Akses Berobat! Serial Diskusi Masalah Kesehatan - Agung Dwi Laksono

5/14/2018 Akses Berobat! Serial Diskusi Masalah Kesehatan - Agung Dwi Laksono - slidepdf....

http://slidepdf.com/reader/full/akses-berobat-serial-diskusi-masalah-kesehatan-agung-dwi-laks



i

Akses BEROBAT!

Serial Diskusi Masalah Kesehatan

AGUNG DWI LAKSONO

Health Advocacy



ii

Akses BEROBAT!Serial Diskusi Masalah Kesehatan

Penulis:

Agung Dwi Laksono

©Health Advocacy Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Jl. Bibis Karah I/41 Surabaya 60232Email: [email protected]

Cetakan Pertama – Maret 2012Penata Letak – ADdesign

Desain Sampul – ADdesignISBN: 978-602-98177-7-5

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-UndangDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh

isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.



iii

Pengantar Pengantar Pengantar Pengantar

Puji Tuhan akhirnya buku ‘Akses BEROBAT!’ yang merupakanke-empat ‘Serial Diskusi Masalah Kesehatan’ yang dapat

diselesaikan.

Diawali dengan keprihatinan bahwa bidang kesehatan lebih

menjadi ‘mainstream’ pemerintah daripada menjadi milik masyarakat!

Apalagi bagi anak muda. Untuk itu penulis mencoba membuatdiskusi dengan bahasa ringan setiap senin pagi lewat media

‘Diskusi Senin Pagi’ di Facebook, media sejuta umat-nya anak muda. Meski juga ternyata anak ‘tua’ pun turut andil memberi

banyak pencerahan menyegarkan dalam diskusi ini.

Harapan bahwa bidang kesehatan bisa membumi,ngobrol tentang ‘pembiayaan kesehatan’ seenak ngomongintrend baju terbaru, diskusi ‘pelayanan kesehatan’ senyaman

ngrumpi di mall,

Sungguh penulis berupaya untuk itu!

Saran dan kritik membangun tetap ditunggu.

Salam facebooker !

Surabaya, Maret 2012



iv



v

Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi

Pengantar Penulis iii

Daftar Isi v

Orang Kaya, Penikmat Utama Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Kita! 1 Sebaran Jarak menuju Fasilitas Pelayanan

Kesehatan 11

...dan Pasien pun Berkata "emoh ahh!" 21

82,9% Penduduk Indonesia ke Bidan untuk

Berobat! 29

Privilege... 47

Lebaran dan Mudik 63

Pulang Paksa! 71

Spritualitas dalam Pelayanan Kesehatan 79

Bayangmu yang Berkabut... 89

Jampersal di Lobar; Apa Memang BeginiMekanismenya??? 97



vi



Orang Kaya,

Penikmat Utama Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kita!

1

Orang Kaya, Penikmat Utama Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Kita!

Monday, May 10, 2010

Morning all…

Untuk diskusi pagi ini saya akan memaparkan komposisimasyarakat yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatanrawat jalan di rumah sakit pemerintah, puskesmas dan rumah

sakit swasta berdasarkan kuintil tingkat pengeluaran per kapita per tahun.

Data ini dimunculkan masih dalam upaya untuk melihat kesiapansistem pelayanan kesehatan kita dalam upaya mewujudkan

universal coverage (jaminan kesehatan untuk seluruhmasyarakat).



Serial Diskusi Masalah Kesehatan ‘Akses Berobat’

2

Data saya olah berdasarkan data dasar Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Berikut adalah komposisinya.

Persentase Penduduk yang Melakukan Rawat Jalan di Rumah Sakit

Pemerintah Berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran Per Kapita Per

Tahun

Persentase Penduduk yang Melakukan Rawat Jalan di Puskesmas



Orang Kaya,


3

Berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran Per Kapita Per Tahun

Persentase Penduduk yang Melakukan Rawat Jalan di Rumah Sakit

Swasta Berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran Per Kapita Per Tahun

Berdasar tiga tampilan data di atas… dimanapun fasilitas pelayanan kesehatannya, apakah itu di Rumah Sakit milik

pemerintah maupun milik swasta, dan bahkan di Puskesmas,selalu saja orang kaya (kuintil 5) menjadi pengakses terbanyak!

Banyak hal bisa dipertanyakan dari tiga tampilan data tersebut…

Apakah orang kaya cenderung sakit?

Atau orang miskin lebih punya daya tahan terhadap rasa sakit?Jangan-jangan orang miskin gak punya cukup duit buat berobat?*Meski katanya sudah ditanggung Jamkesmas*

Dimana letak equity-nya?

Saya sedang tidak ingin sendirian memahami latar belakang data

ini. Monggo… sampeyan semua saya persilahkan ikut berpikir kritis mencermati data ini!




4

Comment

Dian Sastro Orang kaya rata-rata minim pengetahuan

tentang obat-obatan tradisional dan & menjalani pola hidup dan

makanan yang salah (kayak yang nulis), tapi orang miskin lebihback to nature dalam makanan/obat-obatan makanya jarang sakit(kalii)

Dian Sastro Harus dibenahi juga manajemen dankualitas pelayanannya, percuma pengguna Askeskin kalau seringdipersulit dan dianaktirikan,orang miskin juga jadi malas kaleee.

untuk yang Orang Kesehatan harusnya lebih mikir!

Dian Sastro Please deh, jangan bisanya cuma diskusidan sosialisasi aja, masyarakat kelas bawah perlunya bukti bukan

janji. Benernya masih banyak uneg-uneg tentang kenyataan yang

ada, tapi kayaknya useless deh..!

Bas Aja Penjelasan mbak dian udah komplet, ngikut ajamas ...! Heheheh namun permasalahan mendasar seluruh

komponen kesehatan maupun lainnya adalah komitmen untuk maju masih jauh dari harapan ...!

Ilham Akhsanu Ridlo Yang pertama, bisa jadi demikian pa kalau orang miskin tuh daya tahan tubuhnya lebih kuat karena



Orang Kaya,


5

senantiasa merasakan sakit, tapi ngempet (menahan, red), kalaugak puarah banget gak ke Rumah Sakit. Yang Kedua, adanya

kesenjangan pengetahuan untuk penanganan penyakit (kalauorang kaya pusing dikit dibawa ke RS)..heheheh...Yang ketigatentu saja masalah biaya dan akses. Kalau yang ketiga ini mahudah jadi alasan formal..hihihi...Yang Keempat, kan "OrangMiskin Dilarang Sakit" jadi ya hanya orang kaya aja yang boleh

sakit..wkwkwwk...Jadi kesimpulannya adalah masalah "Equity" baik pengelolaan pembiayaan, akses maupun pengetahuan antar "kuitil" tadi masih jauh gapnya..wis nomor-nomor selanjutnya

monggo dilanjutkan..xixixi

Ratna Wati Bener, banget komentar-komentar di

atas,...Orang miskin sepertinya lebih tahan daya tahan tubuhnya,mungkin karena keadaan yang membuatnya begitu, sedangOrang kaya, yang malah banyak mengkonsumsi segala jenis

makanan, bahkan obat, malah rentan dengan segala jenis penyakit (gaya hidup turut mempengaruhi), sedang askeskin

tidak menjamin Orang miskin mendapatkan pelayanan optimal,malah seringkali diabaikan, makanya orang miskin lebih taudirilah dengan keadaan seperti ini,...makanya pula ga heran yang

berduit yang mampu berobat! sepertinya equity belum berpihak pada Orang miskin tuh!

Weny Lestari asline podo wae pak, hasil kualitatifku

kemarin terhadap orang di kota usia produktif dengan bedagender (Laki-laki/Perempuan), pendapatan (miskin/kaya),

pendidikan (rendah/tinggi), kepemilikan Askes(ada/tdk), mereka

manfaatin pelayanan kesehatan klo memang dah dirasa benar- benar sakit parah (sangat mnganggu aktivitas), sebelumnya

dibiarkan 3-5 harian, diobati sendiri baik itu dengan cara alamiahato obat bebas. Kota yang notabene Fasilitas Kesehatan banyak




6

ga menjamin masyarakat nggunain, ada pilihan-pilihan berdasar pengalaman, budaya, relasi sosial, performa pelayanankesehatan, yang membuat mereka menggunakan pelayanan

kesehatan sebagai alternatif pilihan terakhir di kala sakit sudahtak tertahankan.

Tya Mico ...Mungkin harus dibalik... Asuransikesehatan wajib dimiliki oleh orang kaya, karena orang kaya kanlebih paham urusan surat menyurat....

Agung Dwi Laksono pada dasarnya, dengan universal coverage semua lapisan masyarakat ditanggung! bukan hanyayang miskin saja. Tapi yang ditanggung hanya biaya pelayanan,tetap saja perlu dipikirkan biaya di luar pelayanan bagi orangmiskin. Misalnya biaya transport, percuma saja gratis bila

letaknya jauh...

Rifmi Utami aku setuju sama pendapatmu mas...klo sikaya begitu mudahnya datang ke pelayanan kesehatan, tanpamikir ongkos transport sehingga nggak perlu nunggu sakit-sakitamat. Sebaliknya terjadi pada si miskin, uang untuk makan

susah, apalagi mau dihambur buat ongkos jalan. Sungguhkasihan. Belum lagi budaya di tempatku, yang milih berbondong-

bondong nganter ke pelayanan kesehatan, padahal mereka nggak sekedar nganter tok, tapi numpang makan, huhhh sebel...!!Mungkin perlu sistem yang komprehensif untuk menyikapinya,termasuk edukasi masyarakat tentang budaya yang sangat-sangatmerugikan si sakit dan penting juga penelitian tentangopportunity cost dan lain-lain yang dikeluarkan untuk sakitnya

seseorang...



Orang Kaya,


7

Sujud M Raharja wah wes (sudah, red) lengkap tuh.Tapi ada satu lagi, kapitalisme, sepertinya kesehatan sudah

mengadop kapitalisme. Peningkatan Puskesmas jadi rawat inap plus spesialis dll, sadar ato tidak adalah bukti kapitalisme(promotif dan preventif ‘sedikit dilupakan’ padahal itu ruhPuskesmas), dan petugas pun senang karena banyak income,

pembelinya ya siapa lagi? Orang miskin, tetap aja jadi korban.

Tite Kabul Data ini diambil berdasarkan wawancara

dengan masyarakat, kalau tidak salah sudah direncanakan akanada riset di fasilitas, sehingga analisa kelak mungkin bisa lebihkomprehensif.

Dwee Why bisa juga pengetahuan orang tidak kaya itutidak yakin atas pengobatan medis, masih lebih percaya amadukun kampung dan sejenisnya (like Ponari Sweat, dll).

orang di kampung biasanya takut disuntik, hehehehe... pake alatsuntik spuit itu maksudnya.

Tya Mico ....Bisnis paling menggiurkan, ya bidang

kesehatan... Biar mahal pasti dikejar...biar cuma mitos pastidiburu...hehe..ingat Ponari..???...Yach, kalau ada yang mau beramal dibidang kesehatan pastilah

dia berhati mulia....




8

Femmy Skotia * just be a good listener this time. Not inthe mood to give some comment *

Evi Sulistyorini cross check dengan asuransi kesehatanyang biasa dimiliki orang kaya (biasanya mempunyai lebih dari

satu asuransi), karena merasa sayang mensia-siakan pembayaran per bulan ke asuransi, maka setiap merasa sakit walaupun sepele,

sebagian besar langsung berobat ke pelayanan kesehatan, bahkankarena sistem dari asuransi bisa double claim maka jika dia sakit,malah dapat uang cash dari asuransi yang lainnya....

*beruntung karena sakit*

Christine Indrawati wis, sip kabeh komen ne. Sekali iningikut wae..cuma tambahan bahwa semakin hari 'kesehatan'menjadi ladang bisnis yang sangat subur yang perlu diantisipasiagar tidak membuat 'sehat' itu semakin mahal..

Evie Sopacua semua yang udah komen oks banget..nambahi info Dian Sastro dan mbak Wenny, memang saat ini

menurut WHO, selfcare meningkat sehingga orang cenderung keRS ketika sudah parah. Untuk orang kaya maybe no problem..but untuk orang miskin? seperti kata Tya Mico, bisnis palingmenggiurkan, maka kabupaten/kota dan kecamatan aja, rame-rame mendirikan RS.. dan RS jadi sumber PAD.. can you

imagine that ? Untuk orang miskin yang cenderung ga ngerti prosedur dan birokrasi persuratan Jamkesmas and all like that ..

wegah (gak mau, red) ke RS karena ribet. Kisah seorang lurah di

Jember yang sangat care kalo warganya sakit, adalah



Orang Kaya,


9

mengantarnya ke RS dan mengurusi segala persuratan terkaitorang miskin yang cenderung dipersulit (wawancara dengan

saya), maka jangan heran kalo orang miskin emoh ke RS, selfcare aja, hanya ini menjadi tugas teman-teman yang dekatdengan masyarakat (puskesmas, puskesmas pembantu,

poskesdes, polindes, etc) untuk membantu mengarahkan kepada selfcare yang tepat sepertt herbal medicine, jamu yang sudah

teruji, dll. krn menurut WHO, selfcare adalah suatu cara pemberdayaan masyarakat yang membuat mereka faham tentangsehat dan sakit, sesuai kondisi mereka (local specific), yang

pingin mendalami sila masuk situs WHO en download, (coz maybe i'm wrong karena bahas inggris yang 'salah faham' dan ini

bisa jadi materi diskusi yang lain).. so ponari sweat maybe onekind of selfcare juga but on the wrong side.. itu yang perlu

dijelaskan dalam memahami selfcare.. hehehe.. melencengya..biarin ah..

Farida Handayani Skm Masyarakat miskin memang

jarang ke Puskesmas karena ngempet (menahan, red) kalau sakithehehe...




10



Sebaran Jarak Menuju Fasilitas Pelayanan Kesehatan

11

Sebaran Jarak menuju Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

Monday, May 3, 2010 at 5:36am

Minggu lalu.. sebelum saya bertolak mengikuti rapat koordinasiRiskesdas di Balikpapan, saya mampir Jakarta untuk mengikutiroundtable discussion yang diselenggarakan AUSaid.*terima kasih bu lia undangannya*

Diskusi digelar dalam upaya mewujudkan universal coverage(jaminan kesehatan semesta, jaminan kesehatan untuk seluruhlapisan masyarakat) di Indonesia. Dengan undangan yang cukup

beragam melibatkan pakar, lembaga donor, NGO, dan juga beberapa penggiat bidang kesehatan.

Saya tak hendak memaparkan tentang proses maupun hasildiskusi. Saya hanya akan memaparkan data yang saya punya

yang lebih merupakan evidence base yang riil terjadi dalam




12

lingkup sistem pelayanan kesehatan kita. Data ini merupakandata hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007-2008.

Sebaran Jarak Rumah Tangga ke Pelayanan Kesehatan

Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak ke Sarana Pelayanan

Kesehatan berdasarkan Tipe Wilayah (Pedesaan-Perkotaan)

Kalo dilihat dari gambar di atas… masih ada 8,9% penduduk kitadi pedesaan yang untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatanmenempuh perjalanan yang lebih dari 5 km. sedang di perkotaan

memiliki persentase yang jauh lebih baik.




13

Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak ke Sarana Pelayanan

Kesehatan berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran

Sedang bila jarak akses dilihat berdasarkan kuintil tingkat pengeluaran rumah tangga menjadi lebih menarik lagi! Coba perhatikan hanya pada persentase yang memiliki jarak tempuh

lebih dari 5 km.Pada gambar tersebut menunjukkan gradasi persentase yang

justru semakin miskin (kuintil 1) menjadi semakin besar persentasenya.*bingung? belon keliatan yak? Oke deh… saya pindahin aja yak

gambarnya…*




14

Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Ke Sarana Pelayanan

Kesehatan >5 km berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran

Naaahhhh! Keliatan bukan?!!Masih menjadi masalah besar bagi kita soal equity sebaranfasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Masih banyak bukan

yang musti dibenahi dan dipersiapkan sebelum benar2menerapkan universal coverage jaminan pelayanan kesehatan!

***

Salah seorang pakar yang hadir, Prof Hasbullah, juga

menggunakan data ini untuk mengkounter keraguan akanketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, meski secara biayaato perduitan bukanlah sebuah masalah.Prof Hasbullah berkelit bahwa masyarakat yang memiliki akses

jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan lebih dari 5 km hanyakurang dari 10 persen.

Tapi menurut saya pak Hasbullah masih kurang jeli mengamati

data yang dikumpulkan melalui Riskesdas ini.




15

Sarana pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam instrumenRiskesdas meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, PuskesmasPembantu, Dokter Praktek dan Bidan Praktek.

Puskesmas pembantu (pustu) di sebagian besar wilayah kita

(pedesaan) hampir tidak tersedia tenaga medis (dokter), apalagi bidan praktek.Jelas sekali bahwa persentase jarak ke fasilitas pelayanan

kesehatan ini menjadi bias bila benefit package (paket manfaat)universal coverage-nya adalah ke pelayanan kesehatan sesuai

dengan regulasi ato kebijakan yang ada, terutama UU kesehatan

maupun UU praktek kedokteran.

jangan tertipu dengan jargon perluasan akses bila ternyata...hanya akses pada pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas.

udah yak.. udah siang! mau ke bandara dulu.. ntar ketinggalan

pesawat kan gak lucu!




16

Comment

Feni Novikasari Gak lucu karena argumentnyakuraaaaaang..

Mujiyanto Sadali Sayang yah..coba Riskesdas

dilengkap dengan GPS (Global Positioning System) tidak hanya bentuk tabular yang disajikan tapi bisa dilihat jarak dan jugadistribusinya dalam bentuk Peta....

Dyah Yusuf Hemmm... kok desa siaga tidak disebut?Poskesdes juga memberikan yankesdas lho... oh iya Riskesdas

2007 belom ada Poskesdes ya... semoga desa siaga dan poskesdesnya akan menggoncang grafik Riskesdas 2010 secara

signifikan... ;)

Evi Sulistyorini di daerah terpencil terutama diluar Jawa, tenaga kesehatan (yang basicnya tidak berhubungan

dengan perawat ato dokter), bagi masyarakat sekitar yang penting dia kerja di pelayanan kesehatan, sewaktu-waktu akandimintain pertolongan untuk hal-hal yang urgent dalam

perawatan kesehatan, misal melahirkan, pengobatan orang sakit. so ga heran kalo teman-teman dari kesehatan lingkungan, gizi,dll pinter nyuntik jika mereka ada di tempat terpencil.




17

Evi Sulistyorini Mas Muji: setuju mas, maju terus pemetaan kesehatan... (aku pengen ngangsu kawruh dengannjenengan ki).

Agung Dwi Laksono @feni; weww.. ini cuman

pancingan buat diskusi non. Loe pelototin datanya dan komennyang pedes, nti aku counter dengan argumen dari Mataram.

selak kepancal pesawat ki!@muji; mungkin bisa diusulkan pada Rifaskes (Riset FasilitasKesehatan) 2011. Atau usulin proposal ke AUSaid untuk

pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk daerah terpencildan daerah terluar. Aku mau tuh jadi enumeratornya! Pulau

Talaud juga oke..

Agung Dwi Laksono @dyah; Poskesdes sudah ada pada Riskesdas 2007. Cuman.. lagi-lagi tenaga yang tersedia bukannya tenaga medis seperti yang diminta benefit package

universal coverage. Seperti saya ingatkan sebelumnya.. 'jangantertipu jargon perluasan akses' yang ternyata bukan akses pada

pelayanan kesehatan yang benar. Apa gak akan menambah panjang daftar tenaga kesehatan (perawat) yang masuk penjara?

@evi; inilah Indonesia kita! dan betapa aku mencintainya...

Ilham Akhsanu Ridlo ada bangunannya tapi yang Nyuntik pak mantri, yang Ngasih Penyuluhan Bu Bidan, yangyang yang itu ini gak ada...yang sama juga lontong..eh bohong




18

Ilham Akhsanu Ridlo @Papa dan Pak Muji: beli aja pak GPS Garmin Nuvi. Hehehe.. coz peta Indonesia lengkapsampek laut-lautnya udah ada dan tersedia (www.navigasi.net)

...tinggal melengkapi dengan fasilitas kesehatan..

Didik Budijanto kalo menurut Mas Agungkuesionernya Riskesdas tentang akses pelayanan kesehatan

masih bercampur antara RS, Puskesmas dan jajarannya ke bawah... yo emang repot yach untuk mengindikasi kualitas pelayanan kesehatan, karena khan beda tuh standart kualitas

masing-masing level pelayanan kesehatan. Untuk sementara kita'berasumsi’ aja dulu mengenai data tersebut bahwa sing endi sing

dibayangkan ama si respondennya..... Insyaallah di tahun 2011nanti RISET FASILITAS KESEHATAN bisa berjalan lancar dandisinilah level-level pelayanan kesehatan bisa terevaluasi dengan

baik tanpa mencampuradukkan satu dengan yang lainnya>>>>Met ketemu di Bandara Yo... kita diskusi Manajemen Data dan

jadual-jadual TC

Rachmad Pg Soal akses (jarak dan waktu), yang penting dilihat juga adalah fasilitas sarana jalan dan

penerangannya. Meski kurang 5 km, tapi kalo jalannya gak bagus, lampu belum ada jadi masalah juga....Dengan kata lain, soal universal coverage juga perlu lihat aspek

HL Blum, karena aku khawatir sudah ada anggapan bahwadengan universal coverage punya korelasi positif terhadapderajat kesehatan, padahal itu baru 1/4 dari upaya. Universal

Coverage bukan tujuan akhir, ini baru awal dari sebuah kerja besar, dan universal coverage harus dilakukan dengan kondisi

'apa yang kita miliki sekarang'...




19

Siswanto Darsono Semakin ke arah kuintil 5 makaakses jarak yang lebih 5 km, semakin kecil persentasenya.Artinya, ya orang kaya pasti membangun rumahnya tidak pada

lokasi ‘remote area’ yang jauh dari pelayaan kesehatan. Ato,sebaliknya begitu ada lingkungan (perumahan orang kaya) pasti

ada dokter praktik ato bidan praktik yang membuka jasanya.Saya kira ini hukum supply dan demand (permintaan dan

penawaran). So, agar terjadi equity dalam pelayanan kesehatan,

ya "puskesmas keliling" harus digalakkan lagi ketimbang harus

bangun pustu-pustu baru. Bagaimana menurut teman2?????

Rachmad Pg Soal bahwa dilakukan bertahap,

mengambil sasaran terbatas, its okay... perdebatan kualitas akan berujung pada idiom telur dan ayam. Harus diakui persoalanIndonesia tidak sekedar geografis, tapi lebih luas lagi, terutama

moral hazards penguasa. Semua itu harus berjalan seiringdengan agenda penuntasan KKN, good governance, dan tentu

saja paradigma sehat....wallahu alam....

Rachmad Pg Pak Sis ; banyak jalan menuju Roma! asal punya komitmen...

Mujiyanto Sadali @Pak Ilham : Untuk kegiatansemacam kami pernah melakukan kebetulan sudah memiliki GPS

juga dan data Peta. Kami pernah melakukan di suatu kabupaten,mulai pemetaan Puskesmas, Pustu, Polindes, lengkap dengan

data atribut dokkter, perawat...Untuk GPS Nuvi lebih ke navigasi

Pak Ilham.




20

Farida Dwi Handayani Terima kasih Pak Agung..wah,universal coverage jaminan kesehatan juga harus diikuti dengan

jaminan yang lain, seperti bidang transportasi misalnya, kalau

jalan mulus dan transportasi mudah biar layanan 'sedikit jauh'akan tetap tercapai dengan cepat. Bidang pendidikan juga

pengaruh besar. Jangan-jangan ada pustu di depan mata tapi lebih percaya dukun!! Hehehe...

Christine Indrawati aku agak apatis tentang penyediaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, ada tenaga medisnya,

di Indonesia saat ini ya. Cuman aku yakin bahwa dengansemakin banyaknya produksi tenaga medis, akan terjadi

penyebaran tenaga medis yang semakin mendekat padamasyarakat, entah berapa tahun lagi hehehe.. setuju dengan Pak Sis untuk membangunkan 'pusling' lagi, sekaligus tenaga medis

memberi pendidikan kesehatan pada masyarakat secara langsung.

Sekar Jedija yang di lapangan boleh usul ba..bi..bu...be...bo...keputusan tetep ada diatas, kalau yang di atas

ga ambil tindakan... ya wis... asik... besok bikin Riskesdas lagi,Riskesdas 2007 sudahkah kelihatan tindakannya, merubah image

penduduk apalagi yang di pelosok ga gampang bapak-bapak danibu-ibu... apalagi prasarana tidak menunjang... gimana mauditunjang orang buat bancakan di kota sama Gayus-Gayus.

Tengkiu...



...dan Pasien pun Berkatan “emoh ahh!”

21

...dan Pasien pun Berkata "emoh ahh!"

Monday, August 23, 2010 at 5:03am

Dear all,

Bila minggu lalu kita berdiskusi tentang fenomena pasien pulang

paksa menjelang lebaran, maka kali ini kita membahas fenomenayang justru lebih parah lagi. Yaitu pasien yang menolak rawat

inap!

Pasien yang menolak kebanyakan adalah pasien rumah sakityang berobat di klinik spesialis, meski juga ada beberapa yang

berada di klinik umum. Bahkan dalam catatan Juliwati Surya(2000) di klinik spesialis anak sebuah rumah sakit di Surabayaangka penolakannya mencapai 58,9%!

Sebuah angka yang cukup fantastis untuk diabaikan begitu saja,

dan tentu saja harus dicari solusi pemecahannya. Karena sekali




22

lagi, resiko secara epidemiologis dengan ketidaktuntasan pengobatan secara individu bisa berdampak sangat besar terhadap kesehatan masyarakat secara luas.

Saya tidak lagi peduli bahwa penolakan tersebut terjadi di rumahsakit swasta dan atau milik pemerintah, karena toh akibatnyaakan sama saja! kesehatan masyarakat secara luas yang menjadi

target resikonya.

FAKTOR PASIEN

Banyak hal dari sisi pasien yang turut mempengaruhi sebuahkeputusan menolak untuk dirawatinapkan. Pertimbangan palingutama dari sisi pasien adalah masalah yang sangat klasik... duit!




23

yang dalam bahasa ilmiah sering dipermanis dengan penyebutannya sebagai masalah sosial ekonomi.

Masalah keuangan tersebut adalah utama dan paling seringdijadikan sebagai alasan penolakan untuk rawat inap. Meski jugasetelah dilakukan pendalaman banyak terungkap faktor lain yangturut andil dalam penolakan tersebut. Beberapa diantaranya

adalah persepsi terhadap penyakit, referensi, dan juga pengalaman rawat inap sebelumnya.

FAKTOR RUMAH SAKIT

Bila dari sisi pasien faktor paling utama dan paling sering adalah

masalah duit, maka faktor penolakan dari sisi rumah sakit adalahfaktor tarif!

Sama saja bukan??? faktor duit!!! bwakakak...

Tarif rawat inap rumah sakit sebagai masalah utama juga tak lepas dari faktor lain yang turut menjadi kambing hitam.Diantaranya adalah faktor kualitas pelayanan, prosedur di rumahsakit yang mbulet, dan juga komunikasi dokter-pasien yangkurang komunikatif.

FAKTOR LINGKUNGAN

Dalam beberapa tahun terakhir, faktor lingkungan yang palingdominan menjadi kambing hitam adalah krisis ekonomi.

Sedang faktor lain yang ikut berperan yang ternyata sangat

Indonesia banged adalah masalah geografis, yang banyak sekalitercermin dalam hal lokasi dan transportasi.

***




24

Dalam beberapa hal sebenarnya fenomena ini sudah terwakilidalam diskusi kita beberapa waktu lalu. Yaitu tentangaksesibilitas pelayanan kesehatan!

Dalam hal ini dominasi akses secara pembiayaan yang justru jauh lebih dominan daripada akses secara fisik (geografis &transportasi).

Solusinya???

Beberapa faktor dalam skala kecil bisa diupayakan sendiri oleh

rumah sakit. Misalnya dengan perbaikan kualitas baik secarateknis medis maupun kualitas secara pelayanan sebuah jasa.

Dengan mengikutkan para pemberi layanan pengobatan (dokter,

dokter gigi, perawat, bidan, dll) dalam 'sekolah kepribadian'mungkin bisa menjadi resep yang sangat mujarab dalam hal

pelayanan. Hehehe...

Tapi dalam skala besar, saya rasa perlu perbaikan secarasistemik. Terutama dalam hal pembenahan sistem pembiayaankesehatan.

Dan saya rasa solusinya teuteub saja sama... jaminan semesta!




25

Comment

Momo Sudarmo Panas setahun terhapus hujan sehari...Itu faktor utama dalam masyarakat menengah kebawah :mengumpulkan uang dengan susah payah (itupun tidak semua

bisa ada sisa untuk dikumpulkan), harus rela "dirampok" sebagai beaya rawat inap...

Sutopo Patria Jati kira-kira dengan jaminan semesta pun harus ada beberapa tahap/PR yang mesti dilewati... mulaidari penjabaran dan operasionalisasi terhadap berbagai bentuk regulasi (setelah UU SJSN tahun 2004 diluncurkan sampai

dengan sekarang nampaknya belum sepenuhnya "megar" payungnya), hal ini terkait juga dengan benturan kepentingandiantara para player utama dari SJSN itu sendiri ya? Sisi lainadalah komitmen anggaran dan pengalokasiannya (sesuai UUKesehatan 2009) jika sumber sudah ada, jumlah sudah

"mencukupi" maka yang kemudian dipertaruhkan adalah"ketepatan pemanfaatan" dari booming dana untuk sektor kesehatan... jangan sampai salah milih sasaran prioritas, salah

strategi dan banyak dimaling i lagi :)

Sudarto Hs Solusinya ada pada 3 pelaku: Pelaku Atas,Pelaku Menengah dan pelaku Bawah...Visi dan Misi terhadap

kesehatan masyarakat sudah aplikatif atau masih sekedar slogansaja...




26

Feni Novikasari jangankan rawat inap..minum obat ajaaras-arasen (malas, red) kikikik...

Rifmi Utami memang sepertinya masalah terletak diduit alias "pembiayaan"...mulai dari sekedar merespon kalimat

"orang miskin dilarang sakit" (mampu dan mau bayarnya tandatanya, tarif tak terjangkau karena menetapkannya asal-asalan, dll)

sampai dengan "keramahan petugas yang minim" (remunerasi tak berbasis kinerja, penetapan gaji asal-asalan pula)...Sungguh suatu hal yang sebenarnya harus kita perinci akar

masalahnya dan ditangani komprehensif...Entah...hal tersebut sudah dimulai atau belum, aku juga

terkadang bertanya pada diri sendiri... apakah aku turut berperan"positif" atau "negatif"...terkadang aku kebingungan sendirimenjawabnya...

Ilham Akhsanu Ridlo tuh kan...jamkesmas semesta

dah... mau ya mau harus mau gitooo... pa anak-anak FKM yang pada mau skripsi gimana kalau neliti masalah dari diskusi senin

pagi?? ntar minta data awalnya ke papa? hehehehe.. seurius nih pa..

Sulistyawati Itheng serius meneh...

Langit Kresna Hariadi sekali sekali ya serius ta BuSulis Itheng, aja sing santai thok.




27

Sulistyawati Itheng klo diskusi dengan Agung biasanesaya serius terus kok, ni wis kesel (capek, red) seriusnya...

Langit Kresna Hariadi serius kii ning pipi kaku ya?

Sulistyawati Itheng bathuk kok ya melu panas...

Agung Dwi Laksono jaminan semesta memang bukansegalanya! tapi sepertinya menjadi entry point yang punya dayaungkit sangat besar dalam pembenahan sistem pelayanan

kesehatan kita.Bila disinyalir akan melahirkan buaya-buaya baru? itu sudah pasti akan terjadi, itu sangat Indonesia banged! hehehe...

Sudarto Hs nek aku batuke sing kaku...pipine panas

Sulistyawati Itheng SD : hahahaa...haaaa itu harusrawat inap ya Gung???

Agung Dwi Laksono gak usah mak! bawa ke panti pijet

aja, ntar panasnya bisa pindah ndiri.. hihihi..




28

Sudarto Hs Mung gari sing loro nggon opo... nek ototkeseleo... panas kabeh Mas Agung...

Dwee Why kurang kesadaran masyarakat terhadapkesehatan. Mestinya fenomena seperti itu patut diketahui hal-hal

yang dapat menjadi resiko (seperti yang udah dibahas di 'Pulang paksa'). Sekarang sudah banyak jaminan kesehatan yang bisa

membantu permasalahan pembiayaan (jamkesmas, jamkesda,rujukan tidak mampu), walau dalam manajemen pengelolaannyamasih belum jelas sejelas-jelasnya tapi itu yang jadi tantangan

bagi kaum manajemen RS & pemerintah untuk dapat mengurangifaktor yang jadi pembahasan terutama tentang biaya.

huh hah huh hah..... gak sempat narik napas. hehehehe....

Christine Indrawati kayake masih butuh waktu 10-15taon lagi agar masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah,untuk menyadari pentingnya asuransi kesehatan, ato apapun

namanya deh.. jadi saat ini yang bisa dilakukan ya masih panjangmulut menjelaskan tentang penyakitnya dan konsekuensinya kalo

gak opname.



82,9% Penduduk Indonesia ke Bidan untuk Berobat!

29

82,9% Penduduk Indonesia ke Bidan untuk

Berobat!

Monday, May 24, 2010 at 5:45am

Dear friends,

Kali ini kita coba membedah salah satu andalan Kementerian

Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berbasis UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), yaituPolindes (Pondok Bersalin di Desa).

Saat ini, menurut pengakuan Bapennas, setiap desa ataukelurahan di seluruh Indonesia, minimal tersedia 1 tenaga bidan.

Tenaga bidan adalah tenaga utama pelayanan kesehatan ibu dananak di polindes.

Berdasarkan hasil survey Riskesdas 2007-2008 (Riset Kesehatan




30

Dasar), dari seluruh penduduk yang tinggal Indonesia, hanyasebesar 21,9% yang memanfaatkan Polindes (Pondok Bersalin diDesa) atau bidan desa. Untuk daerah perdesaan yang

memanfaatkan sebesar 25,8%, sedang untuk daerah perkotaanlebih kecil lagi, hanya sebesar 15,6% dari seluruh total

penduduk.

Yang mengejutkan adalah… dari seluruh yang memanfaatkan

Polindes atau bidan desa itu, sebesar 82,9% memanfaatkannyauntuk pengobatan! Untuk berobat!!!

Kompetensi Bidan

Bidan dididik dalam

kompetensi sebagai pemberi layanan asuhan

kebidanan, sebagaimana perawat yang dididik

dalam kompetensisebagai pemberi layananasuhan keperawatan.

Tidak ada dalamkurikulum sekolah

kebidanan yangmenunjukkan

kompetensi bidan dalamhal pengobatan. Sekalilagi, tidak ada pelayanan

pengobatan dalamkamus kompetensi

bidan!




31

Bagaimana bisa terjadi?

Realitas ini bukan baru saja terjadi, sudah belasan atau bahkan

puluhan tahun sejak tenaga bidan didistribusikan ke seluruh pelosok Republik ini.

Pendistribusian tenaga bidan sejatinya adalah dalam upaya penurunan Angka KematianIbu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) diRepublik ini, yang pada saat

itu, menunjukkan angkatertinggi di wilayah ASEANatau bahkan Asia.

Saat ini Angka Kematian Ibu

maupun Angka KematianBayi sudah jauh lebih

berkurang, keadaan sudah

jauh lebih baik, meski…tetap saja tertinggi di wilayah

ASEAN!

Dengan kebijakan awal bertarget satu desa satu bidan, membuat distribusi tenaga bidanmerupakan distribusi tenaga kesehatan paling merata di negeri

ini. bidan tersedia sampai ke pelosok negeri. Tenaga bidan, bisadibilang adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan

masyarakat. Yang juga secara otomatis merupakan tenagaandalan Puskesmas bin Kementerian Kesehatan dalam

pensuksesan program-programnya di lapangan. Kedekatan inilah

yang membuat bidan bisa diterima masyarakat dengan mudah.

Image bidan sebagai salah satu petugas Puskesmas, dan image bahwa petugas Puskesmas bisa nyuntik tau mengobati masih begitu kental di masyarakat kita. Bukan hanya di perdesaan, tapi

juga di perkotaan. Terbukti 77,9% penduduk perkotaan yang




32

memanfaatkan pelayanan bidan, memanfaatkannya untuk meminta pengobatan. Sedikit lebih kecil dari penduduk

perdesaan sebesar 84,8% yang memanfaatkan pelayanan bidan

untuk pengobatan.

Pelanggaran Undang-undang

Mau tidak mau, suka tidak suka… realitas ini adalah pelanggaranundang-undang. Tenaga bidan melaksanakan kegiatan yang

bukan kompetensinya. Tenaga bidan bisa dijerat pasal-pasal

sebagaimana Misran, perawat yang dipidana karenamelaksanakan kegiatan di luar kompetensi asuhan

keperawatannya.

Tapi bagaimanapun, kesalahan ini bukan melulu kesalahantenaga bidan! Praktek seperti ini sudah berlangsung sekian lama,

dan masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini KementerianKesehatan tutup mata dengan kondisi ini. dan sudah menjadi hal

yang sangat lumrah di masyarakat kita.




33

Comment

Mujiyanto Sadali Masyarakat membutuhkan tindakanyang cepat, nah bidan memiliki akses yang luar biasa. Merekadekat dengan masyarakat apalagi di daerah rural, 24 jam bisa

dikatakan siap..Saya sebenarnya salut juga dengan para bidansehingga normal saja dalam pengucapannya mereka, adatambahan penyebutan Bidan xxx yang nggak ditemui dalam

penyebutan Perawat.....

Siswanto Darsono Data yang sampeyan angkat bagusMas, karena ‘cukup menggelitik’. Dalam sistem pelayanan

kesehatan kita, tampaknya telah terjadi "cross-cutting " antar jenis profesi. Ternyata ‘pengobatan’ yang menurut UU Praktik Kedokteran adalah domain ‘kedokteran’ dijalankan oleh bidan,

perawat, bahkan di desa saya juga oleh Jurim, pekarya kesehatan.Mengapa bisa demikian? Banyak hal saya kira variabel

penjelasnya. Pertama, dokter kan jumlahnya belum memadai.Kalaupun di setiap puskesmas, atau kecamatan, taruhlah ada 1atau 2 dokter, kan belum cukup melayanani penduduk 1 wilayah

kerja Puskesmas. Kedua, ability to pay masyarakat terhadap pelayanan dokter. Karena tidak cukup uang mereka pastimemilih yang murah (bidan, perawat, atau pekarya kesehatan

yang lain). Ketiga, menyangkut persepsi masyarakat pedesaanterhadap ppetugas kesehatan’. Jaman dulu, mungkin sekarang

juga masih, orang desa menyebut ‘semua petugas kesehatan’dengan sebutan ‘mantri kesehatan’ (termasuk dokter puskesmas).

Dalam konsep ‘mantri kesehatan’, orang desa beranggapan bahwa ‘mantri kesehatan’ dapat mengerjakan segalanya,termasuk pengobatan penyakit. Perlu studi antropologi untuk masalah ini, menurut saya.




34

Lha...... dalam sistem yang belum tertata dengan baik inilahmekanisme ‘penawaran-permintaan’ (hukum ekonomi) berjalan.Akhirnya, permintaan pelayanan (dengan ATP yang rendah), lalu

di pasar juga ada substitusi pelayanan kedokteran, termasuk pelayanan oleh Ponari, terjadilah transaksi jual beli.

Solusinya yang jitu, menurut saya adalah terapkan asuransikesehatan sesuai UU No. 40 SJSN dengan kepesertaan wajib

(compulsory enrolement ). Dengan model asuransi makakelemahan sistem pelayanan kesehatan akan terperbaiki secara

inherent . Pertama, sistem rujukan akan jalan. Kedua, masyarakat

akan mencari pelayanan menurutnya lebih baik (karena tidak bayar pada point pelayanan). Kan premi sudah dibayar di depan.

Sekaligus menghilangkan masalah keuangan pada sisi permintaan. Ketiga, mutu akan dapat dijaga, karena dengan

asuransi kesehatan Quality Review akan dijalankan. Termasuk disini, provider kesehatan akan bekerja profesionalisme, sesuai

dengan profesinya. Karena, dengan sistem asuransi, akan jelassiapa berhak mengerjakan apa (dituangkan dalam pedoman-

pedoman).

Gicuuuuuuu......ini menurut saya. Selamat beraktivitas pada hari

senin ini. MGBU

Didik Budijanto Gungg....Banyak hal yang perlu

dicermati dan perlu diluruskan kalo kita berbicara masalah NakesBidan. yang pertama: masalah TUPOKSInya di daerah dan yang

kedua: masalah KOMPETENSInya. kalo masalah tupoksi Bidanemang diformat untuk menjalankan fungsinya mengayomi

KESEHATAN IBU dan ANAK, termasuk di dalamnyaASUHAN KEBIDANAN. dalam menjalankan ayoman KIAsebagian kecilnya adalah preventif dan kuratif Ibu dan Anak

sehingga tidak luput dari fungsi pengobatan (meski yang ringan-ringan aja). disamping itu dalam Tupoksinya itu tenaga Bidan di

desa merupakan ‘Kepanjangan Tangan’ dari Puskesmas,




35

sehingga fungsi-fungsi lain diluar tupoksinya yo katutdikerjakan. Nah dalam hal ini semestinya tupoksi bidan di desadikembalikan ke khitahnya yaitu KIA. Sebagian besar tupoksi

bidan adalah Asuhan Kebidanan (menolong partus dll). tupoksiini sebenarnya telah dijalankan oleh bidan, hanya saja dalam

proses menjalankannya khan gak tiap hari nolong partus, tetapi juga menjaga Kesehatan Ibu (hamil dll) dan Anak yang didalamnya ada preventif dan kuratifnya. so itulah kenapa yang

memanfaatkan bidan sebagian besar 'pengobatan', coba bayangkan kalo yang memanfaatkan bidan sebagian besar

Partus..... wah program lain yaitu KB bisa dicap gagal lho...!!

Dilematiskah...?

Nah dalam menjalankan tupoksinya bidan perlu juga disoroti dari

sisi kompetensinya. aspek kompetensi mestinya tidak hanyadilihat dari HARDSKILL nya saja padahan SOFTSKILL bidansangat menentukan. dari sisi HARDSKILL pun misal Knowledge

yang semestinya samapai pada 6 level kognitif, yaitu : Know,comprehension, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. hasil

kajian saya selama 3 th terakhir ternyata bidan yang seniorpunkemampuan Knowledge-nya masih pada level ke 3 yaituAPLIKASI, sedangkan level analisis, sintesis dan evaluasi

hasilnya Ruarbiasa jembug alias masih harus ditingkatkan lebih jauh. kenapa kok bisa begitu? bisa jadi karena tupoksinya di desayang seperti ‘puskesmas kecil’ sehingga waktu untuk merenungkan hasil aplikasinya dan menganalisis hasil kajiannyagak ada waktu dan ini terjadi secara SISTEMATIK terus

menerus.....!! Ini tantangan kita di dunia kesehatan SDM.

Ilham Akhsanu Ridlo satu hal yang terbukti adalahAKSES, AKSES dan AKSES...tanpa mengesampingkankompetensi dan kode etik maka secara nyata masyarakatmengesampingkan itu semua karena yg dibutuhkan adalah dia

bisa dengan cepat memperoleh kesehatan menurut versi mereka

(terdapat faktor-faktor lain juga yang mendorong mereka




36

memilih pelayanan kesehatan). Bu Bidan sebagai tenagakesehatan yang dapat dikatakan perintis ke wilayah terdekatdengan masyarakat seperti yang dijelaskan papa tadi merupakan

(kalau boleh lebay) satu-satunya nakes yg menjadi panutankesehatan terutama di wilayah terpencil..jadi masalah ini dengan

sendirinya (mungkin) bisa diselesaikan dengan AKSESkesehatan yang merata..dan tentunya pemerataan nakes yangdalam hal ini bisa nyuntik..(tanpa bermaksud lain) wong nakes

yang berkompeten nyuntik kayaknya gak mau ke desa-desa..inimungkin karena memang jumlahnya yang memang terbatas atau

memang mereka berat untuk meninggalkan kota? ya ya...gitu

deh,,,: p

Farida Handayani Skm semestinya memang bidandikembalikan ke tupoksi-nya. Tapi ada beberapa bidan yang

sudah tahu sehingga kalau ada yang berobat diarahkan ke dokter yang notabene minimal dalam 1 kecamatan sudah ada 1 dokter

praktek swasta kalau sore hari atau ke puskesmas kalau pagi hari.

Tite Kabul dalam menghadapi berbagai permasalahan,kita memang harus lakukan prioritas masalah, saat ini

pemerataan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenagakesehatan adalah penting, Bidan sebagai ujung tombak pelayanan

kesehatan yang adil dan merata mau tidak mau harus diberitanggung jawab pengobatan, bukankah sudah ada kebijakan,untuk tempat yang tidak terjangkau dokter, maka Bidan, Perawatdiberi surat tugas oleh Dinkes setempat untuk melakukan

pelayanan kesehatan lainnya....kebijakan itu ada kok dik?,sepengetahuan saya hal itu sudah berjalan....

mudah-mudahan tulisan ini tidak memicu sweeping Bidan danPerawat oleh aparat yaaa...karena dianggap melanggar UU




37

Filaili Mauludiani bidan adalah tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Distribusi dokter bisa gak sampai ke desa melayani POSKESDES? Perawat dan Bidan kan

boleh memberi obat dan menyuntik asal atas perintah dokter maksudnya dalam pengawasan dokter juga kan. Nah sekarang

dibuat mungkin semacam surat tugas atau apalah bentuknya yangintinya dokter puskesmas memberikan perintah kepada bidanatau perawat untuk melakukan pengobatan. Jadi masih dibawah

pengawasan dan tanggung jawab dokter kan.

Agung Dwi Laksono pak Sis, compulsary enrolement dalam universal coverage mungkin merupakan solusi terbaik

pembiayaan kesehatan saat ini, tapi tidak serta mertamenyelesaikan semua masalah. Biaya yang dibutuhkan untuk sistem pembiayaan kesehatan mungkin bisa disediakan, tapi kita

juga butuh biaya lebih besar lagi utk pembenahan sistem pelayanan kesehatan kita

Agung Dwi Laksono sampai saat ini upaya kita selalu

terfokus pada peningkatan akses sebagai konsekuensi wilayahkita yang terlalu luas. Tapi selalu saja pada akhirnya melupakan

masalah kualitas. yang muncul pada akhirnya adalah semacamPoskesdes dan Desa Siaga

Rima Tunjungsari yups..sependapat mas, hal itu hanyamengatasi masalah namun bukan pada point nya

(enggak kayak pegadaian ‘mengatasi masalah tanpa masalah’)




38

Agung Dwi Laksono dalam beberapa kebijakanmemang disebut tentang kewenangan dalam kondisi darurat dandaerah terpencil. tapi tidak pernah disebutkan bagaimana kriteria

darurat dan terpencil tersebut, dan juga batasan kewenangansampai batas mana? dan bila kondisi itu terpenuhi, apa layak ada

'jual-beli'? kan kondisi darurat!

Didik Supriyadi Kalu dilihat dari jumlah perguruantinggi yang mempunyai pendidikan kedokteran tentunya sangatnaif bila kita bicara ‘negara ini kekurangan tenaga medis’.Coba

kita lihat dengan kondisi ‘tentunya di Jawa’ Puskesmas berlomba-lomba untuk menjadi RS ato Puskesmas keperawatan

(ini pun dikarenakan masalah akses katanya). BeberapaPuskesmas (kota) menjadi tempat praktek tenaga medis (bahkanspesialis). Apakah ini yang kemudian dikatakan sebagai

pemerataan distribusi tenaga kesehatan (medis)? atau dikatakansebagai prioritas? Jika ditinjau ulang maka saya sangat setuju

bila sistem pelayanan kesehatan dikaji ulang.

Didik Supriyadi Mas Agung, aku jadi inget waktu masAgung di Puskesmas Tulungagung dulu. Senin dateng, Jum’at

ilang. Persis sama dokternya......hehehe. Jok ngamuk lho....

Evie Sopacua Agung and temans dear ,.. kan dilemanyaudah sejak bidan di desa dilaksanakan, berapa puluh tahun lalu...ketika saya mengobservasi bidan di desa yang PTT (Pegawai

Tidak Tetap) lini pertama (beberapa puluh tahun lalu) di Jember

di puncak bukit kebun kopi, yang klo kesana janjian dulu sama




39

yang punya mobil angkutan, dan kalo ga ada ya numpang mobilPTP di bak belakang atau jalan kaki.. selain Polindes (waktu itusatu-satunya di Jember), Pustunya jauh, apalagi Puskesmas, jadi

tenaga kesehatan terdekat di desa tersebut adalah bidan di desa.Selama observasi (dari pukul 5 sore s/d pukul 9 pagi karena saya

menginap di Polindes dengan bidan di desa, di desa yangduiiiingiin) yang datang tidak ada yang WUS atau bayi balita tapiyang udah lebih 35 tahun, kakek-kakek, dan nenek-nenk... yang

flu, batuk, demam, dan minta suntik vitamin, obat yang diberikanadalah sesuai dengan obat Puskesmas yang ada di Polindes dan

walau saya tahu ga ada SOP tertulis, bidan tersebut mengikuti

SOP tidak tertulis yang disepakati, terlepas dari ATP, hardskill , softskill , skala knowledge, kompetensi, peraturan, perUU... saya

justru pingin nanya, apa yg akan kita lakukan BILA kita berada pada posisi bidan di desa yang Polindesnya di puncak bukit

kebun kopi dan berkilometer dari Pustu dan Puskesmasmenghadapi masyarakat yang mau berobat... dan justru bukan

yang terkait KIA, (WUS dan bayi balita)..? apa yang akan kitalakukan?? karena setelah beberapa puluh tahun lalu, kita masih

memasalahkan masalah yang sama, terkait WTP, ATP, hardskill , softskill , skala knowledge, kompetensi, peraturan, perUU terkait bidan dan bidan di desa, dan yang parah menjadikan mereka

kambing hitam yang knowledge rendah, yang ga kompeten,melanggar peraturan dan UU, dst, dll, dsb.. btw, saya tidak membela bidan..tetapi ini adalah masalah yang dihadapi nakes

yang ada di daerah terpencil, sulit, dlll, dst, dsb..n not only diPapua, Maluku, NTT, dan daerah-daerah yang menurut SK

Mendagri dan lain sebagainya digolongkan sulit, terpencil, dll,dst, dsb, tapi ada di Jatim, Jateng, Jabar dan daerah-daerah yangkatanya tidak sulit...SO WHAT WILL WE DO, IF U R IN THEIR

POSITION, FRIENDS??

Didik Supriyadi Bagi saya bukannya menyudutkan satu profesi tertentu (dalam hal ini bidan).Yang ingin saya tekankan

adalah bila kita sudah punya aturan main, tolong KONSISTEN




40

dong! Apa kata dunia bila aturan main yang kita buat sendiriternyata kita langgar sendiri (dengan alasan kekurangan tenagaatau alasan-alasan yang lain). Apa kita bisa terima kalo

masyarakat yang terus menerus jadi obyek ‘percobaan regulasi’?

Evie Sopacua yang buat perturan bidan di desa gakonsisten siapa Dik?

Didik Supriyadi Yang lebih saya pertanyakan Bu,

adalah korelasi antar aturan yang dikeluarkan oleh ......... itu yangsaya pertanyakan. Lha yang buat kan ibu lebih tahu...

Rifmi Utami in the real fact ... aku sebagai tenaga medisdi kecamatan, cukup terbantukan dengan adanya mereka. Cobaklo ngga ada mereka, aku bisa mati berdiri mengobati tiga puluhribuan orang sakit di wilayah kerjaku. Cuman sementara aku

mengandalkan ‘kepercayaan’ bahwa pendelegasian tugas dalamhal pengobatan, ada batas-batas tertentu, dan sekiranya ada halgawat darurat yang memaksa, maka HOTLINE service via telepon untuk kolaborasi haruslah tidak terbatas...Tapi alangkah seneng dan tenangnya hati ini, jika teman

sejawatku sesama dokter nantinya rela untuk bertugas sebagai‘dokter desa’ bukan hanya mengandalkankan ‘bidan desa’...

Purwani Pujiastuti Ikut nimbrung ya.., setahuku dalamJuknis Poskesdes bidan yang telah dilatih memang diberikewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar

(termasuk pengobatan). Bahkan hal tersebut masuk salah satu




41

materi pelatihan. (Mantan MOT pelatihan Desa Siaga nihhe..he..). Jadi memang kebijakan yang semakin mendorongrealitas pada judul diskusi ini. Dan berarti bukan salah bidan-nya

kan? Soal kenapa-nya, itu saya yang kurang paham. Mungkin perlu pengakajian khusus.

Rachmad Pg Diperlukan powerful leadership untuk mengkoordinir tenaga kesehatan di Indonesia.... sesama tenagakesehatan, seringnya ego dulu yang keluar...

Berbagai kebijakan, termasuk UU Kesehatan, hegemoni satu profesi, lebih parah lagi yang dipakai mindset ibukota...

Didik Budijanto Lanjutin komenku yang terputus......!!dari aspek hardskill selain kedalaman hanya sampai level 3,sebenarnya kalo dilihat ketrampilannya (aspek Practice) ternyata

hasil kajian aku dulu bagus. sedangkan dari aspek softskill yangsebagiannya adalah Attitude ternyata unda-undi (lebih kurang)

kurang bagus. So kalo dilihat secara grafikal KAP atau PAK gitutidak linear (dan emang tidak harus linear), misal Kognitifnyahanya sampai level 3, Attitudenya kurang bagus tetapi

Practicenya wow bagus..... ARTINE OPO KUWI ??? (artinya apaituu???,red) kalo menurut pandangan saya ITU SEJENISTUKANG. TUKANG MELAHIRKAN. Gimana tidak, wong

knowledge kurang jangkep (kurang lengkap, red) tapi praktek wes jozz ...!! mungkin emang saat ini Indonesia dalammenurunkan Angka Kematian Ibu/Anak masihlah perluTUKANG seperti itu dan gak perlu ndakik-ndakik (terlalu tinggi,red) untuk level analisis, sintesis dan evaluasi. Dari sisi softskill

juga perlu digarap sing tenanan (betulan, red), jarang (kalo tidak

boleh tidak ada) sekali pelatihan-pelatihan bidan ke arah softskill ,yang banyak adalah ke hardskill ( Knowledge and practice).

sampai-sampai si Bidan ini bergelar MSc ( Master Of Short Course). Ayolah tantangan ini kita jawab bersama. karena emang




42

mestinya begitu khan...??? Salam tuk semua......MERDEKAAAAA!!!!

Vita Darmawati sekarang ada program Ponkesdessehingga perawat ada di desa juga, untuk Jatim ntar

pembekalannya pertengahan Juni di Surabaya. tapi apa & bagaimana pelaksanaannya, tetap tergantung ketersediaan SDM,di tempatku tetap saja ada wilayah yang tidak ada petugas (ini diPulau Jawa lho!) dengan alasan kekurangan tenaga, padahal di

tempat lain ada yang bertumpuk petugas, mungkin distribusiyang harus dipikirkan juga. mungkin kompetensi harus segeradijalankan, tapi bagaimana mau ditegakkan kalau di wilayah itu

hanya ada bidan??? wacana bagus, tapi entah kapan Indonesiasiap untuk itu... apalagi memang benar ada banyak permasalahanseperti kata pak Racmad di atas.

Hanifa Denny Lha sekarang kita lihat dulu distribusitenaga dokter yang menurut silabus kurikulum akan kompetenuntuk pengobatan...! Lihat juga secara kualitatif, mengapamereka ke bidan, efektifitas sembuh sakit atau hilang rasa sakit,ayo dikaji dulu dengan kualitatif riset, barulah kita bisa diskusidengan dasar kuat.. he he aku di US dilatih tidak boleh

berpendapat tanpa ada bukti EVIDENCE BASED PUBLIC

HEALTH RESEARCH .. Salam

Riffa Hany kalau memang masyarakat ternyatamembutuhkan bidan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan

pengobatan, kenapa tidak bidan/calon bidan kita berikan keahlian

untuk bisa mengobati, ibaratnya.....kita selesaikan masalah yang

sudah ada dan mengakar di masyarakat kita. tidak usahlah




43

memperjuangkan satu atau dua profesi tertentu yang merasa paling berhak mengobati, klu toh masyarakat ternyata lebih suka berobat ke bidan karena berbagai sebab..., kita siapkan aja bidan

untuk lebih ahli di bidang tersebut, tinggal ganti kurikulum,nambahin kompetensi dan ganti per-UU yang merugikan

masyarakat, ok?

Christine Indrawati yang sempat hangat di tempatku, bidan komplain ke perawat yang menolong partus karena,

kembali lagi, kepercayaan masyarakat pada perawat tersebutcukup besar. Jadi salah kaprah-e semakin ruwet, sementara bidanngobati juga gak mau disalahkan. Menurutku kita semua harus

introspeksi. Bidan juga cukup membantu menjadi kepanjangantangan dokter dengan melimpahkan sebagian wewenang untuk

pengobatan pada bidan. Setuju dengan ususlan mbak Riffa,

kenapa gak kita ajari saja bidan tentang pengobatan yang simple dengan baik dan benar.

Evie Sopacua dear all , nanggapi mas Agung yang bilang 'kriteria dan kewenangan di daerah terpencil tidak pernahdisebutkan' mungkin kurang tepat... karena mungkin yangdiketahui mas Agung hanya sebatas Jawa Timur terutamaTulungagung dan beberapa daerah yang menjadi daerah

penelitian, yang dengan defenisi operasional peneliti yangmenggarisbawahi kompetensi bidan yg sebenarnya hanya dilihatmelalui tes tertulis yang diberikan 1 jam, FGD 3 jam.. dan

peneliti sendiri waktunya terbatas (3 or 4 hari??) karenaanggaran terbatas (orde lama je!!).. tapi pernah ga menjajagiPerda terkait di daerah-daerah dari Aceh sampai Papua, dari

Sangihe Talaud sampai Gili Terawangan atau yang terkaitdengan penduduk di pulau-pulau terluar atau bukan yang terdiri

dari 4-10 rumah tangga? klo mas Agung and friends ada di pulau paling terluar yang kalau malam bisa melihat sinar lampu dari




44

kota di New Zealand or Australia, or Filipina, apa kita bukannyamengedepankan pelayanan yang baik, tepat, segera dan tidak membahayakan jiwa, apa itu ga termasuk kualitas dan kompeten

yang sesuai kebutuhan lokal.. bisa disebut 'tukang', tapi emangkenape? klo rumah kita bocor, kan cari tukang? apa mau

diberesin sendiri?... tapi, walau mereka digolongkan 'tukangmelahirkan'..hehehe.. dari tukang-tukang ini berapa yang sudah

jadi doktor, insinyur, ekonom yang Ph.D, Dr.PH.. jenderal,

presiden, termasuk yang digelar markus + ?? hahaha.. kloorangnya ga smart , ga bisa loh jd markus + !!.. btw, karena lagi

di Ambon, mau ke Dinkesprov dulu nyelesain beberapa masalah

Riskesdas, termasuk dengan BPS.. nti saya mau wawacara yangkelola bidan di desa ya..pamit..

eh, mas Anis, nti saya 'jual' dikau ya... and di beberapakabupaten, kebetulan yang bagian perencanaan adalah friends

and kita konek mereka dengan sistem informasi.. so yu must goto east.. more east , hehehe.. may God bless us all ..o ya nti saya

bagi info tentang kewenangan untuk bidan yang saya tau ya..maybe bermanfaat.. bye

Christine Indrawati @bu evi : setujuuuuuuuuuuuuuuu...

Agung Dwi Laksono hehh...

*menghela nafas puanjaaang!*

Evie Sopacua dear frens.. ternyata di provinsi seribu pulau, Maluku manise menggunakan gugus pulau untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.. tetapi macet karena banyak

hal walau di beberapa kabupaten masih menggunakannya..

kewenangan ke bidan di desa juga masih kesepakatan lisan,




45

belum kewenangan tertulis seperti yang diharapkan mas Agung.. pengawasan dan supervisi dari Dinkes Kabupaten juga kurangdan hampir tidak ada, kecuali program tertentu seperti saat ini

yaitu pemberdayaan masyarakat lewat Desa Siaga menyebabkanDinas Provinsi dan Kabupaten harus turun sampai ke pulau-pulau

yang jauh.. kalau temans lihat peta, maka jajaran pulau terbawahdi Provinsi Maluku yang berakhir dekat Timor Leste, itusemuanya berpenduduk dan harus dilayani.. kebayang ga?

temans BPS yang lagi sensus penduduk di Maluku stres beratkarena pingin cepat-cepat balik ke ibu kota kabupaten, terhalang

ombak dan kapal perintis yang menyisir pulau ke pulau ga

kunjung datang.. so, saya ga mau banyak komen tentang bidan didesa..

Tentang kewenangan tertulis yang saya tahu adalah di PapuaBarat, yang dilakukan dokter SPOG di RS Manokwari dengan

bidan di desa dan didukung SK Gubernur/Bupati terkait dalam pemberian antibitotika untuk kasus ibu melahirkan dan nifas

(nama obat saya lupa, tapi derivat penisilin..) dengan kriteriatertulis untuk kasus apa, berapa flacon/cc..ini merupakan

kerjasama dengan IMHEI (bagian dari Unicef) yangmenyediakan obat antibiotiknya.. karena kematian ibu di desayang jauh dari Manokwari cukup tinggi, menyebabkan hal ini

harus ditempuh.. bidan di desa diberi pelatihan dll, sedangkansupervisi dalam pemberian obat dilakukan Dinkes Prov danIMHEI.. karena saya mewawancarai doketr SPOG-nya maka

beliau menceritakan beberapa kasus yang tertolong dengankewenangan ini, antara lain ada ibu dengan placenta previa, yang

dengan pemberian antibiotik oleh bidan di desa mampu bertahansampai 2 minggu menunggu pesawat untuk mengantarnya ke RSManokwari untuk dioperasi.. bisa bayangkan bagaimana bau di

pesawat yang mengangkut ibu tersebut (pesawat kecil isi 9orang), karena placentanya udah biru kehitaman, tapi si ibu

survive.. cuman, karena ini program IMHEI, mudah-mudahanmasih terus jalan,.. nti klo saya ke manokwari lagi, sayatanyakan.. hehehe..

oce, saya ga punya komen lain untuk bidan di desa, karena

dengan plus minus kompetensi or kualitas yang mereka punya,




46

sebagai mata rantai terlemah dalam sistem pelayanan kesehatandi Kabupaten, seharusnya mereka di support ,.. baru-baru ini diJember saya ketemu dengan bidan di desa yang oke banget,

profesional (menururt saya), dan berhasil mengubah persepsimasyarakat tentang sehat dan sakit khususnya untuk ibu hamil,

nifas dan bayi/balita.. di Bantul, ada bidan di desa yang desanyaselalu dikunjungi tamu nasional dan internasional.. sekarang

bidannya lagi ambil S1.. saya tanya nti habis S1 mau kemana?

dijawab, balik ke desa ngopeni (merawat, red) masyarakat danPolindes.. so, masih ada yang oce koq.. maka jangan heran klo

80% ke bidan di desa.. so what getoo lhoo..

to all , tetap semangat dan selamat berkarya ;o)



Privilege...

47

Privilege...

Monday, November 8, 2010 at 5:48am

Dear all,

Kemaren, saat bandara di Kota Semarang ditutup akibat dampak debu vulkanis, maka jadwal travelling saya ikut-ikutan terkena

dampak.

Tapi ma’ap saya tak hendak bercerita tentang kemujuran sayatersebut!Saat masih gonjang-ganjing nyari ganti penerbanganlaen… ada seorang bapak dengan sangat kweren, sedangcomplain dengan gagahnya…




48

“ Kamu sudah berani terima uang saya! Seharusnya kamu kerjadong !”

teriak bapak itu mengomentari beragam jurus jawaban penangkalyang dilontarkan petugas frontliner maskapai.

Sang petugas tercekat.. diam!ngeloyor pergi mengusahakan

permohonan bapak itu untuk

dicarikan ganti penerbangan lainyang lebih pagi dari yang

ditawarkan maskapai.

Si bapak keliatan gusar bangeddengan kinerja petugas

frontliner maskapai yang

dianggapnya sudah seenaknyamemindah jadwal penerbanganyang seharusnya jam 8.45WIB

menjadi jam 14.00WIB, meskidengan alasan force majeur macam yang terjadi saat itu.

***

Mungkin bagi kita akan keliatan sepele soal ganti jadwal macamntu! Apalagi dengan alasan yang memang bukan kesalahan

mutlak maskapai. Kita tentu akan dengan tidak terlalu menyesalmenerima tawaran solusi penerbangan lain.

Ini adalah ciri orang yang sangat njawani…

Tapi…

Sebagai sebuah perusahaan jasa, sebagai sebuah perusahaan

professional, maskapai mempunyai tangung jawab lebih!



Privilege...

49

Ketika seseorang membeli sebuah tiket penerbangan… maka diatelah mempercayakan buanyak hal dalam hidupnya padamaskapai!

Ga percaya???

Pada saat memesan tiket… seseorang telah menyerahkan jadwalhidupnya pada maskapai. Penandatanganan kontrak senilai 200

juta di Jakarta sana tidak bisa menunggu dan berganti jadwal

begitu saja sesuai dengan kemauan maskapai memindah jam penerbangan.

Kontrak senilai 200 juta! Kata bapak itu…

Bukan hanya soal uang yang akan hilang! Berapa banyak

pegawai yang tergantung dengan keberhasilan kontrak itu?

masa depan perusahaan menjadi taruhan…

Nilai kepercayaan? Kepercayaan dalam sebuah pelayanan jasa…Itu adalah nyawa! Dan kita bener-benar mempercayakan nyawa

kita bukan hanya dalam artian kias macam itu, tapi juga sebenar- benar nyawa kita dalam arti sebenarnya!

***

Hahaha… lalu apa urusannya sama bidang kesehatan yak?

Saya… membayangkan… bila kita memakai jasa sebuah

pelayanan kesehatan, berobat di rumah sakit misalnya, bisakahkita complain macam bapak tadi???

Bukankah pelayanan rumah sakit juga sebuah jasa?

Bukankah kita juga menyerahkan nyawa kita dalam arti

sebenarnya?




50

Bisakah kita berteriak macam bapak tadi pada pihak rumahsakit…

“ Kamu sudah berani terima uang saya! Seharusnya kamu kerjadong !”

Piye jal ???



Privilege...

51

Comment

Siu Kim Piye.... mama kim ra iso komen.... matur nuwun wae.. sugeng enjang...

Lie Liana Met pagi pa'...rumit yah...hehe

Ilham Akhsanu Ridlo sama-sama jasa tapi ada perbedaan soal 'tingkat kepasarahan'...orang sakit=pasrah

gompo'an sama rumah sakit.. orang sehat kayak ntuh bapak=komplain gompo'an walaupun dia akhirnya pasrahnjawani..

Siu Kim gompo'an... artinya apa.?

Veronica Suci Fridani Selamat pagi, Pa...

berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman sahabat-sahabat, saat kita sudah menyerahkan uang pada pihak rumahsakit, berarti kita sudah 'memasrahkan' hidup-mati kita. Entahdirawat berapa hari, ditangani dokter ahli atau baru lulus, diberiobat apa, segalanya sudah menjadi tanggungjawab yang

seyogyanya dilaksanakan dengan baik oleh pihak rumah sakit.Selama ini, dokter dan perawat bereaksi negatif (galak dan

sangar) sewaktu kita kritis bertanya, dan menjawab dengan

berbagai argumen yang ujung-ujungnya: alasan medis.Walau dokter salah melakukan tindakan, kita tak bisa protes.




52

Saya pernah mengalami, sahabat saya pun 'terpaksa' menerimakenyataan pahit yang mengakibatkan suaminya koma danakhirnya meninggal dunia. Lantas, supaya ada sinergi antara

dokter dan pasien (sama-sama terbuka terhadap informasi yangdibutuhkan dan penanganan yang tepat), sebaiknya bagaimana

ya, Pa?

Rifmi Utami tentu beda...urusan nyawa adalah urusan Sang Maha PembuatNya...

Tugas kita sebagai pelayan jasa kesehatan adalahmeng’upaya’kan diagnostik dan pengobatan sedemikian rupa,sedangkan hasilnya tidak... Dan selama menjalani proses ‘upaya’

itulah sepatutnya kita membuat mereka nyaman dan ‘tiada dusta’diantara pasien dan provider kesehatan...

Margaretha Anggara Kasih Wah .....kalau di rumahsakit bisa bahaya pa .... malah di suntik tidur sama dokternya di

kira lagi kumat .... hehehehe .... bayar dulu .... bayar dulu semuaselalu begitu tanpa ada rasa bersalah .... padahal pasien sudahsekarat.... Thanks

Ilham Akhsanu Ridlo @siu kim; gompo'an artinyasepenuhnya

Anisa Riza Loading dulu pak... bingung mau komentar apa...hehe....



Privilege...

53

Agung Dwi Laksono banyak hal memang yangmembedakan diantara pelayanan jasa kesehatan/medis dengan

jasa lainnya.

dalam UU Perlindungan Konsumen ato dalam UU Kesehatan atodalam UU Praktek Kedokteran menyatakan bahwa memang jasa

medis adalah jasa pelayanan 'upaya', bukan hasil! meski juga berorientasi pada hasil!

Banyak pengobat (dokter) kita yang berdedikasi dengan

pekerjaannya, yang tau persis apa yang harus dikerjakan!untuk yang semacam ini, maka diskusi dan informasi yangdiperlukan pasien bisa mengalir dengan enak

Masalahnya ada juga yang... klo saya boleh berprasangka... tidak tau apa yang harus dikerjakannya! ketika ditanya penyakitnya

apa? hanya diam membisu dan mengalihkan pada topik lainnya.kebanyakan berlindung pada sisi profesi

Privilege (hak khusus) yang diberikan oleh negara pada profesimedis seharusnya menjadi pemicu untuk benar-benar memahami

tugas dalam tujuan mulia! menggenggam sumpah yangdiucapkan sebagai sebuah garis tegas...

Tapi sayangnya negara memberi privilege yang sungguh sangatistimewa, tetapi lemah dalam kontrol. dan bahkan kualitas

lulusan antara Jawa dan non Jawa bisa jadi seperti bumi danlangit.

Rifmi Utami oh.... poorly my profecy hiks hiks...

andai tahu begini, aku tak memilihnya sebagai profesiku kini...semoga Allah kan selalu melindungiku...




54

Agung Dwi Laksono heiii... ntu berkah! tidak setiaporang mendapat hak istimewa untuk berbuat!

Agung Dwi Laksono non mimi yang seorang dokter...saya jadi kepikiran satu indikator untuk membedakan dua

keadaan tersebut.*insting peneliti neh!

Tentu semua dokter akan protes ato minimal mengernyitkan dahimembaca tulisan macam ini.

ketika seorang dokter terusik dan bereaksi keras, saya jadi tau kedokter mana saya harus berobat!

Karena dokter yang tidak memahami pekerjaannya akan diam...dan tetap diam...

Veronica Suci Fridani Pa...

tak bermaksud menyanggah paparan yang Anda berikan...namun, dalam kenyataan, kalau kita sakit, paling tidak kita sudah

merasa sakit di bagian tubuh yang mana... sehingga kita pastiakan menyebutkan saat ditanya (walau diliputi keraguan) dan

berharap dokter membuktikan dengan berbagai tindakan medis(uji lab dll)

Banyaknya tahapan yang mesti dilalui pasien dalam upayamenggapai kesembuhan, membuat pasien sekarang lebihcenderung menjalani pengobatan alternatif.

Holistik merupakan salah satu upaya, karena yang dicapai

kesembuhan secara menyeluruh, baik tubuh, jiwa, dan raga



Privilege...

55

(body, mind, and soul ), sehingga kita bisa lebih mengenali danmengetahui diri kita yang sesungguhnya.Misalnya: pasien mengeluh maagnya kambuh.

Dokter akan memberikan obat maag dan berbagai nasihat lainnyayang wajib dilakukan pasien: makan teratur atau jangan sampai

telat makan... Namun, holistik juga berusaha menguak penyebab dia sakitmaag, misalnya kecemasan, stres, kekhawatiran yang berlebihan,

'ngoyo dalam bekerja 'tuk mewujudkan cita dan cintanya...

Di sini, dokter tak bisa berperan sendiri

namun bergandengan tangan dengan yang lainagar upaya penyembuhan itu bukan lagi suatu hil yang

mustahal...eit, hal yang mustahil...

Rifmi Utami sebegitu buruknya hampir semua orangmemandang profesiku...

tentu itu karena kesalahan sistemik yang telah kronis... pengharapan terhadap kami terlampau tinggi...sedangkan pribadi masing-masing kami mayoritas terjebak pada

pragmatisme berpikir yang cenderung menerjunkannya padalevel terendah...

sungguh kontradiksi...Perlu curhat yang panjaaanggg untuk sekedar melepaskan beban

yang terganjal di hati...

sepagi ini sampeyan telah membuatku sesak, masAgung...hehehe

tapi aku masih bisa ketawa dengan komen penghiburmu...trims,untuk tidak apriopri pada semua dokter...

Ilham Akhsanu Ridlo Asimetric knowledge (-) -----

>Moral Hazard ... kesenjangan pengetahuan('informasi') yangharus diperpendek untuk menciptakan pemahaman (+)...




56

Agung Dwi Laksono weww... saya bekerja dilingkungan kesehatan!Saya tau bagaimana seorang dokter yang berdedikasi! saya

pernah ada dan bekerja bersama mereka!

Bukan omong kosong... saya 5 taon di puskesmas, dan sayasudah menyusuri banyak pelosok negeri! bertemu orang-oranghebat!

Bukan hanya dokter, juga perawat dan bidan yang

mempertaruhkan nyawanya menembus ombak besar di laut lepasuntuk memberi pelayanan di pulau terpencil...Kita tidak tau ato bahkan mungkin tidak mau tau...mereka bisa seminggu tidak pulang hanya untuk keperluantersebut! Hanya dibekali uang 150 ribu untuk bahan bakar boat...

Kenyataan itu ada!

Veronica Suci Fridani @ Kak 'Mimi': Judulnya 'kan...Diskusi Senin Pagi, dan hari ini aku diundang oleh Papa untuk meramaikan. Daripada hanya berdiam diri tanpa komentar, maka

aku mencoba merapikan 'benang kusut' yang selama ini terjalinantara dokter dan pasien, agar lebih akrab dalam

berkomunikasi...

Kak 'Mimi', dari lubuk hati yang terdalam... aku tetap butuhdokter, kok...tetaplah semangat...

Dyah Yusuf Kalau pelayanan kesehatan kan bayare

belakangan... kalau ada yang pake DP ya agak lain kali yaa...



Privilege...

57

Veronica Suci Fridani ^_^ ...

@ Papa: " I'm proud of you, Papa! God bless you now and

forever..."

Ratih Dewi hmmm...diskusi dengan materi berat tuk seorang ibu seperti saya,,,

yang saya tahu saat anak-anak saya sakit, saya akan bawa mereka berobat ke dokter..Jadi siapa seeh yang ga butuh dokter????

Sylvia Andriani siapa sih yang ga butuh jasa nakes

(dokter, bidan, perawat, dll).. butuh koq, swear . Tenagakesehatan cuma lakukan upaya pengobatan alias mengobati

bukan menyembuhkan.. tapi tetap pelayanannya itulah yang perlu senantiasa dikritisi dan ditingkatan mutunya. Indonesiasehat 2010..terwujudkah? OMG.

Tite Kabul memang dalam pelayanan kesehatan,

kesembuhan pasien adalah dampak bukan output .....jadi hasilkerja sesuai standar adalah output nya, sehingga kalau ada pasienyang marah karena pelayanan tidak sesuai dengan standar masihsah-sah saja.

Christine Indrawati semoga aku masuk barisan dokter yang masih bisa diajak omong pa hehe...




58

Ade Ayu kembali kita di hadapkan pada moral antar sebagai sesama manusia dan perbedaan sosial yang ada..

Mungkin kalo si bapak tadi berani protes dan berkata kasar itusangat terlihat wajar karena kantongnya tebal jadi dia gak akan

takut mo ngomong apa aja.. Coba kalo yg isi dompetnya cuma500 ribu dan itupun hanya dia pegang sebulan sekali mungkinreaksinya akan beda pula...

Tapi masa iya yang berpenghasilan 500 ribu/bulan bisa naik

pesawat kalo dia gak dapat mukzizat Tuhan.....?????????Heheheeee...

Nah begitu juga dengan kesehatan dia.. Mungkin si borjuis bisateriak-teriak kesurupan ato bahkan bisa memperkarakan tenagamedis ke meja hijau kalo pelayanan mereka kurang memuaskanato cuma karna terjadi kesalahan sepele.. Sedangkan bagi si

buncis bisakah dia begitu...???? Jangankan untuk teriak-teriak, buat protes aja dibutuhkan keberanian yang gede agar dia gak di

cuekin dengan keadaannya yang bener-bener membutuhkan pertolongan tenaga medis... ^_^

Evia Udiarti terkadang memang setiap dokter tidak sama, malah kasusnya di tempatku sekarang untuk masalah

dokter kandungan, mereka ndak mau diganggu pas Sabtu dan

minggu, berapapun pasien berani bayar... nah yang jadi permasalahan emang waktu jam kelahiran isa ditentuin yang taukan yang di atas.. trus suruh nunggu ampe Senin isa berabe klugini sapa yang bermasalah

Uly Giznawati diskusi tentang sebuah

pertanggungjawaban oleh sebuah layanan jasa dan begitulah



Privilege...

59

kadang klien/penumpang pesawat disini tak punya nilai tawar ia pasrah oleh keputusan apapun jadwal pesawat tersebut

Agung Dwi Laksono nilai tawar yang amat sangat miripantara klien maskapai dengan klien pelayanan kesehatan! untuk

itu negara harus mengatur ketat hal tersebut...

Riffa Hany seharusnya maskapai maskapai punya pesawat cadangan atau kerjasama dg maskapai lain duooong, ini

berandai andai... bila maskapai bisa memberikan ganti rugi danhubungan dengan pelayanan kesehatan kita... seandainya

pelayanan kesehatan kita menawarkan ganti rugi kepada pasienapabila ada keterlambatan penanganan atau kesalahan diagnosaatau kesalahan pengobatan...., bisa dibayangkan banyak RS atauRB atau dokter atau bidan yang gulung tikar..., loh ya jelazzzzz

banyak bangettt nakes kita yang pelayanannya di bawah standartgetuuuuu loh

Rachmad Pg ........Ketika mimpimu yang begitu indah,tak pernah terwujud..ya sudahlah

Saat kau berlari mengejar anganmu,dan tak pernah sampai..ya sudahlah (hhmm)

Apapun yang terjadi, ku kan slalu ada untukmuJanganlah kau bersedih..coz everything's gonna be OKAY ...------------------------------------------------------------------------------Kebetulan minggu lalu, berkesempatan hospital touring ke

beberapa RS yang katanya standar internasional.....




60

Ternyata emang ada yang memerhatikan persoalan privileges itudengan tegas dan seksama, dengan bingkai patient safety mereka

betul-betul bekerja menjaga pasien dengan memberi treatment

yang penuh dengan perhatian dan sayang....(meski selesainyakudu bayar mahal...hehe)

Dalam prakteknya, di dalam internal RS ada yang berperansebagai patient advocate (ini istilah kerennya, kalo istilah yang

umum ya pelayanan pelanggan) mereka bertugas memastikan pasien-pasien yang dirawat diberikan pelayanan yang prima. Bila

ada yang merasa tidak prima, bisa disalurkan melalui patient

advocate tersebut. Patient advocate itu akan dalam waktu 1 x 24 jam akan membereskan segalanya... sampai betul-betul mereka

puas dan dapat layanan prima.......------------------------------------------------------------------------------

Terlintas, bisakah RS/yankes yang lain berbuat seperti itu?Mestinya kalo sudah ada satu contoh yang mampu, mestinya

yang lain juga mampu ya.....tapi......------------------------------------------------------------------------------

Kita sambung satu persatu sebab akibattapi tenanglah mata hati kita kan lihatmenuntun ke arah mata angin bahagia

kau dan aku tahu, jalan selalu ada

juga ku tahu lagi problema kan terus menerjang

bagai deras ombak yang menabrak karangnamun ku tahu..ku tahu kau mampu tuk tetap tenang

hadapi ini bersamaku hingga ajal datang

Sempat kau berharap keramahan cinta,tak pernah kau dapat..ya sudahlahyeeah..dengar ku bernyanyi..lalalalalala

heyyeye yaya dedudedadedudedudidam..semua ini belum berakhir

*inspired by Bondan Prakoso feat Fade 2 Black*



Privilege...

61

Evie Sopacua Nyanyi aja deh nemani rachmad..'apapunyang terjadi, ku kan slalu ada untukmu (slalu adauntukmu)..lalalaladedumdedamdedumdidam..everything gonna

be okay..

Agung Dwi Laksono i love this country...fullllll!

Ella Sofa papa lupa nge-tag aku lagi ya?ga papa, banyak pesanan pastinya.memang ada kok dokter yang klo ditanya ga jawab. pokoke kitadisuruh bismillah aja trus minum obat. ntar klo ga sembuhdisuruh balik lagi.

kok pinteran gue ditanya apa-apa ga bisa jawab

tapi yang siip juga banyak kok.tinggal pilih-pilih aja lah

Dwee Why hahahaha...... kalo mau 'death' ditunda duludech kayaknya. Malaikatnya suruh shopping dulu, tar kalo

urusan RS dah kelar ntar di call .iya ya, dilema banget.




62



Lebaran dan Mudik

63

Lebaran dan Mudik

Monday, September 13, 2010 at 6:06am

Dear all,

Sebelumnya… karena masih dalam suasana lebaran, maka sekalilagi saya mengucapkan…

Selamat hari raya Iedul Fitri 1431 H

Mohon ma’af lahir dan bathin… semoga kita dimasukkan ke

dalam golongan umat yang kembali menjadi fitrah!

***




64

Lebaran! Sebuah momen akbar bagi kita. Sebuah moment sekalisetahun yang bisa merubah tatanan yang sudah mapan setahunsebelumnya. Terjadi pergerakan manusia dan sumber dana yang

begitu besar.

Banyak sekali hal positif terkait dengan keberadaannya… bisaterjadi redistribusi keuangan dari perkotaan ke perdesaan, dan

bahkan dari luar negeri ke dalam negeri.

Dalam moment yang ditunggu bukan hanya oleh umat muslim diIndonesia ini juga menjadi ajang re-humanisasi manusia kota,

sebuah upaya positif untuk memanusiakan kembali manusia yangkota yang sudah terjebak dengan rutinitas pekerjaan demisegenggam berlian. Menjadi robot2 dunia material…

*ngomong apaan sih ini??? hihihi…

***

Banyak hal positif… dan tentu saja tidak berarti tidak ada halnegatif!

Ditulis tidak untuk menyurutkan arti momen sakral ini, tapi

untuk mengantisipasi keberadaannya…

Kali ini kita review saja beberapa masalah yang pernah dibahasyang sangat mungkin muncul secara bersamaan pada moment

lebaran…

Dengan terjadinya pergerakan manusia yang demikian missaldari satu wilayah ke wilayah lain, yang lebih sering sih dari

perkotaan ke perdesaan, selain terjadi re-distribusi keuangan,

juga terjadi banyak re-distribusi lainnya. Salah satunya adalah penyakit.

Ini yang perlu diwaspadai oleh kita…



Lebaran dan Mudik

65

Banyaknya kasus pulang paksa pasien rawat inap menjelanglebaran bisa mendorong terjadinya transfer penyakit antar wilayah.

Dengan terjadinya pergerakan manusia yang massif hal ini bukanlah mustahil. Untuk itu perlu sekali lagi kebijakan yangkhusus untuk bidang kesehatan yang melampaui batas wilayah,

yang mana hal ini menjadi sangat sulit di era otonomi daerah.

Masalah lain adalah pembiayaan kesehatan. Pada moment sepertiini ‘jaminan semesta’ yang meliput seluruh rakyat menjadi

mutlak diperlukan, karena ‘jaminan lokal’ menjadi mandul,kehilangan fungsi jaminannya ketika lintas wilayah, karena

portabilitasnya menjadi melempem. Orang Bali yang mudik ke

Jawa dan jatuh sakit di Jawa harus merogoh kocek pribadi,karena jaminan kesehatannya yang berlaku di Bali tidak berlaku

lagi.

Hal lain yang mungkin bisa terjadi adalah culture shock !

Kebiasaan-kebiasaam masyarakat perkotaan yang dibawa ke perdesaan, dan diadopsi secara massif tanpa disadari.

Kebiasaan makan makanan jenis junk food misalnya, yang padaakhirnya juga ikut andil dalam membuat pemerataan prevalensiobesitas ato kegendutan sampai ke pelosok desa, dan tentu saja

penyakit degeneratif include didalamnya

Tiga hal ini hanya beberapa masalah yang bisa ditulis disini,masih banyak masalah lain yang kemungkinan bisa terjadi.

Monggo silahkan share masalah laen disini, saya tak molor lagi… mau melanjutkan tidur pagi menjelang siang. Moment

istimewa lain yang jarang bisa saya jumpai… hehehe…




66

Comment

Feni Novikasari hadewwwh..

Rifmi Utami arus mudik bukan hanya dari kota ke desa,

tapi juga dari daerah kerja ke daerah asal... itulah yang terjadi

pada dokter-dokter... tak jarang di Puskesmas yang dokternyacuman satu-satunya, menjadi sekian lama ngga ber-dokter...dikota, praktek-praktek pribadi tutup, hanya di RS dan klinik 24

jam saja yang buka... jelas momen ini membuat akses pelayanankesehatan menjadi lumpuh sementara... semoga penyakitnya jugalumpuh selama minimnya akses pelayanan kesehatan

deh...amien...

Agung Dwi Laksono momen lebaran juga membawa ke pola konsumsi yang berlemak, full kolesterol, plus asam urat!ooohh... kenapa semua makanan enak dilarang...

hehehe...

Rifmi Utami hmm... yang protes pasti yang perutnya"njemblis" hehehe...nyatanya memang kita miskin pengetahuan

cara mengolah dan menyajikan makanan enak yang imbang zatgizinya...mungkin harus masuk kurikulum pendidikantuh...terutama buat calon-calon ibu...



Lebaran dan Mudik

67

Tite Kabul Itulah dinamika hidup...Dibalik kemudahan pasti ada kesulitan....Dibalik kesusahan pasti ada kebahagiaan...

Agung Dwi Laksono ato kudu mulai mengumpulkan

bahan tulisan untuk mengolah resep jenis menu makanan sehatyang lezat, yang disertai dengan kandungan zat gizinya.

hmmm... ada nggak ya anak 'ilmu gizi' yang mau memulai? berbagi... berbagiiii.... nyoooook...

Riffa Hany lebaran membuat dietku saat puasa jadi

berantakan..., berat badan naik lagi dweh......!!!! belum kalaukena diare karena kebanyakan makanan manizzz..., mustinyamenu snack di rumah harus 4 sehat 5 sempurna yo......, ben lebaran juga dapet gizi seimbang.....

Rachmad Pg Demi budaya sosial yang bernama mudik,dilaporkan yang tewas di jalan raya sudah mencapai angka tiga

digit....

Ade Ayu Hemm... dasar pegawai kesehatan.. Moment mudik pun bisa di jadiin ajang adu argumen..Youwez lha... Berhubung ayu gak mudik ke mana-mana jadi diusahain jadi pendengar aja dei...




68

Tak lupa ayu ucapkan minal aidzin wal faidzin mohon maap lok ayu ada salah baik di sengaja maupun gak disengaja...

Christine Indrawati aku termasuk pemudik juga neh...tapi dari pedesaan ke kota hehe.. momen kayak gini juga

ditunggu oleh dokter yang notabene bisa ikut libur cukup panjang nek lebaran, kecuali yang piket. kapan lagi bisa libur gak praktek kalo gak lebaran hehe... jadi kita nikmati aja dehkesempatan yang cuma setahun sekali ini. makan bebas sekali

ini, abis tu diet hehe... dan kembali ke makanan sehat lagi..

Dian Sastro Oouuwwwww...

Bambang Andriyono Mas Agung, topiknya tentangMudik Lebaran atau Makanan selama Lebaran to?kalo dilihat dari aspek ekonomi makro ceritanya lain lagi Mas..

Agung Dwi Laksono wah menarik ini... kados pundi

critane kang ? (bagaimana ceritanya mas? Red)

Evie Sopacua sebenarnya nonton orang mudik yangenak... di terminal, di stasiun, bandara dan pelabuhan... pernah?asyik man... kita ngitung berapa banyak kardus dan tas yang

dibawa 1 keluarga, ketemu range terendah sampai tertinggi..anak-anak yang tahes (sehat, red) dan yang nangiiiiiiiisss, orang

tua yang kebingungan kehabisan tiket dan banyak orang lain



Lebaran dan Mudik

69

yang jualan makanan dari berbagai tipe.. nasi bungkus sampairesto mewah.. nah.. di moment seperti ini kita motret wajahsenang, tegang, miris..dll.. dan kita duduk 'observasi' (ceile..

peneliti) lalu berpikir betapa kuatnya budaya yang bernamamudik.. yang pada akirnya juga membuka peluang berdagang

makan minum... cuman memang perlu hati-hati karena copet juga banyak dengan menggunakan modus jualan makanan-minuman.. eh.. balik-balik cerita mudik koq ke makanan-

minuman ya.. udahan ah.. selamat lebaran buat temans, maaf lahir dan batin..

Nagiot Cansalony Salomo Tambunan Dehumanisasi di

Jabodetabek pasca mudik (tidak macet), tidak 100% terasakanGung. Abis gara-gara pemanasan global, iklim tidak bersahabat

bagi ‘penglaju’. Soal masalah-masalah, yah termasuk juga

kecelakaan lalu-lintas yang timbul akibat PST yang tidak sinkron, belum lagi kesehatan jiwa masyarakat, ingat kasus

pembakaran bus ato masy yang ngamuk karena lambatnyaevakuasi korban kecelakaan. Bila ditilik dan ditelisik lebih jauhdan dalam, ini bukan masalah yang ikut karena lebaran, namunmasalah yang pada awalnya sudah lama berpotensi, terjadi, salahdikelola dan didiamkan. Hak dan Kewajiban NEGARA,

Masyarakat, dan Individu. Yah, mungkin rasa capek/penat/lelahdan berkumpulnya banyak orang, membuat tindakan-

tindakan/masalah-masalah tadi terjadi. Banyak PR nih....

Bambang Andriyono Evie : Swear , dulu ('95 s/d 98) akusuka ngajak anakku ke stasiun, terminal, atau di pertigaan jalan,sekali waktu pas lebaran ga liat, anakku yang kecil malah minta

"Pak, kok ga liat org mudik lagi?"..asyikk betull, aasli sli.




70

Ilham Akhsanu Ridlo maap pa absen comment kemarin.. di desa kagak ada sinyal internet..: P

Dfc Surabaya mudik bisa juga menjadi agendarekreasi... plus momen saling memaafkan... kesempatan buat

yang salahnya banyak untuk mendapatkan kata maaf...mengurangi ketegangan... mengurangi resiko stres dan depresi...

mengurangi potensi pasien RSJ ha ha ha ha....



Pulang Paksa!

71

Pulang Paksa!

Monday, August 16, 2010 at 5:14am

Dear all,

Bulan ini, bulan Ramadhan... yang merupakan bulan penuh berkah bagi umat Islam, bisa jadi merupakan bulan buruk bagi

kinerja (performa) sebuah rumah sakit di Indonesia!

Bagaimana tidak? Pada akhir bulan ini angka kejadian pulang paksa pasien rawat inap akan meningkat tajam!

Pasien rawat inap yang seharusnya belon boleh pulang,

memaksakan diri untuk bisa pulang, meski dengan resikomenahan rasa sakit yang memang belon sembuh. Tapi aroma fitridan godaan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga




72

besar... sungguh sebuah godaan yang sangat sulit untuk dilewatkan dalam moment sebesar itu.

Keputusan dengan pertimbangan kepuasan bathiniah sungguh jauh lebih besar ketimbang keputusan rasional dengan pertimbangan medis.

Hak Azasi Manusia

Keputusan soalkepulangan paksa, secara

sederhana bisa jadi hanyamerupakan hak azasi

manusia si pasien.Keputusan soal mau

berhenti berobat,

melanjutkan berobat ketempat lain, ato mau

bener2 terus melanjutkan pengobatan mutlak

merupakan keputusan pasien secara pribadi.

Bila penyakit si pasienrawat inap adalah patah

tulang misalnya, maka

resiko rasa sakitnya bisa jadi mutlak hanya milik si pasien atomaksimal keluarga si pasien yang akan ikut kerepotan.

Tapi bila penyakit si pasien adalah penyakit menular??? Demam berdarah misalnya...

Resikonya bisa jadi akan sangat besar! Bukan hanya untuk si

pasien, tapi juga memiliki eksternalitas yang sangat amat besar.



Pulang Paksa!

73

Selain tubuh si pasien tetapmembawa bibit penyakit yangmerupakan sumber penularan,

maka keputusan berhenti berobat juga membawa dampak

pada perkembangan penyakit itusendiri secara epidemiologis.

Si bibit penyakit bisa menjadi

resisten dengan pengobatanyang dilakukan sebelumnya, dan

menjadi perlu peningkatan dosisyang lebih tinggi untuk

pengobatan selanjutnya.

Eksternalitasnya secara

epidemiologis menjadi lebih besar lagi ketika ternyata si pasien mudik melintasi batas wilayahgeografisnya.

Teteub masih mau pulang paksa? pikir lagi deeeh...




74

Comment

Farida Dwi Handayani serba sulit memang ya! :)yaa..RS menyediakan fasilitas teleconference supaya pasien ngga

pulang, hehe

Rifmi Utami Pulang paksa ditempatku sih bukan karenakepuasan batiniah mas...tapi lebih banyak karena alasan‘finansial’, entah karena biaya pengobatannya atau karenamembengkaknya ‘opportunity cost’ yang dominan karenamasalah budaya...Sementara ber’busa’nya mulutku untuk mencegah terjadinya

externalitas negatif seperti ngga digubris...Hmm...kapan nih ‘universal coverage’ yang utuh dijalanin...sepertinya sistem itu deh yang bisa me-reduce pulang paksa...

Agung Dwi Laksono klo pulang paksanya karena

alasan financial keknya terjadi sepanjang tahun, bukannyamusiman lagi...

universal coverage sudah jadi isu publik... dan sudah diambangmata! semoga...

Feni Novikasari tenaga kesehatannya seneng pakde..Hemat tenaga pan lagi puasa kikikik...



Pulang Paksa!

75

Sulistyawati Itheng pilih pulang suka dan rela....

Nurul Agustini trus, apa yang harus kami lakukan agar pasien ga pulang paksa, mas? (padahal pulang paksa menjelangidul fitri adalah hak asasi,,,,)

Ilham Akhsanu Ridlo Papa juga disuruh pulang paksantuh sama si mama..: P..

rupanya sepertinya kita harus membuat parameter untuk pulang paksa.. jadi yang boleh pulang paksa adalah pasien dengan (bla

bla bla)...or apa sudah ada ya?

Riffa Hany mungkin di RS... tenaga kesehatnnya jugaogah-ogahan merawat karena lagi lemes karena puasa semua....,

so... pasiennya jadi pengen pulang dehhhhhh

Siu Kim kurangnya kesadaran akan kesehatan.....

met siang dan makasi..

Vita Darmawati yaa... memang serba sulit karena tadi pagi saja sudah dengar teman yang dirawat beberapa hari di RS

sudah merasa lebih baik & bosan di RS, ijin berkali-kali kedokter yang merawat untuk boleh pulang, walau belum pulih




76

benar... tentu belum boleh & sudah punya niat untuk pulang paksa!

Dwee Why pihak RS, terutama yang menangani pasien, misalnya dokter, wajib menjelaskan kondisi pasien yang

seperti apa. sehingga pasien bisa mengerti dan bisa menetapsampai masa kritis berlalu atau masa beresiko telah berlalu.karena kadang pasien merasa dirinya baik-baik saja karena dalamkondisi tidak batuk, tidak luka, bisa berjalan ataupun kondisi lain

yang dirasakan pasien tidak sakit. namun mereka tidak paham bahwa dalam tubuh mereka membawa penyakit dan bisamenularkan penyakit jika diluar perawatan RS. hah,

panjaaangngng banget.

Christine Indrawati perasaan dokter e dah berbusa-busa

deh kalo ngasih penjelasan tentang penyakit yang belum sembuh.tapi apa daya jika pasien pengen pulang dengan alasan apapun

yang intine 'minta pulang' titik... lama-lama yang ngerawat di RSalias dokter juga males omong jadine ya, lha wong gak dianggeptuh... tetep aja kalo minta pulang ya pulang, terutama pas lebaranhehe... sampe ada istilah 'cuti pulang lebaran' hehe..

Nurul Agustini eh, kirain klo di jawa ga ada cuti pulang

lebaran :) bener, karena setelah lebaran mereka rela balik lagi keRS klo emang belum sembuh.

Lila Djamhari hemmmm... ga ngerti komen apa????

yang pasti tengkyu dah berbagi pengetahuan... pasiennya nakal...



Pulang Paksa!

77

Hernah Lokaria resiko ditanggung pasien... yang penting dah dikasi tau kondisi sebenarnya... faktor budaya masihkentel banget sih...

Dewiyanti Ruslan Effendi tenaga medis jalaninamanahNya tugas dia walau sampai ndower (sampai bibir memble, red) terangin ke pasien bla bla bla... selanjutnya resiko

medis termasuk dampak eksternal terserah pasien... loro lan doso(sakit dan dosa, red) tanggung dewe hehehe...

Guntur Bergas universal coverage mas, moga-mogaJPKM bukannya asuransi... jadi lebih komprehensif

Didik Supriyadi Konsisten dengan aturan, tanpa

terpengaruh budaya lingkungan... tapi apa ya mungkin?

Ratna Wati Kabangetan deh kayaknya kalo mustimaksain pulang, sementara pasien perlu perawatan, kudunya mah

pihak rumah sakit juga harus tegas memberi peringatan jangansampai menyalahkan dokter yang menangani.




78

Tite Kabul ha ha ha... memang susah dik, saya juga pernah kok minta pulang paksa... karena ngak betah dirumahsakit... biar pake fasilitas TV, sofa dsb sehingga bisa ditunggu

keluarga tetap saja ngak nyaman... dan waktu itu saya sakitDBD...hiks hiks hiks...



Spiritualitas dalam Pelayanan Kesehatan

79

Spritualitas dalam Pelayanan Kesehatan

Monday, July 26, 2010 at 6:01am

Dear friends,

Kali ini kita coba intepretasi bebas atas buku ‘Spirituality in

patient care’ tulisan Harold G. Koenig. (2002). Kita tak hendak mengupas satu persatu pemikiran beliau, hanya mengadaptasidalam konteks kekinian dalam pandangan kita atas lingkungan

madani di sekitar kita.

***

Indonesia… memiliki beragam budaya yang jumlahnya mengikut

dengan banyaknya suku, tak terkecuali soal kepercayaan atoagama. Suatu saat agama yang sama tetap tidak bisa membuat

alur persepsi yang sama terhadap suatu aspek, lebih banyak

tergantung pada persepsi dan intepretasi yang dipengaruhi oleh




80

latar sosial dan budaya.

Keberagaman ini juga

berpengaruh pada pandangan atas sebuah

masalah kesehatanmisalnya. *dwoooh…

susah bener mau

masuknya*

Untuk itu, menjadi

sangad penting bagiseorang professional

kesehatanmemasukkan aspek

spiritualitas ini kedalam salah satu

kompetensi yangharus dimiliki, dengan

memanfaatkansebesar2nya untuk kesembuhan pasien.

MENGAPA SPIRITUALITAS???

Ada beberapa hal sangat penting yang pada akhirnyamengharuskan kita benar2 memperhatikan aspek spiritualitas ini.

• spritualitas banyak membantu kita dalam menghadapi

sebuah persoalan, termasuk didalamnya persoalankesehatan. Kita menjadi lebih sabar ketika sakit, karena

meyakini sebagai sebuah upaya pengurangan dosa.

• dalam beberapa kasus yang sangat serius, spiritualitas

mampu mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan




81

medis. Soal keputusan aborsi pada ibu hamil dengan factor penyulit yang luar biasa misalnya.

• spiritualitas dalam kepercayaan dan aktifitasnya juga

berhubungan dengan kondisi dan kualitas kesehatan yanglebih baik. Ketenangan batin menjadi aspek psikologis yangmenguntungkan dalam upaya penyembuhan pasien.

• banyak pasien berharap para professional kesehatan jugamelengkapi dirinya dengan atribut spiritualitas dalam

pelayanan pengobatannya. Dalam atribut religy Islam

misalnya, dengan mengucap ‘bismillah…’ ketika hendak menyuntik.

MUDHARAT SPIRITUALITAS DALAM

KESEHATAN

Banyak aspek dari spiritualitas yang berpengaruh positif terhadapkesehatan ato upaya penyembuhan, meski juga terselip beberapayang berimbas negatif.

Jangan terburu-buru untuk tersinggung dengan pernyataan ini!

Kebenaran agama sudah dapat dipastikan kebenarannya! Tapi…intepretasi manusia atas kebenaran itu bisa jadi bersifat relative.

Disinilah peluang yang merugikan kesehatan bisa timbul atasspiritualitas.

Konflik yang merepresentasikan aspek teknologi pengobatansebagai suatu hal yang modern dan aspek spiritualitas yang

merepresentasikan tradisional sudah terlalu sering terjadi.

Dalam beberapa hal aspek spiritualitas memberi alasan pembenar

atas kedengkian, prejudis, atopun stigma, yang dalam beberapahal menjadi boomerang atas sebuah upaya pemberantasan




82

penyakit.

Masih lekat ingatan atas stigma penyakit lepra sebagai sebuah

penyakit kutukan! Ato stigma penyakit HIV/AIDS sebagai penyakit yang menyerang kaum homoseksual saja, yang ternyata

masih eksis keberadaannya sampai dengan saat ini.

***

Sebenarnya… aspek spiritualitas ini bukanlah hal baru! Interaksi

antara aspek spiritualitas, pelayanan kesehatan dan pengobatan,

sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Cukup lama untuk melebihi umur kematangan teknologi pengobatan modern.

Menyikapi penyakit sebagai sebuah hukuman, cobaan, dan ato

upaya pengurangan dosa menjadi sangat relatif.Memaknai sakit sebagai kasih sayang Tuhan atas kita, juga

bukan perkara mudah.

Kepriben?




83

Comment

Rifmi Utami sakit adalah nikmat dari sisi berbeda... proses untuk mengelolanya adalah ikhtiar...salah satu ikhtiar adalah pelayanan kesehatan normatif menurut

kita, tapi tak pelak diluar hal itu yang banyak diyakini juga dapat"membebaskan" nikmat sakit...adalah mewarnai kehidupan kitadan turut berperan dalam derajat kesehatan masyarakat...Sudah saatnya untuk tidak arogan menganggap dunia medisadalah "mesti" benar, walau terbukti dg "evidence based"-pun,kita tak pernah tahu yg sesungguhnya benar yg menjadi hak Yang Kuasa...

Masagus Zainuri mas menurut saya judulnya tidak cocok, seharusnya kalo berjudul "spritualitas dan pelayanankesehatan" yang dihubungkan adalah aspek spritual pemberi

pelayanan kesehatan dan kesehatan itu sendiri, jangan

dihubungkan dengan kpercayaan yang berkembangdimasyarakat,terlalu luas bahasannya,jadi gak gigit...he...tulgak??sory kalo salah saran...

Agung Dwi Laksono @mimi; butuh berjuta ke'waras'anuntuk bisa bersikap benar! meski juga hanya ke'benar'an menurutkita...

@nuri; bebas saja! boleh tidak setuju, boleh berselisih paham, boleh berseberangan! untuk memenuhi keberagaman... pan biar

rame! asoy bukan?




84

"...dan Allah menjadikan kalian berbeda (bersuku, berbangsa) supaya kalian saling mengenal"

Masagus Zainuri mantap!

Feni Novikasari jadi pilihan ada ditangan kita.. *loh...

Rifmi Utami indikator ‘benar’ yang sesungguhnya-punkita tak pernah tahu...

yang ada adalah ikhtiar kita membuat kriteria "benar" ygterkadang hanya "kita" yg menganggapnya objektif...nah,

lho..klo hanya "kita" berarti "subyektif"dunk...(hhhhehhh...menghela nafas mode:on)

Agung Dwi Laksono yah lumayanlah... kebenarankolektif! hehehe...

setidaknya bukan solipsisme*

*kebenaran menurut diri sendiri*

Dfc Surabaya Spiritual itu bagian dari budaya lho...nilai-bilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dominandan diwariskan secara turun-temurun... meskipun budaya itu

sendiri tidak stagnan... dia bisa berubah seiring kemampuanmanusia berpikir dalam upaya strategi adaptif mencapai tujuan

hidupnya...




85

Spiritual dalam kesehatan adalah bagian holistik dari upayamencapai kesehetan... ikhtiar (bekerjalah) sungguh-sungguh dan

berdoalah (spiritual) sungguh-sungguh...

Spiritual tidak mesti sama dengan agama... agama bagian darikonsep spiritual... dan masih banyak bagian-bagian dari spiritualyang bertentangan dengan "kebenaran" agama itu sendiri... Kalau

soal stigma itu masalah sosial dan edukasi bukan masalahagama... cos tidak ada satu agamapun yang mengijinkan

membenci... karena agama itu mengajarkan cinta fdan kasih...

Nagiot Cansalony Salomo Tambunan Ada juga yang bilang, keseimbangan aspek material dan non material.Spiritualitas dalam health care...yah bagaimana perilaku kita

untuk mengelola kesehatan pribadi; tentu untuk yang baik2/sehat, begitu jugalah seharusnya provider health care terhadap

subyeknya. Manusia sudah diberi akal budi, tinggalmemanfaatkan itu untuk menghasilkan perilaku, teknologi dan

budaya yang bermanfaat bagi sesama manusia.

Namun, level spiritualitas ini menempati urutan awal dari

definisi SEHAT (kata beberapa ilmuwan paripurna). 'tul kah?Betul juga sih!...Coba, gimana dokter yang lagi stres dan tak bisa

senyum, mau bedah pasien atau diajak konsul, diagnosis, nulis

resep.

Rakyat benar juga, bila milih layanan kesmas yang bersih,ramah, cepat dan tanggap. Sebagian besar ekspektasi itu tidak

dapat terpenuhi secara lengkap di layanan kesmas publik??????Walopun harga/ongkos lebih mahal. Sisi spiritual (kepuasan

batin) mengalahkan logika untung rugi material. So....mari kelola

akal budi untuk sesama. Salam SEHAT.




86

Sulistyawati Itheng kok abot ta Nang diskusimu kaliini, aku ra tekan le mikir hhehee,,.. tak sellehke wae..

Sutopo Patria Jati agaknya pemahaman maknakesehatan yg didalamnya mengandung unsur spiritualitas jika

diformalisasikan kedalam sistem pelayanan kesehatan akanterbentur pada dua dimensi yg menurut saya berbeda, yg satu

lebih pada tataran konseptual sedangkan utk pelayanan kesehatanlebih pada tataran praktikal.

Namun grey area sbg tempat persinggungan dari dua dimensi iniselalu saja akan mungkin terjadi dg segala manifestasinya dan

itupun amat wajar. Agaknya yang selama ini menjadi masalahadalah pola pendidikan (modern) dr sebagaian besar tenagakesehatan sangat sedikit sekali berani menyentuh dimensi

spiritualisme ini. Sedangkan model pelayanan kesehatan"tradisional" lebih memiliki sifat yg fleksibel sehingga unsur

spiritualitasnya lebih kental kelihatan.

Apakah mau dibandingkan atau dicari mana yg lebih "efektif dan

efisien" metode yg "garing" spiritualitas dg yg lebih kental tsbdiatas ? saya rasa nggak perlu ibaratnya ingin melihat mana yg

lebih penting unsur jasad vs rohani pada diri satu orang sama .. :)

Herlinasusialenni Lenni ok bila saya ikt nimbrungkarena saya ada didalamnya yg memberikan pelayanan kpd

pasien yaitu sangat setuju bahwa spiritual dlm kontek keshatan

tdk bisa dpisahkan keduanya saling bgandengan tangan untuk sama2 satu tujuan yaitu berusaha u mencr pertolongan u sembuh




87

dari keluhan d berdoa kata bdoa adalah secara bhatiniah jadik2nya jalan imbang bgaimana teman2 apa bisa dterima?

Didik Supriyadi 'dan tolong menolonglah dalamkebaikan'.ato"tidaklah ada keraguan dalam kitabullah".sy yakin

kesehatan dpt dikelola dgn baik.

Agung Dwi Laksono konsep spiritualitas dalam pelayanan kesehatan setidaknya juga harus dibedakan antara

kesehatan individu dengan kesehatan masyarakat, karena akanmenjadi sangat berbeda dampaknya antara sikap religy

perorangan dengan sikap religy kolektif. juga pembedaan antara aspek religy pada pasien maupun aspek religy pada pemberi layanan, termasuk di dalamnya aspek religyinteraksi antara keduanya.

lagi2 bukan soal salah-benar... hanya berpikir pragmatis

bagaimana aspek spiritual dapat memberi dampak positif padasebuah kesembuhan maupun kesehatan masyarakat!ahh... betapa naifnya...

Sulistyawati Itheng naif dan betapa....!!

Lidwina Yanuar dr pengalamanku di pedalaman asmat, peranan para toga dlm kesehatan sangat bermanfaat, prlukerjasama yg baik..




88

Tite Kabul Sehat itu kan sejahtera badan, jiwa dansosial (UU Kes); penyakit itu sebag besar berkaitan dengan

badan (kec pny jiwa), jadi dalam menghadapi suatu penyakit

ketiga unsur kesehatan itu memang harus seimbang; jadi kalaosaya sakit disamping makan obat dari dokter, saya juga munajat

kepada sang khalik agar obat ini merupakan jalan menujukesembuhan....so spritual dalam pengobatan tidak selaludiartikan pergi kedukun yaaa?...kalaupun mau, datangilah para

ulama.

seperti pengalaman Lidwina dipedalaman asmat para ulamaasmat memang memegang peran penting...utk itu pelu kolaborasi

Riffa Hany sebenarnya di indonesia udah banyak banget yankes yang mengatasnamakan spiritual, ada Rs islam,RS kristen, RS katholik..., mustinya disetiap pelayanan baik

tempat,sarana maupun pemberi layanannyapun hrsmencerminkan agama apa yang mjd pondasi,shg pasien bs

merasa tenang saat menghadapi sakit atau saat mendekatimaut....., tapi sudahkah semua RS kita yang mengatasnamakanspiritual sudah seperti itu...???nggak konsekuen dan pinjem nama

doang dong,,,,biar RSnya laku..., yach begitulah indonesia

Nagiot Cansalony Salomo Tambunan Mari upayakanSEHAT spiritual, jiwa, emosi, raga, badan....Rakyat SEHAT

Negara KUAT.....mau perang?...@mode canda



Bayangmu yang Berkabut...

89


October 11, 2010 at 5:16am

Dear all,

Di negeri tercinta ini… berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2007 proporsi responden yang mengaku pernah didiagnosis

katarak oleh tenaga kesehatan dan atau mempunyai gejala

penglihatan berkabut dan silau dalam 12 bulan terakhir secaranasional mencapai 17,3% dari seluruh penduduk yang ada. Tiga

proporsi tertinggi ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 28,1%, kemudian Sulawesi Tengah sebesar 28% dan peringkatketiga Gorontalo sebesar 27,6%.

Survey ini dilakukan pada penduduk berumur lebih atau samadengan tiga puluh tahun ke atas. Keterbatasan penelitian pada

pengumpulan data survey katarak adalah kemampuan pengumpuldata ( surveyor ) yang bervariasi dalam menilai lensa mata




90

menggunakan alat bantu pen-light, sehingga pemakaian leintra-okular pada responden yang mengaku telah menjalaoperasi katarak tidak dapat dikonfirmasi.

Sebenarnya cakupan penduduk yang didiagnosis menderitkatarak rendah sekali, secara nasional hanya mencapai kisangka 1,8%, sisanya adalah penduduk yang mempunyai g

penyakit katarak, yaitu penglihatan berkabut dan silau, tettidak kontak dengan petugas kesehatan. Ini bisa menjadi

gambaran bahwa betapa kesehatan mata belum menjadi p bagi sebagian besar penduduk kita.

FENOMENA???

Bila gambaran pr penduduk yang

terdiagnosa olehkesehatan kita

breakdown menukuintil tingkat

kemelaratan (dianerdasarkan data

pengeluaran peng

per kapita per tahmaka gambaran d

akan nampak seperti di bawah ini…

nsai

aaran jala

pi

ioritas

porsi

etugas

ut

bil

eluaran

n),atanya




91

Proporsi Penduduk >= 30 tahun yang Didiagnosa menderita Katarak

oleh Petugas Kesehatan di Indonesia berdasarkan Kuintil Tingkat

Pengeluaran per Kapita per Tahun, Riskesdas 2007

Bila kita lihat gambaran proporsi tersebut secara mandiri, makamenunjukkan bahwa semakin kaya (kuintil 5) semakin banyak

yang terjangkit penyakit katarak!

Tapi coba perhatikan gambaran proporsi penduduk yangmemiliki gejala katarak di bawah ini berdasarkan tingkatkemelaratannya…




92

Proporsi Penduduk >= 30 tahun yang Memiliki Gejala menderita

Katarak di Indonesia berdasarkan Kuintil Tingkat Pengeluaran per

Kapita per Tahun, Riskesdas 2007

Terlihat jelas perbedaannya…

Bahwa semakin miskin (kuintil 1) maka proporsi penduduk yangmemiliki gejala penyakit katarak semakin besar!

Daaaaannn… kesimpulannya adalah…

Kesehatan… masih tetap merupakan kebutuhan tersier bagi

rakyat miskin, masih tetap merupakan barang mahal yang tak terjangkau oleh rakyat miskin.

Aksesibilitas kesehatan, terutama kesehatan mata, masih saja

tidak menunjukkan equity (keadilan) yang memihak pada rakyatmiskin.




93

Bagaimana?

Sampeyan tidak setuju dengan kesimpulan saya?

Boleeeeeh…




94

Comment

Rifmi Utami klo menurut aku sih...bkn menganggapkebut tersier, cmn mereka tdk melihat keterkaitan antar kebutuhan. Pd dsrnya toh yg mereka cari adalah seputar : makan,

baju, tempat berlindung, kebut rekreasi klo bisa...dan semua itu penunjang utama kesehatan tubuh. Andai mereka mencarinyadgn berwawasan kesehatan, maka insyaAllah ngga ada masalahkesehatan yang berarti. Pun kesehatan mata, betapapun mataadalah jendela dunia, terkadang mereka tak begitu perhatian akankualitas pandangan mereka sampai menemukannya sudah benar2dlm keadaan visus 0. Mungkin sebaiknya perlu menumbuhkan"sense of bodyself care" atau istilah apa yg pantas, shg kita

peduli pd diri kita sendiri saat sehat sblm datang sakit kita..

Evi Sulistyorini nek masalah silau to kang, surveyornyayg berjidat agak lebar harus pake topi trs n harap jgn pamer gigi

dl saat wwncra biar hasilnya ga bias...Hehehehe

Rima Tunjungsari yah aq s7 dh b.rifmi, prl bgtmnumbuhkn kpedulian thd kndisi kshtan diri, wl hal itu pst

brkaitn dg tgkt kmmpuan diri scr eknmi..

Jane Kartika Propiona Nelhemida kesh blm dianggapsbg hal yg pntg krn msh terkalahkan dgn keb makan. Jangankan

rkyt miskn, rakyat yg memp kemamp ekonomi mampu jgmenganggap kesh sbg keb sambil lalu terbukti msh sdktnya yg




95

ikt asuransi kesh ato mengalokasikan sdkt pendapatan untk keshataupun melak tndk med chek sbg tndkn preventif. Jd paradigmaato mindset masy tntg kesh perlu dirubah.

Decy Tarius kakean pikiran........

Ade Ayu Ckckckkkkk....Jelas aja semua penyakit kebanyakan numpuk pada rakyatmiskin.. Jangankan mikirin kesehatan, mikir yg mo di makan

besok aja masih gelap...Hemm....

Tapi ngomong2 um..., kq ayu kalo mengimajinasikan wajah u'umyg hadir kq cuma bayangan kabur aja yaa...????

Agung Dwi Laksono hmm...

Riffa Hany saya ikut sediiih, tambah lagi deh penyakit

akibat kemiskinan..., artinye bila semua org jadi kaya..., penyakitnya banyak yang ilang dwongggg...,nti ganti penyakitorg kaya..., yach biarlah ...penyakit itu tetep pada posisinya...!!!!

Agung Dwi Laksono setiap posisi ada tantangannya!sebagaimana orang miskin pun orang kaya. tapi tetep aja klo bisamilih aku milih jadi orang kaya! hehehe...




96

Anisa Riza kadang bukan hanya mereka "orang miskin" pak,,,tapi kita,mereka dan semua orang kadang susah untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan.

BAGI ORANG MISKIN = sakit di biarin,,karena gak ada uanguntuk berobat

tapi....karena banyak uang,,jadi mikirinya,,klu sakitgampanglah..berobat saja=BAGI ORANG KAYA

jadi bingung pak..hehe

pokonya pengen bisa buka pikiran dan hati masyarakat,,,bahwa>>>Sehat itu MURAH,,yang MAHAL itu sakit!>>>Menjaga dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati!maaf,,klu pendapat ica hanya berdasarkan pengalaman

pribadi...bukan pengamalan ilmu,,heheh...

Ratna Wati Gung, kayaknya sih, semua berpulang padaPemerintah Negara ini deh, coba aja kalo semua serba terjangkau

pan enak tuh!

Dan pengertian kesehata pada masyarakat secara menyeluruh,dgn komen2 diatas : Menjaga dan mencegah lbh baik daripada

keluar duit! Hehe...

Tite Kabul memang menangani masyarakat tidak mampu itu perlu kerja sama lintas sektor yaaa, walaupunkatakanlah yankes gratis.....mereka punya kendala yang diluar

kendali kesehatan...trasportasinya, kmd biaya hidup di RS dll,shg banyak orang tak mampu lebih memilih jalan ditempat.



Jampersal di Lobar; Apa Memang Begini Mekanismenya???

97

Jampersal di Lobar;

Apa Memang Begini Mekanismenya???

July 11, 2011 at 5:16am

Dear all,

Sekali tepuk tujuh lalat mati, filosofi yang mulai mulaimenggejala sebagai sebuah pendekatan di PDBK!

Atau mungkin keingintahuan atau bahkan mulut nyiyir penelitiyang mau tahu segalanya! Hahaha…

Berikut hasil investigasi terkait Jampersal di Kabupaten Lombok

Barat yang dilakukan bersamaan dengan wawancara Rifaskesdan PDBK di Puskesmas Gunungsari-Lombok Barat.




98

Saya keluarkan dulu ringkasan bombastisnya…

Bidan dalam menolong persalinan di wilayah Kabupaten

Lombok Barat hanya menerima 60% dari paket resmi

Jampersal!

(80% dari 75% paket resmi pertolongan persalinan)

Bagaimana bisa??? Saya sungguh tercengang dengan realitas ini.

Apakah memang begini yang seharusnya? Bila benar, berartisaya telah salah untuk takjub.

Alur pengajuan klaim biaya pertolongan persalinan di Lombok

Barat sebagai berikut;

1. Setelah melakukan pertolongan persalinan, bidan desamengajukan klaim ke dinas kesehatan lewat puskesmas.

2. Setelah dilakukan verivikasi, dinas kesehatan

memberikan feedback ke puskesmas, lanjut ke bidan.3. Selanjutnya puskesmas mengajukan usulan pengambilan

uang ke PT Pos. surat usulan pengambilan ini tidak bisalangsung diajukan, tetapi harus meminta tanda tangan

kepala dinas kesehatan dan kepala bidang yang bersangkutan.

4. Setelah surat dilengkapi dengan tanda tangan kadinkes

dan kabid, baru diajukan ke PT Pos. menunggu 3-4 hari

sampai uang tersedia, baru bisa cair.5. Uang cair… masalah belum selesai sodara! Uang yang

telah cair di setorkan oleh puskesmas ke dinas kesehatan.6. Selanjutnya dinas kesehatan menyetorkan uang tersebut

ke pemerintah daerah.7. Dari pemerintah daerah uang turun ke puskesmas

sebagai dana DIPA. Uang yang diterimakan sebanyak 75% dari hasil klaim dengan mata anggaran sebagai

biaya operasional puskesmas.




99

8. Selanjutnya puskesmas menerimakan ke bidan penolong persalinan sebesar 80% dari total 75% yang diterima puskesmas.

9. Jadi setelah perhitungan akhir, bidan penolong persalinan menerima bersih 60% dari total biaya resmi

yang seharusnya didapatkan.10. Dalam proses tersebut memakan waktu 3-4 bulan dari

mulai proses klaim sampai dengan uang 60% diterima

bidan penolong persalinan.

Pada poin ini dapat disimpulkan bahwa klaim Jampersal

dikategorikan sebagai PAD (pendapatan asli daerah) KabupatenLombok Barat.

Biaya resmi pertolongan persalinan di Kabupaten Lombok Baratuntuk Jampersal adalah;

- Persalinan; Rp. 350.000,-, termasuk 1 hari rawat inap.- ANC; 4 kali kunjungan x Rp. 10.000,-

- PNC; 3 kali kunjungan x Rp. 10.000,-

Jadi total paket biaya pertolongan persalinan sebesar Rp.420.000,-

(mohon koreksi bila salah).

Mohon penjelasan untuk yang berwenang pada Jampersal.

Sekali lagi… apakah mekanismenya memang seperti ini???

Semoga ada yang berkenan menjawabnya.




100

Comment

sebelum masuk pada diskusi di Facebook, saya paparkan hasildiskusi di milis PDBK;

***

Pak Usman,

Tolong dijawab.

Kalau benar daerahnya memotong, segera hubungi kadinkesnya.

Buat surat dari saya, tembusan Mendagri. Kl perlu Menkokesradan Wapres. TIDAK BOLEH ada yg menghambat program ygmerupakan upaya penurunan AKI dan AKB ini.

Terimakasih.

#Endang Rahayu Sedyaningsih - MK

***

ADL, yang hebat;

Bu Ron, cari jawab ya;

Kita smua cari jawab dg download juknis jampersal, apakah juknis tdk mengatakan apa yg ingin/harus kita katakan?

Atau juknis kita bisa ditafsir demikian.

Kerugian jika kejadian ini benar:

1) jika 60% itu lbh kecil dr tarif biasanya, maka bidan akan

ambil dari pasien; kalo bidan 'jahat' dia ambil dua-




101

duanya, dia pasti punya cara, paling tidak ambil dari pasien dengan discount , sehingga pasien untung juga,asal pasien mau 'tutup mulut'.

2) ya tujuan jampersal tidak tercapai3) realisasi jampersal rendah, kita salah kesimpulan untuk

planning berikutnya. Mari Jo

#Sawidjan Gunadi

***

mas Agung kayaknya bukan hanya di lombok aja deh, teman-temanku bidan yang di madura juga pada ngeluh dengan adanya

jampersal karena banyak potong sana sini. alhasil yang merekadapatkan juga gak sesuai, sama aja kerja bakti dong kalo begitu.Kalo kinerja tidak dihargai dengan baik, maka mutu

pelayananpun patut untuk dipertanyakan.

#Fenty Dwi

***

Dear PDBkers......

Salam sukses pdbk......!Dear pak ADL, pak Sawi, and all

JAMPERSAL...Jampersal:

Tujuannya untuk mengejar MDG's dengan menurunkan AKI danAKB.....!

Karena AKI penyebab utamanya 3 TERLAMBAT makaJampersal adalah untuk persalinan oleh NaKes di Faskes.

Kenapa Faskes? NakeS?




102

Jika terjadi Komplikasi dalam masa persalinan (in-partu sampaidengan 2 jam post partum) dapat segera diatasi (dikirim kefaskes yang lebih mumpuni) ... hilangkan 3T tadi,

Jika persalinan di Non-Faskes pasti akan terjadi lebih lambat...!Akibatnya dapat diduga....

Dimana faskes jampersal?

Disemua faskes yang punya fasilitas pelayanan persalinan yangtanda tangan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Dinkes

kabupaten/kota selaku pengelola Jamkesmas dan BOK.

Sasarannya siapa sih?:

Seluruh ibu hamil dan melahirkan di kelas 3, dan neonatus (barulahir sampai dengan 28 hari)

Mengapa ga pakai Surat NiKAH?

Karena tujuan jampersal menyelamatkan para IBU dan BAYIsaat kelahiran.....maka tidak mempermasalahkan ibunya kawinresmi atau anak hasil perselingkuhan...yang terakhir ini urusanKementerian Agama.....!!

Kalau mereka ga boleh Jampersal dan terjadi penyulit persalinan,dan ga bisa bayar, dan kasus terus mati berarti ga jadi AKINO

tapi AKIJI (AKI siJI mati hehehehee)

Bagaimana Pembiayaan?

Seluruh jenis biaya jampersal yang disampaikan pak ADL adalah betul..... (Mulai ANC sampai dengan PNC)

Seluruh biaya tersebut dapat langsung diterima oleh pemberi

pelayanan jampersal, bagi faskes pemerintah dan swasta....




103

Apa saja yang diperlukan untuk pelayanan persalinan?diperlukan:

1) Ruangan, Tempat tidur fisiologis/patologis pervaginam

2) Makanan minuman selama rawat inap3) Air listrik selama rawat inap

4) Perlengkan alat kesehatan untuk fasilitas menolong persalinan

5) Obat-obatan

6) Alas tidur (laken, dll)7) Tenaga yang kompeten untuk persalinan

8) Dll

Butir-butir yang diperlukan dalam pertolongan persalinantersebut akan beda perlakuannya untuk fasilitas kesehatan

pemerintah atau swasta.

Kalau faskes pemerintah kan butir 1-6 disediakan dari anggaranoperasional puskesmas atau Pemda, jadi wajar donk kalaudikenakan beban biaya....?

Kalau faskes swasta kan semua millik sendiri jadi ya dibayarkan full semua, TAPI INGAT pegawainya Faskes swasta juga tidak akan terima full .. Pasti dia mendapat se per"X" dari biaya

persalinan jampersal... Kalau semuanya diberikan kepada bidannya... lama-lama faskes swastanya ga bisa opersionaldonk....? Bener gak sih? Bisa di copy?

Nah seiring atau analog dengan pegawai faskes swasta... berarti pegawai faskes pemerintah juga alami hal yang sama... demikian juga untuk BPS (bidan praktek swasta) pasti ada cost untuk non-nakes dan cost untuk nakes... Begituuuu kawankuuu.....

Untuk faskes pemerintah tampaknya rumit ya? Tapi kalau kitamau masuk ke manajemen faskes swasta sesungguhnya

prosesnya sama, hanya periode waktu putarannya relatif lebih

pendek...




104

#Theresia Rony

***

Mari kita tangkap dulu permasalahannya :Tentang masuk kas daerah.

- Uang Jampersal masuk rekening Dinkeskab,- Setelah terjadi pelayanan, kadinkes mengeluarkan dari

rekening & membayarkan kepada pemberi pelayanan

persalinan,- bayaran itulah yg masuk ke kas daerah

- dari kas daerah dikeluarkan untuk dibayarkan kepada petugas pemberi layanan persalinan,

- jika petugas itu melayani di puskesmas dibayarkan

sebesar tarif perda/perbup tentang tarif persalinan (jadikalo tarif pusat untuk persalinan lebih besar dari perda,

maka selisih itu tertinggal di kas daerah donk, atau iniyang disebut retribusi pajak).

- jika di poskesdes maka kas daerah membayar kepada

penolong persalinan 100%. 100% ini sebesar tarif pusatatau tarif perda/perbup.

- jika analisa saya betul, dan pengetahuan saya bahwa adatarif pusat itu betul, maka terdapat dua tarif; disini ada

potensi keliru, karena mengambil dari rekening sebesar tarif pusat dan membayar kepada penolong sebesar tarif

perbup.

- jika tidak ada yang salah dalam besaran tarif, masih

benarlah setiap penerimaan uang hasil pelayanan masuk ke kasda, tetapi mengurangi penerimaan itu barudibayarkan kepada pemberi layanan berarti daerah inihidup dari hasil retribusi orang-orang sakit, yang lebihkhusus lagi adalah berarti mengganggu maksud dariterobosan ini;

- barangkali perlu sosialisasi menyeluruh, diperkaya olehinformasi empiris seperti ini, kepada semua aparat

pemeriksa agar pernak-pernik pelaksanaan jampersal inimemperoleh jawaban yang memadai, bagaimana




105

menurut berbagai ketentuan normal dan kalau adaterobosan sesuai prioritas program maka harusdilakukan/terbitkan apa.

- saya belum baca lengkap juknis jampersal, masih di Bau-Bau yang susah download .

Mohon maaf kepada para pihak yang berwenang, saya hanyamengurai statement yang ditulis Mas Agung, yang sangat bisa

jadi saya salah besar. Moga-moga uraian saya membantumengatasinya, karena tak mungkin mengatasi persoalan jika kita

tidak terlebih dulu clear dengan masalahnya.

Sip, kami sedang bersiap kalakarya di Kota Bau-Bau, Kota

Pertama Berkalakarya. Mohon doa, demi kemanusiaan. manusiasehat, dimanapun dia.

#Sawidjan Gunadi

***

Pak Sawi, pak DB dkk PDBK, mohon maaf saya lambat respon.Beberapa terkait dengan Jamkesmas dan Jampersal secara

singkat sebagai berikut:1. Peserta Jamkesmas adalah fakir miskin dan tidak mampu

yang telah mempunyai identitas kartu peserta. Untuk masuk

menjadi peserta Jamkesmas ditetapkan oleh bupati/walikota,dengan demikian peserta Jamkesmas tidak mendaftarkan diri.

Bila ada yang masih miskin dan tidak mampu tetapi tidak masuk dalam keputusan bupati/walikota sebagai pesertaJamkesmas maka pembiayaannya menjadi tanggung jawabdaerah melalui Jamkesda (berbagai varian nama/model dan

paket yang belum seragam). Sasaran Jampersal terbuka untuk

semua Ibu hamil yang mau menggunakan perangkat ini (yang belum memiliki jaminan kesehatan).




106

2. Pelayanan kesehatana. Jaringan pelayanan kesehatan peserta jamkesmas untuk

primary care dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya,

sedangkan untuk Jampersal dapat melibatkan BPS, klinik bersalin, dokter praktek dll., yang secara sukarela

berkeinginan ikut dalam progaram Jampersal (melakukanPKS dengan Dinas Kesehatan).

b. Manfaat yang diterima peserta Jamkesmas bersifat

komprehensif sesuai indikasi medis, dengan demikianapabila secara medis dokter (profesional yang sudah

disumpah) maka kasus penyakit ditanggung. Yang dibatasi

adalah kacamata, prothesa dll. Paket yang diberikan bersifat standar artinya secara medis ditanggung tetapi

yang ditanggung adalah harga yang paling cost efective dan rasional termasuk juga penggunaan obat dan AMHP.

Yang tidak dijamin adalah pelayanan yang bersifatkosmetik, upaya mendapat keturunan seperti bayi tabung,

general check up, gigi palsu dll sejenis. Manfaat yangdiberikan untuk Jampersal adalah seluruhnya yang terkait

dengan persalinannya, persalinan normal, risti, persalinanmacet, aborsi dengan indikasi, retensio placenta, gravi dll.c. Pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terstruktur artinya untuk persalinan harus dilakukan ANC, dan PNC.Berjenjang artinya dilakukan berdasarkan rujukan.

Persalinan normal dilakukan di pelayanan dasar (di faskes puskesmas, bidan praktek swasta, klinik bersalin),

sedangkan bila ditemukan kemungkinan Risti wajibdirujuk ke faskes yang lebih tinggi (kecuali kasuskedaruratan dapat tanpa rujukan).

3. Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal

a. Sumber biaya APBN dengan jenis belanja bantuan sosial b. Alokasi dana kab/kota.

Alokasi dana jamkesmas diperhitungkan berdasarkan

jumlah peserta jamkesmas kabupaten/kota x 12 ribu + 10%




107

+ alokasi dana persalinan. Alokasi dana persalinan 60% xestimasi persalinan x 80% (estimasi persalinan normal).Kedua alokasi ini menjadi satu kesatuan (terintegrasi),

dengan demikian dapat digunakan flexibel apabila alokasiJampersal habis dapat digunakan dana jamkesmas dan

sebaliknya. Dana ditransfer langsung dari KPPN V Jakartake rekening Dinkes kabupaten/kota. (Berbeda dengantahun 2010 kebelakang, dana tersebut dikirim melalui

kantor pos dan penggunaannya diusulkan puskesmasdengan membuat POA, disetujui dinas, PKM ambil dana,

laksanakan kegiatan, kemudian pertanggungjawaban).

c. Setelah dana diterima oleh dinkes (pengelola), danatersebut digunakan untuk membayar klaim atas usulan

klaim kegiatan pelayanan kesehatan (termasuk persalinan)yang dilakukan oleh puskesmas atau bidan praktek swasta,

dll (langsung ke dinkes). Dinkes akan melakukanverifikasi klaim dan membayarnya.

d. Status dana yang ditransfer dan masuk ke rekening dinkeskabupaten/kota adalah dana peserta Jamkesmas dan

peserta persalinan, bukan dana pemerintah atau danadaerah. Dana ini dikelola tanpa melalui mekanisme daerah(tidak melalui kas daerah) sebagaimana SK DG

perbendaharaan negara (dapat didownload di webkemkes), dengan demikian dana tersebut tidak dapatdimasukan ke kas daerah karena belum menjadi

pendapatan daerah. Setelah dana tersebut dibayarkan (atasklaim) kepada PKM maka status dana tersebut berubah

menjadi pendapatan PKMS/bidan praktek swasta/klinik bersalin, dll (bukan lagi dana peserta). Setelah menjadi pendapatan PKMS maka berlakulah mekanisme daerah,dengan demikian memang dana ini menjadi kewenangandaerah sesuai dengan pengaturannya (Permendagri

59/2007, PP 25/2010), segala jenis pendapatan harusmasuk ke Kas daerah. Namun demikian Kemkes melaluiPermenkes tentang Jukknis Jaminan Persalinan tahun

2011, dengan pemikiran keberlangsungan program ini

membuat pengaturannya melalui beberapa opsi yang dapat




108

dipilih sesuai dengan yang sudah berjalan di daerah danatau akan diterapkan daerah sebagai berikut:1) Pendapatan tersebut langsung digunakan oleh PKM

untuk membayar jasa pelayanan, setelah itu nettonyadisetorkan ke kas daerah.

2) Pendapatan tersebut digunakan langsung oleh PKMtetapi seluruh pendapatannya dilaporkan keKasda untuk dicatat (tidak secara fisik).

3) Pendapatan tersebut seluruhnya disetorkan ke kasdaerah tetapi dalam waktu satu bulan dikembalikan ke

PKM untuk pembayaran jasa pelayanan, dll.

Catatan : Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dari 3 opsi

tersebut diatur sebagai berikut: 1) Jasa pelayanan kesehatanumum (dari peserta Jamkesmas) sebesar minimal 50% dari Perda

tarif yang berlaku didaerah tersebut, 2) khusus utk persalinan min75% dari tarif yg ditetapkan pd juknis/permenkes

Apapun pilihan opsinya harus diatur melalui payung

pengaturannya. Apabila belum ada perda yg mengatur ttg hal tsbtdapat digunakan keputusan bup/wli atas usulan kadinkessetempat.

Simpulan :1) Dari hasil penelususan dan diskusi, banyak opsi pilihan pada

no 3, artinya masuk dahulu kekas daerah, baru kmdndkembalikan ke puskesmas

2) Pilihan2 tsbt tentu daerah mempertimbangkan berbagai haldemi utk kelancaran dan keamanan pengelola daerah (bukanmenambah dan mempersulit dng birokrasi)

3) Lap pelaksanaan di Lobar harus didalami kembali krnterkesan masih dualisme pelaksanaan, thn ini tdk ada dana yg

dialirkan mllui kantor pos.4) Program persalinan walaupun barang lama tetapi masih

memerlukan perhatian ttg pemahamannya terutama dalam

pengelolaan dana dan Hak serta kewajiban peserta




109

5) Banyak hal yg seharusnya bersifat dilaksanakan fardhu Ainmasih kita berlakukan fardhu kifayah, krn masih dilakukan

pendekatan persuasif. Kita masih memberikan pembelajaran,

kedispilinan, pengetahuan dll kpd masyarakat pengguna.Contoh banyak persalinan normal yg dilakukan di RS ttp

masih kita toleransi, begitu juga penggunaan alkon kb, wajibtp tetap juga kita bayar kalau ybs menolak. Masih perlu waktuutk menegakan disiplin sesuai pengaturan sebenarnya

6) Masih banyak kelemahanya tetapi tdk usyah diragukan programnya, kita perbaiki secara saksama dan dalam tempo

secepat cepatnya. Sudah banyak manfaat dari program ini,

bahkan skrang kita harus perhatian thdp kebutuhan RS yg sdhoverload persalinan dan pasien jamkesmas umumnya sbgmn

juga lap pak Ts7) Tidak ada yg sempurna dari suatu sistem, yg kita lakukan ada

memperbaiki, mendekatinya. Pengalaman menunjukan bhwkonsistensi secara terus menerus dari suatu sistem akan lebih

baik apabila selalu bongkar pasang namun demikian sistem juga beradapsi dng waktu. Sistem yg skrnag berjalan belum

tentu tepat utuk sepuluh atau duapuluh thn kedepan. Tidak ada yg kekal, tidak ada yg sempurna dari suatu sistem, krn ygkekal dan sempurna hanya yg maha pencipta alam dan

seisinya

Bila dimungkinkan ada pertemuan tim pdbk dapat dilakukan

pembekalan dan diskusi hasil lapangan agara ada masukan perbaikan kedepan. Kita juga memerlukan sosialisasi program

(tidak hanya jamkesmas dan jampersal) kpd pemeriksa BPK pusat maupun wilayah krn banyak pemahaman yg berbeda2.Mdh2an bermanfaat utk semua

#Usman Sumantri

***

luar biasa,

luar biasa,




110

luar biasa,Pak USP2JK sdh melaksanakan tugas kepekaannya dg luar biasa,tinggal kita himpun 'temuan luar biasa dari lapngan' utk kita

bawa kekelas, dan kita diskusikan dg Pak USP2JK dalam 'KelasBerbagi' sebagaimana ddisebut dalam Buku 1,2,3;

dg catatan, tangkap baik2 seluruh persoalan, sd clear betuldimana soalnya,Pak USP2JK, jangan Bapak kecil hati krn dipuji hanya oleh

seorang setafff, krn sesungguhnya melalui kami jugalah niat baik MK dan Bapak akan tersampaikan dg baik ke sasaran dg baik

juga.

hayoo kapan kita buka lagi 'kelas berbagi' pedebekers, apalagikalau kelas itu ada ketua kelas beneran.

aku sdh punya soalan2 al :

1) ada Kapusk yg terus menyimpan slrh bukti pengeluarankegiatan puskesmasnya th 2010, yg tdk terbayar krn tdk dpt

kiriman uang jamkesmas, sdg th 2011 sdh tdk ada lagi kirimanutk puskesmas, hrs ke dinkes dan disana ditolak, beliau

membutuhkan penjelasan dan dokumen legal utk membackup penjelasannya bagi seluruh jajaran puskesmasnya;2) bagaimana jika HANYA in-partu saja, krn sdg dalam

perjalanan, bagaimana mengelolanya;3) dari uraian Pak US ketika kadis membayar menggunakan tarif

pusat, ketika petugas dibayar menggunakan tarif

perda/perbup/perwali, kalau demikian sebenarnya kita / jampersal membayari pemda atau membayari petugas2 yg

bekerja ekstra keras atau membayari ibu-persal;4) bahwa jampersal dan jamkesmas bisa saling lebur ini harusdisosialisasikan ekstra keras dan hati2 krn logikanya sejak uangditerima ya disatukan saja, kalau kita bilang bhw stlh salah satuhabis bisa diambil dari salah satu yg lain tanpa penjelasan lain

akan menimbulkan keraguan di bawah; ketika ragu mereka akancari aman, toh tdk ada keuntungan di level dinas;5) point 4) sdh ada contohnya, karena ternyata soalan 1) saya

diatas menurut Rony (saya sdg bersamanya) terjadi di banyak

puskesmas, itu terjadi krn dinkes tdk melakukan realokasi antar




111

puskesmas pd 2010 seperti saran pusat, saran yg membebani /ribet tdk menguntungkan daerah. shg terdpt pusk yg kelebihananggaran kmdn disetor sementara ada pusk yg kekurangan yg

hanya bisa berdoa dan tdk bisa memaksa kadinkesnya utk realokasi;

begitulah rasanya kita semua setuju dg Pak US utk memperbanyak kelas berbagi.

#Sawidjan Gunadi

***

Pak ADL....

Good job.....!

Perlakuan pembayaran Jampersal kpd faskes swasta dan faskes

pemda memang beda....

Bidan ketika siang....menjadi peg puskesmas.....dan ketika persalinan di puskesmas/faskes milik pemerintah daerah berartiwajib setor ke kas daerah dulu....

Ketika persalinan diluar jam kerja dan berada diluar faskes pemda maka biaya persalinan diserahkan 100%...... Nah,

polindes itu kan bukan milik pemda? Berarti biaya persalinandapat diberikan 100 %, kecuali bidannya menggunakan obat/alat

milik pemda tentunya menjadi tidak bulat seratus persen....

Harusnya kebijakan pekalongan itu dapat dibenarkan. Oh ya, perlu dicatat: bahwa semua faskes non pemda/non pemerintahharus dilakukan PKS ya...

(PKS÷ Perjanjian kerja Sama)

Salam sukses pdbk

#Theresia Rony




112

***

Ilham Akhsanu Ridlo PAD?? penasaran nih pap...

Anni Haryati aduhaiiii... teman-teman bidankuuu...

Sutopo Patria Jati apa ini terjadi hanya di Lombok ataudi daerah lain pak? Jika sudah masuk /dianggap sebagai PADmaka seberapa efektifnya pemerintah pusat melakukan

intervensinya ya pak ?

Hasyim Purwadi Jampersal masuk PAD atau tidak,tergantung tempat pelayanan dan kebijakan pemda setempat.kalo pertolongan persalinan di puskesmas maka pendapatan

jampersal masuk ke kas daerah (PAD) dan bidan penolongmendapat jasa pelayanan sesuai perda atau kebijakan daerah...

klo pelayanan di polindes dan polindes tidak masuk obyek retribusi daerah.. maka jampersal dapat diterima 100% oleh bidan desa yang menolong..

Agung Dwi Laksono Pak topo dan pak hasyim, sikap pemerintah Pusat sudah jelas!

Komen pertama di note ini adalah komentar dan sikap tegasmenteri kesehatan atas berita ini




113

Hasyim Purwadi Pak Agung, pengalaman saya selamaini, kalo hanya sikap menteri kesehatan tanpa ada surat hasil"komunikasi or koordinasi" dengan BPK kita selalu disalahkan

oleh Pemeriksa BPK karena BPK selalu berpedoman bahwasemua dana hasil pelayanan kesehatan harus masuk kas

daerah....inilah Indonesia ...begitu sulitnya birokrasi pak..pengalaman lain saya... vaksin yang bersumber dari JPS-BK yang sekarang jadi jamkesmas..saya diinterogasi mengapa vaksin

tidak digunakan tepat sasaran yi bayi miskin...padahal klo di

posyandu memilah bayi miskin dan tidak miskin kan radasusah...weleh-weleh...tobat negeriku ini pak...

Hasyim Purwadi kalo saya sepakat biaya diserahkan100% ke penolong persalinan... tapi pemeriksa BPK harusdikasih pengertian biar tidak jadi temuan pak...

Agung Dwi Laksono pak Hasyim Purwadi akan saya

teruskan tanggapan bapak ini pada yg terkait pak. pada bu MK dan pak Usman. semoga ada solusi yang memuaskan antara

harapan kita dengan kenyataan di lapangan

Ella Sofa menyimak, prihatin...

Sutopo Patria Jati @Mas Hasyim: di Pekalongan berartiada 2 mekanisme pencairan dana jampersal (mohon dikoreksi

jika saya salah), yang satu sama seperti yang di Lombok seperti




114

diatas, dan yang satunya tidak dimasukkan ke PAD tetapilangsung ditransfer ke bidan desa/polindes? Pertanyaanselanjutnya yang masuk PAD apakah juga dipotong oleh pemda

maupun DKK seperti kasus diatas? Berapa potongannya mas?Suwun sharing nya ya

Arih Diyaning Intiasari Di daerahku Klaim Jampersal bisa buat partus saja tidak harus sepaket dengan ANC nya..ygmasih belum jelas memang untuk pembiayaan paket kontap IUD

yang harusnya dari BKKBN mulai dari alat sampai jasa pemasangan.... untuk mekanisme pencairan dana 100 % untuk bidan penolong persalinan yang masih belum purna, baik di

PKD, Puskesmas maupun BPM.....bahkan ada COD denganJPKM daerah untuk menghapus benefit partus pada skema JPKMdaerah dan biaya persalinan diarahkan sepenuhnya pada skema

jampersal...

Yang menjadi masalah....setelah hampir 2 bulan start ...tak satupun klaim jampersal yang diajukan ke DKK.....ada resistensidari bidan sebagai tenaga pelaksana dengan alasan klaimnyaterlalu kecil... terutama oleh bidan senior... kebetulan juga topik

nih jadi grand design penelitianku tahun ini... mulai dari studi pendahuluan analisis unit cost persalinan normal oleh bidan di beberapa fasilitas kesehatan...

Anni Haryati @ Bu Arih Diyaning Intiasari : Untuk

paket kontap IUD, RS ku dapat paket dari BKKBN (mereka siapbuffer di RS,) kita siap masangkan... dan biaya pemasangan ini

gratis kok buuu.. suueerr deeh...Untuk KIE di ruang bersalin dan poli kandungan juga di-handle tenaga RS. Perkara mau pasang di bidan atau RS terserah pasien nanti dibikinkan pengantarnya,

oleh petugas RS. Alhamdulillah lancar sampai dengan hari ini...




115

Hasyim Purwadi @ mas Sutopo : di KabupatenPekalongan dana jampersal tergantung tempat pelayanan, kaloditolong bidan di polindes diserahkan 100% karena

polindes/PKD tidak masuk obyek retribusi, tapi kalo persalinandi Puskesmas jampersal masuk 100% ke kasda/PAD, bidan

diberi jasa pelayanan sesuai Perda..besarnya aku lupa....jadi tidak ada potongan mas..TQ

Sutopo Patria Jati Terimakasih @ mas Hasyim. Makinmenarik kelihatannya untuk jampersal ini ternyata masih cukup

banyak "variasi" dalam implementasinya di masing-masingdaerah. Pertanyaan lebih lanjut, apa lebih baik dibiarkan seperti

ini atau perlu ada penyeragaman dalam regulasi dan sebatasmana "toleransi" yang bisa diberikan, dan bagaimana tahapanuntuk mengimplementasikannya biar tujuan utama dari jampersal

ini tetap tercapai (AKI dan AKB lebih cepat turun) ?

Vita Darmawati aduhai bapak, begitu kok penasaran...sebelum jauh-jauh ke situ, sekali-kali yang di Jawa di amati

gitu... xixixixixixixixi

Hasyim Purwadi @mas Sutopo : tidak sinkronnya pusatdengan daerah karena variasinya obyek retribusi di daerah sertaaturan keuangan yang harus mengikuti PP tentang keuangan

daerah. Disebutkan bahwa semua pendapatan harus masuk kasdaerah... sehingga kalo mau... diseragamkan kayaknya kok sulit...

contoh kecil PKD ada daerah daerah lain yang menyebutkan

PKD masuk obyek retribusi di pihak lain PKD tidak masuk




116

obyek retribusi... yang paling penting adalah adanyakesepahaman antara Kemenkes dengan BPK sehingga wong daerah gak selalu disalahkan.....

Alexander Gultom horasss.....di Republik tercinta ini

kalo menurut saya ada dualisme....pengelolaan keuangan APBDdan APBN diatur dengan peraturan yang berbeda... pada juknisJampersal dibuat 3 opsi tentang pemanfaatn dananya. Juknisdibuat dengan permenkes. Pada saat audit oleh BPK, mereka

selalu merujuk ke peraturan yang lebih tinggi yakni PP 58 tahun2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sementara dana

jamkesmas/jampersal adalah merupakan Dana Bantuan Sosial.

Edaran Dirjen Perbendaharaan menyebutkan bahwa dana jamkesmas bukan bagian dari dana transfer ke Pemkab/Pemkodan tidak melalui Kas Daerah. yang bingung akhirnya para

pengelola di kabupaten/kota. namun itu tadi, auditor selalumerujuk ke peraturan yang lebih tinggi... maksud menolong

orang miskin, kalo caranya gak benar....bisa-bisa nginap di prodeo... horasssss

Hasyim Purwadi Alexander Gultom Betul mas maksudhati menolong sesuai keputusan Menkes...e ..oleh BPK gak diterima...capek dehhh...dulu di juknis jamkesmas dialokasikan

jasa pelayanan 20%...oleh BPK sesuai UU maksimal 5% (upah pungut) eyalah yo wis ....bingung sing bawah..

Agung Dwi Laksono pak Hasyim Purwadi menurutnjenengan kebijakan pembiayaan yg mana saja yang terjadi

'miskomunikasi' seperti ini?




117

Hasyim Purwadi Agung Dwi Laksono pengalaman sayaselama ini, dana yang trouble semacam ini kalo dana yang adakaitan dengan pendapatan daerah, misalnya jamkesmas dan

jampersal.....BOK tidak masalah karena untuk kegiatan langsungdi Puskesmas...jamkesmas dan jampersal yang untuk pelayanan

setelah dinkes membayar, uang yang keluar kan sebagai pendapatan daerah ini yang harus mengkuti PP 58 tahun 2005dimana semua pendapatan harus masuk kasda pak Agung...

makanya di Kabupaten Pekalongan saya atur kalo pelayanan di

PKD biaya persalinan dan ANC/PNC diserahkan 100% kepada pemberi pelayanan (bidan desa) karena di Kabupaten PekalonganPKD tidak masuk obyek retribusi... kalo pelayanan persalinandan ANC/PNC di Puskesmas biaya pelayanan masuk kasdaerah... pembayaran jasa pelayanan sesuai yang tercantum diPerda pelayanan kesehatan... semoga bisa dipakai bahan kajian p

Agung di Pusat... sumber krusial mungkin ada di UU Nomor 1tahun 2004 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 tahun

2005 tentang Keuangan Daerah... mungkin perlu revisi di aturantersebut... ada pasal khusus yang mengatur dan mekanisme

pertanggunggung jawaban keuangan bantuan sosial dari pusat ke

daerah.....

Hasyim Purwadi Mas Agung Dwi Laksono kalo

jenengan bisa melobi dann mempelopori perubahan/revisi UU Nomor 1/2004 dan PP Nomor 58/2005 alangkah indahnya..?

Agung Dwi Laksono Saya ini bukan kerja di pusat pak hasyim. Saya ini cuman provokator!




118

Hasyim Purwadi Mas Agung Dwi Laksono orang di pusat itu kayaknya kurang manjur.. buktinya kalo ada pertemuannasional selalu aku sampaikan kendala pelaksanaan di daerah

tapi gak ada tindak lanjut, adanya tindak terus... barangkali dari provocator panjenengan bisa lebih manjur ...hehehe..

Agung Dwi Laksono Saya janji teruskan keluhan ini

nyampe ke bu MK. Tapi saya Ga bisa janji untuk penyelesaiannya, karena toh bu MK sudah mendisposisi ke pak Usman Sumantri dari P2JK untuk tindak lanjutnya.

Hasyim Purwadi Ok pak Agung Dwi Laksono selamat

berjuang semoga sukses for all ... amin

Anni Haryati lhooooo..provokator...??? bukan aahh...ayoo ayoo jujur di sini, alangkah indahnya.. salut untuk urunrembug yang gayeng... tapi tetep deh pertanyaanya... kok bisamacem-macem gitu ya penafsirannya. Opo dulu juknisnya nggak dibawa duduk sama-sama..??

Adi Laksono Assalamu’alaikum wr wb. Mas ADL,Kebijakan Jampersal memang kontroversial di Lapangan.Ketentuan bahwa Jampersal bukan hanya buat Maskin saja sudah

menjadi masalah, belum besarnya klaim yang "kurang besar"menurut beberapa daerah. Belum lagi proses pencairannya yangharus masuk ke Kasda. Memang bagus buat pengawasan dan




119

pencegahan penyelewengan (kurupsi) namun kurang praktis.Untuk poin (7) yang anda sebutkan, itu tergantung masing-masing daerah, di tempat kami Alhamdulillah tidak terjadi.

Sedangkan poin (8), tergantung kebijakan masing-masingKabupaten/kota dan kesepakatan dengan Puskesmas sebagai

tempat para Bidan PNS tersebut bekerja. Kalau dengan BidanSwasta kami belum melaksanakannya. Semoga bermanfaat.Wass wr wb

Agung Dwi Laksono Untuk tahun depan sudahdirancang ada kenaikan biaya pelayanannya pak Adi.Variasi antar wilayah di negara kita memang Besar, di sini kita

merasa terlalu murah, sedang banyak di wilayah lain di luar Jawaangka tersebut sudah lebih dari cukup.




120



Profil Health Advocacy

Health Advocacy adalah wadah terbuka bagi setiap orang/lembaga yang

bersedia menjadi provokator untuk mewujudkan

kesempatan yang sama bagi setiap orang dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

Visi yang dikembangkan oleh Health Advocacy ini adalah

mampu memberikan pencerahan pada pembangunan

kesehatan secara holistik dalam berbagai sudut pandang

keilmuan.

Sedang misi yang diemban oleh Health Advocacy adalah :

• Memacu pengembangan kebijakan sistemkesehatan daerah

• Memberikan overview dan advokasipengembangan dan pelaksanaan manajemenkesehatan daerah

• Melakukan upaya pelaksanaan capacity building stake holder pengelola pembangunan kesehatandaerah

• Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat grassroot dalam pelaksanaan pembangunan kesehatandaerah.

Visi dan Misi



Dapatkan!

e book serial pertama buku Diskusi Masalah Kes

pada link berikut;

http://www.scribd.com/doc/57170398/Konspira

Provokator

122

hatan

i-



Nyang ini juga bisa di-downloa

e book serial kedua buku Diskusi Masala

pada link berikut;

http://www.scribd.com/doc/77821601/KekalIbu-Serial-Diskusi-Masalah-Keseh

123

!

Kesehatan

ahan-Kaum-tan



124

Jangan ketinggalan pula!

e book serial ketiga buku Diskusi Masalah Kesehatan

pada link berikut;

http://www.scribd.com/doc/76912212/JEBAKAN-KEBIJAKSANAAN-Serial-Diskusi-Masalah-Kesehatan



Akses Berobat! Serial Diskusi Masalah Kesehatan - Agung Dwi Laksono

Documents