Advertorial RAPBN 2020 - anggaran.kemenkeu.go.id APBN/advertorial rapbn... · Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Advertorial 2020 RAPBN

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi danPenguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Republik Indonesia

Kementerian Keuangan

Advertorial

20 02RAPBN


Advertorial

20 02RAPBN

Disusun olehDirektorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran

Editor:Direktur Penyusunan APBN

Kontributor:Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1www.anggaran.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Anggaran


Advertorial

20 02RAPBN

Disusun olehDirektorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran

Editor:Direktur Penyusunan APBN

Kontributor:Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1www.anggaran.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Anggaran

Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02

RAPBN

Penguatan PondasiPenguatan Daya Saing Memperkokoh Daya Saing Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

2036-20452031-2035

2045

2020

Tema Kebijakan Fiskal 2020

Negara Maju

2020-2030Transisi Indonesia Maju

Indonesia

Sebagai Tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045

APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM

Pemerintah ditantang untuk merespon tantangan demografi melalui reformasi di segala bidang yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi, investasi, dan produksi serta penguatan daya saing.

Upaya yang ditempuh adalah peningkatan kualitas SDM agar semakin berdaya saing, mendorong infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dioperasionalisasikan dengan optimal sehingga memberikan peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industrialisasi, serta program perlindungan sosial yang komprehensif sudah mulai diimplementasikan.

Indonesia diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga Indonesia telah siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur.

mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing

kebijakan belanja negara yang berkualitas

pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko

1

Hal Barudan Strategis

Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan

Penguatan NeracaTransaksi Berjalan

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan antara lain pemajuan kebudayaan nasional. dan peningkatan kualitas perguruan tinggi, melalui:• Dana abadi kebudayaan• Dana abadi perguruan tinggi• Penambahan Dana Abadi Riset secara signifikan

dalam rangka mendukung peningkatansumber daya manusia dan daya saing

beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020untuk meningkatkan penguatan kualitas SumberDaya Manusia dan Daya Saing

mendukung penurunan defisittransaksi berjalan baik dalamjangka panjang maupun pendek

Super deduction untukkegiatan vokasi & litbang

Mini tax holiday untuk investasidi bawah Rp500 miliar

Investment allowance untukindustri padat karya

Pemberian InsentifPerpajakan

Percepatan penyelesaian4 destinasi pariwisatasuper prioritas

Penguatan Transfer ke Daerahdan Dana Desa

Peningkatan Kualitas SDMdan Perlindungan Sosial

Kartu Indonesia Pintar Kuliahmendukung kelanjutan pendidikan pada masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi

Kartu Sembakomendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan

Kartu Pra Kerjauntuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja

Rp

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Pra Kerja

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Sembako Murah

ID: 12345678912345678

ID: 12345678912345678

Nama: Dirgahayu

Kartu Indonesia PintarKuliah

• Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru: sosial dan transportasi laut

• Pengalokasian DAU Tambahan untuk penyerataraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


RAPBN

Pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika dengan sinergi lintas K/L dan Pemda

2

Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

Januari 2019

Penyusunan resource envelopeMaret 2019

Surat Bersama Pagu Indikatif dan Rancangan RKP29 April 2019

Pengajuan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR

20 Mei 2019

Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)

16 Agustus 2019

Surat Bersama Pagu Anggaran dan Penyelesaian Penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga

22 Juli 2019

Pembahasan RUU dan Nota Keuangan RAPBN 2020Pertengahan Agustus s.d Akhir September

Penetapan Rincian APBN dalam Peraturan PresidenPaling Lambat 30 November 2019

Penetapan dan Penyerahan DIPADesember 2019

SiklusAPBN

setu

ju

gatibos3


RAPBN

PertumbuhanEkonomi (%)

Rp

Rp

$

NilaiTukar Rupiah (Rp/USD)

Inflasi (%)

Suku BungaSPN (%)

Pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksi akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan perbaikan ekspor

Pengendalian inflasi antara lain dengan menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, menjaga ekspektasi inflasi, dan peningkatan koordinasi dan sinergi tingkat pusat dan daerah

Seiring dengan menurunnya risiko pasar finansial global dan terjaganya stabilitas ekonomi makro dan fiskal yang sehat

Seiring dengan masih terdapat risiko volatilitas terutama yang berasal dari sisi eksternal.

Harga Minyak (USD/barel)

Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik.

Upaya peningkatan lifting migas antara lain dengan mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan, menjaga tingkat produksi lapangan migas existing serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)

Lifting Minyak (ribu barel/hari)

Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)

5,3 5,2 14.400 14.250

3,1 3,1 65 63

734 754

1.191 1.0725,4 5,6

RAPBN 2020 Outlook 2019

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap dapat melanjutkanmomentum positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global

4

49,0

380,9403,0

429,1

372,0 373,9 351,9

5,8

6,5

(5,9)

0,5

(13,3)

Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah

Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.

Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, serta pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Perpajakan

PNBP

PNBP

Perpajakan

Rp2.221,5 T

1.861,8

1.861,8

359,3

83,8%

16,2%

1.670,0

858,8

Pendapatan Negara

BelanjaPemerintah Pusat

Defisit Anggaran sebesar 1,76% PDB, diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Belanja Negara

Rp307,2 T

Defisit Anggaran KeseimbanganPrimer

% Defisit thd PDB

1.643,11.527,2

814,4

351,9 (74,2)Pembiayaan Utang

PembiayaanInvestasi373,9 (75,8)

386,3

Pembiayaan Anggaran

“ “

2015

2016

2017

2018

Out

look

2019

RA

PB

N20

20

Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir

Keseimbangan primer diupayakan bertahap ke arah positif

(298,5)

(2,49)(2,59)(2,51)

(1,82) (1,93)(1,76)

(142,5)(125,6) (124,4)

(34,7)(12,0)(11,5)

(308,3)(341,0)

(269,4)

(310,8) (307,2)

(Triliun Rp)

(Triliun Rp)

Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)


Transfer ke Daerahdan Dana Desa

66,0%

34,0%

2.030,8

Rp2.528,8T2.341,6

RAPBN 2020 Akselerasi Daya Saing melalui Inovasidan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembiayaan Utang Pertumbuhan (%)

Penurunan Pembiayaan Utang sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal

(Triliun Rp)


RAPBN

antara lain:


RAPBN

PertumbuhanEkonomi (%)

Rp

Rp

$

NilaiTukar Rupiah (Rp/USD)

Inflasi (%)

Suku BungaSPN (%)

Pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksi akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan perbaikan ekspor

Pengendalian inflasi antara lain dengan menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, menjaga ekspektasi inflasi, dan peningkatan koordinasi dan sinergi tingkat pusat dan daerah

Seiring dengan menurunnya risiko pasar finansial global dan terjaganya stabilitas ekonomi makro dan fiskal yang sehat

Seiring dengan masih terdapat risiko volatilitas terutama yang berasal dari sisi eksternal.

Harga Minyak (USD/barel)

Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik.

Upaya peningkatan lifting migas antara lain dengan mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan, menjaga tingkat produksi lapangan migas existing serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)

Lifting Minyak (ribu barel/hari)

Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)

5,3 5,2 14.400 14.250

3,1 3,1 65 63

734 754

1.191 1.0725,4 5,6


Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap dapat melanjutkanmomentum positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global

5


RAPBN

Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

Pertumbuhan (%)

Pajak Penghasilan (triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

Pajak Pertambahan Nilai (triliun Rupiah)

602,3

10,3 10,6

(2,9)

16,0

9,113,3

666,2 646,8750,0

818,6927,5

423,7

3,6

16,6

(2,7)

11,8 10,315,7

412,2480,7

537,3592,8

685,9

• super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang• mini tax holiday untuk investasi <Rp500 M• investment allowance untuk industri padat karya• PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN

Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020

Insentif PPh

Tax Expenditure Definisi

BentukEstimasiTax Expenditure

Insentif PPN• Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang

strategis --> mesin dan peralatan pabrik

• PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)

Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian

Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu

• Tax Holiday• Tax Allowance• Segala bentuk pengecualian

atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku

PenerimaanPerpajakan

terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentifuntuk mendukung investasi dan daya saing

Rp192,6 T1,55% PDB

Rp196,8 T1,45% PDB

Rp221,1 T1,49% PDB

2016 2017 2018


RAPBN

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

1.240,4 1.285,0 1.343,51.518,8

1.643,11.861,8

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan

Menyetarakan level playing field

Perbaikan proses bisnis khususnya dalam hal restitusi PPN

Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI)

12,6

8,2

11,6

10,8 10,7

11,4 11,111,5

3,6

4,6

13,0

8,2

13,3

5,8

2,9

13,4

10,5

14,8

Rp

Rp

Rp

Rp Rp

Rp

Tax Ratio Perbandingan Tax Ratio Antar Negara

Kebijakan

% thdp PDB(2017,%)Sumber : World Development Indocator, World Bank

Indonesia Filipina Malaysia ThailandKorea Selatan Brazil Turki

AmerikaSerikat

Ekstensifikasi barang kena cukai

Penyesuaian tarif cukai hasiltembakau


Optimalisasi penerimaan negara disertai reformasi di bidang perpajakandalam rangka mendukung perekonomian dan dunia usaha

2015

2016

2017

2018

RA

PB

N20

20

OU

TLO

OK

20

19(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)

PPh Migas Kepabaeanan dan Cukai(triliun Rupiah)

Pajak Nonmigas

(%)

PertumbuhanPenerimaan Perpajakan

(%)

PertumbuhanPajak Nonmigas

10,7 14,2 13,1 14,8 15,4 13,1 17,9 11,9

66


RAPBN

Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

Pertumbuhan (%)

Pajak Penghasilan (triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

Pajak Pertambahan Nilai (triliun Rupiah)

602,3

10,3 10,6

(2,9)

16,0

9,113,3

666,2 646,8750,0

818,6927,5

423,7

3,6

16,6

(2,7)

11,8 10,315,7

412,2480,7

537,3592,8

685,9

• super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang• mini tax holiday untuk investasi <Rp500 M• investment allowance untuk industri padat karya• PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN

Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020

Insentif PPh

Tax Expenditure Definisi

BentukEstimasiTax Expenditure

Insentif PPN• Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang

strategis --> mesin dan peralatan pabrik

• PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)

Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian

Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu

• Tax Holiday• Tax Allowance• Segala bentuk pengecualian

atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku


terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentifuntuk mendukung investasi dan daya saing

Rp192,6 T1,55% PDB

Rp196,8 T1,45% PDB

Rp221,1 T1,49% PDB

2016 2017 2018

77


RAPBN

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

PNBP Migas(triliun Rupiah)

Kemenkominfo Kemenhub Polri Kemenristekdikti Kemenkumham Kementerian ATR/ BPN

PNBP Non Migas(triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

255,6 262,0311,2

409,3386,3

359,3

' '

(35,9)

2,5

18,831,5

(5,6) (7,0)

Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien • Penyempurnaan regulasi dan kontrak• Efisiensi kegiatan• Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi

pengawasan

Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif• Mempertimbangkan daya beli dan

pengembangan dunia usaha • Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN)

Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU• Mempertimbangkan cashflow BUMN dan

kemampuan keuangan BUMN • Pengembangan usaha dan penugasan

Pemerintah• Pelayanan BLU yang lebih profesional

Penyempurnaan Tata Kelola• implementasi UU PNBP dan penyempurnaan

regulasi pelaksanaan UU PNBP• Perluasan penggunaan teknologi informasi

dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan

PNBP

PNBP Lainnya: 6 K/L Terbesar

1 2 3 4 5 6

Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuatdisertai peningkatan layanan kepada masyarakat

16,517,5

7,17,3

10,010,4

2,72,3

3,63,5

2,42,4

(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019


RAPBN

144,6 143,5 153,3 159,6 165,8 179,3

22,5

-0,8

6,84,1 3,9

8,2

Kebijakan

PenerimaanKepabeanan dan Cukai

Peningkatan penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui penguatan pengawasan dan instrumen tarif

Cukai

31,232,5 35,1

39,1 37,540,0

4,0-3,4

8,0

11,6

-4,1

6,7

Bea Masuk

3,7 3,04,1

6,8

2,32,6

-19,5-67,1

38,3

63,1

-66,1 13,6

Bea Keluar

• Penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau dan pemberantasan pita cukai ilegal

• Ekstensifikasi barang kena cukai baru (a.l. kantong plastik)

• Penerapan fleksibilitas earmarking pada pungutan cukai

• Melanjutkan program pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal

• Melanjutkan kebijakan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi

• Penyempurnaan implementasi Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ)

• Pengembangan/perluasan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM)

Cukai(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Bea Masuk(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%) Bea Keluar

(triliun Rupiah)Pertumbuhan(%)

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

8


RAPBN

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

PNBP Migas(triliun Rupiah)

Kemenkominfo Kemenhub Polri Kemenristekdikti Kemenkumham Kementerian ATR/ BPN

PNBP Non Migas(triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

255,6 262,0311,2

409,3386,3

359,3

' '

(35,9)

2,5

18,831,5

(5,6) (7,0)

Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien • Penyempurnaan regulasi dan kontrak• Efisiensi kegiatan• Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi

pengawasan

Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif• Mempertimbangkan daya beli dan

pengembangan dunia usaha • Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN)

Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU• Mempertimbangkan cashflow BUMN dan

kemampuan keuangan BUMN • Pengembangan usaha dan penugasan

Pemerintah• Pelayanan BLU yang lebih profesional

Penyempurnaan Tata Kelola• implementasi UU PNBP dan penyempurnaan

regulasi pelaksanaan UU PNBP• Perluasan penggunaan teknologi informasi

dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan

PNBP

PNBP Lainnya: 6 K/L Terbesar

1 2 3 4 5 6

Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuatdisertai peningkatan layanan kepada masyarakat

16,517,5

7,17,3

10,010,4

2,72,3

3,63,5

2,42,4


9


RAPBN

SDM yang berkualitas

Penguatan Program Perlindungan Sosial

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi

Antisipasi ketidakpastian

Fokus BelanjaPemerintah Pusat

• Peningkatan produktivitas/daya saing SDM• Bidang Pendidikan --> perluasan akses pendidikan, peningkatan skill,

enterpreneurship, penguasaan ICT, dukungan kegiatan penelitian a.l dilakukan melalui program KIP Kuliah, penguatan pendidikan vokasi

• Bidang Kesehatan --> percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, melanjutkan program jaminan kesehatan nasional a.l dilakukan melalui program PBI JKN

• Mengakselerasi pengentasan kemiskinan a.l dilakukan melalui program PKH dan Kartu Sembako

• Peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, • Sinergi/sinkronisasi antar program • Subsidi yang tepat sasaran dan efektif

• Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik• Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan EBT• Penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan sustainabilitas

• Mendorong efektivitas birokrasi --> produktivitas, integritas & pelayanan publik • Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan (antisipasi reformasi pensiun)• Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT

• Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor• Mendukung tranformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air) dan

antisipasi masalah sosial perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, & transportasi massal)

• Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)

10


RAPBN

• Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)

• Pemerataan pembangunan antarwilayah• Perbaikan kualitas kesehatan• Percepatan pengembangan 4 destinasi

wisata super prioritas• Dukungan terhadap pertumbuhan

ekonomi dan dunia usaha.

Belanja K/L naik antara lain disebabkan oleh:• Pelaksanaan program baru seperti: KIP Kuliah, Kartu Sembako• Revitalisasi pendidikan vokasi (SMK dan BLK)• Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur• Pengembangan destinasi pariwisata prioritas• Pelaksanaan Sensus penduduk

Spending Better --> penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, efektivitas bansos

Koordinasi program-program strategis lintas K/L (vokasi, penguatan destinasi wisata, penelitian)

Pemenuhan inisiatif Presiden dan Kegiatan Strategis Lainnya

Efisiensi

Sinergi

diarahkan untuk mendukung pembangunanSDM dan kegiatan strategis lainnya

451,2

1.183,3 1.154,01.265,4

1.455,3 1.527,21.670,0,

732,1

-1,7 -2,5

9,615,0

4,99,4

684,2

846,6765,1

854,9 884,6

469,8500,2

608,8672,2

785,4

2015 2016 2017 2018 Outlook 2019

RAPBN2020

(triliun Rupiah)Belanja K/L

(triliun Rupiah)Belanja Non K/L


1111


RAPBN

106,7109,6

127,4

102,5111,8

120,2

98,194,3

90,3

59,460,2

65,1

41,257,2

62,8

57,357,8

57,4

45,141,442,7

43,240,4

42,2

33,536,937,2

39,435,135,7

Kementerian Pertahanan

12345678

910

Kementerian PUPR

Polri

Kementerian Agama

Kementerian Sosial

Kementerian Kesehatan

Kementerian Perhubungan

Kemenristekdikti

Kementerian Keuangan

Kemendikbud

Realisasi 2018

(triliun Rupiah)

Outlook 2019RAPBN 2020

Pagu Terbesar

diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dankesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam

Belanja Kementerian/Lembaga

10 K/L(Tidak termasuk anggaran BLU Kelapa Sawit)

1212


RAPBN

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan

1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi- Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS- KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)

2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)

3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM - Pendidikan vokasi --> penguasaan skill, enterpreneurship dan ICT

sesuai kebutuhan industri - Kartu Pra kerja

4.Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah :- Dana Abadi Pendidikan- Dana Abadi Penelitian- Dana Abadi Perguruan Tinggi- Dana Abadi Kebudayaan

390,3 153,9169,910,4

370,8406,1

Kebijakan

Pemerintah Pusat

303,5306,9Transfer ke Daerah

21,029,0Pembiayaan (Dana Abadi)

431,7

478,4(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)

505,8

-5,0

9,56,3

10,85,7

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Indeks Pembangunan Manusia

Program Indonesia Pintar(juta siswa)

Penerimaan beasiswaLPDP (mahasiswa)

Beasiswa Bidik Misi(ribu mahasiswa)

Bantuan OperasionalSekolah (juta jiwa)

APK Pendidikan SMP/Sederajat

APK Pendidikan SMA/Sederajat

71,98

IndikatorPendidikan

Capaian danTargetPembangunanPendidikan

72,51

92,0592,73

80,7881,52

2018

2019

2020

392,6

463,6

818,1

20,4

20,1

20,1

1.789

6.000

5.000

62,0

56,9

55,7

Pembangunan/RehabRuang Kelas (ribu ruang kelas)

56,0

55,8

54,6

Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah & Tinggi (%)

41,043,0


2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AnggaranPendidikan

13


RAPBN

Kartu Pra Kerja

pesertaDigital: 1,5 juta Reguler: 0,5 juta

Sasaran : pencari kerja fresh graduateTujuan : skill adjustment, pembekalan

vocational skill untuk bekerja Outcome : mengurangi penganggur

Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHKTujuan : pembekalan vocational skill yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausahaOutcome : mencegah pengangguran kembali

Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.

Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)

*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO

*tahap pengembangan selanjutnya

Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll).

Pelatihan disediakan oleh swasta*

Pelatihan Online (e-learning) dan Offline (tatap muka)

Total anggaran 2020

Digital

Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri*

Pelatihan Offline (tatap muka)

Regular

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Pra Kerja

2 juta target

Skilling

Re-Skilling

DesainImplementasi

Pelatihan+insentif Pelatihan + Sertifikasi + Insentif

Rp10 T


RAPBN

KIP Kuliah

4,2

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan,peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan

KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi

Agar setelah lulus dapat langsung bekerja --> jurusan diutamakan vokasi/poltek/ sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.

• Lulusan pemegang KIP.• Diterima di PTN/PTS/prodi

terakreditasi A/B. • Dari keluarga tidak mampu

dan penerima PKH

Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup:

BantuanPendidikan

Sasaran Penerima

Kriteria penerima KIP Kuliah

2015

269

2,7 3,2 3,7 4,0 4,9 7,5

332 358393

464

818Ribu/orang

trili

un R

upia

h

2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Biaya hidup

Biaya Pendidikan

ID: 12345678912345678

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Indonesia PintarKuliah

Rp juta rupiah/mhs/smt

398Lanjutan Bidik Misi

ribu mahasiswa420

Penerimaan mahasiswa baru

ribu mahasiswa

2,4juta rupiah/mhs/smt

14


RAPBN

Kartu Pra Kerja

pesertaDigital: 1,5 juta Reguler: 0,5 juta

Sasaran : pencari kerja fresh graduateTujuan : skill adjustment, pembekalan

vocational skill untuk bekerja Outcome : mengurangi penganggur

Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHKTujuan : pembekalan vocational skill yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausahaOutcome : mencegah pengangguran kembali

Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.

Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)

*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO

*tahap pengembangan selanjutnya

Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll).

Pelatihan disediakan oleh swasta*

Pelatihan Online (e-learning) dan Offline (tatap muka)

Total anggaran 2020

Digital

Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri*

Pelatihan Offline (tatap muka)

Regular

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Pra Kerja

2 juta target

Skilling

Re-Skilling

DesainImplementasi

Pelatihan+insentif Pelatihan + Sertifikasi + Insentif

Rp10 T

15


RAPBN

AnggaranKesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,serta penguatan penanganan stunting

Refocusing anggaran kesehatan • mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah

penggalian pajak baru (negative externalities) untuk kesehatan• penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood • meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita • akselerasi penurunan stunting

Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan • harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan

faskes• mendorong skema KPBU

Peningkatan level efektivitas program JKN • percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,• peningkatan kualitas layanan kesehatan,• strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat,• reviu besaran iuran PBI dan non PBI.

86,097,2

Kebijakan

Melalui Belanja Pusat

31,034,9Melalui Transfer ke Daerah

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Stunting (balita)

Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa

Sertifikasi obat dan makanan

Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses - jiwa

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk

Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

27,1%

Indikator Kesehatan

Capaian danTargetPembangunanKesehatan

30,8%

245245

300300

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

29,8 juta

30,1 juta

31,6 juta

92,4 juta

96,8 juta

96,8 juta

72,8 ribu

74,0 ribu

74,0 ribu

86,0%

95%

95%

92,8 69,3

33,9

(0,7)16,118,2

7,313,0

92,2 109,0 117,0

132,2

# '

Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)

Pertumbuhan (%)


16


RAPBN

percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 2020 dilakukan melalui penguatan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan dana desa

Anggaran perlindungan sosial mencakup PKH, Bantuan Pangan, PIP, PBI JKN, Bidik Misi, subsidi (di luar subsidi pajak), dan Dana Desa, serta pengeluaran pembiayaan untuk kredit ultra mikro

• melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan Pembiayaan Ultra Mikro

• penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu Sembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN

• peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi• penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa• peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data,

pemanfaatan Information, Communications and Technology (ICT), serta penguatan monev.

Kebijakan

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Bidikmisi/KIP Kuliah (ribu mahasiswa)

Program Indonesia Pintar(Juta Siswa)

Bansos Pangan/ Kartu Sembako(Juta KPM)

Kredit Pembiayaan Ultra Mikro(Juta Debitur, Akumulasi)

Indikator Kesejahteraan Sosial

Capaian danTargetPerlindungan Sosial

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

15,6

15,6

15,6

392,7

463,6

818,1

20,4

20,1

20,1

0,8

1,4

1,6

Program Keluarga Harapan(Juta KPM)

2018

2019

2020

10

10

10

PBI Program JKN(Juta Jiwa)

2018

2019

2020

92,4

96,8

96,8

247,6

-42%4% 5% 28% 7% 4%

258,4 271,5 346,3 369,1 385,3

Alokasi (Triliun Rp) Pertumbuhan (%)

Tingkat Kemiskinan

9,48,5-9,0

Rasio Gini

0,3820,380-0,375

Perlindungan Sosial



RAPBN

AnggaranKesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,serta penguatan penanganan stunting

Refocusing anggaran kesehatan • mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah

penggalian pajak baru (negative externalities) untuk kesehatan• penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood • meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita • akselerasi penurunan stunting

Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan • harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan

faskes• mendorong skema KPBU

Peningkatan level efektivitas program JKN • percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,• peningkatan kualitas layanan kesehatan,• strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat,• reviu besaran iuran PBI dan non PBI.

86,097,2

Kebijakan


31,034,9Melalui Transfer ke Daerah

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Stunting (balita)

Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa

Sertifikasi obat dan makanan

Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses - jiwa

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk

Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

27,1%

Indikator Kesehatan

Capaian danTargetPembangunanKesehatan

30,8%

245245

300300

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

29,8 juta

30,1 juta

31,6 juta

92,4 juta

96,8 juta

96,8 juta

72,8 ribu

74,0 ribu

74,0 ribu

86,0%

95%

95%

92,8 69,3

33,9

(0,7)16,118,2

7,313,0

92,2 109,0 117,0

132,2

# '

Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)

Pertumbuhan (%)


17


RAPBN

untuk Ketepatan Sasaran Program

BDT BerbasisKeluarga

BDT BerbasisNonkeluarga

9,41%

21%

25%

38% 27.308.510

40%

Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Keterangan:*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019

Sumber: Bappenas, diolah

Jumlah Rumah Tangga (RT)

31.430.304

99.359.312

Jumlah Keluarga (KK)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

509.041Individu (Jiwa)

(96,8 juta jiwa)

Penerima KPS/KKS, Rastra, BNPT(15,6 juta KPM)Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(20,1 juta siswa)

Program Keluarga Harapan (PKH)(10 juta KPM)

Garis Kemiskinan (Maret 2019)(25,14 juta jiwa)

Mis

kin

Ham

pir

Mis

kin

/Ren

tan

Basis Data Terpadu


RAPBN

Kartu SembakoTujuan

Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako

• Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan

• Meningkatkan ketepatan sasaran • Memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan

pangan• Memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok

dengan kandungan gizi yang diperlukan, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting

Kartu Sembako 2020

Bantuan Pangan

2015

Rastra (juta KPM) BPNT (juta KPM)

(RAPBN 2020) (Outlook 2019)2016 2017 2018 Outlook

2019RAPBN

2020

15,5 15,5 15,6 15,6 15,6

Rp28,1 T Rp20,4 T

15,6

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Sembako Murah

1,2

10,3

14,4 5,3

Pengembangan bantuanpangan menjadi

keluarga penerima manfaat

15,6 juta penerima

per bulan110.000nilai bantuan

Beras telur

Komoditas

dan atau

Kartu Sembako


15,6 juta penerima

150.000nilai bantuan

Beras telur

Ditambah bahanpangan dengan

Komoditas

dan atau + kandungangizi lainnya

per bulan

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Sembako Murah

18


RAPBN

untuk Ketepatan Sasaran Program

BDT BerbasisKeluarga

BDT BerbasisNonkeluarga

9,41%

21%

25%

38% 27.308.510

40%

Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Keterangan:*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019

Sumber: Bappenas, diolah

Jumlah Rumah Tangga (RT)

31.430.304

99.359.312

Jumlah Keluarga (KK)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

509.041Individu (Jiwa)

(96,8 juta jiwa)

Penerima KPS/KKS, Rastra, BNPT(15,6 juta KPM)Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(20,1 juta siswa)

Program Keluarga Harapan (PKH)(10 juta KPM)

Garis Kemiskinan (Maret 2019)(25,14 juta jiwa)

Mis

kin

Ham

pir

Mis

kin

/Ren

tan

Basis Data Terpadu


RAPBN

Kartu SembakoTujuan

Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako

• Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan

• Meningkatkan ketepatan sasaran • Memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan

pangan• Memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok

dengan kandungan gizi yang diperlukan, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting

Kartu Sembako 2020

Bantuan Pangan

2015

Rastra (juta KPM) BPNT (juta KPM)

(RAPBN 2020) (Outlook 2019)2016 2017 2018 Outlook

2019RAPBN

2020

15,5 15,5 15,6 15,6 15,6

Rp28,1 T Rp20,4 T

15,6

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Sembako Murah

1,2

10,3

14,4 5,3

Pengembangan bantuanpangan menjadi


15,6 juta penerima

per bulan110.000nilai bantuan

Beras telur

Komoditas

dan atau

Kartu Sembako


15,6 juta penerima

150.000nilai bantuan

Beras telur

Ditambah bahanpangan dengan

Komoditas

dan atau + kandungangizi lainnya

per bulan

Nama: Dirgahayu

ID: 12345678912345678

Kartu Sembako Murah

19

Rp


RAPBN

KPBU AP

Kelebihan bagi Pemerintah Kelebihan bagi Badan Usaha

Keterlibatan peran swasta dan/atau BUMN dalam mendukung pembangunan Infrastruktur terus didorong antara lain melalui KPBU AP pada tahun 2020

• Jalan Non Tol Sumatera Selatan (Rp0,9 triliun)

• Jalan Non Tol Riau (Rp1,1 triliun)

• Palapa Ring Barat (Rp1,2 triliun)• Palapa Ring Tengah (Rp1,0 triliun)• Palapa Ring Timur (Rp5,4 triliun)• Satelit Multifungsi (Rp6,6 triliun)

Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Prov. Gorontalo (Rp0,3 triliun)

Kereta Api Makassar-Parepare (Rp1,0 triliun)

Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau – Bau Prov. SulTeng(Rp0,2 triliun)

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) - Sumatera dan Jawa(Rp0,3 triliun)


Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (Rp1,6 triliun)

Keterangan: • Nilai tersebut merupakan nilai capex dan /atau estimasi nilai proyek• Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp19,7 triliun

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

• Meningkatkan daya tarik proyek, khususnya proyek yang kurang layak secara finansial (misal infrastruktur sosial), bagi badan usaha

• Memungkinkan memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi

• Tidak menanggung risiko permintaan (demand risk)

• Kelayakan finansial dan pengembalian investasi terjamin

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Informasi


RAPBN

AnggaranInfrastruktur

Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur

• Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0;

• Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)

• Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah• Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai

proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif• Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan

pembiayaan jangka panjang di luar APBN• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda

selaras dengan target nasional• Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus

pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur

162,3187,5

Kebijakan


192,4199,9Melalui Transfer

45,031,8Melalui Pembiayaan

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Indikator PembangunanInfrastruktur

256,1 269,1379,7 394,0 399,7 419,2

65,6

5,141,1

3,91,4 4,9

Anggaran Infrastruktur(triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)

Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api (km’sp)

Bendungan (unit) Perumahan untuk MBR

Capaian dan TargetPembangunan Infrastruktur

Persentase kondisi mantap jalan

9394

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

Menuju 40Menuju 40Persentase Rumah Tangga yangmenempati hunian layak

47,850,0

Pembangunan KonektivitasJalan (km)

Rusun (unit)

2018

2019

2020

766

406

837

2018

2019

2020

351,45

269,45

238,8

2018

2019

2020

46

51

49

2018

2019

2020

11.670

6.873

5.224

Rumah Khusus (unit)

2018

2019

2020

4.525

2.130

2.000

Penyelesaian Bandara Baru(lokasi)201820192020

4

4

3

Jembatan (m)2018

2019

2020

16.638

17.283

6.883


20

Rp


RAPBN

KPBU AP

Kelebihan bagi Pemerintah Kelebihan bagi Badan Usaha

Keterlibatan peran swasta dan/atau BUMN dalam mendukung pembangunan Infrastruktur terus didorong antara lain melalui KPBU AP pada tahun 2020

• Jalan Non Tol Sumatera Selatan (Rp0,9 triliun)

• Jalan Non Tol Riau (Rp1,1 triliun)

• Palapa Ring Barat (Rp1,2 triliun)• Palapa Ring Tengah (Rp1,0 triliun)• Palapa Ring Timur (Rp5,4 triliun)• Satelit Multifungsi (Rp6,6 triliun)

Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Prov. Gorontalo (Rp0,3 triliun)

Kereta Api Makassar-Parepare (Rp1,0 triliun)

Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau – Bau Prov. SulTeng(Rp0,2 triliun)

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) - Sumatera dan Jawa(Rp0,3 triliun)


Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (Rp1,6 triliun)

Keterangan: • Nilai tersebut merupakan nilai capex dan /atau estimasi nilai proyek• Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp19,7 triliun

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

• Meningkatkan daya tarik proyek, khususnya proyek yang kurang layak secara finansial (misal infrastruktur sosial), bagi badan usaha

• Memungkinkan memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi

• Tidak menanggung risiko permintaan (demand risk)

• Kelayakan finansial dan pengembalian investasi terjamin

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Informasi

21


RAPBN

Capaian

4

33

Kebijakan dan ProgramMendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik• Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan

efisiensi --> Mal Pelayanan Publik• Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan

masyarakat --> Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-procurement, satu data, satu peta)

• Mendorong profesionalisme ASN --> rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:• Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR• Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun

Penilaian Internasional

K/L yang telahmencapai 100%

20

30 K/L yang telahmencapai 75%-80%

K/L yang telahmencapai 47%-60%


Progres Reformasi Birokrasi (87 K/L)

116

103

84

107

- Peringkat Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia naik 19 peringkat --> dari peringkat 103 menjadi 84 (tahun 2017)

- Peringkat E-Government Development Index (EDGI) Indonesia naik 9 peringkat --> dari peringkat 116 menjadi 107 (tahun 2018)

ReformasiBirokrasi

diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien,melayani, dan bebas korupsi


RAPBN

4 Destinasi PariwisataSuper Prioritas

Sinergi lintas K/L:

Kegiatan yang akan dilaksanakan, a.l:

Danau Toba

Percepatan Pengembangan 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L

BorobudurLabuan Bajo

• Pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), fasilitasi event, geosite

• Pembangunan embung dan jaringan air minum• Pembangunan jalan pelabuhan.• Pembangunan TPA, IPAM, Geopark Dermaga.• Pembangunan/rehab pelabuhan danau, runway/taxiway, bandara• Pengembangan & revitalisasi desa adat• Pemberdayaan desa wisata• Penyediaan sarana ruang kreatif

Mandalika

Kemen PUPRKemenpar KemenhubKemen LHKKemendes PDTKemendikbudBekraf

2222


RAPBN

Capaian

4

33

Kebijakan dan ProgramMendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik• Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan

efisiensi --> Mal Pelayanan Publik• Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan

masyarakat --> Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-procurement, satu data, satu peta)

• Mendorong profesionalisme ASN --> rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:• Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR• Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun

Penilaian Internasional


20

30 K/L yang telahmencapai 75%-80%

K/L yang telahmencapai 47%-60%


Progres Reformasi Birokrasi (87 K/L)

116

103

84

107

- Peringkat Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia naik 19 peringkat --> dari peringkat 103 menjadi 84 (tahun 2017)

- Peringkat E-Government Development Index (EDGI) Indonesia naik 9 peringkat --> dari peringkat 116 menjadi 107 (tahun 2018)

ReformasiBirokrasi

diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien,melayani, dan bebas korupsi


RAPBN

4 Destinasi PariwisataSuper Prioritas

Sinergi lintas K/L:

Kegiatan yang akan dilaksanakan, a.l:

Danau Toba

Percepatan Pengembangan 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L

BorobudurLabuan Bajo

• Pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), fasilitasi event, geosite

• Pembangunan embung dan jaringan air minum• Pembangunan jalan pelabuhan.• Pembangunan TPA, IPAM, Geopark Dermaga.• Pembangunan/rehab pelabuhan danau, runway/taxiway, bandara• Pengembangan & revitalisasi desa adat• Pemberdayaan desa wisata• Penyediaan sarana ruang kreatif

Mandalika

Kemen PUPRKemenpar KemenhubKemen LHKKemendes PDTKemendikbudBekraf

2323


RAPBN

Subsidi Energi

Subsidi BBM dikendalikan dengan mengurangi besaran subsidi tetap solar menjadi Rp1.000/liter

Subsidi BBM(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Subsidi LPG 3 kg

Kebijakan

Kebijakan

14.40014.250

6563

9092,1

Kebijakan

diupayakan lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani (revisi Perpres 104/2007)

Subsidi Listrik diberikan pada golongan tertentu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA

• Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar.

• Subsidi selisih harga untuk minyak tanah.• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah

Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.

• Subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg. • Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3

kg yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi LPG Tabung 3 kg dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Revisi Perpres 104/2007).

• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.

• Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.

• Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

• Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.

2015

-81,7

34,9

25,9

58,3

(42,7)

8,2

(19,8)

11,7

(7,4)

18,9

63,1

50,656,5

52,3

62,2

-3,6

55,4 50,1

-0,2 -6,2

-47,2

24,9

38,7

58,1 58,054,4

18,7

8,3

38,932,3

20,8

-46,3

-55,7

368,5

-17,0 -35,5

2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Subsidi LPG Tabung 3 kg(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Subsidi Listrik(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan

Nilai TukarAsumsi yang mempengaruhiperhitungan subsidi energi

Rp/USD USD/barel USD/ton

Harga MinyakHarga BatubaraAcuan/HBA

Rp

$

Outlook APBN 2019RAPBN 2020

24


RAPBN

Subsidi Nonenergi

Subsidi KURdan IJP KUR

diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran

* Subsidi bunga KUR dan IJP ** target penyaluran

Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi Pupuk diarahkan lebih tepat sasaran menggunakan Kartu Tani

diarahkan untuk antara lain meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan TKI

Subsidi PSO

Memperluas akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR kepada sekitar 16,47 juta orang

diarahkan lebih tepat sasaran untuk Peningkatan Layanan Publik

31,3 26,9 28,8

Rp22,8 T Rp94,4 T Rp96,7 T Rp120,3 T Rp140,0 T ** Rp150 T **

33,6 37,1

26,6

48,8

76% 94,4% 90,7% 97,2% 100% 100%

(14,3)

7,4 16,5 10,4

(28,2)

Subsidi Pupuk(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Kebijakan• Validasi data penerima dan kebutuhan

penerima pupuk bersubsidi --> e-RDKK• Perluasan penggunaan Kartu Tani dalam

penebusan pupuk bersubsidi• Penerapan komposisi pupuk berbasis

komoditas dan lahan

Kebijakan• Peningkatan pelayanan umum di bidang

transportasi publik untuk penumpang kapal laut kelas ekonomi (PT. PELNI sebesar Rp2,0 triliun)

• Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan KRL Commuterline (PT. KAI sebesar Rp2,7 triliun)

• Penyediaan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik (LKBN Antara sebesar Rp167,7 miliar)

34 Bank4 LKBB2 Koperasi

27 Bank3 LKBB




Subsidi KUR* (Rp Triliun) 1,4 4,2 3,6 11,7 12,2 13,9

12 9 9 7 7 7Suku Bunga (%)

Penyalur KUR

1.5 1.7 2.1 2.1 2.4 2.7

1,6 1,8

2,1 1,9 1,8

2,0 0,1

0,1

0,1 0,2 0,2 0,2

3,3 3,7

4,3 4,2 4,4 4,9

56,4

12,5 17,4

(1,8) 2,8 12,3

2015 2016 2017 2018 2019 Outlook

2020PT KAI(triliun Rupiah)

PT Pelni(triliun Rupiah)

Perum LKBN Antara(triliun Rupiah)

Pertumbuhan (%)


RAPBN

Subsidi Energi

Subsidi BBM dikendalikan dengan mengurangi besaran subsidi tetap solar menjadi Rp1.000/liter

Subsidi BBM(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Subsidi LPG 3 kg

Kebijakan

Kebijakan

14.40014.250

6563

9092,1

Kebijakan

diupayakan lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani (revisi Perpres 104/2007)

Subsidi Listrik diberikan pada golongan tertentu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA

• Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar.

• Subsidi selisih harga untuk minyak tanah.• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah

Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.

• Subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg. • Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3

kg yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi LPG Tabung 3 kg dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Revisi Perpres 104/2007).

• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.

• Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.

• Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).

• Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.

2015

-81,7

34,9

25,9

58,3

(42,7)

8,2

(19,8)

11,7

(7,4)

18,9

63,1

50,656,5

52,3

62,2

-3,6

55,4 50,1

-0,2 -6,2

-47,2

24,9

38,7

58,1 58,054,4

18,7

8,3

38,932,3

20,8

-46,3

-55,7

368,5

-17,0 -35,5

2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

Subsidi LPG Tabung 3 kg(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Subsidi Listrik(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan

Nilai TukarAsumsi yang mempengaruhiperhitungan subsidi energi

Rp/USD USD/barel USD/ton

Harga MinyakHarga BatubaraAcuan/HBA

Rp

$

Outlook APBN 2019RAPBN 2020

25

Rata-rataper Desa

juta Rupiah

933,9

2019

Rata-rataper Desa

Rata-rataper Desa

juta Rupiah

960,6

2020

Rata-rataper Desa


RAPBN


DAK Fisik

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif

• Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.

• Memperkuat kebijakan afirmasi. • Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik

dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.

• Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.

DAK Nonfisik

• Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.

• Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.

• Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.

Dana Insentif Daerah

• Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.

• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.

Dana Desa

• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

• Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.

• Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.

• Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.

72,2 65,9

130,6 125,7

15,0 10,0

72,0 69,8



RAPBN


Dana Bagi Hasil


• Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.

• Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.

• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

Dana Alokasi Umum• DAU bersifat final untuk memberi kepastian

pendanaan bagi daerah.• Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan,

Siltap perangkat desa, dan penggajian pegawai PPPK.

• Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.


Dana Otsus, Dana TambahanInfrastruktur, danDana Keistimewaan D.I.Y

• Memperbaiki tatakelola Dana Otonomi Khusus dan Dana tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

• meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

20,8

8,6%

14%

4,5% 2,1%

7,5%

5,4%

602,4 663,6 682,2 697,9 744,6 786,8

46,759,8 59,9

69,872,0

Dana Desa(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Transfer ke Daerah(triliun Rupiah)

116,1 103,0

430,1 417,8

22,7 22,2


26

Rata-rataper Desa

juta Rupiah

933,9

2019

Rata-rataper Desa

Rata-rataper Desa

juta Rupiah

960,6

2020

Rata-rataper Desa


RAPBN


DAK Fisik


• Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.

• Memperkuat kebijakan afirmasi. • Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik

dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.

• Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.

DAK Nonfisik

• Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.

• Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.

• Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.

Dana Insentif Daerah

• Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.

• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.

Dana Desa

• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

• Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.

• Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.

• Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.

72,2 65,9

130,6 125,7

15,0 10,0

72,0 69,8



RAPBN


Dana Bagi Hasil


• Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.

• Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.


Dana Alokasi Umum• DAU bersifat final untuk memberi kepastian

pendanaan bagi daerah.• Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan,

Siltap perangkat desa, dan penggajian pegawai PPPK.

• Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.


Dana Otsus, Dana TambahanInfrastruktur, danDana Keistimewaan D.I.Y

• Memperbaiki tatakelola Dana Otonomi Khusus dan Dana tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

• meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

20,8

8,6%

14%

4,5% 2,1%

7,5%

5,4%

602,4 663,6 682,2 697,9 744,6 786,8

46,759,8 59,9

69,872,0

Dana Desa(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Transfer ke Daerah(triliun Rupiah)

116,1 103,0

430,1 417,8

22,7 22,2


27


RAPBN

Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di desa

Capaian PemanfaatanDana Desa 2015-2018

Jalan Desa191,6 ribu km

Jembatan Desa1.140,4 km

Tambatan Perahu5.371 unit

Pasar Desa8.983 unit

BUMDes37.830 kegiatan

Embung4.175 unit

Irigasi58.931 unit

Sarana Olahraga 19.526 unit

Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Air Bersih59,6 ribu unit

Sarana MCK240.587 unit

Penahan Tanah192.974 unit

POLINDES9.692 unit

Sumur45.169 unit

PAUD Desa50.854 unit

POSYANDU24.820 unit

Drainase29.557,9 ribu meter

Rasio Gini Perdesaan

2017

2018

0,320

0,319

2015

2016

0,329

0,316

Jumlah PendudukMiskin di desa (juta jiwa)

2017

2018

16,31

15,54

2015

2016

17,89

17,28

Persentase Penduduk Miskin di desa (juta jiwa)

2017

2018

13,47

13,10

2015

2016

14,09

13,96

28


RAPBN

Pembiayaan Utang

Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

SBN (neto)

Strategi

Perbaikan credit rating dan penurunan yield SBN

BBB- BBB

Baa3*** Baa2

BBB BBB

ratingsebelumnya

rating perJuni 2019

Hati-hati• pengendalian rasio utang dalam batas

aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal

• menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan

EfisiensiTerciptanya efisiensi biaya utang

Produktifpemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;

• Meningkatkan efisiensi biaya utang• Mengoptimalkan peran serta masyarakat

dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)

• Pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen kewajiban dan aset.

• Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif

• meningkatnya likuiditas pasar SBN domestik

• penguatan nilai tukar rupiah• penurunan yield SBN

Per 1 Juni 2019 S&P kembali menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dan berdampak positif pada

pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

380,9

362,3407,3 441,8

358,4389,3381,8

49,0

5,8

36,9

12,48,5

-18,9

6,5 2,0

6,5

-13,30,5

-5,9

403,0429,1

372,0 373,9 351,9

Pembiayaan Utang(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

SBN (neto)(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020


RAPBN

Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di desa

Capaian PemanfaatanDana Desa 2015-2018

Jalan Desa191,6 ribu km

Jembatan Desa1.140,4 km

Tambatan Perahu5.371 unit

Pasar Desa8.983 unit

BUMDes37.830 kegiatan

Embung4.175 unit

Irigasi58.931 unit

Sarana Olahraga 19.526 unit

Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Air Bersih59,6 ribu unit

Sarana MCK240.587 unit

Penahan Tanah192.974 unit

POLINDES9.692 unit

Sumur45.169 unit

PAUD Desa50.854 unit

POSYANDU24.820 unit

Drainase29.557,9 ribu meter

Rasio Gini Perdesaan

2017

2018

0,320

0,319

2015

2016

0,329

0,316

Jumlah PendudukMiskin di desa (juta jiwa)

2017

2018

16,31

15,54

2015

2016

17,89

17,28

Persentase Penduduk Miskin di desa (juta jiwa)

2017

2018

13,47

13,10

2015

2016

14,09

13,96

29


RAPBN

KesimpulanAPBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia

Sebagai landasan awal dalam mewujudkan visi jangka menengah pertama menuju Indonesia maju, kebijakan fiskal di tahun 2020 akan fokus pada upaya peningkatan daya saing bangsa dan kualitas SDM

Postur Rancangan APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur

Rancangan APBN tahun 2020 disamping fokus mendukung pencapaian target pembangunan juga diarahkan semakin sehat danadaptif menghadapi risiko perekonomian

Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM

Belanja Negara dikelola secara produktif dan efektif (spending better) baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah.

Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian

Mendukung iklim usaha & investasi dengan tetap melanjutkan reformasi di bidang Penerimaan Perpajakan dan PNBP

Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif

Pengelolaan utang secara prudent dengan mengupayakan kombinasi yang efisien serta pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa

IndonesiaMaju


RAPBN

Pembiayaan Investasi

Meningkatkan DayaSaing Bangsa

Mendorong ProgramEkspor Nasional

• Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi

• Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi

• PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor

• Investasi Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan melalui program National Interest Account (NIA)

• PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek

Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

59,7

569,6

49,3 (32,9) 2,3 24,0 (2,1)

89,1

59,8 61,1

75,8 74,2

Pembiayaan Investasi(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Dana Abadiuntuk Pendidikan

Dana pengembangan pendidikan nasional untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa

lanjutan, serta mendanai 75 riset Dana abadi penelitian meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada

sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar Dana abadi kebudayaan menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi

generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan

Dana abadi perguruan tinggi untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam

mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju World Class University

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.

Rp

30


RAPBN

KesimpulanAPBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia

Sebagai landasan awal dalam mewujudkan visi jangka menengah pertama menuju Indonesia maju, kebijakan fiskal di tahun 2020 akan fokus pada upaya peningkatan daya saing bangsa dan kualitas SDM

Postur Rancangan APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur

Rancangan APBN tahun 2020 disamping fokus mendukung pencapaian target pembangunan juga diarahkan semakin sehat danadaptif menghadapi risiko perekonomian

Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM

Belanja Negara dikelola secara produktif dan efektif (spending better) baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah.

Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian

Mendukung iklim usaha & investasi dengan tetap melanjutkan reformasi di bidang Penerimaan Perpajakan dan PNBP

Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif

Pengelolaan utang secara prudent dengan mengupayakan kombinasi yang efisien serta pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa

IndonesiaMaju


RAPBN

Pembiayaan Investasi

Meningkatkan DayaSaing Bangsa

Mendorong ProgramEkspor Nasional

• Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi

• Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi

• PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor

• Investasi Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan melalui program National Interest Account (NIA)

• PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek

Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa

2015 2016 2017 2018 Outlook2019

RAPBN2020

59,7

569,6

49,3 (32,9) 2,3 24,0 (2,1)

89,1

59,8 61,1

75,8 74,2

Pembiayaan Investasi(triliun Rupiah)

Pertumbuhan(%)

Dana Abadiuntuk Pendidikan

Dana pengembangan pendidikan nasional untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa

lanjutan, serta mendanai 75 riset Dana abadi penelitian meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada

sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar Dana abadi kebudayaan menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi

generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan

Dana abadi perguruan tinggi untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam

mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju World Class University

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.

Rp

31

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Jalan Dr Wahidin Raya No. 1Gedung Sutikno Slamet Lt.12

www.anggaran.kemenkeu.go.id

Advertorial RAPBN 2020 - anggaran.kemenkeu.go.id APBN/advertorial rapbn... · Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Advertorial 2020 RAPBN

Documents