pada anjing yang kehausan tersebut. Ini artinya, pelacur tersebut telah menjadi “wakil Tuhan” yang sempurna – memberikan minuman pada anjing yang kehausan di sebuah tempat yang kering dan gersang. Itulah sebabnyaAllah langsung memberikan ampunan atas dosa-dosa sang pelacur dan memasukkannya ke surga.

Kata takwa sengaja dipaparkan dalam kata pengantar buku ini karena pendekatan buku “Aktualaisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI” sangat pluralis. Buku ini memaparkan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia – Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu – yang dikaitkan dengan dukungan terhadap NKRI. Tentu saja, dari enam agama itu, Islam-lah yang paling dominan dalam narasi NKRI karena Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Dan kata takwa dalam Islam adalah “kunci” dalam

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xiii

membahas keimanan sehingga pengertian takwa dalam Islam mestinya kompatibel juga dengan “ajaran inti” dari agama-agama tersebut. Dengan pendekatan di atas, jika kata takwa bisa diterapkan kepada agama-agama lain tanpa ada problem narasi suci, maka setiap agama pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama: mengajak manusia untuk meniti kebenaran dalam hidup sesuai sunnatullah. Dari perspektif inilah, kita bisa memahami ayat Qur’an (Al-Baqarah 62) yang menyatakan: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” Ayat tersebut mengindikasikan bahwa kebenaran bersifat universal. Karena itu, jika kebenaran merupakan dasar dari takwa, maka makna takwa pun bersifat universal.

Dari perspektif inilah, maka pluralisme dalam beragama adalah sebuah keniscayaan. Indonesia sebagai negara pluralis, di mana penduduknya menganut berbagai macam agama, seyogyanya tidak perlu khawatir bahwa agama-agama tersebut mengganggu keutuhan NKRI. Dan Kementerian Agama – khususnya Puslitbang Kehidupan Keagamaan – melalui penelitian ini membuktikan bahwa keenam agama “mainstrean” tersebut bisa hidup berdampingan satu sama lain dan mendukung NKRI.

Sekali lagi, perlu digarisbawahi, pluralisme dan multikulturalisme merupakan sebuah keniscayaan. Seseorang menjadi Kristen atau Buddhis, Muslim, atau Hindu, dan lain-lain terkait erat dengan kondisi sosio kulturalnya. Ketika

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxiv

seseorang ditakdirkan lahir dari suatu keluarga atau bangsa yang menganut Kristen, Buddha, atau Islam maka kemungkinannya sangat kecil untuk keluar dari latar belakangnya itu. Karena agama merupakan sesuatu yang given, maka toleransi dan multikulturalisme merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Namun dalam perkembangannya, sering terjadi sebagian pemeluk agama cenderung membentuk wawasan keagamaan yang ekskklusif serta bertentangan dengan semangat pluralisme dan multikulturalisme. Ini tertjadi karena agama kerapkali lebih dipahami sebagai wilayah yang sakral dan mutlak. Bahkan pada saat agama terlibat dalam urusan duniawi sekali pun, tetap dipahami sebagai penunaian kewajiban samawi yang sakral dan mutlak. Karena sakralitas itu, persentuhan agama dan budaya sering menimbulkan ketegangan. Kondisi seperti itu pernah terjadi di berbagai wilayah yang menjadi pusat pertemuan antaragama seperti di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Barat, dan lain-lain. Perang antar pemeluk Kristen (Katolik dan Protestan), lalu antara Islam dan Kristen (Perang Salib) menjadi catatan hitam sejarah kehidupan beragama.

Belakangan, kemunculan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mendirikan negara horor dan teror di Timur Tengah seperti diulas buku ini, kembali menimbulkan trauma di kalangan umat manusia. ISIS yang mengatasnamakan Islam telah menebar teror kepada penduduk yang berbeda paham dan berbeda agama sehingga dunia kembali tersadar bahwa agama merupakan potensi konflik yang bisa mengancam kemanusiaan. Dengan latar belakang kejadian mutakhir seperti teror ISIS inilah, Islam kembali dicurigai sebagai agama pencetus teror. Teror-teror tersebut jelas akan menjadi

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xv

pemecah NKRI. Dalam kaitan inilah, kita perlu mengapresiasi penelitian tentang Aktualisasi Nili-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Penelitian ini amat penting mengingat Indonesia adalah negara pluralis dan multikulturalis di mana Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbanyak.

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxvi

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xvii

PRAKATA EDITOR

Buku Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah kumpulan hasil riset para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, tahun 2015.

Penelitian ini diadakan atas kelompok enam agama besar di Indonesia, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Wilayah penelitiannya meliputi Jawa Barat (Islam), Banten (Islam), Bogor (Kristen), Salatiga (Katolik), Surakarta (Konghucu), Temanggung (Buddha), Manado (Kristen), Kupang dan Bali (Hindu).

Masalah penelitian yang diangkat ialah penggalian dan perumusan nilai-nilai agama yang terdapat di kitab suci, teologi, hukum dan etika keagamaan yang mendukung NKRI. Poin NKRI merujuk pada bentuk negara nasional, Pancasila, UUD 1945, dan kemajemukan. Selain menggali penafsiran dan aktualisasi nilai-nilai di atas, penelitian juga menggali praktik kebangsaan dari umat beragama, baik melalui tindakan tokoh maupun program organisasi keagamaan.

Dari penelitian tersebut, ditemukan beberapa kesimpulan. Pertama, bagi kalangan Muslim, agama dan nasionalisme tidak bertentangan. Bahkan sebaliknya, Islam mengajarkan rasa cinta kepada tanah air serta ketundukan kepada pemerintah selama ia tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Persatuan Islam (Persis) yang dikenal sebagai gerakan puritan, maupun Ikatan Jamaah Ahulul Bait Indonesia (IJABI) yang merupakan representasi Syiah dan oleh karenanya menjadi bagian dari gerakan trans-nasional; menjadikan NKRI sebagai bangunan politik bersama yang

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxviii

harus dibela, sebagaimana umat Islam membela agama. IJABI dalam Deklarasi Persatuan 14 November 2013 menempatkan diri sebagai anak bangsa yang lahir di bumi Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai asas kenegaraan. Persis dan Matla’ul Anwar (MA) juga menempatkan NKRI sebagai bangunan final kenegaraan, dengan menempatkan Pancasila sebagai falsafah dan Islam sebagai akidah.

Memang di dalam penelitian dan buku ini, kelompok Islam yang diteliti ialah Persis, Matla’ul Anwar (MA) dan IJABI, sebagai representasi dari kelompok modernis, tradisionalis dan Syiah. Pemilihan ketiga kelompok ini dilatari oleh kebutuhan meng-cover pandangan Islam moderat dari kelompok minoritas, karena pandangan Muslim moderat mayoritas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sudah banyak diketahui. Pemilihan ketiga kelompok ini juga dilatari oleh keinginan untuk membuktikan bahwa meskipun di kalangan minoritas Muslim, nasionalisme tetap mendapatkan tempat.

Kedua, bagi kalangan Kristen, agama dan nasionalisme tidak bertentangan. Hal ini didasarkan pada Dua Hukum Kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Artinya, mengasihi manusia tidak mengenal batas teritorial sehingga setiap Kristiani harus menegakkan kemanusiaan di segala kondisi kebangsaan. Dalam konteks NKRI, kalangan Kristen menerapkan the kingship of God, bukannya the kingdom of God. Bagi yang terakhir, kerajaan Tuhan harus berbentuk lembaga dengan teritori yang jelas. Sedangkan bagi kingship of God, kerajaan Tuhan diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai kemasyarakatan Kristus, bukan lembaga negara Kristen. Dengan demikian, umat Kristen tetap bisa mewujudkan the kingship of God melalui bentuk negara NKRI.

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xix

Ketiga, bagi kalangan Katolik, hubungan agama dan nasionalisme diwakili istilah Invocatio Dei, yakni mengundang Allah dalam kehidupan bernegara. Makna dari istilah ini ialah agama merupakan bagian esensial dari negara, sehingga salah satu tugas negara terletak dalam jaminan atas hak beragama. Hal ini diperkuat dengan semboyan tokoh perjuangan kemerdekaan RI dari Katolik, yaitu Monsinyur Soegijapranata, "100% Katolik, 100% Indonesia". Artinya, iman dan kebangsaan bukan opisisi. Justru sebaliknya: kebangsaan merupakan perwujudan nyata dari iman. Hal ini didasarkan pada asumsi sekular yang dietapkan Yesus, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak-Nya (Matius 22:21). Artinya, wilayah negara berbeda dengan wilayah ketuhanan sehingga ketaatan terhadap pemerintah tidak mereduksi ketaatan terhadap Tuhan.

Keempat, bagi kalangan Hindu, nasionalisme sudah familiar dalam sejarahnya. Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kesatuan dalam perbedaan, diambil dari falsafah hidup pada masa kehinduan Kerajaan Majapahit. Seloka yang dinukil dari Kitab Sutasoma buah karya Mpu Tantular itu menggambarkan hakikat kebenaran yang satu sebab tidak ada kebenaran yang mendua (tanhana dharma mangwra). Dengan demikian, kebangsaan Indonesia berakar pada kesejarahan dan kebudayaan masyarakat Nusantara di mana ajaran Hinduisme menjadi salah satu dasar pandangan hidup yang kuat. Oleh karenanya, umat Hindu merasa menjadi bagian dari kesejarahan kebangsaan RI, sehingga tetap membela keutuhan NKRI.

Kelima, bagi kalangan Buddha, ajaran nasionalisme terdapat di dalam Kitab Sigalovada Sutta merupakan kitab

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxx

pengaturan masyarakat. Di dalamnya, nasionalisme didasarkan pada prinsip sederhana: "Jangan biarkan kejahatan terjadi dalam kerajaanmu". Artinya, di manapun umat Buddha berada, ia harus menegakkan kebenaran. Dengan demikian, nasionalisme dipahami dalam dua hal. Pertama, penegakan kebenaran sehingga yang terpenting bukan corak kebangsaan, tetapi kemampuan menegakkan Dharma di wilayah kebangsaan tersebut. Kedua, cinta kasih kepada sesama makhluk sebagai pengabdian masyarakat dalam kerangka hidup berbangsa.

Keenam, sedangkan bagi kalangan umat Konghucu, arti penting nasionalisme terletak pada loyalitas rakyat kepada negara, ketika negara mampu mensejahterkan rakyat. Seperti dijelaskan dalam Kitab Sabda Lun Yu, pemerintah berdasarkan kebajikan laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, sedang bintang-bintang berputar mengelilinginya. Negara dibimbing Undang-Undang, agar menjaga rakyat menjatuhkan harga diri karena menciderai martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, nasionalisme mewujud dalam peran negara untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam aturan hukum dan falsafah pendiriannya.

Pandangan tentang Pancasila

Penelitian dan buku ini menunjukkan bahwa tidak semua agama memiliki dalil tentang Pancasila, sebab tidak semua agama bersifat samawi. Agama-agama seperti Hindu, Buddha dan Konghucu tidak memiliki tradisi kitab suci yang menjadi bagian dari norma-norma hukum. Oleh karenanya, dalil tentang Pancasila hanya didapatkan di agama Islam,

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xxi

Kristen dan Katolik, serta Buddha yang memiliki istilah yang mirip dengan Pancasila.

Bagi umat Islam, Pancasila mengandung nilai-nilai Islam. Selain sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ada beberapa ayat yang memuat nilai-nilai Pancasila. Seperti; al-Maidah: 2 dan al-Insan: 8-9 untuk sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Serta al-Hujuraat: 10 untuk sila Persatuan Indonesia.

Sedangkan bagi kalangan Kristen, terdapat ayat-ayat Injil yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama (Ulangan 6:4-9), sila kedua (Matius 22:37-40, Keluaran 20:1-17, Philippi 2:4, Mazmur 8:5-6), sila ketiga (Roma 12:1-21, Amsal 3:5, Mazmur 133, Yohanes 17:21), sila keempat (Timotius 1:10-11, Amsal Pasal 1, 2:6, Korintus 12:11).

Sementara itu, bagi umat Katolik, Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Katolik. Ini ditegaskan dalam dokumen KWI, "Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila" (1985), di mana umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan suku bangsa. Pancasila baik secara keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik.

Di dalam agama Buddha, terdapat pula istilah Panca Sila, yang berarti 5 kebajikan dalam bentuk pelarangan terhadap lima hal; (1) tidak boleh membunuh, (2) tidak boleh mencuri, (3) tidak boleh melanggar norma, (4) melaksanakan musyawarah dan tidak boleh berdusta, dan (5) tidak boleh makan-minum yang melemahkan syaraf. Dalam setiap kebaktian, Panca Sila ini selalu dibabarkan. Keberadaan Panca

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxxii

Sila dalam Buddha, membuat umat Buddha menerima Pancasila sebagai bagian ajaran Buddha.

Dengan demikian beberapa kesimpulan bisa didapat dari garis besar buku. Pertama, di dalam enam agama besar, terdapat nilai-nilai yang mendukung NKRI. Hanya saja muatan dalil dan ayat suci lebih dominan dalam agama samawi; Islam, Kristen dan Katolik. Sedangkan untuk Hindu, Buddha dan Konghucu, terdapat nilai-nilai kemasyarakatan yang tidak secara spesifik bersifat kenegaraan, apalagi negara nasional, sehingga butuh penafsiran lebih untuk dikontekstualisasikan ke dalam NKRI.

Kedua, secara normatif, agama-agama memang mendukung NKRI. Namun secara sosiologis, masih terdapat PR besar di kalangan umat beragama terutama dalam hal penghargaan terhadap kemajemukan agama. Dengan demikian, moderatisme politik tidak selalu berarti moderatisme dalam hubungan antar-agama. Ini ditunjukkan oleh intoleransi beragama, padahal mainstream umat beragama menerima Bhinneka Tunggal Ika.

Jakarta, September 2016 Drs. H. Wakhid Sugiyarto, M.Si Syaiful Arif, MA

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI xxiii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN .............................................. iii SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI ............................... v PROLOG .................................................................................... ix PENGANTAR EDITOR .......................................................... xvii DAFTAR ISI ............................................................................ xxiii PENDAHULUAN ..................................................................... 1 1) Aktualisasi Nilai-Nilai Ajaran Agama Kristen dalam

Memperkuat NKRI (Studi di Provinsi Sulawesi Utara)

Nuhrison M. Nuh .......................................................... 27

2) Aktualisasi Nilai-Nilai Ajaran Agama Kristen dalam Memperkuat NKRI (Studi di Kota Bogor)

Kustini dan Syaiful Arif......................................... ......... 63

3) Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Hindu dalam Memperkuat NKRI (Studi di Provinsi Bali)

Wakhid Sugiyarto ............................................................ 89

4) Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Buddha dalam Memperkuat NKRI (Studi di Kabupaten Temanggung)

Asnawati ........................................................................ 127

5) Aktualisasi Nilai-Nilai Agama Islam dalam Memperkuat NKRI Menurut Pemikiran Persis-Ijabi Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Reslawati ......................................................................... 157

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRIxxiv

6) Aktualisasi Nilai-Nilai Konfusianisme dalam Memperkuat NKRI

Achmad Rosidi ................................................................ 177

7) Aktualisasi Nilai-Nilai Katolik dalam Memperkuat NKRI (Studi terhadap Paroki Santo Paulus Miki Salatiga)

Achmad Ubaidillah .......................................................... 203

8) Aktualisasi Nilai Agama Katolik dalam Keutuhan NKRI (Analisis Peran Katolik terhadap Keutuhan NKRI di Kota Kupang)

Raudatul Ulum ............................................................... 247

EPILOG ....................................................................................... 279 INDEKS ...................................................................................... 283

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI 1

PENDAHULUAN “AKTUALISASI NILA-NILAI AGAMA

DALAM MEMPERKUAT NKRI”

Latar Belakang

Sebagai bangunan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah final. Tidak akan ada penggantian negara berdasarkan bentuk kenegaraan lain, misalnya negara agama atau negara berbasis ideologi politik tertentu. Bagi sebagian pihak, bangunan NKRI masih belum dapat diterima sepenuh hati. Penyebabnya, terdapat ideologi keagamaan yang tetap bermimpi untuk menegakkan idealitas sistem politiknya.

Kasus terkini dari hal itu ialah aksi baiat para aktivis Forum Aktivis Syariat Islam atas Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Di luar itu ada aksi baiat yang diadakan di Auditorium Syahida Inn. Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang menunjukkan dukungan aktivis penegakan syariat Islam di Indonesia atas negara Islam yang dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi. Dengan melakukan baiat kepada al-Baghdadi dan ISIS, para aktivis telah mengkhianati nasionalisme Indonesia dan mendelegitimasi NKRI. Aksi dukungan juga dilakukan oleh Faksi Imam Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba'asyir dengan melakukan baiat atas al-Baghdadi di LP Nusa Kambangan. Demikian pula jaringan teroris Timur, Santoso. Dengan demikian, ISIS telah didukung oleh sayap penegakan syariat, salafi jihadi hingga

Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI2

jaringan teroris di Indonesia.1 Puncaknya telah terjadi eksodus Warga Negara Indonesia (WNI) ke Turki untuk bergabung dengan ISIS. Aksi ini digagalkan pemerintah Turki dan WNI tersebut dipulangkan ke tanah air Indonesia.

Menariknya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sama-sama hendak mendirikan khilafah Islamiyah, tidak mendukung ISIS. Pimpinan tertinggi Hizbut Tahrir internasional, Syekh Atha Abu Rasytah, menilai kekhalifahan al-Baghdadi tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Dunia Islam. Di samping itu wilayah kenegaraan ISIS juga merupakan hasil rampasan juga tidak sah bagi idealitas kekhilafahan.

Hanya saja setali tiga uang dengan para pendukung ISIS, HTI juga menolak eksistensi NKRI. Meski menerima Pancasila di atas kertas sebagai falsafah Negara, namun dasar negara Republik Indonesia (RI) ini tetap disubordinasikan di bawah ideologi Islamisme yang menurut mereka merupakan ideologi yang turun langsung dari Tuhan. Subordinasi Pancasila di bawah Islamisme merupakan pelunakan sikap HTI, karena pada tahun 1992 menyebut Pancasila sebagai falsafah kufur yang tidak sesuai dengan Islam (al-Banshasila falsafah kufr la tattafiq ma'a al-Islam).2

Dengan demikian kita memahami bahwa penerimaan atas Pancasila oleh HTI merupakan penerimaan setengah hati. Tujuannya agar tidak dilarang pemerintah RI pasca UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). UU

1 Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi II, Februari 2015, h., 18

2 Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2012, h., 62


sebagai pengganti UU Ormas No. 8 Tahun 1985 mewajibkan pencatuman Pancasila sebagai asas kenegaraan Ormas, meskipun tetap memberikan kebebasan bagi Ormas mencantumkan paham khususnya sebagai asas organisasi. Di dalam UU tersebut, logika HTI dibalik, karena pemerintah mensubordinasikan ideologis Islamisme di bawah Pancasila.

Taktik seperti ini memang menjadi bagian dari strategi jangka panjang HTI. Sebab dalam gerakan kulturalnya, para pemimpin HTI melakukan kampanye delegitimasi atas NKRI. Muhammad Rasyid salah satu pengurus DPP HTI secara terang-terangan mengharamkan pelaksanaan upacara bendera yang menjadi simbol bagi nasionalisme di ranah pendidikan dasar dan menengah kita. Inilah yang tragis sebab di dalam bangunan kebangsaan kita, sebab etos kewarganegaraan (citizenship) belum dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Penyebab utamanya satu. Yakni keterbelahan kepribadian (splite personality) akibat dualisme identitas yang dialami oleh masyarakat. Dualisme identitas ini merujuk pada keberadaan dua identitas di dalam setiap individu. Di satu sisi setiap orang adalah warga negara RI, namun di saat bersamaan juga sebagai anggota dari umat beragama. Banyak individu yang tidak bisa mendudukkan secara proporsional, layaknya penempatan Pancasila sebagai asas negara dan Islam sebagai agama. Antara Pancasila dan Islam tidak dapat saling mengganti dan meniadakan, sebab asas negara merupakan pedoman kehidupan berbangsa, dan umat muslim tetap bisa menjalankan Islam sebagai agamanya.

Namun persoalannya memang tidak sederhana. Meskipun secara ideologis, mayoritas umat Islam menerima NKRI beserta unsur-unsur kenegaraan turunannya; Pancasila,


UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi hal ini tidak cukup bagi praktik kenegaraan sendiri yang memuat kualitas kewarganegaraan. Kualitas ini merujuk pada praktik warga negara yang sesuai dengan Pancasila, konstitusi, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Indikatornya jelas, yakni ketaatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam beberapa kasus umat beragama, nilai persatuan yang memuat penghargaan atas kemajemukan agama, menjadi hal yang agak sulit untuk dilaksanakan oleh umat beragama. Intoleransi, baik antar-agama maupun internal umat seagama menunjukkan hal ini. Ini terlihat pada diskriminasi atas umat dan kelompok agama minoritas, mulai dari Ahmadiyah, Syiah, Bahai serta kesulitan pendirian rumah ibadah.

Dari sini terlihat bahwa masyarakat masih mengedepankan simbol dan identitas keagamaan, daripada moralitas dan kedewasaan dalam kewarganegaraan. Artinya, bahwsa doktrin keagamaan yang mewakili klaim absolut agama dan egoisme, dinomorsatukan di atas nilai kewarganegaraan menempatkan semua orang setara di hadapan hukum. Ini yang dilematis, di mana penerimaan atas bangunan NKRI tidak berbanding lurus dengan etos kewarganegaraan dalam terang penghormatan atas kemajemukan bangsa.

Realitas ambivalen ini bertentangan dengan bangunan NKRI itu sendiri yang sudah mampu melerai ketegangan agama dan negara. Sebab meskipun bukan negara agama, namun secara substantif, NKRI merupakan negara berbasis nilai-nilai agama. Basis ini terdapat baik di dalam norma dasar negara, maupun praktik kebangsaan yang diterangi nilai-nilai agama.


Hal ini bisa terbaca sejak di dalam sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam sistem nilai Pancasila, sila ketuhanan menerangi dan menjadi basis bagi sila-sila lainnya, yang membuat Soekarno pada pidato 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyebut prinsip ketuhanan Pancasila adalah sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam prinsip ini, ketuhanan menjadi dasar bagi cita kebudayaan Pancasila yang memuara pada keadilan serta keadaban kemanusiaan.

Menariknya, meskipun ketuhanan menjadi basis Pancasila, namun NKRI bukan negara agama. Mengapa? Karena nilai ketuhanan tersebut tidak mewakili ekslusivitas keagamaan. Ia, meminjam tesis Benjamin F. Intan, merupakan nilai-nilai agama publik (public religion). Dalam hal ini, nilai ketuhanan dalam Pancasila memang lahir dari ajaran agama-agama, namun ia melampaui ekslusivitas agama tertentu, sebab berada di dalam nilai universal agama. Artinya, nilai ketuhanan dalam Pancasila merupakan prinsip ketuhanan semua agama, yang ditempatkan pada konsensus nasional dalam rangka kepentingan publik (res publica).3 Karena itu ketuhanan dalam Pancasila merupakan hasil "penaikan lebih tinggi" nilai agama, dari relativisme kultural di mana setiap agama mengklaim kebenarannya sendiri, kepada perjuangan nilai agama universal. Dalam ha ini, kemanusiaan, keadilan serta kesetaraan menjadi nilai-nilai bersama yang disepakati setiap kalangan umat beragama. Dengan demikian, untuk menempatkan nilai agama demi res publica; setiap umat

3 Benyamin F. Intan, Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia, A

Normative Argument within a Christian-Muslim Dialogue (1945-1998), Departement of Theology, Boston University, 2004, h., 32


beragama wajib meminggirkan ego sektarian serta klaim absolut agama, menuju langkah bersama demi kepentingan publik.

Ini makna tersirat dari dihapusnya tujuh kata, "dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" pada Piagam Jakarta. Makna tersebut merujuk pada pelepasan nilai ketuhanan dari klaim satu agama (Islam), sehingga ia mewakili semua nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia. Inilah yang menyelamatkan NKRI dari jebakan integralisme: kesatuan agama dan negara.4

Tidak hanya di level dasar negara, nilai-nilai agama juga terpatri dalam praktik kebangsaan. Hal ini dapat dilihat pada peran agama dalam membangun nasionalisme dan kebangsaan, sejak masa pembentukan pra-kemerdekaan, hingga penjagaan atasnya pasca 17 Agustus 1945 dari rongrongan paham dan gerakan kontra-NKRI. Sebut saja peran Islam baik di masa kolonialisme hingga pasca-kolonialisme. Kesepakatan ulama-ulama pesantren pada tahun 1936 untuk mendaulat wilayah Hindia-Belanda (Nusantara) sebagai dar al-Islam, merupakan embrio bagi nasionalisme Islam (Islamic nationhood). Mengapa? Karena dar al-Islam di sini tidak dimaknai sebagai negara Islam (daulah Islamiyah), melainkan wilayah Islam. Hal ini didasarkan pada Kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Syekh Abdurrahman al-Masyhur yang menetapkan dua syarat bagi dar al-Islam. Pertama, pernah berdirinya kekuasaan Islam. Dalam konteks Nusantara, hal ini terdapat pada pernah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, sejak Samudera Pasai, Demak, Mataram hingga Giri Kedaton. Kedua, kebebasan muslim untuk

4 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, h., 59


menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, meski pada saat itu Nusantara dikuasai pemerintahan kolonial Belanda yang non-muslim; status wilayah Nusantara tetap dar al-Islam. Pengakuan ini menjadi dasar bagi nasionalisme berbasis nilai-nilai Islam, mengingat ia menjadi alasan mengapa Hadlratus Syeikh Hasyim Asy'ari, mewajibkan jihad membela NKRI dari serangan NICA, sebagai kewajiban syar'i (fardlu 'ain) pada Oktober 1945.5 Pada ranah pergerakan, nasionalisme ini diperkuat dengan berdirinya gerakan-gerakan Islam progresif yang mendorong semangat kebangsaan, baik dalam rangka kontra-penjajahan maupun pro-keindonesiaan melampaui cita-cita eklusif politik Islam. Pendirian Syarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Wathon (1916) hingga Nahdlatul Ulama (1926) menunjukkan hal ini.6

Di dalam nilai agama-agama lain juga terdapat hal sama. Kalangan Kristen mencoba lepas dari paham pietisme awal yang dibawa oleh zending Eropa Lutheran ke Indonesia. Paham ini menekankan kesalehan pribadi dan anti terhadap politik. Bergumulan dengan kolonialisme Belanda membuat kaum Kristiani pribumi mengalami pergulatan teologis, demi pembelaan atas tanah air. Ini yang membuat para pendeta Gereja Gereformeerd mendirikan Christelijk Ethische Partij (CEP, Partai Etis Kristen) pada 1917 yang ikut mendorong imajinasi akan Indonesia merdeka. Salah satu pendetanya, Pdt. Basoeki Probowinoto dari Gereja Kristen Jawi kemudian mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) setelah di masa muda melakukan reinterpretasi atas Surat Roma 13,

5 Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan

Menegakkan Indonesia (1945-1949), Jakarta: Pustaka Compass, 2014, h., 94 6 Michael Francis Laffan, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia, the Umma

below the Winds, London and New York: Routledge Curzon, 2003, h., 3


yang melarang perlawanan kepada pemerintah karena ia merupakan hamba Tuhan yang diberi kekuasaan oleh-Nya.

Keterlibatan gereja dalam politik dilakukan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) juga. Dalam Forum Konsultasi Teologi di Sukabumi tahun 1970, ditetapkanlah "Pergumulan Rangkap" yang menempatkan misi gereja tidak hanya dalam pergumulan keruhanian tetapi juga sosial-politik.

Secara konseptual doktrinal, dirumuskan pada Sidang Raya PGI 1984 di Ambon yang melahirkan pemikiran politik Kristen Indonesia, sebagai berikut: "Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya, yang diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat (Roma 13:1-7). Tetapi pemerintah dapat juga menyalahgunakan kuasanya itu (Wahyu 13). Oleh sebab itu, gereja terpanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang, dan ikut menjaga agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (1 Timotius 2:1-2). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya, maka orang-orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manuska" (Kisah Para Rasul 5:29).

Dalam konteks NKRI, konsep politik ini dipraksiskan oleh PGI dalam PTPB tahun 2009. Rumusan tersebut memuat: "Gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan (power), keadilan (justice) dan kasih (love). Orang Kristen terpanggil membangun


kesejahteraan bersama".7 Tentu pemikiran seperti ini terdapat pula di agama Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sebab keenam agama yang secara eksplisit disebut oleh UU No. 1 PNPS/1965 ini merupakan agama yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan, sehingga ikut andil dalam pembentukan NKRI.

Atas dasar inilah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, memandang perlu melakukan penelitian dengan tema, Aktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI. Tujuannya untuk menggali nilai-nilai agama nasionalistik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budhha dan Khonghucu dalam rangka memperkuat NKRI sebagaimana.

Ada beberapa alas an yang melatari penelitian ini. Pertama, sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia, keenam agama di atas telah memberikan sumbangan berharga bagi nasionalisme Indonesia. Sumbangan tersebut bersifat normatif dalam bentuk pemikiran keagamaan, maupun praksis dalam bentuk pembelaan politik atas NKRI. Hanya saja sumbangan ini belum terkodifikasi secara ilmiah. Penelitian hendak melakukan kodifikasi tersebut.

Kedua, masih terdapat gerakan keagamaan radikal yang kontra-NKRI. Meskipun minoritas, namun gerakan ini seperti "duri dalam daging". Karena itu, perumusan nilai keagamaan yang pro-NKRI menjadi modal intelektual bagi deradikalisasi paham keagamaan anti-nasionalisme tersebut. Ketiga, pandangan nasionalistik dari agama-agama perlu

7 Richard M. Daulay, Agama dan Politik di Indonesia, Umat Kristen di Tengah

Kebangkitan Islam, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, h., 93-96


dipraksiskan ke dalam praktik kewarganegaraan, terutama dalam rangka perawatan kemajemukan bangsa. Sebab kualitas kewarganegaraan umat beragama ditandai oleh kualitas toleransi baik intra maupun antar-umat beragama. Masih merebaknnya intoleransi beragama menunjukkan belum taatnya sebagian umat kepada Pancasila, Konstitusi, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka masalah penelitian merujuk pada upaya mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI. Dalam hal ini, masalah penelitian terangkum dalam pertanyaan penelitian yaitu; Bagaimana pemikiran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu tentang nasionalisme Indonesia secara umum? Bagaimana dalil dan pandangan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu atas pilar-pilar kebangsaan NKRI? Artinya, bagaimana dalil agama-agama atas negara-bangsa (yang bukan negara-agama), Pancasila (yang bukan ideologi agama), UUD 1945 (yang bukan konstitusi berbasis agama) dan Bhinneka Tunggal Ika (yang mewadahi pluralitas agama) dan kesatuan wilayah RI? Apa yang telah dilakukan oleh organisasi, lembaga dan gerakan keagamaan untuk memperkuat NKRI, baik pada masa; (a) kesejarahan (era kolonialisme dan pembentukan NKRI era 1945), maupun (b) kekinian? Data, dokumen, dan karya apa yang menyimpan momentum serta tindakan nasionalis

Catatan: Untuk penelitian tokoh Islam, dalam persoalan ini terdapat tema-tema spesifik yang terdapat pada wacana hubungan Islam dan negara. Tema-tema ini telah dipaparkan di IPD untuk digali datanya.


tersebut? Apa visi para tokoh agama atas nasionalisme Indonesia ke depan? Dan Bagaimana realitas perawatan kemajemukan di Indonesia? Apakah negara telah melindungi kemajemukan agama dan memenuhi hak-hak kewarganegaraan umat beragama?

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

Penggalian atas dalil keagamaan dalam memperkuat NKRI. Bukan semata pandangan tokoh secara personal. Oleh karenanya, persoalan yang digali ialah teks suci, ajaran atau hukum agama dalam hubungannya dengan nilai-nilai NKRI.

Penggalian atas pandangan tokoh agama secara personal hanya terdapat pada sikap atas separatisme (karena berkaitan dengan persoalan faktual), serta visi atas nasionalisme Indonesia ke depan (karena merupakan pendapat pribadi).

Ruang lingkup nasionalisme dalam NKRI meliputi dua hal. Pertama, pandangan atas nilai-nilai kebangsaan. Meliputi; nasionalisme sebagai ideologi politik, negara-bangsa sebagai bentuk negara, Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip kemajemukan bangsa. Kedua, pandangan atas kewilayahan NKRI.

Penggalian atas praktik keagamaan yang telah dilakukan organisasi agama dalam memperkuat NKRI. Praktik tersebut terutama bisa ditemukan dalam dokumentasi, karya tulis atau pemberitaan yang menggambarkan komitmen


atas NKRI. Praktik nasionalisme ini terdapat pada dua fase; (a) kesejarahan (pra-kemerdekaan dan masa kemerdekaan), dan (b) kekinian.

Penggalian tidak hanya dilakukan atas nilai agama dan praktik tokoh serta gerakan keagamaan dalam memperkuat NKRI. Akan tetapi juga komitmen negara dalam merawat nilai-nilai NKRI, terutama kemajemukan agama. Penggalian ini dilakukan atas beberapa hal. Pertama, komitmen pemerintah secara umum dalam menjaga kemajemukan agama. Kedua, perlakuan terhadap kelompok agama terutama minoritas non-Islam yang rawan intoleransi agama.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitan adalah menggali pemikiran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu tentang nasionalisme Indonesia; Menggali dalil agama-agama tersebut tentang pilar-pilar NKRI; negara-bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan kesatuan wilayah; Menggali tindakan dan agenda organisasi agama yang memperkuat NKRI; Menggali visi tokoh agama-agama mengenai nasionalisme Indonesia ke depan; Menggali praktik perawatan kemajemukan agama oleh pemerintah RI; dan Penyuntingan buku berjudul Argumentasi Agama untuk NKRI.

Signifikansi Penelitian

Berdasarkan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian di atas, maka signifikansi penelitian ini sebagai berikut: Penggalian dan perumusan nilai-nilai agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang


memperkuat NKRI. Hal ini belum dilakukan terutama atas nilai-nilai keagamaan selain Islam; Deradikalisasi paham keagamaan yang kontra-NKRI. Sebab dengan melakukan perumusan argumentasi agama pro-NKRI, umat beragama memiliki modal pengetahuan keagamaan bagi deradikalisasi agama; Penggalian nilai, konsep, tradisi dan praktik agama publik (public religion) di Indonesia. Sebagaimana diketahui, agama publik yang merupakan konsep tentang nilai dan peran kepublikan dari agama-agama progresif, belum dirumuskan di Indonesia. Penelitian ini akan menghadirkan agama publik dalam perspektif enam agama besar di Indonesia; dan Sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak berkepentingan tentang argumentasi nilai-nilai agama moderat dalam memperkuat NKRI. Pihak-pihak tersebut meliputi jajaran pemerintahan, sejak Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu; Kementerian Dalam Negeri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, maupun lingkungan pendidikan tinggi, serta organisasi keagamaan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah organisasi, majelis, dan gerakan keagamaan, lembaga pendidikan, maupun komunitas dakwah dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Penggalian data dilakukan melalui para pengurus dan tokoh agama di dalamnya. Organisasi yang menjadi subjek penelitian ialah organisasi moderat di setiap agama.


Konsep Agama dan NKRI

Aktualisasi Nilai-nilai Agama

Aktualisasi nilai-nilai agama merujuk pada kontekstualisasi nilai-nilai agama. Ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai agama perlu diaktualisasikan dalam konteks baru, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses ini, diperlukan interpretasi dan reinterpretasi agar nilai-nilai agama di dalam teks suci bisa dihadirkan ke dalam kehidupan masyarakat terkini. Dengan demikian, aktualisasi merupakan sebuah proses mewujudkan nilai-nilai agama agar menerangi kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini, nilai-nilai agama yang diaktualisasikan ialah nilai-nilai sosial-politik yang selaras dengan realitas kehidupan kebangsaan modern. Tentu sebagai ajaran yang bersifat transeden, agama tidak secara langsung memuat ajaran politik. Di dalam Islam misalnya, tidak ada perintah untuk mendirikan negara terutama negara Islam. Kata daulah di dalam al-Qur'an tidak merujuk pada al-daulah al-Islamiyyah (negara Islam) sebagaimana dipahami para aktivis Islamis, melainkan proses peredaran harta dan perang di antara umat Islam.

Meskipun tidak secara spesifik memuat ajaran politik, namun al-Qur'an menyiratkan posisi urgen pemerintahan sebagaimana ayat Athi'ullah waathi'urrasul waulil amri minkum (3:32). Posisi urgen pemerintah ini kemudian ditafsiri oleh para fuqaha' (ahli fikih) sebagai prasayarat bagi pelaksanaan syariat Islam. Maka pelaksanaan syariat hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sah menurut Islam. Tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardl juga dimaknai sebagai ajaran


politik, di mana manusia berperan sebagai pemimpin di muka bumi sebagai wakil Tuhan.

Hanya saja meskipun tidak mengajarkan ajaran politik, namun Islam menetapkan nilai-nilai kebajikan yang memandu kehidupan politik. Misalnya perintah untuk menegakkan keadilan (adalah), persamaan (musawah) dan musyawarah (syura), merupakan perintah bagi tegaknya sistem politik demokratis. Ini yang membuat para pemikir Islam, sejak Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Amien Rais, Abid al-Jabiri, Hassan Hanafi, dll memahami Islam sebagai agama demokratik. Dalam konteks ini, meskipun Islam tidak merumuskan sisem politik demokratis, namun ia telah menetapkan nilai-nilai kebebasan dan persamaan yang menjadi pokok normatif bagi nilai-nilai demokrasi.

Akan tetapi persoalannya justru dalam ketiadaan konsepsi politik yang jelas di dalam al-Qur'an, maka umat Islampun saling berbenturan dalam penafsiran. Atas ayat 3 Surat Al-Maidah: al-Yauma akmaltu lakum dinakum waatmamtu 'alaikum ni'mati waradlitulakum al-Islamadina, misalnya; terjadi pertentangan penafsiran makna kesempurnaan Islam. Bagi kaum radikal, ayat ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama dan peradaban paripurna sehingga tidak membutuhkan agama serta peradaban lain. Dari sinilah lahir utopia penegakan khilafah secara global dengan islamisasi budaya secara universal. Sedangkan bagi kaum moderat, kesempurnaan Islam dipahami sebaliknya. Yakni keterbukaan agama ini terhadap nilai dan peradaban lain, selama selaras dengan nilai-nilai universal Islam yang agung.

Inilah yang menjadi letak penting aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Disebut mengaktualkan, karena nilai-nilai Islam sebelumnya bersifat potensial. Ia perlu


diaktualisasikan ke dalam realitas yang bisa jadi berbeda dengan kehidupan masa Nabi Muhammad SAW yang biasanya menjadi kiblat kejayaan Islam. Aktualisasi dilakukan melalui metode penafsiran serta perumusan hukum Islam. Abdurrahman Wahid menyebut pribumisasi Islam; Nurcholish Madjid menyebutnya rasionalisasi Islam, sedangkan Munawir Sjadzali menyebutnya kontekstualisasi Islam. Pribumisasi merujuk pada pembumian nilai-nilai Islam ke dalam budaya masyarakat. Budaya ini baik bersifat tradisional di masa awal kehadiran Islam di Indonesia, maupun budaya modern di mana eksisisensi negara-bangsa menjadi puncak peradaban. Sementara itu rasionalisasi merujuk pada penggunaan dalil 'aql (akal) sebagai penyempurna dalil naql (teks suci). Ini dilakukan melalui penggunaan metodologi ilmu pengetahuan dalam menafsiri kembali nilai-nilai Islam. Sedangkan kontekstualisasi merujuk pada penempatan teks suci ke dalam konteks baru, yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, namun implisit di dalam nilai-nilai universalnya.

Dalam kaitan ini, baik pribumisasi, rasionalisasi maupun kontekstualisasi hanyalah merupakan proses pengembangan penafsiran, tanpa merusak dan mengganti orisinalitas teks suci. Maka dalam semua proses aktualisasi nilai-nilai agama, terjadi reinterpretasi atas ajaran tekstual menuju pengembangan penafsiran yang kontekstual. Inilah proses penghadiran agama dalam kehidupan modern berbeda dengan masa ketika agama-agama hadir di zaman kesejarahannya. Ini terjadi baik di dalam Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu dengan syarat keberadaan para pembaharu yang melakukan pembaruan nilai-nilai agama demi mengikuti perkembangan zaman.


Dalam penelitian ini, subjek aktualisasi nilai-nilai agama ialah para tokoh, ulama dan pemikir keagamaan. Tokoh-tokoh ini bisa mewakili suatu organisasi keagamaan, atau majelis-majelis keagamaan. Sedangkan yang dimaksud sebagai nilai-nilai agama ialah nilai-nilai kebajikan dalam hal sosial-politik yang terdapat di dalam ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Ajaran ini termuat di dalam korpus resmi, baik kitab suci, sistem teologis, hukum agama, serta etika. Penelitian ini tidak melakukan penggalian atas dimensi teologis dan hukum dalam kerangka ibadah vertikal. Namun mengurai dimensi horisontal (sosial-kemasyarakatan) dari ajaran agama.

Memperkuat NKRI

Kalimat memperkuat NKRI dalam tema penelitian Aktualisasi Nilai-nilai Agama untuk Memperkuat NKRI merujuk pada penguatan nilai-nilai kebangsaan yang memusat di dalam bangunan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui, NKRI merupakan bangunan negara nasional (nation-state) berbentuk Negara kesatuan dengan sistem republik. Ini merupakan hasil dari konsensus para pendiri bangsa demi mewadahi kemajemukan masyarakat, nilai-nilai politik modern serta kedaulatan rakyat. Sebagai sistem politik, NKRI bisa dikontraskan dengan negara berbasis ideologi tertutup, misalnya komunisme, fasisme atau Islamisme yang mengebiri kemajemukan serta prinsip-prinsip demokrasi. Negara federal juga merupakan anti-tesa dari negara kesatuan, sehingga meskipun terdapat berbagai sistem


pemerintahan daerah si seluruh negeri, Indonesia tetap memiliki pusat kekuasaan beribukota di DKI Jakarta.

Terma penguatan atas NKRI merujuk pada penguatan atas nilai-nilai kebangsaan yang mendasari tegaknya NKRI. Nilai-nilai kebangsaan mempraksis di dalam unsur-unsur kenegaraan dan kebangsaan, yang meliputi; nasionalisme sebagai ideologi politik yang mendasari bentuk negara NKRI, bentuk negara-bangsa yang menjadi bentuk NKRI, Pancasila sebagai dasar dan ideologi politik NKRI, UUD 1945 sebagai konstitusi dari NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip persatuan bangsa dalam NKRI. Oleh karenanya, tema aktualisasi nilai-nilai agama untuk memperkuat NKRI dimaksudkan sebagai upaya kontekstualisasi nilai-nilai agama untuk memperkuat nilai-nilai, konsep dan praktik kebangsaan NKRI. Dengan demikian, secara metodologis ia memuat komparasi antara nilai-nilai agama dan kebangsaan, sebagai pra-kondisi bagi aktualisasi nilai-nilai agama ke dalam nilai-nilai NKRI.

Dalam kaitan ini, nilai-nilai kebangsaan dalam NKRI perlu dijelaskan konsep operasionalnya. Pertama, nasionalisme. Nasionalisme ialah ideologi politik modern yang lahir di Eropa menjelang abad ke-18. Ia merupakan konsep, paham pemikiran serta ideologi politik yang melandasi pendirian negara-bangsa modern. Sebagai ideologi dan gerakan politik, ia memiliki anti-tesa. Yakni ideologi politik tradisional baik berbasis agama maupun nilai-nilai primordial. Ini yang menjelaskan kenapa nasionalisme berbanding lurus dengan sekulaisasi, sebab sistem politik modern merupakan anti-tesa dari teokrasi dan monarki.

Kedua, negara-bangsa (nation-state) yang merupakan bentuk negara dari ideologi nasionalisme. Di dalam negara-


bangsa, termuat dua entitas: negara dan bangsa. Negara merujuk pada sistem politik modern berbasis trias politica (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Dalam perkembangannya, negara modern ini diperintah melalui sistem demokrasi untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan rakyat. Sedangkan bangsa merupakan basis kultural negara, yang merupakan penyatuan dari berbagai suku-bangsa, agama dan paham politik yang beragam. Maka di dalam negara-bangsa terdapat bangsa yang menyatukan kemajemukan di bawah naungan konstitusi dan cita-cita pendirian negara.

Ketiga, Pancasila yang merupakan ideologi politik NKRI memang juga merupakan pandangan-dunia (Weltanschauung) bangsa. Namun dalam penelitian ini, dimensi Pancasila sebagai ideologi politik dan dasar negara lebih ditekankan sebagai anti-tesa dari ideologi politik dan dasar negara selain Pancasila, terutama yang berasal dari ideologi keagamaan. Keempat, UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang menyiratkan suatu konstitusi modern berdasarkan konsensus nasional para pendiri bangsa. Konstitusi ini menaungi sistem hukum nasional yang menjadi struktur imanen dari bentuk negara-bangsa. Kelima, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bagi Persatuan Indonesia (sila ketiga Pancasila). Istilah ini diambil dari Kitab Sotasoma karya Mpu Tantular, yang berbunyi lengkap: Bhinneka Tunggal Ika tanhana Dharma Mangwra (Kemajemukan Itu Hakikatnya Satu Karena Tidak Ada Kebenaran yang Mendua). Keenam, kesatuan wilayah dalam rangka negara kesatuan. Ini merujuk pada bentuk negara kesatuan yang berbeda dengan federalisme. Dalam sistem ini, meskipun Indonesia terdiri dari 34 propinsi, namun semua pemerintahan daerah tersebut berada dalam satu komando pemerintahan pusat Republik Indonesia.


Selain kelima unsur kebangsaan NKRI di atas, terdapat pula nilai-nilai kewarganegaraan yang menjadi praktik kebangsaan dari warga negara Indonesia. Dengan demikian, upaya memperkuat NKRI tidak hanya dalam artian normatif melainkan pula praktik kewarganegaraan di realitas kehidupan kemasyarakatan. Aktualisasi nilai-nilai agama untuk memperkuat NKRI juga merujuk pada penguatan kualitas kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai agama.

Kerangka Teoritik

Hubungan antara agama dan nasionalisme sudah menjadi klasik. Awalnya, hubungan ini saling meniadakan. Nasionalisme yang lahir dari pandangan-dunia sekular, mensyaratkan absennya agama dari negara.8 Sedang agama, -Islam- mensyaratkan raibnya nasionalisme demi tegaknya sistem politik Islam.

Namun hubungan yang saling meniadakan ini mengalami revisi. Dari sudut pandang sistem politik modern, sekularisme dan sekularisasi telah dianulir oleh kebangkitan agama di ruang publik. Tesis Franscis Fukuyama bahwa demokrasi liberal dengan sistem politik sekular akan menjadi akhir sejarah, pasca runtuhnya ideologi-ideologi besar. Selain komunisme dan fasisme, Islamisme masuk dalam daftar ideologi yang tutup usia akibat kehadiran liberalisme demokratis ini. Namun tesis ini dibalik oleh Samuel Huntington yang melihat unsur keagamaan sebagai sumbu bagi benturan peradaban (clash of civilization). Di abad pasca-sekular ini, agama lahir di ruang publik, baik pada level

8 Gregory Baum, Nationalism, Religion and Ethics, London: McGill-Queens

University Press, 2001, h., 18


nasional maupun global dan menjadi bagian gerakan sosial baru (new social movement) posmodernis, yang hendak membebaskan diri dari pembingkaian budaya (framing culture) narasi-narasi besar. Islamisme menjadi gerakan posmodernis, karena ia tengah membebaskan diri dari Orientalisme yang menyudutkannya sebagai peradaban terbelakang, anti-kemajuan dan teroristik.

Kebangkitan agama di ruang publik tak hanya berbentuk fundamentalistik, tetapi moderat progresif yang Jose Cassanova menyebut sebagai agama publik (public religion), mengambarkan peran agama yang konstruktif bagi pembentukan masyarakat demokratis. Tesis ini secara otomatis meruntuhkan dua tesis sekularisasi, baik sekularisasi sebagai kegagalan agama (secularization as a religious decline), dan sekularisasi sebagai privatisasi (secularization as privatization).9 Peruntuhan ini lahir dari pembacaan atas realitas yang kontras, di mana agama tidak mengalami kegagalan akibat dominasi sistem pengetahuan ilmiah, pun pula tidak terprivatisasi dari urusan publik. Sebaliknya, agama tetap menjadi way of life.

Cassanova menawarkan model sekularisasi sebagai diferensiasi. Mengamini tesis diferensiasi struktural Durkheimian, Cassanova melihat bahwa hubungan agama dan negara bisa terjalin secara diferensiatif. Artinya, masing pihak otonom di wilayah sosialnya masing-masing, namun berhubungan dalam sistem sosial secara umum. Merujuk pada fungsionalisme struktural Parsonian, hubungan diferensiatif ini terjadi ketika agama menjadi pola laten penjaga (laten pattern maintenance) sistem sosial, sedangkan negara menjadi

9 Jose Cassanova, Public Religion in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press, 1994, h., 5


elemen yang mengarahkan sistem sosial untuk meraih capaian tujuan (goal attaiment). Sederhananya, agama mengembangkan budaya masyarakat beradab atau bermain di wilayah kultur, sementara negara berperan di wilayah struktural, mengoperasionalkan segenap sektor sosial-politik.

Ini yang kemudian melahirkan toleransi kembar (twin toleration) antara agama dan negara. Agama menoleransi negara dengan tidak mendominasi menjadi agama negara atau negara agama. Namun juga menopangnya pada level kultural melalui pembentukan etika politik, baik di level praktik politik maupun kemasyarakatan. Demikian pula negara, menoleransi agama dengan tidak melakukan intervensi atas agama namun sekaligus menfasilitasi kehidupan sosialnya melalui fasilitasi serta perawatan kerukunan antar-agama.10

Hubungan harmonis antara agama dan negara pada level struktural ini, juga terjadi pada level horisontal, yakni antara gerakan keagamaan dengan negara. Dalam konteks Islam, ini melahirkan apa yang oleh Robert Hefner sebut sebagai civil Islam. Yakni nilai, paham pemikiran dan gerakan Islam yang mengembangkan keadaban sipil (civic virtue) melalui gerakan demokratisasi.11 Tentu ini bisa dilakukan setelah pada level ideologis, gerakan Islam moderat telah mengintegrasikan perjuangan Islam ke dalam perjuangan nasional. Kemampuan melakukan hal ini, akan menempatkan gerakan Islam tidak hanya selaras dengan negara nasional, tetapi juga dengan gerakan keagamaan lain yang mengarah pada keadaban sipil.

10 Latif, Negara Paripurna, h., 105 11 Robert W. Hefner, Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia (terj.),

Jakarta: ISAI, 2001, h., 15


Penelitian ini memang secara spesifik berangkat dari konsep agama publik atau agama sipil, di mana nilai-nilai agama diarahkan demi penguatan negara-bangsa demokratis. Penempatan agama sebagai agama publik ini menandai pergeseran diskursif hubungan agama dan politik, dari hubungan ideologis agama dan negara dalam nasionalisme klasik. Kepada hubungan agama dan publik dalam diskursus republikanisme.

Dalam hubungan pertama, agama dihadapkan dengan nasionalisme, sejak dalam kerangka bangunan negara-bangsa, maupun atas ideologi nasionalisme itu sendiri. Di kalangan aktivis muslim misalnya, hubungan ini melahirkan pertentangan abadi antara Islamisme sebagai ideologi global yang lintas bangsa, dengan nasionalisme yang selain tidak global, juga memuat kemajemukan baik etnis, ideologi maupun agama. Demikian pula atas bentuk negara-bangsa, para aktivis Islamis menentangnya atas nama idealitas negara Islam. Ini lahir dari ketidakmampuan kaum Islamis untuk mengintegrasikan sistem sosial-politiknya ke dalam sistem kehidupan modern.

Ideolog Hizbut Tahrir, Taqiyudin al-Nabhani misalnya, melakukan penolakan ini karena nasionalisme bertentangan dengan keutuhan kepribadian Islam (syahshiyyah Islamiyah). Yakni kesatuan kepribadian Islam secara personal, dengan kepribadian Islam secara sosial dan politik. Seorang muslim yang mengaku beriman namun menolak negara Islam, maka ia dianggap mengalami keterbelahan kepribadian.12

12 Taqiyudin al-Nabhani, Syakhshiyyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 1, Bogor:

Pustaka Thariqul Izzah, 1991, h., 6


Dalam perkembangannya, hubungan agama dan nasionalisme dalam kerangka penerimaan agama atas bentuk negara-bangsa maupun ideologi nasional ini tidak mencukupi karena ia hanya memuat adaptasi ideologis Islam atas sistem politik modern. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penerimaan tersebut belum menjamin terbentuknya kultur nasionalistik dalam praktik kemasyarakat umat beragama. Ini terlihat pada absennya kultur kewarganegaraan yang menjadi basis kultural negara-bangsa di kalangan umat beragama. Ini yang menjadi alasan, mengapa nasionalisme perlu diperkuat dengan konsep politik lainnya, yakni republikanisme. Pada level praktis, hal ini rasional mengingat bangunan kenegaraan Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, selain nasionalisme, terdapat pula sistem pemerintahan republik yang lahir dari filsafat republikanisme.

Sebagaimana diketahui, sistem pemerintahan republik bersumber dari konsep dan filsafat politik republikanisme. Secara historis, ia digagas oleh Aristoteles dan Cicero, serta dipraktikkan di Romawi dan republik-republik kota di Italia Utara pada abad ke-11. Sejak itu, republikanisme menjadi prinsip filosofis politik modern dan menjadi dasar bagi demokrasi. Hal ini terjadi karena republikanisme menyediakan hakikat politik, yakni kebaikan bersama (res publica) yang menjadi tujuan normatif bagi kedaulatan rakyat (demokrasi). Dalam praktik pemerintahan, republik akhirnya mensyaratkan dua hal. Pertama, keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Kedua, terbentuknya budaya sipil (civic culture).13 Oleh karenanya, penegakan sistem republik harus dibarengi dengan penguatan kultur kewarganegaraan.

13 Iseult Honohan, Civic Republicanism, London and New York: Routledge,

2002, h., 147


Andrew Peterson menyebut nilai-nilai kewarganegaraan republikan sebagai berikut; pertama, memahami politik sebagai upaya mewujudkan res publica. Kedua, terlibat secara langsung dalam politik. Ketiga, menjadikan konstitusi sebagai payung normatif yang memandu tindakan sosial. Keempat, penghargaan atas kemajemukan bangsa yang memuat kemajemukan etnis, agama dan ideologi. Dengan demikian, republik dan republikanisme menuntut keterlibatan langsung warga negara, layaknya keterlibatan warga Athena Kuno dalam polis. Ia melampaui perwakilanisme demokrasi parlementer, yang hanya menempatkan rakyat sebagai pemilih wakil rakyat. Pada saat bersamaan, kultur kewarganegaraan ini menempatkan konstitusi sebagai "kitab suci" kehidupan publik, di atas kitab suci agama. Ini yang membuat warga negara menempatkan warga negara lain setara di hadapan hukum, meski berbeda secara agama maupun ideologi politik.14

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat transformasi metodologis, dari hubungan antara agama dan nasionalisme, kepada hubungan agama dan republikanisme. Hubungan pertama terjadi pada wilayah ideologis, di mana ideologi-ideologi agama beradaptasi dengan nasionalisme, baik sebagai ideologi politik maupun sebagai bangunan negara-bangsa. Sedangkan dalam hubungan antara agama dan republikanisme, terjadi relasi filosofis dan praksis antara nilai-nilai agama dan filsafat politik, serta etika agama dengan kultur kewarganegaraan. Ini memiliki dampak secara operasional. Jika atas hubungan pertama, penggalian tertuju

14 Andrew Peterson, Civic Republicanism and Civic Education, Palgrave

Macmillan, 2011, h., 119


pada kesesuaian normatif antara nilai agama dan nasionalisme. Maka pada hubungan kedua, penggalian tertuju pada perilaku umat beragama yang sesuai dengan nilai-nilai nasional dan republikan.


AKTUALISASI NILAI-NILAI AJARAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMPERKUAT NKRI

(Studi Di Provinsi Sulawesi Utara)

Oleh:

Nuhrison M. Nuh

1


BAB I

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara 0 30’ – 5 35’ Lintang Utara dan antara 123 70’ – 127 00’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Fasifik disebelah utara, Laut Maluku di sebelah timur, sebelah selatan dengan Teluk Tomini dan sebelah barat dengan Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Sulawesi Utara 27.487.63 Km yang meliputi lima kabupaten dan tiga kota. Bolaang Mongondow merupakan Kabupaten terluas dengan luas wilayah meliputi 54,73% dari luas wilayah Sulawesi Utara.

Di Sulawesi Utara terdapat 41 gunung yang terletak di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan Sangihe Talaud. Sedangkan jumlah danau terdapat sebanyak 17 buah dan sungai mengalir di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai.

Berdasarkan pencatatan stasiun Metereologi Samratulangi, rata-rata temperatur di Kota Manado dan sekitarnya adalah 26,5 C. Provinsi Sulawesi Utara terbagi dalam 87 kecamatan dan 1.184 desa/kelurahan. Dari 1.184 desa tersebut 151 desa (12,75%) termasuk desa swadaya, 485 desa (40,96%) desa swakarya dan 548 desa (46,28%) merupakan desa swasembada.


Kehidupan Keagamaan Umat Kristen

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Urusan Agama Kristen jumlah denominasi yang terdapat di Sulawesi Utara berjumlah 76 denominasi/organisasi gereja. Denominasi tersebut tersebar pada semua kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Denominasi tersebut adalah:

Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Gereja Masehei Injili Sangihe Talaud (GMIST), Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow (GMIBM), Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), Kerapatan Gereja Baptis Indonesia ( KGBI ), Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI), Gereja Cahaya Roh Kudus, (GCRK), Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU), Gereja Kegerakan Roh Suci (GKRS), Gereja Iman Sejati Kaum Immanuel (GISKI), Gereja Kristen Menara Injil Indonesia (GKMII), Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPI), Gereja Bala Keselamatan (GBK), Majelis Pusat Gereja Pimpinan Rohul Kudus (GPRK), Gereja Persekutuan Pekabaran Injil Rahmat Ilahi (GPPRI), Gereja Sidang Pantekosta Indonesia (GSPI), Gereja Gerakan Pantekosta (GGP), Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia (GPSDI), Gereja Bethel Tabernakel (GBT), Gereja Pantekosta Tabernakel (GPT), Gereja Pantekosta (GP), Gereja Penyebaran Injil (GPI), Gereja Pantekosta Isa Almasih (GKIA), Gereja Segala Bangsa (GESBA), Gereja Pantekosta Rahmat (GPR), Gereja Zending Prostentan Timur, (GZPT), Gereja Pantekosta Merdeka Indonesia (GPMI), Gereja Alkitab Anugerah (GAA), Gereja Sidang Jemaat Kristus (GSJK), Gereja Kristen Sangkakala


Manado (GKSM), Gereja Pantekosta Kharismatik di Indonesia (GPKdI), Gereja Kristen di Indonesia (GKDI), Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), Gereja Kerasulan Baru Indonesia (GKBI), Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia (GKIBI), Gereja Kristen Bahtera Injil (GKBI), Gereja Adven Hari Ketujuh Gerakan Pembaruan (GAHKGP), Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Gereja Tuhan Di Indonesia, Gereja Injil Seutuh Indonesia, (GISI), Gereja Isa Almasih (GIA), Gereja Kristen Baitani (GKB), Gereja Kristen Kalam Kudus, Gereja Kalvari Pantekosta Missi Indonesia, Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia (GIKKI), Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia (GKPII), Gereja Jemaat Kristus Indonesia(GJKI). Gereja Kasih Anugerah ( City Blessing), Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA), Gereja Pekabaran Injili Jalan Suci, Gereja Bethani Indonesia (GBI), Gereja Mawar Sharon (GMS), Gereja Sidang Jemaat Kristus (GSJK), Saksi-Saksi Yehowa Indonesia, Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup ( GPI-SAH), Gereja Sungai Yordan Sulawesi Utara, Gereja Tiberias Indonesia (GTI), Gereja Kasih Karunia Indonesia, (GEKARI), Gereja Kristus di Indonesia, Gereja Yesus Kristus dari Orang Orang Suci Zaman Akhir, Gereja Pemberita Injil, Gereja Kegerakan Pantekosta, Gereja Missi Injili Indonesia, Gereja Methodis, Gereja Pantekosta Internasional Indonesia, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Gereja Morning Star, Gereja Yesus Hidup Sejati (GYHS), Gereja Pelayanan Penyembahan Kharismatik (GPPK), Gereja Kristen Yesus Tuhan (Wawancara dengan Anggraini N.Paat).

Diantara gereja-gereja tersebut ada dua denominasi baru yaitu: Gereja Yesus Hidup Sejati (GYHS), dan Gereja Pelayanan Penyembahan Kharismatik (GPPK). Kedua denominasi baru ini baru melapor pada tahun 2013, dan sinodenya terdaftar di Pusat pada tahun 2012. Sebuah


denominasi yang pecah kemudian dibentuk sebuah sinode am, yaitu Gereja Pimpinan Rohul Kudus Yahwe dan Gereja Kristen Pimpinan Rohul Kudus berada dibawah sinode am Majelis Pusat Gereja Pimpinan Rohul Kudus. Sedangkan denominasi yang belum terdaftar tapi sudah beroperasi adalah Gereja Sinar Kemuliaan pimpinan Pdt Jhon Mewo, dan Gereja Kharismatik Siloam (GKS), dipimpin oleh Pdt Simon. Gereja Kharismatik mengaku memiliki jemaat sebanyak 700 orang,sedangkan Gereja Sinar Kemuliaan memiliki jemaat sebanyak 86 orang.

Sedangkan jumlah yayasan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah sebanyak 49 buah, yang tersebar di Kota Manado 40 buah, di Kabupaten Minahasa 2 buah, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 3 buah dan Kota Bitung sebanyak 5 buah. Kebanayakan yayasan tersebut bergerak dalam bidang pekabaran injil.

Di bidang pendidikan organisasi gereja Kristen di Sulawesi Utara, sangat banyak mempunyai lembaga pendidikan. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat 823 buah sekolah, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), berjumlah 130 buah, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 99 buah. Bandingkan jumlah tersebut dengan Sekolah Dasar Negeri yang berjumlah 993 buah, Sekolah Menengah Pertama, 380 buah dan Sekolah Menengah Atas 144 buah. Data ini menunjukkan bahwa sekolah sekolah milik gereja jumlahnya tidak terlalu jauh bedanya dengan sekolah negeri. Dengan demikian sumbangan gereja dalam masalah pendidikan di Sulawesi Utara sangat signifikan. Sekolah-sekolah tersebut tersebar pada 11 kabupaten dan 5 kota (Wawancara dengan Jeffry Kawung).


Untuk mendidik calon pendeta di Sulawesi Utara terdapat 14 buah Sekolah Menengah Theologi Kristen (SMTK). Sekolah-sekolah tersebut adalah: SMTK Nusa Utara Bulude (Yayasan Pendidikan Kristen Imanuel); SMTK Baitani Pulutan (Yayasan Syalom Germita); SMTK Manalu (GMIST Resort Tabukan); SMTK Sinai Baramuli (Yayasan Baramuli); SMTK Kristo Manado, milik Sinode AM Gereja-gereja Sulutteng; SMTK Berea Tondano (Yayasan BAPKRISPA), SMTK Tumaratas Langowan (Majelis Daerah 1 Sulawesi Utara GGP); SMTK Kawangkoan (Yayasan Pendidikan KGPM); SMTK Mariri (Yayasan Lembaga Pengembangan Pendidikan Mariri); SMTK Lolak (Yayasan Pendidikan Pembangunan Kemah); SMTK Kosio (Yayasan Pendidikan GMIBM); SMTK Kotamobagu (Yayasan Pendidikan GMIBM); SMTK El Shaddai Mooat (Majelis Darah II Sulawesi Utara BOLMONG), GGP; dan SMTK Mokoditek (Yayasan Pendidikan GMIBM).

Sedangkan untuk tingkat sekolah tinggi, di Sulawesi Utara terdapat 14 buah sekolah tinggi theologi. Adapun sekolah-sekolah tinggi tersebut adalah; STT SETIA di Sitaro; STT Anderson di Lembean Minahasa Utara; STT Ginosko di Airmadidi Minahasa Utara; STAKAM Apolos di Winangun Manado, STTI Baptis di Teling Manado; STT EL-Shaddai di Sario Manado; STT STEMAKOS di Manado; STT EKKLESIA di Manado; STT Missio Dei di Manado; STT Paraklitos di Tomohon; STAKN di Manado; STT Bahtera di Langowan; STT Filadelfia di Langowan dan STT Seapin di Bitung. Kesemua sekolah tinggi theologi tersebut semuanya sudah terakreditasi oleh Dirjen Bimas Kristen (Data dari Bidang Pendidikan Agama Kristen Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, 2014)

Jumlah penganut agama Kristen di Sulawesi Utara berjumlah 1.615.820 orang. Untuk menampung jumlah jemaat


sebanyak itu tersedia 4.290 buah gereja, berarti setiap gereja dapat menampung 300 orang jemaat. Mengingat gereja-gereja yang terdapat di Sulawesi Utara umumnya bangunannya terbilang besar, maka keberadaan gereja tersebut sudah cukup menampung jumlah jemaat yang ada. Untuk melayani umat terdapat 9975 orang pendeta, dengan demikian setiap pendeta dapat melayani 150 orang jemaat. Selain itu juga terdapat 1.422 pendeta muda, 332 pendeta pembantu, 51.760 Majelis Penatua, 571 orang guru injil, 27.280 orang guru sekolah minggu dan 52 orang penginjil(Data dari Bidang Urusan Agama Kristen Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, 2014).


BAB II

TEMUAN LAPANGAN

Untuk mewakili umat Kristen Sulawesi Utara maka diwawancarai pendeta dari Denominasi Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), yang merupakan dua organisasi gereja terbesar di Sulawesi Utara. Adapun gambaran secara ringkas tentang kedua organisasi tersebut, dapat dibaca dalam uraian di bawah ini.

Gereja Masehi Injili di Minahasa

GMIM merupakan singkatan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, kata “di” menunjukkan bahwa GMIM adalah gereja yang berada di tanah Minahasa yang terdiri atas jemaat-jemaatnya dan tetap konsisten dengan pendiriannya, mengusahakan terwujudnya gereja yang Esa di Indonesia dan pada sifat serta pengakuannya sebagai gereja yang universal.

Ketika berdiri tidak terdapat kata “di”, sehingga pada waktu itu GMIM juga terdapat diluar daerah Minahasa, karena ia merupakan gereja suku. Tetapi sejak tahun 1990 kata “di” dipakai sehingga dia menunjukkan wilayah, maka anggota GMIM yang berada di luar Minahasa dianjurkan bergabung dengan gereja setempat (A.F. Parengkuan: 2004, hal 4-5).

GMIM berdiri pada tanggal 30 September 1934. Salah satu alasan penting berdirinya GMIM adalah munculnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat. Selain itu alasan


lahirnya GMIM adanya kerinduan orang Kristen Minahasa membebaskan diri dari perwalian gereja colonial dan secara khusus dicatat bagaimana peran guru-guru sekolah Kristen yang mulai mengorganisasikan diri dalam organisasi Pangkal Setia tahun 1917 dan adanya usaha Pemerintah Belanda dan Gereja Protestan mengakhiri ikatan-ikatan yang sudah ada sejak VOC (Josep M.Saruan: 1999, hal 36).

Sekarang GMIM terdiri dari 110 wilayah, 918 jemaat (pada tahun 2006 terdapat 88 wilayah dan 808 jemaat), dan 800.000 anggota jemaat (sama dengan data tahun 2006). Melalui Sidang Majelis Sinode ke 77 yang berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2014 terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM periode 2014-2018 Pdt Dr. Henni Sumakul, Ketua Majelis Pertimbangan Sinode (MPS) Dr. Albert Supit, dan Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode (BPPS), Prof. Dr. Joice Sondakh Lapian SE.MEc. (Manado Post, 01 April 2014, hal 8). Alamat Sinode Jl Raya Kakaskasen, Bukit Inspirasi, Tomohon, Sulawesi Utara. No telp 351036, 351162. Adappun pendeta yang diwawancarai adalah Pdt Yudi Tonari, pimpinan Majelis Jemaat, Diaspora Manado, karena pada waktu itu masih berlangsung Sidang Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM ke 77 di Tomohon untuk memilih pimpinan sinode yang baru.

Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM).

Gereja ini menganggap dirinya sebagai gereja perjuangan, karena berdirinya pada masa perjuangan menjelang kemerdekaan. KGPM lahir pada tahun 1933, lebih awal satu tahun dari gereja GMIM.Bahkan cikal bakal


berdirinya sejak masa Samratulangi. KGPM didirikan oleh BW Lapian.Sekarang KGPM dipimpin oleh Gembala Teddius Batasina, membawahi 245 jemaat, dengan jumlah anggota sebanyak 250.000 orang.Alamat Sinode KGPM di Jl 5 September, Sea Malalayang 1 Manado, Telp 865941.

Aktualisasi Nilai Nilai Ajaran Kristen

Pemikiran Tentang Nasionalisme

Ajaran secara langsung menyebut tentang nasionalisme dalam kitab suci sudah barang tentu tidak ada, karena paham tersebut muncul belakangan setelah Al-Kitab lama diturunkan. Tetapi beberapa ayat dalam Al-Kitab dapat dijadikan dasar tentang ajaran nasionalisme, terutama bila nasionalisme diberi makna cinta pada tanah air.

Dalam buku Agama-agama dan Wawasan Kebangsaan, Zakaria J. Ngelow menulis sebuah artikel yang berjudul:” Nasionalisme Indonesia: Suatu Perspektif Keagamaan.”Pertama-tama nasionalisme Indonesia yang lahir dalam perjalanan sejarah bangsa kita, kita hargai selaku anugerah Tuhan dank arena itu wajib kita pelihara dan fungsikan sebagai alat yang baik dalam menata masyarakat, bangsa dan negara kita, mengemban peranan dalam sejarah umat manusia. Salah satu wujud penghargaan kita adalah dengan menghubungkan secara dialogis nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang dikembangkan dalam nasionalisme Indonesia dengan nilai-nilai yang dijalankan dalam kehidupan agama kita. Dengan mengacu pada rumusan formal akta pembentukan Negara Indonesia, yaitu pembukaan UUD 1945, maka pada dasarnya nasionalisme Indonesia mengandung nilai-nilai universal yang meliputi nilai-nilai kebebasan, persatuan, kesamaan dan


keadilan sosial. Tetapi nilai-nilai universal itu tidak otomatis ada dan berlaku dalam kehidupan nasional kita sesuai rumusan indah itu. Setiap nilai memperoleh aktualitasnya dalam penafsiran dan dalam pelaksanaannya. Pada dataran interpretasi dan aktualisasi inilah dialog dengan nilai-nilai Kristen berlangsung.” (Einar Sitompul: 2005, hal 23).

Untuk menjabarkan nasionalisme dalam perspektif agama Kristen beberapa ayat dalam Alkitab menurut para pendeta ada kaitannya dengan nasionalisme. Menurut Pdt Iwan Runtunuwu misalnya mengatakan, bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, (Kejadian 1), adalah untuk dijaga dan dipelihara. Tanah air ini bukanlah hanya fakta historis, tetapi juga fakta geneologis (suku, warna kulit). Tanah air ini merupakan ciptaan Tuhan, yang harus di cintai dan di jaga. Indonesia juga merupakan fakta spiritualitas, karena tidak kebetulan kita jadi orang Indonesia.

Sedangkan menurut Pdt Johan Mananpiring, Mazmur 133: 1-3 mengajarkan tentang nasionalisme. “ Mulai dari keluarga, lingkungan, masyarakat supaya memelihara kerukunan, dari situ kita akan mendapatkan berkat dari Allah, sebab Allah memberkati orang yang rukun. Sedangkan dalam Yeremia 29 ayat 7 disebutkan: Doakanlah kota dimana engkau dibuang (berada) sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita.Kota disitu dapat diartikan sebagai Negara. Sedangkan pada ayat 11 berbunyi: “Allah tidak merancang kecelakaan tetapi merancangkan kedamaian, kesejahteraan masa depan yang penuh harapan.”

Pdt Eva Karamoy mengatakan:”Penciptaansaja sudah merupakan perhatian Allah, tadi dunia ini chaos kemudian ditata supaya baik, ini sudah menunjukan cinta kita kepada tanah air. “Kemana saja kau Kuutus ciptakanlah kesejahteraan.”


Dalam kitab Yesaya disebutkan:” Kemana saja kita hadir harus membawa berkat”. Dalam Kitab Kejadian disebutkan: Manusia diberi tugas untuk memelihara alam, persekutuan yang ada didalamnya. Mazmur 8, berbicara tentang alam dan manusia, dan memberikan kuasa pada manusia untuk mengolah alam. Maka orang GMIM membangun hubungan dengan pemerintah, dengan mereka yang berbeda agama melalui BKSAUA dan BAMAG serta FKUB.Semangat nasionalisme dalam GMIM tampak pada nyanyian-nyanyian yang berisi tentang cinta tanah air.

Menurut Pdt Yudi Konari nasionalisme adalah rasa cinta kepada bangsa dan Negara (NKRI).“Dia menyuruh untuk saling mengasihi dan mendoakan para pemimpin (Lihat Timotius 2: 1-2).Untuk itu nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani karena kita disuruh mendoakan para pemimpin.

Sedangkan menurut Gembala Yoppi A. Laloan, sikap nasionalisme dari KGPM tergambar dalam mottonya yang berbunyi: Yesus Kristus dalam kebangsaan, dan kebangsaan dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Yeremia disebutkan:” Upayakan kesejahteraan dimana saja kamu berada”; Kitab RUT 1:16 “ Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku”. Nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran Kristen, bahkan diperintahkan Yesus Kristus untuk menjadi berkat.

Berdasarkan ayat-ayat yang dikemukakan tersebut para pendeta berkesimpulan bahwa dalam ajaran Kristiani terdapat ajaran tentang nasionalisme, yang berkaitan dengan cinta tanah air. Bahkan nasionalisme sangat dianjurkan dalam ajaran Kristiani. Menurut Pdt Eva, nasionalisme sangat dianjurkan dalam GMIM, apalagi kalau dihubungkan dengan Pancasila, karena butir-butir Pancasila itu merupakan cerminan dari ajaran Kristiani. Menurut Pdt Seska


nasionalisme tidak bertentangan bahkan kita menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan. Kalau bertentangan tentu akan merusak nilai-nilai kenegaraan.

Hubungan Kristen dan nasionalisme berakar pada dua hukum kasih.Yakni kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama manusia. Dalam hal ini, nasionalisme berpijak pada konsep Bendeict Anderson tentang komunitas yang dibayangkan. Karena tidak terdapat ikatan yang menyatukan orang, suku, agama dan kelompok, maka ikatan tersebut ialah perasaan adanya komunitas yang dibayangkan menyatukan berbagai perbedaan itu dalam kesatuan kebangsaan.

Dalam konteks Kristen, perekat dari pembayangan komunitas bersama itu ialah kemanusian, berdasarkan salah satu hukum kasih diatas. Sebab mengasihi hanya kepada sesama Kristiani bukanlah bagian dari kekristenan. Hal ini berangkat dari sifat kasih Tuhan yang universal, yang menyentuh kepada sesame melintasi teritori, suku, dan agama apapun. Dengan demikian hukum kasih ini memiliki wajah ganda. Di satu sisi ia bersifat universal, yakni menyentuh kemanusiaan secara umum, sehingga melintasi sekat-sekat bangsa. Namun pada bersamaan, ia menjadi dasar bagi penerimaan kehidupan berbangsa, sebab kemanusiaan terdapat pula dalam wilayah kebangsaan. Pada level universalitas, kemanusiaan melampaui bangsa, pada level kebangsaan, kemanusiaan melampaui sekat-sekat agama.

Dengan demikian, visi Kristen tentang nasionalisme ialah humanistic nationalism (nasionalisme humanistik) meletakkan kemanusiaan sebagai tujuan pendirian negara bangsa (nation-state). Hal ini terkait dengan latar historis pemikiran politik Kristen secara umum, yang tumbuh berbarengan dengan Pencerahan (Enlightenment), sekularisasi


dan humanisme. Dan akar dari semua itu ialah Reformasi Gereja yang dikembangkan oleh Martin Luther.

Reformasi gereja abad ke 15 telah membongkar hirarki keagamaan dalam gereja yang menempatkan pastor sebagai jembatan antara hamba dengan Tuhan. Hirarki ini juga terjadi dalam kaitannya dengan politik, sehingga gereja mensubordinasi Negara. Ini yang melahirkan Abad Pertengahan Eropa yang menggelapi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Kritik Luther atas hirarki ini mengawali proses sekularisasi, juga kebebasan beragama melalui kebebasan membaca dan menafsirkan Bibble (solla scriptura).

Pendirian negara bangsa berakar dari asumsi ini, di mana Negara didirikan dalam rangka legalisasi atau positivisasi hukum kodrat menjadi hukum positif. Dengan demikian, berkat reformasi gereja dan Pencerahan, terjadi transformasi dari diskursus hukum alam, menjadi hukum kodrat dan akhirnya hukum positif.

Artinya, di dalam diri manusia juga terdapat hukum alam yang kemudian dinamai hukum kodrat, yang akhirnya dilembagakan menjadi hukum positif melalui pendirian negara. Misalnya, hukum kodrat tentang hak untuk memiliki hak, yang melahirkan Hak Asasi Manusia dalam bentuk Hak Sipil dan Politik (meliputi: kebebasan berekspresi, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan beragama dan kebebasan berpartisipasi dalam politik), mengamanatkan pendirian negara modern berbasis konstitusi. Sebab hanya negara konstitusional yang memiliki pranata hukum untuk melindungi HAM. Dari sini terlihat jelas bahwa pendirian negara ditujukan demi perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar kemanusiaan. Oleh karena itu slogan “NKRI harga mati” perlu di kritisi sebab berpotensi menempatkan


negara sebagai tujuan pendirian negara. Dengan demikian, pada satu titik, sparatisme bisa dipahami sebagai perlawanan sekelompok masyarakat atas kesewenangan negara. Pada pandangan ini slogan “NKRI harga mati” cendrung melahirkan nasionalisme buta, yang memiliki prinsip “salah benar adalah negaraku”. Nasionalisme model ini tentu jauh dari alasan pendirian negara, oleh karena itu jauh dari semangat Kristus.

Teolog Kristen mengajukan konsep the Kingship of God, daripada the Kingdom of God untuk memahami kerajaan Allah. The Khingsip of God merujuk pada dimensi, nuansa atau prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Ini tidak mengandaikan berdirinya suatu kerajaan Tuhan dalam arti institusional dan geografis. Sedangkan Kingdom merujuk pada kekuasaan teritorial yang memiliki lembaga kerajaan. Dari prinsip the Kingship of God inilah, umat Kristen di Indonesia menerima NKRI, karena selain tidak memiliki konsep dan kehendak mendirikan negara Kristen Indonesia; juga karena terdapat hukum kasih di dalam Pancasila, yang merujuk pada sila kemanusiaan (sila kedua) dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonseia (sila kelima).

Keterlibatan gereja dalam politik dimulai dengan didirikannya Christeijk Ethische Partij (CEP, Partai Etis Kristen) pada tahun 1917 oleh para pendeta Gereja Gereformeerd. Salah seorang pendetanya Basoeki Probowinoto dari Gereja Kristen Jawi kemudian mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) setelah melakukan reinterpretasi atas Surat Roma 13, yang melarang perlawanan kepada pemerintah karena ia merupakan hamba Tuhan yang diberi kekuasaan oleh-Nya.


Pada masa sekarang ini pandangan gereja dalam politik dilakukan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Dalam forum Konsultasi Teologi di Sukabumi tahun 1970 ditetapkanlah “Pergumulan Rangkap” yang menempatkan missi gereja tidak hanya dalam pergumulan kerohanian tetapi juga social politik. Secara konseptual doctrinal, hal ini dirumuskan pada Sidang Raya PGI 1984 di Ambon yang melahirkan pemikiran politik umat Kristen Indonesia, sebagai berikut: “Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba_nya, yang diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat (Roma 13: 1-7). Tetapi pemerintah dapat juga menyalahgunakan kuasanya itu (Wahyu 13).Oleh sebab itu, gereja terpanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebgai hamba Allah demi kebaikan semua orang, dan ikut menjaga agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (1 Timotius 2: 1-2).Apabila pemerintah melampau batas kekuasaannya, maka orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia”. (Kisah Para Rasul 5:29).

Dalam konteks NKRI, konsep politik ini kemudian dipraksiskan oleh PGI dalam PTPB tahun 2009. Rumusantersebut memuat:” Gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan (power), keadilan (justice) dan kasih (love). Orang Kristen terpanggil untuk membangun kesejahteraan bersama.

Dari rumusan ini terdapat beberapa hal yang menarik, Pertama, kekkristenan menempatkan pemerintah sebagai


hamba Tuhan; kedua pemikiran politik mengerucut pada tiga nilai, kekuasaan, keadilan dan kasih dengan yang muara utamanya adalah kesejahteraan bersama. Jadi, politik keindonseian Kristen yang dirumuskan oleh PGI hendak mengembalikan praktik kekuasaan kepada tujuan pendirian negara yakni keadilan atau kesejahteraan bersama, sebagai wujud dari nilai-nilai kasih.

Pandangan Tentang NKRI

Sekarang ini dikenal tiga bentuk negara bila dilihat dari perspektif agama. Pertama negara sekuler, kedua negara berdasarkan agama dan ketiga bukan negara sekuler, dan bukan negara agama tetapi negara Pancasila.

Berkaitan dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila bagaimana pandangan pemuka agama Kristen. Gembala KGPM Yoppi A. Laloan mengatakan: negara harus menghargai seluruh agama, kalau negara tiak menghargai semua agama dan berpihak kepada agama tertentu Indonesia tidak akan seperti sekarang ini, masyarakatnya rukun dan damai. Menurutnya negara harus melindungi semua agama, tidak boleh mengatur agama, masing-masing mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Negara nasional tidak menjadi masalah dalam ajaran Kristiani, sebagimana diungkap dalam 1 Korintus 12; Matius 14: 13-21. “Yesus memberi makan 500 orang, bukan berdasarkan agama dan suku”.“Yesus datang untuk menjumpai manusia”. Menurutnya tidak ada ajaran Yesus untuk mendirikan Negara agama. Lihat Matius 22: 37-40 tentang hukum kasih: “Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri.”


Tidak setuju terhadap kelompok yang akan mendirikan Negara berdasarkan agama. Kalau negara ini masih berdasarkan Pancasila maka NKRI ini akan abadi. Negaranya bukan negara agama, tetapi masyarakatnya yang beragama.Kita ini merupakan keluarga besar bangsa Indonesia.Dalam keluarga tidak ada yang dianak emaskan atau dianaktirikan.

Menurut Pdt Arthur Rumengan, (Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Bidang Ajaran, Pembinaan dan Pelayanan), GMIM menempatkan agama dan negara pada tempatnya masing-masing. Tidak saling intervensi, sangat hormat menghormati, negara diberi tempat dalam kegiatan agama Kristen. “Berikanlah hak kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar” Matius, 22;21. Juga lihat Markus 12-17; Lukas 20:25. GMIM dalam berbagai sidang tidak pernah menginginkan pendirian negara berdasarkan agama. Tidak ada ruang untuk membicarakan pendirian negara agama. Karena ada lembaga-lembaga yang moderat (BAMAG dan BKSAUA) dan ada dialog-dialog antar umat beragama.

Menurut Pdt Iwan Runtunuwu Kitab Kejadian merupakan dalil tentang negara bersifat nasional. Untuk itu menurutnya tidak ada ajaran Kristiani yang menyuruh membentuk negara berdasarkan agama. Kalau ada kelompok yang akan mendirikan negara agama, menurutnya itu sudah melanggar koridor agama, karena Tuhan mengajarkan tentang keragaman. “Yesus tidak akan mendirikan hukum baru, negara baru, hanya meluruskan. Lihat Lukas Pasal 10: 25 – 37. Dimana Yesus sejak awal mengajarkan pluralisme (agama, suku dan budaya).

Lain lagi pendapat Pdt Johan Manampiring sebagai Ketua BAMAG Sulawesi Utara. Menurutnya berdasarkan


Roma 13: 1-7 menyatakan: Pemerintah sebagai hamba Allah yang akan membalaskan murka Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat, untuk itu tunduklah pada pemerintah. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang sebagai alat hukuman, kepada yang menghianati pemerintah suatu negara. Kalau ada yang tak mau tunduk dapat menimbulkan chaos, sedangkan pemerintahan dibentuk adalah untuk mewujudan kesejahteraan. Pemerintah bertugas mengadakan kesejahteraan dalam segala aspek. Untuk kedamaian diperlukan persatuan dan kesatuan. Untuk mencapai itu pemerintah harus menolak hal yang bersifat anarkis, intoleran demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu mesti diuapayakan. Upaya berupa penyuluhan, sosialisasi, ajakan. Kalau ada yang membangkang pemerintah harus bertindak tegas. Semua perbuatan intoleran perorangan dan kelompok harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pdt Seska mengatakan tidak ada ajaran Kristiani tentang pembentukan sebuah negara agama. Negara NKRI ini tidak ada masalah, bahkan bagaimana caranya agar negara nasional ini bisa diwujudkan dalam kenyataan. Ketika ada kelompok ingin mendirikan negara agama saya malah bertanya apa bisa, apa sesuai dengan iman atau tidak. Kalau negara berdasarkan agama dapat memecah-belah dan menyusahkan banyak orang, karena tidak mudah mendirikan negara agama. Negara kesatuan ini saja sudah cukup. NKRI saja ada dilema kalau bertentangan dengan iman kita.

Menurut Pdt Eva Karamoy, kepala agama adalah Yesus Kristus, tidak sebagai kepala negara. GMIM tidak ada niat membentuk negara agama. Yang dianjurkan malah membangun kebersamaan dari kepelbagaian dan tidak


memaksakan. Tidak ada kewajiban agama untuk mendirikan negara. Kalau ada orang atau kelompok ingin mendirikan negara berdasarkan agama, itu sudah tidak sesuai lagi, karena tidak lagi menjadi NKRI. Menurut GMIM NKRI ini harus tetap dipertahankan.

Lain lagi pendapat Pdt Yudi Konari, menurutnya tidak ada ajaran Kristiani untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Justru kita diajarkan untuk membawa berkat dimana saja dia berada. Hal itu terungkap dalam Yohanes 14: 27 a: “Damai sejahtera kutunggalkan bagimu.” Terhadap orang atau kelompok yang akan mendirikan negara agama, kepada mereka harus diberikan pengarahan dan nasihat, sekaligus mencari tahu motif dibelakang tindakannya tersebut.

Dalil Agama tentang Pancasila

Pancasila terdiri dari lima sila yaitu Ketuhan Yang Maha Esa,Kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagiseluruh masyarakat Indonmesia.

Dalam MTPJ bulan April–Mei 2015 terdapat tema mingguan yang berjudul Pentakosta dan Pancasila. Dalam uraiannya kita kutip antara lain:”Ada kelompok-kelompok radikal dengan mengatasnamakan agama, organisasi tertentu sering memperovokasi masyarakat agar tertarik dan mengikuti tawaran mereka. Malahan tawaran seperti ini datangnya bukan hanya dari dalam, tetapi juga ada yang dari luar bangsa Indonesia. Misalnya tawaran dari kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang ditolak oleh bangsa Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.


Tawaran-tawaran tersebut perlu diantisipasi dengan cara memantapkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kondisi kebangsaan dalam menghadapi tantangan tersebut. Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan prasyarat bagi bangsa ini untuk dapat berdiri kukuh meraih kemajuan yang mempersatukan, harus dijiwai bersama.Pancasila adalah sumber nilai dalam mengisi pembangunan bangsa Indonesia disegala bidang, perlu terus disosialisasikan.

Pentakosta dan Pancasila sangat berperan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam organisasi gereja dan berjemaat karya Roh Kudus dan Pancasila merupakan kebutuhan dalam bermasyarakat, berbangsa, berbangsa dan bernegara(MTPJ, Op cit, hal 53).

Dalil tentang Ketuhanan YME terdapat dalam: ulangan 6 : 4-9: Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan Kita, adalah Tuhan Yang Esa; ayat 46: “ Tuhan itu Allah Kita, Tuhan itu Esa. Matius Pasal 22: 37,” Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama seperti mengasihi dirimu sendiri Yohanes 14: 23-24. Keluaran 6:1. Kitab Kejadian Ps 1. Markus 12:29. 1 Timotius 2;5. Yudas 1:25. Epesus 1: 10-11.

Dalam MTPJ kita kutip tentang Ketuhanan:” Demikian juga halnya dengan Pancasila, khususnya sila perama mau menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang berkuasa atas segalanya, Tuhan adalah sesbab pertama dari segala sesuatu dan segala sesuatu bergantung pada-Nya. Oleh sebab itu kerukunan beragama perlu dikembangkan terus. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang sekuler dan bukan negara


agama yang berdasarkan pada agama tertentu.(MTPJ, Op cit, hal 56

Dalil tentang kemanusiaan: Matius 22: 37 – 40. Keluaran 20: 1-17. Philippi 2:4. Mazmur 8: 5-6; 144:3. Matius 12:12.

Dalil tentang persatuan : Roma 12: 1-21; Amsal 3:5; Mazmur 133; Yohanes 17: 21 a; Philippi2:4; Dalil tentang kerakyatan: 1 Timotius 1: 10 -11; Amsal Pasal 1, 2:6; Matius 25:40; 1 Korintus 12: 11.

Berkaitan ini dalam MTPJ ditulis: “Roh Kudus yang berkarya melalui para murid Yesus di hari raya Pentakosta, mampu mempersatukan manusia dari berbagai suku bangsa. Hal mempersatukan ini juga merupakan nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila khususnya dalam sila ketiga: “Persatuan Indonesia” artinya adanya satu pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, bangsa, bahasa dan negara Indonesia, yang seluruhnya merupakan suatu keutuhan. Juga terkandung didalamnya cinta tanah air, tidak membeda-bedakan sesama warga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan suku, daerah tertentu. Kita juga diajak supaya dalam solidaritas sesama anak bangsa, tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan dari waktu kewaktu, dari generasi ke generasi bagi semua anak bangsa Indonesia. (MTPJ, Op cit, hal 57). Lebih lanjut dikatakan :”Semua ini tak dapat diatasi tanpa persatuan. Persatuan harus diidentikkan dengan persekutuan, karena tanpa persekutuan takada persatuan demikianpun sebaliknya. Persatuan atau juga persekutuan hanya bisa terjadi jika ada sikap terbuka seperti Paulus yang mau datang menemui jemaat di Korintus demikian sebaliknya mereka mau terbuka terhadap kehadiran Paulus (MTPJ, Op cit, hal 62).


Dalil tentang keadilan sosial: Yeremia 22:3. 1 Petrus 3:8; Mazmur 11: 1-10. Amsal 1:3 dan 8.1 Korintus 12. Kita kutip dari MTPJ: “ Syukurlah di banyak negara demokratis, kekuasaan dan penggunaannya diatur sedemikian rupa supaya ditempatkan sewajarnya sebagai alat yang membawa keadilan dan kesejahteraan. Secara Kristiani kekuasaan dipandang pula sebagai anugerah dalam rangka pemerintahan Allah yang adil dan benar. Esensi kekuasaan adalah pelayanan. Sebab itu seorang penguasa adalah dia yang hidupnya rendah hati dan takut akan Tuhan (Op cit, hal 49).

Berkaitan dengan pertanyaan apakah Pancasila sekarang masih relevan para pendeta memberikan jawaban sebagai berikut: menurut KGPM Pancasila itu harga mati, karena ia meliputi multi dimensi. Jadi masih sangat ideal sekali. Sedangkan menurut GMIM Pancasila merupakan dasar negara yang ideal. Kalau Pancasila diterapkan tidak ada korupsi dll. Kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan menurut Pdt Joyce H. Tangel, Pancasila masih ideal sebagai dasar negara, karena sesuai dengan latar belakang bangsa yang majemuk dan nilai-nilai budaya dan agama. Pendapat yang berbeda datang dari Pdt Irene D. Tanumi, yang menyatakan Pancasila tidak harga mati, kalau ada pemikiran yang lebih baik dari Pancasila, kenapa tidak. Tetapi sebelum ada pemikiran baru tersebut Pancasila sudah baik sebagai dasar negara.

Pdt Iwan berpendapat Pancasila masih relevan, bahkan sebagai pondasi negara yang tak bisa tergantikan, untuk itu tidak perlu dirubah. Pdt Raymon dari Bitung mengatakan selama ini lima sila Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Pancasila masih relevan sampai saat


ini, karena butir-butirnya memiliki semangat untuk mempersatukan suku bangsa yang ada di Indonesia.

Ajaran tentang Hukum

Dalam Kitab Ulangan dan Keluaran ada ajaran tentang hukum. Pentingnya komitmen kita terhadap pemerintah itu berkaitan dengan konstitusi. Yesus tidak mengajarkan melawan pemerintah tapi mengkritisi pemerintah. Tidak ada ayat yang kuat agar teks kitab suci dijadikan undang-undang. Ajaran Kristen dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang. Berkontribusi dalam penyusunan peraturan daerah, rumusan untuk melawan penyakit masyarakat. GMIM sangat kuat dalam mempertahankan NKRI. Sejauh kita dapat menyampaikan nilai-nilai Kristiani kita sampaikan, dalam partisipasi menyusun sebuah peraturan. GMIM bersuara kalau ada peraturan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau kemanusiaan.

Menurut Pdt Joice, ajaran Kristiani ada mengajarkan tentang hukum, itu dimuat dalam Markus 12: 30-31; Keluaran 20 yang berisi tentang 10 firman Tuhan. “Berikanlah apa yang wajib kau berikan pada kaisar dan apa yang wajib kau berikan pada Allah". Jadi tidak menentang pemerintah, maka UUD 1945 tidak ada masalah. (Matius 12:17). Yesus tidak mengajarkan agar ajarannya diformalkan, yang ada agar supaya orang percaya. Tidak setuju kalau ada orang mau menerapkan hukum agama sebagai hukum negara, karena negara kita terdiri dari berbagai agama. Percaya kepada Allah merupakan hak asasi.


Berkaitan dengan masalah ini Pdt Irene berpendapat; kelompok kecil saja harus ada aturan apalagi negara. Kita contoh Tuhan saja membuat aturan hukum Taurat di tanah Israel. Dapat dilihat Keluaran 19: 5-6 dan 20: 1-17. UUD 1945 walau dirumuskan oleh manusia tapi tidak bertentangan dengan hokum Tuhan. Bahkan itu merupakan implementasi dari ajaran Al-Kitab.

Sebagai orang beragama kita menerapkan kitab suci, sebagai warga negara kita menghormati hukum negara, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama. Tidak pas menerapkan hukum agama sebagai hukum negara, karena penduduk Indonesia terdiri dari berbagai agama. Kristen hanya mengajak berperilaku yang baik, tidak memaksakan.

Pandangan tentang Kemajemukan.

Masyarakat majemuk seperti Indonesia sebenarnya memiliki makna ganda. Pada satu sisi, kemajemukan itu adalah aset yang sangat penting, sebab perlu dijaga dan dikembangkan terus, bahkan hingga bisa menjadi model bagi bangsa-bangsa lain. Namun pada sisi lain, kemajemukan senantiasa memendam potensi konflik yang ledakannya bisa terjadi setiap saat tanpa diduga atau diprediksi secara tepat dan matematis.

Kerukunan yang merupakan bagian integral dari ajaran agama pertama-tama adalah terminologi yang berdimensi keagamaan. Seorang yang beragama dengan baik sudah seharusnya mengembangkan sikap rukun dalam hidupnya. Umat dan masyarakat kita harus benar-benar memiliki wawasan yang tepat agar kerukunan yang ia kembangkan bukan hanya berhubungan dengan soal-soal horisontal, tetapi


juga berhubungan dengan soal-soal transedental, teologis, dan relasi dengan Allah, kuasa transenden.

Kita harus menolak kerukunan kosmetik, kerukunan politik, kerukuan semu, kerukunan yang tidak bersumber dari ajaran agama. Terminologi kerukunan itu sendiri adalah ruang, kerangka, bingkai yang di dalamnya agama-agama di Indonesia bias bertemu, berinteraksi dan memberi kontribusi bagi masyarakat dan bangsanya. Kerukunan otentik dapat terwujud dengan baik jika hal-hal berikut dibeeri perhatian. Pertama, pentingnya bangsa kita memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap kemajemukan serta keragaman. Dalam konteks ini, ketentuan perundangan yang dimiliki bangsa kita harus bertolak dan memperhitungkan kemajmeukan itu. Seiring dengan itu, klaim-klaim bahwa suatu wilayah hanya boleh dihuni oleh suatu kelompok suku/agama tertentu menjadi tidak relevan, apalagi jika dikaitkan dengan gagasan wawasan nusantara. Kedua, pentingnya dibangun sikap yang menghargai agama-agama yang ada. Publikasi, film, televisi, berbagai media komunikasi, sepatutnya tidak mengekspos hal-hal yang bersifat anti, menghina, atau melecehkan suatu agama. Sikap respek terhadap agama-agama harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik dilembaga pemerintah maupun swasta. Ketiga, para pejabat negara sebagai abdi masyarkat bersikap arif, netral dan objektif, dan dengan jiwa kenegarawanan yang tinggi melayani warga masyarakat secara optimal tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, kerukunan dan persaudaraan diantara umat beragama, etnik, suku, dan golongan adalah sesuatu yang perlu diwujudkan. Dengan demikian, kemajemukan di Indonesia akan menjadi potensi


yang kuat dan kita semua terhindar dari bahaya disintegrasi (Weinata Sairin: 2014, hal1-3).

Berkaitan dengan kemajemukan bagaimana menurut Alkitab? Menurut Pdt Joice ajaran Kristiani sangat menganjurkan menghargai perbedaan, sebagai termaktub dalam Petrus 3: 8-12. Semboyan Bhineka Tunggal Ika tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani. Kita berbeda-beda tapi dipersatukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.Mengenai pendapat terhadap munculnya bermacam-macam aliran keagamaan, tidak dipermasalahkan, karena semua merupakan anak-anak Tuhan. Menurut GMIM semua aliran yang mengakui Yesus sebagai kepala gereja berarti sama. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai kepala gereja didoakan agar kembali ke jalan yang benar.

Terhadap kelompok radikal, menurutnya gerakan tersebut merusak kedamaian, Yesus saja mengajarkan kasih terhadap sesama. Untuk menjaga agar umat menghargai kemajemukan disampaikan pemberitaan berdasarkan firman Tuhan yang benar dan jujur, dan berharap agar jemaat berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu undanglah untuk berkuasa dalam diri, agar menghasilkan buah-buah roh, kasih, kesejahteraan, kesabaran dan penguasaan diri. Kalau tidak dikauasai roh-roh akan muncul tindakan yang tidak baik (Galatia 5:16-26).

Pandangan tentang Separatisme

Terhadap separatisme GMIM tidak setuju, karena menciptakan NKRI tidak mudah, dan memisahkan diri juga tidak mudah. Akan banyak timbul korban akibat perbuatan


tersebut. Banyak kerugian yang akan dihadapi bila terjadi hal tersebut, mengganggu keamanan dan ekonomi.

Program GMIM dalam Memperkuat NKRI.

Dalam Tata Gereja GMIM Tahun 2007 GMIM tidak menyebut nasionalisme, tetapi menyebut berada di Indonesia dan semangat hadirnya gereja ini untuk mengabdi pada masyarakat di Indonesia. Dalam program-program kategorial terdapat program membangun gereja yang terbuka, yang inklusif, berpikir secara nasional dalam arti PGI yang coba menghimpun anggota-anggota dalam pergumulan warga Kristen di berbagai provinsi. Dalam tema MTPJ (Menjabarkan Trilogi Pembangunan Jemaat) ada Tema Tuhan mengangkat kita dari samudra raya, dan sub tema: solidaritas anak bangsa, kita tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila guna menanggulangi ketidakadilan, radikalisme dan lingkungan.

Ikut dalam program-program yang diadakan PGI, para Pelsus mendengarkan sosialisasi 4 pilar. GMIM selalu berperan dalam program-program pemerintah, itu kuat dalam dokumen-dokumen GMIM seperti dalam pemilihan presiden, pemilu, pembinaan hukum, HAM dan politik, dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau merayakan 17 Agustus ada ibadah khusus tentang kemerdekaan, dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan seperti satu nusa satu bangsa, lagu-lagu nasional sebagai lagu liturgi. Ada khutbah khusus untuk 17 Agustus.

Dalam GMIM khutbah disusun oleh Wakil Ketua Bidang Ajaran, Pembinaan dan Penggembalaan, dengan masa dua bulan. Setiap periode tersebut dibuat sebuah tema. Untuk bulan April dan Mei 2015 telah disusun tema dengan judul:


“Solidaritas Kristiani dalam Kebangkitan dan Kemenangan Kristus”. Kemudian dari tema besar tersebut dijabarkan dalam tema-tema mingguan dan perayaan gerejawi. Berita Paskah merupakan klimaks perwujudan solidaritas Allah melalui Yesus Kristus untuk penyelamatan manusia yang berdosa. Dan manusia yang diselamatkan Allah harus dapat menyatakan solidaritasnya terhadap sesama, itulah sebabnya tema dalam edisi ini bertemakan: “Solidaritas Kristiani Dalam Kebangkitan Dan Kemenangan Kristus”. Solidaritas Kristiani dipahami sebagai bentuk solidaritas orang Kristen kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama seseorang. Solidaritas seperti ini didasarkan pada solidaritas Allah dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk semua orang sekalipun dia berdosa (MTPJ, April-Mei 2015, hal xvii).

Berkaitan dengan pemerintah, gereja selalu mendoakan pemerintah agar dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilihat dalam doa pada kebaktian tanggal 12 – 18 April 2015, yang berbunyi: ”Bagi pemerintah diberi kemampuan dan hikmat dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan sehingga segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan janji-Nya.” (MTPJ, Op cit, hal 15). Pemerintah diberi kemenangan mengatasi berbagai persoalan bangsa(Ibid, hal 26), Para pemimpin negara dan bangsa agar tidak mengandalkan diri mereka dalam mengambil keputusan (Ibid, hal 40).

Dalam salah satu dokumen GMIM dimuat: ”GMIM terpanggil untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tanah Minahasa, di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, bahkan di seluruh dunia, sebagai ungkapan iman, harapan dan kasih kepada Allah, dengan segenap hati, jiwa, akal budi,


dan kekuatan. GMIM sebagai gereja yang mandiri dari Gereja Protestan di Indonesia sejak 30 September 1934 sebagai buah Pekabaran Injil yang telah di muliakan sejak berabad-abad sebelumnya (Tata Gerja 2007 dan Addendum 2012, BPMS GMIM, Tomohon 2013).

Dalam sejarahnya banyak tokoh agama Kristen yang berasal dari Minahasa telah turut berjuang sebelum dan sesudah kemerdekaan, mereka antara lain Samratulangi, A.A.Maramis, Vence Sumual, LN Palar, Latu Harhary, Warrow. Bahkan A.A.Maramis merupakan salah seorang penyusun Piagam Jakarta.


BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum para pendeta menegaskan bahwa mengacu pada rumusan formal akta pembentukan Negara Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945, maka dasarnya nasionalisme Indonesia mengandung nilai-nilai universal meliputi nilai- nilai kebebasan, persatuan, kesamaan dan keadilan social. Pada dataran interpretasi dan aktualisasi inilah dialog dengan nilai-nilai Kristen berlangsung.

Pada umumnya para pimpinan organisasi keagamaan Kristen mengatakan terdapat dalil-dalil dari Alkitab tentang Negara bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Megara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah barang tentu dalil-dalil tersebut tidak menyebut secara langsung, hanya berdasarkan interpretasi para pendeta yang diwawancarai.

Pada umumnya para pemuka agama berpendapat bahwa negara-bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika tidak bertentangan dengan ajaran agama Kristen.

GMIM sebagai anggota PGI selalu mengikuti keputusan yang telah diputuskan dalam Sidang-sidang Sinode PGI yang selalu mendukung tegaknya NKRI. Selain itu tergambar juga dalam Tata Gereja GMIM yang menyebut: GMIM terpanggil untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tanah Minahasa, di Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.


Untuk memelihara kemajemukan GMIM aktif dalam organisasi BAMAG untuk internal, dan BKSAUA untuk antar agama. Dalam kedua organisasi itu ketuanya berasal dari GMIM. Program dan aktifitas organisasi untuk mendukung NKRI, terdapat dalam Tata Gereja, keputusan sidang BPMS GMIM, dalam khutbah-khutbah khusus, dan dalam doa-doa pada kebaktian mingguan.

Kebangsaan yang cocok di masa depan harus bersifat terbuka dan humanis seperti dalam sila Perikemanusiaan. Selanjutnya sila Keadilan sosial merupakan sila yang akan menjadi ukuran apakah badan suatu masyarakat sehat atau sakit. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai penegasan pada negara agar supaya setiap anggota bangsa Indonesia memilih dengan bebas untuk memeluk dan menghayati suatu agama secara aman dan bebas, dalam persekutuan umat beragamanya. Merumuskan akidahnya dan mengatur ibadahnya adalah urusan masing-masing umat beragama itu sendiri, negara tidak berteologi. Ia melindungi semua, namun tidak berpihak dengan yang satu atau lainnya. Anggota-anggota umat umat beragama ia perlakukan sebagai warganegara yang setara.

Rekomendasi.

Umumnya para pendeta di Sulawesi Utara dapat mengemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan nasionalisme, UUD 1945, Pancasila, dan Kebhinekaan, oleh sebab itu perlu di reformulasi secara nasional oleh para pendeta dari berbagai denominasi yang ada di Indonesia.


Perlu dianjurkan kepada berbagai denominasi/organisasi gereja untuk memprogramkan pembinaan kemajemukan di gereja mereka masing-masing, dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.


DAFTAR BACAAN

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi II, Februari 2015.

Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta, LKiS, 2012.

Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Benyamin F.Intan, Public Relegion and the Pancasila- Based State of Indonesia, A Normative Argument within a Cristian-Muslim Dialogue (1945 -1998), Departement of Theology, Boston University, 2004.

Richard M. Daulay, Agama dan Politik di Indonesia, Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2015.

Einar M.Sitompul, Agama-Agama Dan Wawasan Kebangsaan, Badan Penelitian dan Pengembangan PGI dan Mission 21, 2005.

Weinata Sairin, Merajut Kerukunan Merawat Kemajemukan, Percik-percik pemikiran reflektif-kontemplatif merespon zaman, Bandung, Yrama Widya, 2014.

Nuhrison M.Nuh, Studi tentang Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dalam buku Kustini, (Ed), Kelompok Keagamaan: Kristen, Hindu dan Buddha di Indonesia,


Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2008.

________________, Pandang Pemuka Agama tentang Pengaturan Organisasi Gereja Studi Kasus di Sulawesi Utara, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2014.

MTPJ (Menjabarkan Trilogi Pembangunan Jemaat), April – Mei 2015, Bidang Ajaran, Pembinaan Dan Penggembalan, Sinode GMIM, 2015.

Gereja Masehi Injili di Minahasa, Wilayah Manado Sentrum, Jemaat “Sentrum” Manado, Warta Jemaat: Sarana Informasi & Komunikasi Jemaat, Minggu, 14 Juni 2015.



AKTUALISASI NILAI-NILAI AJARAN AGAMA KRISTEN DALAM MEMPERKUAT NKRI

DI KOTA BOGOR

Oleh:

Kustini dan Syaiful Arif

2


BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bogor, sebuah

wilayah yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta dan merupakan wilayah penyangga Jakarta. Dari arah ibukota Jakara, Bogor terletak sekitar 58 km. Kota Bogor terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Semua arah wilayah Kota Bogor ini berbatasn dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor, sebelah timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas Kabupaten Bogor, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Kota Bogor berjumlah 950.000, terdiri atas 484.791 laki-laki, dan 465.543 perempuan. Pada tahun 2014 umat beragama di Kota Bogor berdasarkan agama yang dipeluk adalah: Islam 764.401 orang, Kristen 34.016 orang, Katolik 18.619 orang, Hindu 4.750 orang, Buddha 5.988 orang, Konghucu 448 orang, dan lainnya 54 Orang. Sebagaian besar penduduk tersebut terkonsentrasi di Bogor Barat, yakni Islam 200.421 orang, Kristen 5.182 orang, Katolik 2.730 orang, dan Hindu 284 orang. Tidak tercatat mereka yang menganut agama Konghucu.

Dilihat dari komposisi penduduk tersebut, terlihat bahwa Kota Bogor merupakan wilayah yang heterogen. Meski


demikian, seperti juga wilayah lainnya di Jawa Barat, Islam merupakan agama yang dominan dipeluk penduduk Kota Bogor. Suasana Islami terlihat dari tumbuhnya ormas-ormas keagamaan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di samping itu sarana ibadah Islam seperti masjid dan musholla dapat dengan mudah ditemukan baik di tempat yang khusus didirikan untuk masjid, maupun di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan maupun kantor-kantor.

Sejauh ini kehidupan keagamaan di Kota Bogor tidak terdengar ada konflik yang berarti kecuali kasus pendirian GKI Yasmin yag berlokasi di Taman Yasmin III, di Jln. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31, Curug Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor. Banyak kajian telah dilakukan terkait kasus tersebut. Salah satu kajian menyebutkan bahwa kasus GKI Yasmin adalah kasus perselisihan segitiga (Pemkot-GKI-warga) terkait rencana pendirian gereja yang disebabkan sejumlah hal. Hal-hal itu antara lain terbitnya IMB yang “diduga” cacat hukum, keterbatasan dan bias informasi pendirian rumah ibadat, serta pseudo-intoleransi yang berkaitan dengan praktik penyiaran agama yang tidak sewajarnya (Ruhana, 2013: 153). Kasus ini menjadi isu besar berkembang di tingkat internasional, karena media massa serta peran beberapa aktivis yang juga dari Indonesia yang membuka kasus ini di pertemuan-pertemuan tingkat internasional.

Penelitian ini difokuskan pada penggalian terhadap nilai-nilai yang ada pada agama Kristen terkait dengan fungsinya dalam memperkuat NKRI. Ada beberapa gereja dan lembaga yang secara khusus dipilih menjadi fokus penelitian yaitu: Gereja Beritakan Injil di Jl. Pabaton Nomor 54 Bogor


Tengah Kota Bogor, Gereja Baptis Indonesia Pabaton Jl. Sawojajar Nomor 1 Kota Bogor, Gereja Kristus Jl. Siliwangi Nomor 51 Bogor, Gerja Pentakosta Indonesia, Gerja Kristen Indonesia Bogor Baru, dan PGIS.


BAB II

TEMUAN PENELITIAN

Kekristenan dan Nasionalisme

Hubungan Kristen dan nasionalisme berakar pada dua hukum kasih. Yakni kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama manusia. Dalam hal ini, nasionalisme berpijak pada konsep tentang komunitas yang dibayangkan (imagined community). Karena tidak terdapat ikatan yang menyatukan orang, suku, agama dan kelompok, maka ikatan tersebut ialah perasaan akan adanya komunitas yang dibayangkan yang menyatukan berbagai perbedaan itu dalam kesatuan kebangsaan (Anderson, Benedict, 1991:65).

Dalam konteks Kristen, perekat dari pembayangan komunitas bersama itu ialah kemanusiaan, berdasarkan salah satu hukum kasih di atas. Sebab mengasihi hanya kepada sesama Kristiani bukanlah bagian dari kekristenan. Hal ini berangkat dari sifat kasih Tuhan yang universal, yang menyentuh kepada sesama melintasi teritori, suku, dan agama apapun. Dengan demikian, hukum kasih ini memiliki wajah ganda. Di satu sisi ia bersifat universal, yakni menyentuh kemanusiaan secara umum, sehingga melintasi sekat-sekat bangsa. Namun pada saat bersamaan, ia menjadi dasar bagi penerimaan kehidupan bangsa, sebab kemanusiaan terdapat pula dalam wilayah kebangsaan. Pada level universalitas, kemanusiaan melampaui bangsa. Sedangkan pada level kebangsaan, kemanusiaan melampaui sekat-sekat agama.


Dengan demikian, visi Kristen tentang nasionalisme ialah humanistic nationalism (nasionalisme humanistik) yang meletakkan kemanusiaan sebagai tujuan pendirian negara-bangsa (nation-state). Ini terkait dengan latar historis pemikiran politik Kristen secara umum, yang tumbuh berbarengan dengan Pencerahan (Enlightenment), sekularisasi dan humanisme. Dan akar dari semua ini ialah Reformasi Gereja yang dikembangkan oleh Martin Luther. Penjelasannya seperti ini:

Pandangan humanistik atas nasionalisme ini lahir dari hukum kasih yang bersifat substantif. Sifat ini mendasari semua prinsip teologis, termasuk pandangan atas hubungan agama dan negara. Oleh karenanya, dalam melihat konsep kenegaraan Kristen; pandangan ini mengajukan konsep the Kingship of God, daripada the Kingdom of God untuk memahami Kerajaan Allah. The Kingship of God merujuk pada dimensi, nuansa atau prinsip-prinsip kekuasaan Tuhan. Ini tidak mengandaikan berdirinya suatu Kerajaan Tuhan dalam arti institusional dan geografis. Sedangkan kingdom merujuk pada kekuasaan teritorial yang memiliki lembaga kerajaan. Ajaran Yesus tentang Kerajaan Tuhan “yang tidak berada di muka bumi ini”, menyiratkan suatu Kingship of God daripada the Kingdom of God. Pertanyaannya, apakah prinsip pengaturan ketuhanan yang tidak membutuhkan pendirian Kerajaan Tuhan secara institusional? Jawabannya terletak pada dua hukum kasih di atas, yang memiliki prinsip mengasihi sesama, tidak hanya kepada sesama Kristiani, melainkan sesama manusia. Dari prinsip the Kingship of God inilah, umat Kristen di Indonesia menerima NKRI, karena selain tidak memiliki konsep dan kehendak pendirian negara Kristen Indonesia; juga karena terdapat hukum kasih di dalam Pancasila, yang merujuk pada sila kemanusiaan (sila kedua)


dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila kelima). (Wawancara dengan Pendeta Darwin Darmawan, GKI Bogor, 10 Juni 2015).

Pandangan atas nasionalisme juga dimiliki oleh kalangan Kristen yang bersifat transformatif, yang menekankan nilai keadilan sosial sebagai perwujudan utama dari politik. Untuk mencapai pandangan ini, kalangan Kristen mencoba lepas dari paham pietisme (kesalehan personal) awal yang dibawa oleh zending Eropa Lutheran ke Indonesia. Paham ini menekankan kesalehan pribadi dan anti terhadap politik. Bergumulan dengan kolonialisme Belanda membuat kaum Kristiani pribumi mengalami pergulatan teologis, demi pembelaan atas tanah air. Hal ini membuat para pendeta Gereja Gereformeerd mendirikan Christelijk Ethische Partij (CEP, Partai Etis Kristen) pada 1917 yang ikut mendorong imajinasi akan Indonesia merdeka. Salah satu pendetanya, Pdt. Basoeki Probowinoto dari Gereja Kristen Jawi kemudian mendirikan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) setelah di masa muda melakukan reinterpretasi atas Surat Roma 13, yang melarang perlawanan kepada pemerintah karena ia merupakan hamba Tuhan yang diberi kekuasaan oleh-Nya.

Keterlibatan gereja dalam politik dalam pandangan ini dilakukan oleh Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Dalam Forum Konsultasi Teologi di Sukabumi tahun 1970, ditetapkanlah "Pergumulan Rangkap" yang menempatkan misi gereja tidak hanya dalam pergumulan keruhanian tetapi juga sosial-politik. Secara konseptual doktrinal, ini dirumuskan pada Sidang Raya PGI 1984 di Ambon yang melahirkan pemikiran politik Kristen Indonesia, sebagai berikut: "Dalam penantian penggenapan rencana penyelamatan Allah itu, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya, yang


diperlengkapi dengan wewenang untuk memuji perbuatan baik dan menghukum perbuatan jahat (Roma 13:1-7). Tetapi pemerintah dapat juga menyalahgunakan kuasanya itu (Wahyu 13). Oleh sebab itu, gereja terpanggil untuk mendoakan dan membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah demi kebaikan semua orang, dan ikut menjaga agar pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan Allah kepadanya (1 Timotius 2:1-2). Apabila pemerintah melampaui batas kekuasaannya, maka orang-orang percaya harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia" (Kisah Para Rasul 5:29).

Dalam konteks NKRI, konsep politik ini kemudian dipraksiskan PGI dalam PTPB tahun 2009. Rumusan tersebut memuat: "Gereja mempunyai tanggung jawab politik dalam arti turut serta secara aktif dalam mengupayakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperjuangkan keseimbangan antara kekuasaan (power), keadilan (justice) dan kasih (love). Orang Kristen terpanggil untuk membangun kesejahteraan bersama" ((Daulay, Richard, 2016: 93 – 96).

Dari rumusan ini, terdapat beberapa hal yang menarik. Pertama, kekristenan menempatkan pemerintah sebagai hamba Tuhan. “Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan”, demikian salah satu prinsipnya. Akan tetapi, pemahaman ini dibarengi dengan kewaspadaan akan potensi pemerintah untuk menyimpang dari tujuan yang selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Jika hal ini terjadi, maka umat Kristen harus lebih takut dengan Tuhan daripada dengan pemerintah.

Kedua, rumusan pemikiran politik Kristen Indonesia yang telah diterapkan dalam konteks Pancasila dan UUD 1945 yang mengerucut pada tiga nilai; kekuasaan, keadilan dan


kasih dengan muara utama kesejahteraan bersama. Ketiga nilai yang menjadi perasan Pancasila dan UUD 1945 ini menarik, sebab ia mengakui kekuasaan sebagai pranata yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kasih. Sedangkan penempatan kesejahteraan bersama sebagai muara dari keadilan, menunjukkan sifat praksis nilai kasih, yang tidak abstrak melainkan konkret, karena ia berbentuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, politik keindonesiaan Kristen yang dirumuskan oleh PGI ini hendak mengembalikan praktik kekuasaan kepada tujuan pendirian negara yakni keadilan atau kesejahteraan bersama, sebagai wujud dari nilai-nilai kasih.

Rumusan ini bisa terlihat lebih jelas pada gambar berikut:

Dari sini terlihat bahwa ujung dari doktrin kasih ialah keadilan yang dipraksiskan dalam bentuk kesejahteraan bersama. Dalam hal ini PGI telah meletakkan dimensi sosial-

Kasih

Keadilan (Kesejahteraan Bersama)

Kekuasaan


politik di dalam terma keadilan. Dengan demikian, keadilan di sini mencakup semua sektor, baik hukum, politik maupun sosial-ekonomi. Terma kesejahteraan bersama mengandaikan terwujudnya keadilan struktural yang meliputi keadilan politik dan hukum yang berujung pada keadilan ekonomi. Ini merupakan pengejawantahan dari kasih Kristus yang diwujudkan melalui kekuasaan (Wawancara dengan Pdt. Celicius Bonar dari PGIS Kota Bogor, 8 Juni 2015).

Secara umum, pandangan tokoh-tokoh Kristen tersebut bersifat positif atas NKRI. Mereka juga memiliki pandangan yang seragam terutama terkait dengan argumentasi kitab suci (Injil) atas nasionalisme, Pancasila dan kemajemukan bangsa. Pada saat bersamaan, di Kota Bogor terdapat gerakan “Kristen Indonesia” yang dipelopori oleh The Leonard Institute, sebuah lembaga riset dan kajian kebangsaan yang dipimpin oleh Pdt. Aria Hadikusuma, seorang pendeta dari Gereja Kristen Jawa Barat. The Leonard Institute merupakan lembaga studi dan kerukunan antar-agama yang terinspirasi gerakan Ki Leonard, seorang penginjil awal di Kota Bogor pada awal abad ke-19, yang mengedepankan pendekatan kultural kesundaan dalam mendakwahkan Kristen. Pendekatan yang bersifat lokal ini dilakukan Ki Leonard untuk mengimbangi pendekatan penginjil Belanda yang membawa nuansa Barat. Ini yang menjadi sumber bagi gagasan “Kristen Indonesia” yang kini dikembangkan para aktivis The Leonard Institute yang mengarah pada dua hal. Pertama, pribumisasi Kristen ke dalam budaya Sunda. Kedua, pengembangan kerukunan antar-agama melalui dialog lintas agama. Tidak hanya terhenti pada dialog, lembaga ini telah memprakarsai gerakan ekologis lintas agama melalui pembuatan “biopori”: lubang pori-pori bumi dalam rangka penciptaan perembesan air untuk menghindari banjir. Aksi ini dilakukan melibatkan umat lintas


agama, sehingga di satu sisi menciptakan kerukunan beragama dan di sisi lain melakukan aksi bersama untuk kebaikan Kota Bogor. (Wawancara dengan Pdt. Aria Hadikusuma, 8 Juni 2015).

Hanya saja sisi progresif dari pandangan keagamaan ini masih berbenturan dengan realitas kebangsaan di kota tersebut, terutama terkait dengan toleransi antar-agama. Hal ini bisa dilihat pada berbagai kasus rumah ibadah (gereja) yang mendapat penentangan sebagian kelompok, misalnya yang dialami oleh jemaat Gereja Kristen Indonesia Bogor Baru, dan yang terkenal, Gereja Jasmin. Namun hal tersebut merupakan sisi regresif yang minor, sebab secara mainstream para pendeta telah mengembangkan gerakan kerukunan antar-agama, salah satunya melalui pendirian Badan Sosial Lintas Agama yang diprakarsai oleh Pdt. Darwin Darmawan (GKI Bogor Baru), bekerjasama dengan kalangan muslim, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren.

Kristen dan Pancasila

Bagi para tokoh Kristen Kota Bogor, bangsa Indonesia, sejak dulu telah dikenal sebagai bangsa yang religius, bangsa yang memiliki kepercayaan dan hubungan dengan Sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam sikap hidup yang didasarkan kepada ajaran-ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh toleransi di antara pemeluk-pemeluknya. Jika dicermati, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memang telah diakui oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat catatan sejarah dari masa ke masa yang menunjukkan, bahwa agama dan kepercayaan terhadap


Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi dasar dan memberikan warna terhadap semua segi kehidupan bangsa.

Mengutip kata sambutan Dr. J. Leimena pada pembukaan Sidang Raya Dewan Gereja-gereja di Indonesia ke-5 tahun 1964 di Istora Senayan, Jakarta, Pdt. Kristanto (Gereja Beritakan Injil) Kota Bogor menyatakan bahwa “Apa yang gereja-gereja kehendaki adalah sebenarnya paralel dengan apa yang negara juga kehendaki.” Dan apa yang gereja-gereja kehendaki pada waktu itu adalah Gereja Kristen yang Esa di Indonesia.”

Menurutnya, Negara Republik Indonesia juga sejak 1928 adalah bangsa yang berjuang untuk kesatuan bangsa dan wilayah. Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dipenuhi dengan masyarakat yang majemuk, tidak hanya dalam hal agama semata tetapi juga dalam hal lainnya seperti bahasa dan suku bangsa. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah model yang paling tepat dan harus dipertahankan oleh setiap komponen (pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia).

Namun harus diakui bahwa seringkali muncul pergumulan dan sebuah pertanyaan penting yang nampaknya terus menjadi bahan refleksi, khususnya bagi setiap orang Kristen, yaitu: bagaimanakah seharusnya memahami relasi gereja dan negara dalam jangkauan Pancasila dan UUD 1945?

Alkitab dengan jelas mencatat dalam Roma 13:1-7 bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan


mendatangkan hukuman atas dirinya. Umat Kristen harus meyakini dan melakukannya dengan penuh tanggung-jawab. Hal ini bukan berarti bahwa umat Kristen menyerahkan diri kepada negara tetapi ia menyerahkan diri kepada imannya, yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara, gereja sadar bahwa agama Kristen bukanlah negara tetapi merupakan bagian dari negara, di mana agama Kristen turut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen melainkan mengajarkan umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat di campuradukan, karena masing-masing mempunyai falsafah tersendiri, namun di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai Iman Kristen. Dalam terang pengakuan dan kepercayaan itulah, setiap orang sebagai umat Kristen berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha bangsa dan negara untuk melanjutkan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari sila-sila Pancasila. Dengan demikian baik itu nilai-nilai Pancasila yang sangat diyakini kebenarannya, maupun nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk berperilaku dan bertindak; dalam penerapannya tergantung pada masing-masing individu, apakah mau melakukannya atau tidak (Yewangoe, A.A., 2002:35).

Umat Kristen dalam iman yang diyakininya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan moral bangsa karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila mengenai nilai-nilai hidup, tercermin dalam iman Kristen. Oleh karena itu, maka iman Kristen harus menjadi pedoman bagi warga gereja


dalam mengamalkan Pancasila. Jika diteliti, setiap butir dalam Pancasila ternyata tidak bertentangan dengan Alkitab. Berikut penjelasan singkat:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala isinya (Mazmur 121:1-2), dan Tuhan Yang Maha Esa adalah Tuhan Yang Maha Kasih (1 Yohanes 4:8).

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Alkitab mencatat bahwa manusia itu agung dan mulia karena manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang dibentuk atau diciptakan Allah dengan istimewa (Kejadian 2:7; Mazmur 8:4-6).

3. Persatuan Indonesia. Alkitab juga mengingatkan bahwa tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri (Roma 14:7-8).

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Alkitab menjelaskan bahwa orang Kristen seharusnya bersandar pada hikmat Tuhan serta tidak bergantung pada kepandaian diri, selain itu juga dalam merencanakan sesuatu untuk kepentingan bersama perlu untuk didiskusikan bersama (Amsal 24:3-7).

5. Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia. Alkitab memberikan intruksi yang sama di mana orang Kristen diminta untuk menunjukkan keadilan kepada orang lemah, anak yatim, orang sengsara dan orang kekurangan (Mazmur 82:3), serta saling membantu dengan sesama (Galatia 6:10). (Simatupang, TB, 1984:73-80)


Secara singkat dan sekilas terlihat bahwa menurut ajaran Kristen, sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Alkitab. Bahkan dalam pelaksanaannya, Alkitab secara konsekuen telah mendukung apa yang terdapat dalam Pancasila (Wawancara dengan Pdt. Kristanto, GBI Kota Bogor, 10 Juni 2015).

Kristen dan Kemajemukan

Pandangan Kristen tentang kebangsaan tidak hanya terhenti pada pandangan atas Pancasila, NKRI dan ideologi nasionalisme secara umum, melainkan praktik kebangsaan terutama dalam menyikapi kemajemukan bangsa.

Pdt. Dwi Arifin dari Gereja Baptis Indonesia Pabaton Bogor, menyatakan, “Warga gereja dan gereja yang ada di Indonesia adalah penduduk dan lembaga yang berada di tengah bangsa dan negara Indonesia. Keberadaannya, secara hukum, sosial dan budaya tidak dapat terlepas begitu saja dengan kebangsaan Indonesia. Meskipun terkait dengan pandangan teologis tentang hubungan gereja-negara yang berbeda-beda, akan tetapi fakta status keberadaan (fact existence standing) tidak dapat dilepaskan: ada di Indonesia. Dengan demikian, adalah baik bila gereja mengatur diri pada posisi, bahkan peran dan peranan yang mendukung, terlebih lagi efektif memengaruhi tujuan baik berbangsa Indonesia”.

Dalam kaitannya dengan kemajemukan atau keragaman, ia mengemukakan beberapa sub-topik yang mengarah pada penemuan jawaban atas pertanyaan: bagaimana gereja dapat turut serta membina kemajemukan bangsa melalui persekutuan anggota yang majemuk dalam gereja lokal?


Tuhan Memperhatikan Semua Manusia

Hal ini dapat dilihat dalam kasus Yunus yang diutus ke Niniwe. Dari Yunus pasal 1, tampak Tuhan memberi perhatian terhadap lingkungan luar yaitu Niniwe dengan jalan mengutus Yunus sebagai salah satu anggota umat pilihan untuk menyatakan perhatian Tuhan terhadap orang lain (warga Niniwe).

Pada Zaman Yesus, Dia membawa gebrakan tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang muka dalam pergaulan masyarakat majemuk. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong (Matius 15:21-28) dan seorang Perwira Roma meminta kesembuhan (Lukas 7:1-10), Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menyatakan Tuhan Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya.

Rencana Keselamatan bagi Semua Bangsa

Dalam Yoh. 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini terlihat bahwa rencana keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa pilihan (Israel) melainkan untuk semua orang. Allah tidak membeda-bedakan manusia (Allah tidak pilih kasih). Allah tidak hanya mengasihi orang Kristen melainkan Allah menerima semua orang tanpa memandang bangsa.

Menghargai Kemajemukan, Kunci Kesatuan

Mengakui keberagaman dalam praksis pergaulan menjadi tuntutan pada saat ini. Mengakui keberagaman tidak


berarti memadukan berbagai unsur perbedaan (sinkretisme). Multikulturalisme adalah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian budaya adalah para pendukung budaya, baik secara individual maupun secara kelompok.

Penghargaan atas Kemajemukan Perlu Dijunjung Tinggi

Perbedaan budaya harus dipandang sebagai anugerah Allah, untuk melihat keterbatasan suatu budaya dan memperluas pemahaman dan kompleksitas ciptaan-Tuhan. Bersikap inklusif kritismenjadi diperlukan. Namun tetap dialukan filterisasi dengan Firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi di atas budaya(pertimbangkan 1 Korintus 10:23). Proses akhirnya adalah bukan sinkretisme, tetapi kontekstualisasi.

Dalam Gereja, ada kemajemukan; termasuk segi budaya. Kemajemukan karunia dari jemaat adalah fakta yang telah dirancangkan Tuhan. Kemajemukan tersebut bukan untuk perselisihan, justru untuk saling melengkapi dan membentuk keutuhan yang lengkap dan sempurna sebagai sebuah gereja.Persekutuan (koinonia) menjadi pintu masuk (entry gate) bagi maksud membina kemajemukan jemaat. Esensi dari “gereja” adalah sebagai Persekutuan.

Orang Kristen dan gereja patut turut memberi sumbangan bagi kesatuan di dalam kemajemukan budaya Indonesia. Gereja memberikan pengajaran jemaat, mengatur pembudayaan, serta mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung kesatuan bagi kemajemukan di Indonesia.


Gereja mendasarkan pandangannya pada fakta dan pembinaan keragaman karunia dalam gereja; serta mengembangkan praksisnya dengan memulai dari gereja lokal sebagai komunitas kecil untuk Indonesia sebagai komunitas yang lebih besar.

Anggota-anggota jemaat dalam suatu gereja tentu memiliki latar belakang yang beragam, baik dalam segi karunia, minat, latar belakang, serta dalam hal usia, sosial, pendidikan dan budaya. Gereja yang terdiri dari beragam anggota-anggota jemaat tersebut menjadi tempat persiapan dan latihan awal untuk pembinaan kemajemukan. Melalui gereja, yang memiliki dasar kuat untuk melaksanakan prinsip kesatuan dan persekutuan (koinonia); yakni kebenaran dalam Alkitab; maka maksud membina kesatuan dalam keragaman adalah suatu keniscayaan.

Gereja mengatur sedemikian rupa agar memiliki kebijakan, kegiatan, dan program yang mendukung pembinaan kemajemukan. Kegiatan-kegiatan persekutuan yang menjadi andalan dalam gereja lokal patut dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Persekutuan yang positif dan konstruktif diadakan secara rutin untuk membina dan memperkuat kesatuan dalam kemajemukan dalam gereja (unity in diversity).

Selain itu, kebijakan yang berhubungan dengan interaksi antaranggota, dalam pemberian kesempatan melayani dan kepengurusan; serta dalam pelibatan dan penugasan perlu yang mendukung pembinaan kemajemukan juga. Kegiatan-kegiatan praktis diatur sedemikian rupa agar terjalin komunikasi, interaksi, bahkan pengaruh-memengaruhi


antaranggota dengan ragam budayanya dengan baik. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatunya, tetapi bahasa-bahsa daerah didorong untuk diekspresikan. Setiap budaya yang memiliki hal baik dan sesuai Firman Tuhan, dikembangkan, sebaliknya bagian dari budaya dan kebiasaan buruk dan bertentangan dengan Alkitab, ditekan. Mengurangi bentuk acara atau bagian acara yang terlalu menonjolkan satu suku saja; sebaliknya memberi kesempatan setiap suku untuk mengekspresikan pendapat atau karya seni menurut budaya suku atau daerahnya.

Lebih lanjut program-program khusus perlu dikelola sedemikian rupa agar mendukung kepada pembinaan kemajemukan. Gereja dapat mengadakan program Kebaktian rutin dengan berbahasa Bahasa Indonesia yang menyatukan; serta dengan terbuka bagi semua orang dari berbagai suku bangsa Indonesia. Pemberitaan (pewartaan) Injil dikerjakan kepada berbagai suku yang ada, baik yang ada di sekitarnya maupun yang jauh daerah daerah dimana gereja berada.

Gereja dapat melaksanakan program yang secara eksplisit bermaksud membina kemajemukan bangsa Indonesia; misal menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, mengenakan pakaian adat; merayakan upacara kemerdekaan Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah untuk mengadakan pelayanan sosial; dan lain sebagainya (Wawancara dengan Pdt. Dwi Arifin, Gereja Baptis Indonesia Pabaton Bogor, 15 Juni 2015).

Dalam skala nasional, perawatan kemajemukan seperti tergambar dalam aktvitas beberapa gereja Kristen di Bogor, juga telah menjadi bagian dari beberapa perguruan tinggi


bercirikan Kristen di daerah lain. Sebagai contoh, Institut Pendidikan Theologi (IPTh) balewiyata Malang mengembangkan Program Studi Intensif Islam (SITI) yang kemudian dikembangkan menjadi Studi Intensif tentang Islam dan Kristen (SITIK). Program ini diadakan melalui live in secara silang antara umat Islam dan umat Kristen. (Arif, Syaiful. 2014: 84).


BAB III

PENUTUP

Dari paparan di atas terlihat bahwa para pendeta di Kota Bogor telah melakukan penyelarasan teologis antara iman Kristen dengan kebangsaan Indonesia. Ini dilakukan bukan demi adaptasi politis yang bersifat paksaan dari luar diri. Melainkan ekspresi paham keagamaan yang secara inheren memang bersifat nasionalistik.

Paham keagamaan ini pertama kali merujuk pada perintah utama Kristus, yakni “Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri”. Kasih ini yang menjadi prinsip sikap mengasihi, solidaritas, dan saling menghormati lintas iman, suku, dan bangsa. Kasih Kristen bersifat universal, yakni melampaui kebangsaan. Namun justru karena ia universal, ia bisa diterapkan untuk semua manusia di semua bangsa.

Demikian pula pandangan politik yang tidak bersifat formalis, yang menghendaki sebuah Negara Kristen. Sebab ketika Kristus menyatakan, “Kerajaan-Ku tidak di dunia ini”. Itu berarti, ideal masyarakat dan bahkan kekuasaan-Nya tidak mewujud di dunia, yang mengandaikan bentuk institusional dan politis. Ini membuat para pendeta di Kota Bogor memahami makna “Kerajaan Allah” secara prinsipil, melalui prinsip-prinsip kekuasan Tuhan (the kingship of God), bukan wujud institusional teritorial kekuasaan Tuhan (the kingdom of God).

Kesadaran budaya lokal juga terdapat di dalam misi Kristen di Kota Bogor, melalui tokoh utamanya, Ki Leonard


yang membumikan nilai-nilai Kristen ke dalam budaya Sunda. Misi ini yang melahirkan gerakan “Kristen Indonesia” yang dikembangkan terutama oleh kalangan muda Kristen Bogor. Gerakan ini mewacanakan kekristenan yang ramah budaya lokal, sehingga menopang bangunan negara-bangsa Indonesia. Wacana ini, untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan untuk umat Kristen, serta penguatan dialog lintas agama untuk merawat kemajemukan.

Dari kesimpulan di atas, bisa dirumuskan rekomendasi yaitu: Perlunya perumusan lebih sistematis pandangan Kristen tentang NKRI oleh para pendeta sendiri. Perumusan ini bisa difasilitasi oleh Kementerian Agama, LEMHANAS, MPR RI atau Kementerian Dalam Negeri.

Perlunya penguatan gerakan sosial Kristen di Bogor melalui penguatan program dan jaringan lintas-iman, demi menjaga kemajemukan agama. Lembaga seperti Badan Sosial Lintas Agama (Basolia) yang digagas oleh para pendeta, bisa menginisiasi penguatan jaringan kerukunan ini.

Perlunya perumusan lebih sistematis dan komprehensif atas gagasan “Kristen Indonesia” sehingga ia tidak terhenti pada slogan, melainkan gerakan pemikiran dan sosial yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun praksis empirik.

Segenap jajaran pemerintah Republik Indonesia bisa memanfaatkan pandangan moderat nasionalistik para pendeta dan tokoh Kristen Bogor ini, sebagai basis bagi penguatan wawasan kebangsaan perspektif Kristen.


DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin abd Spread of Nationalism, London: Verso. 1991

Arif, Syaiful. Misi Kristen dan Dampaknya bagi Kemajemukan: Pandangan IPTh. Balewiyata Malang. Harmoni Jurnal Multikultral dan Multireligius, Volume 13, Nomor 1, Januari – April 2015, halaman 77 – 89.

Arif, Syaiful. Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila. Jurnal Puskamnas Universitas Bhayangkara. Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016, Halaman 19-32.

Bizawie, Zainul Milal. Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949), Jakarta: Pustaka Compass. 2014.

Daulay, Richard M. Agama dan Politik di Indonesia, Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2015.

F. Intan, Benyamin. Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia, A Normative Argument within a Christian-Muslim Dialogue (1945-1998), Departement of Theology, Boston University. 2014.

Francis Laffan, Michael. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia, the Umma below the Winds, London and New York: Routledge Curzon. 2003.

Karim, Muchit. Wawasan kebangsaan Organisasi Sosial Keagamaan Jamaah Ansharut Tuhid Surakarta. Dalam, Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan, ed. Asnawati


dan Achmad Rosidi. Jakararta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015.

Latif, Yudi. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Edisi II, Februari 2015.

M. Nuh. Nuhrison (ed). Pemimpin Gereja, Moratorium Organisasi Gereja dan HAM. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2015.

Rofiq al-Amin, Ainur. Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKiS. 2012.

Ruhana, Akmal Salim. Mengurai Benang Kusut Kasus GKI Yasmin: Penelitian Pendahuluan. Widya Riset Vol 16 Nomor 1 Tahun 2013. Halaman 149 – 160.

Simatupang, TB. Iman Kristen dan Pancasila. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984

Yewangoe, A.A., Iman, Agama dan Masyarakat dalam Pancasila. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Wawancara dengan Pdt. Aria Hadikusuma dari The Leonard Institute pada 8 Juni 2015

Wawancara dengan Pdt. Kristanto dari Gereja Beritakan Injil pada 10 Juni 2015

Wawancara dengan Pdt. Dwi Arifin dari Gereja Baptis Indonesia Pabaton Bogor, pada 15 Juni 2015


Wawancara dengan Pdt. Celicius Bonar dari PGIS Kota Bogor, 8 Juni 2015

Wawancara dengan Pendeta Darwin Darmawan, GKI Bogor, 10 Juni 2015



AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA HINDU

UNTUK MEMPERKUAT NKRI

(Studi di Provinsi Bali)

Oleh:

Wakhid Sugiyarto

3


BAB I

PENDAHULUAN

Bali merupakan wilayah Majapahit yang tersisa dan sangat tersohor di seluruh dunia karena keindahan dan tradisinya. Banyak gunung tinggi yang memperindah wilayah Bali ini. Pegunungan tengah Bali termasuk beberapa puncaknya lebih dari 3.000 meter, seperti Gunung Agung (3.031 m), dikenal sebagai "gunung ibu". Gunung ini pernah meletus pada tahun 1960-an dengan dahsyatnya yang melumpuhkan perekonomian Bali dan mendrong masyarakat bertransmigrasi ke berbagai wilayah Indonesia. Pegunungan yang bersifat vulkanik ini, telah membuat kesuburan yang luar biasa. Rentang tingginya gunung memberikan curah hujan yang tinggi yang mendukung sektor pertanian sangat produktif. Sebelah selatan pegunungan merupakan daerah, luas terus turun di mana sebagian besar tanaman padi Bali tumbuh. Sisi utara pegunungan lereng lebih curam ke laut dan merupakan daerah penghasil kopi.

Kota terbesar, sekaligus ibukota Provinsi Bali adalah Kota Denpasar yang berada di sisi dekat pantai selatan, yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Badung. Karena itu posisinya saat ini Kota Denpasar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Badung. Populasi penduduknya sekitar 491.500 (2002). Kota kedua terbesar di Bali adalah ibukota kolonial, Kota Singaraja, yang berada di sisi pantai utara yang berpenduduk sekitar 100.000 orang. Kota penting lainnya termasuk resor pantai Kuta dan Ubud, yang terletak di sebelah utara Denpasar, merupakan pusat budaya pulau itu. Wilayah pantai Kuta dan sekitarnya dewasa


ini hampir tidak lagi berwajah Indonesia, karena sebagian besar sudah ditongkrongi para turis mancanegara.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Bali dapat dilihat sebagaimana table di bawah ini.15

Kota/Kabupaten Islam Kristen Katolik Hindu Budha KHC Jumlah

Jembrana 69,608 2,890 1,865 186,319 756 2 261,638

Tabanan 26,070 2,691 1,195 389,125 1,533 14 420,913

Badung 96,166 18,396 10,234 414,863 2,475 32 543,332

Gianyar 18,834 1,692 667 447,225 799 28 469,777

Klungkung 7,794 372 138 161,589 430 0 170,543

Bangli 2,185 197 56 212,325 113 1 215,353

Karang Asem 16,221 398 197 379,113 334 1 396,487

Buleleng 57,467 3,132 916 557,532 3,127 97 624,125

Kota Denpasar 225,899 34,686 16,129 499,192 11,589 252 788,589

Provinsi Bali 520,244 64,454 31,397 3,247,283 21,156 427 3,890,757

15 BPS, Provinsi Bali Dalam Angka 2012


BAB II MASYARAKAT HINDU

BERJUANG MERAIH JATI DIRI

Munculnya istilah agama diakui dan tidak diakui oleh negara, rupanya bukan tanpa sebab. Kapan istilah itu muncul dan menjadi perdebatan panjang hingga hari ini? Meskipun Kementerian agama sudah berusaha menjelaskan dan tidak lazim menyebut istilah itu dan mengkampanyekan bahwa istilah itu salah dan yang benar adalah agama yang dilayani dan belum/tidak dilayani (sekedar bermain kata-kata). Namun dalam peraktek kehidupan sosial keagamaan, istilah itu terus munucul, utamanya saat berbagai agama kapitayan memperjuangkan jatidirinya di hadapan publik dan negara. Dalam perundang-undangan istilah itu juga masih muncul. Istilah itu muncul sepertinya diawali perjuangan umat Hindu di Bali untuk mendapatkan tempat dalam kehidupan sosial keagamaan di seluruh Indonesia. Klarifikasi Kementerian Agama sepanjang penulis tahu, agama tidak perlu pengakuan karena agama lahir atas wahyu Tuhan.Tetapi, karena pemeluk suatu agama berhimpun dalam suatu wilayah tertentu dalam suatu negara dan bangsa, maka pengakuan tersebut menjadi penting. Dari sinilah istilah agama diakui atau tidak diakui negara menjadi wacana dalam kehidupan sosial keagamaan sejak tahun 1950-an itu hingga hari ini.

Sebagai agama tertua yang berkembang di Indonesia perkembangan agama Hindu mengalami pasang surut, terutama dari segi kuantitas. Masa kejayaan Majapahit sekaligus dipandang sebagai masa jayanya agama Hindu di Indonesia dan keruntuhan Majapahit juga simbol runtuhnya


pertumbuhan agama Hindu di Nusantara sampai titik terendah karena konversi besar-besaran penduduknya ke Islam. Sisa kejayaan agama Hindu di Nusantara mampu dipertahankan masyarakat Bali, sebagian di Lombok, Jawa, Sumbawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Irian, dan daerah lainnya. Mula-mula oleh masyarakat dengan sistem kerajaan dan kelompok masyarakat hinduistis setelah Indonesia merdeka. 16

Perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, telah banyak menyertakan putra-putra Bali dalam perjuangan sampai titik darah penghabisan. Banyak bukti sejarah menunjukkan hal itu. Misalnya, I Gusti Agung Jelantik memimpin masyarakat Bali dalam “Perang Puputan Jagaraga” melawan Kolonial Belanda. Kemudian Ida Cokorda Mantuk Ring Rana memimpin rakyat Badung melakukan “Perang Puputan Badung”, Ida Cokorda Istri Kania bersama rakyat Klungkung melakukan “Perang Puputan Klungkung” dan masih banyak lagi peristiwa bersejarah yang mendapat catatan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Demikian pula pada masa kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai, seorang perwira PETA, bersama batalyonya melakukan “Perang Pututan Margarana”. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, meski heroisme masyarakat Bali yang beragama Hindu diakui, namun secara formal, agama Hindu yang dipeluk mayoritas masyarakat Bali belum diakui. Sebuah kondisi paradoksal, dimana sebuah masyarakat besar hanya diakui perjuanganya, tetapi tidak diakui agamanya. Padahal mereka berjuang membela tanah airnya itu didasarkan kepada aktualisasi nilai keagamaan

16 Dolah dari hasil wawancara dengan Ketut Wiyane, I Gusti Ngurah Sediana,

dan I Gede Sura, Juni 2015


Hindu yang dipahami oleh masyarakat dan para raja Bali. “Perang Puputan” boleh jadi setara dengan perang jihad fi sabilillah dalam Islam.

Kondisi yang tidak menyenangkan ini mendorong para tokoh umat Hindu seperti; Ida Padanda Made Kemenuh, I Gusti Bagus Sugriwa, I Gusti Anandakusuma, Ida Bagus Wayan Gede, Ida Bagus Doster, dan I Wayan Kandia menghadap Presiden Soekarno di Istana Tampaksiring menyampaikan maksud dan tujuan pengakuan terhadap agama Hindu itu. Setelah memakan waktu bertahun-tahun, pada tanggal 5 September 1958 Hindu diakui sebagai agama negara. Dengan keputusan Menteri Agama, dibentuk “Bagian Agama Hindu Bali” pada Kementrian Agama yang pertama kali dijabat I Gusti Gede Raka.17

Sejarah perjuangan masyarakat Hindu memperoleh jatidiri dan legitimasi negara atas agamanya diawali kedatangan Menteri Agama (K.H. Masykur) 26 Desember 1950,bersama Sekjen di Kantor Daerah Provinsi Bali yang diterima I Gusti Bagus Sugriwa sebagai anggota Dewan Pemerintahan Daerah Bali (DPD Bali) beraduensi mengenai agama Hindu Bali. Menteri Agama menerima alasan mengapa agama Hindu Bali harus diakui sebagai agama negara dan menjanjikan pengesahannya. Pada Tanggal 10 Oktober 1952, Menteri Agama Fakih Usman, Sekjen R. Moh. Kafrawi disertai Kepala Jawatan Pendidikan Agama Islam, memberi ceramah di Balai Masyarakat Denpasar dan menyatakan bahwa “.... tidak dapat mengakui dengan resmi agama Hindu Bali karena

17Dokumen sejarah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pusat

Dokumentasi Sejarah Provinsi Bali, 2007; Lihat pula http://artikelhindubali.blogspot.com/ Diunduh Juli 2015


tidak ada peraturan untuk itu berbeda dengan agama Islam dan agama Kristen memang telah ada peraturannya ......”.

Fakih Usman, Menteri Agama dalam kabinet Wilopo di tahun 1953 itu, menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi sesuatu agama agar diakui Pemerintah, adalah harus memiliki kitab suci, mempunyai nabi, ada kesatuan ajaran serta pengakuan dari luar negeri. Menurut Menteri Agama, Sila Pertama Pancasila harus diartikan monoteisme, hingga kepercayaan kepada Roh-roh dan dewa tidak dapat dimasukan sebagai agama. Akhirnya kekecewaanpun muncul dikalangan elit masyarakat Bali. Akhirnya bulan Juli 1953, Pemerintah Daerah Bali membentuk Jawatan Agama Otonom dengan tujuan mengatur pelaksanaan agama umat Hindu Bali, karena belum diatur dari pusat. Pimpinan lembaga tersebut dipercayakan kepada Ida Padanda Oka Telaga dan I Putu Serangan. Di tiap-tiap Kapupaten dibentuk Kantor Agama Otonom yang diketuai oleh Padanda. Pada tahun 1953 pula DPD. Bali atas persetujuan DPRD Bali mencabut hukuman: Asu Pundung (perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki kasta rendahan/nggendong asu), Anglangkahi Karang Hulu, Manak Salah (melahirkan anak kembar laki-perempuan, jika bayi yang lahir terlebih dahulu perempuan, maka orang tuanya akan dihukum dengan cara diasingkan di kuburan desa setempat selama tiga kali ‘tilem’ atau bulan mati)18, Salah Pati Angulah Pati (mati bunuh diri, tabrakan di jalan raya, jatuh ditebing dan sebagainya), karena tidak sesuai lagi dalam suasana demokrasi.

18 Beberapa bulan yang lalu masih ada kasus seperti ini di sebuah desa

Pakraman (Desa adat) Kabupaten Bangli yang mendapat kecaman PHDI dan berbagai kalangan tokoh masyarakat Bali.


Para pimpinan organisasi agama dan sosial di Bali kembali menghadap Presiden Soekarno di tempat yang sama (istana Tampaksiring), tanggal 29 Juni 1958 didampingi Ketua DPR Daerah Peralihan Daerah Bali I Gusti Putu Mertha. Rombongan itu adalah Ida Pedanda Made Kumenuh, I Gusti Ananda Kusuma, Ida Bagus Wayan Gede, Ida Bagus Dosther dan I Ketut Kandia. Mereka memohon kepada Presiden, agar dalam Kementerian Agama Republik Indonesia ada bagian Hindu Bali, seperti yang telah diperoleh umat Islam, Katholik dan Kristen. Perjuangan itu membuahkan hasil, karena pemerintah merespon dengan baik dan terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama RI yang mengakui keberadaan Agama Hindu Bali, 5 September 1958. Sejak 2 Januari 1959 pada Kementerian Agama dibentuk Biro Urusan Agama Hindu Bali. Biro tersebut pertama kalinya dipimpin I Gusti Gede Raka yang dibantu I Nyoman Kajeng. Setelah I Gusti Gede Raka meninggal dunia saat masih menjabat, digantikan I Nyoman Kajeng19.

Dalam perjalanan sejarahnya, umat Hindu di Kementerian Agama akhirnya memiliki Ditjen Bimas Agama Hindu, memiliki Pembimas agama Hindu di hampir seluruh Kanwil Kementerian Agama dan memiliki Penyelenggara agama Hindu di berbagai kabupaten/kota di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sebagian Sumatra dan sebagainya. Kondisi yang menggembirakan ini, adalah usaha serius para elit agama Hindu untuk bekerja bersama dengan umat yang lain dalam mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, umat Hindupun semakin menyebar di seluruh Indonesia, karena

19Dokumen sejarah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pusat

Dokumentasi Sejarah Provinsi Bali, 2007; Lihat pula http://artikelhindubali.blogspot.com/ Diunduh Juli 2015


hampir di setiap tempat itu mendapat pelayanan yang sangat baik dari pemerintah, utamanya melalui Kementerian Agama. Kondisi sosial keagamaanpun terus berubah kea rah yang lebih baik di semua agama, meskipun secara statistik, mungkin umat Hindu tidak tumbuh signifikan.

Setelah agama Hindu diakui secara resmi oleh negara 5 September 1958, satu bulan kemudian, tanggal 7 Oktober 1958, diadakan pertemuan antara Pemerintah Daerah Bali dengan Pimpinan Organisasi Keagamaan di Bali di Balai Masyarakat Denpasar. Pada pertemuan tersebut diputuskan untuk membentuk panitia yang bertugas mempersiapkan Dewan Agama Hindu Bali. Panitia terdiri atas Paruman Para Padanda, Panitia Agama Hindu Bali, Angkatan Muda Hindu Bali, Doktor Ida Bagus Mantra dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pada tanggal 6 Desember 1958, diselenggarakan rapat di Pasanggrahan Bedugul dan memutuskan bahwa Hindu Bali Sabha (Pasamuan Agung) akan diadakan pada bulan Januari 1959 (Dana (ed), 2005: 13).

Setelah 2 Januari 1959 di Kementerian Agama dibentuk Biro Urusan Agama Hindu Bali. Umat Hindu Bali menyelenggarakan Hindu Bali Sabha atau Pesamuhan Agung Hindu Bali pada tanggal 21-23 Februari 1959 diselenggarakan di Gedung Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar yang dihadiri para pejabat dan staf Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, pimpinan berbagai organisasi agama di Bali, Yayasan Yayasan Hindu bahkan Perhimpunan Buddhis Indonesia dan Partai Nasional Hindu Bali bersepakat membentuk Parisada yang melahirkan “Piagam Parisada”. Hindu Bali Sabha atau Pasamuhan Agung Hindu Bali tersebut kemudian dikenal sebagai Sidang Pembentukan Parisada Dharma Hindu Bali (PDHB).


BAB III

MASYARAKAT HINDU BALI MERAWAT EMPAT PILAR KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Pandangan Tentang Nasionalisme Kebangsaan20

Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup merupakan kekayaan tiada tara nilainya, karena kerukunan menyebabkan kenyamanan, kenyamanan menimbulkan kebahagiaan, kebahagiaan menimbulkan kedamaian. Dalam kedamaian itulah tercermin kata negara Toto tentrem kertoraharjo, gemahripah lohjiwawi. Tercapainya keadaan negara seperti itu dapat dicapai apabila semua warga/umatnya mampu melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. Kunci terwujudnya kerukunan yang dicita-citakan di dalam ajaran Hindu diuraikan dalam Atharwaweda XII.1.45, yaitu pertama, Jnanam bibharati bahudha vivacasam, kedua, naandharmanam prthivi yathaikasam, ketiga, sahasram dhara drawinasya me duham, dan keempat dhraveva dhenurana pasphuranti. Artinya: “Berikan penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, dan menganut berbagai kepercayaan (agama) berbeda. Hargailah mereka tinggal bersama di bumi pertiwi ini. Bumi memberi keseimbangan bagaikan sapi yang memberi susunya kepada umat manusia. Demikianlah ibu pertiwi yang memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umat-Nya)”. Karena itu

20 Diolah dari hasil wawancara dengan I Gusti Ngurah Sudiana dari Parisadha

Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali, Juni 2015; Lihat pula Weda Wakya III, Tuntunan Menyelenggarakan Hidup oleh I Ketut Wiana, hal 68 -70 tentang darma negara; hal, 119 -122 tentang membangun manusia seutuhnya dan semuanya; 148 – 151 tentang adat dapat menyesatkan tanpa dasar kitab suci; dan seterusnya.


kesatuan dan persatuan bangsa yang kemudian disebut NKRI harus dipertahankan, apapun cara dan berapapun harganya21.

Menurut Ida Bagus Sudibya, banyak suku dan kepercayaan yang telah rukun selama berabad-abad dan sudah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Di Bali bukti kongkrit kerukunan telah berjalan dengan baik dan sudah dibuktikan sejarah. Masyarakat beragama di Bali sampai sekarang telah mampu memelihara persaudaraan dan persatuanyanya, apalagi ditetapkanya ada Desa Pakraman yang secara otonom dapat menyusun aturan sendiri dalam sebuah desa adat untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian hidup bermasyarakat. Hal ini akan berlanjut asalkan masing-masing mempunyai tujuan yang baik tanpa ditunggangi oleh unsur kepentingan lain baik secara intern dan eksteren. Prilaku yang perlu dikembangkan umat beragama baik diintern maupun ekstern umat beragama adalah prilaku yang tidak merendahkan harga diri seorang atau kelompok agama lain dimana ia berada. Di dalam Atharwaveda III.30.4. diuraikan : yena deva na wiyanti no ca vidvisate mithah, tat krnmo Brahman vo grhe samjnana purunebhyah (wahai umat manusia bersatulah, dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugrahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan diantara kamu).22

Semua informan mengatakan bahwa, kerukunan dapat ditemui dalam berbagai simbol kerukunan pada masyarakat Bali, seperti dalam kehidupan menyamabraya di Bali.

21 Diolah dari wawancara dengan I Gusti Ngurah Adnyana, I Gede Ray

Parwita dan Wayan Gede Suparta, Juni 2015 22 Diolah dari wawancara dengan Ida Bagus Sudibya dan Ida ayu Ratih, Juni

2015


Misalnya dalam usaha pertanian, subak, ekonomi, koperasi, keagamaan, dan upacara. Di dalam pertanian misalnya, kebanyakan buruh memetik cengkeh, kopi di kebun kaum muslim adalah umat Hindu, seperti di Kampung Sindhu Sidemen, dan sebaliknya buruh memetik, mencangkul/membajak sawah umat Hindu kebanyakan adalah kaum muslimin. Demikian juga di dalam struktur organisasi Subak di Saren Kecicang, Budakeling, Karangasem dan simbul negara, semua anggota berbagai paguyuban itu, hak dan kewajibannya sama dalam berbagai bidang berkaitan dengan fungsi subak sebagai lembaga pengairan. Bercampurnya umat dalam lembaga antara kaum muslim dan Hindu tidak menjadi halangan dalam menjalankan roda organisasi pengairan itu.23

Di Kota Denpasar juga dapat ditemui simbol kerukunan itu dalam bidang ekonomi. Misalnya, banyak umat Hindu yang menjadi karyawan di toko-toko kaum muslim. Demikian sebaliknya banyak pula kaum muslim dan kristen menjadi buruh di perusahan kaum Hindu. Walaupun sekedar menjadi karyawan, namun pengaruh kedekatan keluarga dan desa asal karyawan mampu menjadi isolasi kerukunan. Begitu pula dapat diperhatikan dalam tradisi di pedesaan, terbukti kerukunan itu dapat ditemukan dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Misalnya di Karangasem dikenal ada istilah Ngejot. Apabila hari raya Galungan sebagai hari rayanya umat Hindu maka umat Hindu Ngejot ke umat muslim. Sebaliknya jika hari lebaran, umat muslim memberikan Jotan kepada umat Hindu. Kebiasaan itu sudah berjalan ratusan

23 Diolah dari hasil wawancara dengan I Gusti Gede Ngurah Sediane, I Ketut Wiyane, I Gede Sura, Ida Bagus Sudibya, Komang Tamasila, H. Saefuddin, Wayan Gede Suparta, I Gusti Gede Ngurah Adnyana, I Nyoman Budiarta, I Ketut Cemeng, Juni 2015


tahun, dan memberikan makna bahwa kerukunan bukan dalam tingkat wacana, namun dalam peraktek kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa tradisi mereka, pelaksanaan Ngejot tersebut dilaksanakan sebagai rasa menyama. Di samping itu di kalangan masyarakat desa (utamanya desa adat/Desa Pakraman) ada awig-awig, yaitu sebuah peraturan desa yang mengatur kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Misalnya, awig-awig di banyak desa Pakraman/ desa adat adalah jika idul fitri bersamaan dengan nyepi, maka umat Islam tetap diperbolehkan melaksanakan shalat idul fitri, dengan kesepakatan semua kaum muslim yang berangkat ke tempat shalat harus memakai busana muslim, tidak menggunakan kendaraan bermotor, dan harus berjalan di sebelah kiri jalan. Hal ini untuk menghindari gangguan kekhidmatan hari raya Nyepi dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan para pecalang (penjaga keamanan swadaya masyarakat). Dengan kesepakatan ini umat Islam tidak merasa keberatan, karena baginya yang penting adalah kerukunan, kedamaian dan tidak dilarang melaksanakan ibadah. Semua usaha pemeliharaan kerukunan dan persatuan sederhana ini harus dihargai, karena secara teori, tradisi kerukunan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri24.

Konsep ini relevan dengan Tri semaya atita naga dan wartamana (merenungkan masa lalu, melihat masakini, dan memikirkan masa depan) untuk memelihara keberagaman dalam keberasamaan. Konsep ini dilengkapi dengan Tri kona, utpati/menciptakan, stiti/memelihara, dan pralina/melebur berbagai konsep untuk memantabkan toleransi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat Hindu

24Diolah dari hasil wawancara dengan Ida Bagus Sudibya, Komang Tamasila,

H. Saefuddin, Muhammad Buhri, Ida Ayu Ratih, dan Wayan Gede Suparta, Juni 2015


menawarkan konsep Tri Semaya, Tri Kona, Tattwamasi, Tri Hitakarana, Rwa Bhineda, menyamabraya yang diharapkan mampu mendukung rekatnya rasa kebangsaan yang sudah mulai rapuh dan memelihara dalam bingkai negara kesatuan. Masyarakat harus mampu melebur semua masalah yang menjadi penyebab retaknya persaudaraan menjadi perekat persaudaraan dan persatuan, hingga bangsa ini tidak tergerus arus perubahan menyimpang dari dharma dan swadharma sebagai bangsa melalui kata kebhinekaan dalam kesatuan.25

Untuk mencapai cita-cita itu ternyata bukan hal mudah. Paska meletusnya bom Bali, telah membuat masyarakat Bali termasuk tokoh-tokohnya menjadi agak hati-hati atau agak protektif terhadap kehidupan keagamaannya. Untuk beberapa saat, masyarakat non Hindu agak sulit mendirikan rumah ibadah, lembaga pendidikan/madrasah, kantor KUA dan sebagainya. Muslim yang hanya sedikit saja berani ngebom Bali, apalagi yang dikerjakan jika muslim menjadi mayoritas di Bali. Kebaradaanya menjadi seperti tidak diharapkan, karena telah melukai perasaan masyarakat Bali dan sempat melumpuhkan perekonomian Bali.

Pemikiran tentang Kebangsaan dan Utuhnya NKRI

Prinsip dari politik sesunggguhnya adalah pengabdian untuk menegakan kebenaran dan keadilan dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai, adil dan sejahtera. Namun citra politik dewasa ini mengalami kemerosotan, karena ulah para politisi yang korup dan tak bermoral. Karena itu wajib bagi siapapun yang memiliki

25 Diolah dari hasil wawancara dengan Wayan Gede Suparta, I Gusti Gede

Ngurah Adnyana, I Nyoman Budiarta, I Ketut Cemeng, Juni 2015


nasionalisme kebangsaan mengembalikan citra kehidupan berpolitik itu sebagai kegiatan hidup mulia untuk kemaslahatan bangsa. Jangan berpendapat bahwa dunia politik itu kotor. Jika semua orang berkata bahwa politik ini kotor, dan orang menghindari dunia politik, maka siapa yang akan mengurus negara. Dengan pemerintahan, semua kebutuhan rakyat dapat diatur demi kebaikan semua, seutuhnya dan seluruhnya. Untuk menjadi baik memang membutuhkan proses panjang. Lihatlah Amerika yang sekarang menjadi negara super power. Ketika umurnya menginjak 90 tahun sejak kemerdekaan, terjadi pemberontakan besar-besaran dari puluhan negara bagian yang membentuk konfederasi melawan federasi (perang budak). Ibraham Lincoln menghancurkan seluruh pemberontak itu, hingga 13% penduduknya harus meregang nyawa. 26 Secara politik, untuk mempertahankan NKRI, harus tegas, berani dan adil. Di Indonesia tahun 1960-an, khususnya di Bali ada sekitar 200.000 orang harus tewas karena PKI. Harap diketahui bahwa PKI waktu itu sangat menentang berdirinya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sehingga pembantaian menjadi tak terkendali. Namun demikian, menurut informan banyak diantaranya bukan karena PKI, tetapi karena dendam, hingga terjadi tetanggapun tega membunuh, dan saudara juga tega membunuh. Pada saat

26Drs I Ketut Wianasebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat, Bidang

Agama dan Lintas Iman. Pak Ketut ini telah menulis sebanyak 60 buku yang meliputi berbagai bidang disiplin pengetahuan, tetapi tetap terkait dengan keagamaan Hindu. Beberapa informan mengatakan bahwa pak Ketut ini beraliran Hindu Sei Baba. Peneliti telah mendapatkan beberapa buku karya beliau berkaitan dengan masalah kebangsaan dan masyarakat adat Bali. Bagi peneliti apa yang dilakukan pak Ketut sebagai intelektual sekaligus sebagai tokoh agama, adalah wujud dari kenasionalismeanya terhadap tanah air Indonesia.


itu hukum tidak jalan dan situasi dalam kondisi cheos, sehingga hukum rimbalah yang jalan27.

Dewasan ini, salah seorang pimpinan di PHDI Pusat pak Ketut telah menyebarkan berbagai pemikiran Hindu dalam menghadapi dinamika politik di NKRI ini. Ia mengharap pemikiranya sebagai orang Hindu dapat diserap oleh bangsa dan lebih lanjut dapat dijadikan masukan dalam menghadapi kehidupan berpolitik. Misalnya, jika Pemilu berjalan sukses, aman dan damai sesuai dengan hukum, etika dan sopan santun masyarakat Indonesia yang berlaku, itu artinya seluruh rakyatlah yang menang dalam Pemilu. Politisipun dalam mencari pengaruh dan kekuasaan perlu diajak mengembangkan gagasan berpolitik yang mulia yaitu untuk pengabdian penegakan kebenaran dan keadilan dalam membangun masyarakat yang Raksanam (aman damai) dan Dhanam (sejahtera) sebagai kewajiban politisi sebagai Kastriya Varna yang dinyatakan dalam Manawa Dharmasastra I.89.28

Dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama (kedamaian, kemakmuran dan kebahagiaan) dalam ajaran Hindu dapat jumpai, misalnya “Sam vo manamsi sam vrata sam akutir namamsi, Ami ye vivrata sthana tan vah sam namayamasi” dalam Atharwaveda III.8.5 yang artinya “Aku satukan pikiran, dan langkahmu untuk

27 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Wiyane dan I Gede Sura, juni

2015 28Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiyana, Juni 2015; Lihat

pula Dewa Nyoman Wija Astawa dalam Pola Pikir Wawasan Kebangsaan Mencegah Disintegrasi Bangsa, hal 18 – 22 tentang landasan konsttusional wawasan Nusantara dan Ketahanan nasional; hal 26- 29 tentang Bhineka Tunggal Ika: Kesatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam kesatuan; Lihat pula reformasi agama Hindu Bali terutama berkaitan perjuangan umat Hindu memperoleh pengakuan dari Kementerian agama dan munculnya Parisada Hindu Dharma Bali (PHDB) sebagai cikal bakalnya dari PHDI


mewujudkan kerukunan di antara kamu. Aku bimbing mereka yang berbuat jahat menuju jalan yang bena”. Kemudian Yena deva na viyanti no ca vidvisate mithah, Tat krnmo brahman vo grhe samjnana purunebhyah dalam Atharwaveda III.30.4 yang artinya “Wahai umat manusia! Bersatulah, dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugrahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu ciptakanlah persatuan di antara kamu)”. Kemudian untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis serta dialogis ada ajaran dalam kitab Weda yaitu Sam gacchadhvam sam vadadhvam, Sam vo manamsi janatam, Deva bhagam yatha purve samjanana upasate dalam Rgveda X.191.2. yang artinya “Wahai umat manusia! Hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu, dan bekerja sama. Berbicaralah dengan satu bahasa, dan ambilah keputusan dengan satu pikiran. Seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu”. Kemudian untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan bermusyawarah dan menumbuhkan saling pengertian adalah samano mantrah samitih samani, samanam manah saha cittam esam, samanam mantram abhi mantarey vah, samanena vo havisa juhomi dalam Rgveda X.191.3, yang artinya “Wahai umat manusia! Pikirkanlah bersama. Bermusyawarah lah bersama. Satukanlah hati, dan pikiranmu dengan yang lain.Aku anugrahkan pikiran yang sama, dan fasilitas yang sama pula untnk kerukunan hidupmu”. Adalagi misalnya, Samani va akutih samana hrdayani vah, Samanam astu vo mano yatha vah susahasati dalam Rgveda X.191.4. yang artinya “Wahai umat manusia! Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pcngertian di antara kamu. Dengan demikian engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan”.


Pandangan tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sebagai pandangan hidupnya. Dalam pengertian ini Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa sekaligus sebagai asas persatuan dan kesatuan. Pandangan hidup dan falsafah hidup ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya yang menjadi motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, serta kehidupan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, ketika para faunding father bangsa menyiapkan berdirinya negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, “diatas dasar apakah negara Indonesia didirikan”. Pancasila menjadi dasar negara karena mengandung makna hidup bagi bangsa dan merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah kebangsaan29.

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala merupakan bangsa religius dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptanya. Berbagai kepercayaan dan agama di Indonesia telah membuktikan hal itu. Cita-cita kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh Nusantara sebagai budaya bangsa. Misalnya, ungkapan ”tanah air” sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara, “tanah tumpah darah”yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam

29 Diolah dari hasl wawancara dengan I Ketut Gede Wiyana, I Ketut Gede Sura dan I Gusti Gede Ngurah Sediana, Juni 2015


sekitarnya antara bumi dan orangnya, dan Bhineka tunggal Ika” yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus, yang bersumber dari nilai agama dan jiwa bangsa Indonesia.

Berpangkal tolak dari struktur sosial, struktur kerokhanian asli bangsa Indonesia, dan diilhami ide-ide besar dunia, maka para pendiri negara kita yang terhimpun dalam BPUPKI dan terutama dalam PPKI, mensarikan, dan memadatkan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan di hayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia dalam satu kata rumusan yang terkenal yaitu Pancasila. Soekarnolah yang pertama kali mencetuskan istilah Pancasila dalam khasanah politik kebangsaan Indonesia. Ada salah kaprah dalam masyarakat bangsa kita adalah bahwa Pancasila ditemukan oleh Soekarno, padahal yang benar hanya istilahnya sajalah yang ditemukan. Rumusannya tertuang dalam UUD 1945, sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya bangsa sendiri, dan bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat. Jadi dalam ketatanageraan kita Indonesia semua unsur harus melaksanakan dan melandaskan segala pergerakannya diatas Pancasila. Toleransi atas umat beragama adalah amanat dari Pancasila. Kebebasan dalam berbudaya adalah amanat dari Pancasila. Karena kemajemukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kristalisasi dari nilai-nilai


Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda tetapi tetap satu.30

Pandangan tentang UUD 1945

Pada awal Indonesia merdeka melalui konstitusi (UUD 1945) dinyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara terdiri dari kumpulan-kumpulan komunitas masyarakat hukum adat, seperti nagari, dusun, marga dan lain-lain. Ini berarti NKRI pada awal kemerdekaannya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan murni. Pada perkembangan berikutnya konsep pengakuan murni berubah menjadi pengakuan bersyarat-berlapis yang tercermin dalam produk-produk hukum yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak serta wilayahnya yang bersifat tradisional. Kemudian kodisi sosial politik juga berubah, di mana pemikiran yang berkembang adalah kepentingan negara diatas segala-galanya. Dan yang menjadi titik krisis adalah UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua, pada pasal 18B menganut konsep pengakuan berlapis-bersyarat, yang menurut Wiyana dan Sediana adalah pengakuan setengah hati yang berakibat bahwa Masyarakat Hukum Adat kehilangan pelindung (protector) dalam norma dasar negara dan produk hukum yang salah menafsirkan konsep pengakuan dalam UUD 1945 sebelum Amandemen. Atas dasar pemikiran itu, bangsa Indonesia (DPRRI) telah menempatkan posisi Masyarakat Hukum Adat pada posisi yang di ’terpencilkan“. Padahal pada masa pemerintah Orde Baru bertujuan untuk memberikan landasan juridis yang

30 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiyana, dan I Ketut

Gede Sura, Juni 2015


hanya bersifat formalitas bagi setiap tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan jalan penyeragaman dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979. Hal ini mengakibatkan hilangnya struktur dan tatanan adat sehingga dengan mudah sumberdaya alam masyarakat adat eksploitasi hak-hak sosio-kultural Masyarakat Hukum Adat.31

Seharusnya pada era reformasi bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, penyelenggaraan pembangunan mestinya tidak lagi sekedar karena kebutuhan, tetapi harus mempergunakan pendekatan hak asasi manusia, karena tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, sehingga rakyatnya menjadi adil dan makmur. Negara ini sudah melewati fase dimana kebutuhan akan sebuah bangunan pasar menjadi hal yang urgen atau sekolah merupakan sebuah hal yang urgen, karena sudah banyak alternatif yang dibangun selama kurun waktu kemerdekaan. Namun yang penting disini adalah bagaimana masyarakat menjadi sejahtera bukan cuma sejahtera dalam bidang ekonomi, tetapi sejahtera di semua sisinya, seutuhnya dan seluruhnya. Proses peneyeragaman adat budaya pada masa orde baru telah menyebabkan banyak persoalan sehingga hukum tidak lagi memberikan perlindungan lewat peraturan perundang-undangannya, namun sebaliknya malah melahirkan konflik. Banyak masyarakat adat yang tergusur akibat kebijakan pemerintah dengan dalih kepentingan negara. Bagi masyarakat adat yang merasa memiliki hak, dan mengangap tidak adil tentu akan bereaksi, sehingga menimbulkan konflik. Belum lagi terhadap agama yang dianut oleh masyarakat adat tesebut, seperti agama

31 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiwana dan I Gusti

Gede Ngurah Sediana, Juni 2015


Kaharingan, Ahmadiah dan Syi’ah yang dianggap sesat. Akan sangat dilematis apabila hal ini juga menyebar luas bagi agama-agama suku lainnya yang ada di negara ini dengan justifikasi bahwa hanya 6 agama yang dianut oleh negara kita Indonesia. Sementara pasal 29 UUD 1945, jelas memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Itu berarti bahwa tidak ada seorangpun boleh merampas hak orang lain, atau menentukan bahwa apa yang diyakini orang lain adalah salah, karena yang berhak menilai itu adalah Tuhan sendiri.32

Pandangan tentang Bhinneka Tunggal Ika

Aksi Terorisme seperti halnya tragedi Bom Bali I & II di Kuta dan Jimbaran Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, beberapa hari menjelang perayaan Hari Suci Nyepi 1934 di Denpasar dan berbagai kasus intoleransi memperlihatkan bahwa bangsa ini masih butuh waktu panjang untuk menjadi dewasa menyikapi perbedaan. Anarkhisme di Lombok (Ahmadiyah), Cikeusik Banten (Ahmadiyah), Sampang Madura (Syi’ah), dan seterusnya di belahan bumi Indonesia ini, menjadikan paham kamejemukan (pluralisme) dan toleransi semakin perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak.33 Fanatisme agama, yang didasarkan truth claim,

32 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiwana, I Gede Sura, I

Gusti Ngurah Adnyana, Ida Ayu Ratih, Komang Tamasila dan I Gusti Gede Ngurah Sediana, Juni 2015

33 Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Nkri (Tinjauan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia), Pustaka Bali Post; lihat pula Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif (Ed) I Nyoman Darma Putra; Lihat pula Jiwa Hukum Adat dalam UUD 45 oleh Tjokorda Raka Dherana, 1976; Lihat pula pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat oleh Tjokorda Raka Dherana 1980.


yang menganggap seolah-olah kelompoknya sendiri saja yang benar, mengandung potensi kekerasan dan kebencian, dan bila itu diterjemahkan dalam praktek, sekalipun dilakukan oleh sekelompok kecil orang, bisa membawa malapetaka atau tragedi kemanusiaan.

Budaya rohani agama Hindu (Bali) dapat memberikan sumbangan penting terhadap pengembangan toleransi dan kemajemukan. Agama-agama panteisme di mana Hindu (Bali) ada di antaranya dapat hidup berdampingan dengan agama lain. Penyebaran tidak membawa gangguan terhadap kesinambungan budaya sebagaimana ditimbulkan oleh penyebaran agama lain. Dalam masyarakat panteistik, nilai-nilai gagasan-gagasan dan hal-hal asing dapat diterima. Masyarakat bersikap toleran terhadap hal-hal baru itu. Dalam agama Hindu (Bali) dikenal dengan: menerima setiap purubahan baru apapun yang terjadi dan datang dari manapun juga asalnya, asalkan perubahan tersebut tetap berdasarkan atas dharma (kebenaran yang abadi = sanatana dharma). Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, para ahli sejarah menyatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti adanya intoleransi beragama dalam masyarakat Hindu di Bali. Pertentangan jarang dijumpai dan pertukaran agama terjadi dalam suasana damai dan dengan tidak menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Agama Hindu bersifat filosofis dan oleh karena itu dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Dengan demikian agama Hindu di Bali sangat bersifat toleran. Bahkan ada yang berpendapat bahwa toleransinya terlalu besar sehingga dapat menerima agama-agama yang bersifat magis. Namun ada juga yang berpendapat lain tentang toleransi,


dimana toleransi diartikan “sama dengan hanya menunda waktu kekalahan dan kehancuran”.34

Orang Hindu di Bali pada umumnya, dengan pemahaman tentang Tuhan yang lebih matang, lebih sadar tentang berbagai aspek berbeda dari Tuhan, sehingga melihat Tuhan yang sama dalam semua agama, tidak ada friksi antara mereka dengan orang lain tanpa perlu merasa bahwa setiap orang lain telah dikutuk masuk neraka, atau dikonversi supaya ’diselamatkan’. Orang-orang Hindu mengakui Tuhan yang sama sekalipun disembah dengan berbagai cara. Jadi apa susahnya? Tidak ada masalah. Ini benar bagi yang tulus dalam beragama dari umat agama apapun. I Ketut Wiyana mengutif Stephen Knapp : ’Mengapa Menjadi Hindu : Keuntungan Jalan Veda, dalam Hindu Agama Terbesar di Dunia) mengatakan jika seorang Kristen yang tulus dan matang pasti dengan mudah dapat bergaul dengan seorang Hindu yang tulus, dan dapat pula dengan mudah hidup bersama seorang Muslim yang tulus dan matang, dan dapat pula hidup bersama dengan kaum Sikh, Buddhis yang tulus dan seterusnya. Menempatkan paham agama sendiri yang paling benar kemudian menyesatkan, menghina paham agama lain, adalah cermin pribadi yang belum matang dan dewasa35.

Di Bali, di beberapa Kabupaten dan Kota, terdapat kampung-kampung Islam tradisional. Artinya komunitas Islam ini sudah ada sejak jaman kerajaan di Bali ratusan tahun yang lalu. Di Kabupaten Buleleng ada Desa Pegayaman, di

34 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiwana, I Gede Sura, I Gusti Ngurah Adnyana, Ida Ayu Ratih, Komang Tamasila dan I Gusti Gede Ngurah Sediana, Juni 2015

35 Diolah dari wawancara dengan I Ketut Wiyana, Juni 2015


Kabupaten Jembrana ada Desa Loloan (sekarang menjadi beberapa desa Loloan), di Kota Denpasar ada Desa Kepaon, di Kabupaten Karangasem ada Desa Nyuh Kuning dan Desa Sidemen, di Kabupaten Klungkung ada Desa Gelgel. Komunitas Islam ini ada yang berasal dari Blambangan, Pulau Madura di Jawa Timur, Bugis dari Pulau Sulawesi dan Pulau Lombok. Mereka dibawa oleh para raja-raja Bali dari tempat asal mereka sebagai prajurit. Orang-orang Bugis datang ke Desa Loloan Bali, karena penindasan kolonial Belanda dan sebagainya. Komunitas Islam ini hidup menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan komunitas Islam Pegayaman memakai nama-nama Bali di depan nama Muslim mereka contoh : Haji Wayan Syamsuddin, Komang Zaenal Mutaqin, dsb. Merekapun tetap melaksanakan agamanya secara taat. Sebagai abdi raja, komunitas ini mendapat perlindungan dari raja. Mereka diberikan tempat tinggal khusus, diberikan tanah untuk mendirikan masjid. Pada waktu pelaksanaan naik Haji, raja memberikan mereka bantuan. Komunitas Islam Kepaon di Kota Denpasar Bali sampai sekarang menjaga hubungannya yang kuat dengan Puri Pemecutan. Setiap ada upacara di Puri Pemecutan, orang-orang Muslim Kepaon selalu datang untuk membantu. Jika ada permasalahan yang rumit dan berbahaya di kampung Kepaon, Puri pamecutan akan turun tangan untuk membantu dan seterusnya. Bahkan di sebuah desa di Bangli ada sebuah musala yang berada di tengah-tengah pura, hingga disebut pura Mekkah. Adakah model kerukunan seperti ini di wilayah Indonesia lainya?? Di samping itu, komunitas ini tetap dapat memelihara dan menjalankan tradisi agamanya, karena umat Hindu di sekitarnya tidak menganggu mereka. Misalnya dengan upaya


mengkonversikan mereka ke dalam agama Hindu. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung, demikianlah cara mereka untuk dapat menyama braya yang hidup berdampingan secara harmonis, damai serta sangat akrab dengan masyarakat setempat dan turut serta menjaga alam lingkungannya.

Kebhinekaan yang implementasinya adalah penghargaan terhadap perbedaan, pluralitas kebangsaan dan keagamaan, maka umat Hindu memiliki landasan kuat yang didasarkan atas kitab suci Weda, yaitu Jnanam bibharati bahudha vivacasam, Naandharmanam prthivi yathaikasam, Sahasram dhara dravinasya me duham, Dhraveva dhenuranapasphuranti dalam Atharwaveda XII.1.45, yang artinya “Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang menganut berbagai kepercayaan (agama) yang berbeda. Hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini. Bumi yang memberi keseimbangan bagaikan sapi yang memberi susunya kepada umat manusia. Demikian ibu pertiwi memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umat–Nya)”. Kemudian untuk hati yang tulus ikhlas dan persahabatan yang sejati yaitu Sahrdayam sam manasyam avidvesam krnomi vah, Anyo anyam abhi haryata vatsam jatam ivagh-nya” dalam Atharvaveda III. 30.1 artinya Wahai umat manusia, Aku memberimu sifat ketulusikhlasan, mentalitas yang sama, persahabatan tanpa kebencian, seperti halnya induk sapi mencintai anaknya yang baru lahir, begitu seharusnya kamu mencintai sesamamu. Kemudian untuk mengembangkan keharmonisan yang sejati, baik kepada orang yang dikenal dan bahkan dengan orang asing sekalipun : “Samjnanam nah svebhih samjnanam aranebhih, Samjnanam asvina yuvam thasmasu ni yacchatam dalam Atharvaveda VII.52.1 yang artinya:


Hendaknya harmonis dengan penuh keintiman di antara kamu, demikian pula dengan orang-orang yang dikenal maupun asing. Semogalah dewa Asvina menganugrahkan rahmat-Nya untuk keharmonisan antar sesama). 36

36 Diolah dari hasil wawancara dengan, I Ketut Gede Wiana, I Gusti Ngurah

Sediana, I Gusti Gede Sura, H. Syaifuddin, Komang Buchari, Bagus Sujana dll, Juni 2015.


BAGIAN IV

PERAN MASYARAKAT HINDU MENJAGA NKRI DAN MERAWAT

KEMAJEMUKAN

Menjaga NKRI

Bali secara sosial keagamaan adalah wilayah Hindu Majapahit yang tersisa setelah keruntuhanya di abad 15. Nama Balidwipa (pulau Bali) ditemukan di berbagai prasasti yang menyebutkan kata Walidwipa, yang akhirnya disebut Balidwipa atau Bali saja. Hari ini Bali dipelesetkan dengan singkatan dari banyak libur (plesetan?), karena memang banyak hari libur tentatipnya. Diperkirakan sekitar abad ke-10 agama Hindu sudah mulai ada di pulau Bali. Tradisi keagamaan dan sistem irigasi subak yang terkenal itu mulai dikembangkan dan terjaga hingga kini. Kerajaan Majapahit (1293 – 1500) yang Hindu dan berpusat di Jawa, pernah mendirikan kerajaan bawahan di Bali sekitar tahun 1343 M. Seiring datangnya Islam berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang antara lain menyebabkan keruntuhan Majapahit. Banyak bangsawan Majapahit, pendeta, dan masyarakat Hindu lainnya kemudian menyingkir ke Bali37.

Pada masa berikutnya, wilayah Bali dijajah Belanda, termasuk peraktek perbudakan, meskipun terus mendapat perlawanan, sehingga sampai akhir kekuasaannya tidak pernah kokoh seperti di Jawa dan Maluku. Belanda seperti mulai permanen menguasai Bali diperkirakan mulai tahun

37 http:/id.Wikipedia.org/wiki/bali#city.not….


1840-an yang diawali dengan cara adu domba berbagai penguasa Bali. Perlawanan masyarakat Bali terhadap Belanda luar biasa sejak kedatanganya yang pertama (masa kerajaan) hingga kedatanganya yang kedua (paska Indonesia merdeka). Dalam setiap perlawananya itu, para pejuang Bali tidak mau mengalami malu karena kalah, sehingga terjadilah perang sampai titik darah penghabisan yang terkenal dengan sebutan perang puputan. Perang puputan ini melibatkan seluruh rakyat baik pria maupun wanita termasuk raja. Karena itu, meski Belanda pernah memerintah Bali, tetapi sangat sedikit (bahkan tidak ada) pengaruhnya. Kontrol terhadap agama dan budaya Bali tidak ada, sehingga budaya masyarakat adat bertahan hingga kini.

Pada masa Perang Dunia II, di Bali Belanda bertekuk lutut kepada Jepang dan saat itu seorang perwira militer PETA, I Gusti Ngurah Rai, membentuk pasukan 'pejuang’ dengan senjata rampasan dari Jepang. Sesaat setelah Jepang menyerah pada sekutu di Pasifik bulan Agustus 1945, Belanda segera kembali ke Indonesia (termasuk Bali) untuk yang kedua berusaha menegakkan kembali imperialnya. Kedatanganya yang kedua ini, mendapat perlawanan hebat dari para pejuang Bali. Pada 20 Nopember 1945, pecah perang Puputan Margarana di desa Marga, Tabanan. Kolonel I Gusti Ngurah Rai (29 thn), memimpin tentaranya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Tetapi sayang, seluruh anggota batalion I Gusti Ngurah Rai tewas karena puputan, dan menjadi perlawanan militer masyarakat Bali terakhir terhadap Belanda. Untuk mengenang perang ini Pemerintah Bali membangun monumen dalam bentuk taman yang luas dan bertengger patung I Gusti Ngurah Rai yang gagah dan legendaris dalam perang puputan itu. Taman itu adalah


Taman Puputan Margarana, posisinya di pusat Kota Denpasar.

Pada tahun 1946 Belanda menjadikan Bali wilayah bagian Negara Indonesia Timur (NIT) yang baru diproklamasikan untuk menyaingi Republik Indonesia yang berpusat di Yogya. Ketika Belanda mengakui kedaulatan 29 Desember 1949, Bali dimasukan dalam federasi negara RIS. Pada tahun 1950, masyarakat Bali mendukung mosi integral Muhammad Natsir, meninggalkan RIS dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan, dan menjadi salah satu propinsi dari Republik Indonesia.

Pada tahun 1970-an, pulau Bali mulai berubah menjadi pulau wisata yang mendunia, setelah terpuruk paska meletusnya gunung Agung, sampai-sampai mendorong masyarakat Bali bertransmigrasi dan berdiaspora di berbagai wilayah Indonesia. Bali sedang pada posisi pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang semakin pesat dan semakin hiterogin. Ada sekitar 30% penduduk Denpasar yang berasal dari luar Bali. Para pendatang itu umumnya tinggal di pusat-pusat perekonomian, yang semakin menempatkan penduduk Bali lokal dalam posisi serba sulit. Penduduk Bali mencapai 3.890.757 saat sensus tahun 2010. Tetapi jangan salah, bahwa orang-orang Bali juga menyebar dan berdiaspora ke seluruh Indonesia, utamanya paska meletusnya gunung Agung yang melumpuhkan perekonomian seluruh Bali. Mereka bertranmisgrai ke berbagai wilayah tujuan transmigrasi yang disediakan pemerintah dan mereka juga tetap Hindu. Jadi tidak ada islamisasi di Bali atau Hindunisasi di luar wilayah Bali.


Bali di Era Reformasi

Paska meletusnya bom Bali, masyarakat Bali termasuk tokoh-tokohnya agak hati-hati atau agak protektif terhadap kehidupn keagamaannya, teutama terhadap muslim. Jangan heran jika non Hindu agak sulit mendirikan rumah ibadah, madrasah, kantor KUA dan sebagainya. Mereka berfikir muslim yang hanya sedikit saja sudah berani ngebom Bali, apalagi yang dikerjakan jika muslim menjadi mayoritas di Bali. Namun demikian, menurut para tokoh masyarakat Bali, trauma itu sudah lewat. Jika umat Islam dan lainya masih kesulitan mendirikan rumah ibadah itu hanya sebagian saja karena masih trauma.

Di tengah kehidupan masyarakat Bali terkini yang sudah berubah akibat pengaruh global, terutama karena Bali merupakan tujuan turis asing, maka orang non Hindu harus paham bahasa komunikasi mutakhir. Saran yang diberikan oleh tokoh muslim, bahwa jika ingin membangun rumah ibadah maka anggaran yang dialokasikan harus lebih, karena sebagian harus digunakan untuk kepentingan komunikasi dan kordinasi. Kasus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan KUA yang gagal di Menguwi misalnya, adalah karena tim pengadaan tanah tidak menepati janji kepada perantara di lapangan. Komunikasi tidak cukup lagi dengan sekali bertemu kemudian ingin mendirikan rumah ibadah, karena itu pasti tidak bisa. Umat beragama non Hindu harus sabar di Bali untuk dapat mendirikan rumah ibadah dan berbagai sarana yang dibutuhkan.

Dalam crosceck terhadap tokoh-tokoh muslim yang menjadi informan, ternyata benar bahwa masalah utamanya adalah masalah komunikasi saja. Jika komunikasi dibangun dengan baik dari semua sisinya, maka mudah saja mendirikan


bangunan untuk kepentingan umat Islam. Di beberapa daerah yang sulit didirikan rumah ibadah, maka IMB-nya dirubah menjadi gedung suka duka. Dengan gedung suka duka semua aktifitas kaum muslim dapat dilaksanakan disana, seperti salat rawatif, TPA, mengurus jenazah, pesta perkawinan dan sebagainya. Jadi apalah artinya sebuah nama, yang terpenting bahwa semua urusan kaum muslim berkaitan dengan masalah sosial dan agamanya dapat berjalan dengan baik38.

Peran Negara dalam Merawat Kemajemukan

Menjaga kemajemukan agama adalah penting untuk sebagai bangsa dan negara yang pluralis (suku, agama, etnis, ras, golongan, kepercayaan dan keyakinan), harapan untuk hidup rukun, harmonis di tengah-tengah perbedaan merupakan dambaan setiap masyarakat. Kini, konflik sosial di masyarakat malah menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI dan mengikis semangat nasionalisme bangsa. Sejatinya, kemajemukan masyarakat Indonesia harus menjadi kekayaan sekaligus khazanah bangsa yang tak terbantahkan dalam meredam segala bibit-bibit permusuhan yang berujung pada perpecahan negara RI. Kadar kemajemukannya nampak pada keadaan geografis yang terdiri dari 13 ribu lebih gugusan pulau dalam satu kawasan dan dalam satu pulau tidak hanya dihuni oleh satu kelompok suku bangsa saja, melainkan terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa. Seperti halnya di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau besar lainnya. Di

38 Diolah dari hasil wawancara dengan I Ketut Gede Wiana, I Gusti Ngurah

Sediana, I Gusti Gede Sura, H. Syaifuddin, Rahmat Khoiruddin, Komang Buchari, Bagus Sujana dll,


Indonesia terdapat 250 kelompok suku bangsa dengan lebih dari 250 lebih bahasa lokal (lingua franca).

Kemajemukan masyarakat merupakan keniscayaan dalam kehidupan umat manusia, sehingga secara teologis, akan kita dapatkan ajaran bahwa kebinekaan kultur itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan Tuhan. Bila kebhinekaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi lahan subur konflik serta memicu ketegangan sosial-politik. Untuk itu, merawat kemajemukan menjadi sangat penting. Apalagi kompleksitas masyarakat multikultural yang sangat majemuk dengan beragam agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia itu mesti menjadi penopang, pilar dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara yang adil, damai, rukun, toleran dan sejahtera. Dengan demikian, pemeliharaan kerukunan dan toleransi menjadi penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antar kelompok penganut agama yang berbeda dapat dengan mudah menjadi faktor pemicu, konflik dan perpecahan.

Visi Nasionalisme Indonesia Ke depan

Bangsa Indonesia harus cepat belajar dari berbagai kejadian baik di Indonesia sendiri maupun dunia internasional. Harus tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila merupakan rumusan dari jiwa bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Pancasila adalah intisari dari jiwa bangsa Indonesia dari berbagai suku di Indonesia. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus hati-hati dengan isme-isme yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang bersatu, relegius, dinamis, toleran, senasib dan sepenanggungan harus dijaga dan


dipertahankan di tengah semakin liberalnya kehidupan global dalam segala sisi kehidupan. Pikiran-pikiran atau tindakan yang berbahaya bagi keberadaan NKRI harus diluruskan, misalnya wacana khilafah Islamiyah yang dikembangkan kelompok HTI harus dijauhi, karena hal itu merupakan wacana subversive yang mengancam keberadaan NKRI. Bagi pihak-pihak yang memiliki agenda dasar negara Islam, sebaiknya diingatkan bahwa kita sepakat dengan dasar negara Pancasila. Mengapa sebagian umat Islam masih memimpikan negara berdasarkan Islam, sementara masyarakatnya sudah mayoritas Islam, dan berbagai hukum publik sudah sangat dekat dengan Islam. Tidak ada usaha menghidupkan perundang-undangan berdasarkan agama Hindu. Bagi orang Bali peraturan perundangan apapaun jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka juga percuma. Keutuhan wilayah harus terus dijaga. Jangan memberi peluang sedikitpun bagi tumbuhnya sparatisme. Oleh karena itu pemerintah harus baik dan benar dalam mengurus negara. Jangan sampai negara ini jatuh kepada pedagang sehingga diurus dengan cara dagang dan rakyat menjadi tidak terurus. Negara harus dipimpin orang yang negarawan yang adil, mampu, benar, moral dan perilakunya, penuh keteladanan dan mengayomi semua rakyat apapun suku bangsa dan agamanya, bahkan adat istiadatnya.

Sejak jaman dahulu Indonesia yang dulunya disebut Nusantara adalah wilayah kepulauan, sehingga melahirkan suku, bahasa dan atad-istiadat maupun kepercayaan keagamaan yang beragam. Oleh karena itu bangsa Indonesia sudah merupakan bangsa yang pluralis sejak dari jaman dulu, tetapi bersatu di bawah semboyan Bineka Tungga Eka Tan Hana Darma Mangrua.


BAGIAN V

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai agama tertua di Indonesia perkembangan agama Hindu mengalami pasang surut, terutama dari segi kuantitas. Masa kejayaan Majapahit dipandang sebagai masa jayanya agama Hindu di Indonesia dan keruntuhan Majapahit juga simbol runtuhnya pertumbuhan agama Hindu di Nusantara sampai titik terendah karena konversi besar-besaran penduduknya ke Islam. Namun kerajaan Hindu Majapahit masih mampu menyisakan wilayah Bali sebagai pulau uang dihuni oleh mayoritas beragama Hindu. Namun keberadaan agama Hindu di era Indonesia merdeka ternyata harus diperjuangkan cukup lama (9 tahun) untuk dapat bersama-sama berada di Kementerian Agama untuk mebgisi kemerdekaann.

Dalam lintas sejarah masyarakat Bali sangat dikenal sifat heroiknya, sehingga tidak mengenal kalah dalam perang dan merekapun melakukan perang puputan sebagaimana dicontohkan oleh banyak raja di Bali, bahkan para pejuang kemerdekaan di Bali. Mereka tidak mau kalah dan menyerah kemudian ditangkap menjadi tawanan. Satu-satunya jalan, jika masih ada yang tersisa dalam pertempuran, mereka akan saling bunuh agar tidak ditangkap Belanda.

Nilai-nilai keagamaan dalam agama Hindu untuk memperkuat NKRI rupanya cukup banyak, meskipun tidak mungkin dapat diinventarisir seluruhnya dalam makalah ini. Kebetulan para informanpun banyak yang tidak hafal dalil-


dalil dalam agama Hindu yang dapat dikaitkan dengan empat pilar kehidupan kebangsaan. Tetapi secara faktual mereka dapat menunjukkan contoh-contoh kehidupan masyarakat yang menunjukan adanya proses sosial yang dapat memperkuat NKRI itu. Salah satu yang terkenal adalah Subak yang ternyata di beberapa daerah, anggotanya tidak semuanya Hindu, tetapi mereka dapat bekerjasama dalam usaha mencapai kemakmuran bersama. Kemudian awig-awig yang mengatur pelaksanaan ibadah idzul fitri yang berbarengan dengan Hari Raya Nyepi, adanya mushala dalam pura (di Bangli) hinga dsebut Pura Mekah, adanya saling dukung antara puri Pamecutan dengan masyarakat muslim Kepaon, adanya tradisi jotan dan ngejot dan sebagainya, adalah wujud asli dari bagaimana masyarakat Hindu Bali menjaga Pancasila, menjaga tradisi, persatuan, dan kebihinekaan.

Rekomendasi

Atas dasar deskripsi di atas dapat direkomendasikan yaitu; Masyarakat Bali yang aslinya sangat toleran harus dipahami oleh masyarakat non Hindu; Awig-awig yang terdapat di Desa Pakraman harus dinamis, artinya dapat mengikuti tradisi baru yang baik dan meninggalkan tradisi lama yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan sosial terkini; dan Kementerian Agama hendaknya dapat memfasilitasi semua dialog perubahan di desa Pakraman agar desa Pakraman tidak menjadi masyarakat jaman dulu di tengah masyarakat modern.


DAFTAR PUSTAKA

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi II, Februari 2015, h.,

Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2012,

Gregory Baum, Nationalism, Religion and Ethics, London: McGill-Queens University Press, 2001

Jose Cassanova, Public Religion in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press, 1994,

Taqiyudin al-Nabhani, Syakhshiyyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1991,

Iseult Honohan, Civic Republicanism, London and New York: Routledge, 2002, h., 147

Andrew Peterson, Civic Republicanism and Civic Education, Palgrave Macmillan, 2011, h., 119

http:/id.Wikipedia.org/wiki/bali#city.not….

Bali Dalam Angka 2013 (Hasil Sensus Penduduk 2010)

www.sp2010.go.id.

http://artikelhindubali.blogspot.com/ Diunduh Juli 2015

Dokumen sejarah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pusat Dokumentasi Sejarah Provinsi Bali, 2007;

Beberapa artikel berbahaya itu diantaranya berjudul : Adat Justru Menghancurkan Agama Hindu yang ditulis oleh


Agus Muliana; Desa Adat : Bukan Benteng Hindu yang ditulis oleh Agus S. Mantik; Walau Tidak Ada Desa Pakraman, Hindu Ada Sepanjang Zaman yang ditulis oleh Ida Ayu Tary Puspa dan artikel (Maaf) Hindu Tak Perlu Desa Adat oleh I Wayan Artika

Majalah Raditya edisi 139, bulan Februari 2009

Dokumen sejarah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Pusat Dokumentasi Sejarah Provinsi Bali, 2007;

Naskah persiapan pendirian PHDI tidak diterbitkan oleh Ida Padanda Putra Telaga, Perpustakaan dan dokumentasi Provinsi Bali, 2008

http:/id.Wikipedia.org/wiki/bali#city.not….

Weda Wakya III, Tuntunan Menyelenggarakan Hidup oleh I Ketut Wiana, hal 68 -70 tentang darma negara; hal, 119 -122 tentang membangun manusia seutuhnya dan semuanya; 148 – 151 tentang adat dapat menyesatkan tanpa dasar kitab suci; dan seterusnya

Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Nkri (Tinjauan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia), Pustaka Bali Post;

Bali Menuju Jagadhita: Aneka Perspektif (Ed) I Nyoman Darma Putra;

Jiwa Hukum Adat dalam UUD 45 oleh Tjokorda Raka Dherana, 1976;

Pembinaan Awig-awig Desa Dalam Tertib Masyarakat oleh Tjokorda Raka Dherana 1980.


AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA BUDDHA

DALAM MEMPERKUAT NKRI

(Studi Di Kabupaten Temanggung)

Oleh:

Asnawati

4


BAB I

PENDAHULUAN

Menjaga keutuhan NKRI adalah kewajiban bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Salah satu perwujudannya adalah adanya tekad menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebagai harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Untuk melaksanakan tekad tersebut maka perlu memperhatikan prinsip memegang Teguh Pancasila, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Sebagai bangunan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah final. Ini berarti tidak akan ada penggantian negara berdasarkan bentuk kenegaraan lain, misalnya negara agama atau negara berbasis ideologi politik tertentu. Hanya saja bagi sebagian pihak, bangunan NKRI belum diterima sepenuh hati. Penyebabnya, terdapat ideologi keagamaan yang tetap bermimpi untuk menegakkan idealitas sistem politiknya.

Indonesia adalah bangsa majemuk, karena kemajemukan tersebut adalah anugerah, namun dapat menimbulkan masalah apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu masalah berkaitan dengan kemajemukan bangsa Indonesia adalah dalam hal kehidupan beragama. Kerukunan


hidup antar atau internal umat beragama di Indonesia sangat penting karena agama bagi masyarakat Indonesia adalah sistem acuan nilai (system of referenced values) yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak bagi para pemeluknya.

Dalam kasus umat beragama, nilai persatuan yang memuat penghargaan atas kemajemukan agama, menjadi hal sulit untuk dilaksanakan oleh umat beragama. Intoleransi, baik antar-agama maupun internal umat seagama menunjukkan hal ini. Ini terlihat pada berbagai diskriminasi atas umat dan kelompok agama minoritas, misalnya mulai dari Ahmadiyah, Syiah, Bahai serta kesulitan pendirian rumah ibadat. Dari sini terlihat bahwa masyarakat kita masih mengedepankan identitas keagamaan, daripada identitas kewarganegaraan. Artinya, doktrin keagamaan yang mewakili klaim absolut agama serta ego kelompok, dinomorsatukan di atas nilai-nilai kewarganegaraan yang menempatkan semua orang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran yang dianut orang lain.” (Proyek Bimbingan P4, 1983/1984,: 28, SM Rasyid, 1988).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum yang kuat


bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan harus kita hargai, dijunjung tinggi, diterima, dihormati, serta diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Sekretariatan Jenderal MPR RI 2009-2014, 2012: 6-8). Sebagai jalan keluar mengatasi konflik antar agama yang sering terjadi ini, hendaknya agama jangan hanya menekankan upacara dan tradisi saja, melainkan lebih menekankan pelaksanaan agama sebagai jalan hidup.

Dalam konteks Buddhis, agama sebagai tradisi dan upacara adalah kalau hanya selalu menekankan kebaktian maupun ceramah-ceramah agama secara rutin. Padahal yang jauh lebih penting daripada pelaksanaan upacara dan tradisi adalah melaksanakan pokok-pokok ajaran Sang Buddha, misalnya saja dalam kerelaan, kemoralan dan konsentrasi. Dengan memiliki kerelaan, misalnya, maka seseorang dilatih untuk lebih mudah menerima kekurangan dan kelebihan berbagai pihak yang ada di sekitarnya. Dengan kerelaan, seseorang akan menyadari bahwa memilih suatu agama adalah merupakan hak asasi. Dengan demikian, biarkanlah setiap orang memilih agamanya masing-masing, tidak ada keharusan memiliki agama yang sama dengan pilihan kita. Sesungguhnya, dasar pemilihan agama adalah karena kecocokan, bukan karena benar dan salah.

Memang, ada kecenderungan bahwa bila seseorang sudah memilih suatu agama, maka akan berusaha dengan berbagai cara mengajak orang lain disekitarnya untuk beragama yang sama pula. Kadang melupakan bahwa agama


adalah hak asasi, bukan paksaan.Dengan adanya usaha pemaksaan pemilihan agama inilah, sering timbul konflik berkepanjangan dalam masyarakat yang sering membawa korban jiwa pula. Untuk mengatasi hal itu, hendaknya contoh nyata yang telah diberikan oleh Sang Buddha ketika ada seorang penganut aliran lain ingin menjadi murid Beliau ini dapatlah dijadikan perenungan.

Kejadian ini dapat dibaca pada Majjhima Nikaya, Upali Sutta: Pada satu waktu di Nalanda seorang terkemuka dan kaya raya bernama Upali, pengikut Nigantha Nataputta (agama Jaina Mahavira) yang termashur, setelah berdialog dengan Sang Buddha memohon kepada Sang Buddha agar ia diterima sebagai umat Buddha. Akan tetapi Sang Buddha memperingatkan Upali untuk menimbang kembali secara tenang dan janganlah terburu nafsu. Peringatan ini diberikan oleh Sang Buddha karena Upali adalah seorang yang terkemuka di kota itu.

Setelah menimbang-nimbang Upali tetap bertekad agar diterima sebagai umat Buddha. Setelah ia tiga kali memohon barulah Sang Buddha menerimanya dengan syarat agar Upali tetap memberikan penghormatan dan dana kepada gurunya yang lama sebelum ia menjadi umat Buddha. Oleh karena itu, seorang umat Buddha di masa sekarang, tidak mengutamakan misi mencari umat sebanyak-banyaknya. Karena misi semacam ini rawan menimbulkan konflik sosial. Umat Buddha lebih cenderung melakukan pembinaan terhadap umat yang memang sudah Buddhis.

Indonesia merupakan negara multikultur, multi etnis, multi agama dimana di dalamnya terdapat banyak perbedaan, sehingga memungkinkan banyaknya persinggungan yang bisa menimbulkan masalah. Salah satunya adalah radikalisme


yang mengatasnamakan agama, yang kemudian menjadi dogma dan didoktrinkan kepada orang lain untuk menjadi pengikutnya. Namun dalam agama Buddha, radikalisme akan menghambat kemajuan bathin seseorang.

Atas dasar inilah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, menganggap perlu mengadakan penelitian dengan tema, Aktualisasi Nilai-nilai Agama Buddha dalam Memperkuat NKRI. Tujuannya untuk melakukan penggalian nilai-nilai keagamaan Buddha dalam rangka memperkuat NKRI. Pandangan nasionalistik dari agama Buddha perlu dipraksiskan ke dalam praktik kewarganegaraan, terutama dalam rangka perawatan kemajemukan bangsa.


BAB II

AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA BUDDHA DALAM MEMPERKUAT NKRI

Pandangan tentang Nasionalisme Indonesia

Menurut Sujadi, nasionalisme dalam agama Buddha tidak bertentangan, bahkan dianjurkan untuk mencintai bangsa dan Negara. Dharma mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan perbuatan baik dan caranya untuk menghindari perbuatan jahat. Sebagaimana ajaran inti dalam agama Buddha yang selalu disampaikan kepada umat dalam setiap acara Puja Bhakti, adalah ajaran cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas pada manusia, bahkan ditujukan kepada semua makhluk hidup untuk mencintai dan saling mengasihi.39 Sebagaimana sabda Sang Gautama yaitu “tidak berbuat jahat, mensucikan hati dan pikiran, perbanyaklah berbuat baik”. (Sabbapapassa akaram, Kusalassa upasampada, Sacitta pariyo dapanam, Etam buddhana sasanam).40

Sementara itu menurut ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Buddha) Yanmo, mengatakan bahwa dalam pemahaman nasionalisme, ada nilai-nilai ketuhanan yang merupakan satu kesatuan dan ditempatkan paling atas. Didalam kitab Tipitaka menjelaskan untuk menjadi warga negara yang baik, tertuang dalam Kitab Cakkavati Sihanada Suta, diantaranya mengatakan “Jangan biarkan kejahatan

39 Wawancara dengan Sujadi, tanggal 7 Juni 2015. 40 Buku Kronologi Hidup Buddha, oleh Bhikkhu Kusaladhamma, cet . I,

Desember 2006, Yayasan Penerbit Karamiya,hal 218.


terjadi dalam kerajaanmu”.41 Dan bila ada yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik, maka harus di halangi dan anjurkanlah untuk berbuat baik. Disebut pula dalam Kitab Sigalovada Sutta (yang di dalamnya banyak mengatur tentang kehidupan bermasyarakat). Karena itulah dengan mempertahankan Dhamma maka orang akan hidup bahagia.

Sedangkan pendapat Solikhun mengenai nasionalisme dengan agama adalah tidak bertentangan. Karena dalam UUD’ 45 didirikan bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Sebagai bangsa kita mendukung UUD dan ini tidak berbeda jauh dengan ajaran dalam agama Buddha. Tentang musyawarah dan mufakat terdapat dalam agama Buddha, tersebut dalam Kitab Kalama Suta, yang menerangkan bahwa musyawarah itu diperlukan pada suku Kalama ketika bentrok, lalu di anjurkan untuk bermusyawarah dan itu sesuai dengan Kitab Kalama Suta.

Demikian pula halnya terkait dengan ajaran tentang cinta pada negara dan tanah air, juga terdapat dalam Kitab Sigalovada Sutta. Dharma mengajarkan tentang cinta dan kasih sayang, tentang perasaan senang melihat kebahagiaan orang lain, membina keseimbangan bathin dapat menciptakan keserasian antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Tanpa diawali dengan itu, rasa nasionalisme menjadi berkurang. Jadi dalam ajaran agama Buddha tertuang untuk cinta pada negara dan tanah air. Termasuk pula dalam agama Buddha tidak ada ajaran yang mengajarkan untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Karena kalau ada satu saja (umat) yang punya pemikiran mau lepas dari NKRI, maka akan sangat kelihatan sekali. Karena itu pemikiran-pemikiran

41 Sutta Pitaka Dhiga Nikaya V; 1985: 72.


yang demikian itu tidak ada, baik itu umat yang dari keturunan atau yang warga pribumi sendiri.42

Sebetulnya cinta itu tidak hanya pada negara dan tanah air saja, tetapi harus melekat kepada semua makhluk. Sebagai misal, meskipun lahir dari golongan/kasta tinggi, namun ketika tidak bisa bergaul dan tidak bisa membangun kesatuan dan persatuan, justru orang-orang seperti ini di Buddha dianggap sebagai orang yang tidak bermanfaat di masyarakat. Tetapi meskipun lahir dari golongan Sudra sekalipun, namun jika dalam hidupnya itu mampu bersosialisasi dan bermasyarakat, kepada orang lain berbuat baik, dan melakukan dharma bakti, maka orang ini tetap lebih baik dari yang berkasta tinggi yang berkerilaku sebaliknya. Karena itu dalam agama Buddha apapun agamanya dan keyakinannya, maupun kastanya bila melakukan kebaikan akan memetik hasil dari kebaikannya itu.

Sebagai warga negara harus menjunjung tinggi dan menghormati negara dan pemerintah. Oleh sebab itu Pancasila dalam agama dan Pancasila pada negara yang sudah sinkron (sejalan), harus dipertahankan Pancasila, NKRI sebagaimana Panca-sila dalam agama Buddha. Buddha mengembangkan cinta kasih menjadi ajaran universal, seperti tertuang dalam Suta dikatakan “Berbahagilah bagi seluruh makhluk yang tampak dan yang tidak tampak”.

Demikian pula pendapat Sujadi bahwa dalam agama Buddha ada ajaran yang menganjurkan untuk cinta pada negara dan tanah air. Namun mengenai dalil-dalilnya kurang paham. Tetapi pada intinya memang dalam ajaran Buddha selalu melaksanakan kebajikan, cinta tanah air, dan sudah

42 Wawancara dengan Yanmo, tanggal 6 Juni 2015


iklhas menerima NKRI sebagai bentuk negara. Terlebih lagi Bhineka Tunggal Ika itu sudah ada sejak zaman Majapahit.

Sebagai generasi muda dari agama Buddha dibentuk satu organisasi yaitu Persaudaraan Pemuda Buddha Temanggung dengan Eko Budi, ((27 tahun), sebagai ketua PPBT sejak tahun 2013. PPBT dibentuk sejak tahun 2005 dengan ketua sebelumnya bernama Waryono. Eko mengatakan bahwa pemuda Buddhis tidak ada yang berfikiran atau berkeinginan untuk mendirikan negara sendiri atau membentuk negara dengan dasar di luar NKRI. Justru pemuda Buddhis berusaha untuk mempertahankan NKRI, membangun kerjasama, dan memberikan sumbangsih meskipun sedikit.

Pandangan tentang NKRI, Pancasila, dan UUD 1945

Menurut Solikhun, dalam agama Buddha tidak ada dalil atau ajaran yang mewajibkan umatnya untuk mendirikan negara sebagaiman agama yang menjadi keyakinannya. Karena Sang Buddha saja sebagai seorang raja kedudukan itu ditinggalkan, maka sebagai umat Budha atau masyarakat tidak layaklah berkeinginan menjadi raja. Sang Buddha memberikan contoh dengan melepaskan semua keduniawian, dari jabatan, dan kekayaan ditinggalkan. Oleh sebab itu tidak ada ajaran dalam agama Buddha yang memerintahkan untuk mendirikan negara Buddhis. Demikian pula halnya jikalau ada kelompok tertentu ingin mendirikan negara sebagaimana keyakinannya, jelas tidak setuju. Kalau pendirian negara sesuai keyakinan agama diperbolehkan, maka akan hancur. Dari ujung Sumatera sampai Irian, ada umat Buddhanya. Oleh karena itu pula Pancasila sebagai dasar negara sudah ideal


dan memadai serta bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Mungkin Pancasila bukan yang terbaik, tetapi jelas paling cocok untuk bangsa Indonesia yang multi etnis, agama, tradisi, bahasa dan sebagainya.

Pandangan yang sama diutarakan pula oleh Waliyono Ketua Majelis Kasogatan, dari sekte Tantrayana, bahwa tidak ada dalil dalam agama Buddha, yang mememerintahkan mendirikan negara sebagaimana agama yang menjadi keyakinannya. Justru dalam Kitab Cakkavatti Sihanada Sutta petikan dalam percakapan Sang Bhagava kepada para bhikkhu sebagai berikut: “karena kita melakukan cara-cara yang jahat, maka kita kehilangan banyak sanak saudara. Marilah kita berbuat kebajikan-kebajikan”. Jadi keinginan seperti itu jelas tidak ada, terutama khusus umat Buddha di Temanggung 100 % cinta mati terhadap NKRI. Pandangan yang sama dengan yang sebelumnya disampaikan pula oleh Eko Budi apabila ada upaya pendirian negara oleh kelompok tertentu, sangat tidak setuju. Karena Bhinneka Tunggal Ika, yang selama ini sudah hidup cukup menjaga masyarakat Indonesia menjdi masyarakat yang harmonis. Maksud Bhinneka Tunggal Ika dalam agama Buddha yaitu Indonesia toleransinya sudah cukup bagus dengan 6 agama, sampai sejauh ini meskipun ada juga konflik, tetapi tidak besar. Tetapi rasa menghormati sudah cukup bagus, misalnya di Desa Kaloran ini, toleransinya cukup baik. Misalnya saat ada yang akan mendirikan rumah ibadah maka masyarakat saling bergotong-royong membantu baik tenaga maupun berupa fisik untuk bangunan.

Prinsip pandangan umat Buddha yang pada intinya menolak terhadap sikap-sikap yang bertentangan dengan NKRI. Di samping tidak ada dalam ajaran Buddha juga karena


menengok latar belakang nenek moyang dari zaman Majapahit, Sri Wijaya, dimana agama Buddha itu timbulnya di tanah Jawa dan Sumatera. Atau secara umum di Indonesia dan masyarakat Temanggung merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari NKRI. Jadi tidak ada sekecil apapun terbersit untuk mendirikan negara berdasarkan agama Buddha. Apalagi agama Buddha sendiri sangat majemuk yang terdiri dari berbagai macam sekte. Secara garis besar saja ada Theravada atau Hinayana, Mahayana dan Tantrayana. Kasogatan sendiri adalah Tantrayana. Jadi agama Buddha sendiri terbagi menjadi banyak ragam aliran, sekte/majelis. Umat Buddha bisa bersatu, yang istilahnya meskipun berbeda bukan menjadi penghalang bagi umat Buddha apapun sekte dan aliranya untuk bersatu, khususnya dalam intern agama Buddha.

Secara umum, umat Buddha siap dengan segala perbedaan yang ada. Menjaga persatuan dan kesatuan menjadi penopang NKRI. Umat Buddha yakin bahwa dalam ajaran agama Buddha, tidak ada semacam doktrin/ajaran yang mengarahkan untuk menentang NKRI. Sebagai umat Buddha, tidak pernah berfikir suatu saat nanti untuk mendirikan negara sendiri. Karena umat Buddha mengikuti istilah dari Ki Hajar Dewantoro dengan pepatah “…Tut Wuri Handayani” akan mendukung apa yang menjadi program pemerintah dengan beragam perbedaan, dan tidak perlu mengkhawatirkan umat Buddha.

Solikhun juga berpendapat mengenai ajaran tentang hukum dalam agama Buddha, bisa disebut dengan urik, yaitu dalam agama Buddha tidak melarang. Tetapi apabila melanggar maka akibatnya ditanggung sendiri. Dalam Dhamma pada atthakatha “ Segala keadaan adalah hasil dari


pada apa yang telah kita pikirkan dan dibentuk oleh pikiran kita. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya”43 . Jadi apabila seseorang berbuat satu kejahatan, maka buah dari kejahatan itu bagaikan roda pedati, yang mengikuti jalannya lembu yang narik, artinya roda akan selalu mengikuti. Apabila seseorang melakukan kebaikan, maka buah kebaikan itu bagaikan bayang-bayang tidak akan lepas dari buahnya.

Menurut Sujadi, tidak ada perintah atau ajaran dalam agama Buddha untuk memformalkan hukum agama melalui negara. Artinya dalam agama Buddha tidak menjelaskan tentang hukum negara. Istilahnya dimanapun umat Buddha berada harus mengikuti aturan Negara, sementara ajaran agama adalah aturan yang harus dijalankan oleh umatnya.

Pandangan Pak Sujadi dikuatkan pula oleh Solikhun, bahwa yang ada hukum agama hanya untuk umat. Dalam agama Buddha ada 5 jenis hukum. Yaitu hukum yang universal, hukum alam, yang mengatur tata surya, yang mengatur tumbuh-tumbuhan, dan selalu ada namanya. Yang menghukum perbuatan seseorang namanya hukum karma. Ada yang mengatur tentang pikiran seseorang namanya Cita Niyama. Kalau hukum tentang perbuatan namanya Karma Niyama (Niyama itu artinya hukum). Terkait dengan hukum nasional yang nota bene bukanlah hukum agama, sebagai umat beragama, sangat menghargai jasa para pahlawan yang sudah membuat, mengatur dan memusyawarahkan yang akhirnya dapat menemukan mufakat yang bagus. Istilah Pancasila diawali oleh pidato Bung Karno, dimana ada agama

43 Dhammapada atthakatha, Bhikkhu Anggabalo, diterbitkan Yayasan Dhammadipa-arama, Yamaka Vagga Syair-syair kembar, hal.1


yang diletakkan dibelakang sendiri, namun setelah dimusyawarahkan akhirnya diletakkan paling atas. Itu artinya sudah merupakan pembagian yang bagus.

Sedangkan menurut Untung Sularsa dari MBI, bahwa sebagai warga bangsa Indonesia, memang NKRI sudah menjadi harga mati, bagi siapapun apapun agamanya, hidup di wilayah Indonesia. Bahkan dalam agama Buddha, tidak hanya Pancasila Buddha saja, melainkan ada Attasila, Dasa Sila dan Patimoka Sila yang penerapannya berbeda-beda. Karena itu dalam pandangan umat Buddha, terhadap orang atau kelompok yang mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI adalah sangat bertentangan dengan ajaran agama Buddha dan termasuk dengan dasar-dasar pendirian negara. Sikap demikian sangat tidak konsisten dan tidak menghargai jasa para pejuang yang banyak berkorban untuk lepas dari kolonial penjajah. Karena itu umat Buddha sangat menghargai bagaimana negara ini didirikan oleh para pejuang dengan susah payah merebut dari penjajah. Paling tidak sejarah membuktikan bagaimana bangsa Indonesia bersusah payah memperjuangkan. Karena itu dalam ajaran Buddha ditekankan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang menghargai para pejuangnya, memberi pernghormatan kepada orang tua, para leluhur, serta menghargai dan menghormati orang yang pantas untuk dihormati meskipun tidak ada hubungan keluarga atau famili.44

Sementara itu dalam pandangan beberapa tokoh pemuda/ pemuka agama Buddha terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, menjelaskan bahwa Pancasila sudah sangat ideal, karena nilai-nilai didalamnya sangat melindungi

44 Wawancara dengan Waliyono, Ketua majelis Kasogatan, 8 Juni 2015


masyarakat. Kalau kita lihat nilai-nilai pada Pancasila itu tersirat, bahwa banyak nilai-nilai perlindungan bagi orang, baik orang/kelompok yang mayoritas atau minoritas. Yanmo mengatakan pula, kalau kita berfikir pancasila, undang-undang dasar, sementara kita sudah merdeka 50 tahun lebih, tetapi kenyatannya dikehidupan sehari-hari, yang namanya kelompok mayoritas dan minoritas masih kental sekali. Dari kelompok minoritas, merasa pelayanan dan pembinaan umat Buddha, seringkali masih menemukan ganjalan-ganjalan yang tidak pas dengan nilai-nilai demokrasi. 45

Pancasila dalam agama Buddha ini sama persis dengan Pancasila pada dasar negara, dimana setiap hari, setiap saat, umat Buddha melaksanakan kebaktian, maka Pancasila ini diucapkan. Tetapi Pancasila harus dijalankan oleh umat awam, umat yang belum mempunyai kerohaniwan yang tinggi. Beda dengan Pandita, yang harus dilaksanakan dengan Attasila atau 8 sila, lain lagi dengan Samanera harus melaksanakan 70 Sila, Bhiksu dan Bhiksuni harus melaksanakan 227 sila, cukup banyak. Berkaitan dengan sila dalam agama Buddha dan Pancasila sebagai dasar negara, maka sebagai umat Buddha tidak bisa dipisahkan. Sila-sila ini memang mengandung ajaran vertikal di dalam kehidupan yang harus dilaksanakan setiap harinya oleh umat Buddha.

Menurut Sujadi (Magabudhi) dan Untung Sularsa (MBI), mengatakan hal yang sama dalam pandangannya mengenai Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran agama Buddha. Pancasila dalam Buddha, menyebutkan 1) tidak boleh membunuh, 2) tidak boleh mencuri, 3) tidak boleh berhubungan atau berbuat melakukan hal yang melanggar susila, 4) sama saja dengan kerakyatan pada Pancasila dalam

45 Wawancara dengan Yanmo, 7 Juni 2015


negara, hidup segala sesuatu harus dengan bermusyawarah, karena tanpa musyawarah bisa berbohong, karena itu tidak boleh berdusta dan 5) tidak boleh makan dan minum yang mengakibatkan lemahnya syaraf-syaraf. Setiap hari sila ini dalam kebakthian akan di babarkan dan di sampaikan. Di dalam Buddha sekte apapun pancasila senantiasa di sampaikan. 46

Hal yang sama disampaikan oleh Solikhun dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), terkait dengan pemikiran dalam agama Buddha tentang Pancasila, menurutnya bahwa Pancasila yang dituangkan dalam UUD 1945 itu mengambil dari buku Sutasoma, dan termasuk juga Bhinneka Tunggal Ika. Dari Pancasila yang ada di Indonesia sebagai dasar negara, dan Pancasila Buddhis tidak terpisah jauh. Pancasila dalam agama Buddha menyebutkan kami berusaha tidak membunuh, karena Tuhan yang sifatnya welas asih. Hanya saja yang demikian ini diuraikan secara spiritual dalam suta. Lalu kaitannya tentang kemajemukan dalam Buddhisme tidak ada permasalahan. Karena dari dulu umat Buddha mendukung negara RI. Banyak tokoh-tokoh Buddhis yang berjuang, hanya sayang tidak dimasukkan, seperti Gatot Subroto dari Buddhis yang belajar di Gunung Kalong dan berjuang ketika di Ambarawa.

Menurut Yanmo (Ketua FKUB), kalau di Buddha dalam penerapan hukum agama lebih cenderung sifatnya, dimana orang berfikir secara pribadi. Maksudnya kalau hukum negara, sangsinya bisa bersama sedangkan hukum agama lebih bersifat pribadi dan sangsinya berbeda. Hukum negara misalnya, ketika orang membunuh, pasti sangsinya merata

46 Wawancara dengan Untung Sularsa (MBI) dan Sujadi (Magabudhi), tanggal 6 Juni 2015).


yaitu di penjara misalnya dengan hukuman 5 tahun. Berbeda dengan hukum agama, kalau membunuh itu berbeda-beda ada yang tidak dengan niat tetapi membunuh atau yang dengan niat membunuh, yang disebut dengan Cittana (niat). Kalau kita membunuh karena tidak ada niat tetapi dengan tiba-tiba ketika sedang dalam perjalanan ada ayam terlindas dengan kendaraan, karmanya ringan (tidak berakibat). Karena itu tidak ada perintah dalam agama Buddha untuk memformalkan hukum agama melalui negara. Bahkan di Buddha sebetulnya hukum yang dipakai adalah hukum alam. Hukum karma itu adalah hukum alam. Umat Buddha itu tidak perlu repot, hukum itu mau di formalkan atau tidak, karena dalam agama Buddha sebetulnya bagi yang melakukan pelanggaran dan siapa yang berbuat baik mendapat karmanya sesuai yang dilakukannya, sesuai karmanya, apapun agamanya. Hukum karma sudah mengatur alam sesuai siklusnya. Sudah sejalan dengan ajaran dalam agama Buddha.

Bagi umat Buddha menempatkan konstitusi sebagai aturan negara dengan Kitab suci sebagai aturan agama, jelas berbeda porsinya. Ketika menempatkan konstitusi dalam bentuk kenegaraan adalah undang-undang yang di buat oleh manusia digunakan untuk menjaga ketertiban, dn sebagai landasan hidup bernegara. Sedangkan hukum yang dibuat oleh agama adalah hukum alam yang sifatnya tidak bisa diprotes atau di rekayasa. Jadi berbeda dengan konstitusi yang bisa berubah, karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan dengan baik, tetapi ternyata bisa dibelokkan. Tetapi dalam agama Buddha, undang-undang atau hukum yang sifatnya hukum alam, tidak bisa dibelokkan lagi. Satu contoh hukum perubahan. Dimanapun manusia berada bila sudah tua, mengalami perubahan, ini sudah hukum alam.


Mengenai penempatan konstitusi sebagai aturan negara dengan Kitab Suci sebagai aturan agama menurut Sujadi, bahwa posisi keduanya sejajar. Karena dalam pemerintahan, sebagai landasan yang sangat ideal itu adalah Pancasila Negara. Demikian juga dalam agama Buddha untuk umat juga ada Pancasila, sehingga sudah sinkron.47

Sehubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara menurut pandangan tokoh dari Magabudhi, sudah sangat ideal. Karena waktu itu untuk mencetuskan saja prosesnya sangat memerlukan perjuangan. Pancasila memang harus ditegakkan. Apalagi pada sila pertama telah menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, titik dan tidak ditambahin dengan kalimat/kata yang lain. Ini sudah benar-benar melindungi segenap warga yang mempunyai agama yang berbeda-beda. Dan saya sangat salut dengan para pejuang yang telah sanggup menyatukan, dengan pemikiran yang luar biasa.

Sementara itu dalam pandangan Sujadi mengenai penerapan hukum agama melalui negara, dikatakannya karena negara itu berdasarkan hukum-hukumnya mengatur tentang persatuan, serta untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Demikian juga dalam agama ada ketentuan dan aturan seperti itu, sehingga menurut pemikirannya, keduanya berjalan dengan sejajar, sehingga tidak ada permasalahan dengan agama yang menjadi keyakinan umat Buddha, maupun dengan pemerintahan. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas narkoba. Demikian pula dalam Budhisme diajarkan juga seperti itu. Dalam ajaran agama Buddha, mengingatkan kalau yang dilakukan itu tidak baik dan bila dilanggar, maka akan menerima akibatnya. Hidup ini dalam Buddhisme berputar, tidak begitu mati lalu

47 Wawancara dengan Sujadi, 7 Juni 2015


selesai. Karena setelah mati, masih ada hidup kedua dan disaat hidup kedua ini membawa hidup yang pertama. Tuhan menentukan hukuman kepada mereka sesuai yang dilakukannya.

Pandangan Tentang BhinnekaTunggal Ika dan Kemajemukan

Tokoh-tokoh agama Buddha melihat kelompok yang tidak toleran merasa tidak cocok dan tidak setuju, karena inti dalam ajaran Buddha adalah menghargai sesama dan mengajarkan sikap rendah hati. Salah satu contoh adalah di Temanggung ini, di mana masyarakat saling membantu baik dalam membangun rumah ibadah untuk muslim maupun Buddha sendiri, karena Buddha mengajarkan welas asih. Jangankan kepada manusia, kepada hewan dan makhluk lain, umt Buddha diajarkan untuk punya welas asih.48 Karena itu untuk mengatasi agar tidak terjadi intoleransi, maka dilakukan kegiatan bersama, yang salah satu contoh konkritnya adalah mengadakan Waisak bersama. Kemudian melakukan forum komunikasi umat Buddha untuk bertemu dan saling sharing, karena ujungnya adalah jangan melakukan kejahatan, sucikan hati dan tambahkan kebajikan.

Ketentuan untuk menghargai agama orang lain, sudah ada sejak zaman raja-raja. Misalnya Raja Asoka menghargai perbedaan agama pada masyarakatnya. Menjaga kerukunan dengan saling menghargai satu sama lain dan dilaksanakan majelis-majelis agama yang berbeda tetapi tetap teguh pada Sabda Sang Buddha. Umat Buddha sering melakukan pertemuan secara intern, dan mengadakan kegiatan yang

48 Wawancara dengan Yanmo, 6 Juni 2015


sifatnya gotong royong. Misalnya persiapan menyambut hari suci Waisak dan kunjungan ke vihara. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu dipakai untuk pendekatan kepada tokoh-tokoh agama baik intern, maupun antarumat beragama. Tempat berkumpul biasanya kantor Kemenag dan di klenteng atau vihara.

Pandangan agama Buddha tentang realitas kemajemukan, memang semuanya harus menerima perbedaan dengan tulus. Ada dalam Dhammapada “ jadilah orang sebagai perangkai bunga yang bagus”. Misalnya bunga itu bermacam-macam tidak harus yang satu dibuang, tetapi dirangkailah supaya bagus. Ini sinkron dengan kebhinekaan. Karena itu menurut Solikhun dalam agama Buddha tidak pernah ada gesekan walaupun terdiri dari 9 sekte, dan selalu bertemu dalam FKUB (Forum Komunikasi Umat Buddha) di Temanggung.

Pandangan tokoh agama (Sholikun), terkait dengan aliran yang berbeda/bermasalah, menurutnya, karena sifat manusia seperti itu sehingga memunculkan aliran-aliran. Tetapi yang diambil terakhir adalah ajaran Buddhis, yaitu “jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, tambahkan kebajikan”, sehingga dalam perbedaan tidak masalah, karena muaranya juga kesana. Sedangkan yang radikal, maka perlu untuk di ingatkan. Di Temanggung tidak ada kelompok yang radikal.49 Keterangan ini dikuatkan oleh Waliyono sebagai ketua majelis Kasogatan.

Ajaran Buddha pada intinya sangat sederhana yaitu: Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebaikan/kebajikan dan

49 Wawancara dengan Sholikhun, dari FKUB Kab. Temanggung, tanggal 7

Juni 2015


sucikan hati dan pikiran. Oleh karena itu ajarn agama Buddha itu cenderung/fokus pada diri sendiri. Jadi humanisme, dalam kehidupan bersama, campur tangan/koordinasi sangat kurang. Intinya bagaimana semua umat Buddha dapat bertindak dengan baik, bisa menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Bahkan doa Buddha sangat universal setelah menyelesaikan ibadah adalah bukan untuk diri sendiri atau untuk keluarga kami, tetapi untuk umum yaitu untuk semoga semua makhluk hidup bahagia. Jadi bila ada yang kurang baik karena menyimpang dari nilai kemanusiaan dan menyimpang dari ajaran Buddha itu sendiri, walaupun itu dari sekte sendiri, akan menentangnya.50

Demikian pula bila ada yang bersikap radikal, justru akan berhadapan dengan umat Buddha sendiri. Umat Buddha siap dengan segala perbedaan, pluralism, dan kemajemukan yang ada, sehingga umat Buddha siap hidup rukun, dengan segala macam latar belakang yang berbeda, baik dari suku, agama dan adat budaya. Umat Buddha berkeinginan, karena masing-masing masyarakat memiliki adat, masing-masing adat sendiri jangan disamakan. Umat Buddha di Temanggung ini Kec. Kalimanggis ini punya adat sendiri, dengan daerah lain jangan disamakan. Hargai adat masyarakat, budaya dan keyakinannya. Tetapi seandainya ada oknum atau dari pihak lain yang bersikap demikian, dengan ketegasan pasti ditentang.

Pandangan terhadap Kesatuan NKRI

Sejarah mencatat bahwa agama Buddha muncul sebelum kemerdekaan di zaman, bhkan sudah di masa

50 Wawancara dengan Waliyono ketua Majelis Kasogatan, tanggal 7 Juni 2015


kerajaan Sriwijaya, sekitar Kota Palembang sekarang di abad VII. Sriwijaya terkenal dengan kekuatan angkatan perangnya, khususnya di angkatan laut. Sehingga banyak kerajaan kecil termasuk di Jawa, ditaklukkan dan disatukannya. Umumnya para raja di kerajaan ini, menganut agama Buddha. Kerajaan ini terkenal pula dalam mempersatukan Kesatuan Nusantara I, dengan pusatnya di Palembang. Namun setelah tahun 1377, kerajaan Sriwijaya runtuh dan akhirnya tidak pernah mencuat lagi sebagai suatu kerajaan yang kuat, dan akhirnya lenyap.

Keberadaan agama Buddha yang tidak menampakkan diri ini, menandakan kemunduran agama Buddha atau dikatakan sebagai “tertidur”. Namun dalam kalangan rakyat, secara tidak terbuka tetap melaksanakan ajaran agama Buddha, yang mereka praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, secara turun temurun di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah Jawa Tenbgah, Jawa Timur, Bali, Lombok dan Kalimantan Selatan (Dayak).

Tetapi pada permulaan penjajahan Belanda di Indonesia pada abad XVII hingga permulaan abad XX setelah berdirinya VOC, agama Buddha tidak terdengar, terlebih lagi penjajah Belanda hanya mengenal agama Kristen Protestan, Katolik dan Islam, dan tidak pernah menyebut-nyebut tentang agama Buddha. Setelah zaman kemerdekaan, agama Buddha mulai bangkit, berkembang dan mengkoordinir pembabaran Dharma kepada umat Buddha di seluruh Indonesia, di desa-desa dan kota.

Hasil jerih payah para Dharmaduta dalam membabarkan Dharma, semakin bermunculan, baik organisasi, majelis dan sangha dalam mengkoordinir aktivitas keagamaan bagi umat Buddha. Puncak aktivitas umat Buddha di Indonesia, adalah ketika dilaksanakannya Kongres Umat


Buddha (WALUBI) pada tahun 1979 di Yogyakarta. Karena itu pula banyak bermunculan juga organisasi dan majelis-majelis agama Buddha di wilayah Temanggung dan sekitarnya. Dari 9 organisasi/majelis agama Buddha yang terdapat di Temanggung, maka ditetapkan 2 (dua) majelis yaitu dari Magabudhi dan Kasogatan.

Apabila ada yang melakukan hal-hal yang akan merusak tatanan negara yang telah diperjuangkan oleh para pejuang sebelumnya, sama saja artinya menimbulkan masalah baru. Termasuk di dalamnya tentang separatisme adalah sangat tidak cocok, karena akan mengganggu ketentraman. Kalau sudah memahami dengan Dharma meskipun berhadapan dengan berbagai kemajemukan, dengan keanekaragaman, tidak menjadi suatu halangan dan kejanggalan, karena ini merupakan satu anugrah sebagaimana diajarkan dalam Dharma.

Dalam pandangan para tokoh/pemuka agama Buddha, bahwa tidak ada dalil dalam agama Buddha yang mengajarkan untuk menentang NKRI, justru dalam ajaran agama Buddha, tidak menyinggung-nyinggung urusan negara. Karena itu dalam ajarannya, tidak pernah menemukan aturan untuk mendirikan negara berdasarkan agama Buddha. Dimanapun konsep ajaran Buddha semua sama yaitu “semoga semua makhluk hidup bahagia”, termasuk lingkungan dan negara bahagia. Namun seandainya ada diantara umat Buddha yang ingin melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara, tidak perlu dilawan, tetapi memperkuat diri dengan Dhamma sesuai Buddhis, tanpa perlawanan dan kekerasan. Konsep dalam ajaran Buddha itu sudah bagus, hanya bila ada yang melakukan perbuatan buruk itu bukan karena konsep ajarannya, tetapi oknum yang


tidak baik, tidak taat pada ajaran agama. Sebagaimana inti ajaran Buddha “Janganlah berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, dan perbanyaklah berbuat kebajikan”.

Visi tentang Nasionalisme Ke Depan

Program organisasi Magabudhi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan untuk berorganisasi telah dicantumkan landasan organisasi berdasarkan Pancasila. Program organisasi, biasa melakukan pembinaan dengan berkeliling ke vihara-vihara untuk berkoordinasi kepada pengurus vihara dan majelis dengan mengadakan kegiatan dan membina para pemudanya.

Sebagai generasi penerus, pemuda Buddhis sangat mendukung mempertahankan NKRI, apalagi saat zaman Bung Karno sudah lebih lengkap dengan Pancasila. Artinya sebagai warga negara perlu mempertahankan negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke sampai titik darah penghabisan. Tanpa itu negara akan kembali seperti dulu, dimana-mana ada kerajaan. 51

Ada keinginan untuk merukunkan terhadap 9 majelis yang ada di Temanggung yang berbeda dalam tata cara sembahyang, karena dalam tata cara sekte yang 9 itu ada perbedaan, tujuannya agar dalam beribadah jangan sampai ada gesekan-gesekan, karena untuk kepentingan bersama. Di Temanggung mestinya memiliki punya satu tempat untuk kegiatan non-ritual, seperti untuk meditasi. Sementara ini terkait dengan keputusan atau berdasarkan kongres

51 wawancara dengan Eko Budi, ketua PPBT, tanggal 8 Juni 2015


organisasi, selama ini tidak ada, yang baru ada seputar program intern di Temanggung saja.52

Menurut Eko Budi, pemerintah harus lebih baik lagi dalam melindungi kaum minoritas, dan hukum juga harus lebih baik lagi, karena tampakya ada hukum yang bisa dibeli. Jaminan sosial perlu ditingkatkan, kalau masyarakatnya rukun dan politik yang diatas stabil, tentu negara juga akan aman. Dalam ajaran agama Buddha yang mengajarkan Cinta Kasih telah menghapus kasta. Semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan doa dalam agama Buddha: Semoga semua mahkluk bahagia. Ajaran tentang kerukunan secara terinci dalam ajaran agama Buddha, tidak ada, tetapi selalu dalam khutbah diselipkan untuk hidup rukun, di ibaratkan dalam rangkaian bunga. Karena itulah konsep nasionalisme sudah sesuai dengan konsep yang terdapat dalam ajaran agama Buddha.

52 Wawancara dengan Yanmo (ketua FKUB), tanggal 7 Juni 2015


BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Dari berbagai pandangan tokoh agama Buddha terkait aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI dapat di tarik kesimpulan: Pertama, pemikiran agama Buddha tentang nasionalisme Indonesia secara umum, seperti Pancasila dalam agama Buddha dan Pancasila pada Negara, sudah sinkron (sejalan). Dalam ajaran agama Buddha, tidak mengajarkan untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Karena itu Nasionalisme tidak bertentangan dalam ajaran agama Buddha. Justru umat Buddha berusaha untuk mempertahankan NKRI, membangun kerjasama, dan memberikan sumbagsih meskipun sedikit dan tidak ada keinginan untuk mendirikan negara sendiri di luar NKRI. Kedua, dalil dan pandangan tokoh agama Buddha atas pilar-pilar kebangsaan NKRI, dikatakannya bahwa dalam ajaran Buddha selalu melaksanakan kebajikan, cinta tanah air, dan sudah menjadi harga mati menerima NKRI. Ketiga, pandangan tokoh umat Buddha terhadap pemeliharaan kemajemukan, bahwa dalam ajaran Buddha selalu mengembangkan cinta kasih. Kita harus menerima dengan adanya perbedaan, sebagaimana tersebut dalam Dhammapada “Jadilah orang sebagai perangkai bunga yang bagus”. Keempat, Umat Buddha mendukung program organisasi kedepan berkoordinasi dengan pengurus vihara dan majelis. Tujuannya untuk pembinaan keagamaan pada umat dan berusaha menyatukan perbedaan dalam tatacara ibadat antar sekte di Temanggung. Kelima, visi para tokoh agama Buddha, adalah


mempertahankan wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bila tidak dijaga, negara akan tercabik-cabik, dan negara akan kembali seperti dahulu, dimana-mana ada kerajaan.

Rekomendasi

Kepada Penyelenggra Buddha, sebaiknya untuk segera direalisasikan rencana untuk menyatukan tata cara ibadat yang beragam dari berbagai majelis/sekte dalam agama Buddha.

Kondisi yang sudah kondusif dalam hubungan antar maupun internal umat dapat terus dipertahankan, untuk menjaga kerukunan umat beragama. Karena itu kepada para penyuluh agama Buddha sangat berperan dalam merekatkan hubungan yang harmonis dalam intern agama Buddha.


DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Kronologi Hidup Buddha, oleh Bhikkhu Kusaladhamma, cet . I, Desember 2006, Yayasan Penerbit Karamiya.

Sutta Pitaka Dhiga Nikaya V; 1985

Dhammapada Atthakatha, Bhikkhu Anggabalo, diterbitkan Yayasan Dhammadipa-arama, Yamaka Vagga Syair-syair kembar.

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, data 2014

Agama dan Kebangsaan Menurut Buddha Dharma: Sepenggal “Wacana Buddha Dharma”, Karya Krisnanda Widya-Mukti, yayasan Dharma Pembangunan, 2003.

Ketuhanan Yang Mahaesa dalam Agama Buddha, oleh Corneles Wowor, MA, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis Akademi Buddhis Nalanda, 22 September 1984.

Konsepsi Strategis Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Buddha di Indonesia, oleh Tim Penyusun, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Tahun 2003.

Pedoman Pelaksanaan P-4 Bagi Umat Buddha, Penerbit Hanuman Sakti, 1993

Sutta Pittaka Dhiga Nikaya V (Patika Sutta, Udumbarika Sutta, Cakkavati Sihanada Sutta dan Sampasadamya Sutta), Penerbit: CV. Danau Batur, Cet. I Tahun 1985.


Sutta Pitaka Digha Nikaya, IIIoleh: Lembaga Penterjemah Kitab Suci Agama Buddha, Diterbitkan oleh: Badan Penerbit Buddhis Arya Surya Candra, Tahun 1991.

Sutta Pitaka Digha Nikaya IV, oleh: Team Penterjemah Kitab Suci Agama Buddha, Diterbitkan oleh: Proyek Sarana Keagamaan Buddha Departemen Agama RI, tahun 1993.



AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA ISLAM


MENURUT PEMIKIRAN PERSIS-IJABI

WILAYAH PROV. JAWA BARAT & PROV. BANTEN

Oleh:

Reslawati

5


BAB I

PENDAHULUAN

Kelahiran Persatuan Islam (Persis) Prov. Jawa Barat tidak terlepas dari lahirnya Persis tingkat pusat yang lahir di Bandung dan sampai saat ini kedudukanya masih tetap di Bandung. Lahirnya Persis diawali dengan terbentuknya suatu elompok tadarusan (penelaahan agama Islam di Kota Bandung) yang dipimpin H. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dan kesadaran akan hidup berjamaah, berimamah dan berimarah dalam menyebarkan syiar Islam, menumbuhkan semangat kelompok tadarausan untuk mendirikan sebuah organisasi baru dengan ciri dan karateristik yang khas. Pada tanggal 12 September 1923, kelompok tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Islam (Persis). Nama Persis diberikan dengan maksud mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam dan persatuan usaha Islam. Kemudian dikembangkan oleh tokoh kharismatik yaitu Ahmad Hassan dan salah satu muridnya Moehammad Natsir.

Dalam kancah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia, kita ketahui bahwa Jam’iyyah Persis ikut serta dan berperan aktif dalam memberikan arah dan dasar-dasar berdirinya NKRI serta memberikan keteladanan kepada umat agar kembali kepada al quran dan as Sunnah dalam segala aspek kehidupan melalui gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam Qanun Asasi dan Qanun Dakhili (AD/ART) Persis disebutkan, Jam’iyyah Persis


berdasarkan Islam. Adapun Kelahiran Dewan Pimpinan Wilayah Persis Jawa Barat tidak terlepas dari adanya kelahiran Persis di Bandung yang merupakan sebagai Pimpinan Pusat. DPW Persis Jawa Barat saat ini baru pindah dari kantor lama, ke kantor yang baru beralamat di jalan Peta Belakang No. 154 Bandung. Kantor ini direncanakan pembangunan 3 lantai dan baru selesai lantai dasar, dan sudah di pakai untuk berkantor bagi pengurus wilayah Persis Jawa Barat.

Saat ini jumlah anggota Persis se Jawa Barat sebanyak 30.000 orang dengan 239 Cabang Se-Jawa Barat, demikian diungkapkan Herdian, sekretaris DPW Persis. Setiap anggota persis tercatat secara rapi dalam data base keanggotaan persis. Setiap anggota mempunyai kartu anggota yang mempunyai barcode. Persis mempunyai lembaga otonom yaitu Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima Persis dan Himi Persis. Adapun pelaksanaan program kerja rencana jihad Persis Jawa Barat dijabarkan dalam musyawarah kerja wilayah. Persis memiliki 187 lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berupa madrasah yang mereka sebut sebagai pesantren menariknya tidak diberi nama layaknya sekolah-sekolah atau pesantren pada umumnya, tapi hanya diberikan sebutan seperti: Madrasah Ibtidaiyah Persis (MI Persis 29), MI Persis 30, dan seterusnya. Memiliki pengelolaan pusat Zakat umat, ambulance untuk membantu keluarga Persis yang memerlukan bantuan darurat, pengelolaan sarana website, pembinaan ke jam’iyyahan, sosialisasi KBIH Haji Persis, sosialisasi peraturan dan UU perwakafan, mendata wakaf secara komprehensif, mensyi’ar kan pemahaman al quran dan as sunnah, menyelenggarakan halaqoh mubaligh, melakukan koordinasi dengan Kemenag Jabar, dll.


Ijabi Wilayah Jawa Barat

Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesi dideklarasikan pada tanggal 1 Juli 2000 di Gedung Merdeka Bandung sebagai organisasi massa yang dipelopori oleh tokoh intelektual Indonesia Dr. Jaluluddin Rakhmat, M.Sc dan kini duduk sebagai Ketua Dewan Syuro. Jalaluddin Rakhmat yang biasa di panggil Kang Jalal dikenal sebagai pakar komunikasi dan cendikiawan muslim Indonesia, sekarang menjadi anggota DPR RI. Kang Jalal bersama beberapa orang diantaranya dua orang doktor dari ITB yaitu Dimitri Mahayana dan Hadi Suwastio mendirikan IJABI.

IJABI terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat nomor: 127 Tahun 2000/D.I tanggal 11 Agustus 2000. Pendirian dan pengembangan IJABI ini banyak dipelopori oleh para pencinta ahlulbait dari kalangan Syi’ah (imamiyah) tetapi misi IJABI adalah menghimpun seluruh pencinta ahlulbait dari kalangan manapun untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan mustadha’afin dan pencerahan pemikiran umat. Tujuan IJABI secara eksplisit dijabarkan dalam AD/ART, dalam AD/ART Pasal 3 disebutkan bahwa IJABI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya. Tujuan itu adalah mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang diriwayatkan melalui jalur keluarga Nabi SAW. Keunikan inilah yang menantang ormas ini untuk membuktikan bagaimana epistemologi dan implikasi aksiologis dari kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi SAW.

Asas kecintaaan kepada Ahlul Bait Nabi SAW, IJABI merumuskan metode pergerakannya dengan pendekatan cinta (tasawwuf). Pendekatan ini adalah kajian tasawuf -filosofis, jadi pengembangan konsep cinta itu dibentuk oleh


dasar-dasar teologis-rasional. Dalam kajian ahlul bait, pengembangan gerakan sosial manusia dibentuk oleh gerakan yang berkembang dalam diri manusia sendiri. Pengenalan terhadap diri adalah kunci mengenal Allah SWT. Pengenalan kepada Allah SWT tidak dapat hanya melalui wahyu semata (tekstualitas nash) tetapi juga dengan kebenaran akliah. Secara sederhana, pengembangan gerakan sosial harus didukung bukan saja oleh perangkat analisis sosial dan dukungan masyarakat tetapi juga harus didukung oleh manusia yang takzim kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Di sinilah peran Imamah (kepemimpinan) menjadi kajian selanjutnya yang harus dipahami oleh para pencinta ahlul bait dengan dasar-dasar teologis-rasional. Dalam konteks itu, maka sikap terhadap keberagaman adalah terbuka, karena kita percaya keterbukaan adalah syarat untuk menguji sebuah pemikiran. Pengujian ini sesungguhnya inheren dalam kritisisme ahlul bait sebagaimana dalam gambaran penantian (okultisme) kepada Al-Mahdi as.


BAB II

PEMIKIRAN PERSIS DAN IJABI TENTANG NASIONALISME INDONESIA

Baik Persis dan Ijabi, menyatakan bahwa Nasionalisme tidak bertentangan degan ajaran Islam. Menurut Pengurus Persis agama Islam mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air/nasionalisme. Dalam al Quran sesungghnya banyak ayat yang mengajarkan tentang cinta tanah air/nasionalisme, diantaranya adalah tentang Nabi Ibrahim as di dalam al Qur'an disebutkan, nabi Ibrahim as berdoa kepada Allah untuk memberkahi negeri yang didiaminya:

..…… آمنا بلدا هذا اجعل رب إبراهيم قال إذ و

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa….." (Al Baqarah 126).

..………آمنا البلد هذا اجعل رب إبراهيم قال وإذ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman…..." (Ibrahim 35)

Menurut Persis hadist yang terkait dengan nasionalisme atau cinta tanah air, diantaranya adalah: Hubbul wathoni minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman. Mereka tidak menyebutkan hadist tersebut di riwayatkan oleh siapa. Namun mereka menyampaikan bahwa anggota Persis harus mencintai tanah air Indonesia. Cinta pada tanah air Indonesia


ini dapat diwujudkan dalam bentuk mengisi kemerdekaan melalui program kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah wilayah Persis.

Menurut Pengurus Ijabi terkait dalil al Quran tentang nasionalisme diantaranya adalah tentang kita harus mematuhi pemimpin, adapun ayat yang terkait tentang nasionalisme diantaranya:

.....منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها يا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu…..”(Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58).

Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa kelahiran Ijabi tidak terlepas dari Jalaluddin Rakhmat, sehingga pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rakhmat include didalam arah dan tujuan Ijabi. Oleh karena itu terkait masalah dalil-dalil keagamaan mengenai nasionalisme dapat merujuk pada pendapat Jalaluddin Rakhmat. Walaupun pendapat Jalaluddi Rakhmat mendominasi pemikiran Ijabi, bukan berarti orang-orang yang ada di Ijabi tidak diberikan kebebasan berfikir dan berpendapat. Pengurus Ijabi memberikan banyak tulisan Jalaluddin Rakhmat pada peneliti untuk dijadikan rujukan mengenai dalil-dalil al Quran terkait masalah nasionalisme. Namun dari banyak tulisan tersebut, peneliti belum menemukan dalil terkait nasionalisme, dalam tulisan Jalaluddin Rakhmat menyebutkan bahwa kita harus mematuhi keputusan pemerintah.


Pandangan tentang, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI

Kedua ormas ini berpandangan tidak mempersoalkan negara yang bukan negara agama, bahkan menurut kedua organisasi tersebut tidak ada kewajiban mendirikan negara dan tidak harus di formalkan. Apapun bentuk negaranya tidak manjadi masalah. Dimana Rasulullah saw tidak menetapkan bentuk negara Islam itu seperti apa. Namun demikian setelah wafat Rasulullah saw barulah adanya kekhalifahan. Bahkan kekhalifaan tidak bertahan lama. Beragam mulai proses pemilihan khalifah di zaman sahabat dan setelahnya. Yang terpenting adalah nilai-nilai keagamaan sebuah agama dapat tercermin dalam landasan kehidupan beragama dalam sebuah negara, contohnya Indonesia. Indonesia bukan sebuah negara salah satu agama, tetapi Negara yang penduduknya beragama, hal tersebut tercermin pada pasal 29 UUD 1945 tentang Ketuhanan Yang Maha Esa warganegara menjalankan agama dan keyakinananya. Namun sayangnya kelompok minoritas seperti Ijabi, Ahmadiyah dan lainnya dibiarkan saja oleh aparat ketika di perlakukan tidak adil dan semena-mena, demikian diungkapkan pengurus Ijabi.

Adanya kelompok yang ingin mendirikan negara agama, menurut Persisharus dilihat apa tujuan pendiriannya tersebut. Jika ingin menggantikan negara Indonesia maka baik Persis maupun Ijabi akan menentangnya, karena tidak sesuai dengan cita-cita para founding father pendiri bangsa Indonesia. menurut Persis dan Ijabi Pancasila merupakan dasar negara yang ideal saat ini dan NKRI sudah final dan tidak akan diganti dengan yang lainnya. Karena pancasila sudah sebagian besar mengadopsi nilai-nilai keagamaan dalam


setiap agama yang di peluk masyarakat Indonesia serta nilai-nilai lokal. Seperti Ketuhanan yang Maha esa, setiap warganegara Indonesia adalah umat yang beragama dan berketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukan bahwa setiap umat beragama dijamin untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya. Setiap agama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan saling cinta kasih dan hidup rukun dan damai dalam kesatuan, sehingga lima sila dalam pancasila sudah mencerminkan nilai-nilai setiap ajaran agama yang ada di Indonesia. menurut Persis dan Ijabi secara umum ajaran agama Islam telah tertuang dalam Pancasila, namun mereka tidak menjelaskan secara rinci dalilnya satu persatu disetiap isi Pancasila.

Pengurus Persis mencontohkan dalil tentang sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yaitu:

Surah Al-Maa-idah: 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Surah Al-Insaan: 8 – 9

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. “

Pengurus Ijabi menyampaikan dalil tentang Sila Persatuan Indonesia adalah Surah Al-Hujuraat 10:


“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. “

Dan demi menyambut seruan Rosulullah saw pada haji wada’:

“Janganlah kamu kafir kembali dengan saling membunuh diantara sesame kamu, jadilah semua hamba itu bersaudara.”

Dalam konstitusi Indonesia, hukum positif yang diterapkan selama ini adalah masih peninggalan hukum Belanda. Namun para ahli hukum Indonesia sudah mulai menggali dan memasukan hukum agama yang universial ke dalam hukum positif Indonesia, seperti larangan miras, perzinahan, perjudian, perkawinan, zakat, wakaf dan semua itu diambil dari ajaran agama yang ada di Indonesia. Hukum agama tidak harus di formalkan, seperti yang terjadi dibeberapa daerah tentang perda syariat Islam. Namun hukum-hukum agama yang bersifat universal bisa dimasukan kedalam hukum nasional. Namun bisa juga hukum agama seperti qisos dimasukan ke dalam hukum positif, asal mendapat persetujuan dari semua agama, terutama pembuat UU. Jika hukum qisas dapat membuat efek jera bagi pelaku kejahatan, saya yakin semua agama akan sepakat diberlakukan. Namun sesungguhnya hukum qisas itupun sudah diterapkan di Indonesia seperti hukuman berat berbuat kejahatan yaitu hukuman mati. Akan lebih elegan jika hukuman mati tidak dilakukan dengan cara ditembak tetapi mungkin disuntik mati, demikian Pengurus Persis. Baik Persis maupun Ijabi menganggap bahwa tidak ada pertentangan antara hukum negara dengan hukum agama. Nilai-nilai


agama sudah diadopsi keadalam hukum negara, walaupun belum secara keseluruhan, seperti hukum qisos tersebut.

Pandangan terhadap Pemeliharaan Kemajemukan

Baik Persis dan Ijabi sangat menghargai perbedaan terutama dalam hal kemajemukan beragama, sepanjang tidak saling mengganggu tidak menjadi persoalan. Bangsa Indonesia dibangun dengan keberbedaan, baik ras, suku, adat istidat, kebudayaan, dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia, oleh karena itulah keberbedaan tersebut diikat dalam sebuah semboyan Bhinika Tunggal Ika. Artinya sekalipun dengan ragam keberbedaanya bangsa Indonesia tetap satu jua dalam kesatuan Negara Republik Indonesia sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Baik Pengurus Persis maupun Pengurus Ijabi berpandangan bahwa dalil tentang kemajemukan agama terdapat dalam Surat Al Hujuraat:13, yaitu:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “,

Baik pengurus Persis dan Ijabi berpandangan bahwa jika ada perbedaan dalam pemikiran diantara sekelompok ataupun perorangan, mereka sangat menghargainya sedangkan jika berbeda keyakinan atau agama merupakan pilihan setiap individu masing-masing. Namun bagi Persis jika ada aliran sempalan dalam Islam yang sudah


menyimpang dari akidah atau ajaran Islam maka harus diluruskan dan tidak dapat ditoleransi. Jika dalam batas-batas furu’iyah masih bisa ditoleransi. Persis ikut turun mendemo Syiah karena dalam pandangan Persis, Syiah menyimpang dari ajaran agama, karena tidak mengakui sahabat nabi saw dan mencaci maki sahabat dan istri nabi saw. Sedangkan menurut Ijabi merekalah yang senantiasa mendapatkan perlakuan intoleran dan diskriminatif oleh kelompok tertentu yang mengatas namakan umat Islam. Pengurus Ijabi menginginkan negara berlaku adil dan harus hadir dalam setiap tindakan intoleran yang dilakukan kelompok lain kepada Ijabi. Padahal Ijabi tidak pernah mengganggu kelompok di luar Ijabi. Dalam rangka untuk memelihara kemajemukan agama, baik Persis maupun Ijabi terus melakukan penguatan intern organisasi dan saling menghormati setiap agama dan melakukan berbagai kegiatan lintas agama, serta silaturrahmi dan berpartisipasi dalam kegiatan dengan pihak-pihak lainnya. Untuk Persis sendiri tidak pernah mengadakan kegiatan lintas agama, namun suka menghadiri kegiatan lintas agama yang dilaksanakan oleh Kemenag maupun FKUB.

Persis dan Ijabi Memperkuat NKRI

Dalam kesejarahan bangsa Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa Persis telah berkontribusi besar dalam awal kemerdekaan bangsa terutama melalui tokoh-tokohnya seperti Isa Anshary, M. Natsir, E. Abdurrahman, A. Hassan yang banyak beperan dalam kancah politik Indonesia. Sedangkan di alam kemerdekaan ini, Persis turut serta membangun umat melalui program-program kegiatan dakwah, pemberdayaan,


pembinaan, pendidikan umat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya umat khusunya bagi jam’iyyah Persis.

Begitu juga dengan Ijabi yang lahir dalam alam pasca reformasi turut berkontribusi dalam membangun Indonesia pasca reformasi. Komitmen ini dinyatakan Ijabi dalam deklarasi persatuan Ijabi pada 14 November 2013, yang berbunyi, sbb:

Kami adalah anak bangsa yang lahir dari rahim bumi pertiwi. Kami menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kami bertekad berada di garis terdepan untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan mereka yang hendak meruntuhkannya dengan terang-terangan maupun diam-diam.

Kami menghargai keragaman sosial budaya dan agama, seperti amanat UUD 1945. Sebagai anak bangsa yang ingin hidup damai, kami menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.

Baik Persis dan Ijabi sangat menentang jika ada kelompok separatisme yang mengataskan agama untuk kepentingannya termasuk untuk mendirikan negara baru di Indonesia seperti negara Islam, semacam Isis. Bahkan Persis dan Ijabi berpendapat bahwa seharusnya pemerintah melarang Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang jelas-jelas menolak Pancasila dan ingin mendirikan negara Islam khilafah menurut versi HTI, serta membubarkan setiap organisasi dan kelompok lainnya yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Bukan membiarkannya HTI secara terang-terangan menghina negara Indonesia dengan


menyatakan pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan thoghut.

Visi atas Nasionalisme Indonesia

Persis dan Ijabi berpandangan bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus selalu waspadai setiap ancaman, rongrongan dari kelompok yang ingin menggulingkan NKRI, baik dari dalam maupun luar negeri. Segenap bangsa Indonesia harus bersatu padu dan bahu membahu melawan siapapun yang ingin merusak atau ingin mengganti kedaulatan bangsa Indonesia. Karena itu bangsa ini harus menyatukan persepsi dalam membangun bangsa akan dibawa kemana. Persis sendiri berupaya melakukan penguatan secara Internal, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan melalui pendidikan dan dakwah, agar umat Islam yang ada di Persis senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan terhadap keyakinan agamanya dan memperkuat rasa kebangsaannya.

Sedangkan IIjabi, selain melakukan konsolidasi secara internal juga melakukan upaya-upaya kebersamaan dengan kelompok agama Islam maupun lintas iman, memperkuat dan membumikan Islam dengan melakukan pencerahan terutama pada mereka yang mencintai nabi. Menampilkan gerakan intelektualitas yang mencerahkan pemikiran Islam dan melakukan pembelaan terhadap mustadha’afin. Jangan sampai nasionalisme bangsa ini terkoyak oleh prilaku segelintir orang yang mengatasnamakan agama untuk menindas kelompok minoritas. Akhir-akhir ini yang terjadi adalah tindak kekerasan atas nama agama, penyesatan kelompok agama atas kelompok lainnya mengakibatkan kita


kehilangan Indonesia yang ramah, gotong-royong, tepo seliro, seolah tidak ada lagi Indonesia yang bermartabat, bagaimana negara makin kuat. Memperkuat peran hukum dan pelaksanaan di lapangan, tidak perlu teori banyak-banyak, jika tidak terwujud dalam pelaksanaannya di lapangan. Sebagai anak bangsa harus terus menciptakan suasana rasa damai dan nyaman, saling mengulurkan dan bergandengan tangan untuk bersatu mempertahankan NKRI.


BAB III

PENUTUP

Dari pembabaran di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

Persis dan Ijabi mempunyai pemikiran bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan ajaran Islam, agama Islam mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air/nasionalisme. Adapun di antara dalilnya adalah: Q.S. al Baqarah ayat 126, Q.S.Ibrahim ayat 35, dan Q.S An-Nisa’ ayat 58. Dan Hadis Hubbul wathoni minal Iman atau Cinta Tanah Air sebagian dari Iman.

Persis, dan Ijabi berpandangan Pancasila merupakan dasar negara yang ideal dan paling cocok saat ini dan NKRI sudah final dan tidak akan diganti dengan yang lainnya. Pancasila sudah mengadopsi nilai-nilai keagamaan dalam setiap agama yang di peluk masyarakat Indonesia serta nilai-nilai lokal. Secara umum ajaran agama Islam telah tertuang dalam Pancasila, seperti UU Zakat, wakaf, maslah haji, dll. Di antara dalilnya adalah: Q.S. al Maaidah ayat 2, al Ihsaan 8-9 dan al Hujurat ayat 10. Secara institusional Matlaúl Anwar dan Persis melakukan upaya penanaman nilai-nilai keislaman yang menguatkan NKRI itu dalam sistem pendidikannya (Madrasah/Ponpes).

Baik Persis maupun Ijabi sangat menghargai perbedaan terutama dalam hal kemajemukan beragama, sepanjang tidak saling mengganggu tidak menjadi persoalan. Agama Islam sangat menghargai perbedaan, salah satu dalilnya tertuang dalam Q.S. al Hujuraat ayat 13.


Baik Persis maupun Ijabi telah berperan aktif dan berkontribusi terhadap negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan melalui program kegiatan mereka masing-masing dan menolak pada kelompok-kelompok separatism agama dan yang ingin menggantikan Pancasila dan negara Indonesia dengan bentuk yang lain. Pemerintah harus membubarkan HTI yang jelas-jelas menolak Pancasila dan ingin menggantinya dengan sistem Khilafah.

Visi Persis kedepan adalah berupaya melakukan penguatan secara internal, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan melalui pendidikan dan dakwah, agar umat Islam yang ada di Persis senantiasa meningkatkan rasa ketaqwaannya terhadap keyakinan agama dan memperkuat rasa kebangsaan.

Visi Ijabi kedepan adalah konsolidasi internal, menciptakan kebersamaan dengan kelompok lain baik inter Islam maupun lintas iman, memperkuat dan membumikan Islam dengan melakukan pencerahan pada yang mencintai nabi serta enampilkan gerakan intelektualitas yang mencerahkan pemikiran Islam dan melakukan pembelaan terhadap mustadha’afin.

Rekomendasi

Atas dasar deskripsi dan kesimpulan di atas rekomendasi yang dapat disajikan adalah perlu terus digali nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan yang bersifat universal berasal dari kitab suci al-Quran dan hadis yang dapat memperkuat NKRI, serta dapat diwujudkan dalam bentuk Perundang-undangan di Indonesia.


Untuk memperkuat rasa nasionalisme yang belakangan ini terasa mulai merenggang diantara anak bangsa, perlu dilakukan dialog, workshop dan pendidikan kebangsaan dengan semua kalangan teruatama tokoh agama yang saling menghujat atas nama agama.

Pemerintah harus bersikap lebih tegas lagi terhadap kelompok-kelompok separatisme yang menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantikan bentuk Negara Pancasila dengan bentuk negara lain.

Pemerintah harus terus merawat dan mendorong setiap Ormas Islam dan lembaga pendidikan yang secara institusional berperan dalam menguatkan NKRI. Bahkan, penting untuk mempromosikan dan mensosialisasikannya kepada Ormas Islam atau lembaga pendidikan lainnya.


DAFTAR PUSTAKA

al-Amin, Ainur Rofiq, 2012. Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Yogyakarta: LKiS

al-Nabhani, Taqiyudin, 1997. Syakhshiyyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah

Baum,Gregory, 2001. Nationalism, Religion and Ethics, London: McGill-Queens University Press

Cassanova, Jose, 1994. Public Religion in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press.

F. Intan, Benyamin, 2004. Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia, A Normative Argument within a Christian-Muslim Dialogue (1945-1998), Departement of Theology, Boston University.

Honohan, Iseult, 2002. Civic Republicanism, London and New York: Routledge

Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Vol. 04, No. 02, 2009.Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Serang

Latif, 2011. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Laffan, Michael Francis, 2003. Islamic Nationhood and Colonial Indonesia, the Umma below the Winds, London and New York: Routledge Curzon

Latif, Negara Paripurna


Milal Bizawie, Zainul, 2014. Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949), Jakarta: Pustaka Compass.

M. Daulay, Richard, 2015. Agama dan Politik di Indonesia, Umat Kristen di Tengah Kebangkitan Islam, Jakarta: BPK Gunung Mulia,

Peterson, Andrew, Civic Republicanism and Civic Education, Palgrave

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi II, Februari, 2015. Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014, Jakarta

W. Hefner, Robert, 2001. Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia (terj.), Jakarta: ISAI


AKTUALISASI NILAI-NILAI KONFUSIANISME


Oleh:

Achmad Rosidi

6


BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan dari banyak kepulauan memiliki cita-cita luhur bersama mewujudkan negeri yang adil dan makmur serta martabat dan harkat sebagai bangsa yang berdaulat. Bagi anak bangsa, pemaknaan nasionalisme di era global memunculkan dampak bagai pisau bermata dua baik positif maupun negatif. Nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa akan menjadi kokoh di tengah masyarakat global, namun juga bisa tercerabut karena pengaruh budaya asing yang tidak bertangung jawab. Nilai-nilai agama memiliki peran yang penting dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, mengingat agama bagian integral bangsa Indonesia. Hubungan antara agama dan nasionalisme dinilai sudah sangat klasik, berawal dari hubungan yang saling meniadakan. Nasionalisme yang lahir dari pandangan-dunia sekular, mensyaratkan absennya agama dari negara (Baum, 2001: 18).

Salah satu di antaranya adalah agama Khonghucu yang berasal dari daratan Cina. Agama ini masuk Indonesia diperikirakan sejak zaman akhir prasejarah dan dianut mayoritas oleh etnis Tionghoa. Sejarah etnis Tionghoa dan agama Khonghucu di tanah air ini sempat mengalami fakta pahit oleh kebijakan rezim Orde Baru (Ikhsan, 2005: 1).

Khonghucu sebagai bagian integral dari etnis Tionghoa muncul di negeri Cina dan secara mayoritas dianut oleh etnis Tionghoa di mana pun mereka berada. Merujuk pada ajaran agama Khonghucu, terdapat ajaran Tiga Entitas Utama yang


merupakan ontologi dari filsafat dan agama yang bersifat abstrak. Ia mengakui bahwa Tuhan sebagai asal-usul alam semesta dan juga mengendalikan sistem pergerakan alam. Namun, manusia mempunyai kebebasan (freewill) untuk menentukan pilihan dan juga mempunyai tanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Agama Khonghucu menekankan sikap tanggungjawab manusia kepada Tuhan (Tian), tanggungjawab kepada sesama manusia dan bumi tempat hidupnya. Konsep ini dikenal dengan ungkapan Tian Ren He Yi atau Tuhan dan Manusia bersatu53

Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dalam habitat yang terlembaga dalam sebuah tatatan masyarakat. Kemudian ditata dalam sebuah negara, adalah salah satu dari ajaran Khonghucu yang termaktub dalam Kitab Yang Empat (Si Shu). Hubungan harmonis antara agama dan negara pada level struktural berimbas pada level horisontal, yaitu antara gerakan keagamaan dengan negara. Paham pemikiran dan gerakan agama mengembangkan keadaban sipil (civic virtue) melalui gerakan demokratisasi (Hefner, 2001: 15).

Doktrin dalam kitab umat Khonghucu yaitu kitab besar (Da Xue) Bab X pasal 1, disebutkan bahwa damai dunia itu berpangkal pada teraturnya negara. Bila para pemimpin dapat hormat pada yang lanjut usia, niscaya rakyat bangun rasa baktinya. Bila para pemimpin dapt berendah hati kepada atasannya, niscaya rakyat akan bangun rasa rendah hatinya. Bila pemimpin dapat berlaku kasih dan memperhatikan anak yatim piatu, niscaya rakyat tidak mau ketinggalan. Untuk mewujudkan negeri yang berkehidupan gemilang, kitab SiShu mengajarkan dengan tatanan yang baik (Kitab Si Shu Ajaran

53 (http://spocjournal. com/filsafat/193-san-cai-tiga-entitas-utama-ontologi-dari-filsafat-dan-agama-khonghucu. html).


Besar Bab Utama ayat 4). Pembentukan negara adalah sarana yang utama untuk mencapai tujuan kedamaian bagi seluruh warga atau umat manusia. Khonghucu sebagai agama yang dianut oleh minoritas bangsa Indonesia memiliki ajaran-ajaran dan prinsip spiritual sebagai dasar implementasi berbangsa dan bernegara.

Secara tradisi, persoalan ideologis negara dalam bingkai NKRI beserta unsur-unsur kenegaraan turunannya (Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika) umat Khonghucu mengakui eksistensinya meski dengan kualitas yang bervariasi. Kualitas nasionalisme merujuk pada praktik warga negara yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi RI dengan indikator berupa ketaatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam kasus umat beragama, nilai persatuan yang memuat penghargaan atas kemajemukan agama, menjadi hal sulit untuk dilaksanakan oleh umat beragama. Intoleransi dan diskriminasi masih sering muncul.

Nilai-nilai kewarganegaraan diantaranya memahami politik sebagai upaya mewujudkan res publica. Warga negaraterlibat secara langsung dalam politik dan menjadikan konstitusi sebagai tatanan sosial. Yang tidak dapat dipungkiri adalahkemajemukan bangsa yang memuat keragaman etnis, agama dan ideologi. Kultur kewarganegaraan ini menempatkan konstitusi sebagai guide kehidupan publik. (Peterson, 2011: 119).

Landasan idiil bangsa Indonesia adalah Pancasila memuat lima dasar pokok. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat sistem nilai menyangkut eksistensi dan orientasi spiritual sehingga ia menjadi spirit bagi sila-sila lainnya. Ini yang membuat Soekarno pada pidato 1 Juni 1945


di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyebut prinsip ketuhanan Pancasila sebagai ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam prinsip ini, ketuhanan menjadi dasar bagi cita kebudayaan Pancasila yang memuara pada keadilan serta keadaban kemanusiaan (Intan, 2004: 32).

Di era orde lama dan pemerintahan orde baru, etnis Tionghoa dibatasi keterlibatan mereka di bidang politik, namun diberikan kelonggaran di sektor ekonomi. Perlakukan ini berdampak diskriminasi secara sosial dan memunculkan pejorative. Mereka tidak memiliki identitas nasionalisme karena dinilai lebih mencintai tanah leluhur di negeri Cina. Minimnya identitas nasionalisme itu bersumber dari wacana-wacana yang tertanam di pemikiran masyarakat dalam proses yang panjang. Diantaranya etnis Tionghoa bukan bagian dari etnis yang ada di Indonesia, dianggap non-pribumi dan pendatang baru yang tidak bisa diterima sebagai suku bangsa Indonesia sebelum mereka mengasimilasi diri. Ada lagi wacana etnis Tionghoa menutup diri dan bergaya ekslusif. Mereka tinggal secara eksklusif tinggal di lokasi tertentu yang umum disebut Pecinan. Juga eksistensi etnis Tionghoa di bidang ekonomi berada dalam lapisan atas dalam struktur ekonomi di Indonesia karena kedekatannya dengan kekuasaan dan menguasai perdagangan di Indonesia. (Alfarabi, 20l0: 15). Di sektor ekonomi mereka mendominasi disebabkan porsi yang diberikan oleh kolonial dan masa rezim orde baru. Dampaknya sumber ekonomi dikuasai keturunan Tionghoa dan kemudian berujung pada munculnya kesenjangan sosial yang semakin jauh.

Atas dasar pemikiran ini, peneliti menganggap perlu mengkaji aktualisasi nilai-nilai ajaran agama Khonghucu


dalam memperkuat nasionalisme oleh etnis Tionghoa yang secara psikologis pernah mengalami sejarah yang pahit. Hal ini dilatari oleh beberapa alasan. Pertama, sebagai agama yang dipeluk oleh etnis Tionghoa, Khonghucu turut memberikan sumbangan berharga bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumbangan tersebut bersifat normatif dalam bentuk pemikiran keagamaan, maupun praksis dalam bentuk pembelaan politik atas NKRI. Kedua, masih ada tindakan-tindakan kelompok umat beragama atau individu yang cenderung tidak berpihak pada aspek-aspek kecintaan kepada NKRI, namun dapat menjadi masalah yang berarti jika dibiarkan. Mengangkat nilai keagamaan yang pro-NKRI menjadi modal intelektual bagi deradikalisasi paham keagamaan anti-nasionalisme tersebut. Ketiga, pandangan nasionalistik dari agama Khonghucu perlu dipraksiskan ke dalam praktik kewarganegaraan, terutama untuk memelihara pluralitas bangsa.

Persoalan yang hendak dikaji terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: a) Bagaimana doktrin agama Konghucu tentang nasionalisme secara umum?;b) Apa dalil dan pandangan agama Khonghucu atas pilar-pilar kebangsaan NKRI?; c) Bagaimana pula dalil agama Khonghucu terkait nilai NKRI (Pancasila UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan kesatuan wilayah RI?; d) Bagaimana pandangan tokoh agama Khonghucu terhadap realitas kemajemukan di Indonesia dalam upaya memelihara kerukunan baik internal maupun antar umat beragama? e) Apa upaya tokoh Khonghucu dan lembaga keagamaannya untuk memperkuat NKRI, baik pada masa kesejarahan maupun saat ini? f) Apa visi para tokoh agama Khonghucu terhadap nasionalisme Indonesia di masa mendatang?


BAB II

TEMUAN LAPANGAN

Etnis China dan Agama Khonghucu

Etnis Tionghoa di Indonesia merupakan salah satu kelompok etnis asing yang terbesar. Kehadiran orang Tionghoa/ Cina di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan bahwa sejak jaman prasejarah telah terjadi penyebaran orang Tionghoa dalam jumlah besar. Mereka membawa tradisi-tradisi yang dianggap penting, dan tata kehidupan yang berlaku di daerah asalnya. Mereka tinggal di manapun, memelihara dan mempertahankan nilai-nilai leluhur. Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat Tionghoapun ikut berkembang, seperti tumbuh dan berkembangnya agama dan budaya-budaya baru lainnya. Dalam perjalanannya, banyak masyarakat Tionghoa/Cina Indonesia mengikuti ajaran Konfusius sebagai pemeluk Khonghucu (Sulaiman, 2009: 50). Masyarakat keturunan Tionghoa dikenal sebagai pribadi yang bebas hidup dalam dunia yang “keras” yang mengisi kehidupan di jalanan, pasar, pusat-pusat perniagaan dan pusat-pusat pariwisata. Mereka terbiasa hidup ala kadarnya, sehingga mereka memiliki daya tahan yang tinggi baik secara fisik maupun mental terhadap berbagai kondisi kehidupan (Mubasyaraoh, 2012: 184).

Konfusius adalah nama Latin dari Nabi Kongcu yang memiliki ajaran Konfusianisme. Ajaran Nabi Khongcu sebenarnya disebut Ru Jiao, atau ajaran Ru, artinya ajaran yang menuntun orang bersikap lemah-lembut dan terdidik. Nabi Khongcu (551 - 479 SM) dan ajarannya muncul di


Tiongkok. pada saat itu terjadi kekacauan di seluruh bidang kehidupan masyarakat, karena pemerintahan pusat (dinasti Zhou) tidak mampu mengendalikan penguasa daerah yang ingin menjadi raja-raja kecil. Rakyat hidup menderita, kekacauan merajalela diakibatkan oleh hilangnya nilai-nilai sebagai manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Nabi Khongcu dengan ajaran spiritualnya menyampaikan kepada semua orang untuk menghormati Tuhan (Tian) sebagai Sang Pencipta.

Orang Tionghoa memegangi ajaran Konfusianisme untuk menghormati kedudukan orang tua. Peradaban etnis ini telah tumbuh dan menjadi tradisi yang bermula dari keluarga, karena keluarga adalah satuan paling penting dalam kehidupan umat manusia, sehingga keluarga merupakan pondasi tumbuh kembangnya tradisinya (Sukriyanto, 2000: 9).

Ajaran Cinta Tanah Air

Dalam doktrin Khonghucu, secara umum terdapat ajaran yang sarat dengan ajaran moral budi pekerti. Dari hubungan paling terkecil lingkup keluarga misalnya, Khonghucu mengajarkan keluhuran budi pekerti. Landasan pokoknya yakni kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat berjalan teratur dan dinamis didasarkan pada akhlak dan moral di lingkungan keluarga. Meningkat berikutnya perilaku di tengah masyarakat, meningkat lagi dalam satu daerah kemudian wilayah hingga akhirnya terciptalah akhlak yang mulia bagi seluruh komponen bangsa (wawancara dengan Welly, 11 Juni 2015).

Ajaran moral untuk bersikap jujur ditanamkan sejak kecil seperti menghormati orang tua dan orang yang lebih tua.


Masa kecil merupakan masa penanaman pondasi yang paling utama agar kelak ketika menginjak dewasa memiliki moral yang baik, tidak mudah dikikis oleh perilaku yang merusak akhlak. Anak-anak adalah kader bangsa di masa depan yang akan terjun ke masyarakat untuk membaktikan dirinya demi masyarakat, bangsa dan Negara. (Wawancara dengan Ronnie Gunawan).

Generasi yang memiliki dedikasi tinggi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperkuat sendi dan keberlangsungan negara sebagai ungkapan terima kasih pada negara atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya. Generasi muda harus mengerti sejarah berdirinya negara yang menaunginya karena merupakan titian yang dilalui oleh negara dalam mencapai kemajuan-kemajuannya. Apa yang menjadi alasan kecintaan terhadap tanah air, tidak lain adalah dari tanah yang didiami. Ia memakan makanan yang dihasilkan oleh tanah ini, meminum air yang bersumber dari padanya dan menghirup udaranya yang sejuk. Dan yang paling menonjol adalah memperoleh penghidupan layak di tengah kancah kehidupan bangsa-bangsa di dunia. (WS Adjie Candra, wawancara 10 Juni 2015). Kecintaan terhadap tanah air Indonesia juga tertancap kuat dalam benak warga keturunan Tionghoa bahwa mereka akan membina rumah tangga, membesarkan anak, menginjak usia tua bahkan mati pun di bumi Indonesia (wawancara dengan Welly).

Dalam kitab Lun Yu (Sabda Suci), disebutkan bahwa pemerintahan yang berdasarkan kebajikan itu laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, dan bintang-bintang mengelilinginya. Pemerintah sebagai poros, rakyat akan mematuhi dan berada pada sisi-sisi yang mengikatnya.


Negara dibimbing dengan undang-undang dilengkapi hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dari kehilangan perasaan harga diri. Dibimbing dengan kebajikan dan dilengkapi dengan kesusilaan menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri dan bermaha hidup benar (Mengzi VII A:3). UU 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara menjadi aturan itu, menjadikan rakyat Indonesia memiliki nilai luhur dan martabat.

Pandangan tentang Nasionalisme Kebangsaan

Dasar degara Pancasila sebagaimana terukir dalam sejarah bangsa Indonesia lahir dari jatidiri bangsa Indonesia dan semangat perjuangan rakyat Indonesia, telah mewadahi keragaman yang ada di negeri ini dan negara sebagai regulator harmoni. (Wawancara dengan Welly dan Indarto). Dalam kitab Si Shu Bab X:1 disebutkan bahwa damai di dunia itu berpangkal pada teraturnya negara. Seseorang yang memegang kekuasaan (pemimpin) di dalam negara, tidak boleh tidak hati-hati. Bila ia menyebelah (melanggar), dunia akan mengutuknya”. (Kitab Si Shu, 2012: 16).

Manusia wajib melaksanakan delapan (8) tindakan, yakni: belajar, menguasai pelajaran, mempraktekkan pelajaran di masyarakat, sukses dalam pelajaran, membina diri, memberikan pembinaan dalam rumah tangga, mengatur negara, dan tercapai kedamaian dunia. Mengatur negara itu menjadi bagian integral dalam ajaran agama Khonghucu. Nabi Khonghucu pernah menyatakan bahwa kalau ada negeri yang makmur, yang harus dikerjakan negara adalah menjadikan rakyatnya terpenuhi kebutuhan pangannya (kenyang perutnya), terpenuhi kebutuhan pakaian dan harus


memberikan pembinaan dan pendidikan kepada rakyatnya agar rakyat menjadi terdidik.

Kesamaan dan kesejajaran sebagai azas kerukunan didasarkan pada ajaran bahwa dalam kehidupan dunia terdapat empat penjuru lautan. Menurut ajaran Khonghucu, manusia dalam hidup di dunia dituntut untuk menjadikan semua umat manusia dari berbagai penjuru itu sebagai saudara. Tidak ada rasa marah, dendam, iri dan dengki. Untuk memberikan pendidikan kepada semua manusia itu, tidak ada bedanya antara satu dengan lainnya. Nabi Khonghucu mengatakan bahwa siapa saja yang datang kepadanya untuk berguru, maka beliau pun akan bersedia menjadikannya sebagai murid (wawancara dengan Adjie Chandra).

Aktualisasi Nilai-nilai Agama

Nilai-nilai ajaran agama Khonghucu teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat yang sedang mengadapi persoalan yang dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Interpretasi dan reinterpretasi agar nilai-nilai agama di dalam teks suci sebagaimana ditemukan dalam kitab suci bisa dihadirkan ke dalam kehidupan masyarakat terkini. Aktualisasi ajaran agama melalui pengamalan kitab suci Shu Si (Kitab yang Empat), merupakan sebuah proses mewujudkan nilai-nilai agama untuk menerangi kehidupan masyarakat (wawancara dengan Arie Barto). Dalam agama Khonghucu, keterkaitan manusia dalam kehidupan di dunia dikenal dengan hubungan manusia dengan alam (Di Dao), hubungan manusia dengan manusia (Ren Dao) dan hubungan manusia dengan Tuhan (Tian Dao).


Hubungan Manusia dengan Alam

Alam dan bumi adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain. Tubuh manusia berasal dari unsur-unsur kimiawi yang berasal dari bumi. Dengan perkataan lain, tubuh manusia berasal dari bumi dan mengapatkan makanan dari bumi, sedangkan roh manusia diperoleh dari Tuhan. Manusia mempunyai roh dan raga. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian alam agar sumber kehidupannya tidak habis. Sebagaimana dalam kepercayaan orang Tionghoa purba, bumi dijaga oleh malaikat bumi (Fu De Zheng Shen), yaitu dewa pemberi rejeki dan penjaga perilaku kebajikan manusia. Pemujaan terhadap malaikat bumi ini tetap dilestarikan oleh agama Khonghucu.

Kitab Ajaran Besar (Da Xue) Bab Utama ayat 4 menyebutkan bahwa masyarakat harus menata kehidupan negerinya. Untuk menata negeri, masyarakat harus terlebih dahulu mengatur rumah tangganya. Untuk dapat menata kehidupan rumah tangga, masyarakat harus membina tiap-tiap individu. Untuk membina tiap individu, masing-masing individu harus terlebih dahulu meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hati, harus terlebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekad, harus mencukupkan ilmu pengetahuannya. Untuk mencukupkan pengetahuannya, maka harus meneliti hakekat tiap perkara, termasuk di dalamnya harus mencukupkan pengetahuan terhadap alam sekitar.

Hubunganantara manusia dengan alam dalam ajaran Khonghucu banyak diwarnai oleh filsafat Yin dan Yang, yaitu hubungan yang erat antara manusia dengan alam semesta. Susunan jagat raya merupakan hubungan harmonis antara Yang dan Yin atau prinsip positif dan negative dari alam


semesta. Kedua unsur tersebut selalu bergerak teratur. Namun manusia seringkali melakukan tindakan yang melawan kodrat ala mini, seperti membuat kerusakan lingkungan, melakukan tindakan pencemaran dan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan semesta. Manusia berkewajiban untuk memahami lingkungan, bukan menguasai. (Nina Asmara, 2008: 86).

Ren Dao (Hubungan Kemanusiaan)

Hubungan antar manusia adalah hubungan yang sangat penting sehingga perlu dijaga keselarasannya supaya semua bisa bekerja sama dengan baik. Manusia dalam berinteraksi perlu memperhatikan kedudukan dan kehormatan orang lain. Nabi Kong Zi menyebutkan hubungan itu setidaknya ada lima, yaitu: (a) hubungan antara atasan dengan bawahan, (b). hubungan suami dengan istri, (c) hubungan orang tua dengan anak, (d) hubungan antar-saudara, (e) hubungan antar-teman. Hubungan antara guru dan murid sangat penting, karena guru adalah agen perubahan dalam masyarakat. Menurut ajaran Khonghucu, guru tidak hanya memberi pelajaran kepada murid, tetapi wajib memberi teladan yang baik dalam segala tindakannya. (wawancara dengan Xs. Tjhie Tjay Ing. )

Hubungan antar-manusia perlu dilandasi kebajikan atau cinta kasih dan keadilan dan perlu diatur ada tatanan yang disepakati. Pengaturan itu meliputi semua bidang kehidupan seperti kegiatan ekonomi, pengembangan kesenian, urusan perkawinan, dan upacara keagamaan. Pegawai pemerintah dan sistem birokrasi berfungsi membantu mengatur hubungan antar-manusia agar tercipta ketertiban, dan tidak memepersulit rakyat yang seharusnya dilayani dengan baik. Kebajikan dan keadilan dalam masyarakat kemunculannya


bergantung pada kejujuran dan kesungguhan para pejabat negara dalam mengatur rakyatnya. Apabila ada rakyat yang melawan negara atau mengacau negara diberi hukuman yang berat. Orang yang menjadi pejabat dan pegawai negara wajib menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, apabila lalai atau melanggar peraturan juga dihukum berat.

Hubungan antar individu diatur oleh norma masyarakat. Apabila norma itu dilanggar, akan menimbulkan keretakan hubungan. Akibat lanjutannya yaitu orang kehilangan banyak teman atau hubungan dengan teman tidak serasi. Hubungan antar pribadi juga diatur dengan undang-undang tersendiri, seperti undang-undang perdata dan undang-undang perkawinan.

Pemimpin negara itu menurut Nabi Khonghucu harus jujur. Orang yang tidak jujur akan menyebabkan rakyat tidak percaya padanya dan tidak akan ditaati. Rakyat akan mengikuti pemimpin yang memiliki budi pekerti yang luhur. Pemimpin harus memberikan suri teladan yang baik. (Sabda Suci Jilid II: 19-20). Pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak memikirkan diri sendiri. Pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri akan mendapatkan kerugian yang besar. (Kitab Ajaran Besar [DaXue] Jilid X: 23).

Pemimpin yang dapat melayani dan mensejahterakan rakyat itu ibarat angin ke arah manapun angin itu bertiup, maka rakyat pun akan mengikuti tiupan angin itu. Pemimpin yang tidak memperoleh simpati dari rakyatnya, niscaya rakyat akan merugi dan sengsara. Pemimpin yang mendapat hati rakyat, ia akan mendapatkan negara. Pemimpin yang kehilangan (hati) rakyat, akan kehilangan negara. Pemimpin yang melaksanakan kebajikan akan mendapat hati rakyat.


Yang mendapat rakyat akan mendapat daerah. Yang mendapatkan daerah akan mendapatkan kekayaan, dan dengan kekayaan itulah ia mendapat sumber perbelanjaan. (Kitab Ajaran Besar Bab X: 5-6).

Tian Dao (Hubungan Manusia dengan Tuhan)

Ajaran agama Khonghucu juga memberi peran yang penting bagi perkembangan agama ini karena agama berfungsi menyalurkan aktivitas spiritual manusia. Kehidupan manusia ini banyak yang tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa. Manusia memerlukan iman dan kepercayaan untuk memahaminya. Agama memberikan gambaran lain yang transenden kepada kehidupan ini sehingga manusia dapat memperoleh jawaban dan penjelasan.

Filosuf Cina modern Fung Yu Lan menyatakan bahwa agama Khonghucu memberikan sumbangan yang amat besar terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa berupa upacara duka dan persembahan sesaji kepada para arwah. Pada umumnya, orang melakukan upacara duka karena mempunyai keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia itu akan melanjutkan perjalanan ke alam baka. (Fung, 1966: 148).

Agama memberikan solusi kepada manusia atas persoalan hidupnya yang rumit dan memberikan jawaban kepada manusia dengan memasuki dunia transenden, atau Tian Dao. Dalam dunia transenden semua masalah yang ruwet diberi makna sendiri. Ajaran menghormati leluhur contohnya, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Kong Zi:”Perlakukanlah orang yang sudah meninggal seperti saat mereka masih hidup“ (Lun Yu, jilid 3).


Harmoni dan Membangun Bangsa

Pluralitas merupakan fitrah ciptaan Tuhan. Sebagai sesama makhluk, agama mengajarkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam rangka mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Namun seringkali ajaran agama dilupakan. Hubungan antar etnis berbeda sering meregang disebabkan oleh persoalan ekonomi atau politik. Adanya stereotype terhadap etnis Tionghoa menyebabkan konflik berbau SARA. Gesekan antara etnis Jawa dan Tionghoa di Surakarta mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non-fisik. (Revida, 2006: 24). Serangkaian konflik itu adalah letupan di permukaaan dari isu yang sebenarnya belum pernah tuntas diselesaikan, yaitu soal tempat atau posisi orang-orang Tionghoa Indonesia di dalam konfigurasi masyarakat dan negara Indonesia (Dawa, 2009: 261).

Contoh upaya membangun harmonisasi dapat ditemukan di Surakarta sebagai lokus studi ini. Wacana pembauran antara etnis Jawa dan Tionghoa di Kota Surakarta terus diupayakan terutama pasca orde baru. Paguyuban Tionghoa dan Jawa PAGARI (Paguyuban Warga Peduli) merupakan terobosan bagi penyelesaian “masalah Tionghoa”. (Trinugraha, 2010). Pembentuk paguyuban yang merupakan organisasi keluaragaan ini beranggotakan etnis Jawa dan Cina, kemudian menyelenggara kegiatan secara bersama-sama dan asimilasi atau akulturasi budaya (Prihartanti, 2008: 246). Diantara akulturasi budaya yang telah berjalan yakni etnis Tionghoa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa hingga bahasa kromo (yang santun). (Jauhari, 2012:106).

Ada pula organisasi sosial yang bernama ”Perkumpulan Masyarakat Surakarta” (PMS) yang memiliki anggota dari berbagai golongan. Organisasi ini secara resmi berdiri pada 1


Oktober 1959 menggantikan organisasi sebelumnya yang bernama Chuan Min Kung Hui. PMS membawahi berbagai macam kegiatan seni dan budaya termasuk olah raga. (Luluk Wulandari Hariyanto, 2014).

Organisasi ini memiliki visi menyatukan, mengintegrasikan, dan meleburkan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Jawa. Semua golongan masyarakat bisa melibatkan diri dalam kegiatan seni budaya dan olahraga tanpa membedakan suku, agama dan ras. Organisasi ini melayani dan mengurusi kebutuhan warga Tionghoa di Kota Surakarta. Pada perkembangannya PMS menjadi satu-satunya perkumpulan atau wadah organisasi yang melayani masyarakat dari semua golongan.

Akulturasi budaya etnis Tionghoa dan Jawa berupa Grebek Sudiro, telah dilaksanakan di Surakarta dalam rangka menyambut Imlek. Acara ini diselenggarakan satu minggu sebelum perayaan Imlek yang dilaksanakan dalam satu hari saja. Acara ini diadakan oleh masyarakat kampung Balong/Sudiroprajan Kota Surakarta. Kampung Balong dapat dibilang sebagai kawasan Pecinan di kota ini. Di kampung ini hubungan harmonis antara masyarakat keturunan Jawa dan Tionghoa terjalin baik. (http://www. cnnindonesia.com).

Etnis Tionghoa dan Perjuangan Kemerdekaan

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, warga keturunan Tionghoa di Indonesia telah aktif mendukung pergerakan kemerdekaan era tahun 1940-an pada masa pendudukan Jepang. Keturunan Cina yang pro-kemerdekaan yang terkemuka seperti Siauw Glok Tjhan, Liem Koen Hian dan Yap Tjwan Bing turut andil berjuang dan mempertahankan


kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka diilhami oleh ajaran-ajaran Konfusianisme yang menjadi tradisi leluhur yang senantiasa tertanam di dalam sanubari, meski diantaranya menjadi penganut ajaran agama lain. Mereka cukup membuat keturunan etnis China ini berbangga dengan pengorbanannya. Diantaranya adalah Kapitan Ni Hoe Kong, yang dikenal sebagai otak pemberontakan pada pemerintah Belanda pada Oktober 1740 yang berujung pada pembantaian sekitar 10.000 orang Tionghoa. Tragedi ini populer dengan nama tragedi Angke (kali Angke, Jakarta). Juga Djiauw Kie Siong yang meninggal tahun 1964 terkait dengan “Peristiwa Rengasdengklok”.

Nama lainnya yakni Liem Koen Hian dan Yap Tjwan Bing. Keduanya adalah tokoh keturunan Tionghoa yang berkiprah di dunia politik pada awal masa kemerdekaan. Liem Koen Hian pernah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Sedangkan Yap Tjwan Bing pernah bergabung dengan PNI dan pernah menjadi anggot KNIP. Pada masa persiapan kemerdekaan, Yap turut menjadi anggota BPUPKI dan PPKI dan menyetujui pengesahan UUD 1945 sebagai perwakilan etnis Tionghoa. Yap pernah menduduki sebagai legislator anggota DPR dari PNI. Tatkala pusat pemerintahan pindah ke Yogyakarta, Yap memiliki andil dalam pendirian Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Namun perjuangan Yap Tjwan Bing dalam mempersiapkan dan mengisi negara kemerdekaan Republik Indonesia yang masih muda itu, menemukan antiklimaksnya pada aksi rasialis tahun 1963. Yap tewas dalam aksi rasialis anti Tionghoa itu

Tokoh lain yang menunjukkan aksi heroisme yaitu Laksamana Muda John Lie, figur keturunan Tionghoa yang


menjadi anggota Angkatan Laut. Pria kelahiran tahun 1911 karirnya bermula sebagai mualim pada pelayaran niaga milik Belanda. Kemudian bergabung dengan ALRI pada masa awal kemerdekaan. Pada masa mempertahakan kemerdekaan itu, ia turut aktif membersihkan ranjau yang ditanam oleh Jepang untuk menghalau pasukan sekutu (http://proklamasi1945.com/).

Visi Nasionalisme Indonesia

Dalam hal susila, Konfusius menekankan perasaan berkawan atau hubungan mutualisme, rasa simpati dan kerja sama, yang semua itu dimulai dari lingkungan keluarga sampai kepada tingkat lingkungan yang lebih luas. Ada lima macam hubungan manusia yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan orang-orang cina, yaitu: 1) Hubungan antara penguasa dengan warga negara. 2) Hubungan ayah dengan anak laki-laki. 3) Hubungan kakak laki-laki dengan adik laki-laki. 4) Hubungan suami dengan istri. 5) Hubungan teman dengan teman.

Konfusius melihat bahwatimbulnya kekacauan-kekacauan itu dikarenakan tidak seimbangnya hubungan-hubungan tersebut diatas. Konfusius menginginkan kemajuan rakyat melalui “jalan peradaban yang benar”, yaitu melalui kekuasaan pemerintahan yang baik, dengan mengangkat pemimpin yang bisa menjadi contoh. Dalam ajarannya disebutkan bahwa satu-satunya tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan-aturan Tuhan.

Itulah yang melahirkan inspirasi para tokoh agama Khonghucu sebagai visi yang menjiwai semangat


nasionalisme dan cinta tanah air. Untuk mencapai misi tersebut, langkah-langkah yang ditempuh dan paling menentukan adalah membangun sumber daya masyarakat Indonesia melalu pendidikan. Tujuan mulia sebagai bangsa yang besar itu dapat diwujudkan dilandasi oleh kemandirian dan percaya diri. Jiwa mandiri rakyat Indonesia untuk mengelola urusan dalam negeri termasuk kekayaan sendiri dengan cara membangun sumber daya manusianya yang handal (Wawancara dengan Xs. Tjhie Tjay Ing).


BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa ajaran Konfusius sebenarnya disebut Ru Jiao, atau Ajaran Ru, yakni ajaran yang menuntun orang bersikap lemah-lembut dan terdidik. Dalam sejarahnya, Nabi Khongcu (551 - 479 SM) hidup pada zaman kekacauan di seluruh bidang kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh pemerintahan pusat (dinasti Zhou) tidak mampu mengendalikan penguasa daerah yang ingin menjadi raja-raja kecil. Kehadiran Nabi Khongcu menyelamatkan kebudayaan dinasti Zhou.

Cinta tanah air dalam Khonghucu menjadi bagian yang penting dalam pengajaran moral budi pekerti (akhlak), dimulai denganpenanaman akhlak lingkup keluarga. Keluarga adalah pondasi utama dalam pembentukan negara. Generasi yang memiliki dedikasi tingi sangat dibutuhkan oleh negara sehingga memperkuat sendi dan keberlangsungan negara, sebagai imbal balik ungkapan terima kasih pada negara atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya.

Sendi kehidupan negara dan pemerintahandalam kitab sabda suci (Lun Yu) dinyatakan bahwa pemerintahan yang berdasarkan kebajikan laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, dan bintang-bintang lain mengelilinginya. Negara yang dibimbing dengan undang-undang dilengkapi hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dari kehilangan perasaan harga diri. Dibimbing dengan


kebajikan dan dilengkapi dengan kesusilaan menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri dan bermaha hidup benar. Dunia akan dapat menjadi damai jika para pemimpin dapat memberikan suri tauladan kepada rakyatnya.

Landasannegara Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dan kesatuan wilayah RI merupakan nilai-nilai luhur jati diri bangsa. Pancasila lahir dari jatidiri bangsa Indonesia dan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Kemajemukan merupakan karunia Tuhan, sehingga perbedaan etnis tidak menghalangi untuk terciptakan kondisi harmonis. Kebersamaan etnis keturunan Tionghoa dan etnis Jawa serta etnis lainnya yang melahirkan budaya sebagai contoh. Paduan budaya Grebek Sudiro adalah dari etnis yang berbeda, namun terlahir dari keharmonisan itu.

Sistem pengelolaan negara menurut doktrin Khonghucu diperlukan tatanan kelembagaan organisasi, yang dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan mampu memikul amanah. Kejahatan adalah musuh peradaban. Para penjahat dan koruptor harus dihukum berat dan semua hartanya dikembalikan kepada negara. Pengawasan terhadap kejahatan dilakukan oleh semua orang, dan semua harus dilakukan dengan pengelolaan (terorganisir) secara rapi oleh pemimpin.

Pengelolaan negara diserahkan pada orang yang cakap dan ahli di bidangnya. Dalam ajaran Khonghucu, para penjahat dan koruptor dihukum berat, semua hartanya dikembalikan kepada negara. Pengawasan terhadap kejahatan dilakukan oleh semua orang, dan semua orang harus “terorganisir” oleh pemimpin di daerah dan di kampungnya. Menurut filsuf Cina kuno Xun Zi (326-233 SM), para perampok itu kalau dikendalikan oleh pemerintah tidak akan


merampok, akan tetapi justru dapat membantu menjaga keamanan.

Sejarah etnis Tionghoa di Indonesia meski sempat mengalami nasib pahit, tetapi turut pula aktif dalam perjuangan kemerdekaan, baik melalui diplomasi maupun fisik. Perjuangan para tokoh tersebut banyak diilhami oleh tradisi Konfusianisme yang mengakar tertanam di dalam sanubari. Visi yang dikembangkan untuk memupuk nasionalisme adalah dengan membangun kepercayaan diri bangsa di tengah percaturan dunia. Rakyat Indonesia dapat mengelola sendiri negara ini, dengan cara membangun sumber daya manusianya melalui pendidikan. Pemberdayaan tidak terbatas pada anak-anak keturunan Tionghoa, tetapi juga dilakukan kepada anak-anak pribumi.

Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan bahwa jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh etnis Tionghoa sebagaimana diajarkan dalam kitab suci umat Khonghucu perlu dijaga dan diimplementasikan dalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekat-sekat yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi hendaknya makin hari makin hilang, seiring kesadaran yang makin tumbuh sebagai sesama warga negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan.


DAFTAR PUSTAKA

Alfarabi, Wacana dan Stigma Etnis Tionghoa Di Indonesia, Jurnal An-Nida- Vol. 3 Nomor 1 Jan-Mei 20l0.

Asmara, Nina. Humanisme dalam Agama Khonghucu: Studi terhadap Interaksi Sosial di Kelenteng Tjen Ling Kiong Yogyakarta. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Baum, Gregory. 2001. Nationalism, Religion and Ethics. London:McGill-Queens University Press

Dawa, Markus D. L, 2009. Orang Tionghoa Dalam Negara Indonesia Yang Dibayangkan: Analisis Percakapan Para Pendiri Bangsa Dalam Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI. Surkarta: Jurnal VERITAS 10/2, Oktober

Hefner, Robert W. 2001. Civil Islam, Islam dan Demokratisasi di Indonesia (terj. ), Jakarta: ISAI

Intan, Benyamin F. 2004. Public Religion ang the Pancasila-Based State of Indonesia, A Normative Argument within a Christian-Muslim Dialogue (1945-1998). Departement of Theology. Boston University

Jauhari, Edi, et. al. 2012. Kesantunan Positif dalam Masyarakat Etnik Tionghoa di Surakarta: Kajian Sosiopragmatig. Yogyakarta: Univ. Negeri Yogyakarta, Jurnal Mozaik, Vol. 12, No. 2, 2012,

Mubasyaroh. 2012. Dakwah pada Masyarakat Marginal di Kampung Pecinan Argopuro Kudus. Jurnal Ad-Din, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2012. STAIN Kudus

Peterson, Andrew. 2011. Civic Republicanism and Civic Education. Palgrave Macmillan


Prihartanti, Nanik. Relasi Etnisitas Jawa-Cina dalam Masyarakat Majemuk, Surabaya, Fakultas Psikologi UBAYA, Jurnal Anima, Vol. 24 No 3. 2008.

Sulaiman, 2009. Agama Khonghucu: Sejarah, Ajaran, dan Keorganisasiannya di Pontianak Kalimantan Barat. Semarang, Balai Litbang Agama, Jurnal “Analisa” Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009.

Sukriyanto. 2000. Membangun Persaudaraan dengan Masyarakat Tionghoa, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 1 No 1, 2000.

Tanggok, M. Ikhsan. 2005. Mengenal Lebih Dekat Agama Khonghucu di Indonesia. Jakarta: Pelita Kebajikan

Trinugraha, Yosafat Hermawan, Wacana dan Praktik Pembauran Pada Masyarakat Etnis Tionghoa dan Jawa Pasca Orde Baru: Studi kasus Paguyuban Warga Peduli (PAGARI) di Kampung Kebalen, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. [Tesis], Yogyakarta, Univ. Gajahmada, 2010.

Kitab Si Shu (Kitab yang Empat).

Situs internet

(http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150217092905-269-32679/keharmonisan-etnis-jawa-tionghoa-di-perayaan-grebeg-sudiro/

http://proklamasi1945. com/ingex. php?option=com_content& view=article&id=57:orang-orang-china-yang-mempenga-ruhi-kemerdekaan-Indonesia&catid=44:buku-sejarah& Itemid=62


http://spocjournal. com/filsafat/193-san-cai-tiga-entitas-utama-ontologi-dari-filsafat-dan-agama-khonghucu. html.

http://www.slideshare.net/09011988/interaksi-etnis-jawa-dan-golongan-tionghoa


AKTUALISASI NILAI-NILAI KATOLIK


(Studi terhadap Paroki Santo Paulus Miki Salatiga)

Oleh:

Achmad Ubaidillah

7


BAB I

PENDAHULUAN

Salatiga merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Semarang. Salatiga terletak 49 km sebelah selatan Kota Semarang atau 52 km sebelah utara Kota Surakarta, dan berada di jalan negara yang menghubungan Semarang-Surakarta. Salatiga terdiri atas 4 kecamatan, yakni Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, dan Sidorejo. Kota ini berada di lereng timur Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini relatif cukup sejuk.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2015, penduduk Kota Salatiga telah mencapai 195.101 jiwa. Adapun komposisi penduduk Kota Salatiga berdasarkan agama terdiri atas: Islam (152.834 jiwa), Kristen (31.776 jiwa), Katolik (9.475 jiwa), Hindu (102 jiwa), Buddha (875 jiwa), Konghucu (8 jiwa) dan aliran kepercayaan (32 jiwa). Adapun data aliran kepercayaan yang ada di Kota Salatiga antara lain: Paguyuban Esa Tunggal (Sejati), Paguyuban Rahayuning Budi, Paguyuban Sumarah, Paguyuban Penghayat Kapribaden, Paguyuban Pelajar Kawruh Jiwo (Data Kementerian Agama Kota Salatiga Tahun 2015).

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa Kota Salatiga yang mendapat julukan sebagai “Indonesia Mini” merupakan salah satu kota di Indonesia yang begitu plural masyarakatnya khususnya dalam hal keragaman agama. Sebagai kota yang dihuni oleh penganut agama yang beragam, wilayah Kota


Salatiga relatif rukun dan damai meskipun ada sejumlah problem kecil yang menyertainya.

Nama Salatiga memiliki hubungan dengan nama tokoh agama Dewi Trisala atau Siddhadewi pada tahun 750 M. Nama Trisala kemudian diambil sebagai nama tempat, yang kemudian berubah menjadi Salatri dan Salatiga. Siddhadewi adalah tokoh penganut agama Budha aliran Jaina yang dikenal sangat dekat dengan tradisi Hindu (Baehaqi, 2002:184). Diduga tradisi ini yang turut membentuk tipologi masyarakat Salatiga yang bisa menerima dan tidak fanatik terhadap kehadiran agama baru, yakni Islam dan Kristen, di kemudian hari.

Masyarakat di Kota Salatiga merupakan prototipe masyarakat plural baik secara etnis, agama, maupun budaya. Selain suku Jawa dan Tionghoa yang lebih dominan, masyarakat Kota Salatiga terdiri dari berbagai latar belakang suku dan etnis, seperti Batak, Minang, Dayak, Bugis, Ambon, Papua, dsb. Beberapa tradisi berkembang di kota ini dengan latar belakang agama Islam, Kristen, Tri Dharma, dan Hindu. Keragaman ini tetap mempelihatkan proses saling interaksi yang sangat terbuka dan dinamis. Relasi ini dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalu tatkala semangat pluralisme memang telah lama berkembang (Ridwan, 2011: 3).

Faktanya, kehidupan yang harmonis di tengah-tengah keragaman tradisi dan agama telah berlangsung sejak lama di Salatiga. Bukanlah hal baru kalau para ibu-ibu turut terlibat merawat jenazah yang berlainan agama; bukan hal baru bila anak-anak muslim terlibat aktif berkesenian barongsai selepas dari belajar di TPA (Taman Pendidikan Al Qur’an); juga tidak mengherankan kalau pemuda gereja turut pula membantu penggalangan dana sebuah pembagunan masjid.


Kesemuanya berlangsung secara alamiah dan terjadi bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan (Ibid, 2011: 3).

Bahkan peristiwa menarik yang terjadi di Kota Salatiga, salah satunya adalah adanya perayaan Paskah dan Natal umat Kristen dan Katolik yang diselenggarakan di sebuah lapangan bernama Lapangan Pancasila yang terletak di pusat Kota Salatiga dan lokasinya sangat berdekatan dengan Masjid Raya Darul Amal Kota Salatiga dan kampus Islam IAIN Salatiga (Teguh Soesetijo Kasnoputro. Wawancara. 8 Juni 2015).

Kasus yang pernah terjadi dan sempat dikaitkan dengan isu agama padahal merupakan persoalan hak guna tanah adalah kasus Salib Putih. Salib Putih merupakan lahan seluas 98 hektar di Kota Salatiga yang diprotes oleh sekelompok umat Islam yang menyoal hak guna Salib Putih yang dimiliki oleh Sinode Gereja Kristen Jawa (Bonifacius. Wawancara. 8 Juni 2015). Namun demikian, peristiwa ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Kota Salatiga dan para tokoh agama sehingga tidak sampai membuat friksi antar agama yang menimbulkan permasalahan SARA (http://www.suaramerdeka.com, diakses 1 Juni 2015).

Hubungan rukun dan harmonis di Kota Salatiga, selain karena faktor historis dan sosiologis masyarakat Salatiga juga salah satunya adalah adanya peran Majelis Pemuka Agama Salatiga atau Majelis Puasa yang relatif telah berhasil merawat harmoni dan meminimalisir potensi konflik antar umat beragama di Kota Salatiga. Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga atau dikenal dengan sebutan Majelis Puasa yang didirikan pada tahun 2002 digagas oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Salatiga yang lalu yakni Drs Juhdi Amin. Lembaga tersebut diketuai oleh lima pemuka agama di Salatiga, masing-masing adalah Drs Kiai Tamam Qaulany


(Islam), Romo Suryo Sunaryo (Katolik), Dr Pdt Suryo Kusumo (Kristen), Mangku Bibit (Hindu), serta Soewarto Djuwardi (Budha) (Teguh Soesetjo. Wawancara. 8 Juni 2015; H. Wuryadi, M.Ppd.I. Wawancara. 12 Juni 2015; Lihat, http://www.suaramerdeka.com, diakses 1 Juni 2015).

Di samping itu, keberhasilan tersebut juga dikarenakan keberadaan FKUB Kota Salatiga yang secara intensif bekerjasama dengan segala unsur untuk bersinergi dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama. Modal utama dalam membangun dan menjaga kerukunan, FKUB Kota Salatiga senantiasa membangun kebersamaan antar pemimpin agama yang ada di FKUB, juga sering berkomunikasi dengan masyarakat untuk menjaring informasi dari masyarakat serta sering mengundang para tokoh agama agama dalam rangka menyosialisasikan program untuk menyebarkan spirit kerukunan antar umat (H. Wuryadi, M.Ppd.I. Wawancara. 12 Juni 2015).

FKUB Kota Salatiga didirikan pada tahun 2006 dan digagas oleh Drs. KH. Tamam Qoulani dan Drs. Zuhdi Amin. Saat ini FKUB Kota Salatiga sudah memiliki kantor yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Salatiga. Dalam menyelenggarakan roda organisasinya, FKUB Kota Salatiga memperoleh dana operasional dari. FKUB Kota Salatiga sangat aktif dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan upaya merawat kerukunan di Kota Salatiga (Abdillah, 2013: 104).

Selain eksistensi dan peranan kedua lembaga di atas, di Kota Salatiga muncul beberapa upaya sosial-kelembagaan lainnya untuk membangun kehidupan harmonis dalam dunia yang multikultur, salah satunya adalah pendirian gerakan lintas iman bernama SOBAT, yang diprakarsai oleh Lembaga


Persemaian Cinta Kemanusia (Percik) Salatiga, Pondok Pesantren Edi Mancoro Gedangan pimpinan KH. Mahfuz Ridwan, dan Sinode Gereja Kristen Jawa (GKJ) Salatiga. Sejarah terbentuknya SOBAT bermula dari pertemuan tanpa agenda antara 15 pendeta (Kristen Protestan) dan 15 ulama (Muslim) dalam acara Forum Sarasehan Ulama dan Pendeta (FSUP) pada tanggal 26-27 Juni 2002 di Pondok Pesantren Edi Mancoro Gedangan, Jawa Tengah. Pertemuan dengan tema "Menghilangkan Sakit Hati Antar Umat yang Lahir oleh Sejarah" ini mempertemukan dua pihak yang sebelumnya tidak pernah bertemu dan sebagian besar belum pernah mengikuti kegiatan lintas-iman.

KH. Mahfudz Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Edi Mancoro, sebagai salah satu pemrakarsa, dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa:

”Isu Islamisasi dan Kristenisasi merupakan bagian dari sejarah yang sebetulnya juga menyakitkan hati. Kita di sini merupakan pewaris yang mewarisi sakit hati itu. Dengan mengemukakan hal itu, bukan berarti dalam pertemuan ini kita akan mencari bagian paling keruh dalam sejarah. Pertemuan ini justru untuk mengobati penyakit sakit hati itu, yang obatnya ada pada Bapak dan Ibu sekalian”

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, pemrakarsa yang mewakili Lembaga Percik, sebagai berikut:

”Kami meyakini bahwa hal yang sederhana itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang sangat berarti di kemudian hari. Dari pertemuan-pertemuan yang kita mulai di Gedangan ini, siapa tahu, sejarah sakit hati itu bisa kita akhiri dan sejarah hubungan baru dapat kita mulai”


SOBAT, pada awalnya hanya diikuti oleh tokoh-tokoh agama bernama Forum Sarasehan Ulama dan Pendeta (FSUP). Forum tersebut lambat laun menjadi forum terbuka bagi siapa pun, sehingga akhirnya bernama Forum Sarasehan Umat Beriman (FSUB).

Pada tahun 2004, lahir gerakan SOBAT untuk perempuan bernama ”Kata Hawa”. Para pemrakarsa SOBAT, meyakini bahwa perempuan juga dapat menjadi agen perdamaian yang memegang prinsip anti-kekerasan. Pada tahun 2005, gerakan yang mirip dengan SOBAT, di mana anggotanya kebanyakan adalah pemuda khususnya mahasiswa pada BEM STAIN Salatiga dan sekolah tinggi/universitas di Salatiga dan sekitarnya didirikan. Forum tersebut bernama ”Rumpun Bambu”. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk memperkuat hubungan pertemanan di antara anggota yang memeluk agama berbeda.

Program lintaskultural untuk anak-anak ”Kita Beda Kita Sama” (KBKS) menyusul dibentuk pada tahun 2007. Program ini untuk mendorong anak-anak dari latarbelakang agama berbeda untuk mengembangkan toleransi sejak usia dini (Singgih. Wawancara. 15 Juni 2015; Lihat, http://crcs.ugm.ac.id/ pluralism/ pluralism-advocacy/essay/13/Menjalin-Persobatan-Lintas- Iman-di-Aras-Lokal.html, diakses 1 Juli 2015).


BAB II

PROFIL PAROKI SANTO PAULUS MIKI

KOTA SALATIGA

Sejarah Paroki Santo Paulus Miki Salatiga

Awal mula sejarah Paroki Santo Paulus Miki tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan misi di Jawa Tengah tepatnya sekitar tahun 1897 di era kepemimpinan Romo Fransiscus van Lith SJ. Perkembangan misi ini salah satunya ditandai dengan dimulainya pendirian sekolah-sekolah Katolik yang dilakukan para misionaris sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira. Sekolah-sekolah yang didirikan di Salatiga adalah Vervolk School dan Standard School yang sekarang telah berganti nama menjadi SD Kanisius Cungkup I - II Salatiga dan SD Kanisius Gendongan I Salatiga. Setelah beberapa tahun sekolah tersebut berdiri, disusul pendirian sekolah yang kini dikenal dengan nama SD Marsudirini Salatiga dan SD Xaverius Salatiga.

Sebagai akibat dari pengajaran agama dan teladan kehidupan para misionaris, lambat laun banyak di antara para murid yang ingin menjadi Katolik dan dibaptis. Dengan demikian, jumlah umat Katolik semakin bertambah. Peningkatan tersebut sangat nampak di daerah Jlumpang dan sekitarnya. Dengan adanya umat Katolik di Salatiga ini, maka para misionaris sering berkunjung dan memberikan pelayanan rohani kepada umat.

Pada tahun 1904, di Salatiga didirikan sebuah rumah ibadat. Karena orang-orang yang mempergunakan gedung


tersebut sebagian besar adalah orang Katolik yang notabene anggota militer Belanda, maka gedung tersebut sering disebut “gedung gereja militer”. Pada tahun 1938, jumlah umat Katolik sudah lebih banyak sehingga tidak mungkin dilayani oleh romo dari Ambarawa. Pada mulanya Gereja Katolik Salatiga memang merupakan sebuah stasi dari Paroki St. Yusuf Ambarawa. Pada tahun 1939, stasi ini menjadi sebuah Paroki. Romo Paroki yang pertama adalah Romo Th. Teppema SJ, seorang romo Jesuit berkebangsaan Belanda yang dapat berbahasa Jawa dengan lancar.

Pada tahun 1951, Romo Leopold van Rijckevorsel SJ membangun gereja di Salatiga, dan pembangunannya selesai pada tahun 1952, selanjutnya diresmikan dan diberkati oleh Uskup Agung Semarang, Mgr. Albertus Soegiyapranata SJ yang kemudian memberi nama pelindung gereja: “Santae Martires Japponentium” (Para Martir Jepang). Gedung gereja ini berukuran panjang 35 m dan lebar 12 m serta tinggi 7 m, berdinding tembok tetapi langit-langitnya dari tabag, yaitu anyaman dari kulit bambu. Di dalamnya terdapat altar yang dibuat menempel pada tembok. Di atas salib dan tabernakel terdapat tulisan besar melengkung yang berbunyi “Asma Dalem Kaluhurna”. Gedung gereja ini terletak di sebelah kiri gedung gereja lama, yang hanya berjarak kurang dari 3 m.

Antara tahun 1953 sampai dengan tahun 1964, pertambahan jemaat per-tahun menunjukkan angka yang stabil. Maka untuk melayani banyak permintaan tersebut, Romo A. Sandiwan Broto, Pr (Pastor Paroki Salatiga) mengadakan kursus kilat untuk mencetak guru-guru agama Katolik. Dengan adanya peningkatan jumlah jemaat, tugas-tugas kegerejaan bukan hanya ditangani oleh romo, tetapi juga oleh awam. Pada tahun 1962, umat Katolik di Paroki


Salatiga sudah digembalakan oleh dua orang imam dari Kongregasi Keluarga Kudus, yakni Romo Henricus Beiloos MSF dan Romo Ignatius Handoyoseputro MSF. Kedua romo ini selaku gembala umat Paroki Salatiga tinggal di Pastoran di jalan Tuntang, sekarang bernama jalan Diponegoro.

Gereja St. Paulus Miki Salatiga mengalami pembangunan kembali. Peletakan batu pertama dilakukan pada hari raya Pentakosta 1998 oleh pastor kepala paroki, Romo Andreas Sumartasetyaka MSF. Gereja yang megah dan indah ini diberkati oleh Uskup Agung Semarang Mgr. Ignatius Suharyo Pr pada tanggal 28 September 2000 (Dokumen Supervisi KAS 2012: 1-3).

Wilayah Gerakan Paroki Santo Paulus Miki Salatiga

Saat ini Paroki St. Paulus Miki Salatiga mempunyai 17 wilayah dengan 67 lingkungan. Dan sesuai dengan pendataan umat pada tahun 2015, umat Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga ada 6.500 jiwa.

Di Paroki St. Paulus Miki Salatiga terdapat beberapa komunitas biara, antara lain: Novisiat MSF, Seminari Berthinianum, Bruderan FIC, Susteran OSF, Susteran SND, Susteran ALMA, ada juga Institut Roncalli sebagai rumah khalwat yang dikelola bruder-bruder FIC, serta KPTT yang diasuh oleh Serikat Yesus. Perlu diketahui juga ada lembaga persekolahan yang dikelola oleh Yayasan Kanisius, Yayasan Marsudirini, Yayasan Pangudi Luhur dan Yayasan Bernardus, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Dalam rangka membangun kerjasama antar sekolah telah dibentuk Forum Komunikasi Sekolah-Sekolah Katolik se-Salatiga (FKSKS).


Berkaitan dengan bidang paguyuban, di Paroki ini terdapat banyak kelompok kategorial yang menghidupi semangat dan nilai-nilai religius tertentu, seperti: Kelompok Karismatik, Kerahiman Ilahi, Meditasi Kristiani, Maria Anunciata, Kerabat MSF, Ordo Fransiskan Sekulir, Legio Mariae, Persekutuan Doa Johanes, Adi Yuswa dan Keluarga Mahasiswa Katolik Salatiga (KMKS). Anggota setiap kelompok masih terbatas jumlahnya, tetapi masih terus berjuang untuk tetap eksis. Yang menjadi kekurangannya adalah bahwa kelompok-kelompok ini belum saling bersinergi dan bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan, jadi mereka masih berkarya sendiri-sendiri. Kaum muda/OMK/mahasiswa cukup banyak dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk pembinaan dan pengkaderan sebagai generasi penerus dan aset Gereja. Keterlibatan umat dalam hidup menggereja dan berbagi diwujudkan dengan keterlibatannya secara aktif sebagai pengurus atau tim kerja di Lingkungan dan atau Paroki maupun ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di seputar altar. Demikian pula keterlibatan umat di sosial kemasyarakatan sebagai pengurus RT/RW atau Dasawisma menunjukkan kepedulian umat Katolik sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik. Bahkan saat ini Paroki St. Paulus Miki Salatiga memiliki dua orang warga yang berkarya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, juga terdapat sejumlah umat yang bekerja di kantor pemerintahan.

Paroki ini juga telah memiliki pemakaman Katolik Santa Faustina yang berada di Wilayah Vincentius, dengan luas kurang lebih 5000 m Tempat pemakaman ini diharapkan dapat membantu umat yang kesulitan mencari tempat pemakaman (Dokumen Supervisi KAS 2012: 4-9).


Liturgi dan Peribadatan

Perayaan Ekaristi Harian di Paroki St. Paulus Miki diadakan di Gereja pada pukul 05.30 WIB, sedangkan misa Jumat pertama diadakan pukul 05.30 WIB dan pukul 17.00 WIB dilanjutkan dengan Adorasi/Astuti yang dipimpin oleh Romo. Perayaan Ekaristi Minggu dilaksanakan 4 kali di gereja induk, dengan jadwal: Sabtu Sore pukul 17.00 WIB; Minggu Pagi pukul 06.00 WIB; Minggu Pagi pukul 08.00 WIB; dan Minggu Sore pukul 17.00 WIB.

Selain di Gereja Induk Perayaan Ekaristi juga dilaksanakan di Gereja-gereja Stasi yaitu Gereja St. Yusuf Getasan, Gereja St. Ludovicus Karanglo, Gereja St. Pius X Karanganyar, dan dalam minggu ketiga tiap bulan-nya Perayaan Ekaristi juga dilaksanakan di Gua Maria Rosa Mystica Banyu Urip serta setiap malam Jumat Pertama di Gua Maria Pereng Getasan yang dilanjutkan dengan adorasi.

Perayaan Ekaristi/Misa Lingkungan dilaksanakan secara terjadwal pada pukul 19.00 WIB untuk dalam kota dan pukul 16.00 WIB untuk Lingkungan luar kota Salatiga. Jadwal misa lingkungan ini berjalan diluar masa Adven dan masa Prapaskah dikarenakan pada masa-masa seperti ini lingkungan sudah disibukkan dengan kegiatan pendalaman Adven dan kegiatan pendalaman materi Aksi Puasa Pembangunan.

Sebelum Misa Lingkungan dimulai Romo yang bertugas melakukan kunjunganke beberapa keluarga di lingkungan tersebut untuk wawanhati secara personal antara imam dengan keluarga yang dikunjungi. Hal ini dilakukan dua jam sebelum Misa Lingkungan dimulai. Di luar Misa lingkungan yang sudah terjadwal Romo paroki juga melayani


Misa dengan ujub-ujub khusus keluarga, namun bila dalam kasus-kasus tertentu Romo Paroki berhalangan, maka Misa dapat dilakukan oleh Imam selain Romo Paroki. Hal ini dimungkinkan karena di Salatiga ada Biara Bethlehem (Postulat dan Noviaiat MSF), KPTT dan Roncali.

Dalam Bidang Liturgi Dewan Paroki St. Paulus Miki Salatiga, terdapat 7 Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Peribadatan dan Teks Misa;

2. Tim Kerja Prodiakon;

3. Tim Kerja Paduan Suara dan Dirigen;

4. Tim Kerja Lektor;

5. Tim Kerja Misdinar;

6. Tim Kerja Tatib dan Kolektan;

7. Tim Kerja Paramenta dan Hias Altar.

Ketujuh tim kerja ini melibatkan 17 orang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan secara berkala, satu/dua bulan sekali, mengadakan rapat koordinasi. Masing-masing tim kerja secara bersama-sama bertanggungjawab dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi program-program pelayanan. Tim kerja ini dilantik pada tanggal 6 Februari 2011 (Dokumen Supervisi KAS 2012: 4-9).

Struktur Dewan Harian Paroki Santo Paulus Miki Salatiga

Sejak tahun 1928 hingga saat ini, di Paroki St. Paulus Miki Salatiga, tercatat 63 (enam puluh tiga) Romo/Pastor pernah berkarya. Adapun struktur kepengurusan Dewan


Harian Paroki Santo Paulus Miki Salatiga adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah:

Tabel 1

Dewan Harian Paroki Santo Paulus Miki Salatiga

Periode 2014


BAB III

PEMIKIRAN KATOLIK TENTANG NASIONALISME INDONESIA

Tokoh Katolik dalam Lintasan Pergerakan Kebangsaan

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai ajaran tentang nasionalisme di dalam kitab suci, teologi, hukum agama dan etika keagamaan Katolik, terlebih dahulu penulis ingin mengemukakan sebuah semboyan penting yang dilahirkan oleh tokoh Katolik Indonesia yang berperan dalam aktifitas perjuangan kemerdekaan Indonesia yakni Monsinyur Soegijapranata, dengan semboyan “100 % Katolik, 100% Indonesia”. Dalam konteks Nasionalisme Indonesia ini, para tokoh Katolik di Salatiga sebagian besar merujuk pada satu slogan tersebut sebagai penegas komitmen keindonesiaan umat Katolik terhadap nasionalisme Indonesia.

Dalam Surat Gembala Keuskupan Agung Semarang, Uskup Johanes Pujasumarta menegaskan bahwa menjadi 100% beriman Katolik yang mendalam dan tangguh, serta menjadi 100% negarawan yang mencintai tanah air memberikan pesan eksplisit bahwa jangan sampai terjadi dikotomi antara hidup beriman dan hidup berbangsa. Hidup beriman semestinya akan semakin memperkuat kehidupan berbangsa, dan sebaliknya kehidupan berbangsa semakin mewujudnyatakan kehidupan iman. Cita-cita dan “mimpi” ini tentulah tidak akan menjadi matang dalam waktu sekejap. Untuk itu perlu ada upaya pendampingan generasi muda untuk menumbuhkembangkan negarawan Katolik sejati


(Surat Gembala Keuskupan Agung Semarang Hari Raya Kemerdekaan RI ke-69, 12 Agustus 2014).

Monsinyur Soegijapranata merupakan putera Indonesia pertama yang diangkat oleh Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma, sebagai Vikaris Apostolik dengan gelar Uskup yang pengangkatannya dilakukan pada tahun 1940 untuk memimpin Vikariat Apostolik Semarang. Peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah monumental karena pada era tersebut, Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda, namun Paus justeru mempercayakan kepada putera asli Indonesia dan bukan kepada misionaris Beland (Subanar, 2012: v). Sebagai imam Katolik, dalam lintasan sejarah, kiprah kekaryaannya tidak hanya berdimensi kegerejaan (kekatolikan) tetapi juga sarat dengan dimensi kebangsaan. Dimensi kebangsaan Monsinyur Soegijapranata tampak keterlibatannya dalam mengembangkan majalah Katolik berbahasa Jawa, Swaratama; instruksinya pada awal kemerdekaan kepada umat Katolik Jawa (Indonesia) gembalaannya untuk terlibat aktif dalam revolusi nasional, yang secara simbolik ia sendiri berusaha mewujudkannya dengan memindahkan kantor kevikariatannya dari Semarang ke Yogyakarta, seiring dengan kepindahan pemerintahan RI ke Yogyakarta; keteguhannya untuk terus menyuarakan semboyan “100 % Katolik, 100% Indonesia” kepada umat Katolik Indonesia (Ibid, 2012: vi-vii)

Keterlibatan Monsinyur juga sangat terlihat pada saat terjadi sengketa Indonesia dan Belanda menyangkut Irian Barat. Sebagai warga negara Indonesia, Ia turut aktif menyokong tuntutan pemerintah/bangsa Indonesia atas wilayah Irian Barat meskipun harus berseberangan dengan tokoh-tokoh Partai Katolik Belanda yang menyokong


pemerintah Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Bahkan ia mengkritik dengan pedas atas sikap tokoh-tokoh Partai Katolik Belanda dengan menuduh mereka sebagai salah satu faktor penyebab meruncingnya hubungan Indonesia dan Belanda. Pernyatan ini dimuat dalam News Service National Chatolic Welfare Conference yang terbit di Amerika Serikat (Gonggong, 2012: 114). Dalam peristiwa tersebut, selain upaya diplomasi yang dilakukan oleh Monsinyur Soegijapranata, pemerintah Republik Indonesia juga mengintensifkan upaya militer dalam mempertahankan Irian Barat. Dalam peristiwa “Pertempuran Laut Arafuru” yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962, gugur pahlawan nasional Indonesia yakni perwira tinggi Angkatan Laut, Deputy KASAL Yos Sudarso, seorang perwira penganut Katolik cukup berwibawa dan mempunyai bakat kepemimpinan yang menonjol (Ibid, 2012: 116).

Selain dua tokoh di atas, satu sosok lain yang menjadi panutan umat Katolik dalam konteks nasionalisme Indonesia adalah I.J Kasimo. Pada tahun 1931 Kasimo diangkat menjadi anggota Volskraad. Dalam dewan ini ia menyampaikan pidato bahwa bangsa Indonesia berhak untuk memerintah diri sendiri, lepas dari kekuasaan Belanda. Dalam rangka itu pula ia mendukung Petisi Sutarjo (tahun 1936) dan Aksi Indonesia Berparlemen yang dicetuskan GAPI (tahun 1939).Pada waktu Belanda melancarkan Agresi Militer kedua, Kasimo ikut bergerilya. Ia banyak berkomunikasi dengan Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera, menyampaikan perkembangan perjuangan di Jawa. Ia juga menjalin kerja sama dengan Markas Besar Komando Djawa (MBKD). Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Kasimo mengirim surat terbuka kepada Partai Katolik Belanda yang sangat berpengaruh dalam Parlemen Belanda. Surat terbuka itu


berhasil mengubah sikap partai tersebut, sehingga Parlemen Belanda menyetujui usul Elsworth Bunker mengenai penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda tentang status Irian Barat.Atas jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara, Pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011 (http:// pahlawancenter.com, diakses 1 Juli 2015).

Dari uraian di atas memperlihatkan bukti nyata bahwa dalam konteks nasionalisme Indonesia, tidak lepas dari peran umat Katolik Indonesia yang terepresentasi pada perjuangan ketiga tokoh Katolik Indonesia tersebut. Realitas ini secara sadar turut memberikan pengaruh besar kepada umat Katolik Indonesia untuk melanjutkan kiprah mereka dalam merawat semangat nasionalisme di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh Katolik di Salatiga yang umumnya merujuk pada pengalaman dan kiprah ketiga tokoh Katolik di atas.

Ajaran Katolik tentang Nasionalisme

Dalam kaitan dengan nasionalisme, Gereja Katolik di Indonesia termasuk di Kota Salatiga begitu sangat mencintai tanah air dan negara Indonesia. Bahkan Gereja Katolik mendorong umat Katolik untuk untuk mempunyai dan menjunjung tinggi sikap nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Antonius Subagyo dan FX Wahyu Nugroho. Wawancara. 8 Juni 2015). Menurut kedua tokoh Katolik tersebut, sesungguhnya kecintaan terhadap tanah air dan negara sudah disabdakan oleh Yesus:


“Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22 : 21; Markus 12 : 17; Lukas 20 : 25)

Sabda Yesus ini kemudian diteruskan oleh para Rasul/para Murid-Nya, terutama Petrus yang diberikan tugas oleh Yesus untuk menggembalakan domba-domba-Nya. Surat Petrus yang pertama kepada umat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, mengatakan:

“Tunduklah karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepaa wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik ...... ” Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja (1 Petrus 2 : 13; 17)

Dari sabda Yesus yang diteruskan oleh Petrus, sangatlah jelas bahwa Gereja Katolik hadir di dunia ini di negara Indonesia demi keselamatan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Gereja Katolik sangat mencintai negara di mana Gereja Katolik hadir. Bagi Gereja Katolik Indonesia, semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dan negara sudah ditunjukan sejak negara ini terbentuk. Semangat nasionalisme ini telah dicontohkan Tokoh Gereja Katolik, Monsinyur Soegijapranata yang sangat menentang penjajahan, penindasan yang berakibat pada perendahan martabat manusia dan menghilangkan kemerdekaan pribadi sebagaimana jelas diajarkan dalam agama Katolik:


“Allah menciptakan setiap manusia sebagai mahluk yang bermartabat, sebab manusia diciptakan oleh Allah menurut citra-Nya (bdk. Kejadian 1 : 26-27)”

Atas dasar itulah, Monsinyur Soegijapranata sangat menentang adanya penjajahan di bumi Nusantara sehingga mendorong dirinya melakukan perlawanan bukan sebagai pribadi melainkan perjuangan atas nama Gereja Katolik Indonesia untuk Indonesia tercinta.

Kecintaan Gereja Katolik Indonesia terhadap tanah air dan negara Indonesia sungguh diwujudkan secara nyata dalam kehidupan Gereja Katolik Indonesia. Gereja Katolik Indonesia mengamini bahwa kemerdekaan Indonesia sungguh merupakan berkat dan rahmat Allah dan menyadari sepenuhnya bahwa ada campur tangan Allah dalam setiap perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Untuk itu, kecintaan dan nasionalisme tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan budaya setempat yang ada di Indonesia. Hal ini nampak pada penggunaan bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah di mana Gereja Katolik hadir dalam bahasa Liturgi maupun kitab suci. Gereja Katolik juga menjadikan Hari Raya Kemerdekaan RI sebagai bagian dari Hari Raya dalam Kalender Liturgi Gereja Katolik.

Penempatan perayaan Hari Raya Kemerdekaan RI sebagai bagian dari Hari Raya dalam Kalender Liturgi Gereja Katolik yang memiliki posisi kesakralan dalam peribadatan umat Katolik menunjukan bahwa Gereja Katolik begitu memosisikan perayaan kemerdekaan sebagai bagian dari peribadatan sekaligus rasa syukur atas berkat dan rahmat Allah. Ini tentu menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekpresi umat Katolik dalam menghayati nasionalisme Indonesia


dalam kehidupan keberagamaan umat Katolik (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015). Dalam kalender Liturgi disebutkan dengan jelas bahwa menurut Konferensi Wali Gereja Indonesia Tahun 1972, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan sebagai hari raya (Solemnitas) (Kalender Liturgi Agustus 2015: 42).

Di samping itu, ekspresi lain yang menunjukan kecintaan umat Katolik terhadap tanah air dan negara Indonesia adalah adanya bendera negara di dalam gereja Katolik Santo Paulus Miki. Dahulu memang ada bendera Vatikan di dalam gereja, namun saat ini sudah tidak ada pasca pasca Konsili Vatikan II tahun 1962 – 1965. Bahkan bendera Republik Indonesia ini pada saat Perayaan Misa ditempatkan secara khusus di altar gereja. Demikian pula halnyalagu-lagu kebangsaan seperti lagu satu nusa satu bangsa, lagu syukur dinyanyikan dalam perayaan misa tersebut untuk memberikan penerangan kepada umat Katolik atas rasa syukur dengan adanya kemerdekaan (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015).

Atas uraian di atas, maka jelaslah bahwa nasionalisme tidak bertentangan sama sekali dengan agama Katolik, justeru Agama Katolik memberikan inspirasi dan penghargaan atas sikap nasionalisme, dalam hal ini kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Pandangan tentang NKRI

NKRI harga mati! Demikian umumnya para tokoh Katolik di Salatiga mengungkapkan pandangannya terhadap komitmen mereka terhadap NKRI (Dayusman Yunus dan Marcelius Sumitro. Wawancara. 8, 9 Juni 2015).


Gereja meyakini bahwa dirinya diutus untuk mewartakan Injil sebagai kabar suka cita dan menanamkan gereja di tengah-tengah bangsa-bangsa (bdk. AG. 6). Atas dasar itu, mengaktualisasikan nilai-nilai injil dalam memperkuat NKRI adalah dengan merujukpada Pancasila tanpa harus mengutip kitab suci karena Pancasila sudah merupakan kristalisasi yang kondisional dengan Indonesia dan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Katolik. Sehingga, perbincangan tentang NKRI haruslah NKRI yang sejalan dengan Pancasila. Bangsa Indonesia perlu jernih dalam memperbincang kan NKRI, jernih dalam melihat isinya bukan semata-mata kotak dan tubuhnya yang kita sebut NKRI tapi isinya apa, kami harus jelas bahwa bukan soal nama bukan soal tubuh NKRI tapi isinya yakni Pancasila sebagai darah daging, tulang, pikiran dan unsur hakiki NKRI. Apabila Pancasila dilepas dari NKRI, makaperlu dipersoalkan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa Pancasila tidak bisa dilepas dari NKRI, mengingat keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan (Romo A. Agus Ariestiyanto MSF. Wawancara. 9 Juni 2015).

Selanjutnya mengenai pendirian negara dan upaya kelompok dalam agama tertentu untuk mendirikan negara agama, para tokoh Katolik Salatiga berpandangan bahwa mengupayakan negara agama (baca: negara Islam), dalam konteks Indonesia kemungkinannya sangatlah kecil di Indonesia. Umat Katolik meyakini bahwa upaya semacam ini kecil kemungkinannya karena umat Muslim Indonesia pada umumnya belum tentu sepakat dengan gagasan dan upaya-upaya tersebut (Teguh Soesetijo K. Wawancara. 8 Juni 2015).

Dalam pandangan lain disebutkan bahwa bagi para pengusung ide negara agama sesungguhnya sudah bukan era


nya mempersoalkan negara agama atau negara bangsa mengingat tantangan real umat beragama semakin berat di era pasar dan korporasi internasional. Para pemimpin agama justeru harus terpanggil untuk berpikir dan bekerja keras menghadapi tantangan globalisasi yang jauh lebih kontekstual. Sehingga perbedaan agama seharusnya menjadi satu kekuatan untuk menghadapi tantangan real tersebut melalui aktifitas keumatan sebagaimana umat Katolik meyakini bahwa “Iman disertai perbuatan kasih semakin hidup”(Bonifacius Nodya Ariwibowo. Wawancara. 8 Juni 2015).

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa meskipun dalam ajaran Katolik tidak diajarkan keharusan mendirikan negara agama, pernah ada satu fase sejarah gereja di abad pertengahan ketika gereja masuk dalam ranah politik yang menyebabkan posisi gereja lebih tinggi kedudukannya dibanding raja. Tetapi peristiwa ini murni bukan merupakan ajaran Katolik, sehingga setelah peristiwa tersebut, gereja kembali kepada khittahnya yakni gereja hadir di dunia untuk mengabarkan keselamatan di dunia.

Jelaslah bahwa Yesus datang bukan untuk orang Yahudi semata melainkan untuksemua manusia. Tentang tidak adanya dalil dalam ajaran Katolik tentang pendirian negara agama ini ditegaskan oleh Yesus pada muridnya yakni Petrus:

“Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat sebagai pusat atau sumber pewartaan keselamatan” (Matius 16: 18)

Oleh karena itu, negara Katolik sama sekali tidak ada diatur di dalam kitab suci umat Katolik dan jikapun perbincangannya merujuk pada negara Vatikan,


sesungguhnya Vatikan merupakan buah kesepakatan dari persetujuan Lateran antara Tahta Suci dengan kerajaan Itali tahun 1929. Tahta Suci mempunyai hak atas kota Vatican secara penuh, sehingga Paus dapat mengatur Gereja Katolik di seluruh dunia. Namun demikian, Gereja Katolik Indonesia tidak memiliki hubungan teritorial dengan negara vatikan, melainkan hanya dalam konteks liturgi (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015; Lihat, http://www.katolisitas.org/ faqs/tahta-suci-kuria-roma-dan-negara-kota-vatikan, diakses 1 Juli 2015).

Pandangan tentang Pancasila

Dalam dalil dan pandangan agama Katolik, jelas bahwa orang Katolik di Indonesia harus sungguh setia dan mengamalkan Pancasila, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai Katolik yang diwariskan oleh Yesus sendiri. Mengamalkan Pancasila berarti melaksanakan hidup Katolik (FX. Wahyu Nugroho dan Antonius Subagyo. Wawancara. 8 Juni 2015).

Dalam dokumen KWI “Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila” (7 Maret 1985), yang merangkum gagasan dan pedoman sejak terbitnya “Pedoman Kerja Umat Katolik Indonesia” pada tahun 1970, bahkan dikatakan:

“Umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana


pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita. Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, telah mencanangkan nilai-nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik.”

Mengenai sikap dan komitmen orang Katolik terhadap Pancasila, Romo Agus Ariestiyanto menjabarkan bahwa sila kesatu Pancasila, secara tegas memberikan pesan kasih terhadap Allah. Negara yang besar adalah negara yang memuliakan Tuhan, menempatkan tuhan di posisi pertama sebagai prioritas dan negara yang hebat adalah negara yang takut pada Allah. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi nilai hakiki menyatukan manusia sebagai saudara dan yang mengikat manusia adalah Tuhan yang memandang semua manusia adalah sama.

Iman Katolik mengakui “Allah itu esa”, tetapi “esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus” (1Tim 2:4). “Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6). Yesus tidak hanya memperkenalkan Allah Bapa kepada manusia, melainkan juga “dalam Dia kita beroleh jalan masuk kepada Allah, oleh iman kepada-Nya” (Ef 3:12). Iman akan Allah yang mahaesa dihayati dalam Kristus dan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Allah mendatangi kita dalam Kristus, begitu kita pun menghadap Allah dalam Kristus dan mengakui Dia sebagai “Bapa Tuhan kita Yesus Kristus” (2Kor 1:3). Maka bersama dengan Yesus Kristus kita mengakui bahwa “Tuhan itu esa” (Mrk 12:29). Sekaligus kita mengakui Yesus Kristus sebagai Dia “yang dikuduskan Bapa dan diutus


ke dalam dunia” (Yoh 10:36). Orang yang percaya kepada Yesus sebetulnya tidak percaya kepada Yesus saja, melainkan juga kepada Dia yang mengutus Yesus (bdk. Yoh 12:44). Oleh karena anugerah Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Kristus, orang beriman Kristen percaya kepada Allah Yang Maha Esa.

Pengakuan akan Allah Tritunggal sudah ada sejak Gereja perdana. Dan secara khusus Gereja berpegang pada perintah Tuhan untuk membaptis orang “atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Mat 28:19). Tetapi sekaligus Gereja juga berpegang pada ajaran Yesus, yang menyapa Allah sebagai “Bapa, Tuhan langit dan bumi” (Mat 11:25). Maka St. Ignatius dari Antiokhia († thn 100) mengajarkan: “Ada satu Allah, yang mewahyukan diri oleh Yesus Kristus Anak-Nya, yang adalah Sabda-Nya” (adMagn. 8,2). Seorang pengarang lain, juga dari awal abad ke-2, berkata: “Pertama-tama kita percaya bahwa ada satu Allah, yang telah menciptakan dan mengatur segala sesuatu, dan yang membuat yang tidak ada menjadi ada, yang mencakup segala-galanya, namun hanya Dia yang tidak dicakup oleh apa-apa” (Pastor Hermas, Mand, I, 26). Pada dasarnya hal itu sama dengan ajaran Kitab Suci: “Penguasa satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja segala raja dan Tuan segala tuan; satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tak pernah dilihat seorang manusia dan yang juga tidak dapat dilihat” (1Tim 6:15-16). Ajaran mengenai Allah yang satu, mahakuasa dan mahamulia, tidak pernah terasa bersaing dengan iman akan Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Namun demikian, Romo Agus Ariestiyanto, dengan merujuk pada ketetapan MPR No. III / MPR /1978 tentang penghayatan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha


Esa, yang terdiri dari Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup; dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, maka tampak sekali bahwa penjelasan mengenai sila pertama tidak pertama-tama menyangkut Tuhan, tetapi terutama agama dan kepercayaan. Lebih khusus lagi, pokok perhatiannya ialah kerukunan umat beragama. Dalam Pancasila terungkap pengakuan bahwa kepercayaan religius bangsa Indonesia, khususnya sebagaimana dinyatakan dalam bentuk agama, diterima sebagai nilai sosial dan oleh karena itu akan dilindungi oleh negara. Pancasila tidak langsung berbicara mengenai Tuhan sendiri, melainkan mengenai sikap manusia terhadap Tuhan. Pancasila tidak hanya mengakui kebebasan beragama, tetapi juga pluralisme agama, sebab tidak setiap orang mengenal dan mengakui Tuhan dengan cara yang sama.

Oleh karena itu, mengenai hal ini, pada tahun 1983 Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI, dahulu MAWI) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Gereja memandang perkembangan berbagai agama di dalam suatu negara sebagai hal yang wajar, yang tidak perlu menimbulkan kerisauan …. Cinta kasih dan kepatuhan kepada Tuhan tak terlepaskan dari cinta kasih kepada sesama manusia dan tanah air” (Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila, no. 6).


Khususnya berhubungan dengan kerukunan umat beragama, KWI berkata:

“Gereja dan pimpinan serta umatnya menyadari, bahwa penyiaran agama merupakan suatu ciri setiap agama universal. Ciri ini dapat menimbulkan masalah yang peka, Memang dapat dimengerti bahwa para beriman mempunyai niat yang luhur, untuk melaksanakan tugas ilahi dan mengikut sertakan sesama manusia dalam menikmati kebaikan dan kebenaran Tuhan yang mereka alami sendiri. Demikian pula ingin memelihara orang seagama jangan sampai pindah ke agama lain (no. 38).

Akhirnya, KWI memberikan pesan khusus kepada umat Katolik sebagai berikut:

“Sebagai warga negara yang beragama, pertama-tama kita mengamalkan Sila Ketuhanan Yang’ Maha Esa dengan hati yang sungguh-sungguh dan ikhlas sesuai dengan iman kita, Kita yakin harus berbuat demikian, baik karena iman kita maupun karena kewarganegaraan kita” (no. 120).

Sila kedua, tentang kemanusiaan begitu eksplisit diajarkan dalam Katolik. Sehingga nilai yang harus diletakkan sebagai nilai kecintaan manusia kepada Allah adalah mencintai ciptaan-Nya yakni manusia sebagai ciptaan terluhur, karena memiliki sifat-sifat seperti Allah yakni kebijaksanaannya, kasih-sayangnya dan pengampunannya. Sifat-sifat Allah itu diberikan kepada manusia tidak kepada binatang. Oleh karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab pada intinya memberikan pesan luhur sebagaimana diajarkan di dalam agama Katolik: “cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri”.


Sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga menyuratkan tentang prinsip keadilan sebagaimana diajarkan dalam ke-Katolik-an, yakni bukan hanya keadilan memukul dibalas memukul, tetapi keadilan yang melihat bahwa manusia sebagai ciptaan Allah yang paling dikasihi sehingga harus memperlakukan manusia dengan cara yang bermartabat meskipun dia melukai bahkan membunuh, dia tetaplah ciptaan Allah. Hal ini merujuk pada peristiwa pensaliban Yesus. Atas peristiwa ini pula Yesus justeru mengatakan kepada orang-orang yang mensalib Yesus: “Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat” Dengan demikian, kekerasan harus dikalahkan dengan kasih dan pengampunan bukan dengan kekersan dan buah kasih kepada Allah dan sesama manusia ini maka buahnya adalah persatuan sebagaimana dibunyikan dalam sila ketiga Pancasila.

Persatuan ini prinsipnya adalah bukan menyangkut golongan, tetapi merujuk pada sila kedua dan sila pertama, yakni persatuan haruslah dibangun atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sejatinya jika sila pertama dan sila kedua terlaksana dengan baik, maka sila ketiga dapatlah terwujud. Oleh karena itu, apabila ada masalah perpecahan, persoalannya ada masalah pada sila kedua dan sila pertama oleh karena kelalaian dan kegagalan dalam memahami dan menghayati kedua sila tersebut.

Persatuan sebagaimana disebut tegas pada sila ketiga ini kemudian harus diwujudkan dengan semangat sila keempat yakni musyawarah. Musyawarah dapat disebut baik jikalau dapat mewujudkan persatuan bukan persatuan yang justeru malah menimbulkan kekacauan dan menguntungkan


kelompok tertentu. Musyawarah yang baik sesuai Pancasila haruslah yang menyebabkan persatuan, yakni persatuan yang menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, mengenai sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, para pendiri bangsa begitu melihat dengan sungguh sebuah konsep dan praksis keadilan yang bukan merujuk pada model keadilan ala liberalisme maupun sosialisme, melainkan keadilan yang merujuk pada semangat dan esensi yang terdapat pada sila keempat, sila ketiga, sila kedua dan sila kesatu. Oleh karena itu, rumusan runut di atas, sebagai pandangan dan penjabaran orang Katolik atas Pancasila memberikan sebuah keyakinan para tokoh Katolik di Salatiga bahwa para pendiri bangsa merupakan orang-orang yang dikarunia roh kudus yang memiliki talenta rohani yang luar biasa yang sungguh beriman bukan beragama. Oleh sebab itu, Pancasila sudah merupakan konsep yang sangat ideal.

Pandangan tentang UUD 1945 dan Sistem Hukum Nasional

Monsinyur Ignatius Suharyo pernah mengemukakan bahwa politik menjadikan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik, tentu dengan perangkat peraturan dan aparat negara yang benar. Dari beberapa dokumen yang ada baik Rerum Novarum maupun Gaudium et Spes, Gereja menyatakan bahwa negara perlu memberikan jaminan hukum dan institusi sehingga menghasilkan kesejahteraan umum maupun kemajuan pribadi. Dalam konteks ini, sebagai pimpinan Katolik, ia memandang bahwa UUD 1945 merupakan jati diri utuh orang Indonesia sebab di sana


terkandung cita-cita berdirinya Republik Indonesia (Suharyo, 2009: 53). Oleh karena itu, pada level praksis, sistem hukum nasional sebagaimana telah diatur pula dalam UUD 1945 haruslah menghargai kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab, membina persatuan nasional (FX. Wahyu Nugroho. Wawancara. 8 Juni 2015).

Dengan demikian, dalam pandangan Katolik, konstitusi dengan kitab suci jelas tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan justeru konstitusi menjabarkan nilai nilai agama dan bukan dua hal yang saling bertabrakan. Kita harus meletakan kitab suci dan konstitusi bukan sebagai dua hal yang berhadap-hadapan melainkan saling melengkapi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kitab suci harus mengalahkan konstitusi justeru kitab suci menjadi panduan dalam melihat apakah dalam pelaksanaannya, konstitusi sudah sejalan dengan semangat Pancasila (Romo A. Agus Ariestiyanto MSF. Wawancara. 9 Juni 2015).

Oleh karena itulah, maka terhadap penerapan hukum agama melalui negara, dalam konteks Indonesia perlu diingat bahwa negara Indonesia bukan negara agama. Penduduk ini menganut banyak agama sehingga pemberlakuan agama maupun formalisasi hukum agama melalui negara tidak bisa dipertahankan mengingat kita hidup bersama, dengan demikian pastilah ada wilayah-wilayah kehidupan umat suatu agama bersinggungan dengan warga negara yang beragama lain. Maka umat Katolik tetap berpegang teguh pada keputusan Bapak bangsa untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila dan tidak menyetujui siapa saja, temasuk jika ada dari kalangan Katolik sendiri yang berusaha memaksakan ketentuan partikular agamanya ke dalam ketentuan-ketentuan umum secara formal, karena hal itu


dapat dipandang berlawanan dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suharyo, 2009: 93-95).

Pandangan tentang Bhinneka Tunggal Ika

Sejak awal Gereja Katolik Indonesia mengakui dan menghormati kebhinnekaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ladang pewartaan keselamatan kepada setiap manusia terutama masyarakat Indonesia yang sungguh multikultural. Hal ini disebabkan oleh karena kebhinnekaan, keberagaman dan multikulturalisme pada dasarnya dikehendaki oleh Allah sendiri sebab sejak awal dunia dan manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keberagaman. Dalam Kitab Kejadian 1: 1-2; 25, dikisahkan asal mula dunia dengan segala isinya, termasuk di dalamnya manusia. Penciptaan yang berasal dari kehendak Allah itu terjadi dalam enam hari, semua diciptakannya dalam keadaan baik adanya. Dari kisah penciptaan itu, tampak bahwa Allah memang menciptakan tidak hanya satu macam atau satu jenis ciptaan saja.

Di sisi lain, kebhinnekaan atau keberagaman juga diwujudkan oleh keturunan Abraham, yaitu 12 suku yang mendiami tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian (Kejadian 35: 1–15). Oleh sebab itu, dalam Gereja Katolik tidak menghilangkan kebhinnekaan/keberagaman/multikulturalisme yang ada dalam kehidupan manusia, terutama kebhinnekaan yang nyata-nyata ada dalam bangsa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik Indonesia sungguh mendukung, mengakui dan menghormati kenyataan kebhinnekaan, sebab kebhinnekaan memang sudah


merupakan kodrat manusia, yang mencakup keberagama individu baik fisik maupun sebagai pribadi yang berkarakter da mempunyai sejarah pengalaman hidup masing-masing. Oleh sebab itu pula, Gereja Katolik Indonesia sangat mengecam keras adanya diskriminasi terhadap salah satu suku, ras, agama/kepercayaan, budaya golongan tertentu. Gereja menyadari bahwa kebhinnekaan akan menjadikan bangsa Indonesia semakin indah. Realitas kehidupan manusia yang beragam menjadi dasar kebhinnekaan dan kemajemukan yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia merupakan kesatuan dalam kebhinnekaan, bukan kesatuan dalam keseragaman.

Dalam konteks ini pula, maka di dalam perutusannya, gereja tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menguburkan adat istiadat setempat serta menggantikannya dengan adat istiadat dan budaya Timur Tengah, namun Gereja Katolik Indonesia justeru masuk ke dalam budaya dan adat istiadat setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Inilah salah bentuk ekspresi Gereja Katolik Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dan realitas kemajemukan.

Di samping itu, dasar dalam penghormatan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan tersebut juga dilandasi oleh adanya pemahaman umat Katolik bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar/rupa/citra Allah sendiri (Kejadian 1: 26-27), maka setiap manusia dipanggil untuk menjadi satu keluarga. hal ini menuntut adanya cinta kasih terhadap Allah dan sesama, karena manusia diciptakan oleh Allah (GS. 24). Oleh sebab itu, pribadi manusia dan masyarakat ada dalam saling ketergantungan (bdk. GS.25).


Dalam pernyataannya tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen (N A.5), Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II menyatakan:

“Tetapi kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapa semua orang apabila terhadap orang-orang tertentu yang diciptakan menurut citra Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara...”Barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah (1 Yohanes 4: 8). Santo Petrus meminta dengan sangat kepada umat beriman Kristiani, supaya memelihara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi (bdk. 1 Petrus 2 : 12).

Ajakan gereja tersebut dimaksudkan agar setiap anggota Gereja Katolik/setiap orang Katolik turut dalam membangun persaudaraan dan perdamaian, terutama dengan cara memelihara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan hidup dalam damai dengan semua orang. Di sisi lain, Gereja Katolik menuntut agar setiap orang Katolik untuk saling menghormati martabat rohani setiap orang tanpa terkecuali (bdk. GS.26). Atas dasar ini, Gereja Katolik sangat mengecam setiap diskriminasi terhadap orang-orang atau penganiayaan berdasarkan warna kulit, kondisi hidup ataupun agama, karena perbuatan ini berlawanan dengan semangat Kristus. Semangat yang dibangun Yesus Kristus adalah membangun persaudaraan sejati antar sesama yang didasarkan pada sikap menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Sikap Yesus ini dicontohkan dalam peristiwa:

“Orang Samaria yang murah hati” (Lukas 10 : 25 – 37). Yesus pun bersabda: “Damai sejahtera Aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera Aku berikan padamu (bdk. Yohanes 14: 27)


Dengan demikian, setiap anggota Gereja Katolik/Orang Katolik dituntut untuk membangun persaudaraan sejati kepada setiap orang di mana ia berada, serta dituntut untuk terlibat secara aktif dalam membangun kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap orang Katolik wajib menentang dan memerangi sikap-sikap yang mengancam kerukunan dan persatuan dalam kebhinnekaan dan kemajemukan.

Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dan realitas kemajemukan ini pula, salam Persatuan Indonesia dalam bingkai Pancasila juga dituntut untuk digemakan dalam rangka menyelamatkan Indonesia yang sangat kaya akan kemajemukan:

“Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apa pun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci olehTuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah” (Putra Sirakh 10:1-8).

Realitas kebhinnekaan dan kemajemukan ini dalam dinamika perjalanannya tentu bukan tanpa persoalan baik persoalan di internal maupun eksternal seperti munculnya aliran internal agama yang dianggap bermasalah dan problem eksternal terkait radikalisme agama. Dalam konteks Katolik, hampir tidak pernah terjadi adanya aliran keagamaan yang bermasalah yang umumnya disebabkan faktor penafsiran selain tentu saja ada banyak faktor yang dapat menjelaskan sebab musabab munculnya aliran-aliran keagamaan bermasalah tersebut.

Di agama Katolik hampir tidak ada kesempatan untuk membuat tafsir sendiri atas kitab suci karena dalam agama


Katolik, terdapat kalender liturgi yang sama di semua gereja katolik di seluruh negara yang sudah ditentukan oleh Tahta Suci Vatikan dan itu sudah merupakan pakem sehingga tidak terdapat ruang bagi umat untuk menafsirkan dengan bebas yang akan menimbulkan aliran keagamaan yang bermasalah (Bernardus Supriyono. Wawancara. 9 Juni 2015).

Selanjutnya menyangkut tantangan eksternal terkait gerakan keagamaan intoleran dan transnasional radikal, maka terhadap gerakan agama semacam ini berpotensi mengganggu realitas kemajemukan yang harmonis, para tokoh Katolik umumnya menolak dan meyakini bahwa para tokoh agama di semua agama tidak akan senang dan menolak gerakan-gerakan semacam itu. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa di agama Katolik hal semacam ini bisa saja terjadi apabila seseorang atau kelompok mempunyai sikap dan semangat merasa paling benar tetapi dipaksakan kepada pihak lain. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat pemahaman empat pilar kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Negara harus betul-betul hadir untuk menyelesaikan problem-problem tersebut sehingga pemerintah dan semua elemen baik TNI Polri dan tokoh perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa negara kita adalah negara NKRI, jangan sampai ada lagi gerakan seperti kartosuwiryo, dan gerakan gerakan sejenisnya. Pemerintah juga harus melakukan tindakan cepat dalam menyikapi fenomena ISIS (Bernardus Supriyono. Wawancara. 9 Juni 2015). Terhadap kelompok-kelompok semacam ini, tindakan yang harus dilakukan tetaplah tindakan-tindakan penyadaran bukan dengan tindakan kekerasan yang justeru akan menimbulkan dendam berkepanjangan (FX. Wahyu Nugroho. Wawancara. 8 Juni 2015).


Lalu dalam rangka merawat kemajemukan, Paroki Santo Paulus Miki Salatiga melakukan sejumlah kegiatan rutin di antaranya turut terlibat aktif dalam forum-forum lintas iman, terlibat aktif dalam forum-forum pro demokrasi, mengirimkan para pelajar dan orang muda Katolik untuk live in di Pesantren Qoryah Toyyibah Salatiga pimpinan Gus Badruddin untuk belajar bersama, menghayati kebersamaan dalam perbedaan, serta menyelenggarakan poliklinik yang diperuntukan bagi semua kalangan. Selain itu, hal rutin yang selalu dilakukan oleh pengurus Paroki Santo Paulus Miki Salatiga adalah ketika umat Muslim melaksanakan Sholat Iedul Fitri, umat Katolik menyediakan lahan parkir di area gereja bagi umat Muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Iedul Fitri (Teguh Soesetijo Kasnoputro. Wawancara. 8 Juni 2015; Roy Budhianto dan Drs. Marcelinus Sumitro. Wawancara. 9 Juni 2015).

Pandangan tentang Kesatuan Wilayah NKRI

Dalam pandangan agama Katolik, tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati (Bernardus Supriyono; FX. Wahyu Nugroho; Marcelius Sumitro; Antonius Subagyo; Roy Budhianto. Wawancara 8 Juni 2015). Oleh karena itu, Gereja Katolik Indonesia khususnya Gereja Santo Paulus Miki Salatiga sangat menentang terhadap segala sesuatu yang mengancam keutuhan NKRI ataupun mengubah NKRI menjadi negara berdasar faham lain semisal negara Teokrasi. Oleh karena itu, mengenai gerakan separatisme terutama yang mengatasnamakan agama, para tokoh Katolik sangat menentang upaya tersebut terlebih jika mengatasnamakan agama. Kelompok separatis jelas melawan negara dan perbuatan ini tidak sejalan dengan Pancasila. Mengenai hal ini


pula, Pimpinan Paroki Santo Paulus Miki Salatiga mengutip dalil yang menegaskan bahwa para penguasa adalah orang yang diberkati Tuhan maka tidak boleh melawan mereka.

“Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia , baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungikejahatan-kejahatan mereka,tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja (1 Petrus Bab 2 Ayat 13 – 17)

Namun demikian, surat ini memiliki pengertian ketundukan sejauh sesuai dengan kehendak Allah karena dasar ketaatan kepada negara adalah takut kepada Allah (Romo A. Agus Ariestiyanto MSF. Wawancara. 9 Juni 2015).

Selain surat Rasul Petrus, terdapat dalil lain yang menguatkan bahwa Katolik tidak membenarkan gerakan separatisme:

“Kemudian pergilah orang-orang Farisi; mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada-Nya: "Guru, kami tahu, Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur


mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu: Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada-Nya. Maka Ia bertanya kepada mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Matius Bab 2 Ayat 15 – 21)

Oleh karena itu, dalam menyikapi hal ini, Pimpinan Paroki Santo Paulus Miki Salatiga mengutip dalil dalam Deuterokanonika yang berisi nasihat bagi para penguasa:

“Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan orang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa demikianpun para pegawai, dan seperti pemerintah kota demikian pula semua penduduk. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan parapembesarnya.Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, danpada waktunya Ia mengangkat orang yang serasiatasnya.Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan oleh-Nya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun juga kesalahannya, dan


jangan berbuat apa-apa terpengaruh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan dan uang.Mengapa congkak, engkau yang hanya debu dan abu, yang isi perutnya sudah memualkan selagi hidup? Penyakit keras mengejek-ejek tabib, hari ini masih raja dan besok sudah mati!Apabila manusia mati maka nasibnya begini: ulat, binatang buas dan cacing.Permulaan kecongkakan ialah meninggalkan Tuhan serta menjauhkan hati dari pada Penciptanya (Kitab Sirakh 10: 1 – 12).

Atas dasar ini, maka Pemerintah Republik Indonesia harus memberikan solusi terbaik dalam merespon gerakan separatisme dengan cara menjauhi semaksimal mungkin cara-cara represif yang hanya akan menimbulkan dendam (Bernardus Supriyono. Wawancara. 9 Juni 2015).


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan yakni pertama, Kota Salatiga yang dikenal dengan sebutan Indonesia Mini dan prototipe kota damai dan harmonis, selain disebabkan faktor historis dan sosiologis masyarakat Salatiga juga disebabkan oleh adanya peran aktif yang dilakukan oleh berbagai kelompok dan forum lintas iman baik di kalangan tokoh agama, kalangan perempuan, maupun kalangan pelajar dan mahasiswa yang relatif berhasil merawat harmoni dan meminimalisir potensi konflik antar umat beragama di Kota Salatiga. Kedua, eksistensi dan peranan tokoh agama Katolik dalam aktifitas kebangsaan dan perawatan kemajemukan telah berkontribusi besar dalam mempengaruhi sikap dan cara pandang umat Katolik terhadap Pancasila, NKRI dan realitas kemajemukan. Ketiga, pandangan para tokoh Agama Katolik tentang nasionalisme, NKRI, Pancasila dan kebhinnekaan bersumber dan berpijak pada dalil-dalil dalam kitab suci serta keputusan-keputusan kelembagaan Katolik yang memberikan dasar teologis serta legitimasi atas keberpihakan mereka terhadap nasionalisme, NKRI, Pancasila dan kebhinnekaan Keempat, pemberlakuan agama maupun formalisasi hukum agama melalui negara tidak bisa dipertahankan dalam realitas kemajemukan sehingga umat Katolik tetap berpegang teguh pada keputusan Bapak bangsa untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila dan tidak menyetujui siapa saja, temasuk jika ada dari kalangan Katolik sendiri yang berusaha memaksakan ketentuan partikular agamanya ke dalam


ketentuan-ketentuan umum secara formal, karena hal itu dapat dipandang berlawanan dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, Gereja Katolik Indonesia khususnya Gereja Santo Paulus Miki Salatiga sangat menentang terhadap segala sesuatu yang mengancam keutuhan NKRI ataupun mengubah NKRI menjadi negara berdasar faham lain semisal negara Teokrasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangakan sebagai kebijakan Kementerian Agama RI dan pihak terkait, yaitu, Pertama, pemerintah perlu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bina damai (peace keeping) di Kota Salatiga agar harmoni yang telah berlangsung sejak lama dapat terus berlangsung di sana. Kedua, Pemerintah perlu melakukan kerjasama lebih intensif dengan organisasi KWI dalam merumuskan dan melaksanakan agenda bersama dalam rangka mengodifikasi lebih komprehensif mengenai dalil-dalil keagamaan dan pandangan para tokoh Katolik terkait narasi besar keindonesiaan dan kebhinnekaan.


DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab Suci

Abdillah, Munir. Strategi Komunikasi FKUB dalam Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Al Amin, Ainur Rofiq. Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia. Yogyakarta: LKIS, 2012.

Gonggong, Anhar. Mgr. Albertus Soegijapranata. Jakarta: Grasindo, 2012.

Konferensi Wali Gereja Indonesia. Iman Katolik. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Subanar, Budi. Kilasan Kisah Soegijapranata. Yogyakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Suharyo, Ignatius, Mgr. the Catholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita. Yogyakarta: Kanisius, 2009

Matius 2: 15 – 21; Markus 12 : 17; Matius 16: 18; Matius 22: 21; Lukas 20: 25; Lukas 10 : 25 – 37; 1 Petrus 2 : 13; 17; 1 Petrus 2: 12; 1 Petrus Bab 2 Ayat 13 – 17; Kejadian 1 : 26-27

Kitab Kejadian 1: 1-2; 25; Kejadian 35: 1–15; Kejadian 1: 26-27; Yohanes 12:44; Yohanes 14: 27; 1 Yohanes 4: 8; Yohanes 14: 27; Putra Sirakh 10:1-8; Putra Sirakh 10: 1 – 12.

Dokumen

Data Kementerian Agama Kota Salatiga Tahun 2015

Dokumen Supervisi KAS 2012


Kalender Liturgi Agustus 2015

Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Edisi II, Februari 2015

Surat Gembala Keuskupan Agung Semarang Hari Raya Kemerdekaan RI ke-69, 12 Agustus 2014

Surat Gembala Prapaskah 2015 Keuskupan Agung Semarang, 2 Februari 2015

Sumber Internet

http://www.suaramerdeka.com, diakses 1 Juni 2015).

http://crcs.ugm.ac.id/pluralism/pluralism-advocacy/essay/13/Menjalin-Persobatan-Lintas-Iman-di-Aras-Lokal.html, diakses 1 Juli 2015).

http://www.katolisitas.org/faqs/tahta-suci-kuria-roma-dan-negara-kota-vatikan, diakses 1 Juli 2015

http://pahlawancenter.com, diakses 1 Juli 2015.


AKTUALISASI NILAI AGAMAKATOLIK

UNTUK KEUTUHAN NKRI (Analisis Peran Katolik terhadap Keutuhan NKRI di Kota Kupang)

Oleh:

Raudatul Ulum

8


BAB I

PENDAHULUAN

Agama adalah elemen penting dalam pembentuk suatu bangsa. Konsepsi tersebut setidaknya berlaku pada konteks pembentukan kebangsaan Indonesia yang sebagian besar memperlakukan agama pada ruang vital dalam jiwanya, sehingga topik mengenai agama selalu mendapat perhatian. Perkembangan sistim dunia yang semakin cepat, menciptakan manusia dinamis yang mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi serta melahirkan cara pandang baru menghadapi kehidupan. Terutama menyangkut hubungan manusia, agama dan negara. Kemudian muncul pertanyaan, apakah masih penting membicarakan agama saat warga negara semakin mandiri dan ketergantungan kepada negara semakin berkurang.

Indonesia masih penting melihat hubungan agama dengan negara sebagai suatu bagian dari pembangunan manusia. Manusia Indonesia belum merasa asing dengan kata umat beragama. Untuk itu dirasa penting mencari tahu makna dan peran agama, baik itu ajaran nilai maupun perilaku pemeluknya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu umat Katholikpun tidak dapat dilepaskan dari wacana peranan agama terhadap keutuhan NKRI tersebut.

Peran ajaran Katholik memiliki peran signifikan dalam hal membangun mentalitas kebangsaan, yang terjadi sejak awal negara dan pemerintah Indonesia dibentuk. Sebelumnya perlu dipahami tentang sejarah masuknya Katolik di


Nusantara yang dimulai sejak kedatangan Bangsa Portugis. menelusuri sejarah Katolik di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pemeluk agama tersebut di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Agama yang berpusat di Roma tersebut memiliki pemeluk yang dominan. Terdapat pandangan lain tentang kedatangan Kristen ke Indonesia, disebutkan pada sebuah catatan tentang adanya sebuah komunitas Kristen di Baros Sumatera Utara54

Katolik masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur, diyakini karena akibat perjanjian Tordesilas 1494. Paus Alexander VI yang menyerahkan kepada bangsa Portugis, belahan bumi bagian Timur. Sementara itu bangsa Spanyol mendapat daerah bagian Barat dunia. Garis demarkasi terletak pada meridien 30 mil di sebelah barat kepulauan Azores -Tanjung Hijau. Dalam perkembangannya, garis demarkasi ini dikukuhkan dengan perjanjian Saragosa pada 1529. Dengan demikian Indonesia umumnya menjadi wilayah misioner bangsa Portugis.55 Sekitar tahun 1613 raja Kupang, Ampono dibaptis menjadi Katolik, mengikuti jejak Ratu Mena. Kebijakan yang ditempuhnya merupakan pertanda bahwa raja Kupang bersekutu dengan bangsa Portugis. Pada tahun 1900 pemerintah Belanda menegaskan lagi mengenai pembagian wilayah kerja misi dan zending. Penegasan tersebut berisi: pulau Flores dan daerah kepulauannya diserahkan kepada misi Katolik. Zending mendapat dua daerah di Pulau Timor Belanda yakni Kupang, Timor Tengah Selatan, di samping

54 A History Of Christianity In Indonesia (terbitan Leiden-Boston, 2008), karya

Jan Sihar Aritonang dan Karel Streenbrink, khususnya halaman 3-6 dijelaskan bahwa sejak tahun 1291-1319 ditemukan jejak-jejak Kristen di Baros, tetapi tidak ada jejak-jejak berikutnya.

55http://romopatris.blogspot.com/2014/03/sejarah-gereja-kak-1-perkembangan. html


pulau Sabu, Rote, Alor Pantar dan pulau Sumba.56 Pada tahun 1913, pulau Timor menjadi Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil (1913-1920). Berbagai kesulitan yang timbul sebagai akibat dari perang dunia pertama di Eropa, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda memberikan beberapa kemudahan kepada gereja Katolik57.

Kupang pada masa berikutnya menjadi pusat misi Katolik bagi daerah-daerah sekitar. Gedung gereja dikembangkan pada tahun 1936 dan dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Di tengah suasana kalut menjelang perang dunia kedua, Residen di Kupang mengeluarkan lagi izin resmi terhadap pembukaan stasi-stasi misi Katolik di Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor-Pantar, Sabu dan Rote. Dalam situasi yang sama pada tahun 1939 sejumlah besar orang Timor Tengah Selatan menerima baptisan sebagai Katolik. Sampai hari ini Kota Kupang menjadi daerah vital bagi pembinaan umat Katolik di daerah NTT meskipun jumlah pemeluknya bukanlah mayoritas, namun Keuskupan Agung Kupang memiliki peran penting bagi daerah sekitarnya.

Kota Kupang adalah sebuah kotamadya dan sekaligus ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kotamadya ini adalah kota yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut pulau Timor. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah

56 dikutip dari http://romopatris.blogspot.com/2014/03/sejarah-gereja-kak-2-

perkembangan.html. diunduh pada tanggal 10 Juli 2015 57 ibid


180,27 km². Penduduk Kota Kupang sekitar 450.000 jiwa (2014). Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan demografi, ternyata umat Katolik di Kota Kupang hanya sekitar 21 persen.


BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Umat Katholik dalm Pembentukan NKRI

Berkaitan dengan peran Katholik terhadap berdirinya NKRI. Sebagai anak bangsa para pemuda Katolik ikut terlibat dalam semua proses pembentukan Negara. Bahkan seorang informan mengaku sempat ikut membela Indonesia sampai ke Kalimantan Utara saat itu bergabung dengan relawan ganyang Malaysia.

“saya ini sudah tammat kalau soal wawasan nusantara, dibandingkan mereka yang muda-muda hari ini belum seberapa. Saya pernah dikirim untuk konfrontasi Malaysia, tidak ada jaminan apa-apa, kita berangkat saja bersama pemuda dari seluruh Indonesia.58

Hubungan antara gereja Katholik dengan negara, dijelaskan Anton Belle bahwa keuskupan itu melewati batas-batas negara. Namun, otoritas dan kedaulatan negara sepenuhnya diakui gereja59. Katolik memiliki struktur organisasi tersendiri yang berpusat di Vatikan dengan Paus sebagai pimpinan spiritual tertinggi. Ada garis organisasi yang tegak lurus antara Vatikan sampai dengan gereja di suatu kota sampai dengan kelompok umat terkecil (KUB). Sejatinya Katolik memisahkan urusan gereja dengan negara dalam artian praktis, namun gereja memiliki kontrol jika negara keluar dari jalur demokrasi dan kesejahteraan umum.

58 wawancara dengan Daniel Salem, tokoh Awam agama Katolik Kota

Kupang. 11 Juni 2015 59 wawancara dengan Anton Belle tanggal 10 Juni 2015, pukul 11.30.


Pondasi dasar hubungan gereja dengan Negara adalah Matius 22:21

“berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21)

Ikatan antara negara (Indonesia) dengan agama Katolik terjalin sejak awal pembentukan negara ini. Katolik bersama dengan agama lain turut memberi warna terhadap tegaknya persatuan bangsa, perannya diakui dan dianggap penting bagi republik. Diyakini bahwa negara akan menjadi kokoh jika ditopang oleh keragamaan budaya, agama, dan suku. Jikapun ada paham yang mengatakan antara teologi agama dan negara yang terpisah, namun dalam kenyataan kehidupan tidak terpisah secara nyata dan subjeknya sama, yaitu masyarakat60. Gerejapun mengakui kalau negara yang dapat memberikan kesejahteraan umum, bukan gereja61.

Menurut Norbert Jegalus, sejatinya memang tidak ada teori tentang negara di ajaran Katholik, atau negara tidak menyatu dengan agama, namun gereja tetap mengakui otoritas di bawah negara, tunduk pada hukum yang berlaku62. Selama ini Keterlibatan gereja pada urusan negara dan masyarakat melalui awam. Tokoh awam adalah perpanjangan gereja. Berbeda dengan pastor sebagai manusia yang tertahbis, tidak boleh turut aktif dalam politik praktis.63 Konsepsi ini dipahami secara umum, meskipun ada peran

60 wawancara dengan Romo Gerardus Duka, Vikaris Keuskupan Agung Kupang.

61 wawancara dengan Norbert Jegalus. cendikiawan Katolik Universitas Mandira Kupang.

62 ibid. 63 memiliki jawaban senada pada sebagian informan, terutama Daniel Salem,

Anton Belle, Norbert Jegalus.


penting Romo Sugijapranata yang terlibat aktif dalam hal membangun nasionalisme di kalangan Katolik. Sampai dengan saat ini, kehadiran kaum agamawan Katolik diwakili oleh mereka yang disebut dengan tokoh awam. Peran tokoh awam cukup signifikan dari masa ke masa terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tokoh awam adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan gereja, mengurus segala urusan keagamaan non ekaristi64. Struktur awam tidak mengurusi hal ihwal liturgi namun dapat memimpin rumah ibadah, dengan kata lain dapat melakukan kegiatan keagamaan setingkat Kapela, Stasi65, sampai dengan Kelompok Umat Basis, termasuk didalamnya OMK (Orang Muda Katolik), serta (Kelompok) Kerasulan Anak66.

NTT berdiri menjadi provinsi sendiri tahun 1958, sebelumnya bernama Sunda Kecil bergabung dengan NTB,

64 Ekaristi Perjamuan Kudus, Perjamuan Suci, Perjamuan Paskah, atau Ekaristi (bahasa Inggris: eucharist) adalah suatu ritus yang dipandang oleh kebanyakan Gereja dalam Kekristenan sebagai suatu sakramen. Menurut kitab Perjanjian Baru, Ekaristi dilembagakan oleh Yesus Kristus saat Perjamuan Malam Terakhir. Yesus memberikan murid-murid-Nya roti dan anggur saat makan Paskah, lalu memerintahkan para pengikutnya: "perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku" sambil merujuk roti tersebut sebagai "tubuh-Ku" dan anggur tersebut sebagai "darah-Ku. Adolf Heuken SJ. Ensiklopedi Gereja. Jilid V (ed. 2005). Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka. hlm. 233-235.

65 Stasi adalah pusat kegiatan umat Katolik di bawah paroki. Stasi adalah wilayah yang keberadaannya jauh dari paroki. Stasi biasanya berada di desa-desa. Stasi memiliki kapel atau gereja. Kegiatan misa bisa satu bulan sekali, satu bulan dua kali, bahkan ada yang 2-3 bulan sekali. Terutama yang berada di pelosok-pelosok dan imamnya hanya ada satu. Stasi yang memiliki umat lebih dari 60 kepala keluarga, memiliki perangkat pengurus yang lengkap, administrasi dan manajemen yang baik, dan AD/ART yang jelas bisa dinaikkan statusnya menjadi paroki. Meskipun letaknya ada di desa atau pinggiran kota. http://www.parokistpaulusdepok.org/opini.php?baca=179, diunduh tanggal 9 Juli 2015, pukul 16.36.

66 wawancara dengan Anton Belle.


kehidupan di NTT sangat kondusif, tidak ada gejolak. Menyangkut aktualisasi nilai katholik untuk NKRI, sejak dulu pejuang kemerdekaan itu banyak tokoh Katolik yang berasal dari NTT, kebanyakan dari flores, ada Frans Seda, Ben Boy (mantan Gubernur NTT), Beng Mrengsai67.

Posisi keberadaan negara sendiri ditentukan oleh apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan didalamnya, rakyat akan tetap berada dan mendukung di menjadi bagian negara jika tercipta keadilan. Musuh utama negara adalah ketidakadilan. Tegaknya negara tidak ditentukan oleh urusan permusuhan antarumat saja, namun oleh intensitas kehadiran negara dalam menyelesaikan masalah. Jadi musuh agama terkini adalah ketidak-adilan, kekerasan dan terkini adalah human traficking terutama di NTT, karena agama menghargai kemanusiaan.68

Aspek fundamental mengenai negara di kalangan Kristen69 mengacu pada Perjanjian Baru, Roma 13:4.

“Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat” (Roma 13:4).

Pada prinsipnya NKRI merupakan bentuk yang mudah dipahami oleh kaum Katolik, tidak masalah dengan negara kesatuan. Hanya saja, urusan kenegaraan tidak sekedar menyangkut bentuk saja, sehingga tidak cukup

67 wawancara dengan Daniel Salem. 68 wawancara dengan Romo Okto 69 wawancara dengan Norbert Jegalus


hanya diakui saja, tetapi perlu dipikirkan dalam berbagai cara untuk mengisinya. Kita universitas mengadakan seminar lintas agama, dengan mengundang tokoh-tokoh tokoh. Kita teliti juga, ada buku hasilnya tentang Islam Original70.

Bagian ini untuk menjelaskan peran gereja Katolik untuk memelihara keutuhan Negara ini dengan langkah-langkah nyata, mereka menjalin kerjasama dengan beberapa pondok pesantren. Gereja secara nyata membina kelompok petani di berbagai daerah terpencil agar berdaya dan meningkat perekonomianya.

Katolik dan Nasionalisme

Perjalanan nasionalisme Indonesia di Kupang dimulai sejak tahun 1917, yaitu nasionalisme suku atau etnonasionalisme, kemudian disusul oleh religio nasionalisme dengan munculnya jong islamiten bond. Sampai dengan tahun 1945 menjadi negara bangsa, nasionalisme kebangsaan menyeluruh71.

Dinyatakan oleh umat Katolik bahwa doktrin cinta tanah air ada dalam hukum Kanonik merupakan bagian dari ajaran Katolik. Katolik tidak pernah ingin memisahkan dari NKRI, ada dalam doktrin di dalam ajaran Katolik tidak diperkenankan mendirikan negara-agama72. Peran tokoh Katolik untuk membuktikan cinta tanah air cukup banyak, dalam hal ini yang paling dikenal adalah Frans Seda, ada Y.B.

70 ibid. beliau menjelaskan bahwa istilah Islam original maksudnya adalah

Islam orang asli NTT. 71 wawancara dengan Norbert Jegalus 72 Wawancara dengan Daniel Salem


da Costa dan Loren ben Mangrensai. Menyangkut keterlibatan orang NTT ada W.Z Yohannes, namun beliau seorang Protestan73.

Nasionalisme dalam Katolik, mengacu pada sepuluh perintah Tuhan, pada poin keempat disebutkan hormatilah orang tuamu. Maka dapat diartikan bahwa orang tua itu termasuk pemerintah, pemimpin negara. Gereja cukup optimal dalam hal menanamkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dengan nasionalisme. Nasionalisme umat katholik tidak perlu diragukan bahkan sampai pada tingkatan mengorbankan jiwa. Kita dengan Timor-Timur waktu itu sama sama Katholik tapi ikutan perang (memihak Indonesia).

Norbert Jegalus menerangkan bahwa pedoman yang digunakan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan agama dan lainnya, yaitu:74 Kitab Suci; Tradisi gereja dan Keputusan Paus.

Untuk konteks Indonesia perkembangan nasionalisme dimulai dari tahapan-tahapan etno nasionaliseme, kemudian religio nasionalisme serta nasionalisme kebangsaan. Tahapan etno nasionalisme ditandai dengan munculnya organisasi pemuda yang bernuansa etnik dan daerah, misalnya Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatran Bond. Perkembangan nasionalisme bernuansa agama ditandai dengan berdirinya Jong Islamieten Bond. Puncak dari proses nasionalisme tersebut adalah sumpah pemuda yang dianggap sebagai kontrak politik menuju satu bangsa satu nusa dan satu bahasa. Jargon 100% Katholik, 100% Indonesia cukup memberi

73 wawancara dengan Anton Belle 74 Wawancara dengan Norbert Jegalus


ketegasan tentang posisi umat Katolik terhadap nasionalisme. Jargon tersebut dicanangkan oleh Romo Sugijapranata yang dapat menarik dukungan umat Katolik secara signifikan terlibat dalam semua usaha kemerdekaan, baik fisik maupun nonfisik.

NKRI sejatinya berdiri tanggal 15 Agustus 195075, dengan berakhirnya Republik Indonesia Serikat, ada proklamasi kembali menyangkut keseluruhan wilayah, (tanpa Papua dan Timor-Timur). Jadi ada beberapa fakta yang tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia tentang kelahiran NKRI, karena proklamasi 17 Agustus 1945 adalah untuk Republik Indonesia saja. Menyangkut kewilayahan, masuknya Irian Jaya tahun1963-1973 menjadi Provinsi, kemudian bergabung Timor-Timur melalui referendum tahun 1978.

Dalil ajaran untuk nasionalisme. Dimulai dari Sepuluh Perintah Tuhan, kemudian ada lima perintah gereja. Perintah ke tujuh dari Sepuluh Perintah Tuhan adalah jangan mencuri. aplikasi dari 10 perintah tuhan diaplikasikan oleh gereja melalui lima perintah gereja76. Bagi Katolik, sumber ajaran tidak hanya kitab suci, tapi ada ajaran Magisterium Gereja seperti keputusan konsili dan ensiklik Paus. Berbeda dengan Protestan yang hanya mengacu pada kitab suci77.

Nasionalisme yang dipahami oleh para pejuang kemerdekaan yang berasal dari umat Katolik berbeda dengan kaum muda. Bagi kaum tua, tokoh awam menyatakan bahwa kecintaan tanah air itu adalah bagian dari menjaga martabat keimanan.

75 wawancara dengan Norbert Jegalus 76 Wawancara dengan Gayus Makin 77 Wawancara dengan Norbert Jegalus


“kita ini berpegang pada utuh dalam keyakinan beragama, utuh dalam keyakinan pada daerah, utuh dalam keyakinan berbangsa78.

Pandangan kaum muda Katolik dalam hal menyikapi nasionalisme cukup baik, mereka merasa antara keimanan dan kecintaan tanah air dapat berjalan beiringan. Menurut para tokoh muda nasionalisme memberi ruang gerak untuk tumbuhnya toleransi, sebagai elemen bangsa, umat katolik secara bersama memberikan sumbangsih dan tunduk pada pemerintahan yang berlaku.

“Kita orang muda katolik berusaha menjaga perilaku terhadap ajaran menjaga keseimbangan terhadap agama lain. Nasionalisme, ajaran yang tertuang pada Sepuluh Perintah Tuhan, ada ajaran cinta kasih, hormati ibu bapak, jangan mencuri. Saya kira hal tersebut dapat dikontekstualisasi ke cinta tanah air”79.

Pada intinya nasionalisme menurut kaum muda Katolik80 adalah cintai tanah air, mencintai sesama didalamnya; cintailah sesame seperti mencintai diri sendiri; dan cintai pribadinya. Informan yang berlatarbelakang pastor menjelaskan kalau inti seluruh kitab suci Kristen hanya dua, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mencintai sesama adalah mempersamakan orang lain itu sebagai dirinya sendiri. Dirinya adalah gambaran dari Tuhan, begitu juga dengan yang lain adalah citra Tuhan. Jadi mencintai Tuhan sama dengan mencintai orang lain. Ketika satu kontinen dalam negara benar-benar bersungguh-sungguh beragama, maka apa yang terjadi dalam gereja melalui ritus yang dilakukan

78 wawancara dengan Daniel Salem 79 wawancara dengan Kanisius Saya, Ketua OMK Keuskupan Agung Kupang 80 ibid


adakalanya belum mewujud di luar gereja. Hal inilah yang seringkali terjadi.

“Apa yang terjadi di altar belum terjadi di pasar. Apa yang terjadi terhadap pemuliaan Tuhan, tetapi tidak terjadi dalam pemuliaan kemanusiaan. Kesatuan kita terjamin jika kemanusiaan terjamin81.

Makna dan tindakan untuk menyatakan kecintaan tanah air tidak saja dalam hal hubungan ketaatan kepada negara. Bukti nasionalisme Katolik masuk ke dalam gereja dapat dilihat dari kegiatan misa yang dikhususkan untuk perayaan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

“Kita melaksanakan doa, ekaristi untuk bangsa-negara serta pemerintahan didasarkan pada “apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada kaisar. Apa yang menjadi hak Tuhan berikan kepada Tuhan”. Dalam misa minggu, ada juga doa untuk Pemimpin negeri. kita sekolah katholik hormati hari libur nasional. Kalau libur, ikut libur. Kenapa khusus pada 17 Agustus dilakukan. karena kasadaran atas kewarganegaraan bahkan untuk perdamaian dunia82.

Keberadaan ekaristi setiap 17 Agustus cukup menjadi bukti gereja Katolik turut serta menopang keberlangsungan NKRI, hal ini tentunya berpengaruh secara politik terhadap umat yang mengikuti prosesi tersebut. Ekaristi tersebut tentunya akan hidup di alam bawah sadar umat Katolik tentang keberadaan Negara yang melindungi mereka, serta bagaimana harusnya sebagai warga Negara bersikap.

81 Wawancara dengan Romo Okto 82 wawancara dengan Romo Sebastianus Kefi, Pastur Gereja Sancta Familia


Pandangan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila merupakan hal penting didiskusikan karena aspek ideologi yang diusung didalamnya. Keberadaannya selalu menarik untuk dibicarakan, mengingat karakteristik bangsa dipengaruhi oleh jalan hidup yang dipilihnya (the way of life). Posisi dialog agama dan negara menjadikan Pancasila juga tidak terlepas daripada diskursus pada sejarah bangsa Indonesia, termasuk aspek nilai agama Katolik menjadi bagian pembentuk ideologi pancasila itu sendiri.

Bagi umat Katolik, setidaknya bagi tokoh awam, Pancasila adalah alat pemersatu bangsa. Umat Katolik sudah menganut Pancasila sebagai pemersatu. Jikalau merombak Pancasila maka negara ini akan ambruk83. Konsepsi Pancasila yang dapat dipahami melalui ilmu politik (Kekatolikan) ada istilah INVOCATIO DEI, mengundang Allah dalam kehidupan bernegara84. Makna dari kata tersebut adalah agama merupakan bagian esensial dari negara. Persoalan paling fundamental bagi negara adalah menjamin orang beragama. Kontekstualisasi ajaran Katolik terhadap Pancasila dapat dipahami ke dalam seluruh sila yang ada.

Pancasila lahir dari nilai luhur bangsa Indonesia, saya meyakini Pancasila merupakan filosofi dari bangsa Nusantara itu sendiri85. Kabid Urakat menjelaskan pemahaman Pancasila menurut umat Katolik sebagai berikut:

“Ketuhanan yang maha esa, manusia adalah citra Allah, abdi Allah. di dalam ajaaran kita ini kan trinitas, tiga wujud, Allah, putra dan ruhul kudus86. hal ini juga

83 Wawancara dengan Daniel Salem 84 wawancara dengan Norbert Jegalus 85 wawancara dengan Romo Okto 86 wawancara dengan Jakobus B. Kleden (Kabid Urakat Kanwil NTT)


sebagai wujud dari Perjanjian Baru, Markus 12:29 “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa”. Kemudian Perjanjian Lama, Ulangan 6:4 “Dengarlah hai orang Israel: Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa”. Ulangan 4:35 “Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwaTuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia”. Yesaya 44:6 “Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku”. ada juga Yesaya 40:12-28, Keluaran 20:2-5, 1 Samuel 2:2, II Tawarik 2:587. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ini kan ajaran kasih, “mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri mencintai tuhan”. Sila kedua dari Pancasila merupakan wujud ajaran cinta kasih.88 Dalil yang menjadi dasar adalah Matius 22:39 “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Persatuan Indonesia. dalam doktrin katolik mengenal Unitarian. bahwa kesatuan itu mutlak, otonomi Negara dihargai oleh gereja meskipun dalam beberapa hal berbeda, misalnya hukuman mati. gereja menerima penegakan hukum meskipun konsisten menentang hukuman mati. Tentang sila keempat. gereja mendukung pemilihan langsung dalam rangka membangun demokrasi yang baik. Tentang sila ini, pastor itu pada dasarnya dipilih oleh umat di gereja, ada dewan pastor yang bermusyarawarah untuk menetapkan tetapi umat yang tunjuk. sampai tingkat paling tinggi, paus dipilih oleh cardinal melalui one man one vote. begitu juga dengan ketua KWI, voting terbuka.89 Tentang keadilan social.

87 wawancara dengan Norbert Jegalus 88 wawancara dengan Anton Belle, Jakobus B. Kleden 89 ibid, Anton Belle


matra terpenting dari gereja adalah terwujudnya keadilan, bagi rakyat. Sila kelima adalah poin paling krusial, kesejahteraan umum adalah tanggungjawab utama dari keberadaan Negara, jika tugas ini gagal dilaksanakan maka akan menimbulkan ancaman yang serius

Sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia, sejatinya Pancasila dapat mengakomodasi segala hal yang berkaitan dengan kayakinan setiap warga Negara, mungkin termasuk ateis, tidak memercayai Tuhan, mereka punya hak hidup, ada juga aliran kepercayaan90.

Memang untuk ateis Negara punya aturan, tapi mesti hati-hati karena orang lain punya hak hidup. bagaimana dengan (agama) Marapu, saya berasal dari Lawaholot, kami terikat dalam budaya yang sama, ada flores, lambata, adunara, solor dan alor. Adat sudah jalan, sampai saat ini terbawa. perlakuan kita pada leluhur, kita ada sesaji meskipun katholik. Misalnya kita makan maka bagian untuk leluhur kita berikan91.

Keberadaan agama lokal merupakan tantangan tersendiri untuk merumuskan suatu kebijakan keagamaan terutama menyangkut pelayanan keagamaan. Disamping ada entitas ateis yang menggejala di era kosmopolitan. Di era Posmomodernisme, kalau mengaca pada masyarakat Eropa, manusia tidak lagi memerlukan ideologi bahkan agama, mereka lebih butuh hukum yang memberikan jaminan hak-hak warga negara.92

90 wawancara dengan Khayus Makin 91 ibid 92 wawancara dengan Norbert Jegalus


Sebagai pandangan hidup dan pemersatu, Pancasila bukan lagi diskursus, ini adalah pengalaman religious bangsa ini. Darimana rumusan formal dan yuridisnya berasal dari rumusan hakiki pengalaman religious nenek moyang kita. mungkin dulu tidak disebut Allah atau yang lain. Hal inilah yang melahirkan Ketuhanan Yang Maha Esa93. Kedua adalah kemananusiaan karena penghayatan terhadap keimanannya. Ketiga, jika sudah hormat pada tuhan dan manusia pasti ada persaatuan. Keempat, membicarkan semua bersama, kepentingan yang menyangkut umum. Bukan tentang kepentingan personal tetapi kepentingan bersama. Demokrasi sejati masih ada di kampung. Ketika bicara tentang ideologi menjadi pola pikir seluruh bangsa harus tetap ditanamkan dalam hati. Jika untuk diskursus politik, nanti ada kepentingan. Contohnya marxis, liberal ujung-ujungnya apa?. beda dengan ideology kita, beda94.

Pendapat ini menegaskan posisi vital dari Pancasila yang merupakan produk bangsa, meskipun ideologi bermakna politis setidaknya untuk menyatukan bangsa dan memberikan arah negara dan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, namun Pancasila memiliki jiwa bangsa secara menyeluruh. Kekuasaan diberikan, memiliki dua sisi, secara vertical diberi dari atas, sebagai amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Maknanya, kuasa itu bukan untuk menguasai, tapi untuk mengabdi. Sisi lain, kekuasaan itu merupakan mandate oleh rakyat, tentunya dapat diteliti, diawasi oleh rakyat serta wajib mengikutsertakan rakyat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Melalui

93 wawancara dengan Romo Okto 94 ibid


konsepsi tersebut, maka kekuasaan untuk mengabdi dan melayani.95 Karena jika kekuasaan itu bersifat pragmatis, dianggap sebagai kesempatan atau mumpung ada, adakah kekuasaan itu akan mengabdi atau menjadi alat kepentingan diri sendiri atau golongan. Jika kekuasaan itu kepemilikan maka akan lepas, jika kekuasaan itu adalah kepercayaan maka akan menyejahteraan.

Pandangan tentang Demokrasi

Pada era 1800-1900, gereja menolakdemokrasi karena tidak masuk akal. Revolusi perancis banyak memakan korban imam gereja, sehingga gereja menganggap demokrasi itu jelek96. Pada tahun 1962 gereja sudah mulai terbuka, ada PACEN INTERIS (damai di dunia) Paus mengeluarkan ensikli tentang demokrasi dan HAM, terutama diputuskan pada Konsili Vatikan II (1962-1965) GAUDIUM ET SPES97 Pada tahun 1991 Paus Paulus Johannes mengeluarkan ensikli CENTESIMUS ANNUS, seratus tahun, mengakui demokrasi sebagai temuan masyarakat modern yang patut ditegakkan, karena hanya dengan demokrasi banum commune dapat tercapai, (kesejahteraan masyarakat). Gereja Katholik harus hidup searah dengan kehidupan masyarakat. Sistem hukum nasional belum terbuka, termasuk mengurus ateisme, agama-agama lokal98.

95 ibid 96 Wawancara dengan Norbert Jegalus 97 ibid 98 ibid


Demokrasi ideal itu pasti ada, namun tidak akan sempurna. pasti ada perbedaan. Demokrasi saat ini mirip keadaan 1955, yaitu liberal. Jadi dalam hal tertentu demokrasi=liberal. Padahal demokrasi itu ada dua jenis, demokrasi liberal dan demokrasi republican, dan liberalism tidak pernah sukses99. Permusyaratan itu adalah puncak dari demokrasi,dengan demikian maka sistem parlementer itu yang cocok. Demokrasi memiliki perbedaan antara teori dan praktek. Dalam hal praktek saat ini pemilihan langsung masih dianggap paling baik, padahal secara teori musyarawarah itulah puncak demokrasi. Musyarawarah itu juga disebutkan Hubermas sebagai puncak demokrasi. Istilahnya adalah deliberatif. Dalam konsep deliberative ini sesuatu yang akan dilakukan negara (kebijakan) harus dibicarakan oleh seluruh rakyat) tingkatan terbawah mulai dari RT sampai dengan parlemen pusat. Dalam deliberative tidak ada pengaturan oleh negara, rakyatlah yang menentukan sendiri. Dengan cara ini kelompok minoritas (rentan) terjamin100.

Berkaitan dengan utusan golongan waktu MPR dulu dan produk UU yang lex specialis, misalnya UU Haji. Sebanarnya negara memang punya kewajiban untuk melayani sepanjang tidak mengatur isi, jika itu khusus dengan satu agama bagaimana dengan agama lain, tapi tidak mesti begitu. Dulu kita juga menentang adanya peradilan agama, tapi ternyata negara harus menjamin pelaksanaan ibadah agama. Teori deliberative berusaha membebaskan kelompok kecil dari tekanan kemenangan kelompok besar, karena voting sangat berbahaya, apalagi bisa dibayar (Norbert).

99 ibid 100 ibid


Pandangan tentang Formalisasi Agama

Umat Katolik tidak diwajibakan untuk mendirikan agama, setidaknya dalam konteks kekinian mereka tidak perlu membuat sistem negara untuk melembagakan agamanya101. Katolik cukup belajar pada sejarah, agama pernah berada di atas negara-negara, terbukti tidak baik mengakibatkan banyak sekali kemudharatan sepanjang sejarah Eropa, terutama menjelang revolusi Prancis, kemudian sejarah kelam tentang akuisisi terutama di Jerman. Dalam konteks Indonesia umat Katolik menyatakan bahwa bentuk negara kesatuan beserta perangkatnya merupakan bentuk yang paling dapat diterima serta mereka senang akan hal tersebut dapat terjaga dengan baik.

“kalau ada pihak yang ingin memerjuangkan Negara-agam, kita akan tentang , karena sejak awal kita menentang Negara agama. jadi kalau ada teroris di NTT, kita akan bangkit. sedangkan pada kelompok yang ingin mendirikan Negara-agam kita akan dialog, dalami dulu. terhadap kelompok garis keras juga kalo ada diajak berteman dan berdiskusi dulu, di Rote pernah ada pemulangan 11 orang yang diisukan ISIS, polisi cepat bertindak, tangkap dan pulangkan semuanya (tahun 2014). kelompok keras itu harus dilawan kalau merusak102.

Sehubungan dengan kepentingan umat dan agama Katolik sendiri, posisis tokoh awam yang memiliki akses terhadap politik dapat membawa ajaran Katolik dan menterjemahkannya dalam berbagai kebijakan yang dapat

101pernyataan yang hampir sama dari seluruh informan, bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menyediakan Negara Katolik.

102 wawancara dengan Daniel Salem


mewujudkan harapan dan kebahagiaan umat dan rakyat secara keseluruhan. Di tangan tokoh awam, yaitu politisi beragama Katolik, seluruh ajaran kemuliaan agama dibawa ke dalam kebijakan pemerintahan. Bagaimana dengan wacana religiusitas di berbagai Kabupaten, Kota dan Provinsi yang melakukan formalisasi, seringkali disebut sebagai “perda syariah”, umat Katolik terutama di Kupang dan NTT tidak melakukan reaksi untuk melakukan formalisasi serupa di Papua dengan “perda injili”. Tidak perlu formalisasi ajaran agama dalam hukum negara maupun Perda. Kita tidak melakukan reaksi apapun terhadap “perda syariah”. Tentang negara agama, tidak ada perintah mendirikan negara agama. Dulu memang ada doktrin Qu Yus Regio Ilius Religio, siapa yang punya wilayah dialah yang punya agama. Itu doktrin abad 16, akhirnya Eropa pecah. Katholik dan Protestan saling bunuh. Sebagian yang kalah lari ke Amerika.103

Pernyataan ini cukup menegaskan tentang posisi umat Katolik terhadap upaya formalisasi agama, dinyatakan tidak akan mendirikan Negara-agama, tidak akan membuat perda atau formalisasi agama di tingkat daerah serta menolak segala bentuk upaya memformalkan agama dalam Negara maupun pemerintahan.

Pandangan tentang Konstitusi dan Hukum Nasional

Mendasarkan diri pada Perjanjian Baru, Roma 13:1 “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah”. Dalil pada Roma 13: 1-7 cukup fundamental

103 wawancara dengan Anton Belle


menyangkut hubungan negara, pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal ini umat Kristen didalamnya. Secara faktual umat Katolik menerima konstitusi, begitu juga dengan sistim hukum didalamnya, meskipun dalam hal penegakan memiliki banyak catatan. Ada banyak dalil yang mendukung posisi vital penerimaan pemerintahan dari aspek kitab suci, diantaranya adalah: Titus 3:1, 1 Petrus 2:13-17, dapat ditafsirkan sebagai pernyataan ketaatan pada sistim pemerintahan termasuk konstitusi yang telah disepakati sampai dengan produk hukum yang mengatur hidup warganya.

Beberapa catatan menyangkut produk hukum yang masih bayang-bayang pengaruh kolonial. Begitu juga yang berkaitan dengan penegakan hukum yang belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan. Banyak penyimpangan sehingga seringkali mengecewakan pencari keadilan. Dalam katolik hukum dilaksanakan oleh pemerintah, gereja tidak mencampuri. Menyangkut hukum pada kemasyarakatan, kedatangan Kristus merevisi dulu taurat, dirombak untuk mecari kebenaran dan menegakkan keadilan. Satu contoh berkaitan dengan hukum mata dibayar mata, berarti balasan setimpal atas kejahata, kristus merevisi hal tersebut. Hukuman rajam untuk penzina juga direvisi.104

Di dalam ajaran katholik tidak ada seperangkat hukum, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk memasukkan hukum Katolik ke dalam hukum nasional. Katolik sendiri hanya mengenal hukum perkawinan. Pasangan yang sudah disahkan disatukan oleh Tuhan dan mendapat sakramen, tak bisa dipisahkan kecuali kematian. Berdasarkan doktrin inilah maka tidak dikenal, tidak diperbolehkan adanya perceraian.

104 wawancara dengan Daniel Salem


Yesus merevisi, ada beberapa hukum-hukum yang bisa diwujudkan dalam hukum positif. tentunya nanti tergantung hasilnya di sana (parlemen). karena sebenarnya ada beberapa hal penting dr ajaran katolik yang bisa dimasukkan dalam UU/produk hukum.105 Jadi penerimaan terhadap konstitusi berdasarkan dalil yang menerima Negara, sikap gereja dalam hal ini jelas tidak memersoalkan UUD 1945 (beserta amandemennya) sebagai suatu reaaalitas peraturan untuk menjamin kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, semua yang telah disepakati oleh negara, orang katholik akan terima, belum lagi dengan memertimbangkan kalau umat Katolik juga terlibat dalam perumusan peraturan perundang-undangan.106

Pandangan tentang Kebhinnekaan dan Kemajemukan

“Bagi saya kebhinnekaan itu seperti mimpi indah, saat terbangun kenyataan yang harus diterima sangat berbeda. Jadi kalau kita mau merawatnya ya kita tidur dulu, mimpilah indah tentang perbedaan.107

Dari sekian informan, Mikhael Carolus Lebuan adalah informan paling skeptis melihat realitas perbedaan sebagai suatu kesatuan, informan ini tidak merasakan jargon kebhinnekaan sebagai sebuah keadaan yang bisa diraih. Skeptis terhadap agama, apalagi dihidupkan dalam suatu pemerintahan. Beliau adalah orang yang tidak suka dengan PNS, tidak suka birokrasi, serta cukup kecewa dengan keadaan kesejahteraan rakyat Indonesia. Perlu kesabaran

105 ibid 106 wawancara dengan Anton Belle 107 wawancara dengan Carly (Mikhael Carolus Lebuan)


berdiskusi dengan tokoh muda penggagas sebuah organisasi lintas agama (Kompak), pernah menjadi anggota OMK. Kebhinnekaan merupakan sesuatu yang menarik, karena bagi tokoh muda kebhinnekaan adalah kekayaan yang belum tereksploitasi secara penuh. Ibarat batu akik yang disadari berharga namun butuh upaya untuk membuatnya berkilau indah dan bermakna. Kebinnekaan bagi umat Katolik seperti ajaran tentang cinta kasih. Penyatuan perbedaan di kalangan iman Kristen terwujud melalui kegiatan oikumene, melalui kegiatan tersebut tercipta suatu konsep perlakuan yang sama antara Katholik dan Kristen. Adapun hubungan dengan agama lain adalah dilakukan dengan DIALOG, istilah ini dimaksudkan untuk menyatukan perbedaan berbasis manusia (humanitas).108

“Orang Indonesia itu beragam, mesti diikat. Bhinneka itu berarti juga beragama berbeda, tunggal terikat, ika itu satu. Secara pribadi, saat ini saya merasa kita sedang diuji, butuh refleksi untuk kembali ke hakikat. kalau tidak diikat bisa goyah.109

Komentar kritis diberikan Norbert Jegalus, bahwa konsep kebinnekaan itu milik semua negara di dunia, dapat dikatakan sebagai sebuah konsepsi universal. Negara Jerman dan Amerika memiliki kata-kata serupa dalam lambang negaranya. Misalnya Expluritas Unum, satu berasal dari banyak. Hanya saja, Bhinneka Tunggal Ika sendiri dicetuskan oleh nenek moyang kita sebelum Eropa dan Amerika terbentuk. Hal ini yang menjadi suatu kekayaan budaya tersendiri. Hubungan antara Katolik, Protestan dengan Islam seringkali diganggu oleh isu kristenisasi dan islamisasi. Unsur

108 wawancara dengan Anton Belle 109 wawancara dengan Romo Gerardus Duka


penyiaran dari masing-masing agama ini seringkali menimbulkan salah paham, acapkali menimbulkan ketegangan. Untuk itu perlu suatu kedewasaan dalam berbangsa.110 Isu tidak produktif tersebut perlu diurai menjadi suatu proses pengetahuan dan pendewaan bagi pemeluknya. Jika tidak, urusan tersebut dapat memicu ketegangan antarumat beragama.

Pandangan tentang Kedaulatan Negara (NKRI)

Tidak ada satu negarapun yang mau melepaskan sebagian wilayahnya, begitu juga Indonesia. NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi, meskipun berhadapan dengan kenyataan kesejahteraan antar daerah, kenyatannya disparitas yang tinggi antara Indoensia Barat dan Timur. Faktor keadilan sosial adalah faktor yang paling mungkin menyebabkan separatisme.111 Jika ketidakadilan dimana-mana, nanti orang akan mencari yang suci untuk membenarkan kebencian yang dirasakannya terhadap orang lain. Hal ini terjadi di Papua dan Ambon, terjadinya kecemburuan ekonomi kadangkala melibatkan agama. Begitu juga di Kupang, kedatangan orang Bugis yang beragama Islam, mereka berbisnis, memulai usaha disini, bekerja keras, lama-lama sukses beli ruko, motor mobil. Berikutnya adalah munculnya kecemburuan orang asli Kupang dan suku asli NTT mencari alasan dan cara agar Bugis angkat kaki dari NTT. Keadaan ini tidak baik, tetapi seringkali terjadi, jadi aspek kesejahteraan dan ketertinggalan tidak sederhana, perlu perhatian. Ada wacana tentang federalism namun sepertinya

110 wawancara dengan Romo Okto 111 wawancara dengan Norbrt Jegalus


hanya akan menimbulkan masalah bagi Indonesia, kalau mengaca ke negara Jerman yang berhasil disebabkan mereka satu suku, yaitu Bavaria, begitu juga dengan Amerika meskipun multietnis tetapi keberadaan negara tidak berbasis daerah. Indonesia daerah berbasis suku, membentuk negara federasi dengan penduduk homogen akan menjadi masalah tersendiri.112 Pekerjaan penting ke depan adalah menciptakan identitas nasional. Indonesia kita sangat memerlukan sebuah indentitas nasional. Urusan ini seringkali diabaikan, memalukan karena masih banyak orang beridentitas primordial. Orang malu mengakui Indonesia, tapi lebih memilih mengatakan daerah atau sukunya. Hal ini sangat fundamental dalam perspetif filsafat sosial, identitas itu penting, perlu segera merumuskan ini, hanya metodenya apa? kita perlu cari bersama.113

Pandangan lain menyangkut kedaulatan wilayah adalah sebuah komitmen persatuan untuk menghadapi persoalan hidup yang sama, keadilan social itu perlu penangan lebih serius. Menghadapi heterogenitas, masyarakat bermacam-macam profesinya. Indonesia timur itu prospek, tapi pembangunan memang bertahap sebenarnya terasa menyentuh sampai desa-desa.114 Polititk itu adalah proses mensejahteraan manusia, membuat manusia tersenyum. tapi saat ini interes. Kepentingan umum yang harus didahulukan. NKRI harus dipertahankan, bukan soal uang saja, tetapi orang merasa at home atau tidak, orang merasa dihormati atau tidak.

112 ibid 113 ibid 114 wawancara dengan Khayus Makin


jadi dalam ketenangan itu penting untuk berpikir dan bekerja. Jika ada konflik kapan membangun.115

Pandangan tentang Visi Indonesia Ke Depan

Daniel Salem menyampaikan: “Upaya-upaya untuk memertahankan kerukunan, NKRI pemerintahan, kita tetap akan melakanakan kegiatan dialog dengan berbegai elemen. Jadi kegiatan kemusyawaratan terus jalan, saya sering bertemu dengan para tokoh dari agama lain dan terus akan dijalankan”. Romo Gerardus Duka menyampaikan: “Saya mengembangkan selama tujuh tahun ini, sebuah program kerasulan awam. Kegiatannya mengumpulkan tokoh awam, untuk memberikan etika politik, nilai-nilai agama. Termasuk nilai universal tentang kebaikan, keadilan, serta nilai-nilai khusus. Intinya paraktek hidup mengasihi orang lain. Program ini akan terus dijalankan”. Adapun menyangkut program kerasulan awam dijelaskan lebih lanjut, merupakan panggilan gereja untuk umat awam. membantu para tokoh (executive dan legislative) supaya dapat bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tujuan dan materinya adalah bagaimana mereka tidak bekerja untuk diri sendiri, tapi memiliki karakter, sebagai seorang pelayan. Nantinya diharapkan pada diri politisi tidak ada nilai eksklusif, disiplin, tidak korupsi. Selama masa lima tahun kita melakukan ini, memang ada dekadensi dari aspek moral, berpikir tentang uang , tidak gembira, tapi kalau itu panggilan iman maka mereka akan bekerja dengan gembira.116

115 wawancara dengan Romo Okto 116 wawancara dengan Romo Gerardus Duka


BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan umat Katolik dalam negara Indonesia cukup berpengaruh terutama dalam hal membangun mentalitas bangsa, membina kebersamaan dan persatuan Indonesia. Katolik melalui ajaran-ajaran yang dipahami baik menyangkut nilai maupun perilaku ibadah dan sikap sosialnya menunjukkan komitmen untuk bersama-sama umat lain menjaga keutuhan NKRI. Dengan kata lain, Katolik sepenuhnya mendukung NKRI baik dari aspek bentuk maupun kedaulatan wilayahnya.

Sedangkan unsur kecintaan tanah air bagi umat Katolik dapat dipahami melalui jargon 100% Katolik, 100% Indonesia, secara umum umat Katolik di Indonesia menerima jargon tersebut. Jargon tersebut sampai hari ini tetap dipopulerkan di kalangan gereja, tokoh awam, orang muda sampai dengan tingkat kelompok umat basis sejak dini ditanamkan kepada anak-anak. Pancasila sebagai ideologis masih sangat relevan dan harus dipertahankan, dengan beberapa catatan tentang eksistensi agama lokal, perkembangan arus modernisasi yang dapat menggeser ideology, agama sehingga manusia hanya memerlukan hukum yang melindungi hak-hak mereka. Katolik tidak memerlukan formalisasi ajaran agama, ataupun mendirikan negara-agama yang mengadopsi agama Katolik ataupun sebuah Negara atau daerah khusus yang mengemban misi Katolik. Negara dengan sifat multikulturalisme lebih diperlukan untuk menjamin semua agama dan pemeluknya


agar dapat melaksanakan ibadah dan ajaran agama dengan baik.

Rekomendasi

Perlu merumuskan suatu kajian tentang identitas nasional sebagai orang Indonesia.

Aktualisasi nilai pancasila perlu dihidupkan kembali dengan melibatkan aspek keagamaaan masing-masing pemeluk, hal tersebut untuk mengurangi intensitas pendangkalan nilai kebersamaan oleh ideology politik tertentu baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Perlu menggali lebih dalam tentang agama lokal dan perkembangan ateisme menyangkut posisi hak-hak sipil dan politiknya.


DAFTAR PUSTAKA

Aritonang, Jan Sihar and Streenbrink, Karel (2008) A History Of Christianity In Indonesia, Leiden-Boston Adolf Heuken SJ. (ed. 2005). Ensiklopedi Gereja. Jilid V Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka

Baum, Gregory (2001) Nationalism, Religion and Ethics, London: McGill University Press

Cochran, Clarke J. (2014) Religion in Public and Private Life, Routledge-New York.

http://romopatris.blogspot.com

http://www.parokistpaulusdepok.org

***



EPILOG

Dalam melihat masyarakat yang majemuk, kita perlu mengetahui dan memahami makna pluralitas (plurality), keragaman (diversity), dan multikulturalitas (muticulturality). Ketiga kata itu merepresentasikan realitas kehidupan yang ada di hadapan kita. Sebuah kehidupan yang dinamikanya ditopang oleh ketiga elemen budaya tersebut, yang meski tidak tunggal, tapi membentuk mozaik indah yang mewarnai kehidupan manusia.

Pluralitas, misalnya, lebih merepresentasikan adanya kemajemukan. Sedangkan multikulturalisme lebih memberikan penegasan bahwa di ruang publik segala macam kelompok yang berbeda mempunyai status, hak, dan kewajiban yang sama. Di pihak lain, multikulturalisme tidak hanya menekankan pada hak-hak individu sebgaimana pluralisme, tapi juga memberi tempat pada hak-hak komunal.

Makna keragaman juga luas. Cendekiawan India, Bikkhu Parekh menyebutkan bahwa keragaman meliputi subcultural diversity (seperti transgender, anak-anak jalanan, orang tua tunggal, dan lain-lain), perspectival diversity (seperti perspectif feminisme), serta communal diversity (indigenous people, imigran, komunitas kepercayaan, dan lain-lain). Dengan demikian, multikulturalisme menjadi semacam respon terhadap keragaman yang sering tidak dihayati. Dengan kata lain, multkulturalisme bergerak di wilayah praktis untuk memperjuangkan sebagian dari keragaman itu sendiri.


Multikulturalisme berakar dari kata cultur (kebudayaan). Kebudayaan itu sendiri kurang lebih merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya. Di samping itu, multikulturalisme juga merepresentasikan kelompok ras yang berbeda-beda yang dapat hidup secara egaliter dan berkeadilan. Karenanya, multikulturalisme menyediakan wadah bagi penampakan the others sebagai hal penting dalam kehidupan. Dengan kata lain, dalam pandangan multikulturalisme masing-masing pihak harus mengakui bahwa perbedaan merupakan suatu hukum alam (sunnatullah) yang tidak bisa dihindari, bahkan sudah niscaya.

Dalam Alqur’an dijelaskan, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (Al-Maidah 48). Ayat ini sejalan dengan Surat Al-Hujarat 13 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Sedangkan manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.

Dari dua ayat tersebut tampak sekali bahwa pluralisme dan multikulturalisme merupakan suatu keniscayaan yang telah direkayasa Allah. Mengingkari pluralisme dan multikulturalisme sama dengan mengingkari Sunnatullah. Sampai di sini, kita perlu memahami bahwa keanekaragaman seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fakta dan realitas natural semata. Tetapi ia juga harus dilepaskan dari label-label dan klasifikasi-klasifikasi yang dikotomis seperti kuat-lemah, atas-bawah, kiri-kanan, positif-negatif, laki-laki-perempuan,


dan sebagainya. Multikulturalisme seharusnya diberi makna sebagai proses saling melengkapi untuk menjadi manunggal.

Islam memandang positif konsep multikulturalisme. Bahkan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Allah, misalnya, tidak pernah memaksakan agar semua orang menjadi muslim-mukmin atau hanya menjadi satu umat sesuai dengan Surat Al-Maidah 48. Tapi sebaliknya Allah menghendaki keberagaman – laki-laki-perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar mereka saling kenal mengenal (lita'arafu) untuk kemudian membentuk kehidupan yang dinamis dan berwarna indah. Seperti sebuah orkestra yang di dalamnya terdiri atas pemusik-pemusik spesial – pemetik gitar, pemain bas, penggesek biola, penggebuk drum, penabuh kendang, dan lain-lain – untuk kemudian main secara bersama dengan panduan seorang dirijen. Itulah kehidupan beragama yang menghiasi dunia. Para pemusik itu, bisa saja diumpamakan sebagai komunitas pemeluk agama tertentu, sedangkan dirijennya adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, relevan sekali ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.

Ungkapan di atas, bisa juga digambarkan “pemusik-pemusik yang mendapatkan penghargaan Allah adalah yang paling baik mengikuti Sang Direjen. Dalam konteks kehidupan, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang berperilaku paling sesuai dengan suunnatullah. Pinjam istilah Ikhsan Haryono dalam hal menilai baik buruknya manusia, Allah tidak pernah melihat apa agamanya di KTP, tapi melihat perilakunya semata.


Jika melihat kehidupan beragama yang terdiri atas agama-agama yang ada di dunia, seharusnya mereka berperilaku seperti para pemusik dalam sebuah orkestra, di mana masing-masing memainkan alat musiknya sebaik mungkin. Dengan panduan Sang Dirijen semua permainan musik itu bisa berpadu indah dan menjadi sebah simfoni kehidupan. Itulah gambaran indahnya pluralisme dan multikulturalisme.

Dalam buku ini, misalnya, dibahas bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia – Islam, Kriten, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu – memainkan “musiknya (berupa tuntunan-tuntunan suci untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain) sehingga terbentuk sebuah “orkestra” NKRI. Kita percaya setiap agama pada asasnya punya tujuan baik: untuk menyelamatkan umat manusia dari krisis akhlak, moral, bahkan pangan dan papan. Dan Indonesia dan sebagai tempat bersemainya bermacam agama, niscaya terimbas oleh ajaran-ajaran agama yang baik, yang bertujuan membangun "baldatun tayyibatun warabbun ghofur". Semua itu hanya bisa terwujud jika NKRI tetap solid dan semua agama berlomba-lomba mendarmabaktikan hal-hal terbaik yang ada pada dirinya untuk membangun Indonesia yang aman, sejahtera, damai dan bahagia. Amin!


INDEKS

Agama, 2, 9, 12, 13, 14, 17, 22,

29, 32, 33, 36, 46, 60, 61, 73, 84, 85, 86, 92, 94, 95, 96, 97, 103, 111, 112, 123, 124, 125, 132, 154, 155, 172, 176, 178, 179, 183, 187, 191, 200, 201, 204, 206, 223, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 267

Aktualisasi, 9, 14, 16, 17, 20, 36, 132, 187, 276

Al Qur’an, 205 Awam, 252 Bangsa, 29, 47, 74, 78, 104, 106,

121, 160, 167, 192, 200, 224, 249

Budha, 91, 136, 205, 207 Dalil, 46, 47, 48, 49, 258, 262,

268 Darma, 110, 122, 126 Demokrasi, 264, 265, 266 Gelgel, 113 Hak Sipil, 40 Hindu, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 60,

64, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 154, 204, 205, 207

HTI, 2, 3, 85, 122, 169, 173 Iman, 29, 75, 86, 103, 172, 209,

225, 227, 245, 246

Indonesia, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 29, 34, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 137, 138, 140, 142, 148, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 204, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277

Islam, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 60, 64, 65, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 101, 112, 116, 119, 120, 122, 123, 125, 148, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175,


176, 200, 204, 205, 206, 207, 224, 256, 271,272

Jotan, 100 Katolik, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 64,

91, 148, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 267, 268, 269, 271, 275

Keagamaan, 2, 9, 29, 36, 60, 61, 85, 86, 97, 125, 132, 155, 175, 176, 246

Kebangsaan, 36, 58, 60, 85, 98, 102, 104, 154, 186, 217

Kebhinekaan, 58, 114 Kedaulatan, 272 Kepaon, 113, 124 Keuskupan, 217, 246, 250, 253,

259 Khilafah, 2, 60, 86, 125, 173,

175, 245 Khonghucu, 9, 10, 12, 13, 16,

17, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201

Kitab suci, 143 Komunitas, 113 Kristen, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16,

17, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 95, 96, 112, 148, 176, 204, 205, 206, 207, 208, 228, 236, 249, 255, 259, 269, 271

Kudus, 29, 31, 47, 48, 200, 212, 227, 228, 254

Liturgi, 214, 215, 222, 246 Loloan, 113 Lutheran, 7, 69 Masalah, 10 Masyarakat, 2, 51, 86, 94, 97,

99, 101, 108, 110, 111, 124, 126, 154, 160, 183, 192, 200, 201, 205, 226, 229

Musyawarah, 231 Nasionalisme, 18, 20, 36, 38,

41, 67, 98, 121, 133, 150, 152, 162, 170, 178, 186, 195, 217, 220, 256, 257, 258, 259

Negara, 1, 2, 6, 17, 19, 22, 24, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 57, 60, 74, 83, 86, 93, 106, 107, 109, 118, 120, 122, 128, 129, 133, 139, 144, 152, 164, 167, 174, 175, 182, 185, 186, 197, 200, 220, 227, 234, 238, 239, 244, 248, 252, 253, 256, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 270, 271, 272, 275

Ngejot, 100 NKRI, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,


24, 27, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 58, 63, 65, 68, 70, 72, 77, 84, 89, 99, 102, 103, 104, 108, 116, 120, 122, 123, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 147, 149, 150, 152, 157, 158, 164, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 180, 182, 203, 223, 224, 234, 238, 239, 243, 247, 248, 252, 255, 256, 258, 260, 272, 273, 274, 275

Nusantara, 6, 93, 104, 106, 122, 123, 148, 222, 249, 261

Nyepi, 101, 110, 124 Pancasila, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11,

12, 18, 19, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 60, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 85, 86, 95, 106, 107, 121, 124, 128, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 150, 152, 160, 164, 169, 172, 173, 174, 175, 180, 182, 186, 198, 200, 206, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232,

233, 237, 239, 243, 261, 262, 263, 264, 275

Paus, 218, 226, 249, 252, 257, 258, 265

Pendeta, 69, 87, 208, 209 Perang Puputan, 93 Persatuan, 19, 45, 48, 76, 98,

158, 165, 231, 237, 262 Republik, 1, 2, 13, 17, 19, 24,

28, 57, 74, 84, 93, 96, 107, 108, 118, 128, 129, 167, 169, 182, 194, 219, 220, 223, 233, 234, 239, 242, 244, 248, 258

Revolusi, 265 Romo, 207, 210, 211, 212, 214,

215, 224, 227, 228, 233, 240, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 264, 271, 272, 274

Stasi, 214, 254 Suci, 29, 110, 144, 155, 185,

190, 226, 228, 238, 245, 254, 257

Teokrasi, 239, 244 Uskup, 211, 212, 217, 218 Zending, 29, 249

AKTUALISASI NILAI-NILAI AGAMA DALAM · PDF fileAktualisasi Nilai-nilai Agama dalam Memperkuat NKRI ... selesainya laporan ini. Untuk kesempurnaan karya tulis ini sebelumnya telah didiskusikan

Documents