Ad Art Gema 165 Revisi Terbaru 2010

ANGGARAN DASAR

GERAKAN PEMUDA 165

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta‘ala telah menganugerahi kemuliaan bagi

bangsa Indonesia berupa kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Sebagai ungkapan rasa

syukur, kami warga negara Indonesia bertekad untuk mengisi kemerdekaan agar terwujud

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan bermartabat.

Kami yakin bahwa peradaban besar yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan

berakhlaq mulia, senantiasa dibangun atas bimbingan ilahi. Bangsa yang besar adalah yang

mengutamakan nilai-nilai luhur dan mulia, menjadikan Allah sebagai prinsip dan tujuan

hidup.

Kami menyadari bahwa segala krisis yang menerpa bangsa Indonesia beberapa

tahun belakangan ini karena budi, moral, etika, serta akhlak tidak lagi diutamakan. Karena

itu kami mendeklarasikan 7 Budi Utama yaitu Jujur, Tanggung Jawab, Visioner, Disiplin,

Kerjasama, Adil, dan Peduli yang akan tercipta bila hidup dilandaskan prinsip 165 yaitu 1

hati, 6 prinsip dan 5 langkah, yang diambil dari nilai-nilai 1 Ihsan, 6 rukun Iman dan 5 rukun

Islam yang disertai dengan cinta terhadap tanah air.

Kami percaya bahwa nilai-nilai inilah yang akan menjadikan bangsa ini kembali

bangkit. Kami akan bersama-sama menyebarkan nilai-nilai ini di manapun, ke setiap jengkal

tanah di negeri ini. Hingga keutamaan masyarakat bangsa ini bukan lagi pada apa yang

ditunjukkan secara fisik, yaitu kekayaan, jabatan dan kekuasaan.

Alumni ESQ pemuda sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung

jawab kepada umat manusia, bangsa Indonesia, dan warga dunia, bertekad untuk mencapai

cita-cita mulia ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta‘ala dan dengan

tekad kuat, dan kerja keras maka pada tahun 2020 Indonesia Emas akan tercapai, tahun

2030 Indonesia maju secara ekonomi, dan di tahun 2050 menjadi negara adidaya.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu

wa Ta‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan, dengan

nama Allah kami Gerakan Pemuda 165 menghimpun diri dalam organisasi yang digerakkan

dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

GERAKAN PEMUDA 165

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Gerakan Pemuda 165 disingkat GEMA 165

Pasal 2

Tempat Kedudukan

GEMA 165 ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 2008 berkedudukan di Jakarta

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

Azas

GEMA 165 berasaskan Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945

(seribu sembilan ratus empat puluh lima) dan nilai-nilai satu enam lima yaitu satu hati, enam

prinsip, lima langkah

Pasal 4

Sifat

GEMA 165 bersifat netral seperti oksigen dan menganut prinsip kekeluargaan dan gotong

royong

Pasal 5

Tujuan

1. Terciptanya masyarakat yang cerdas spiritual, emosional dan intelektual secara integral

2. Mencetak sumber daya manusia (SDM) yang menjunjung tinggi 7 Budi Utama ESQ

yaitu jujur, tanggungjawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli

3. Ikut serta dalam usaha mewujudkan Indonesia Emas 2020, Indonesia Makmur Ekonomi

2030 dan Dunia Emas 2050 yang damai dan sejahtera

4. Memberikan ruang kepada alumni muda untuk menjadi profesional muda

Pasal 6

Kegiatan

1. Menjalin silaturahmi alumni ESQ khususnya alumni muda ESQ

2. Membangun silaturahmi dan kerjasama dengan lembaga - lembaga eksternal

3. Melakukan pembinaan terhadap alumni ESQ pemuda, mahasiswa dan remaja dalam

rangka kaderisasi untuk mencapai Indonesia Emas dan Dunia Emas

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

5. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

6. Menyebarkan nilai-nilai 165 dan 99 Asmaul Husna

7. Mengadakan sarana dan prasarana untuk kegiatan organisasi

BAB III

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 7

Kekayaan Organisasi

Kekayaan organisasi terdiri dari kekayaan yang bersumber dari :

1. Usaha mandiri GEMA 165

2. Iuran dari anggota GEMA 165

3. Sumbangan dari alumni ESQ 165

4. Wakaf

5. Warisan

6. Hibah

7. Hibah wasiat

8. Perolehan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

organisasi

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Kepemimpinan

Kepemimpinan Organisasi GEMA 165 terdiri dari:

1. Dewan Pendiri

2. Dewan Pembina

3. Dewan Penasihat

4. Dewan Pengurus

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi GEMA 165 terdiri dari :

1. Tingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat

2. Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah

3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah

4. Tingkat Instansi disebut Dewan Pimpinan Chapter/Komisariat

Pasal 9

Kekuasaan

Kekuasaan masing-masing struktur organisasi adalah :

1. Dewan Pendiri

a. Dewan Pendiri adalah perangkat GEMA 165 yang memiliki kewenangan tertinggi

dalam organisasi yaitu memberikan landasan visi dan misi serta memegang segala

wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus

b. Berhak dan berwenang untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi

(GBHO)

2. Dewan Pembina

a. Bersama-sama dengan Dewan Pendiri berhak dan berwenang untuk sewaktu-

waktu mengangkat, memberhentikan dan menggantikan Dewan Penasihat dan

Dewan Pengurus

b. Membuat Kode Etik pengurus organisasi

3. Dewan Penasihat

Berhak dan berwenang memberikan kontribusi pandangan dan arahan tentang

permasalahan yang ada atau yang akan dihadapi GEMA 165 baik diminta maupun tidak

diminta dalam arti seluas-luasnya

4. Dewan Pengurus

a. Dewan Pengurus berhak dan berwewenang menjalankan organisasi yang sesuai

dengan nilai-nilai 165 dan 7 Budi Utama ESQ

b. Dewan Pengurus Pusat berhak dan berwewenang untuk menunjuk, menetapkan,

mengangkat dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan

Pengurus Daerah berdasarkan Kode Etik yang dibuat oleh Dewan Pembina

c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga GEMA 165

d. Mematuhi arahan-arahan, kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan Dewan

Pendiri dan Dewan Pembina GEMA 165

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh

Dewan Pendiri dan Dewan Pembina berdasarkan rekomendasi MUNAS GEMA 165

sejauh tidak merubah visi dan misi organisasi

2. Harta benda GEMA 165 sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Wakaf

Bangun Nurani Bangsa

Pasal 11

Aturan Tambahan

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam

Anggaran Rumah Tangga

2. Apabila terdapat ketidakjelasan atau timbul perbedaan pendapat atas ketentuan dan

penafsiran Anggaran Dasar ini, maka penyelesaianya diputuskan oleh Dewan Pendiri

dan Dewan Pembina

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN PEMUDA 165

BAB I

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota Gerakan Pemuda 165

1. Anggota biasa. Adalah Alumni Training ESQ Basic dengan usia minimal 23 tahun atau

yang sudah lulus kuliah D3/S1 dan maksimal berusia 40 tahun

2. Anggota luar biasa. Adalah pemuda yang belum mengikuti Training ESQ Basic, namun

memiliki komitmen dan kepedulian tinggi atas kehidupan dan kelangsungan hidup dan

perkembangan The ESQ Way 165 serta bersedia mengisi formulir anggota GEMA 165

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Setiap pemuda yang telah mengikuti Training ESQ Basic dan bersedia mengikuti

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya

2. Apabila yang bersangkutan sudah berusia di atas 40 tahun, maka yang bersangkutan

dinyatakan tidak lagi sebagai anggota GEMA 165 dan selanjutnya yang bersangkutan

berhak mengikuti organisasi FKA-ESQ

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 3

Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan GEMA 165 dimulai usia minimal 23 tahun atau yang sudah lulus

kuliah D3/S1 dan maksimal 40 tahun

2. Masa keanggotannya berakhir apabila :

a. Telah berakhir masa keanggotaannya

b. Meninggal dunia

c. Mengundurkan diri

d. Diberhentikan oleh DPP GEMA 165 karena terbukti telah mencemarkan nama baik

GEMA 165 dan melanggar Kode Etik GEMA 165

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak Anggota

1. Anggota mempunyai hak bicara dan hak partisipasi

2. Anggota memiliki hak untuk dipilih

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik GEMA 165

2. Setiap anggota berkewajiban menjalankan visi dan misi organisasi

3. Setiap anggota berkewajiban menjalankan nilai-nilai 165 dan menjunjung tinggi 7 (tujuh)

Budi Utama ESQ dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi

4. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan GEMA 165 sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

5. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi

BAGIAN IV

MUTASI ANGGOTA

Pasal 6

1. Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu daerah ke daerah lain

2. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota GEMA 165 dapat memindahkan status

keanggotaannya dari satu daerah ke daerah lain dengan mengajukan pemberitahuan

secara tertulis ke daerah asalnya untuk selanjutnya diberikan surat keterangan

3. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan/atau

pindah domisili/kerja

4. Apabila seorang anggota dalam studi/kerja dan domisili berbeda, maka yang

bersangkutan harus memilih salah satu daerah

BAGIAN V

RANGKAP JABATAN

Pasal 7

1. Dalam keadaan tertentu, anggota pengurus GEMA 165 dapat merangkap menjadi

pengurus organisasi lain atas sepengetahuan Dewan Pengurus GEMA 165 setingkat

dan sejauh tidak bertentangan dengan asas, visi, dan misi GEMA 165

2. Selain Ketua, anggota pengurus GEMA 165 yang lainnya tidak dibenarkan untuk

merangkap jabatan dalam FKA-ESQ

3. Anggota pengurus GEMA 165 yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar

GEMA 165, harus menyesuaikan tindakannya sesuai dengan nilai-nilai 165 dan 7 Budi

Utama ESQ

BAGIAN VI

SANKSI PENGURUS

Pasal 8

Sanksi Pengurus

1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan

organisasi kepada pengurus yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi,

merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan

kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya

2. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang

ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat

3. Pengurus yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk

untuk itu

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR KEKUASAAN

BAGIAN I

MUNAS

Pasal 9

Status

a. MUNAS (Musyawarah Nasional) adalah merupakan musyawarah tertinggi GEMA 165

b. MUNAS memegang kekuasaan rekomendasi tertinggi

c. MUNAS diadakan 2 (dua) tahun sekali

d. Dalam keadaan luar biasa, MUNAS dapat diadakan atas persetujuan minimal 2/3

Dewan Pembina, yang direkomendasikan oleh 2/3 Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 10

Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan hasil pelaksanaan program Dewan Pengurus Pusat

2. Merekomendasikan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja

Nasional beserta pedoman organisasi lainya

3. Merekomendasikan susunan Tim Formatur yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk

selanjutnya diserahkan kepada Dewan Pendiri dan Dewan Pembina untuk ditetapkan

salah satunya menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat

4. Menetapkan kebijakan dan rekomendasi lainnya sesuai dengan kesepakatan peserta

Musyawarah Nasional dan atau usulan-usulan dari Dewan Pendiri

Pasal 11

Tata Tertib

1. Peserta MUNAS terdiri dari Dewan Pengurus Pusat GEMA 165, Dewan Pengurus

Wilayah GEMA 165, Dewan Pengurus Daerah GEMA 165 serta Dewan Pengurus Pusat

FOSMA 165

2. Peninjau MUNAS adalah Dewan Pendiri GEMA 165, Dewan Pembina GEMA 165,

Dewan Penasihat GEMA 165, serta undangan lainnya yang dipandang perlu

3. Peserta MUNAS memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau memiliki hak

bicara

4. Banyaknya peserta MUNAS terdiri dari :

a. Anggota Dewan Pengurus Pusat

b. Ketua dan 4 (empat) orang Dewan Pengurus Wilayah

c. Ketua dan 2 (dua) orang Dewan Pengurus Daerah

d. Ketua dan 4 (empat) orang Dewan Pengurus Pusat FOSMA 165

5. Jumlah peninjau ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat

BAGIAN II

MUSWIL

Pasal 12

Status

1. MUSWIL (Musyawarah Wilayah) merupakan musyawarah tertinggi di tingkat provinsi

2. MUSWIL memegang kekuasaan rekomendasi tertinggi di tingkat provinsi

3. MUSWIL diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah MUNAS

4. Dalam keadaan luar biasa, MUSWIL dapat diadakan atas inisiatif Dewan Pengurus

Pusat

Pasal 13

Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan hasil pelaksanaan program Dewan Pengurus Wilayah

2. Menetapkan rekomendasi organisasi dan program kerja wilayah

3. Merekomendasikan Tim Formatur yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk selanjutnya

diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan salah satunya menjadi

Ketua Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 14

Tata Tertib

1. Peserta MUSWIL terdiri dari Dewan Pengurus Wilayah GEMA 165, Dewan Pengurus

Daerah GEMA 165, Dewan Pengurus Chapter GEMA 165 serta Dewan Pengurus

Wilayah FOSMA 165

2. Peninjau MUSWIL adalah Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Pusat

GEMA 165 serta undangan lainnya yang dipandang perlu

3. Peserta MUSWIL memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau memiliki hak

bicara

4. Banyaknya peserta MUSWIL terdiri dari :

a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah

b. Ketua dan 4 (empat) orang Dewan Pengurus Daerah

c. Ketua dan 2 (dua) orang Dewan Pengurus Chapter

d. Ketua dan 4 (empat) orang Dewan Pengurus Wilayah FOSMA 165

5. Jumlah peninjau ditentukan oleh Dewan Pengurus Wilayah

BAGIAN III

MUSDA

Pasal 15

Status

1. MUSDA (Musyawarah Daerah) merupakan musyawarah tertinggi di Kabupaten/Kota

2. MUSDA memegang kekuasaan rekomendasi tertinggi tingkat Kabupaten/Kota

3. MUSDA diadakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah MUSWIL

4. Dalam keadaan luar biasa, MUSDA dapat diadakan atas rekomendasi Dewan Pengurus

Wilayah yang disetujui Dewan Pengurus Pusat

Pasal 10

Kekuasaan/Wewenang

1. Meminta laporan hasil pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah

2. Menetapkan rekomendasi organisasi dan program kerja daerah

3. Merekomendasikan Tim Formatur yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk selanjutnya

diserahkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan salah satunya menjadi

Ketua Dewan Pengurus Daerah

Pasal 11

Tata Tertib

1. Peserta MUSDA terdiri dari Dewan Pengurus Daerah GEMA 165, Dewan Pengurus

Chapter GEMA 165 serta Dewan Pengurus Daerah FOSMA 165

2. Peninjau MUSDA adalah Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Wilayah

GEMA 165 serta undangan lainnya yang dipandang perlu

3. Peserta MUSDA memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau memiliki hak

bicara

4. Banyaknya peserta MUSDA terdiri dari :

a. Anggota Dewan Pengurus Daerah

b. Ketua dan 8 (delapan) orang Dewan Pengurus Chapter

c. Ketua dan 4 (empat) orang Dewan Pengurus Daerah FOSMA 165

5. Jumlah peninjau ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah

STRUKTUR KEPENGURUSAN

BAGIAN IV

DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 12

Status

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah badan kepengurusan tertinggi organisasi GEMA

165

2. Masa jabatan DPP adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan oleh Dewan Pembina

dan serah terima jabatan dari DPP GEMA 165 demisioner

Pasal 13

Personalia Dewan Pengurus Pusat

1. Formasi Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum

2. Formasi Dewan Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan

3. Yang dapat menjadi personalia Dewan Pengurus Pusat adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

c. Telah mengikuti Training ESQ Intermediate (MCB) yang dibuktikan dengan sertifikat

dan kartu alumni

4. Yang dapat menjadi Ketua/Tim Formatur Dewan Pengurus Pusat adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

c. Telah mengikuti Training ESQ Intermediate (MCB) yang dibuktikan dengan sertifikat

dan kartu alumni

d. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi

Pengurus

e. Sehat secara jasmani maupun rohani

5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUNAS, personalia Dewan Pengurus

Pusat harus sudah dibentuk dan pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima

jabatan

6. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat

Ketua

7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:

a. Meninggal dunia

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan

berturut-turut

c. Tidak hadir dalam Rapat Pleno selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

keterangan jelas

8. Ketua dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua sebelum MUNAS apabila

memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut :

a. Membuat pernyataan kepada publik atas nama GEMA 165 yang melanggar

Anggaran Dasar Bab II pasal 3, 4 dan 5

b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga dan

Kode Etik Organisasi

9. Pemberhentian Ketua dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua

sebelum MUNAS hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan

Pembina

10. Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat

secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua, hingga dipilih, diangkat dan diambil

sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan Pembina

11. Bila Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua

karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat

Pleno Dewan Pengurus Pusat yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua, maka

secara otomatis Sekretaris Jendral diangkat menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga

dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan

Pembina

12. Sebelum diadakan Rapat Pleno Dewan Pembina untuk memilih Pejabat Ketua, Pejabat

Sementara Ketua memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua kepada

Dewan Pembina untuk menjadi saksi dalam Rapat Pleno Bersama

13. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina atau

anggota Dewan Pembina yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Dewan Pembina

14. Ketua dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Dewan Pengurus Pusat

dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Melanggar aturan AD/ART dan Kode Etik Pengurus

b. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Dewan Pengurus Pusat

c. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester

d. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Dewan Pengurus Pusat (di luar

bidang yang bersangkutan)

Pasal 14

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan MUNAS

3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan GEMA

165 kepada seluruh aparat dan anggota GEMA 165

4. Melaksanakan Rapat Pleno bersama Dewan Pembina dan Dewan Penasihat 1 (satu)

tahun sekali selama periode berlangsung

5. Melaksanakan Rapat Pleno bersama Dewan Pengurus Wilayah minimal 1 (satu) tahun

sekali selama periode berlangsung

6. Melaksanakan Rapat Dewan Pengurus Pusat minimal 2 (dua) minggu sekali, selama

periode berlangsung

7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pendiri, Dewan Pembina,

Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah setiap 2

(dua) tahun sekali

8. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Wilayah

9. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Daerah, namun apabila tidak dapat maka

pelantikannya dapat dimandatkan kepada Dewan Pengurus Wilayah

10. Rapat Koordinasi dengan Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan

FOSMA 165 dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

BAGIAN V

DEWAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 15

Status

1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah badan kepengurusan tertinggi organisasi

GEMA 165 di tingkat provinsi atau luar negeri setelah Dewan Pengurus Pusat

2. Masa jabatan DPW adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan oleh Dewan

Pengurus Pusat dan serah terima jabatan dari DPW GEMA 165 demisioner

Pasal 16

Personalia Dewan Pengurus Wilayah

1. Formasi Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris

dan Bendahara

2. Formasi Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan

3. Yang dapat menjadi personalia Dewan Pengurus Wilayah adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.

c. Telah mengikuti Training ESQ Basic yang dibuktikan dengan sertifikat dan kartu

alumni

4. Yang dapat menjadi Ketua /Formatur Dewan Pengurus Wilayah adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

c. Telah mengikuti Training ESQ Intermediate (MCB) yang dibuktikan dengan sertifikat

dan kartu alumni

d. Sehat secara jasmani maupun rohani

5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUSWIL, personalia Dewan Pengurus

Wilayah harus sudah dibentuk dan pengurus demisioner sudah mengadakan serah

terima jabatan

6. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat

Ketua

7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:

a. Meninggal dunia

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan

berturut-turut

c. Tidak hadir dalam Rapat Pleno selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

keterangan yang jelas

8. Ketua dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua sebelum MUSWIL apabila

memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut :

a. Membuat pernyataan kepada publik atas nama GEMA 165 yang melanggar

Anggaran Dasar Bab II pasal 3, 4 dan 5

b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga dan

Kode Etik Organisasi

9. Pemberhentian Ketua dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua

sebelum MUSWIL hanya dapat melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

dan Dewan Pembina Wilayah

10. Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah

secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat dan diambil

sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dan

disetujui Dewan Pengurus Pusat

11. Bila Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua

karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat

Pleno Dewan Pengurus Wilayah yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua,

maka Pejabat Sementara Ketua diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Organisasi

hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno

Dewan Pimpinan Wilayah dan disetujui Dewan Pengurus Pusat

12. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus

Pusat atau anggota Dewan Pengurus Pusat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan

Dewan Pengurus Pusat

13. Ketua dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Dewan Pengurus

Wilayah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Melanggar aturan AD/ART dan Kode Etik Pengurus

b. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Dewan Pengurus Wilayah

c. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester

d. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Dewan Pengurus Wilayah (di

luar bidang yang bersangkutan)

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan MUSWIL

3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan GEMA

165 kepada seluruh aparat dan anggota GEMA 165

4. Melaksanakan Sidang Pleno bersama Dewan Pembina minimal 1 (satu) tahun sekali

selama periode berlangsung

5. Melaksanakan Rapat Pleno bersama Dewan Pengurus Daerah minimal 1 (satu) tahun

sekali selama periode berlangsung

6. Melaksanakan Rapat Harian minimal 2 (dua) minggu sekali, selama periode

berlangsung

7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat dan

Dewan Pengurus Daerah setiap 2 (dua) tahun sekali

8. Melantik Dewan Pengurus Daerah apabila ditunjuk oleh Dewan Pengurus Pusat

9. Mengesahkan dan melantik Dewan Pengurus Chapter

BAGIAN VI

DEWAN PENGURUS DAERAH

Pasal 18

Status

1. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah badan kepengurusan tertinggi organisasi GEMA

165 setelah Dewan Pengurus Wilayah

2. Masa jabatan DPD adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan oleh Dewan

Pengurus Pusat dan serah terima jabatan dari DPD GEMA 165 demisioner

Pasal 19

Personalia Dewan Pengurus Daerah

1. Formasi Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara

2. Formasi Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan

3. Yang dapat menjadi personalia Dewan Pengurus Daerah adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

c. Telah mengikuti Training ESQ Basic yang dibuktikan dengan sertifikat dan kartu

alumni

4. Yang dapat menjadi Ketua /Formatur Dewan Pengurus Daerah adalah :

a. Bertaqwa kepada Allah SWT

b. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

c. Telah mengikuti Training ESQ Basic yang dibuktikan dengan sertifikat dan kartu

alumni

d. Sehat secara jasmani maupun rohani

5. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUSDA, personalia Dewan Pengurus

Daerah harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah

terima jabatan

6. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat

Ketua

7. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:

a. Meninggal dunia

b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan

berturut-turut

c. Tidak hadir dalam Rapat Pleno selama 2 (dua) bulan berturut-turut

8. Ketua dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua sebelum MUSDA apabila

memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut :

a. Membuat pernyataan kepada publik atas nama GEMA 165 yang melanggar

Anggaran Dasar Bab II pasal 3, 4 dan 5

b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga dan

Kode Etik Organisasi

9. Pemberhentian Ketua dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua

sebelum MUSDA hanya dapat melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat,

Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pembina Daerah

10. Dalam hal Ketua mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah

secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua hingga dipilih, diangkat dan diambil

sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan

disetujui Dewan Pengurus Pusat

11. Bila Sekretaris Dewan Pengurus Daerah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua

karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga 2 (dua) kali Rapat

Pleno Dewan Pengurus Daerah yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua,

maka Pejabat Sementara Ketua diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Organisasi

hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno

Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui Dewan Pengurus Pusat

12. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus

Pusat atau anggota Dewan Pengurus Pusat yang ditunjuk atau Dewan Pengurus

Wilayah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Dewan Pengurus Pusat

13. Ketua dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Dewan Pengurus

Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Melanggar aturan AD/ART dan Kode Etik Pengurus

b. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Dewan Pengurus Daerah

c. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester

d. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Dewan Pengurus Daerah (di

luar bidang yang bersangkutan)

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

1. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

2. Melaksanakan ketetapan-ketetapan MUSDA

3. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan GEMA

165 kepada seluruh aparat dan anggota GEMA 165

4. Melaksanakan Sidang Pleno bersama Dewan Pembina minimal 1 (satu) tahun sekali

selama periode berlangsung

5. Melaksanakan Rapat Pleno bersama Dewan Pengurus Chapter atau anggota minimal 1

(satu) tahun sekali selama periode berlangsung

6. Melaksanakan Rapat Harian Dewan Pengurus Daerah minimal 2 (dua) minggu sekali

selama periode berlangsung

7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat dan

Dewan Pengurus Wilayah setiap 2 (dua) tahun sekali

BAGIAN VII

CHAPTER

Pasal 21

Untuk Dewan Pengurus Chapter menyesuaikan dengan situasi dan kondisi instansi yang

bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga GEMA 165 dan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah

BAGIAN VIII

LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 22

Lambang dan atribut organisasi lainya diatur dalam ketentuan tersendiri

BAGIAN IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat direkomendasikan melalui MUNAS

2. Apabila terdapat pertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga FKA ESQ, maka FKA

ESQ dapat melakukan perubahan tersebut tanpa meminta persetujuan GEMA 165

BAGIAN X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Setiap struktur organisasi berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga kepada seluruh anggota GEMA 165

BAGIAN XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

1. Pedoman-pedoman pokok organisasi dibahas pada forum tersendiri yang disahkan di

Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat

2. Pedoman-pedoman pokok tersebut adalah :

a. Pedoman kerja kepengurusan

b. Pedoman administrasi dan kesekretariatan

c. Pedoman keuangan dan perlengkapan

d. Ikrar pelantikan pengurus

e. Atribut organisasi

Ditetapkan di Jakarta, Januari 2009

Tertanda Sekretaris Jenderal