Ad Art Himti Mic

2011HIMTI MIC

HIMTI MIC Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Media Informatika Cendekia 10/28/2011

HIMTI MICHimpunan Mahasiswa Teknik Informatika Media Informatika CendekiaSekretariat: STMIK MIC Cikarang, Harco Teknik Blok H2-5 Pasir Gombong, Jababeka I Cikarang Bekasi. Telp. 087741428772, Email: [email protected]

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA STMIK MIC CIKARANG

MUKADIMAH

Di era global dan pasar bebas saat ini, bahwa disadari sepenuhnya, Teknologi Informasi memiliki peran penting dan strategis sebagai sarana, prasarana di dalam sector pembangunan untuk memperkuat rangka persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan layanan pemerintahan. Selain itu Teknik Informatika juga bermanfaat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan serta mempererat hubungan antar bangsa guna ikut ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Agar dapat berperan maksimal di dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia Informatif dan Komunikatif maka diperlukan kesamaan pandangan, keterpaduan sikap, dan sinergi kebijakan serta langkah kegiatan pembangunan diantara aparat pemerintah, pelaku bisnis, kelompok pegiat Teknologi Informasi, Institusi pendidikan, akademisi, mahasiswa dan masyarakat umum, sebagai objek maupun subjek pembangunan Telematika. Para pemangku kebijakan dan kepentingan tersebut perlu mengambil bagian tanggung jawab dan kewajiban secara proporsional di dalam transformasi social, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan.

Bahwa untuk mendorong percepatan dan terwujudnya maksud tersebut, kalangan Akademik dan Mahasiswa Teknik Informatika STMIK MIC CIKARANG membentuk suatu organisasi himpunan yang independen, komunikatif dan non partisan untuk menghimpun semua potensi di STMIK MIC CIKARANG, khususnya di kalangan mahasiswa TeknikHIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


informatika, guna mendukung upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang Informatif dan Komunikatif yang berkualitas dan berkedudukan setara dalam iklim kompetisi global dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bahwa organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ( HIMTI ) STMIK MIC CIKARANG merupakan wahana koordinasi, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi di lingkungan STMIK MIC CIKARANG yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap saling pengertian sesama anggota Himpunan guna memupuk rasa tanggung jawab, solideritas, maupun komitmen yang besar agar Teknik Informasi dan Komunikasi berperan di dalam memberikan konstribusi guna meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa menyadari sepenuhnya arti peranan, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan para Pengurus Program Studi Teknik Informatika dalam mengakselarasi cita-cita dan tujuan PRODI Teknik Informatika, maka sebagian kecil mahasiswa Teknik Informatika yang hadir dalam Rapat Koordinasi tanggal 28 Oktober 2011, menyepakati diadakannya ReStrukturisasi organisasi Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika STMIK MIC CIKARANG, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

BAB I IDENTITAS

Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang selanjutnya disebut HIMTI.

HIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


Pasal 2 Tempat Kedudukan HIMTI bekedudukan di Jurusan TEKNIK INFORMATIKA STMIK MIC CIKARANG.

Pasal 3 Waktu Pendirian HIMTI didirikan pada 28 Oktober 2011 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 Warna Identitas Warna Identitas HIMTI adalah Merah Biru.

Pasal 5 Deskripsi Lambang 1. Bentuk dasar adalah bidang bulat. 2. Warna merah dan biru dengan dua garis tepi berwarna putih dan kuning 3. Bertuliskan HIMTI Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika pada warna biru. 4. Pada warna merah terdapat peta Indonesia dan kode computer. 5. Tulisan STMIK MIC CIKARANG di bawah logo utama dengan background biru.

Pasal 6 Arti Lambang 1. Bentuk dasar bulat mengartikan hubungan tanpa putus/sinergi sebagai azas HIMTI. 2. Peta Indonesia adalah cita-cita HIMTI untuk terus berkembang menasional. 3. Dua buah lingkaran berwarna putih yang mengapit tulisan HIMTI dengan warna biru muda melambangkan HIMTI akan selalu menjadi wadah pemersatu diantara setiap perbedaan untuk menciptakan sebuah kebersamaan. 4. Garis tepi berwarna putih dan biru melambangkan HIMTI merupakan organisasi yang bersih,transparan serta bijaksana dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil.HIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


Pasal 7 Seragam 1. Seragam HIMTI berwarna hitam. 2. Bagian sebelah lengan kiri lambang HIMTI dan lambang PERMIKOMNAS pada bagian lengan kanan. 3. Bagian belakang berwarna Hitam dengan tulisan HIMTI MIC danalamat website HIMTI MIC.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 8 Azas HIMTI berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 9 Tujuan 1. HIMTI membina kekeluargaan dan persaudaraan antar anggota khususnya dan antar mahasiswa pada umumnya. 2. HIMTI mengusahakan dan memperjuangkan kepentingan SDM Anggota.

BAB III Pasal 10 Ruang Lingkup HIMTI mencakup Jurusan TEKNIK INFORMATIKA STMIK MIC CIKARANG.



BAB IV Pasal 11 Sifat HIMTI adalah Organisasi Mahasiswa yang bersifat : 1. Persaudaraan, dan kekeluargaan artinya senantiasa mewujudkan kekompakan dan tali silaturahmi seluruh anggota dalam setiap aktivitasnya didalam maupun diluar organisasi. 2. Moralis, artinya senantiasa menjunjung tingkat perilaku dalam setiap aktivitasnya. 3. Demokratis, artinya senantiasa mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Cendikia, artinya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai panduan dalam aktivitasnya. 5. Mandiri, artinya sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan berhak menentukan arah kebijakan dan tujuan tanpa dipengaruhi organisasi manapun.

BAB V STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 12 Status 1. HIMTI berstatus sebagai Organisasi Mahasiswa. 2. HIMTI adalah organisasi mandiri dalam menentukan arah dan kebijakannya. 3. HIMTI memiliki kedudukan yang sama tinggi dengan himpunan-himpunan mahasiswa lainnya di STMIK MIC CIKARANG.

Pasal 13 Fungsi dan Peran HIMTI berfungsi mengembangkan SDM anggotanya.



BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 14 Anggota 1. Anggota HIMTI adalah setiap Mahasiswa Jurusan TEKNIK INFORMATIKA STMIK MIC CIKARANG yang terdaftar pada Bagian Administrasi Akademik STMIK MIC CIKARANG . 2. Syarat Syarat keanggotaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMTI.

Pasal 15 Kategori Keanggotaan 1. Anggota HIMTI terdiri dari : a. MPO b. Pengurus c. Anggota 2. Definisi anggota selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMTI.

Pasal 16 Hak dan Kewajiban Anggota Hak dan Kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HIMTI.



BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 17 Jenis-jenis Permusyawaratan 1. Permusyawaratan di HIMTI terdiri dari Musyawarah Besar (MUBES) Umum, Mubes Luar Biasa, Rapat Kerja Pengurus, dan Rapat Kerja di berbagai tingkat Divisi Bidang Kepengurusan. 2. Tugas, wewenang dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam

Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18 Hierarki Permusyawaratan 1. Permusyawaratan tertinggi berada pada keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) mempunyai agenda : a. Laporan pertanggungjawaban Ketua HIMTI kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. b. Pemilihan dan penetapan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. c. Penetapan Ketua HIMTI dan wakilnya. d. Pengesahan Garis-Garis Besar Program Kerja Kepangurusan. 3. MUBES Luar Biasa adalah MUBES yang dilaksanakan untuk membahas perihal khusus organisasi dengan agenda: a. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMTI. b. Pembubaran Organisasi. c. Pertanggungjawaban Ketua Pengurus Inti sekaligus Ketua HIMTI sebelum habis masa jabatan.



d. Pencabutan mandat Ketua Pengurus Inti sekaligus Ketua HIMTI sebelum habis masa jabatan. e. Penetapan Ketua Pengurus HIMTI sekaligus Ketua HIMTI baru yang dipilih dari keempat pengurus inti lainnya. 4. MUBES UMUM adalah MUBES yang dilaksankan 1 tahun sekali membahas pergantian kepengurusan baru dan perubahan AD/ART. 5. Rapat Kerja Pengurus di berbagai tingkat Kepengurusan berfungsi sebagai sarana penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja berdasarkan Garis-Garis Besar Program Kerja yang telah disahkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 6. Rapat Kerja Kepengurusan yaitu rapat yang dilakukan oleh suatu masing-masing Divisi bidang di berbagai tingkat kepengurusan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja.

Pasal 19 Hierarki Ketetapan 1. Ketetapan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 2. Ketetapan MUBES Umum dan MUBES Luar Biasa. 3. Ketetapan Ketua HIMTI.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 20 Anggaran 1. Kepengurusan HIMTI pada permulaan masa tugasnya berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja HIMTI yang disetujui Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI.



2. Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja HIMTI dapat dilakukan oleh pengurus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja HIMTI harus dilaporkan secara transparan berupa laporan keuangan kepada MPO dan Anggota.

Pasal 21 Sumber Keuangan 1. Sumber keuangan HIMTI terdiri dari usaha-usaha halal dan sumbangan-sumbangan lain yang halal.

Pasal 22 Dana Kepengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja HIMTI dikelola secara otonom oleh pengurus di masingmasing tingkat kepengurusan HIMTI.

BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23 Aturan 1. Hal-hal yang tidak diatur di Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan perician pelaksanaan Anggaran Dasar 2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.



BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24 Perubahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Pengurus dan Anggota HIMTI melalui mekanisme MUBES Umum HIMTI.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 25 Pembubaran Pembubaran organisasi ini hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI melalui mekanisme MUBES Luar Biasa HIMTI.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 26 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur, ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar inin akan diatur dalam: 1. Anggaran Rumah Tangga HIMTI. 2. Peraturan atau ketentuan tersendiri yang dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.



BAB XIII PENUTUP Pasal 27 Penutup Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di STMIK MIC Cikarang Pada Tanggal 28 Oktober 2011 Pukul 20:00 WIB

Pimpinan Sidang

Tri Syahudi Faizal Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi

Disahkan Oleh:

Sutan Faizal, M.Kom KAPRODI TI



ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA STMIK MIC CIKARANG

BAB I ORGANISASI HIMTI

Pasal 1 Perihal Organisasi HIMTI 1. Organisasi HIMTI merupakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di bawah naungan STMIK 2. HIMTI mempunyai peran sebagai HMJ dalam ruang lingkup Kampus dan Nasional.

BAB II LAMBANG

Pasal 2 Lambang HIMTI



Pasal 3 Aturan Penggunaan 1. Lambang HIMTI digunakan untuk bendera, badge, baju atau kaos, topi atau atribut lainnya yang telah disetujui oleh pengurus dan MPO. 2. Penggunaan atribut hanya boleh didapat dari HIMTI.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3 Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI merupakan struktur tertinggi dalam organisasi HIMTI.

Pasal 4 Anggota Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI 1. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) adalah anggota kehormatan / alumni / pengurus atau yang mempunyai kompetensi secara keorganisasian untuk menangani HIMTI. 2. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI periode kepengurusan sebelumnya atau dari kepengurusan sekarang. 3. Masa keanggotaan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI adalah 1 (satu) kali periode dan maksimal 2 (dua) kali periode kepengurusan. 4. Apabila anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI mengundurkan diri sebelum periode kepengurusan berakhir maka dilakukan mekanisme penggantian anggota yang diatur dalam permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI.HIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


Pasal 5 Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI 1. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI dipilih melalui mekanisme musyawarah anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI terpilih dengan pertimbangan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI periode sebelumnya. 2. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI merupakan pimpinan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 3. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI dapat membentuk struktur dalam Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI sesuai kebutuhan. 4. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI bertanggungjawab terhadap kinerja anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI.

Pasal 6 Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI 1. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan keputusan dan ketetapan ditatanan organisasi HIMTI. 2. Menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dalam tatanan organisasi HIMTI. 3. Melakukan penjaringan aspirasi kepada mahasiswa TI melalui perwakilan yang dianggap representatif dari masing-masing semester. 4. Menuntun jalannya organisasi agar sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi dan ketetapan-ketetapan yang telah dihasilkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 5. Memberi pertimbangan kepada pengurus HIMTI baik diminta maupun tidak diminta. 6. Melaksanakan MUBES Umum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan dan MUBES Luar Biasa bila diperlukan. 7. Memilih dan menetapkan Pengurus HIMTI. 8. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus HIMTI pada saat MUBES Umum.HIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


9. Mempunyai wewenang meminta pertanggungjawaban kepengurusan HIMTI melauli Ketua HIMTI. 10. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMTI. 11. Mempunyai wewenang untuk membuat tim penyusun RGBPK (Rancangan Garis Besar Program Kerja). 12. Menetapkan GBPK HIMTI yang diatur oleh pengurus. 13. Membuat keputusan dan ketetapan lain yang dianggap perlu.

Pasal 7 Tugas dan Wewenang Pengurus HIMTI 1. Melaksanakan program kerja sesuai dengan GBPK yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan kebijakan kepengurusan. 3. Pengurus Divisi terdiri dari 5 (lima) orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang ketua pengurus yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua HIMTI. 4. Ketua Divisi adalah koordinator setiap Divisi HIMTI. 5. Pengurus yang berhak menjadi Pengurus harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Anggota Biasa yang telah Lulus pengkaderan HIMTI atau mendapat rekomendasi HIMTI. b. Tidak sedang memiliki kasus atau sanksi akademik. c. Komitmen dengan tugas dan tanggung jawab. d. Disetujui oleh Majelis Petimbangan Organisasi (MPO). e. Masa kerja pengurus adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan. f. Apabila pengurus inti tidak dapat menjalankan kewajibannya maka Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) berhak mengambil keputusan yang sesuai. 6. Membentuk struktur dan susunan kepengurusan HIMTI 7. Menjalankan kebijakan dalam tatanan organisasi dan hubungan dengan organisasiorganisasi lain 8. Melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi dalam kepengurusan bila dianggap perlu 9. Melakukan rapat kerja pengurus harianHIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


10. Mengkoordinir pelaksanaan program kerja dalam 1 (satu) periode kepengurusan 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dalam MUBES Umum 12. Membentuk Badan Semi Otonom jika diperlukan

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8 Kategori Anggota 1. Anggota Biasa adalah seluruh Mahasiswa Teknik Informatika dan terdaftar pada Bagian Administrasi Akademik STMIK MIC CIKARANG 2. Pengurus adalah anggota biasa yang memenuhi persyaratan organisasi sebagai Pengurus

Pasal 9 Persyaratan Keanggotaan Mahasiswa Teknik Informatika yang terdaftar di Bagian Administrasi Akademik STMIK MIC CIKARANG

Pasal 10 Hak Anggota 1. Memilih dan Dipilih 2. Memiliki hak bicara 3. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oelh HIMTI untuk seluruh Mahasiswa TI 4. Menjadi Pengurus HIMTI sesuai dengan persyaratan yang berlaku 5. Memakai Sekretariat dan Fasilitas HIMTI dengan izin Pengurus 6. Mengikuti pelatihan dan penelitian dari Himpunan



Pasal 11 Kewajiban Anggota 1. Anggota Biasa mempunyai kewajiban mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggran Rumah Tangga (ART), Ketetapan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), serta keputusan lainnya yang mengikat anggota biasa HIMTI 2. Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban : a. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Ketetapan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), keputusan lainnya yang mengikat pengurus HIMTI b. Menjaga nama baik organisasi

BAB V BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN

Pasal 12 Berakhirnya Masa Kepengurusan dan Anggota 1. Anggota Biasa berakhir bila : a. Anggota tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa PRODI TI S-1 di Bagian Administrasi Akademik STMIK MIC CIKARANG b. Pindah Program Studi c. Meninggal dunia

2. Pengurus berakhir bila : a. Pengurus tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa PRODI Ti S-1 di Bagian Administrasi Akademik STMIK MIC CIKARANG b. Pindah Program Studi c. Meninggal Dunia d. Mengundurkan DiriHIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


e. Dicabut status kepengurusannya f. Setelah 1 (satu) periode kepengurusan 3. Setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kehormatan atau pengurus dapat menyebabkan pencabutan status keanggotaan di HIMTI 4. Pencabutan status keanggotaan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI yang melibatkan Pengurus HIMTI

BAB VI PEMBINAAN ANGGOTA/PENGURUS

Pasal 13 Jenis Pembinaan 1. Perangkat pembinaan untuk anggota biasa berupa pelatihan dan belajar bersama di kelas/Lab. 2. Perangkat pembinaan Pengurus berupa pelatihan, Bimbingan Keorganisasian, dan Studi Banding

BAB VII SANKSI

Pasal 14 Pelanggaran dan Sanksi Setiap perbuatan anggota, pengurus atau MPO yang dianggap menodai citra HIMTI atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hokum yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI dan akademik



BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 15 MUBES Umum 1. Anggota MUBES Umum adalah seluruh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), anggota biasa dan pengurus HIMTI 2. Musyawarah Besar Umum merupakan bentuk permusyawaratan tertinggi pada organisasi HIMTI sesuai dengan Anggaran Dasar 3. MUBES Umum sah bila dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan lebih dari 50% jumlah pengurus HIMTI 4. Apabila MUBES tidak dihadiri sesuai dengan jumlah forum maka MUBES ditunda maksimal 1 (satu) hari dari hari yang ditetapkan 5. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI dapat menyelenggarakan MUBES tanpa memperhitungkan jumlah anggota pengurus HIMTI yang hadir setelah 1(satu) kali penundaan 6. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang harus ditaati oleh organisasi HIMTI 7. MUBES dipimpin oleh salah seorang perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI. 8. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 9. Apabila ayat 8 (delapan) tidak tercapai maka keputusan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota MUBES melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak



Pasal 16 MUBES Luar Biasa 1. Anggota MUBES Luar Biasa adalah seluruh anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), anggota kehormatan, anggota biasa dan pengurus HIMTI 2. MUBES Luar Biasa sah bila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga pengurus HIMTI 3. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang harus ditaati oleh organisasi HIMTI 4. MUBES dipimpin oleh salah seorang perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HIMTI 5. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat 6. Apabila ayat 5 (lima) tidak tercapai maka keputusan yang diambil harus disetujui sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota MUBES yang hadir melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak

Pasal 17 Rapat Kerja Pengurus 1. Dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang pengurus 2. Dapat melibatkan Divisi 3. Mekanisme rapat kerja pengurus ditentukan oleh kepengurusan terkait



BAB IX PERTEMUAN DAN KERJASAMA

Pasal 18 Pertemuan 1. Pertemuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan kerjasama dan/atau silaturahmi 2. Pertemuan yang dilakukan oleh organisasi HIMTI berada dalam ruang lingkup kampus, masyarakat, dan pemerintahan 3. Pertemuan dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup

Pasal 19 Kerjasama 1. Kerjasama merupakan hubungan yang dilakukan oleh HIMTI dengan pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan organisasi HIMTI 2. Kejasama yang dilakukan oleh organisasi HIMTI berada dalam ruang lingkup kampus, masyarakat, dan pemerintahan 3. Kerjasama dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup 4. Kerjasama bersifat mengikat dan tertulis

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 Perubahan ART Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan Pengurus HIMTI melalui mekanisme MUBES Luar Biasa HIMTIHIMTI MIC RESPEKTIF (Responsif Progresif Kontributif)


Pasal 21 Penetapan Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMTI ini berlaku sejak tanggal disahkan

Ditetapkan di STMIK MIC CIKARANG. Pada Tanggal 28 Oktober 2011 Pukul 20:00 WIB

Pimpinan Sidang

Tri Syahudi Faizal Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi

Disahkan Oleh:

Sutan Faizal, M.Kom KAPRODI TI


Ad Art Himti Mic

Documents