Administrasi Perpajakan 1 Registrasi dan Ekstensifikasi 1. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP 1.1. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 1.1.1. Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. 1.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan. 1.1.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak. 1.1.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi Pelayanan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Administrasi Perpajakan 1
Registrasi dan Ekstensifikasi
1. Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP 1.1. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
1.1.1. Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran NPWP dengan menggunakan
Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak beserta persyaratannya
kepada Petugas Tempat Pelayanan Terpadu.
1.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada
Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas pendaftaran
kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Pindah ini dicetak rangkap
dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkannya
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 8
1.5.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
1.5.8. Proses selesai. Wajib Pajak akan menyerahkan Surat Pindah ke Kantor Pelayanan
Pajak baru.
1.5.9. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Tata Cara Penyelesaian Pemindahan
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dan merekam faximili Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
1.5.11. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak kemudian menyerahkannyan kepada Kepala Seksi
Pelayanan. Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dicetak
dalam rangkap dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.12. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak.
1.5.13. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.5.14. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak baru melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.5.15. Proses selesai.
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru 1.5.1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima faximili Surat Pemberitahuan
Pernyataan Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak baru, mencetak Bukti Penerimaan
Surat dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen kemudian meneruskannya ke
Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.2. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Surat Pemberitahuan Pernyataan Pindah.
Administrasi Perpajakan 9
1.5.3. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pindah kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat Pindah ini dicetak rangkap
dua :
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.4. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pindah kemudian menyerahkannya
kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.5.5. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.5.6. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga harus mengirim faximili Surat
Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
1.5.7. Proses selesai. Faximili Surat Pindah akan diproses dalam SOP Pemindahan
Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.8. Proses selanjutnya akan dilakukan pada SOP Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Baru.
1.5.9. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima faximili Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak baru kemudian mencetak Surat Pencabutan
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.5.10. Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan konsep Surat Pencabutan Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kepala Seksi Pelayanan. Surat
Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ini dicetak rangkap dua :
1.5.11. Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
1.5.12. Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.5.13. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Surat Pencabutan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi
Pelayanan.
1.5.14. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 10
1.5.15. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen yang akan
diserahkan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga akan mengirim berkas Wajib
Pajak dan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak baru melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.5.16. Proses selesai.
1.6. Tata Cara Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di KPP Baru Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Lama 1.6.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas
permohonan kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.4. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kartu NPWP dan SKT ini dicetak
rangkap dua:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
1.6.5. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani Kartu NPWP dan SKT kemudian
menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.6.6. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani,
memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan dokumen untuk arsip dan
dokumen yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
1.6.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Pelaksana Seksi Pelayanan juga mengirim faximili dokumen ke Kantor
Pelayanan Pajak lama.
1.6.8. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 11
Dalam hal Surat Pernyataan Pindah diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Baru 1.6.1. Wajib Pajak mengajukan berkas permohonan pemindahan Wajib Pajak dengan
menggunakan Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib
Pajak beserta persyaratannya.
1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan. Dalam hal berkas
permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan kemudian
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.1.2.12. Proses Selesai.
2.1.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh 22 Untuk Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu 2.1.3.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.3.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.3.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 33
2.1.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.3.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.3.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22, kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.1.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.3.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 22 atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.3.12. Proses selesai.
2.1.4. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan
PPh 22 2.1.4.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 34
2.1.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.4.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian meneruskan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.4.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.4.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.4.7. SKB PPh Ps 22 Impor terdiri dari rangkap 6 :
Lembar 1 : DJBC / Bank Devisa
Lembar 2 : Importir / Wajib Pajak
Lembar 3 : DJBC / Bank Devisa (kembali ke KPP)
Lembar 4 : Direktorat PKP (dahulu Dit. PPh)
Lembar 5 : KPP Domisili Importir
Lembar 6 : Arsip KPP
Administrasi Perpajakan 35
2.1.4.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 Impor, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.4.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.4.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.4.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau
Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.4.12. Proses selesai.
2.1.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh 22 Impor Untuk WP Yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh 2.1.5.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 36
2.1.5.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.5.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.5.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.5.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
2.1.5.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak
yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final
atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya Semata‐
mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final.
2.1.5.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.5.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
Administrasi Perpajakan 37
2.1.5.11. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib
Pajak yang Penghasilannya Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat
Final atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya
Semata‐mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
menyampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.5.12. Proses Selesai.
2.1.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22 Impor Emas Batangan 2.1.6.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.6.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.6.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 38
2.1.6.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.6.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.6.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.6.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas
Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.6.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menympaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.6.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.6.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor
Emas Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan
Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Ekspor
Perhiasan Emas ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.6.12. Proses Selesai.
Administrasi Perpajakan 39
2.1.7. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh 23 2.1.7.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.7.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.7.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.7.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.7.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.7.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Administrasi Perpajakan 40
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.7.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 atau Surat Penolakan
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 23, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.1.7.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.7.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.7.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 atau Surat
Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.7.12. Proses selesai.
2.1.8. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI 2.1.8.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.8.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 41
2.1.8.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.8.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.8.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.8.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.8.7. SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan
serta Diskonto SBI diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 untuk Bank melalui Wajib Pajak;
Lembar ke‐3 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.8.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan
oleh Menteri Keuangan atau Surat Penolakan Permohonan Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga
Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang
Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan
oleh Menteri Keuangan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
2.1.8.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 42
2.1.8.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.8.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Surat Penolakan Permohonan
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah
Disahkan oleh Menteri Keuangan ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.8.12. Proses selesai.
2.1.9. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan 2.1.9.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.9.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 43
2.1.9.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan SKB, dan memberikan persetujuan
(approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.9.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan SKB
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan.
2.1.9.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.9.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.1.9.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.9.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan ke pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.9.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 44
2.1.10. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi WP Real Estat 2.1.10.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.10.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.10.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh serta menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.10.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.10.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.10.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.10.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Administrasi Perpajakan 45
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.10.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Real
Estat atau Surat Penolakan Pembebasan Pemungutan PPh atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi
Wajib Pajak Real Estat, kemudian menyampaikannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan.
2.1.10.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.10.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.10.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Penghasilan dari
Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi Wajib Pajak Real
Estat atau Surat Penolakan Pembebasan Pemungutan PPh atas
Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Bagi
Wajib Pajak Real Estat ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐
pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.10.12. Proses selesai.
2.1.11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN
2.1.11.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 46
2.1.11.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.11.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.11.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.11.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian
penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPN.
2.1.11.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.11.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga),
yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
Lembar ke‐2 : untuk Pemohon SKB PPN;
Lembar ke‐3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB
PPN.
Administrasi Perpajakan 47
2.1.11.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena
Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.11.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.11.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil
persetujuan.
2.1.11.11. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang
Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.1.11.12. Proses selesai
2.1.12. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN Atas Penyerahan BKP Tertentu WP Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya 2.1.12.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat
Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 48
2.1.12.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.12.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN
dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya kemudian menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.12.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
Uraian Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
atas penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN
dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian menyampaikan uraian penelitian
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.12.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas
penerbitan Surat Keterangan Bebas Surat Pembebasan PPN dan/atau
PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya.
2.1.12.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.12.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
Lembar ke‐1 : untuk Wajib Pajak;
Lembar ke‐2 : untuk Pemotong/Pemungut pajak;
Lembar ke‐3 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 49
2.1.12.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara Asing/Badan
Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat Penolakan
Permohonan Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara
Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.12.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan kemudian menyapaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.12.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil
persetujuan.
2.1.12.11. Surat Pembebasan PPN dan/atau PPnBM Perwakilan Negara
Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya atau Surat
Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP.
2.1.12.12. Proses selesai.
2.1.13. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Pembelian Kendaraan Angkutan
2.1.13.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 50
2.1.13.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.1.13.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan Angkutan, kemudian menyampaikan
uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.1.13.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian menyampaikan
uraian penelitian permohonan tesebut kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.1.13.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan.
2.1.13.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.13.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan
kendaraan angkutan diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan angkutan;
Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan
angkutan terdaftar;
Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;
Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.
Administrasi Perpajakan 51
2.1.13.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan
angkutan atau konsep Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan, kemudian
menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.13.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.13.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
2.1.13.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan
Kendaraan angkutan atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan angkutan ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.13.12. Proses selesai.
2.1.14. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor 2.1.14.1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.1.14.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 52
2.1.14.3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Pemotongan/Pemungutan PPh, kemudian menyampaikan uraian
penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.1.14.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani
uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.14.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani Uraian
Penelitian Permohonan, dan memberikan persetujuan (approve)
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan
PPh.
2.1.14.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan.
2.1.14.7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM atas pembelian/perolehan
kendaraan bermotor diterbitkan dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
Lembar Ke‐1 : untuk PKP penjual kendaraan bermotor;
Lembar Ke‐2 : untuk KPP dimana PKP penjual kendaraan
bermotor terdaftar;
Lembar Ke‐3 : untuk Wajib Pajak pemohon SKB PPn BM;
Lembar Ke‐4 : untuk KPP penerbit SKB PPn BM.
2.1.14.8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat
Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan
Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan PPnBM atas
Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.1.14.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil
persetujuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.1.14.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
dokumen hasil persetujuan.
Administrasi Perpajakan 53
2.1.14.11. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Impor/Penyerahan
Kendaraan Bermotor atau Surat Penolakan Permohonan Pembebasan
PPnBM atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor ditatausahakan di
Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak)
dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum
(SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.1.14.12. Proses Selesai.
2.2. Pelayanan PBB 2.2.1. Tata Cara Penyelesaian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan 2.2.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.2.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Penentuan
Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Penentuan
Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB belum lengkap,
dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas
permohonan permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan
LPAD digabungkan dengan berkas permohonan Penentuan Kembali
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB, dan kemudian diteruskan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi
disposisi kepada Account Representative untuk membuat Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB.
2.2.1.4. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
Administrasi Perpajakan 54
2.2.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB kemudian menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui
Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB, maka Account Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB tersebut.
2.2.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB,
kemudian meneruskan Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal
Jatuh Tempo Pembayaran PBB tersebut kepada Kepala Seksi Pengolahan
Data dan Informasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB tersebut maka Account Representative harus
memperbaiki Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB tersebut.
2.2.1.7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Uraian
Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB,
mendisposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan
Informasi untuk merekam perubahan data sebagaimana tersebut dalam
Uraian Penelitian.
2.2.1.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam perubahan
data sebagaimana tersebut dalam Uraian Penelitian kemudian
meneruskan berkas permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran PBB kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.1.9. Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan Penelitian
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep Surat
Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
berikut SPPT PBB atau Surat Jawaban.
2.2.1.10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT
PBB atau Surat Jawaban dan meneruskan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 55
2.2.1.11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT
PBB atau Surat Jawaban, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui
konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran PBB berikut SPPT atau Surat Jawaban tersebut, Pelaksana
Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep Surat tersebut.
2.2.1.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
berikut SPPT atau Surat Jawaban. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan
Pajak tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB berikut SPPT PBB atau Surat
Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep Surat tersebut.
2.2.1.13. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
PBB berikut SPPT PBB atau Surat Jawaban ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.2.1.14. Proses selesai.
2.2.2. Tata Cara Penanganan Permohonan dari Wajib Pajak Untuk Mengajukan
Pengurangan atas PBB Yang Terutang Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa 2.2.2.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas pengurangan PBB secara
tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2.2.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada
Pelaksana Seksi Pelayanan
2.2.2.3. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam Permohonan Wajib Pajak dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.2.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan membuat
penugasan kepada Account Representative (AR).
2.2.2.5. AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 56
2.2.2.6. Jika permohonan Wajib Pajak memenuhi syarat formal, AR meneliti
apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah
wewenang KPP Pratama atau tidak.
2.2.2.7. Jika keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
merupakan wewenang KPP Pratama, maka AR membuat uraian
penelitian dan konsep Surat Keputusan.
2.2.2.8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Surat Keputusan, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor.
2.2.2.9. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani konsep Surat
Keputusan.
2.2.2.10. Surat Keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
dikirim kepada Wajib Pajak Cara Pengiriman Dokumen di Kantor
Pelayanan Pajak.
2.2.2.11. Jika keputusan atas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan PBB
bukan wewenang KPP Pratama, AR membuat konsep surat pengantar ke
Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak.
2.2.2.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak surat pengantar ke Kepala Kanwil
DJP atau Direktur Jenderal Pajak, kemudian menyerahkan kepada
Kepala Kantor.
2.2.2.13. Kepala Kantor menyetujui, dan menandatangani konsep surat
pengantar.
2.2.2.14. Surat Pengantar dan berkas permohonan Wajib Pajak atas pengurangan
PBB dikirim ke Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak dengan
tembusan Kepala Kanwil DJP.
2.2.2.15. Jika permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal, AR
membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses, dan
menyerahkan konsep surat kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.2.2.16. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
surat pemberitahuan tidak dapat diproses.
2.2.2.17. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani surat pemberitahuan
tidak dapat diproses.
2.2.2.18. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses dikirim kepada Wajib Pajak
melalui SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.2.19. Proses selesai
Administrasi Perpajakan 57
2.2.3. Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan 2.2.3.1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta
lampirannya.
2.2.3.2. Petugas TPT menerima Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta lampirannya,
Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta
kelengkapannya. Petugas TPT kemudian merekam surat permohonan
dan dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account
Representative untuk melakukan penelitian atas kelengkapan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) beserta lampirannya.
2.2.3.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap kelengkapan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan (P3) beserta lampirannya, dan
menyampaiakan ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) beserta lampirannya ke Pejabat Fungsional Penilai
PBB.
2.2.3.6. Pejabat Fungsional Penilai PBB meneliti kebenaran pengisian SPOP,
melakukan penilaian atas bumi dan bangunan, membuat nota
perhitungan ketetapan PBB sektor P3 dan menyampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.3.7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menyetujui, memaraf dan
memberikan disposisi kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Informasi untuk melakukan perekaman data SPOP sektor P3 beserta
Nota Perhitungannya.
2.2.3.8. Kepala Seksi PDI menugaskan pelaksana untuk melaksanakan
perekaman data SPOP sektor P3 beserta Nota Perhitungannya.
Administrasi Perpajakan 58
2.2.3.9. Pelaksana Seksi PDI merekam data SPOP sektor P3 beserta Nota
Perhitungannya, dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi PDI
2.2.3.10. Kepala Seksi PDI menyampaikan SPOP sektor P3 beserta Nota
Perhitungan yang telah direkam kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.2.3.11. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB sektor P3.
2.2.3.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang PBB sektor P3 dan menyampaikan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.2.3.13. Kepala Seksi Pelayanan memaraf Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
PBB sektor P3 dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.2.3.14. Kepala Kantor Pelaksanaan Pajak menandatangani Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang PBB sektor P3
2.2.3.15. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.3.16. Proses selesai.
2.2.4. Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Sektor
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. 2.2.4.1. Account Representatif (AR) membuat konsep dalam rangka penetapan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berikutnya dan menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.4.2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf konsep
Surat Himbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.4.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Himbauan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor
Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dan mengembalikan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.2.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Pelaksana untuk
menatausahakan dan mengirim Surat Himbauan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) kepada Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 59
2.2.4.5. Pelaksana menatausahakan Surat Himbauan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan
Pertambangan (P3) kemudian ke Subbagian Umum untuk diproses
dalam SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.4.6. Proses selesai
2.2.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) 2.2.5.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.2.5.2. Petugas TPT menerima permohonan penerbitan surat keterangan NJOP
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP belum lengkap, berkas
permohonan penerbitan surat keterangan NJOP dikembalikan kepada
Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan penerbitan
surat keterangan NJOP sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan berkas permohonan penerbitan surat keterangan
NJOP, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi.
2.2.5.3. Kepala Seksi Ekstensifikasi menugaskan dan memberi disposisi kepada
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk menyiapkan konsep surat tugas
pembuatan keterangan NJOP.
2.2.5.4. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi menyusun konsep surat tugas pembuatan
keterangan NJOP dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala
Seksi Ekstensifikasi.
2.2.5.5. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneliti, menyetujui dan memaraf konsep
surat tugas pembuatan keterangan NJOP, kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep surat tugas pembuatan
keterangan NJOP, maka Pelaksana Seksi Ekstensifikasi harus
memperbaiki konsep surat tersebut.
Administrasi Perpajakan 60
2.2.5.6. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani surat tugas
pembuatan keterangan NJOP, kemudian mengembalikan surat tugas
tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi. Dalam hal Kepala Kantor
tidak menyetujui konsep surat tugas pembuatan keterangan NJOP
tersebut maka Pelaksana Seksi Ekstensifikasi harus memperbaiki konsep
surat tugas tersebut.
2.2.5.7. Kepala Seksi Ekstensifikasi menyerahkan surat tugas pembuatan
keterangan NJOP kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk melakukan
penelitian.
2.2.5.8. Pejabat Fungsional Penilai membuat uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP dan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi. Dalam hal Pejabat Fungsional Penilai menemukan
perbedaan data antara basis data SISMIOP dengan keterangan Wajib
Pajak atau kondisi di lapangan, maka dilakukan proses verifikasi
lapangan sesuai dengan sesuai dengan SOP tentang Tata Cara Verifikasi
Lapangan.
2.2.5.9. Kepala Seksi Ekstensifikasi meneliti, menyetujui dan memaraf konsep
uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP kemudian menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi
Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, maka Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki
konsep uraian penelitian pembuatan keterangan NJOP tersebut.
2.2.5.10. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani uraian
penelitian pembuatan keterangan NJOP serta meneruskan uraian
penelitian tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala
Kantor tidak menyetujui konsep uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, maka Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki
konsep uraian penelitian tersebut.
2.2.5.11. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian pembuatan
keterangan NJOP, menugaskan dan memberikan disposisi Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat keterangan NJOP.
2.2.5.12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat keterangan NJOP dan
meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 61
2.2.5.13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep surat
keterangan NJOP serta meneruskan kepada Kepala Kantor. Dalam hal
Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
keterangan tersebut.
2.2.5.14. Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani surat
keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep
surat keterangan NJOP tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaiki konsep surat keterangan NJOP tersebut.
2.2.5.15. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.5.16. Proses selesai.
2.2.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB
dengan Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 77
2.5.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.5.3. Account Representative melakukan penelitian atas permohonan Wajib
Pajak dan membuat konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak,
Account Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.5.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Konsep Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan, Account Representative harus memperbaiki
dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 78
2.5.5.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Pengisian Kembali Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
Dalam hal Penambahan Deposit disetujui, dicetak Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan. Dalam
hal Penambahan Deposit tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.5.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Mesin
Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.5.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Berita Acara
Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan atau konsep Surat Penolakan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.5.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi
Percetakan atau Surat Penolakan.
2.5.5.10. Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan
Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.5.11. Proses selesai.
2.5.6. Tata Cara Penyelesaian permohonan Penambahan Deposit Sistem Komputerisasi 2.5.6.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengisian Saldo Bea Meterai
dengan Sistem Komputerisasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 79
2.5.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.6.3. Account Representative melakukan penelitian atas permohonan Wajib
Pajak dan membuat konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.6.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Konsep Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.6.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 80
2.5.6.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Pengisian Kembali Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.
Dalam hal penambahan deposit disetujui, dicetak Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam
hal penambahan deposit tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.6.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Berita Acara Pengisian Kembali
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat
Penolakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.6.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf Berita Acara Pengisian
Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau
Surat Penolakan kemudian meneruskannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.6.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi atau Surat Penolakan.
2.5.6.10. Berita Acara Pengisian Kembali Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem
Komputerisasi/Surat Penolakan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP
Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.6.11. Proses selesai.
2.5.7. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Mesin Teraan Ke Sistem Komputerisasi 2.5.7.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Mesin Teraan ke Sistem Komputerisasi ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 81
2.5.7.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.7.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.7.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.7.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi kemudian meneruskan kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan
Bea Meterai dengan Mesin Teraan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 82
2.5.7.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Fisik dan
Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. Dalam hal pengalihan saldo
tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan Permohonan.
2.5.7.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.7.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Mesin Teraan konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.7.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.7.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.5.7.11. Proses selesai.
2.5.8. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Mesin Teraan Ke Teknologi Percetakan 2.5.8.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dari Mesin Teraan ke Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 83
2.5.8.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.8.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.8.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai
dengan Mesin Teraan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Fisik dan Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.8.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi
Pembubuhan Bea Meterai dengan Mesin Teraan, Account
Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.8.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. Dalam hal pengalihan saldo
tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan Permohonan.
Administrasi Perpajakan 84
2.5.8.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.8.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea
Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.8.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.8.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan atau Surat Penolakan
Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.5.8.11. Proses selesai.
2.5.9. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Teknologi Percetakan Ke Mesin Teraan 2.5.9.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan ke mesin teraan ke Kantor Pelayanan
Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 85
2.5.9.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.9.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.9.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara Penelitian
Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan,
Account Representative harus memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.9.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Teknologi Percetakan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.9.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep
Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan konsep Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
Dalam hal pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak Surat Penolakan
Permohonan.
Administrasi Perpajakan 86
2.5.9.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.9.8. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.9.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.9.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.9.11. Proses selesai.
2.5.10. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Teknologi Percetakan Ke Sistem Komputerisasi 2.5.10.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
dengan Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 87
2.5.10.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.10.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
percetakan tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.10.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Teknologi
Percetakan, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.10.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Teknologi Percetakan, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.10.6. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Teknologi Percetakan yang telah disetujui, menjadi dasar Kepala Kantor
membuat keputusan atas permohonan pengalihan saldo.
Administrasi Perpajakan 88
2.5.10.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak
Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui,
dicetak Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
2.5.10.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.10.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan Permohonan
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.10.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.10.11. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.10.12. Proses selesai.
2.5.11. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Sistem Komputerisasi Ke Mesin Teraan 2.5.11.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Komputerisasi ke Mesin Teraan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui
Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 89
2.5.11.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan
dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta
kelengkapannya ke Account Representative.
2.5.11.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi kemudian menyerahkannya ke Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.11.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep
Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.11.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak
tidak menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
2.5.11.6. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan
Sistem Komputerisasi yang telah disetujui, menjadi dasar Kepala Kantor
Pelayanan Pajak membuat keputusan atas permohonan pengalihan
saldo.
Administrasi Perpajakan 90
2.5.11.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil
persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam hal pengalihan
saldo tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan Permohonan.
2.5.11.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.5.11.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengalihan
Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan,
kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.5.11.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda
Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.11.11. konsep Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin
Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi
atau Surat Penolakan Permohonan, ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.5.11.12. Proses selesai.
2.5.12. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Dari Sistem Komputerisasi Ke Teknologi Percetakan 2.5.12.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengalihan Saldo Bea Meterai
Komputerisasi ke Teknologi Percetakan ke Kantor Pelayanan Pajak
melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 91
2.5.12.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
2.5.12.3. Account Representative melakukan penelitian dan membuat Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account
Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
2.5.12.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf Berita
Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Berita Acara
Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem
Komputerisasi, Account Representative harus memperbaiki dokumen
tersebut.
2.5.12.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Berita
Acara Penelitian Administrasi kemudian meneruskannya kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea
Meterai dengan Sistem Komputerisasi, Account Representative harus
memperbaiki dokumen tersebut.
Administrasi Perpajakan 92
2.5.12.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Berita Acara Penelitian Administrasi
dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen
hasil persetujuan. Dalam hal Pengalihan Saldo disetujui, dicetak konsep
Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Dalam hal
pengalihan saldo tidak disetujui, dicetak konsep Surat Penolakan
Permohonan.
2.5.12.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
2.5.12.8. Kepala Seksi Pelayanan memaraf konsep Surat Pengalihan Saldo Bea
Meterai dan konsep Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai
Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau konsep Surat Penolakan
Permohonan, kemudian meneruskannya kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak.
2.5.12.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengalihan Saldo
Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas
dengan Sistem Komputerisasi atau Surat Penolakan Permohonan.
2.5.12.10. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dan Pencabutan Ijin Pembubuhan
Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi atau Surat
Penolakan Permohonan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata
Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.5.12.11. Proses selesai.
2.6. Pelayanan Pengembalian Pendahuluan
2.6.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPh Untuk WP Patuh 2.6.1.1. Wajib Pajak Patuh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
atau surat tersendiri melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
Penerimaan SPT diproses dengan SOP Tata Cara Penerimaan dan
Pengolahan SPT Tahunan.
Administrasi Perpajakan 93
2.6.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.6.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan
Account Representative untuk melakukan penelitian.
2.6.1.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap SPTLB Wajib
Pajak Patuh, serta melakukan konfirmasi atas Kredit Pajak, serta
menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, serta
menginput, mencetak, dan memaraf Nothit SKPPKP.
2.6.1.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP serta meneruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.1.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui menyetujui dan
menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKPP.
Nothit yang sudah ditetapkan kemudian diteruskan ke Seksi Pelayanan.
2.6.1.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Nothit SKPPKP dan Laporan
Penelitian, kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk
mencetak SKPPKP.
2.6.1.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SKPPKP dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.6.1.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf SKPPKP dan
meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.6.1.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SKPPKP
2.6.1.11. dan disampaikan ke Wajib Pajak dengan SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP.
2.6.1.12. SKPPKP ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan ke Wajib Pajak
melalui Subbagian Umum.
Administrasi Perpajakan 94
2.6.1.13. Pemrosesan atas SKPPKP dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penerbitan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
2.6.1.14. Proses selesai.
2.6.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN Untuk WP Kriteria Tertentu Khusus WP Patuh 2.6.2.1. Wajib Pajak Patuh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT)
atau surat tersendiri ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu. Penerimaan SPT Masa PPN diproses dengan SOP
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
2.6.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dimohon kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.6.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan
Account Representative untuk melakukan penelitian Surat Permohonan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
2.6.2.4. Account Representative melakukan penelitian terhadap Surat
Lunas PPN kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Bukti Penyerahan
Stiker Lunas Pajak PPN. Pengiriman ini akan diproses dalam SOP
Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.2.14. Proses selesai.
2.10. Pelayanan Terkait Perubahan Laporan Keuangan 2.10.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris dan
Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat 2.10.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan izin penyelengaraan pembukuan
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat ke Kantor
Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 102
2.10.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan
dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan
meneruskan permohonan tersebut ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.10.1.3. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat surat pengantar serta
meneruskannya ke Kepala Seksi Pelayanan.
2.10.1.4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf surat pengantar dan
meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.1.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani surat
pengantar.
2.10.1.6. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.10.1.7. Surat Pengantar beserta permohonan izin penyelengaraan pembukuan
Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dari Wajib Pajak
kemudian diproses di Direktorat Peraturan Perpajakan II Kantor Pusat
DJP dengan SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembukuan dalam
Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
2.10.1.8. Proses selesai.
2.10.2. Tata Cara Penyelesaian Permintaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan (kecuali untuk aktiva tetap tanah yang tidak bisa disusutkan sehingga tidak bisa direvaluasi) 2.10.2.1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permintaan Penilaian Kembali Aktiva
Tetap (SOP Tata Cara Penyampaian Permintaan Revaluasi Aktiva Tetap
Dari Wajib Pajak Ke Kantor Wilayah) ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.2.2. Kepala Kantor Wilayah menerima Surat Permintaan Wajib Pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak. Proses penerimaan Surat Penerimaan ini
diproses dalam SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil.
Administrasi Perpajakan 103
2.10.2.3. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mendistribusikan Permintaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap kepada
Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melalui Kepala Seksi Bimbingan
Pelayanan untuk diteliti.
2.10.2.4. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Pelayanan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Wajib
Pajak.
2.10.2.5. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti kelengkapan Surat Wajib
Pajak. Dalam hal berkas sudah lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan
Pelayanan langsung menyiapkan konsep Laporan Penelitian dan konsep
Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap.
Dalam hal berkas belum lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan
menyiapkan konsep Surat Permintaan Kelengkapan Data kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.10.2.6. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat
Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya kepada Kepala
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.10.2.7. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Data.
2.10.2.8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Data kepada Wajib. Proses
pengiriman surat ini diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di
Kanwil.
2.10.2.9. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menerima data dari Wajib Pajak
kemudian menyiapkan Laporan Penelitian dan konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap dan
menyampaikan ke Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.10.2.10. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Revaluasi Aktiva Tetap, memaraf konsep Surat
Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, kemudian menyampaikannya
kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat.
Administrasi Perpajakan 104
2.10.2.11. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Laporan Penelitian Revaluasi Aktiva
Tetap, memaraf konsep Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.10.2.12. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian Revaluasi Aktiva Tetap dan Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
untuk Tujuan Perpajakan.
2.10.2.13. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Penilaian Kembali
Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dan mengirimkan
kepada Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak terkait. Proses
pengiriman ini dilakukan melalui SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.10.2.14. Proses selesai.
2.10.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Penilaian Persediaan 2.10.3.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan pada Kantor Pelayanan Pajak yang diterima oleh Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu.
2.10.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan
ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas
Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan
kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan
Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan
meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account
Representative.
Administrasi Perpajakan 105
2.10.3.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan. Dalam
hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan permintaan Wajib
Pajak, Account Representative dapat menyesuaikan data dimaksud.
Account Representative kemudian meneruskan ke Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.10.3.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
kemudian menyampaikan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian Permintaan Perubahan Metode Penilaian.
2.10.3.6. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Penelitian Permintaan
Perubahan Metode Penilaian Persediaan dan menugaskan Pelaksana
Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan
2.10.3.7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Keputusan Persetujuan
atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan atau Surat
Penolakan Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.10.3.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Keputusan
Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian Persediaan
atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.
2.10.3.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Keputusan Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode
Penilaian Persediaan.
2.10.3.10. Keputusan Persetujuan atas Permintaan Perubahan Metode Penilaian
Persediaan atau Surat Penolakan Permintaan Perubahan Metode
Penilaian Persediaan ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di KPP).
2.10.3.11. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 106
2.10.4. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan 2.10.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Perubahan Metode Pembukuan
ke Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.10.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Perubahan
Metode Pembukuan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD.
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan kemudian diteruskan kepada Account
Representative.
2.10.4.3. Account Representative membuat dan menandatangani Laporan
Penelitian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan dan konsep
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Perubahan Metode
Pembukuan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian
tidak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, Account Representative
dapat memutakhirkan data dimaksud.
2.10.4.4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian permohonan Perubahan Metode Pembukuan serta
memaraf konsep Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Metode Pembukuan, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.4.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian dan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan Perubahan Metode Pembukuan kemudian meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.10.4.6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account
Representative untuk menatausahakan dan mengirim Laporan
Penelitian dan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Metode Pembukuan.
Administrasi Perpajakan 107
2.10.4.7. Account Representative menatausahakan Laporan Penelitian dan
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan Perubahan Metode
Pembukuan dan menyampaikan Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan Perubahan Metode Pembukuan kepada Wajib Pajak
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
2.10.4.8. Proses selesai.
2.10.5. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perubahan Tahun Buku
Permintaan Pertama: 2.10.5.1. Wajib Pajak mengajukan permintaan perubahan Tahun Buku Pertama ke
Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.10.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permintaan perubahan
Tahun Buku Pertama kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permintaan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permintaan sudah
lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan mencetak BPS dan
LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan
digabungkan dengan berkas permintaan kemudian diteruskan kepada
Account Representative.
2.10.5.3. Account Representative melakukan penelitian apakah permintaan Wajib
Pajak merupakan permintaan pertama atau bukan. Dalam hal
permintaan merupakan permintaan perubahan tahun buku yang kedua
dan seterusnya, Account Representative meneruskan permintaan ke
Kantor Wilayah (diproses dengan SOP Tata Cara Layanan Permintaan
Perubahan Metode Pembukuan Dan/Atau Tahun Buku Kedua, Dan
Seterusnya) melalui Seksi Pelayanan lewat Surat Pengantar.
2.10.5.4. Surat pengantar dibuat oleh Pelaksana Seksi Pelayanan, diteliti dan
diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan, dan disetujui dan ditandatangani
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 108
2.10.5.5. Dalam hal permintaan merupakan permintaan pertama, Account
Representative membuat dan menandatangani Laporan Penelitian dan
membuat konsep Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permintaan untuk melakukan Perubahan Tahun Buku Pertama,
kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi. Dalam hal data untuk Laporan Penelitian tidak sesuai dengan
permintaan Wajib Pajak, Account Representative dapat memutakhirkan
data dimaksud.
2.10.5.6. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi setelah meneliti dan
menandatangani Laporan Penelitian serta memaraf konsep Surat
Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk melakukan
Perubahan Tahun Buku Pertama, kemudian menyampaikannya kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
2.10.5.7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
Laporan Penelitian serta menandatangani Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku Pertama, kemudian dikembalikan ke Account
Representative.
2.10.5.8. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permintaan untuk
melakukan Perubahan Tahun Buku Pertama dan Surat Pengantar
ditatausahalan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait
melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP). Surat Pengantar beserta surat permintaan disampaikan ke Kantor
Wilayah, sedangkan surat keputusan disampaikan ke Wajib Pajak.
2.10.5.9. Proses selesai.
Permintaan Kedua: 2.9.5.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisikan surat permintaan beserta
kelengkapan yang diterima Kanwil dari Kantor Pelayanan Pajak (diproses
dalam SOP ”Tata Cara Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku
Pertama”) kepada Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan
Masyarakat. Proses penerimaan surat permintaan ini mengacu pada
SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil.
Administrasi Perpajakan 109
2.9.5.2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
mendistribusikan ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melalui
permohonan. Dalam hal Surat Permohonan sudah lengkap, menyiapkan
konsep Laporan Penelitian Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak. Dalam
hal permohonan tidak lengkap, Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan
membuat Surat Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya
kepada Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.4. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat
Permintaan Kelengkapan Data dan menyampaikannya kepada Kepala
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.9.5.5. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Surat Permintaan Kelengkapan Data
kemudian meneruskan ke Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.6. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan mengirimkan Surat Permintaan
Kelengkapan Data kepada Wajib Pajak. Proses pengiriman surat ini
diproses dalam SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.5.7. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan melakukan penelitian dan
menyiapkan Laporan Penelitian Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak dan
menyampaikan ke Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan.
2.9.5.8. Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan meneliti dan menandatangani
Laporan Penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permohonan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bidang
Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
2.9.5.9. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
menelaah dan menandatangani Laporan Penelitian Perubahan Tahun
Buku/Tahun Pajak, memaraf konsep Surat Keputusan
Persetujuan/Penolakan atas Permohonan untuk melakukan Perubahan
Tahun Buku, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Wilayah.
2.9.5.10. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan
Penelitian dan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas
Permohonan untuk melakukan Perubahan Tahun Buku.
Administrasi Perpajakan 110
2.9.5.11. Pelaksana Seksi Bimbingan Pelayanan menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan atas Permohonan
Perubahan Tahun Buku/Tahun Pajak kepada Wajib Pajak dan Kantor
Pelayanan Pajak. Pengiriman Surat Keputusan ini diproses dalam SOP
Penyampaian Dokumen di Kanwil.
2.9.5.12. Proses selesai.
2.11. Pelayanan Lainnya
2.11.5. Tata Cara Layanan Permintaan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil 2.11.5.1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permintaan Penetapan sebagai Daerah
Terpencil kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2.11.5.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Surat Permintaan
Penetapan sebagai Daerah Terpencil kemudian meneliti kelengkapan
persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan
beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak
untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta
persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD akan digabungkan dengan surat permohonan beserta
kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian
merekam surat permintaan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permintaan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.11.5.3. Pelaksana Seksi Pelayanan membuat konsep Surat dan meneruskannya
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.11.5.4. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf Surat Pengantar dan
menyerahkannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak bersama
dengan Surat Permintaan Penetapan sebagai Daerah Terpencil.
2.11.5.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat
Pengantar dan mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan
untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah bersama dengan Surat
Permintaan Penetapan sebagai Daerah Terpencil.
2.11.5.6. Pelaksana menatausahakan Surat Permintaan Penetapan sebagai
Daerah Terpencil bersama dengan Surat Pengantarnya (SOP
Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan ke Kantor
Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
Administrasi Perpajakan 111
2.11.5.7. Proses selesai.
2.11.6. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Atas Penunjukan Sebagai Wajib Pajak 2.11.6.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas keberatan penunjukan
sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat
Pelayanan Terpadu.
2.11.6.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan atas
keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak kemudian meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal
berkas permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti
Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib
Pajak, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
2.11.6.3. Kepala Seksi Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan
Account Representative untuk meneliti persyaratan formal permohonan
permohonan Wajib Pajak, membuat, dan menandatangani laporan
penelitian. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal,
dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan
tersebut tidak dapat diproses. Dalam hal permohonan telah memenuhi
persyaratan formal, Account Representative menyiapkan Surat
Pengantar dan mengirimkan ke Kantor Wilayah.
2.11.6.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
laporan penelitian dan memaraf surat pengantar/surat penolakan
permohonan.
2.11.6.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani laporan
penelitian dan surat pengantar/surat penolakan permohonan.
Administrasi Perpajakan 112
2.11.6.7. Surat pengantar/surat penolakan permohonan ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan
disampaikan ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara
Penyampaian Dokumen di KPP).
2.11.6.8. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 113
Pengolahan SPT
1. Penyediaan Formulir SPT, Aplikasi e‐SPT dan Registrasi Pengguna e‐Filling 1.1. Pengertian dan Jenis SPT
1.1.1. Pengertian
Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan perpajakan.
1.1.2. Jenis‐jenis SPT
SPT meliputi:
a. SPT Tahunan Pajak penghasilan yang terdiri dari: • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang
diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;
• SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan • SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Administrasi Perpajakan 114
b. SPT Masa yang terdiri dari: • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25; • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); • SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15; • SPT masa Pajak Pertambahan Nilai; dan • SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
SPT sebagaimana dimaksud di atas, berbentuk:
a. Formulir kertas (hardcopy); atau b. e‐SPT
1.2. Penyediaan SPT
Wajib Pajak dapat mengambil SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy), di tempat‐tempat sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
e. Pojok Pajak;
f. Mobil Pajak.
Sedangkan Aplikasi e‐SPT yang dapat digunakan untuk membuat e‐SPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT dan aplikasi e‐SPT selain dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak pada tempat‐tempat sebagaimana telah diuraikan di atas juga dapat dilakukan dengan mengunduh/men‐download dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Disamping dengan cara‐cara tersebut, Wajib Pajak juga dapat mencetak, menggandakan, dan/atau fotokopi sendiri SPT selama tidak mengubah bentuk, ukuran dan isi SPT.
1.3. Registrasi e‐Filling
1.3.1. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) dan memperoleh Sertifikat (digital certificate) dari Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.2. Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak.
1.3.3. Permohonan Wajib Pajak tersebut dapat disetujui apabila alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima dengan
Administrasi Perpajakan 115
lengkap dan benar. 1.3.5. Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) hilang, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak dengan syarat menunjukkan asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
1.3.6. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e‐FIN) harus mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
1.3.7. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh Digital Certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.
1.3.8. Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e‐Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.9. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:
a. tata cara pelaksanaan e‐Filing; b. aplikasi dan petunjuk penggunaan e‐SPT dan e‐SPTy; dan c. informasi lainnya;
kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.
1.3.10. e‐SPT dan e‐SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
1.3.11. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatu informasi elektronik yang di generate oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.
1.3.12. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e‐SPT dan e‐SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
1.3.13. Apabila e‐SPT dan e‐SPTy dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
1.3.14. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e‐Filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.
1.3.15. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
1.3.16. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
Administrasi Perpajakan 116
pengiriman surat, kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e‐SPT dan/atau e‐SPTy, paling lama:
a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;
b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.
1.3.17. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.16. di atas, SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.13. di atas.
1.3.18. Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.
1.3.19. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e‐SPT dan e‐SPTy dalam jangka waktu sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.16. di atas, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
1.3.20. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penerimaan dan Pengolahan SPT
2.4. Tata Cara Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh
2.4.1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan /e‐SPT baik langsung maupun melalui
Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT Tahunan yang disampaikan
langsung oleh Wajib Pajak dan SPT Tahunan yang disampaikan melalui
Pos/Ekspedisi. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang
diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Ekspedisi
diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat
Pengantar.
Administrasi Perpajakan 117
2.4.3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT berdasarkan
ketentuan:
2.4.4. Untuk SPT Tahunan lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Tahunan atau
kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau
mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya, menggabungkan LPAD dengan
SPT Tahunan atau dokumen kelengkapannya.
2.4.5. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan
yang melalui Pos/Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat
Penolakan SPT Tahunan.
2.4.6. Untuk SPT Tahunan tidak lengkap diterima dibuatkan Surat Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan, yang disampaikan secara langsung atau dikirimkan ke Wajib Pajak.
2.4.7. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan
SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak lain, Surat Penolakan SPT Tahunan, dan
Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan ke Kepala Seksi Pelayanan, serta
meneruskan SPT Tahunan beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan ke
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.4.8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima.
Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan dengan penatausahaan
dokumen dan penyampaian dokumen oleh Pelaksana Seksi Pelayanan melalui
Subbagian Umum dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.4.9. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam elemen‐elemen SPT
Tahunan dan membuat Transkrip Kutipan Elemen‐Elemen dari Laporan Keuangan
Wajib Pajak, mencetak Lembar Penelitian SPT Tahunan untuk SPT Tahunan
Unbalance serta menggabungkannya dengan SPT Tahunan yang bersangkutan
(selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat
Pemberitahuan (SPT)), kemudian mengirim SPT Tahunan/Kelengkapan Data Surat
Pemberitahuan Tahunan yang sudah direkam ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
2.4.10. Account Representative melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan dan
memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat
disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal terdapat
kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP
Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi
ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 134
3.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima Formulir Pendaftaran dan
Perubahan Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas pendaftaran sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan kemudian diteruskan
kepada Petugas Petugas Tempat Pelayanan Terpadu. Petugas Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan meneruskan
kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan Account Representative
untuk melakukan penelitian dan membuat Nothit.
3.3.4. Account Representative meneliti permohonan kompensasi PBB/BPHTB serta
membuat dan menandatangani laporan penelitian dan memaraf Nothit (Hasil
Penghitungan), kemudian menyampaikan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani uraian
penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan Uraian
Penelitian dan Nothit kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala
Seksi tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account Representative
memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.
3.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian
Penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui Uraian Penelitian dan Nothit, Account
Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian dan Nothit tersebut.
3.3.7. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam Nothit (Hasil Penghitungan).
3.3.8. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi merekam Nothit (Hasil
Penghitungan) dan meneruskan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
3.3.9. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB.
3.3.10. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang
PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 135
3.3.11. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan
Kompensasi Hutang PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep
produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk
hukum tersebut.
3.3.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep Surat
Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB tersebut. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang
PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk hukum
tersebut.
3.3.13. Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB/BPHTB ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen) dan disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP).
3.3.14. Proses selesai.
3.4. Tata Cara Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPh) Kirim ke KPP lain 3.4.1. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana membuat SPh
Kirim untuk mengirim SSP lembar ke‐2 milik KPP lain ke KPP yang bersangkutan
dengan menggunakan Surat Pengantar.
3.4.2. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi membuat Surat Pengantar
Perhitungan (SPh) untuk mengirimkan SPh Kirim dibuat dalam 4 rangkap dan SSP
lembar ke‐2 ke KPP yang bersangkutan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.4.3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani SPh
Kirim dan SSP lembar ke‐2.
3.4.4. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menatausaakan SPh Kirim beserta
surat pengantarnya.
3.4.5. SPh Kirim, Surat Pengantar dan SSP lembar ke‐2 akan diproses lebih lanjut dengan
SOP KPP 10‐000c tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
3.4.6. Proses Selesai.
Administrasi Perpajakan 136
Administrasi Perpajakan 137
Pengawasan Wajib Pajak
1. Mapping 1.1. Pengertian dan Tujuan
1.1.1. Pengertian Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah/lokasi , subjek pajak, jenis pajak, sektor/subsektor usaha, sesuai kebutuhan/ keunggulan yang terdapat di wilayah kerja KPP.
1.1.2. Tujuan Mapping adalah untuk mendapatkan gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing‐masing kantor/unit kerja yang akan digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan.
1.2. Pengelompokan Mapping
1.2.1. Wilayah Lokasi/Usaha a). Wilayah Administrasi Pemerintahan(Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Propinsi).
Kegunaan : Untuk mengetahui luas dan struktur wilayah beserta pembagian wilayah berdasarkan batas wilayah pemerintahan beserta jumlah penduduk, wilayah yang dikenakan PBB, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan potensi jumlah calon wajib pajak.
Administrasi Perpajakan 138
Format : Peta, keterangan dalam peta , tabel/narasi
b). Wilayah Ekonomi
Kegunaan : Untuk mengetahui potensi ekonomi berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi seperti Lokasi Industri, Perdagangan, Pemukiman Mewah, Lokasi Wisata, Lokasi Pertambangan, Lokasi Perkebunan, Lokasi Pertanian, Lokasi kehutanan, Lokasi Perairan, Lokasi Pelabuhan/Bandara, dan Lokasi Pergudangan yang ada di lokasi kerja unit kantor yang bersangkutan, yang dapat memberi gambaran potensi penerimaan pajak.
Format : Peta, Tabel
1.2.2. Subjek Pajak Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum dari subjek pajak di
wilayah kerjanya, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, baik yang berbentuk hukum seperti PT, CV, BUT, maupun yang tidak berbadan hukum. Informasi yang disajikan menyangkut jumlahnya, tingkat kepatuhan, dan ranking berdasarkan peranan penerimaan, tunggakan pajak, dan lain‐lain yang bermanfaat untuk menentukan penanganan lebih lanjut terhadap kelompok‐kelompok WP yang bersangkutan.
Format : Tabel
1.2.3. Jenis Pajak Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum performance
penerimaan per jenis pajak dan pertumbuhannya sehingga dapat memberi petunjuk langkah‐langkah penanganan dan pengamanannya.
Format : Tabel
1.2.4. Sektor/Subsektor Kegunaan : Untuk mengetahui gambaran umum performance fiskal dari
sektor/subsektor di wilayah kerjanya. Informasi yang disajikan dapat berupa tax ratio, kepatuhan, pertumbuhan dan sektor dominan, sehingga dapat memberi petunjuk penggalian potensi fiskal.
Format : Tabel
1.3. Analisis Mapping
Kegunaan : Untuk mengetahui potensi perpajakan dan kelompok‐kelompok yang terkait dengan potensi tersebut, tingkat resiko serta petunjuk penggalian potensi yang akan dilakukan
Administrasi Perpajakan 139
Format : Tabel atau narasi
Analisis yang dilakukan dapat berupa :
1) Yang berhubungan dengan potensi jumlah WP contohnya : a. Jumlah Penduduk dibandingkan dengan Jumlah WP OP. b. Jumlah WP Ekspatriat yang terdaftar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja
asing / ekspatriat menurut data imigrasi dan dinas tenaga kerja. c. Jumlah Bendaharawan dibandingkan dengan Jumlah WP Bendaharawan
2) Yang berhubungan dengan potensi penerimaan pajak contohnya : a. Objek Pajak PPN : DPP PPN dibandingkan dengan PDRB b. Objek Pajak PPh pasal 22 impor dibandingkan dengan jumlah impor c. Objek Pajak PPN impor dibandingkan dengan jumlah impor d. Ratio antara PPh Badan Terutang dan Peredaran Usaha e. Jumlah realisasi penerimaan per sektor dibandingkan PDRB sektor tersebut
3) Yang berhubungan dengan kepatuhan contohnya : a. Perbandingan WP terdaftar dengan WP Efektif b. Perbandingan WP Efektif dengan WP Filer/ Non Filer / Stop Filer c. Penerimaan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 29
1.4. Tindak Lanjut Mapping
Kegunaan : Untuk memilih kelompok – kelompok yang potensial untuk ditindaklanjuti dengan memperhatikan :
1) Potensi perpajakannya 2) Tingkat kepatuhannya / tax gap 3) Tingkat kesulitan dalam implementasi 4) Deterrent Effect
Format : Tabel
2. Profilling
2.1. Pengertian dan Tujuan
2.1.1. Profil Wajib Pajak adalah informasi mengenai Wajib Pajak yang memuat mengenai identitas dan kegiatan usaha serta riwayat aktivitas perpajakannya secara berkesinambungan yang dapat diklasifikasikan data permanent, data akumulatif dan data lain.
2.1.2. Tujuan Profil Wajib Pajak adalah untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk analisis, mengukur tingkat resiko dan kepatuhan Wajib Pajak serta untuk lebih mengenal Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerjanya dan dapat memonitor perkembangan usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dan melakukan pengawasan, penggalian potensi, serta pelayanan yang lebih baik.
2.2. Pedoman Pembuatan Profil Wajib Pajak
2.2.1. Account Representative mendapat data dan informasi Wajib Pajak dari berbagai sumber baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal Direktorat Jenderal Pajak, yang terdiri dari data permanen (identitas Wajib Pajak, struktur organisasi,
Administrasi Perpajakan 140
daftar pemegang saham dan struktur permodalan, daftar pengurus dan komisaris, kegiatan usaha, pohon kepemilikan dan lain‐lain) dan data akumulatif (data perkembangan usaha, kewajiban perpajakan, data lawan transaksi dan lain‐lain) serta data lainnya.
2.2.2. Account Representative membuat profil Wajib Pajak berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan pedoman pembuatan profil dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.3. Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak
2.3.1. Account Representative mendapat informasi perubahan dan penambahan data
Wajib Pajak dari berbagai sumber.
2.3.2. Account Representative melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak berdasarkan
informasi perubahan dan penambahan data Wajib Pajak yang diperoleh dari alat
keterangan, formulir pemutakhiran data, dan data resmi yang diperoleh sebagai
dasar pemutakhiran data Wajib Pajak, serta menindaklanjuti sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2.3.3. Proses selesai.
3. Benchmarking
3.1. Proses Bencmarking Tahap I
3.1.1. Mengambil data SPT Tahunan PPH Badan (2001‐2005) antara 5‐10 WP dengan ratio terbesar ( TTOR, CTTOR, NPM, GPM, ROA, EBIT ) dalam KLU yang sama dan tahun yang sama.
3.1.2. Ratio tersebut di rata‐rata untuk setiap tahunnya. 3.1.3. Diambil ratio terbesar untuk dijadikan benchmark 3.1.4. Menghapus data TTOR yang kurang dari CTTOR 3.1.5. KLU Kelapa Sawit dihilangkan karena sudah dibuat oleh KPDJP 3.1.6. Jika ratio NPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka NPM dibuat
menjadi lebih tinggi dari 12 % dengan asumsi bahwa tidak ada perusahaan yang menginginkan keuntungan di bawah suku bunga Bank Indonesia
3.1.7. Jika GPM < NPM maka data tersebut dihilangkan, karena GPM seharusnya > dari NPM
3.1.8. Jika GPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia, maka GPM menjadi > 12 % ditambah selisih GPM lama dengan NPM lama
3.1.9. Demikian juga untuk EBIT jika rationya < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka EBIT dibuat menjadi lebih tinggi dari 12 %.
3.2. Proses Bencmarking Tahap II
Untuk mengakomodasi KLU yang tidak terbenchmark pada tahap I, maka dilakukan tahap II sebagai berikut :
Administrasi Perpajakan 141
3.2.1. Memasukkan angka benchmark usulan KPP yang belum tercantum pada tahap I 3.2.2. Jika ratio NPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia (12%), maka NPM dibuat
menjadi lebih tinggi dari 12 % 3.2.3. Jika GPM < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia, maka GPM menjadi > 12 %
ditambah selisih GPM lama dengan NPM lama 3.2.4. Demikian juga untuk EBIT jika rationya < dari rata‐rata suku bunga Bank Indonesia
(12%), maka EBIT dibuat menjadi lebih tinggi dari 12 %. 3.3. Proses Bencmarking Tahap III
Untuk mengakomodasi KLU yang tidak terbenchmark pada tahap II, maka dilakukan tahap III sebagai berikut :
2.3.1. Membuat benchmark berdasarkan Ikhtisar Profile 50 WP per KPP 2.3.2. Data benchmark per ratio diambil rata2 pertahun per KLU, kemudian diambil yg
terbesar diantara tahun 2002 s.d 2006 2.3.3. Menambahkan data benchmark berdasarkan Ikhtisar Profile 50 WP per KPP yang
belum masuk ke Tahap II 2.3.4. Menambahkan data benchmark dari database Kanwil atas Klu 100 WP Besar KPP
yang belum masuk ke Tahap II 2.3.5. Mengulangi proses penyesuaian NPM,GPM,TTOR,CTTOR dan EBIT sesuai tahap
sebelumnya.
4. Analysing dan Penggalian Potensi Pajak 4.1. Evaluasi/Analisis
Account Representative melakukan evaluasi/analisis perpajakan Wajib Pajak yang mencakup Analisa Ratio Laporan Keuangan, CTTOR dan TTOR, Local Sectoral, Rasio Kapasitas Produksi terhadap Omzet, Rasio Impor terhadap Omzet/Ekspor, Rasio Karyawan terhadap Produksi, Rasio Modal dan Pinjaman, Trend/Perkembangan Kegiatan serta analisis lainnya.
4.2. Penggalian Potensi
Account Representative melakukan penggalian potensi pajak meliputi potensi Wajib Pajak itu sendiri, potensi pengurus dan komisaris serta pemilik, potensi dari pihak terkait, potensi dari data silang dan pihak ketiga.
5. Tindak lanjut 5.1. Account Representative menindaklanjuti profile Wajib Pajak yang sudah dibuat melalui
pemutakhiran data dan penggalian potensi pajak serta pertukaran data yang meliputi potensi Wajib Pajak itu sendiri, potensi pengurus dan komisaris serta pemilik, potensi dari pihak terkait, potensi dari data silang dan pihak ketiga.
5.2. Account Representative menindaklanjuti hasil analisis dan penggalian potensi pajak dengan melakukan himbauan tertulis yang dilanjutkan dengan konseling jika Wajib Pajak yang bersangkutan tidak merespon atau melaksanakan apa dimintakan dalam surat himbauan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.
Administrasi Perpajakan 142
Pengolahan Data dan Informasi
1. Tata Cara Pemrosesan dan penatausahaan Dokumen masuk di Seksi PDI
1.1. Kepala Seksi PDI menerima dokumen masuk yang telah didisposisi Kepala KPP (SOP
KPP10‐000a tentang Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP), memberikan disposisi,
menugaskan untuk menatausahakan atau untuk memroses dokumen masuk, dan
meneruskan dokumen masuk tersebut kepada Pelaksana Seksi PDI. Dalam hal telah
terdapat SOP untuk memroses dokumen masuk tersebut, maka Kepala Seksi
menindaklanjutinya sesuai dengan SOP terkait.
1.2. Dokumen untuk disimpan kemudian ditatausahakan, sedangkan untuk dokumen yang
akan diproses ditindaklanjuti sesuai dengan penugasan Kepala Seksi PDI. Dalam hal atas
dokumen masuk tersebut harus dibuatkan respon/balasan/tindak lanjut, Pelaksana Seksi
PDI melakukan penghimpunan bahan, membuat konsep dokumen keluar, dan
meneruskan konsep dokumen tersebut ke Kepala Seksi PDI.
1.3. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep dokumen keluar serta meneruskannya ke
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani dokumen keluar.
1.5. Dokumen yang telah ditandatangani, diterima, dicatat datanya, serta diberi cap, nomor,
dan tanggal oleh Sekretaris Kepala KPP, kemudian diteruskan ke Pelaksana Seksi PDI.
Administrasi Perpajakan 143
1.6. Pelaksana Seksi PDI menerima, menginput/mencatat data dokumen keluar,
menatausahakan arsip yang berasal dari dokumen masuk maupun arsip dari dokumen
keluar, meneruksan tembusan ke seksi terkait, serta meneruskan dokumen keluar yang
siap dikirim ke Subbag Umum dengan manggunakan buku eskpedisi.
1.7. Penyampaian dokumen keluar kepada Pihak Eksternal oleh Subbagian Umum (SOP
KPP00‐000c tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.8. Proses Selesai.
2. Tata Cara Penatausahaan Alat Keterangan
2.1. Alat Keterangan Dari Instansi Lain
2.1.1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima surat berupa Alat Keterangan (Alket)
dari instansi lain, meneliti, memberi disposisi dan meneruskan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti, memberi disposisi dan
menugaskan Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk memproses
lebih lanjut.
2.1.3. Pelaksana seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti Alat Keterangan (Alket),
dan melakukan langkah‐langkah sebagai berikut:
a. merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer.
b. mengisi kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan
Penerimaan Data Alat Keterangan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala
Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan approval Alket serta
menandatangani kolom tanda terima pada Surat Pengantar Pemberitahuan
Penerimaan Data, kemudian mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi
Pengolahan Data dan Informasi.
2.1.5. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Alat Keterangan
kemudian mengarsipkan.
2.1.6. Proses selesai.
2.2. Alat Keterangan dari dalam KPP Sendiri
2.2.1. Seksi terkait mengirimkan Alat Keterangan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data
dan Informasi.
2.2.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti, memisahkan Alat
Keterangan untuk KPP lain atau untuk KPP sendiri.
Administrasi Perpajakan 144
2.2.3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memberi disposisi dan menugaskan
Pelaksana untuk memproses lebih lanjut.
2.2.4. Pelaksana meneliti Alat Keterangan (Alket) dan melakukan langkah‐langkah
sebagai berikut :
1. Alket untuk KPP Sendiri:
a. merekam dan memvalidasi dalam Sistem Aplikasi Komputer.
b. mengarsipkan Alat Keterangan tersebut.
2. Alket untuk KPP Lain:
a. Membuat Surat Pengantar Pengiriman Data Alat Keterangan.
2.2.5. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan menandatangani Surat
Pengantar Pengiriman Data Alat Keterangan, kemudian mengembalikannya
kepada Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2.2.6. Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi menyampaikan Alat Keterangan beserta
Surat Pengantarnya ke Subbagian Umum untuk dikirim ke KPP terkait melalui SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
2.2.7. Proses selesai.
3. Tata Cara Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan 3.1. Kepala Kantor menerima Rencana Penerimaan Pajak dari Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi I, II, III, dan IV (SOP Tata Cara Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak Per‐
Wajib Pajak) dan menugaskan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk
mengkompilasi menjadi Rencana Penerimaan Kantor.
3.2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima Rencana Penerimaan Pajak yang
telah disetujui Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan menugaskan Pelaksana untuk
mengkompilasi rencana penerimaan pajak tersebut.
3.3. Pelaksana menghimpun dan mengkompilasi Rencana Penerimaan Pajak dari Seksi
Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, membuat konsep Nota Dinas Pengantar, dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi meneliti dan memaraf Rencana Penerimaan
Pajak Kantor Pelayanan Pajak, konsep Nota Dinas Pengantar, dan menyampaikan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
3.5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Rencana Penerimaaan
Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan konsep Nota Dinas Pengantar, kemudian
mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3.6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan
Administrasi Perpajakan 145
Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Wilayah.
3.7. Pelaksana menyampaikan Rencana Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah
ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak ke Subbagian Umum untuk dikirim ke
Kantor Wilayah melalui SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP (SOP Tata Cara
Pembuatan Rencana Kerja Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi).
3.8. Proses selesai.
4. Tata Cara penyelesaian pembagian Hasil Penerimaan PBB 4.1. Kepala Seksi PDI menugaskan Pelaksana Seksi PDI untuk membuat KP‐PHP‐PBB/BPHTB
berdasarkan hasil rekonsiliasi data penerimaan Modul Penerimaan Negara (MPN) dan
Bank Operasional (BO) III.
4.2. Pelaksana Seksi PDI membuat konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, kemudian menyampaikan
kepada Kepala Seksi PDI.
4.3. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi PDI tidak
menyetujui konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi PDI harus memperbaiki konsep
tersebut.
4.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani KP‐
PHP‐PBB/BPHTB, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi PDI. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep KP‐PHP‐PBB/BPHTB, Pelaksana Seksi
PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.5. Kepala Seksi PDI menugaskan Pelaksana Seksi PDI membuat konsep SPMPHP PBB/BPHTB
dan SPMBP PBB berdasarkan KP PHP PBB/BPHTB tersebut.
4.6. Pelaksana Seksi PDI membuat konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB, kemudian
menyampaikan kepada Kepala Seksi PDI.
4.7. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB,
kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala
Seksi PDI tidak menyetujui konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB, Pelaksan Seksi
PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMPHP PBB/BPHTB
dan SPMBP PBB, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi PDI. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB,
Pelaksana Seksi PDI harus memperbaiki konsep tersebut.
4.9. Pelaksana Seksi PDI menyiapkan pengiriman SPMPHP PBB/BPHTB dan SPMBP PBB ke
KPPN dan menatausahakan arsipnya.
4.10. Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
Administrasi Perpajakan 146
4.11. Proses selesai.
5. Tata Cara Pencarian Data Potensi Perpajakan Dalam Rangka Pembuatan
Monografi Fiskal 5.1. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan
pencarian data potensi perpajakan sesuai Surat Permintaan Monografi Fiskal dari Kantor
Wilayah.
5.2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan untuk menyusun konsep Surat Tugas Pencarian Data Potensi Perpajakan.
5.3. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyusun konsep Surat Tugas Pencarian Data
Potensi Perpajakan dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Seksi
Ekstensifikasi Perpajakan.
5.4. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memaraf konsep surat tugas dan menyerahkan
konsep tersebut kepada Kepala Kantor.
5.5. Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Pencarian Data Potensi
Perpajakan dan mengembalikannya kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
5.6. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memerintahkan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan melakukan pengamatan dan pencarian data perpajakan sesuai dengan surat
tugas yang telah disetujui.
5.7. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan pengamatan dan pencarian data
dan membuat konsep Laporan Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan
serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Perpajakan.
5.8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan memberikan persetujuan atas konsep l Laporan
Pengamatan dan Pencarian Data Potensi Perpajakan. Apabila Kepala Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan tidak setuju atas konsep tersebut, Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
harus memperbaiki konsep tersebut.
5.9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Laporan Pengamatan dan Pencarian
Data Potensi Perpajakan dalam bentuk Monografi Perpajakan.
5.10. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneruskan Laporan Pengamatan dan Pencarian
Data Potensi Perpajakan kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk ditatausahakan dan
diarsipkan.
5.11. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi mengarsipkan Laporan Pengamatan dan Pencarian Data
Potensi Perpajakan.
5.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 147
Pemeriksaan dan Penyidikan
1. Pemeriksaan 1.1. Tata Cara Penyelesaian Usulan pemeriksaan
1.1.1. Di Kantor Pelayanan Pajak :
1.1.1.1. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan
diperiksa dari para Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Seksi
Pengawasan dan Konsultasi (SOP Tata Cara Pelaksanaan Penelitian dan
Analisi Kepatuhan Material Wajib Pajak), Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara
Penghapusan NPWP), Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penyelesaian Usulan
Pemeriksaan dalam Rangka Penagihan Pajak), Seksi Ekstensifikasi (SOP Tata
Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi) kemudian
menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.2. Pelaksana Seksi Pemeriksanaan membuat konsep Daftar Nominatif Wajib
Pajak dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.3. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Daftar Nominatif
Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan serta
meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Administrasi Perpajakan 148
1.1.1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan
selanjutnya meneruskan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.1.1.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Daftar Nominatif Wajib Pajak yang
Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan dan menugaskan Pelaksana untuk
mengadministrasikan dan mengirimkan daftar yang dimaksud.
1.1.1.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktur
Jenderal Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.1.1.7. Proses selesai.
1.1.2. Di Kantor Wilayah : 1.1.2.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisi Surat Usulan Pemeriksaan dan Daftar
Nominatif Wajib Pajak yang Diusulkan untuk Dilakukan Pemeriksaan
kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan .
1.1.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menerima disposisi
dari Kepala Kantor Wilayah kemudian menugaskan Kepala Seksi Bimbingan
Pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan dalam rangka penelitian
tunggakan pajak.
1.1.2.3. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi
Bimbingan Pemeriksaan untuk mengumpulkan bahan dalam rangka
penelitian tunggakan pajak, dan membahas usulan pelaksanaan
pemeriksaan bersama Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan
Penagihan.
1.1.2.4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan membuat konsep LP2 dan Daftar
kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan.
1.1.2.5. Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan memaraf konsep LP2 dan Daftar
Alokasi kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan .
1.1.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan memaraf konsep
LP2 dan Daftar Alokasi serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
1.1.2.7. Kepala Kantor Wilayah menandatangani konsep LP2 dan Daftar.
Administrasi Perpajakan 149
1.1.2.8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pemeriksaan menatausahakan LP2 dan Daftar
Alokasi dan menyampaikannya ke Bagian Umum untuk dikirim ke Kantor
Pelayanan Pajak terkait dengan SOP Penyampaian Dokumen di Kanwil.
1.1.2.9. Proses selesai.
1.2. Tata Cara Pemeriksaan Kantor 1.2.1. Berdasarkan SP3 (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak),
Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan
pajak yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan
kepada Wajib Pajak.
1.2.2. Wajib Pajak memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah
ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa buku, catatan, dan dokumen
yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak dan dibuatkan bukti
peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas oleh Tim Pemeriksa Pajak.
1.2.3. Pada saat memulai pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan
Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 kepada Wajib Pajak yang
diperiksa. Apabila buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang
dipinjam berupa fotokopi, maka harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan
surat pernyataan Wajib Pajak.
1.2.4. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat surat panggilan ke dua. Apabila panggilan ke dua tidak dipenuhi, Tim
Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan
dan LPP untuk ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam LPP yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan (SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak). LPP
kemudian ditatausahakan di Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penatausahaan
Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan (Nothit))
1.2.5. Berdasarkan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang ada, Tim
Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun KKP.
1.2.6. Setelah pemeriksaan diselesaikan (LPP telah tersusun), Tim Pemeriksa Pajak
membuat SPHP yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak yang
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan dikirimkan kepada Wajib
Pajak.
Administrasi Perpajakan 150
1.2.7. Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas
temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir Surat Tanggapan Hasil
Pemeriksaan; Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan kemudian
menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar Pernyataan
Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan;
Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan
kemudian mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil
Pemeriksaan dilampiri dengan bukti‐bukti pendukung sanggahan serta penjelasan;
1.2.8. Berdasarkan surat tanggapan dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak melakukan
pembahasan dengan Wajib Pajak.
1.2.9. Tim Pemeriksa Pajak membuat Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
1.2.10. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan pendapat
Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh Tim
Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan; Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas
Tingkat UP3 dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim
Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak; Dalam hal masih terdapat perbedaan antara
hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat kanwil
atasannya dengan menggunakan surat permohonan. (Permohonan pembahasan
kedua tidak dapat dilakukan untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi yang
disampaikan oleh PKP Kegiatan Tertentu).
1.2.11. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Tim Pemeriksa
Pajak mengirimkan Surat Panggilan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani
Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.
1.2.12. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Pemeriksaan
beserta lampirannya berupa Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Wajib
Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara
Hasil Pemeriksaan.
1.2.13. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak
Administrasi Perpajakan 151
Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan surat
ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak atau
berdasarkan tanggapan tertulis Wajib Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa
Pajak.
1.2.14. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Berita
Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner
yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan
Penagihan Pajak.
1.2.15. Tim Pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen‐dokumen terkait, dan
memproses nothit. KKP yang telah dibuat, kemudian diparaf oleh Tim Pemeriksa
Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan surat ketetapan pajak
diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
1.2.16. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak paling lama 7
(tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen oleh Tim Pemeriksa
Pajak.
1.2.17. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian
disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara
Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan (Nothit).
1.2.18. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Pemeriksaan Lapangan
1.3.1. Tim Pemeriksa Pajak menerima SP3 dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan kepada Wajib Pajak dari Seksi Pemeriksaan (SOP Tata Cara Penerbitan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak).
1.3.2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan:
a. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Wajib
Pajak disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan Lapangan.
b. Apabila menolak diperiksa, Wajib Pajak harus menandatangani Surat
Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak. Dalam hal Wajib Pajak menolak
untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, Tim
Pemeriksa Pajak harus membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan
Administrasi Perpajakan 152
Pemeriksaan Pajak, kemudian menyampaikan konsep berita acara tersebut
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk ditandatangani.
c. Dalam hal Wajib Pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan tetap
dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta Pegawai yang ada untuk
mewakili Wajib Pajak dan mendampingi Tim Pemeriksa Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan. Apabila menolak untuk membantu kelancaran
pemeriksaan, Pegawai Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak. Dalam hal terjadi
penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu
Kelancaran Pemeriksaan Pajak, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat dan
menandatangani Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
Pajak, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
dan selanjutnya dapat melakukan penyegelan terhadap ruangan‐ruangan
tertentu. Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, terhadap Wajib
Pajak yang menolak diperika dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
(SOP Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan).
1.3.3. Peminjaman buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen:
a. Wajib Pajak yang diperiksa harus meminjamkan buku‐buku, catatan‐catatan,
dan dokumen‐dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak beserta Surat Pernyataan
bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan
kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya apabila buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen tersebut berupa fotokopi dan atau
hasil pengolahan data elektronik.
b. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang diperlukan dan
ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan di tempat Wajib
Pajak dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak membuat Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
c. Atas buku‐buku, catatan‐catatan dan dokumen‐dokumen yang belum dipinjam
pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan, Tim Pemeriksa Pajak membuat
Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen yang belum
ditemukan/diperoleh. Buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen
yang dipinjam harus diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
diterima oleh Wajib Pajak.
Administrasi Perpajakan 153
d. Setiap penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen dari
Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman
Buku, Catatan, dan Dokumen, baik yang diserahkan sebagian atau secara
bertahap atau seluruhnya, Pemeriksa membuat Bukti
Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen.
e. Dalam hal Wajib Pajak menyatakan bahwa seluruh buku‐buku, catatan‐
catatan, dan dokumen‐dokumen sudah diserahkan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat dan menandatangani Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman
Buku, Catatan dan Dokumen, kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak untuk menandatangani.
f. Dalam hal buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen perlu
dilindungi kerahasiaannya, atau jumlah buku‐buku, catatan‐catatan, dan
dokumen‐dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor
Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan pemeriksaan
lapangan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan
ruangan khusus tempat dilakukannya pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
g. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket,
compact disk, tape backup, hard disk atau media penyimpanan lainnya yang
tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, dapat dimintakan bantuan Tenaga
Ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya
sehingga data dimaksud dapat diperiksa dengan membuat Surat Permintaan
Tenaga Ahli.
1.3.4. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen:
a. Wajib Pajak yang tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen, dikirim Surat Peringatan I pada hari
berikutnya setelah batas waktu penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan
dokumen‐dokumen terlampaui.
b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Peringatan I
terlewati dan Wajib Pajak masih belum juga menyerahkan buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang diminta, kepada Wajib Pajak
dikirim Surat Peringatan II pada hari berikutnya.
c. Jangka waktu penyerahan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐
dokumen dalam setiap Surat Peringatan adalah selama 3 (tiga) hari sejak
tanggal dikirimnya masing‐masing Surat Peringatan.
Administrasi Perpajakan 154
d. Apabila jangka waktu penyerahan Buku, Catatan, dan Dokumen sebagaimana
ditentukan dalam Surat Peringatan I dan Peringatan II telah terlewati dan
Wajib Pajak tidak memenuhi, Tim Pemeriksa Pajak harus membuat Berita
Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
e. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku‐buku,
catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan
dalam Surat Peringatan II, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
1.3.5. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Tim Pemeriksa Pajak melalui
Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memanggil Wajib Pajak dengan
menggunakan Surat Panggilan I/Panggilan II. Keterangan Wajib Pajak yang
diberikan kepada Tim Pemeriksa Pajak, apabila dipandang perlu dapat dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh
Tim Pemeriksa Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
1.3.6. Permintaan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang
sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga:
a. Melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta
keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang
dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) Undang‐undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang‐undang Nomor 16 Tahun 2000, secara tertulis dengan
membuat Surat Permintaan Keterangan atau Bukti.
b. Pihak Ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti.
c. Apabila dalam jangka waktu tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa Pajak segera
menyampaikan Surat Peringatan I dan apabila dalam jangka waktu yang
ditentukan tidak dipenuhi, disampaikan Surat Peringatan II.
d. Apabila permintaan dalam Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi, Pemeriksa
segera membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau
Bukti dari Pihak Ketiga.
1.3.7. Berdasarkan buku‐buku, catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen, penjelasan dari
Wajib Pajak, serta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang
dapat diperoleh, Tim Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan
menerapkan teknik‐teknik pemeriksaan yang lazim atau teknik‐teknik pemeriksaan
yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Hasil
pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan dan konsep LPP.
Administrasi Perpajakan 155
1.3.8. Pemberitahuan hasil pemeriksaan:
a. Hasil pemeriksaan lapangan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri
dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditatausahakan oleh Tim Pemeriksa Pajak
dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum.
b. Wajib Pajak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan tanggapan
tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan;
Dalam hal Pemeriksaan Sederhana Lapangan dilakukan atas Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Restitusi, Wajib
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari harus memberikan tanggapan tertulis
baik setuju maupun tidak setuju atas hasil Pemeriksaan Lapangan
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permintaan Wajib Pajak dapat
memperpanjang jangka waktu pemberian tanggapan
d. Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus
menandatangani Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan beserta Lembar
Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil
Pemeriksaan dan menyerahkannya kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak;
e. Wajib Pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan
lapangan harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat
Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan
dilampiri dengan bukti‐bukti pendukung sanggahan serta penjelasan
seperlunya.
f. Tim Pemeriksa Pajak menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil
Pemeriksaan dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk menandatangani.
1.3.9. Pembahasan di tim pemeriksa dan tim pembahas:
a. Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus dibahas oleh
Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak yang hasil pembahasannya
dituangkan dalam Risalah Pembahasan
b. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan dengan
pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar perbedaan tersebut dibahas terlebih
Administrasi Perpajakan 156
dahulu oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 yang bersangkutan dengan
menggunakan surat permohonan
c. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat UP3 harus dituangkan dalam
Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada
Wajib Pajak
d. Dalam hal masih terdapat perbedaan antara hasil pembahasan oleh Tim
Pembahas Tingkat UP3 dengan pendapat Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pembahasan kedua di tingkat kanwil atasannya dan
harus disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal Risalah Tim
Pembahas tingkat UP3
e. Hasil Pembahasan oleh Tim Pembahas Tingkat Kanwil harus dituangkan dalam
Risalah Tim Pembahas dan disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada
Wajib Pajak
f. Risalah Pembahasan dan Risalah Tim Pembahas merupakan bagian dari Kertas
Kerja Pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan akhir
antara Tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak
1.3.10. Pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan:
a. Berdasarkan Risalah Pembahasan atau Risalah Tim Pembahas, Tim Pemeriksa
Pajak mengirimkan Surat Panggilan sebanyak‐banyaknya 2 (dua) kali kepada
Wajib Pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam
rangka pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Surat Panggilan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
b. Surat Panggilan dapat dikirimkan melalui faksimili atau disampaikan oleh kurir
atau Tim Pemeriksa Pajak, atau melalui pos tercatat untuk daerah‐daerah
tertentu yang penggunaan faksimili tidak memungkinkan atau penyampaian
dengan kurir dianggap tidak efisien (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di
KPP)
c. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi Surat Panggilan II, Tim Pemeriksa Pajak
membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
1.3.11. Pembahasan akhir:
a. Tim Pemeriksa Pajak bersama dengan Wajib Pajak melakukan pembahasan
akhir.
b. Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
beserta lampirannya dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, Tim
Administrasi Perpajakan 157
Pemeriksa Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Berita acara tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPP
c. Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan
Akhir dan merupakan bahan untuk membuat LPP;
d. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
e. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan tertulis atau tidak
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak
membuat Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan/Berita Acara
Ketidakhadiran Wajib Pajak dan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan
Pajak diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang
disampaikan kepada Wajib Pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis Wajib
Pajak yang disetujui oleh Tim Pemeriksa Pajak
f. Setelah menandatangani Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau
Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat menyampaikan Formulir
Kuesioner yang telah diisi oleh Wajib Pajak kepada Direktur Pemeriksaan
Penyidikan dan Penagihan Pajak
1.3.12. Tim Pemeriksa Pajak melengkapi LPP dengan dokumen‐dokumen terkait, dan
memproses nothit. KKP yang telah dibuat, kemudian diparaf oleh Tim Pemeriksa
Pajak sedangkan LPP ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Pemrosesan nothit untuk diterbitkan surat ketetapan pajak
diuraikan di SOP Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
1.3.13. Buku‐buku catatan‐catatan, dan dokumen‐dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan Bukti Peminjaman/Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen
paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal LPP
1.3.14. LPP yang sudah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak kemudian
disampaikan ke Seksi Pemeriksaan untuk doproses dengan SOP Tata Cara
Penatausahaan LPP dan Nota Penghitungan (Nothit).
1.3.15. Proses selesai.
1.4. Tata Cara Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota Penghitungan
1.4.1. Sebagai hasil dari SOP Tata Cara Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa Pajak
menyerahkan LPP serta Nothit yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh
Administrasi Perpajakan 158
Kepala Kantor kepada Kepala Seksi Pemeriksaan untuk di registrasi dan diberi
penomoran.
1.4.2. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
meregistrasi dan memberi nomor.
1.4.3. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meregistrasi dan memberi nomor LPP beserta Nothit
dan menyampaikannya kepada Fungsional Pemeriksa Pajak.
1.4.4. Fungsional Pemeriksa Pajak melakukan penjilidan (pembundelan berkas) dan
menyerahkan LPP yang sudah dijilid sebanyak 3 (tiga) set, berikut Kertas Kerja
Pemeriksaan dan dokumen‐dokumen lain yang berhubungan dengan Pemeriksaan
Pajak kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.4.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menugaskan Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk
memproses lebih lanjut.
1.4.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan meneliti kelengkapan, menatausahakan dan
mengarsipkan LPP dan Kertas Kerja Pemeriksaan serta memisahkan 1 (satu) set
LPP untuk digabungkan dalam berkas Wajib Pajak yang akan dikembalikan kepada
Seksi Pelayanan dan 1 (satu) set untuk diserahkan kepada Seksi Pengawasan dan
Konsultasi untuk diteliti sekaligus membuat konsep Surat Pengantarnya kemudian
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
1.4.7. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan menandatangani Surat Pengantar dan
mengembalikannya kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk disampaikan
kepada Seksi terkait.
1.4.8. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyerahkan 1 (satu) set LPP dan Nota
Penghitungan kepada Seksi Pelayanan (diproses dalam SOP Penerbitan Surat
Ketetapan Pajak) dan 1 (satu) set LPP kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi
serta menatausahakan arsip Surat Pengantar.
1.4.9. Proses selesai.
2. Penyidikan 2.1. Tata Cara Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
2.1.1. Di Kantor Pelayanan Pajak :
2.1.1.1. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima usulan Wajib Pajak yang akan
diperiksa dari Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan/atau
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, selanjutnya menugaskan
Pelaksana Seksi Pemeriksaan untuk membuat konsep Surat Usul
Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Administrasi Perpajakan 159
2.1.1.2. Pelaksana Seksi Pemeriksaan membuat konsep Surat Usul Pemeriksaan
Bukti Permulaan berdasarkan usulan Ketua Kelompok Fungsional
Pemeriksa Pajak dan atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,
selanjutnya menyampaikan bahan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
2.1.1.3. Kepala Seksi Pemeriksaan meneliti dan memaraf konsep Surat Usul
Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.1.4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani konsep
Surat Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan selanjutnya menyampaikan
kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.
2.1.1.5. Kepala Seksi Pemeriksaan menerima Surat Usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan menugaskan Pelaksana untuk mengadministrasikan dan
mengirimkan daftar yang dimaksud.
2.1.1.6. Pelaksana Seksi Pemeriksaan menatausahakan dan mengirimkan Surat
Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan ke Direktur Intelijen dan
Penyidikan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
2.1.1.7. Proses selesai.
2.1.2. Di Kantor Kantor Wilayah : 2.1.2.1. Kepala Kantor Wilayah mendisposisi Surat Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kelompok Tenaga Fungsional
Kanwil kepada Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan .
2.1.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menerima
disposisi dari Kepala Kantor Wilayah atas Surat Usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dari Kantor Pelayanan Pajak atau Kelompok Tenaga Fungsional
Kanwil kemudian memberi disposisi kepada Kepala Seksi Administrasi
Penyidikan untuk membahas Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2.1.2.3. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti, memberikan catatan,
menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Administrasi
Penyidikan untuk :
a. Membuat konsep Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
apabila pemeriksaan bukti permulaan tidak dilakukan melalui
pemeriksaan ulang.
Administrasi Perpajakan 160
b. Atau membuat konsep Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
apabila pemeriksaan bukti permulaan dilakukan melalui pemeriksaan
ulang.
2.1.2.4. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan membuat konsep surat Instruksi
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi
Administrasi Penyidikan.
2.1.2.5. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti dan memaraf konsep surat
Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan kepada Kepala
Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan.
2.1.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menelaah dan
memaraf konsep surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
atau Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kemudian menyampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.1.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Instruksi
Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2 atau Surat Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.
2.1.2.8. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan mengadiministrasikan dan
mengirimkan Surat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan LP2
kepada Kelompok Tenaga Fungsional Kanwil atau Kantor Pelayanan Pajak
terkait atau Surat Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur
Intelijen dan Penyidikan (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.1.2.9. Proses selesai.
2.2. Tata Cara Penyelesaian Usulan Penyidikan
2.2.1. Kepala Kantor Wilayah menerima usulan penyidikan dari Kelompok Tenaga
Fungsional Kanwil dan memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan.
2.2.2. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menugaskan dan memberi
disposisi kepada Kepala Seksi Administrasi Penyidikan untuk membahas usulan
penyidikan.
2.2.3. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan mengidentifikasi, menganalisis, mempelajari,
membahas dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan dan
memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan untuk
membuat konsep Surat Usulan Penyidikan.
Administrasi Perpajakan 161
2.2.4. Pelaksana Seksi Administrasi Penyidikan menghimpun/mengolah bahan dan
menyusun konsep surat usulan penyidikan serta menyampaikan kepada Kepala
Seksi Administrasi Penyidikan.
2.2.5. Kepala Seksi Administrasi Penyidikan meneliti dan memaraf konsep Surat Usulan
Penyidikan serta menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan.
2.2.6. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan menelaah dan memaraf
konsep Surat Usulan Penyidikan serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor
Wilayah.
2.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Usulan Penyidikan.
2.2.8. Pelaksana menatausahakan Surat Usulan Penyidikan yang telah ditandatangani
oleh Kepala Kantor Wilayah, dan menyampaikannya ke Bagian Umum untuk
dikirim ke Direktorat Intelijen dan Penyidikan Kantor Pusat DJP dengan SOP Tata
1.2.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal
berkas permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT belum lengkap, diimbau
kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan
permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan permohonan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
1.2.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative untuk membuat Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT.
1.2.4. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi berikut berkas permohonan wajib pajak.
1.2.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT dan menyerahkan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak berikut berkas permohonan wajib pajak. Dalam hal Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT, maka Account Representative harus memperbaiki Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.2.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan berikut
berkas permohonan wajib pajak. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut maka
Account Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.2.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT berikut berkas permohonan wajib pajak dan menugaskan
Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban.
1.2.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban dan meneruskan kepada Kepala Seksi
Pelayanan.
Administrasi Perpajakan 165
1.2.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban, kemudian meneruskan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat
Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat
tersebut.
1.2.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban. Dalam hal Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT atau surat Jawaban tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus
memperbaiki konsep surat tersebut.
1.2.11. Surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT atau Surat Jawaban
ditatausahkan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib
Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata
Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
1.2.12. Proses selesai.
1.3. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT Secara Jabatan 1.3.1. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memerintahkan Pelaksana Seksi
Pengawasan dan Konsultasi untuk membuat konsep Nota Dinas pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT berdasarkan penelitian atas STB/SKBKB/SKBKBT yang telah
terbit karena kesalahan atau kekeliruan akibat dari salah tulis dan atau salah
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang‐undangan
perpajakan.
1.3.2. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyusun konsep Nota Dinas
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
1.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Nota Dinas
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian menyerahkan Nota Dinas tersebut
kepada Account Representatives untuk diproses lebih lanjut. Dalam hal Kepala
Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui konsep Nota Dinas Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT, maka Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi harus
memperbaiki konsep uraian Nota Dinas Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
Administrasi Perpajakan 166
1.3.4. Account Representative menerima nota dinas tersebut dan menindaklanjutinya
dengan membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
1.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani Uraian
Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT dan menyerahkan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak
menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, maka Account
Representative harus memperbaiki Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan Uraian Penelitian
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam
hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT tersebut maka Account Representative harus memperbaiki
Uraian Penelitian Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut.
1.3.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima Uraian Penelitian Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak
konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT.
1.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat Keputusan Pembetulan
STB/SKBKB/SKBKBT dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
1.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat
Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan
harus memperbaiki konsep surat tersebut.
1.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat Keputusan
Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak
menyetujui konsep surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT tersebut,
Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
1.3.11. Surat Keputusan Pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT ditatausahakan di Seksi
Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan
kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP).
1.3.12. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 167
1.4. Tata Cara Penyelesaian Pembetulan Ketetapan PPh, PPN, dan PPnBM di KPP 1.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
1.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian
meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat
permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib
Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat
permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu
kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan meneruskan surat
permohonan beserta kelengkapannya ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
1.4.3. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penelitian terhadap kewenangan
memproses surat permohonan pembetulan ketetapan pajak yang diterima.
a. Dalam hal kewenangan memproses surat permohonan pembetulan
Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan copy Laporan
Pemeriksaan Pajak lengkap (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP) kepada Kantor
Wilayah.
Administrasi Perpajakan 176
2.2.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima berkas dalam
point 1 yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan
Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi kepada Kepala
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memprosesnya.
2.2.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan menugaskan Pelaksana
Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas untuk dikirim kepada Kantor Pelayanan Pajak
pengirim. Dalam hal Kantor Wilayah menerima berkas yang bukan merupakan
kewenangannya, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan
Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk memproses juga
konsep Surat Penerusan Berkas untuk dikirim ke unit yang berwenang. Dalam hal
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi
kewenangan Kantor Wilayah, Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding
meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk
ditentukan nama‐nama yang akan dimasukkan dalam Tim Peneliti.
2.2.4. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Pemberitahuan Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas dan meneruskan ke
Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
2.2.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan
Banding.
2.2.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep surat tersebut dan meneruskan ke Kepala Kantor Wilayah.
2.2.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan
Penerimaan Berkas atau Penerusan Berkas.
2.2.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Berkas ke KPP pengirim, dan Surat
Penerusan Berkas ke unit yang berwenang (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen
di Kanwil).
2.2.9. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menentukan nama‐nama
dalam Tim Peneliti, dan menugaskan kepada Kepala Seksi untuk membuat Surat
Tugas.
2.2.10. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi
Pengurangan, Keberatan, dan Banding untuk membuat konsep Surat Tugas.
Administrasi Perpajakan 177
2.2.11. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding membuat konsep Surat
Tugas dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan,
dan Banding.
2.2.12. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding meneliti dan memaraf konsep
Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pengurangan,
Keberatan, dan Banding.
2.2.13. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf
konsep Surat Tugas serta meneruskan konsep tersebut ke Kepala Kantor Wilayah.
2.2.14. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas.
2.2.15. Tim Peneliti berdasarkan Surat Tugas yang diterima kemudian melakukan
penelitian dalam rangka pemrosesan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Lampiran III SE‐
02/PJ.07/2007, yang terdiri dari:
a. Peneliti memulai pencatatan setiap pelaksanaan tahapan penelitian pada
Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.2)
b. Pembuatan analisis dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian:
1). Peneliti melakukan analisis dan membuat Matrik Sengketa Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.6.a)
2). Apabila dibutuhkan, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau
pembuktian kepada Wajib Pajak dengan membuat Permintaan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.17).
3). Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak
memberikan respon, Peneliti dapat membuat Permintaan dan atau
Pembuktian (permintaan kedua) kepada Wajib Pajak (Lampiran V.18)
4). Dalam hal masih masih diperlukan tambahan penjelasan dan atau
pembuktian ke dua, Peneliti dapat membuat Permintaan Penjelasan dan
atau Pembuktian Tambahan kepada Wajib Pajak (Lampiran V.19)
5). Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
(permintaan kedua) atau Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
Tambahan, Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan
dan atau Pembuktian (Lampiran V.20).
c. Pembahasan sengketa perpajakan:
Administrasi Perpajakan 178
1). Peneliti membuat Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (Lampiran
V.21 dan V.22) untuk memanggil Wajib Pajak atau Pemeriksa atau pihak
lain untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan.
2). Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
(Lampiran V.23). Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan ini
ditandatangai oleh pihak‐pihak yang hadir dalam pembahasan.
d. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi:
1). Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi (Lampiran V.24)
2). Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi (Lampiran V.25).
e. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir:
1). Peneliti membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan
Menghadiri Pembahasan Akhir (Lampiran V.26), Pemberitahuan Daftar
Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(Lampiran V.27), Surat Tanggapan Hasil Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.28).
2). Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan
pembahasan akhir.
3). Peneliti melakukan pembahasan akhir
4). Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian
Keberatan (Lampiran V.29) dan membuat Daftar Hasil Akhir Penelitian
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.30).
5). Apabila Wajib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan tertulis,
Tim Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak
Memberikan Tanggapan Tertulis (Lampiran V.31) dan membuat Daftar
Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
(Lampiran V.30).
6). Apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau
Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis, Tim Peneliti
membuat Berita Acara Memberikan/Tidak Meberikan dan
Kehadiran/Ketidakhadiran Wajib Pajak (Lampiran V.32) dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.30)
Administrasi Perpajakan 179
7). Apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan
tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dalam
Lampiran V.29 dan Lampiran V.32, Tim Peneliti membuat Berita Acara
Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Pembahasan dan membuat
Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.30)
8). Menyampaikan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.30) kepada Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak tidak hadir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi akan dikirim sebagai lampiran Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
f. Membuat Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi (Lampiran V.42 atau V.43), dibuat rangkap 3 (tiga) yang
peruntukannya sebagai berikut:
‐ Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak
‐ Lembar ke‐2 untuk Kantor Pelayanan Pajak
‐ Lembar ke‐3 untuk arsip
g. Menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib
Pajak (Lampiran V.37)
h. Tim Peneliti dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan
dalam rangka pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (Lampiran
V.38)
i. Apabila dalam proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
terdapat data/bukti baru atau data yang sebelumnya belum terungkap dalam
proses pemeriksaan, Tim Peneliti dan mengirimkan data tersebut ke unit
pemeriksa yang bersangkutan (Lampiran V.39)
2.2.16. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Penelitian dan
Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAadministrasi.
2.2.17. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding menatausahakan dan
mengirimkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak melalui
Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.2.18. Proses selesai.
Administrasi Perpajakan 180
2.3. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP 2.3.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
2.3.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya.
Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS
dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan
dengan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi
kepada Account Representative untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi.
2.3.4. Account Representative membuat dan menandatangani uraian/rekomendasi
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian
menyerahkan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.3.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam
hal Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi tidak menyetujui Uraian/rekomendasi
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, maka
Account Representative harus memperbaiki uraian/rekomendasi permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut.
2.3.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB selanjutnya meneruskan Uraian/rekomendasi permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut kepada Kepala
Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui
Uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB tersebut maka Account Representative harus memperbaiki
Uraian/rekomendasi permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi PBB tersebut.
Administrasi Perpajakan 181
2.3.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian/rekomendasi permohonan pengurangan
dan penghapusan sanksi administrasi PBB dan menugaskan Pelaksana Seksi
Pelayanan untuk mencetak konsep surat pengantar permohonan pengurangan
dan penghapusan sanksi administrasi PBB kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.3.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar permohonan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian menyerahkan
kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.3.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB, kemudian
menyerahkan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak
menyetujui konsep surat pengantar permohonan pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi PBB tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki
konsep surat tersebut.
2.3.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB. Dalam hal
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep surat pengantar
permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi PBB tersebut,
Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
2.3.11. Surat pengantar permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
PBB ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen
Wajib Pajak) dan diteruskan ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP
Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.3.12. Kantor Wilayah memproses surat pengantar permohonan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi PBB (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di Kanwil)
2.3.13. Proses selesai.
2.4. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan pengurangan atau pembatalan SKBKB/SKBKBT/STB di KPP 2.4.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pasal 36 Undang‐undang Nomor 16
Tahun 2000 (Pengurangan atau Penghapusan atas sanksi administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Ketetapan BPHTB) ke Kantor Pelayanan
Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Administrasi Perpajakan 182
2.4.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan atas pasal 36
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
atas pasal 36 belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan atas pasal 36 sudah lengkap, Petugas Tempat
Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak
sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan atas pasal 36, dan
kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2.4.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan mendisposisi kepada
Account Representative untuk menindaklanjuti permohonan atas pasal 36.
2.4.4. Account Representative membuat dan menandatangani uraian/rekomendasi
permohonan atas pasal 36, kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsultasi.
2.4.5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf
uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36, kemudian menyerahkan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi tidak menyetujui uraian tersebut, maka Account Representative harus
memperbaiki uraian tersebut.
2.4.6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani
uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36, kemudian meneruskan
uraian/rekomendasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui uraian/rekomendasi, maka Account
Representative harus memperbaiki uraian/rekomendasi tersebut.
2.4.7. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian/rekomendasi permohonan atas pasal 36,
kemudian menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep surat
pengantar permohonan atas pasal 36 kepada Kepala Kantor Wilayah.
2.4.8. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar permohonan atas
pasal 36 kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
2.4.9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar
permohonan tersebut, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep surat pengantar
tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep surat tersebut.
2.4.10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani surat pengantar permohonan
atas pasal 36. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menyetujui konsep
surat pengantar tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep
surat tersebut.
Administrasi Perpajakan 183
2.4.11. Surat pengantar permohonan atas pasal 36 ditatausahakan di Seksi Pelayanan
(SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan diteruskan ke Kantor
Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
2.4.12. Kantor Wilayah memproses Surat pengantar permohonan atas pasal 36 (SOP Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan SKBKB / SKBKBT / STB di Kanwil)
2.4.13. Proses selesai.
2.5. Tata Cara penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
PBB di Kanwil 2.5.1. Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Denda Administrasi PBB (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Wajib Pajak atas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP)
ke Kantor Wilayah.
2.5.2. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima Surat
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi PBB dari Kantor
Pelayanan Pajak yang telah didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Tata Cara
Penerimaan Dokumen di Kanwil) serta menugaskan dan memberikan disposisi
kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding untuk memprosesnya.
2.5.3. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV memberi penugasan kepada
Penelaah Keberatan untuk membuat konsep Uraian Penelitian (Berita Acara
Pemeriksaan Sederhana) dan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan
atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2.5.4. Penelaah Keberatan membuat dan menandatangani konsep Uraian Penelitian
(Berita Acara Pemeriksaan Sederhana) berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana
Kantor / Lapangan dan membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta
menyampaikan hasilnya kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan
Banding IV.
2.5.5. Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana)
dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta menyampaikan hasilnya kepada
Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding. Dalam hal Kepala Seksi tidak
menyetujui Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
Administrasi Perpajakan 184
2.5.6. Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan
menandatangani konsep Uraian Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana)
dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta meneruskan hasilnya kepada Kepala
Kantor Wilayah. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Penelaah
memperbaiki konsep tersebut.
2.5.7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian (Berita
Acara Pemeriksaan Sederhana) dan Surat Keputusan Pengurangan atau
Penghapusan atas Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal
Kepala Kantor Wilayah tidak menyetujui, Penelaah memperbaiki konsep tersebut.
2.5.8. Pelaksana Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding menatausahakan dan
menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ke Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil).
2.5.9. Proses selesai.
3. Pengurangan PBB dan BPHTB 3.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Terutang
3.1.1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB secara tertulis ke Kantor
Pelayanan Pajak Pratama melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
3.1.2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima permohonan Pengurangan PBB
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
Pengurangan PBB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan permohonan Pengurangan PBB
sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS
diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas
permohonan Pengurangan PBB. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu merekam
permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan
Konsultasi.
3.1.3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada