Top Banner
MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO K E P U T U S A N NOMOR : VI/MUBES X KOSGORO/XI/2011 T E N T A N G PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X KOSGORO Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) KOSGORO sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk melaksanakan sepenuhnya kedaulatan organisasi, mempunyai wewenang untuk menetapkan dan merubah serta menyempurnakan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO; 2. Bahwa dalam rangka independensi dan membangun paradigma KOSGORO baru, perlu merubah dan memantapkan misi dan visi KOSGORO ke depan dengan mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO melalui suatu Keputusan MUBES X KOSGORO. Mengingat : 1. Pedoman Perjoangan KOSGORO; 2. Anggaran Dasar KOSGORO BAB IX Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO BAB VIII Pasal 23. 3. Keputusan MUBES IX KOSGORO Tahun 2006. Memperhatikan : 1. Hasil permusyawaratan dalam Sidang Komisi A (Komisi Organisasi) MUBES X KOSGORO yang ditugaskan untuk membahas Rancangan Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO. 2. Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Sidang Paripurna IV MUBES X KOSGORO tanggal 17 November 2011. M E M U T U S K A N Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO. PERTAMA : Mengubah………. 049
26

AD ART Kosgoro

Oct 27, 2015

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

K E P U T U S A N NOMOR : VI/MUBES X KOSGORO/XI/2011

T E N T A N G

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X KOSGORO

Menimbang : 1. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) KOSGORO sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk melaksanakan sepenuhnya kedaulatan organisasi, mempunyai wewenang untuk menetapkan dan merubah serta menyempurnakan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO;

2. Bahwa dalam rangka independensi dan membangun paradigma KOSGORO baru, perlu merubah dan memantapkan misi dan visi KOSGORO ke depan dengan mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO melalui suatu Keputusan MUBES X KOSGORO.

Mengingat : 1. Pedoman Perjoangan KOSGORO;

2. Anggaran Dasar KOSGORO BAB IX Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO BAB VIII Pasal 23.

3. Keputusan MUBES IX KOSGORO Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Hasil permusyawaratan dalam Sidang Komisi A (Komisi Organisasi) MUBES X KOSGORO yang ditugaskan untuk membahas Rancangan Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO.

2. Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Sidang Paripurna IV MUBES X KOSGORO tanggal 17 November 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO.

PERTAMA : Mengubah……….

049

Page 2: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

PERTAMA : Mengubah dan menyempurnakan Keputusan MUBES IX

KOSGORO Nomor : VI/MUBES IX/V/2006 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO.

KEDUA : Naskah lengkap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga KOSGORO yang diubah dan disempurnakan sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 November 2011

P I M P I N A N MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X KOSGORO

K e t u a : H. SYAHRUL J. BUNGAMAYANG, SE.,MM.

Wakil Ketua : Drs. A.M. ABDULLAH

Sekretaris : Ir. TATIEK PRASETYA WATIE HOEDI

Anggota : Ir. ARIEL J. KOAPAHA, Ph.D

Anggota : Ir. IRSAFWIN

Anggota : Drs. SUGIJA PRANOTO, M.Hum

Anggota : DACHLAN A. BANDU, SH.,M.Si

050

Page 3: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

L a m p i r a n :

Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) X KOSGORO

Nomor : VI/MUBES X KOSGORO/XI/2011

Tanggal : 17 Nopember 2011

Tentang : Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO

ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO

ANGGARAN DASAR KOSGORO

M u k a d i m a h

Bahwa hak untuk merdeka adalah hak asasi manusia sebagai wujud kedaulatan rakyat dan bahwa masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan dalam bentuk apapun merupakan tujuan semua umat manusia. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, feodalisme dalam segala bentuknya telah membawa Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai perwujudan dharma bhakti para pejuang. Bahwa sejak proklamasi kemerdekaan Pelajar Pejuang bersama-sama rakyat tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara, demi tetap terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Nopember 1957 lahirlah “KOSGORO” singkatan dari “Koperasi Simpan Pinjam Gotong Royong” yang berkembang menjadi “Koperasi Serba Usaha Gotong Royong” sebagai kelanjutan Perjuangan Kolektif Pelajar Pejuang TRIP dalam meneruskan tradisinya yang selalu mengabdikan diri kepada rakyat dan menganggap pentingnya desa-desa sebagai sumber kekuatan Bangsa.

Bahwa KOSGORO sebagai wadah penempaan diri dan arena latihan, merupakan perpaduan potensi pemikir dan pelaksana yang mampu menempatkan diri bergerak dalam bidang Koperasi dan Produksi, juga bergerak dalam bidang lain sesuai dengan bakat, kemampuan dan sumber daya yang tersedia.

Bahwa demi pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) tanggung jawab pembangunan spiritual dan material dalam kelanjutan perjuangan nasional sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat, maka sejak 11 Maret 1966 segala kegiatan- kegiatan dalam ideologi, politik, ekonomi, koperasi dan sosial budaya dituangkan dalam wadah “KOSGORO” singkatan dari “Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong”.

051

Page 4: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

KOSGORO ke depan harus mampu merubah misi dengan mengedepankan program unggulan dibidang pendidikan, ekonomi, dan budaya dalam suatu paradigma baru KOSGORO. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dijiwai oleh semangat Pengabdian, Kerakyatan, Solidaritas yang merupakan inti Pedoman Perjoangan KOSGORO maka disusunlah Anggaran Dasar “Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong” sebagai berikut :

B A B I NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama “KESATUAN ORGANISASI SERBA GUNA GOTONG ROYONG disingkat KOSGORO.

Pasal 2

KOSGORO didirikan pada tanggal 10 Nopember 1957, di Jakarta.

Pasal 3

Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

B A B II

K E D A U L A T A N

Pasal 4

Kedaulatan Organisassi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar (MUBES).

B A B III

ASAS, DOKTRIN DAN TUJUAN

Pasal 5

KOSGORO berasaskan Pancasila.

Pasal 6

KOSGORO mempunyai Doktrin yang disebut Tri Dharma KOSGORO, yaitu: Pengabdian, Kerakyatan, Solidaritas sebagaimana tertuang di dalam Pedoman Perjoangan KOSGORO.

052

Page 5: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

Pasal 7

Pedoman Perjoangan KOSGORO adalah landasan dan kesatuan pemikiran yang merupakaan pedoman bimbingan dan pegangan bagi kader KOSGORO dalam melaksanakan perjuangan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 8

KOSGORO bertujuan agar terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pengamalan Pancasila dan tercapainya masyarakat adil dan makmur, aman dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

B A B IV SIFAT, FUNGSI, DAN USAHA

Pasal 9

KOSGORO adalah organisasi Kemasyarakatan yang tidak berafiliasi kepada partai politik dan bersifat Independen.

Pasal 10

1. Sebagai wadah perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki kesamaan

wawasan yang dijiwai oleh Doktrin Organisasi.

2. Sebagai wadah pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan potensi anggota.

3. Sebagai arena latihan dan wadah mengimplementasikan Doktrin Tri Dharma KOSGORO dalam pembangunan nasional.

Pasal 11

Usaha KOSGORO dalam mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 adalah : 1. Melaksanakan program-program kemasyarakatan yang menguntungkan

rakyat dibidang pendidikan, ekonomi, koperasi, sosial budaya, mental spiritual dan agama serta pelayanan hukum.

2. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia atas dasar

persamaan hak dan keadilan dengan semangat gotong royong.

3. Menghimpun dan mengembangkan semua potensi yang kreatif, inovatif, dibidang profesi untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dengan semangat gotong royong.

053

Page 6: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

B A B V K E A N G G O T A A N

Pasal 12

1. Anggota KOSGORO adalah warga negara Indonesia yang menerima, menyetujui dan mentaati AD/ART KOSGORO, Asas KOSGORO, Pedoman Perjoangan KOSGORO, Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjoangan KOSGORO, Doktrin dan memenuhi ketentuan organisasi lainnya.

2. Anggota KOSGORO terdiri dari; Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan.

B A B VI PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi KOSGORO secara vertikal terdiri atas.

1. Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO (PPK KOSGORO).

2. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi (PDK KOSGORO Provinsi).

3. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota (PDK KOSGORO Kabupaten/Kota).

4. Pimpinan Kolektif KOSGORO Kecamatan .

B A B VII

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

P a s a l 14

Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri atas :

1. Majelis Pertimbangan Organisasi tingkat Pusat.

2. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Provinsi.

3. Majelis Pertimbangan Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Majelis Pertimbangan Organisasi Kecamatan

B A B VIII GERAKAN, BADAN DAN BADAN USAHA

P a s a l 15 G e r a k a n

1 KOSGORO sebagai induk organisasi mempunyai organisasi

Gerakan/Organisasi Kemasyarakatan fungsional yang bersifat otonom koordinatif.

054

Page 7: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

2 Gerakan/Organisasi otonom koordinatif di lingkungan KOSGORO merupakan himpunan sekelompok anggota yang mempunyai fungsi, profesi atau berdasarkan gender atau usia yang bertujuan menyatukan dan melaksanakan visi dan misi perjuangan organisasi KOSGORO.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang Gerakan/Organisasi otonom koordinatif diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

P a s a l 16

Badan dan Badan Usaha

1. Badan di lingkungan KOSGORO merupakan unit pelaksana program yang berada langsung dibawah Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO.

2. Untuk melakukan usaha dibidang Ekonomi dan Pendidikan serta bidang-bidang lainnya, KOSGORO membentuk badan-badan usaha berupa Yayasan, Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi atau dalam bentuk Badan Hukum lainnya.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang Badan dan Badan Usaha di lingkungan KOSGORO diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

MUSYAWARAH-MUSYAWARAH

P a s a l 17

Musyawarah-musyawarah terdiri dari: 1. Musyawarah Besar disingkat MUBES.

2. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB.

3. Musyawarah Pimpinan Nasional disingkat MUSPIMNAS.

4. Musyawarah Kerja Nasional disingkat MUKERNAS.

5. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA.

6. Musyawarah Daerah Luar Biasa disingkat MUSDALUB.

7. Musyawarah Pimpinan Daerah disingkat MUSPIMDA.

8. Musyawarah Kerja Daerah disingkat MUKERDA.

9. Musyawarah Kecamatan disingkat MUSCA.

P a s a l 18

1. MUBES adalah kekuasaan tertinggi organisasi tingkat nasional sebagai pengejawantahan kedaulatan anggota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2. MUBES mempunyai wewenang :

2.1.Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO.

055

Page 8: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

2.2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2.3. Menetapkan Program Umum Organisasi

2.4. Memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO

2.5. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO)

2.6.Menetapkan Keputusan Organisasi lainnya yang dianggap perlu.

P a s a l 19 1. MUBESLUB/MUSDALUB dapat diadakan sewaktu-waktu dalam keadaan yang

mendesak.

2. MUBESLUB/MUSDALUB mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama dengan Musyawarah Besar/Musyawarah Daerah.

P a s a l 20

Musyawarah Pimpinan Nasional/Daerah mempunyai wewenang mengambil keputusan-keputusan yang tidak menjadi wewenang MUBES/MUSDA Provinsi/MUSDA Kabupaten/Kota dan MUSCA diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan.

P a s a l 21 Musyawarah Kerja Nasional/Daerah mempunyai wewenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program umum dan menetapkan pelaksanaan program kerja tahunan, yang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan.

B A B X K E U A N G A N

P a s a l 22

Untuk membiayai kegiatan-kegiatan organisasi, keuangan KOSGORO diperoleh dari: 1. Bagian Keuntungan/Dividen dari Badan-badan Usaha milik KOSGORO.

2. Usaha-usaha dan pendapatan lain yang sah

3. Uang pangkal dan uang iuran dari anggota

4. Bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

056

Page 9: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

B A B XI ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

P a s a l 23

KOSGORO mempunyai atribut dan kelengkapan organisasi yang terdiri dari : 1. Lambang dan Bendera Organisasi

2. Hymne dan Mars

3. Identitas lain yang diatur didalam Peraturan Organisasi.

B A B XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

P a s a l 24

Perubahan Anggaran Dasar KOSGORO hanya dapat dilakukan oleh MUBES KOSGORO.

B A B XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

P a s a l 25

Pembubaran Organisasi KOSGORO hanya dapat dilakukan oleh MUBES yang secara khusus diadakan untuk itu.

B A B XIV P E N U T U P

P a s a l 26

1. Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran

Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

2. Peraturan-peraturan organisasi yang telah ada, tetap berlaku selama belum diadakan perubahan untuk itu.

057

Page 10: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 17 November 2011

P I M P I N A N MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X KOSGORO

K e t u a : H. SYAHRUL J. BUNGAMAYANG, SE.,MM.

Wakil Ketua : Drs. A.M. ABDULLAH

Sekretaris : Ir. TATIEK PRASETYA WATIE HOEDI

Anggota : Ir. ARIEL J. KOAPAHA, Ph.D

Anggota : Ir. IRSAFWIN

Anggota : Drs. SUGIJA PRANOTO, M.Hum

Anggota : DACHLAN A. BANDU, SH.,M.Si

058

Page 11: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

L a m p i r a n :

Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) X KOSGORO

Nomor : VI/MUBES X KOSGORO/XI/2011

Tanggal : 17 November 2011

Tentang : Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO

B A B I

K E A N G G O T A A N

P a s a l 1

1. Untuk menjadi anggota KOSGORO harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1.1. Warga Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

1.2 Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Doktrin dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

1.3. Sanggup dan bersedia mengikuti kegiatan organisasi

1.4. Mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Kolektif setempat atau Pimpinan Kolektif setingkat lebih tinggi.

1.5 Permohonan seperti tersebut pada butir 1.4. diterima dan disahkan oleh Pimpinan Kolektif yang bersangkutan.

2. Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan masih berstatus calon anggota.

P a s a l 2

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota :

1.1. Memahami Pedoman Perjoangan KOSGORO dan Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjoangan KOSGORO.

1.2. Melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan serta ketentuan organisasi.

1.3. Menghayati dan mengamalkan Tri Dharma KOSGORO.

1.4. Menjunjung tinggi serta membela nama baik dan kehormatan organisasi.

1.5. Berperan serta dalam pelaksanaan program organisasi.

059

Page 12: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

1.6. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan organisasi.

1.7. Membayar uang pangkal, iuran dan sumbangan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.

2. Hak Anggota :

2.1. Berbicara, mengeluarkan pendapaat, usul dan saran-saran.

2.2. Memilih dan dipilih.

2.3. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.

2.4. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas organisasi.

2.5. Hak ingkar/membela diri di dalam forum MUBES apabila ada indikasi merugikan nama baik.

2.6. Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) dan identitas lain yang dikeluarkan oleh organisasi.

P a s a l 3

Klasifikasi Anggota

1. Anggota biasa, adalah anggota yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 1.

2. Anggota Luar Biasa, adalah seorang yang karena jasa-jasa dan dedikasinya yang tinggi, diangkat oleh Pimpinan Kolektif KOSGORO dan dinyatakan sebagai Anggota KOSGORO.

3. Anggota Kehormatan, adalah anggota masyarakat dan atau penyelenggara negara yang pantas diangkat menjadi Anggota KOSGORO karena jasa dan perjuangannya terhadap organisasi.

P a s a l 4

Berhenti Sebagai Anggota

Berhenti sebagai anggota karena :

1. Atas permintaan sendiri

2. Diberhentikan

3. Meninggal dunia

P a s a l 5

Pengunduran Diri, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

1. Pengunduran Diri

1.1. Atas permintaan sendiri dan diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis.

1.2. Atas permohonan tersebut pada butir 1.1. dikeluarkan Surat Keputusan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

2. Pemberhentian sementara dikenakan kepada angggota :

060

Page 13: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

2.1. Yang merugikan kepentingan, nama baik dan kehormatan organisasi.

2.2. Yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2.3. Yang tidak melaksanakan dan mengindahkan keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi.

3. Pemberhentian

3.1. Anggota yang diberhentikan ditetapkan melalui keputusan akhir dalam MUBES.

3.2. Anggota yang diberhentikan berhak memberikan pembelaan sebelum keputusan akhir ditetapkan.

3.3. Anggota yang telah diberhentikan diwajibkan mengembalikan seluruh kekayaan organisasi yang di bawah penguasaannya.

P a s a l 6

Tata Cara Pemberhentian Sementara

1. Pemberhentian Sementara dilakukan oleh Pimpinan Kolektif setempat atau dilakukan oleh Pimpinan Kolektif setingkat lebih tinggi dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO.

2. Pimpinan Pusat Kolektif memberikan pertimbangan dan keputusan, setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri baik secara tertulis maupun lisan dan Pimpinan Kolektif yang bersangkutan memberikan penjelasan.

Pimpinan Pusat Kolektif mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembelaan tersebut berlangsung.

3. Keputusan tersebut diberitahukan kepada anggota dan PDK yang bersangkutan dengan surat tercatat.

4. Dalam hal-hal yang luar biasa atau memaksa, Pimpinan Pusat Kolektif dapat menyimpang dari ketentuan tersebut ayat 1, dan 2. Pasal ini dapat melakukan pemberhentian sementara.

5. Terhadap keputusan tersebut ayat 1, 2, 3 dan 4 anggota dan atau PDK yang bersangkutan dapat mengajukan surat-surat keberatan kepada MUBES yang akan datang melalui Pimpinan Pusat Kolektif.

6. Selama menunggu keputusan MUBES, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatas namakan organisasi.

P a s a l 7

Jabatan Rangkap

Keanggotaan dan jabatan di organisasi kemasyarakatan lainnya diatur dengan Peraturan Organisasi.

061

Page 14: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

B A B II PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO

P a s a l 8

1. Susunan Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO adalah :

1. Ketua Umum

2. Wakil-Wakil Ketua Umum

3. Ketua-Ketua

4. Sekretaris Jenderal

5. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

6. Bendahara Umum

7. Bendahara-Bendahara

8. Departemen-Departemen

9. Badan-Badan

2. Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara disebut Pengurus Harian.

3. Ketua dan Anggota Departemen serta Pimpinan Badan adalah anggota Pleno.

P a s a l 9

Kewajiban dan Wewenang

Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO mempunyai kewajiban dan wewenang untuk:

1. Menentukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Perjoangan KOSGORO, Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjoangan KOSGORO, Keputusan MUBES, Keputusan MUSPIMNAS, Keputusan MUKERNAS dan ketentuan organisasi lainnya.

2. Memimpin Organisasi Tingkat Nasional.

3. Mewakili organisasi di luar dan atau di depan pengadilan.

4. Bertangggung Jawab kepada MUBES.

5. Mengesahkan dan melantik serta mengkoordinasikan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi, Badan-Badan Tingkat Pusat.

6. Mengukuhkan Pimpinan Gerakan Tingkat Nasional.

B A B III PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KOSGORO PROVINSI

P a s a l 10

Susunan PDK KOSGORO Provinsi

Susunan PDK KOSGORO Provinsi adalah :

062

Page 15: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

1. Ketua

2. Wakil-Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil-Wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil-Wakil Bendahara

7. Biro - Biro

8. Badan-Badan

P a s a l 11 Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman

Perjoangan KOSGORO, Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjoangan KOSGORO, Keputusan MUBES, Keputusan MUSPMINAS, Keputusan MUKERNAS Keputusan PPK KOSGORO, MUSDA Tingkat Provinsi, dan MUSPIM Daerah Tingkat Provinsi.

2. Memimpin Organisasi di Tingkat Provinsi.

3. Mengesahkan, melantik, mengkoordinasikan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota, Badan-Badan di Tingkat Provinsi.

4. Mengkoodinasikan Pimpinan Gerakan Tingkat Provinsi.

P a s a l 12 Wilayah dan Pembentukan

1. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi berada di wilayah Provinsi.

2. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi dibentuk oleh MUSDA Provinsi.

B A B IV PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KOSGORO KABUPATEN/KOTA

P a s a l 13 Susunan PDK KOSGORO Kabupaten/Kota

Susunan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota adalah :

1. Ketua

2. Wakil-Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil-Wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil-Wakil Bendahara

7. Bagian-Bagian

8. Badan-Badan

063

Page 16: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

P a s a l 14

Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUBES, MUSPIMNAS, MUKERNAS, Keputusan PPK KOSGORO, Keputusan PDK KOSGORO Provinsidan MUSDA Kabupaten/Kota.

2. Memimpin organisasi di Tingkat Kabupaten atau yang setingkat.

3. Mengesahkan, melantik dan mengkoordinasikan PK KOSGORO Kecamatan, Badan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mengkoordinasikan Pimpinan Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.

P a s a l 15 Wilayah dan Pembentukan

1. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota berada di wilayah Kabupaten/Kota atau yang

setingkat.

2. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dibentuk oleh MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota.

B A B V PIMPINAN KOLEKTIF KOSGORO KECAMATAN

P a s a l 16

Susunan PK KOSGORO Kecamatan

Susunan PK KOSGORO Kecamatan adalah :

1. Ketua

2. Wakil-Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil-Wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil-Wakil Bendahara

7. Seksi - Seksi

P a s a l 17

Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUBES, MUSPIMNAS, MUKERNAS, Keputusan PPK KOSGORO, Keputusan MUSDA Provinsi, Keputusan MUSDA Kabupaten/Kota, Keputusan PDK KOSGORO Provinsi, Keputusan PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dan MUSCA.

2. Memimpin organisasi di Tingkat Kecamatan.tik dan mengkoordinasikan Pimpinan Kolektif KOSGORO Desa/Kelurahan.

3. mengkoordinasikan Pimpinan Gerakan Tingkat Kecamatan.

064

Page 17: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

P a s a l 18

Wilayah dan Pembentukan

1. PK KOSGORO Kecamatan berada di wilayah kecamatan atau yang setingkat.

2. PK KOSGORO Kecamatan dibentuk oleh Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Organisasi.

B A B VI JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU

P a s a l 19

1. Penetapan jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi melalui rapat pleno.

2. Pengisian personil jabatan lowong antar waktu tersebut dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi melalui Rapat Pleno.

3. Penetapan dan pengisian jabatan lowong antar waktu harus dengan persetujuan MPO setiap tingkatan.

4. Tata cara penetapan dan pengisian personil jabatan lowong antar waktu ditetapkan oleh PPK KOSGORO melalui Peraturan Organisasi.

B A B VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

P a s a l 20 Peserta MUBES

Peserta MUBES terdiri dari :

1. PPK KOSGORO.

2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Tingkat Nasional.

3. Pimpinan Gerakan Tingkat Nasional.

4. Pengurus Badan Tingkat Nasional.

5. PDK KOSGORO Provinsi.

6. PDK KOSGORO Kabupaten /Kota.

P a s a l 21

M U B E S L U B

1. MUBESLUB diadakan atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah PDK KOSGORO Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dilaksanakan oleh PPK KOSGORO.

2. Peserta MUBESLUB terdiri dari peserta, seperti peserta pada MUBES (Pasal 20).

065

Page 18: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

P a s a l 22

M U S P I M N A S

1. Peserta Musyawarah MUSPIMNAS terdiri dari :

1.1. PPK KOSGORO.

1.2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Tingkat Nasional.

1.3. PDK KOSGORO Provinsi.

1.4. Pimpinan Gerakan Tingkat Nasional.

1.5. Pimpinan Badan Tingkat Nasional.

2. Kewenangan MUSPIMNAS adalah memutuskan langkah-langkah strategis dan menetapkan kebijaksanaan organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan MUBES.

3. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

P a s a l 23

M U K E R N A S

1. Peserta MUKERNAS terdiri dari :

1.1. PPK KOSGORO.

1.2. MPO Tingkat Nasional.

1.3. PDK KOSGORO Provinsi.

1.4. MPO KOSGORO Provinsi.

1.5. Pimpinan Gerakan Tingkat Nasional .

1.6. Pimpinan Badan Tingkat Pusat.

2. MUKERNAS menjabarkan dan mengevaluasi Program Umum Organisasi serta

menerima laporan dari PDK KOSGORO Provinsi, DPP Gerakan. 3. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode

kepengurusan

P a s a l 24 MUSDA Provinsi

1. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Kewenangannya :

2.1. Menilai pertanggung-jawaban PDK KOSGORO Provinsi.

2.2. Menetapkan Program Kerja Provinsi.

2.3. Memilih dan menetapkan Pengurus PDK KOSGORO Provinsi.

2.4. Menetapkan Ketua MPO Provinsi.

3. Pesertanya :

3.1. PPK KOSGORO.

066

Page 19: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

3.2. PDK KOSGORO Provinsi

3.3. MPO KOSGORO Provinsi

3.4. Pimpinan Gerakan Tingkat Provinsi.

3.5. Pengurus Badan Tingkat Provinsi.

3.6. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.

P a s a l 25 MUSDALUB Provinsi

1. Dalam Keadaan memaksa dan atau atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya

2/3 jumlah PDK KOSGORO Kabupaten/Kota, PDK KOSGORO Provinsi dapat melaksanakan MUSDALUB Provinsi.

2. Kewenangan dan Peserta MUSDALUB sama seperti tersebut pada pasal 27 Ayat (3).

P a s a l 26 MUKERDA Provinsi

1. Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) periode

kepengurusan.

2. Kewenangan :

2.1. Menjabarkan Program Kerja Daerah Tingkat Provinsi.

2.2. Menerima laporan dari PDK KOSGORO Tingkat Provinsi dan Pimpinan Gerakan Tingkat Provinsi.

2.3. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat daerah.

3. Peserta:

3.1. PPK KOSGORO.

3.2. PDK KOSGORO Provinsi

3.3. MPO Tingkat Provinsi.

3.4. Pimpinan Gerakan Tingkat Provinsi.

3.5. Pimpinan Badan Tingkat Provinsi.

3.6. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.

P a s a l 27

MUSDA Kabupaten/Kota

1. Dilaksanakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Kewenangan :

2.1. Menilai pertanggungjawaban PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.

2.2. Menetapkan Program Kerja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

2.3. Memilih dan menetapkan Pengurus PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.

2.4. Menetapkan Ketua MPO Kabupaten/Kota

067

Page 20: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

3. Peserta :

3.1. PDK KOSGORO Provinsi.

3.2. PDK KOSGORO Kabupaten

3.3. MPO Kabupaten/Kota.

3.4. Pimpinan Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.

3.5. Pengurus Badan Tingkat Kabupaten/ Kota.

3.6. PK KOSGORO Kecamatan.

P a s a l 28 MUSDALUB Kabupaten/Kota

1. Dalam keadaan memaksa dan atau usul tertulis dari 2/3 PK KOSGORO Tk.

Kecamatan, PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

2. Kewenangan dan Peserta MUSDALUB sama seperti tersebut pada pasal 30 Ayat 2 dan 3.

P a s a l 29 MUKERDA Kabupaten/Kota

1. Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) periode

kepengurusan.

2. Kewenangan :

2.1. Menjabarkan Program Kerja Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Menerima laporan dari PK KOSGORO Tk. Kecamatan dan Pimpinan Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.

2.3. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat daerah.

3. Peserta :

3.1. PDK KOSGORO Provinsi.

3.2. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota

3.3 MPO KOSGORO Kabupaten/Kota

3.4. Pimpinan Gerakan Tk. Kabupaten/Kota.

3.5. Pimpinan Badan Tingkat Kabupaten/ Kota.

3.6. PK KOSGORO Kecamatan.

P a s a l 30 Rapat-Rapat

1. Rapat Pengurus Harian

1.1. PPK KOSGORO dihadiri oleh :

- Ketua Umum

- Wakil-Wakil Ketua Umum

- Ketua-Ketua

068

Page 21: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

- Sekretaris Jenderal

- Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

- Bendahara Umum

- Bendahara-Bendahara

1.2. PDK KOSGORO Provinsi/PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

- Ketua

- Wakil-Wakil Ketua

- Sekretaris

- Wakil-Wakil Sekretaris

- Bendahara

- Wakil-Wakil Bendahara

2. Rapat Pleno :

2.1. PPK KOSGORO dihadiri oleh :

- Ketua Umum

- Wakil-Wakil Ketua Umum

- Ketua-Ketua

- Sekretaris Jenderal

- Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

- Bendahara Umum

- Bendahara-Bendahara

- Ketua dan Anggota Departemen

- Ketua Badan

- Ketua Umum Pimpinan Gerakan

- Ketua dan atau Anggota MPO

2.2. PDK KOSGORO Provinsi/PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

- Ketua

- Wakil-Wakil Ketua

- Sekretaris

- Wakil-Wakil Sekretaris

- Bendahara

- Wakil-Wakil Bendahara

- Ketua dan Angota Biro

- Ketua Badan/Majelis yang setingkat

- Ketua Gerakan yang setingkat

- Ketua dan atau Anggota MPO yang setingkat

069

Page 22: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

2.3. Rapat Pengurus Pimpinan Kolektif KOSGORO Kecamatan dihadiri oleh :

- Ketua

- Wakil-Wakil Ketua

- Sekretaris

- Wakil-Wakil Sekretaris

- Bendahara

- Wakil-Wakil Bendahara

- Seksi - Seksi

- Ketua Badan yang setingkat

- Ketua Gerakan yang setingkat

- Ketua dan atau Anggota MPO yang setingkat

B A B VIII

MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

P a s a l 31 Penetapan Susunan dan Jumlah Personil

1. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KOSGORO dipilih dan ditetapkan

dalam MUBES KOSGORO.

2. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO menyusun kelengkapan kepengurusan.

3. Susunan Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari :

2.1. Ketua/Wakil Ketua

2.2. Sekretaris/Wakil Sekretaris

2.3. Anggota.

4. Jumlah personil MPO di setiap tingkat organisasi disesuaikan dengan kebutuhan

5. Ketua dan atau Anggota MPO dapat menghadiri Rapat Pleno.

6. Tata kerja MPO diatur tersendiri oleh MPO sesuai tingkatan organisasi.

7. Personalia MPO diangkat dari aktivis atau tokoh organisasi KOSGORO yang dianggap berjasa terhadap organisasi.

8. Masa kerja MPO sama dengan kepengurusan pada setiap tingkatan organisasi.

P a s a l 32 F u n g s i

1. Majelis Pertimbangan Organisasi berkewajiban memberikan pertimbangan,

pandangan, saran dan nasehat kepada Pimpinan Kolektif KOSGORO yang setingkat dalam menjalankan dan mengendalikan kegiatan dan usaha organisasi.

070

Page 23: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

2. Pertimbangan, pandangan, saran dan nasehat, dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) kali setahun.

3. Majelis Pertimbangan Organisasi dapat mengundang Pengurus Pimpinan Kolektif KOSGORO untuk meminta penjelasan tentang Pelaksanaan Keputusan-Keputusan MUBES/MUSDA.

4. Majelis Pertimbangan Organisasi memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO untuk mengambil langkah-langkah administratif terhadap Pengurus Pimpinan Daerah Kolektif atau Kepengurusan Gerakan dan Lembaga yang dinilai telah melanggar AD/ART KOSGORO serta Peraturan Organisasi lainnya.

5. Dalam hal melakukan hubungan kerjasama luar negeri Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO harus mendapatkan persetujuan dari MPO.

6. Majelis Pertimbangan Organisasi KOSGORO, harus memberikan persetujuan terhadap pernyataan sikap politik yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO.

B A B IX GERAKAN

P a s a l 33

1. Segala sesuatu tentang aturan organisasi (nama, visi, misi dan susunan

organisasi) Gerakan/Organisasi Otonom koordinatif ditetapkan dalam masing-masing AD dan ART Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif yang bersangkutan.

2. Ketua Umum/Ketua Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif menjadi Anggota Pleno PPK/PDK KOSGORO setingkat.

3. Ketentuan-ketentuan tentang kaidah hubungan Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif di lingkungan KOSGORO dengan KOSGORO sebagai organisasi induk diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Pimpinan Pusat Kolektif/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO dapat memberikan sanksi kepada Kepengurusan Gerakan yang setingkat apabila melanggar ketentuan tentang kaidah hubungan Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif dengan KOSGORO sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan MPO.

BAB X BADAN DAN BADAN USAHA

P a s a l 34

Badan - Badan 1. Badan dibentuk sebagai alat kelengkapan organisasi di lingkungan KOSGORO

sebagai pelaksana program sesuai dengan bidangnya dan berada langsung di bawah Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO setingkat.

2. Jenis dan jumlah Badan di lingkungan KOSGORO ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

071

Page 24: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

3. Struktur Organisasi dan jumlah Personalia Kepengurusan Badan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

4. Kepengurusan Badan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO setingkat.

5. Badan melaksanakan Program Kerja KOSGORO yang telah ditetapkan oleh MUBES KOSGORO/MUSDA KOSGORO yang setingkat.

6. Pembentukan Badan-Badan Usaha disemua tingkatan dapat dilakukan dengan Keputusan Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO.

7. Badan Usaha hanya dapat dibentuk sampai dengan Daerah Tingkat II

Kabupaten/Kota.

P a s a l 35 Badan Badan Usaha

1. Badan-Badan Usaha yang dibentuk dan didirikan sebagai Badan Usaha Milik

KOSGORO.

2. Pembentukan Badan Usaha dibidang ekonomi, koperasi, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial budaya dan badan usaha lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

3. Pembentukan Badan-Badan Usaha oleh KOSGORO dapat dilakukan dikalangan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain.

4. Keikutsertaan organisasi KOSGORO dalam bentuk modal, Saham dan lain-lain dilakukan melalui dan atas nama Yayasan Pengembangan Usaha Ekonomi KOSGORO (YPUE KOSGORO).

5. Koperasi-Koperasi yang dibentuk oleh KOSGORO diupayakan diikuti oleh sebanyak-banyaknya Pengurus dan Anggota KOSGORO sebagai Anggota Koperasi.

6. Ketua Badan Penasehat dan Badan Pengawas Koperasi yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dijabat oleh Pengurus PPK/PDK KOSGORO yang setingkat.

B A B XI

K E U A N G A N

P a s a l 36

1. Besar uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan pembagian serta penggunaannya ditentukan oleh Pimpinan Kolektif KOSGORO.

2. Bagian keuntungan/dividen yang diperoleh oleh YPUE KOSGORO dan Badan Usaha milik KOSGORO lainnya sepenuhnya menjadi milik Organisasi KOSGORO.

3. Penerimaan dan penggunaan uang organisasi dilaporkan Pengurus Harian Pimpinan Kolektif setempat.

072

Page 25: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

4. Khusus pengelolaan system penganggaran Dana Abadi organisasi harus mendapatkan pengesahan Rapat Pengurus Harian setiap tri wulan anggaran berjalan.

5. Apabila diperlukan Pimpinan Kolektif KOSGORO dapat membentuk Tim Verifikasi Keuangan untuk mengaudit anggaran dan harta kekayaan organisasi.

B A B XII

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

P a s a l 37

1. Atribut organisasi diajukan oleh Pimpinan Pusat Kolektif kepada MUBES untuk mendapat pengesahan.

2. Atribut organisasi wajib digunakan oleh KOSGORO dan seluruh jajaran organisasi.

B A B XIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

P a s a l 38

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh MUBES.

B A B XIV PEMBUBARAN ORGANISASI

P a s a l 39

KOSGORO dapat dibubarkan apabila :

1. Mendapat persetujuan dari Peserta MUBES.

2. Persetujuan tersebut harus memenuhi quorum yakni dihadiri oleh 2/3 dari Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota yang telah terbentuk dan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 peserta yang hadir.

B A B XV

P E N U T U P

P a s a l 40

Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan-peraturan organisasi/keputusan-keputusan/instruksi-instruksi/petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kolektif.

073

Page 26: AD ART Kosgoro

MUSYAWARAH BESAR X KOSGORO

P a s a l 41

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 November 2011

P I M P I N A N MUSYAWARAH BESAR (MUBES) X KOSGORO

K e t u a : H. SYAHRUL J. BUNGAMAYANG, SE.,MM.

Wakil Ketua : Drs. A.M. ABDULLAH

Sekretaris : Ir. TATIEK PRASETYA WATIE HOEDI

Anggota : Ir. ARIEL J. KOAPAHA, Ph.D

Anggota : Ir. IRSAFWIN

Anggota : Drs. SUGIJA PRANOTO, M.Hum

Anggota : DACHLAN A. BANDU, SH.,M.Si

074