Agama sipil

BENTUK TIDAK SEMPURNA DARI

AGAMA SIPILBAB 5

Beberapa Kondisi Munculnya Agama Sipil

Teori 1Wacana sipil atau kesatuan sipil ternyata cukup rumit dan sulit, tetapi pada kondisi agama yang plural maka hal ini semakin rumit dan sulit karena diskusi mengenai peristiwa-peristiwa yang konkrit menjadi istilah yang abstrak dan pluralism menciptakan tempat yang berbeda-beda bagi bidang ini

John Courtney MurrayTeori 2Berhubungan dengan situasi dimana aktivitas sekuler telah atau sedang berada pada posisi terhalang oleh pluralism agama

Beberapa Kondisi Munculnya Agama Sipil

Max Weber

Teori 1Semakin tinggi tingkat pluralism agama di masyarakat, dan semakin tinggi pula tergantungnya kompleksitas sosial, maka akan semakin berhubungan dengan keberadaan sistem legal universal.

Teori 2Sistem legal yang rasional, umum dan dapat diprediksi akan membentuk interaksi sosial dan juga kompleksitas sosial. Hal ini sesuai dengan argument yang disampaikan pada paragraf awal yaitu bahwa tatanan hukum dalam beberapa ukuran akan menjadi pengganti tatanan agama – tatanan yang menghasilkan pemaknaan – sehingga akan memberikan ruang bagi terbentuknya agama sipil.

PENGUJIAN TEORI

Kompleksitas Sosial

Perkembangan Legal

Pluralisme Agama

Teori Evolusioner- Talcot Parson

Pengujian Teori dilakukan oleh Gery Buck

Terbentuknya agama Sipil

Dia Mengembangkan 10 Variable Parson : 1)komunikasi, 2)organisasi persaudaraan, 3)agama, 4)teknologi, 5)strata, 6)legitimasi budaya,7)organisasi birokrasi,8)uang dan kompleks perdagangan, 9)norma umum dan 10)asosiasi demokrasi.

Hasil Pengujian dari Teori Teori pertama

◦pluralism agama dan kompleksitas sosial saling berlawanan. Tabel 3 menunjukkan jawaban dari pertanyaan pertama, bahwa pluralisme agama bukan satu-satunya aspek diperinsiasi (perbedaan) sosial, tetapi juga bertentangan dengan kompleksitas sosial.

Bagian kedua ◦Melalui tabel 4 dapat dilihat bahwa Negara dengan perkembangan legal yang sedikit ternyata kompleksitasnya juga sedikit, sedangkan Negara dengan perkembangan legal tinggi ternyata kompleksitasnya juga tinggi.

Bukti ini mendukung teori bahwa sistem legal universal memfasilitasi terjadinya kompleksitas sosial, seperti terlhat pada tabel 5. Setiap peningkatan asosiasi pluralism agama dengan kompleksitas sosial ternyata dapat meningkatkan asosiasinya dengan perkembangan legal.

Ada 4 negara yang mempunyai kondisi masyarakat yang sangat plural, komplek dan hukumnya juga berkembang yaitu Bulgaria, Malaysia, Filipina dan Trinidad, meskipun mereka berada didaerah yang berbeda. Mereka menunjukkan cara yang berbeda dalam keberagaman agamanya tetapi mereka juga menunjukkan perkembangan legal yang baik. Dengan kata lain, keempat Negara ini tidak mempunyai hubungan sejarah, geografis, politik, hukum dan agama.

Implikasi Dimanakah implikasi agama sipil berperan dalam hukum ditengah masyarakat yang plural?

Hal ini dapat terjadi jika seseorang mengalami konflik, mereka berusaha menyelesaikannya. Jika konflik itu melibatkan suatu “sistem resolusi” yang saling bertentangan maka akan dicari bentuk resolusi lainnya.

Pluralisme dan Hukum dalam Pembentukan Agama Sipil Amerika

BAB 6

Konsep Durkheim Tentang Agama

Agama Sipil lahir dari sekelompok orang yang menyatukan asas moralnya.

Agama Sipil adalah kekayaan kehidupan sosial itu sendiri yang sedang berkembang.

Durkheim menemukan pengekspresian agama dalam praktek totemistik dari orang Arunta

Pluralisme AgamaMengacu pada Heterogenitas

Ada beberapa tokoh pencetus teori Pluralisme (walaupun pemikiran berbeda):1.Teggart2.Mcintyre3.John Courney Murray

Agama dan Hukum

• Little• Pound• Conrad Grebel• Henry

Robinson• John Robinson• Shipton

Tokoh Yang berbicara tentang hubungannya antara Agama dan Hukum :

Karakter Religius dari lembaga-lembaga Hukum

Dimasukkan menjadi masalah hukum bermula dari puritanisme yang mencoba mempengaruhi dengan cara membuat setiap masalah sebagai masalah moral

PoundSetiap masalah moral menjadi masalah hukum

Pakelis1)Pluralitas dari sistem religius memerlukan pendefinisian kembali terhadap tatanan yang berlaku.2)Lembaga-lembaga hukum diperlukan untuk mengamankan tatanan tersebut dan juga memaknainya sehingga dapat diterima sebagai keseragaman.3)Hasilnya adalah serangkaian lembaga hukum yang mempunyai karakter moral religius.

NelsonTetapi pada tahun 1760an, persamaan etika ini tidak ada lagi karena teologi Puritan membawa bibit-bibit pluralism

Agama dalam Sistem Hukum: Retorika yang Hilang

Little : Terjadi pengembangan tugas pengadilanBickel : Fungsi pengadilan adalah untuk membenamkan diri mereka ke dalam masyarakat dan ke dalam masyarakat yang sudah musnah, ke dalam sejarah dan fondasi sejarah dimana hukum masih berada dalam angan-angan para filsuf dan penyair.

Agama Dalam Sistem Hukum : Retorika agama sipil yang sedang berkembang

Retorika baru ini sedang dalam tahap perkembangan. Agama sipil baru ini akan menjadi bagian dari kebudayaan umum, tetapi masih ada keraguan tentang bentuk, keaslian bahkan keberadaannya. Di Amerika, retorika baru ini dapat ditemukan dalam hukum adat dan berkembang di lembaga-lembaga hukum.

Kesimpulan Lembaga hukum bukan satu-satunya lembaga yang harus melaksanakan tugas-tugas agama sipil. Sekolah-sekolah umum berperan penting dalam mensosialsasikan hukum tentang agama ini kepada kaum muda seperti yang diutarakan oleh Kohlberg.

“Keputusan Mahkamah Agama Schemp – (melarang sekolah untuk mengadakan ibadah dan membaca Alkitab) sejak lama dipertentangkan, karena digunakan untuk membatasi sekolah-sekolah umum untuk melakukan pendidikan moral karena hal ini sama dengan penanaman agama oleh Negara. Masalahnya adalah legitimasi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum jadi hilang, akan tetapi jika kandungan pendidikan moral dianggap sebagai nilai-nilai keadilan dapat melarang pembebanan kepercayaan seseorang terhadap orang lain ….. Hal ini tidak berarti bahwa sekolah tidak menjadi “berorientasi pada nilai” …. Sekolah umum mempunyai komitmen yang sama dengan pengadilan dalam memelihara keadilan.

Sehingga kita dapat mengetahui agen-agen sosalisasi yang memperkenalkan dan mengembangkan agama sipil. Sekolah-sekolah umum adalah “Sekolah Minggu” yang baru, sedangkan pengadilan adalah mimbar gereja yang baru.