acara persaingan usaha

7/6/2013

1

HUKUM

PERSAINGAN USAHA

PARAMITA PRANANINGTYAS

2013/MT/HPU 1

PERSAINGAN USAHA

• Mengapa bersaing ?

�Penjual bertambah

banyak

�Konsumen terbatas

�Motivasi keuntungan

�Memperluas jaringan

�Penguasaan tehnologi

�Prestise perusahaan

• Instrumen persaingan

– Harga

– Efisiensi produksi

– Keunggulan produk

– Keanekaragaman produk

– Luas jaringan

– Pelayanan

– Pariwara

– Tehnologi

2013/MT/HPU 2

7/6/2013

2

PASAR PERSAINGAN SEMPURNA

• Memiliki ciri-ciri :1. Jumlah produsen & konsumen banyak2. Pembeli & penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar

1. Jika penjual menaikkan harga, akan kehilangan pelanggan,demikian sebaliknya

2. Jika menurunkan harga akan merugi3. Pembeli terlalu kecil untuk mempengaruhi harga

3. Tidak ada hambatan untuk keluar/masuk pasar (hambatanlegal & hambatan tehnologi)

4. Produk homogen5. Tidak ada produk substitusi / pengganti6. Informasi sempurna

• Pasar sempurna jarang terjadi di dunia nyata, lebih banyakmerupakan tolak ukur teoritis

2013/MT/HPU 3

PASAR TERDISTORSI

• Terjadi praktek monopoli, dimana tidak terjadi

persaingan

• Terjadi apabila :

– Pelaku usaha memiliki pengaruh untuk

menentukan harga

– Pelaku usaha tidak merasa perlu menyesuaikan

diri terhadap pesaing

– Adanya entry barrier bagi pelaku usaha lain

memasuki suatu pasar

2013/MT/HPU 4

7/6/2013

3

HUKUM PERSAINGAN

• Aturan yang mengatur agar terjadi persainganyang sehat antar pelaku usaha & menghindariterjadinya praktek monopoli

• Tujuan :

– Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup

– Agar persaingan yang dilakukan antar pelakuusaha dilakukan secara sehat

– Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelakuusaha

2013/MT/HPU 5

AKIBAT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

1. Merugikan konsumen :• Harga jual lebih tinggi

• Jumlah yang dijual lebih sedikit

2. Inefisiensi• Tidak menggunakan kapasitas produksi secara penuh

• Sumber daya tidak digunakan secara ekonomis

3. Godaan untuk mempertahankan kekuatanmonopoli dengan cara :

• Kolusi

• Boikot

• Mengancam pesaing / konsumen

2013/MT/HPU 6

7/6/2013

4

PENENTUAN LARANGAN

• PER SE ILLEGAL

– Penentuan berdsrkn pembuktian sederhana

– Pilihan ini dilakukan karena untuk meneliti semua faktordalam penentuan setiap kasus adalah sangat mahal danmelelahkan

– Lebih banyak dipakai dalam kasus-kasus penetapan harga(price fixing)

• RULE OF REASON

– Penentuan berdsrkn pembuktian yang rumit dilakukan krnpembuktian tjdnya praktek monopoli / persaingan tdksehat harus memperhatikan semua faktor

2013/MT/HPU 7

BENTUK LARANGAN

DLM HUKUM PERSAINGAN

• Larangan terhadap pasar / market structure restraint(dlm jumlah % tertentu)– Penentuan pasar bersangkutan (relevant market) dimana

praktek monopoli / persaingan tdk sehat dilakukan

– Ditentukan berdasarkn produk & atau letak geografis

– Sebelum kasus diperiksa harus ditentukan lebih dulu pasarbersangkutan

• Larangan terhadap perilaku (restrictive businesspractices / behavior practices)

• Yang diterapkan dalam hukum persaingan Indonesiaad/ kedua larangan dengan penekanan laranganterhadap perilaku

2013/MT/HPU 8

7/6/2013

5

DEFINISI “PRAKTEK MONOPOLI”

• Pemusatan kekuatan ekonomi

• Oleh 1/ lebih pelaku usaha,

• Yg mengakibatkan dikuasainya produksi &

atau pemasaran atas suatu barang & atau jasa

• Sehingga menimbulkan persaingan usaha yg

tidak sehat & dapat merugikan kepentingan

umum

2013/MT/HPU 9

DEFINISI “PERSAINGAN USAHA TIDAK

SEHAT”

• Persaingan antar pelaku usaha

• Dalam menjalankn produksi / pemasaran

barang / jasa

• Yang dilakukan dg cara :

– Tidak jujur atau

– Melawan hukum atau

– Menghambat persaingan usaha

2013/MT/HPU 10

7/6/2013

6

SUBSTANSI LARANGAN

UU NO 5 THN 1999

• PERJANJIAN YANG DILARANG

• KEGIATAN YANG DILARANG

• LARANGAN BERKAITAN DENGAN POSISI

DOMINAN

2013/MT/HPU 11

PERJANJIAN YANG DILARANG

• OLIGOPOLI (psl 4)

• PENETAPAN HARGA (psl 5 - 8)

• PEMBAGIAN WILAYAH (psl 9)

• PEMBOIKOTAN (psl 10)

• KARTEL (psl 11)

• TRUST (psl 12)

• OLIGOPSONI (psl 13)

• INTEGRASI VERTIKAL (psl 14)

• PERJANJIAN TERTUTUP (psl 15)

• PERJANJIAN DG PIHAK LUAR NEGERI (psl 16)

2013/MT/HPU 12

7/6/2013

7

DEFINISI PERJANJIAN

KUHPERDATAKUHPERDATA

SemuaSemua perjanjianperjanjian ygygdibuatdibuat scrscr sahsah berlakuberlakusbgsbg UUUU bagibagi merekamereka ygygmembuatnyamembuatnya

SahnyaSahnya perjanjianperjanjian(sepakat,(sepakat, kecakapan,kecakapan,halhal tertentutertentu && sebabsebab ygyghalal)halal)

UUUU NONO 55 // 19991999

PerjanjianPerjanjian adalahadalah suatusuatuperbuatanperbuatan satusatu a/a/ lebihlebihpelakupelaku usahausaha untukuntukmengikatkanmengikatkan diridiriterhadapterhadap satusatu atauatau lebihlebihpelakupelaku usahausaha lainlain dgdgnamanama apapunapapun baikbaiktertulistertulis maupunmaupun tidaktidaktertulistertulis

2013/MT/HPU 13

Bentuk-bentuk Perjanjian Secara Umum

1. Horizontal

• “dilakukan diantara pelaku usaha yang saling

bersaing”, contohnya: kartel, penetapan

harga, persekongkolan tender.

2. Vertikal

• “dilakukan diantara pelaku usaha yang saling

memiliki keterkaitan usaha” contohnya: resale

price maintenance (RPM), exclusive

distribution, exclusive dealing, tie-in sale.

2013/MT/HPU 14

7/6/2013

8

Tujuan Perjanjian

• Yang positif (+)

1. Meningkatkan efesiensi

2. Mengurangi resiko

3. Menciptakan produk baru dan meningkatkan kualitasproduk

4. Meningkatkan metode distribusi

5. Memperbaiki saluran informasi

• Yang negatif (-)

1. Menghilangkan persaingan

2. Membatasi produksi

3. Meningkatkan harga

2013/MT/HPU 15

PERJANJIAN OLIGOPOLI

• Dua atau lebih pelaku usaha

• Membuat perjanjian

• Untuk secara bersama-sama melakukan

penguasaan produksi & atau pemasaran

barang & atau jasa\

• Yg mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli & atau persaingan usaha tidak sehat

(Rule of Reason)

2013/MT/HPU 16

7/6/2013

9

OLIGOPOLI

• Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) diartikan bahwaoligopoli itu sendiri merupakan suatu keadaandimana pelaku usaha (2 atau 3 pelaku usahaatau kelompok pelaku usaha) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan ataupemasaran barang dan jasa lebih dari 75%pangsa pasar satu jenis barang atau jasatertentu.

• Kemudian yang dilarang oleh UU PersainganUsaha adalah adanya perjanjian (kolusi) diantaramereka untuk melakukan penguasaan produksidan atau pemasaran barang dan jasa.

2013/MT/HPU 17

ALASAN OLIGOPOLI

�Salah satu bentuk struktur pasar dimana hanyaterdapat sedikit pelaku usaha (baik produsen ataupunkonsumen) yang menawarkan produk yangseragam/identik kepada pelaku usaha lain.

�Diantara pelaku usaha memiliki keterkaitan satu samalain (Cournot {output} and Bertrand {harga} model)

�Berusaha untuk saling berkerjasama untukmendapatkan keuntungan yang besar dengan caramengurangi produksi dan mengenakan harga di atasmarginal cost.

2013/MT/HPU 18

7/6/2013

10

FAKTOR PENYEBAB OLIGOPOLI

1.Efisiensi skala besar:

– Investasi awal sangat besar

– Biaya produksi murah bila skala produksi sangatbesar

2.Kompleksitas manajemen:

– Industri padat modal dan ilmu pengetahuan

– Sumber daya manusia kualitas tinggi

– Multi disiplin

– Persaingan non harga

– Inteljen bisnis

2013/MT/HPU 19

DAMPAK OLIGOPOLI

Kekuatan:

• Mampu mengakumulasi laba super normal

• Produksi paling prima & dinamis

• Pionir riset dan pengembangan teknologi

• Pionir pengembangan SDM

Keterbatasan:

• Berpotensi membentuk kekuatan monopoli

• Kapasitas tak terpakai

• Kesejahteraan yang hilang

2013/MT/HPU 20

7/6/2013

11

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

• Perjanjian antara pelaku & pesaing

• Untuk menetapkan harga yg harus dibayar pelanggan/ konsumen

• Pada pasar relevan yg sama (Per se Illegal)

• Bentuk penetapan harga :– Pembeli A membayar harga berbeda dg pembeli B untuk

barang/ jasa yg sama

– Menetapkan harga dibawah / diatas harga pasar yg dptmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

– Melarang penerima barang memasok dg harga dibawah ygdiperjanjikan, mengakibatkan terjadinya persaingan usahatidak sehat

2013/MT/HPU 21

PENETAPAN HARGA

JENIS-JENIS :

1. Price Fixing (Pasal 5 UU No.5/1999);

2. Diskriminasi harga / price discrimination (Pasal 6 UUNo.5/1999);

3. Predatory Pricing (Pasal 7 UU No.5/1999);

4. Resale Price Maintenance (Pasal 8 UUNo.5/1999)

Pertanyaan penting :

• Price fixing :

1. Apakah tujuan dari pelaku usaha melakukanprice fixing?

2. Mengapa price fixing perlu diatur secara per se?

2013/MT/HPU 22

7/6/2013

12

Diskriminasi Harga / Price Discrimination

• Tujuan utamanya mendapatkan keuntungan yang lebihtinggi

• Keuntungan yang lebih tinggi tersebut diperoleh dengancara merebut surplus konsumen

• Surplus konsumen adalah selisih harga tertinggi yangbersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar dibayar oleh konsumen

• Didasari adanya kenyataan bahwa konsumensebenarnya bersedia untuk membayar lebih tinggi, makaperusahaan akan berusaha merebut surplus konsumentersebut dengan cara melakukan diskriminasi harga

• Syarat utama penerapan diskriminasi harga:1. Memiliki market power

2. Tidak ada resale/arbitrage

2013/MT/HPU 23

Penetapan Harga/Predatory Pricing

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganpelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan hargadibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7 UUNo.5/1999).

• Definisi: Pelaku usaha yang menjual dengan harga lebihrendah untuk mendepak pesaingnya keluar dariindustri dan mendorong pelaku usaha baru untuk tidakmasuk ke industri, kemudian dalam jangka panjang iaakan meningkatkan labanya.

• Tujuan: mengurangi persaingan denganmembangkrutkan pesaing dan menciptakanpenghalang masuk (barrier to entry) bagi pelaku usahapotensial yang ingin masuk ke industri

2013/MT/HPU 24

7/6/2013

13

Resale Price Maintenance

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian

dengan pelaku usaha lain yang memuat

persyaratan bahwa penerima barang dan/atau

jasa tidak akan menjual atau memasok

kembali barang dan/atau jasa yang

diterimanya, dengan harga yang lebih rendah

daripada harga yang telah diperjanjikan

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat (Pasal 8 UU

No.5/1999)

2013/MT/HPU 25

Resale Price Maintenance

Tujuan utamanya untuk menghidari terjadinya

persaingan ditingkat pengecer kurangnya

persaingan di tingkat eceran dapat melindungi

laba supranormal untuk pengecer

RPM juga dapat membatasi pelanggan terhadap

pilihan rangkaian kualitas harga yang

diinginkan, termasuk pilihan untuk membali

produk pada tingkat harga yang lebih rendah

melalui jasa atau iklan sebelumnya.

2013/MT/HPU 26

7/6/2013

14

Pembagian Wilayah

• Dengan hilangnya persaingan mengakibatkanpelaku usaha dapat mengenakan harga yanglebih tinggi sehingga mereka dapat menikmatilaba yang lebih besar

• Akhirnya masing-masing pelaku usaha dapatmenentukan sendiri jumlah produk, kualitas danharga yang harus dibayar oleh konsumen

• Pelaku usaha tidak berupaya lagi melakukanefisiensi, dan tidak mengupayakan peningkatkankualitas produk dan pelayanan yang baik bagikonsumen

• Pembagian wilayah ini telah mengakibatkanhilangnya pilihan bagi konsumen dan juga harusmembayar dengan harga yang lebih tinggi

2013/MT/HPU 27

PEMBAGIAN WILAYAH

Pembagian wilayah ini membuat pelaku usahayang terlibat di dalam praktek ini akanmengalami kesulitan dalam mengembangkanaktifitas usahanya, tetapi hal ini dikompensasidengan cara melakukan eksploitasi secarabesar-besaran terhadap konsumen

Namun pembagian wilayah tidak dapat berjalansecara efektif bila konsumen mempunyaikemampuan yang cukup untuk berpindah daripasar yang satu ke pasar yang lain untukmembeli kebutuhannya

282013/MT/HPU

7/6/2013

15

PEMBOIKOTAN

• Perjanjian antara pelaku usaha ----- pelaku usaha

saingan

• Yg dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk

melakukan usaha yg sama baik untuk pasar dalam /

LN

• Menolak menjual barang / jasa dari pelaku usaha lain

sehingga :

– Merugikan atau dapat diduga merugikan

– Membatasi pelaku usaha lain dlm menjual / membeli

barang / jasa dari pasar bersangkutan (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 29

PEMBOIKOTAN• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan

pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangipelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama,baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasarluar negeri (Pasal 10 ayat (1) UU No.5/1999)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganpelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjualsetiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lainsehingga perbuatan tersebut:a. Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku

usaha lain; atau

b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membelisetiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan

(Pasal 10 ayat (2) UU No.5/1999)

302013/MT/HPU

7/6/2013

16

KARTEL

• Perjanjian antara pelaku usaha ----- pelaku

usaha saingan

• Dengan maksud mempengaruhi harga

• Dengan cara mengatur produksi / pemasaran

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli & / persaingan usaha tidak sehat

(Rule of Reason)

2013/MT/HPU 31

KARTEL• Salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku

usaha yang berasumsi jika produksi mereka di dalampasar dikurangi sedangkan permintaan terhadapproduk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibatkepada terkereknya harga ke tingkat yang lebih tinggi.Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk merekamelimpah, sudah barang tentu akan berdampakterhadap penurunan harga produk mereka di pasar.

• Tujuannya untuk mengeruk keuntungan yangsebesarbesarnya dengan mengurangi produk merekasecara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan didalam pasar mengalami kelangkaan, yangmengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biayayang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usahatersebut di pasar.

322013/MT/HPU

7/6/2013

17

TRUST• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentukgabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsunganhidup masing-masing perusahaan atau perseorananggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksidan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehinggadapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat (Pasal 12 UU No.5/1999)

• Trust merupakan wadah antar perusahaan yang didisainuntuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atauindustri tertentu

• Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk trustdimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikanpasokan, dengan melibatkan trustee sebagai koordinatorpenentu harga.

332013/MT/HPU

TRUST

• Perjanjian antara pelaku usaha dg pelaku usaha

lainnya

• Untuk melakukan kerjasama dengan cara

– Membentuk gabungan perusahaan yg lebih besar

– Tetap mempertahankan kelangsungan perusahaan-

perusahaan anggotanya

• Tujuan utama mengontrol produksi / pemasaran

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 34

7/6/2013

18

PERJANJIAN OLIGOPSONI

• Perjanjian antara sesama pelaku usaha

• Untuk secara bersama-sama menguasai

pembelian / penerimaan pasokan

• Dg tujuan mengendalikan harga barang / jasa

dlm pasar bersangkutan

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli & / persaingan usaha tidak sehat

(Rule of Reason)

2013/MT/HPU 35

OLIGOPSONI

• Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi olehsejumlah konsumen yang memiliki kontrol ataspembelian

• Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan strukturpasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat dipasar input

• Dengan adanya praktek oligopsoni produsen ataupenjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjualproduk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yangtelah melakukan perjanjian Oligopsoni

• Mengakibatkan produsen atau penjual hanya dapatmenerima saja harga yang sudah ditentukan olehpelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni.

362013/MT/HPU

7/6/2013

19

INTEGRASI VERTIKAL

• Perjanjian antara para pelaku usaha

• Dg tujuan menguasai sejumlah produk yg termasuk

dalam rangkaian produksi barang/jasa tertentu

• Syarat : setiap rangkaian produksi merupakn hasil

pengolahan atau proses lanjutan baik dalam

rangkaian langsung / tidak langsung

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 37

AKIBAT INTEGRASI VERTIKAL

1. Integrasi antar pelaku usaha juga dengansendirinya dapat juga dikaitkan denganpengurangan resiko dalam bisnis :

2. Mengakibatkan meningkatnya hambatan masuk(entry barriers) bagi pelaku usaha lain yang inginmasuk ke dalam pasar

3. Integrasi vertikal ke arah hulu (downstreamintegration) dapat memfasilitasi diskriminasiharga, dimana integrasi sampai di tingkat ritailer

4. Dapat memungkinkan perusahaan manufakturmempraktekan diskriminasi harga

382013/MT/HPU

7/6/2013

20

Perjanjian Tertutup• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa

hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa

tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. (Pasal 15

ayat (1) UU No.5/1999)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang

memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa

tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku

usaha pemasok. (Pasal 15 ayat (2) UU No.5/1999)

• Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan

harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan

bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku

usaha pemasok :a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;

atau

b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku

usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

(Pasal 15 ayat (3) UU No.5/1999)392013/MT/HPU

PERJANJIAN TERTUTUP (1)

• Perjanjian antara pelaku usaha pemasok dg pelaku usahapenerima

• Yg memuat persyaratan :

– Pihak yg menerima barang/ jasa hanya dpt memasok /tidak akan memasok kepada :

• Pihak tertentu

• Daerah tertentu

– Pihak yg menerima barang / jasa harus bersedia membelibarang / jasa lain dari si pelaku usaha pemasok

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & /persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 40

7/6/2013

21

PERJANJIAN TERTUTUP (2)

• Perjanjian antara pelaku usaha pemasok dg pelakuusaha penerima

• Yg memuat kesepakatan tentang harga / potonganharga dg syarat :

– Harus bersedia membeli barang/ jasa lain dari pelakuusaha pemasok atau

– Tidak akan membeli barang /jasa yg sama / sejenis daripelaku usaha pemasok lain yg merupaka saingan daripelaku usaha pemasok

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 41

PERJANJIAN DG PIHAK LN

• Perjanjian antara pelaku usaha di DN dengan

pelaku usaha di LN

• Yg memuat ketentuan yg dapat

mengakibatkan :

– Terjadinya praktek monopoli

– Persaingan usaha tidak sehat

– Rule of Reason

2013/MT/HPU 42

7/6/2013

22

KEGIATAN YANG DILARANG

• MONOPOLI (ps 17)

• MONOPSONI (psl 18)

• PENGUASAAN PASAR (psl 19, 20, 21)

• PERSEKONGKOLAN ( COLLUSIVE TENDERING)

(psl 22, 23, 24)

2013/MT/HPU 43

MONOPOLI

• Upaya monopoli terhadap barang yg belum ada substitusinya

• Yg mengakibatkan

– hambatan masuk pasar (barrier to entry)

– Penguasaan pasar > 50%

• Tindakan monopoli dapat dilakukan dg cara :

– Membatasi output

– Menaikkan harga

• Tindakan monopoli mengakibatkan social cost

• Pengukuran monopoli dg Lerner Index & HHI Index serta CR 4

• Dikenal pula monopoli alamiah yg didapat dg cara sah (innocent acquired)co/ keahlian, paten dll.

• Atau dimiliki oleh negara dg alasan akan lebih efisien bila hanya ada 1pelaku usaha (UUD)

2013/MT/HPU 44

7/6/2013

23

SUMBER KEKUATAN MONOPOLI

1. Alamiah:

1) Special knowledge

2) Skala ekonomi

3) Kontrol terhadap sumber faktor produksi

2. Melalui peraturan pemerintah

1) HaKI

2) Hak usaha eksklusif

• Yang kemudian menciptakan Barrier to Entry

bagi pesaing / pelaku usaha lain

2013/MT/HPU 45

DAMPAK NEGATIF MONOPOLI• Monopoly Power ditakuti karena:

1. Akibat yg ditimbulkan:

a.Pembatasan produksi

b.Meningkatkan harga

c. Transfer surplus konsumen ke produsen

2. Potensi utk disalahgunakan

a. Potensi utk memperoleh laba supernormal

b.Laba supernormal mendorong upaya memperoleh

monopoly power yg dapat menimbulkan pemborosan

c. Menggunakan “power” mencegah masuknya pesaing

2013/MT/HPU 46

7/6/2013

24

MONOPSONI

• Ada pelaku usaha yg menguasai pasokan >

50% atau menjadi pembeli tunggal atas

produksi & atau pemasaran barang/ jasa

• Dalam pasar yg bersangkutan yg dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli &

/ persaingan usaha tidak sehat (Rule of

Reason)

• Kasus fenomenal adalah BPPC

2013/MT/HPU 47

MONOPSONI

• Dalam praktek monopsoni yang menjadi korbanadalah pelaku usaha produsen/penjual

• Produsen/penjual tidak memiliki pilihan laindalam menjual produk yang diproduksinya ataudipasarkannya

• Pembeli memiliki kekuasaan untuk menentukanberapa harga yg dikehendaki serta persyaratan-persyaratan lainnya yg biasanya memberatkanpihak produsen/penjual

• Contoh fenomenal : BPPC, pembelian pasir lauto/ Singapura

2013/MT/HPU 48

7/6/2013

25

PENGUASAAN PANGSA PASAR

psl 19

a. Menolak & atau menghalangi pelaku usaha tertentuuntuk melakukan kegiatan usaha yg sama padapasar yg bersangkutan atau

b. Menghalangi konsumen / pelanggan usaha pesainguntuk tidak melakukan hubungan usaha dgsaingannya itu atau

c. Membatasi peredaran / penjualan barang / jasa pdpasar bersangkutan atau

d. Mendiskriminasi pelaku usaha tertentu

• Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli& / persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 49

PERSEKONGKOLAN

• Antara pelaku usaha dg pihak lain

• Yang bersekongkol / berkolaborasi untuk

– mengatur / menentukan pemenang tender (BID RIGGING)

– Mendapatkan informasi kegiatan pesaing yg termasuk

kategori rahasia co/ paten

– Menghambat produksi, pemasaran barang/jasa pesaing dg

maksud mengurangi jumlah, kuantitas, ketepatan waktu

(INDIRECT BOYCOTT)

– Yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli & /

persaingan usaha tidak sehat (Rule of Reason)

2013/MT/HPU 50

7/6/2013

26

PERSEKONGKOLAN TENDER

• Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lainuntuk mengatur dan atau menentukan pemenangtender sehingga dapat mengakibatkan terjadinyapersaingan usaha tidak sehat (Pasal 22 UU No.5/1999)

• Tender adalah tawaran mengajukan harga untukmemborong suatu pekerjaan, untuk mengadakanbarang-barang, atau untuk menyediakan jasa(Penjelasan Pasal 22 UU No.5/1999)

• Tujuan Tender

1. Memberikan kesempatan yang sama kepada pelakuusaha,

2. Mendapatkan barang dan atau jasa dengan hargatermurah dan kualitas terbaik

2013/MT/HPU 51

Mengukur Dampak Persekongkolan dalamTender

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal

2. Barang atau jasa yang diperoleh (dari sisi: mutu, jumlah, waktumaupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperolehbila tender dilakukan secara jujur.

3. Adanya hambatan bagi peserta potensial.

4. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggikarena adanya mark up oleh pihak-pihak yang bersekongkkol.

• Bentuk Persekongkolan tender (bid rigging) umumnyamenurut a framework for design and implementation ofcompetition law and policy World Bank adalah:

1. Bid Suppression

2. Complementary Bidding, Dan

3. Bid Rotation

2013/MT/HPU 52

7/6/2013

27

LARANGAN BERKAITAN DENGAN POSISI

DOMINAN

• Posisi dominan ad/ keadaan dimana pelaku usahatdk mempunyai pesaing yg berarti di pasar ybs…..(psl 1 ayat 4 UU no 5 / 1999)

• Posisi dominan tsb tidak boleh disalahgunakan baiklangsung / tdk langsung yg akan berakibatnyaterjadinya praktek monopoli & atau persainganusaha tidak sehat

• Yg berkaitan dg posisi dominan :– Jabatan rangkap (direksi / komisaris)

– Pemilikan saham mayoritas

– Penggabungan ; peleburan ; pengambilalihan

2013/MT/HPU 53

PENGECUALIAN

• Dikecualikan dari UU ini adalah :

1. Perbuatan & atau perjanjian yg bertujuanmelaksanakan peraturan per UU an yg berlaku

2. Perjanjian yg berkaitan dg HKI (lisensi, paten,merek dagang, hak cipta, desain produk industri,rangkaian elektronik terpadu, rahasia dagang,franchise)

3. Perjanjian penetapan standar tehnis produk barang& / jasa yg tdk mengekang & / menghalangipersaingan

4. Perjanjian internasional yg tlh diratifikasi

2013/MT/HPU 54

7/6/2013

28

PENGECUALIAN

5. Perjanjian dlm rangka keagenan yg isinya tidak memuatketentuan untuk memasok kembali barang & / jasa dg hargayg lebih rendah drpd harga yg tlh diperjanjikan

6. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atauperbaikan standar hidup masyarakat luas

7. Perjanjian & / perbuatan yg bertujuan untuk ekspor yg tidakmengganggu kebutuhan & / pasokan pasar DN

8. Pelaku usaha yg tergolong dalam usaha kecil

9. Kegiatan usaha koperasi yg secara khusus bertujuan untukmelayani anggotannya

• Pasal 51 = monopoli oleh negara

2013/MT/HPU 55

DASAR HUKUM PERSAINGAN INDONESIA

1. UU no 5 / 1999 ttg Larangan Praktek Monopoli &Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Keppres no 75 / 1999 ttg Komisi PengawasPersaingan Usaha

3. Keputusan Ketua Komisi no 05/KPPU/IX/2000 ttgTatacara Penyampaian Laporan & PenangananDugaan Pelanggaran thd UU no 5/1999

4. Perma no 01 tahun 2003 bahwa Putusan KPPUtidak termasuk dalam pengertian putusan pejabatTUN yg bisa digugat di PTUN & KPPU sebagai pihak

2013/MT/HPU 56

7/6/2013

29

SEBELUM 1999SEBELUM 1999 SESUDAH 1999SESUDAH 1999

MATERIILMATERIIL ��Psl 382 bis KUHPPsl 382 bis KUHP

��Psl 9 (2) UU Psl 9 (2) UU PerindustrianPerindustrian

��Psl 102 Psl 102 –– 109 UU PT109 UU PT

��Psl 1365 KUHPerPsl 1365 KUHPer

UU NO 5 / 1999UU NO 5 / 1999

FORMILFORMIL ��Psl 1365 HIRPsl 1365 HIR

��Psl 382 bis KUHAPPsl 382 bis KUHAP

��UU no 5/1999UU no 5/1999

��Keppres 75/1999Keppres 75/1999

��Keputusan KPPU 5/2000Keputusan KPPU 5/2000

��HIR (keberatan PN / kasasi MA)HIR (keberatan PN / kasasi MA)

��KUHAP (berubah menjadi perkara KUHAP (berubah menjadi perkara

pidana)pidana)

PEMUTUSPEMUTUS ��PN, PT, MAPN, PT, MA ��KPPUKPPU

��PN, PT (menjadi pidana)PN, PT (menjadi pidana)

��MAMA

2013/MT/HPU 57

KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. KOMISIONER (ANGGOTA KOMISI)

• 1 ketua & 1 wakil ketua merangkap anggota & minimal 7 anggota

• Diangkat & diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR berdasarusul Pemerintah

• Masa jabatan 5 thn & dpt diangkat kembali 1 x

• Kualifikasi

• Independensi

2. SEKRETARIAT

• Dipimpin seorg Direktur Eksekutif yg dibantu o/ bbrp direktur &kepala bagian

• Staf sekretariat diangkat Komisioner

• Mrpkn lembaga non struktural

3. KELOMPOK KERJA

• Terdiri dr para ahli

• Mrpkn kelompok ad hoc yg bekerja berdasarkan kasus & kontrak

2013/MT/HPU 58

7/6/2013

30

FUNGSI KPPU

• Melakukan penilaian thd perjanjian, kegiatanusaha & penyalahgunaan posisi dominan;pengambilan tindakan sbg pelaksanaankewenangan; pelaksanaan administratif

Jadi fungsi KPPU :

• Quasi eksekutif, untuk melaksanakan UU

• Quasi yudikatif, untuk penegakan UU

• Quasi legislatif, dalam pembuatan pedoman

• Pertimbangan & saran

2013/MT/HPU 59

2013/MT/HPU 60

MONITORING INISIATIF KAJIAN

DUGAAN

LAPORAN

SUMBER DUGAAN PELANGGARAN

7/6/2013

31

DUGAAN PELANGGARAN

• MONITORING DUGAAN PELANGGARAN

– Sasaran : pelaku usaha

– Sebab : laporan tertulis yg tidak lengkap ; informasi masyarakat

– Kegiatan : pengumpulan data & klarifikasi pd pelaku usaha

• KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

– Sasaran : sektor / pasar

– Sebab : informasi masyarakat

– Kegiatan : pengumpulan data, klarifikasi pada pelaku usaha, hearing

• LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

– Tertulis disampaikan pd KPPU oleh anggota masyarakat(individu/badan hukum)

– Uraian perjanjian & a/ kegiatan usaha yg diduga melanggar UU no5/1999

2013/MT/HPU 61

2013/MT/HPU 62

LAPORAN

PenelitianDokumen

Pemeriksaanpendahuluan

INISIATIF

MONITORING KAJIAN

PemeriksaanLanjutan

Pembuatanputusan

PembacaanPutusan

PROSES PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

Pelaksanaanputusan

7/6/2013

32

PENELITIAN LAPORAN

• Oleh Direktur eksekutif

• Laporan lengkap :

– Identitas pelapor; surat & dokumen ; informasi pendukung

• Kejelasan atas :

– Siapa (pelaku usaha)

– Melakukan atau membuat apa dlm berusaha

– Melanggar pasal berapa

• Rekomendasi :

– Diteruskan ke Pemeriksaan pendahuluan atau

– Monitoring

• Waktu 10 hari kerja

2013/MT/HPU 63

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

• Oleh Komisioner• Kegiatan :

– Memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan & kompetensijurisdiksi

– Meminta keterangan pelapor, terlapor, saksi & para pihaklain

• Penetapan :– Mengakhiri pemeriksaan– Meneruskan ke pemeriksaan lanjutan

• Pertimbangan :– Ada / tidak indikasi pelanggaran– Belum bisa disimpulkan krn banyak pihak masih perlu

didengar keterangannya– Sikap terlapor : mengaku atau menolak

2013/MT/HPU 64

7/6/2013

33

PEMERIKSAAN LANJUTAN

• Oleh Majelis Komisi

• Kegiatan :

– Melakukan penyelidikan u/ mendpt bukti yg cukup

– Memeriksa pihak yg blm diperiksa di pemeriksaanpendahuluan

• Penyelidikan dilakukan dg atau tanpa sepengetahuanpelaku usaha

• Pemeriksaan dilakukan dlm sidang tertutup

• Para pihak tidak disumpah

• Waktu : 60 + 30 hari kerja

2013/MT/HPU 65

PEMERIKSAAN LANJUTAN

• Para pihak yg terlibat dlm pemeriksaan

– Seluruh anggota majelis komisi

– Penyelidik

– Panitera

– Pelaku usaha (terlapor & saksi), didampingi

konsultan hukum

– Pemerintah (Dirjen / Direktur Departemen Teknis)

• Klarifikasi ke berbagai pihak termasuk pelapor

2013/MT/HPU 66

7/6/2013

34

PEMBUATAN PUTUSAN

• Oleh Majelis Komisi atas nama KPPU

• Dibantu oleh penyelidik; panitera & bbrp sekretaris

• Kegiatan :

– Menganalisa temuan

– Merumuskan draft putusan

– Presentasi di depan komisi

– Menyusun putusan

• Semua pertemuan pembahasan putusan dilakukansecara tertutup

• Waktu 30 hari kerja

2013/MT/HPU 67

PEMBACAAN PUTUSAN

• Dibacakan oleh Majelis Komisi atas nama

Komisi

• Dalam sebuah sidang terbuka untuk umum

• Semua pihak & mass media diberitahu

• Summary putusan disediakan untuk umum

• Setiap orang dapat memperoleh Putusan

lengkap majelis, melalui kantor KPPU /

internet

2013/MT/HPU 68

7/6/2013

35

ISI & FORMAT PUTUSAN

• PEMBUKAAN– Titel; identitas terlapor; & komparasi

• DUDUK PERKARA– Uraian Pelapor– Uraian tindakan Komisi terhadap laporan tsb

• TENTANG HUKUM– Keterangan para pihak– Informasi dari dokumen– Temuan– Kesimpulan– Analisa pasal

• DIKTUM PUTUSAN– Ada pelanggaran / tidak– Sanksi– rekomendasi

• PENUTUP• DISSENT OPINION

2013/MT/HPU 69

UPAYA HUKUM TERLAPOR

• Mengajukan keberatan ke PN

• Mengajukan kasasi ke MA

• Waktu : masing-masing proses 30 hari

• Masalah :

– Metode pemeriksaan oleh PN & MA tidakmelewati batas waktu 30 hari kerja

– Upaya hukum pelapor

– Wewenang PTUN thd putusa KPPU

– Pencemaran nama baik krn diperiksa KPPU

2013/MT/HPU 70

7/6/2013

36

PELAKSANAAN PUTUSAN

• SUKARELA– Menerima putusan & melaksanakan putusan dlm waktu 30

hari

• PAKSA– Apabila pelaku usaha tidak banding tetapi juga tidak

melaksanakan Putusan

– Upaya :• Penetapan eksekusi oleh PN

• Penyampaian putusan kepada penyidik

– 2 upaya paksa tsb adalah opsi dr KPPU

– Pertimbangan upaya paksa :• Catatan sejarah pelaku usaha

• Itikad baik pelaku usaha

2013/MT/HPU 71

MONITORING PELAKSANAAN PUTUSAN &

PROSES PIDANA

• Pelaku usaha melapor pd KPPU, KPPU akan

membentuk tim Monitoring per kasus

• Kegiatan melakukan pengecekan di lapangan

• Proses pidana bersumber pd putusan KPPU dg

memakai prosedur KUHAP

• Kedudukan putusan KPPU = bukti awal

• Masalah timbul mengenai :

– Tambahan dakwaan dg pasal-pasal di luar UU no 5/1999

– Ketentuan batas waktu UU no 5/1999 apakah berlaku?

2013/MT/HPU 72

7/6/2013

37

SANKSI

• Administrasi

– Penetapan pembatalan perjanjian termasuk

penggabungan, peleburan & pengambilalihan

– Perintah penghentian kegiatan

– Pengenaan ganti rugi

– Pengenaan denda (antara 1 – 25 M)

• Pelimpahan putusan ke penyidik untuk

diproses secara pidana

2013/MT/HPU 73

MASALAH HUKUM ACARA PERSAINGAN

INDONESIA

• BAGI KPPU

– Batas waktu pemeriksaan

– Jumlah personel

– SDM yang menguasai hukum persaingan

– Perlindungan bagi saksi

– Dugaan pelanggaran di daerah

– Nilai dugaan pelanggaran

• BAGI PENEGAK HUKUM

– Mekanisme bantuan penegakan (dalam menghadirkan para pihak)

– Mekanisme pemenuhan batas waktu (PN, MA)

– Mekanisme penetapan eksekusi oleh PN

2013/MT/HPU 74

7/6/2013

38

UPAYA KEBERATAN

• Perma no 01/2003 tidak memberi kesempatankepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaankembali kepada pelaku usaha, saksi & atau pihak lain

• Psl 5 (2) & psl 6 Perma 01/2003 :– Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar putusan & berkas

perkara (termasuk berita acara dari pihak2 yg telahdiperiksa)

– Apbl dipandang perlu ada pemeriksaan tambahan makamelalui keputusan sela perkara dikembalikan kembali kpdKPPU

• PN = tingkat banding, tidak memeriksa ulang pokokperkara, hanya memeriksa penetapan hukumnya

2013/MT/HPU 75

UPAYA KEBERATAN

• Upaya ini adalah upaya pengajuan keberatan sebagaiupaya hukum

• Yang berhak mengajukan adalah pelaku usaha yangdilaporkan

• Pihak yang melaporkan dan yang dirugikan tidakberhak mengajukan keberatan

• UPAYA KASASI

• Pihak yg tidak setuju dengan keputusan PN atasupaya banding (keberatan atas putusan KPPU) dapatmelakukan kasasi ke MA

2013/MT/HPU 76

7/6/2013

39

EKSEKUSI PUTUSAN

Tiga faktor keputusan KPPU mempunyai

kekuatan hukum tetap :

1. Apbl pelaku usaha tidak mengajukan keberatan thdkeputusan KPPU dalam tenggang waktu ygditentukan UU

2. Apbl PN menolak alasan2 keberatan yg diajukanoleh pelaku usaha & tidak ada permohonan kasasidalam tenggang waktu yg ditentukan UU

3. Apbl MA dalam tingkat kasasi menolak alasan-alasan keberatan yg diajukan pelaku usaha

2013/MT/HPU 77

PELAKSANAAN SECARA PERDATA (Permintaan

eksekusi kpd PN)

Untuk melaksanakan sanksi administratif :

1. Pembatalan perjanjian (psl 4 -13, 15,16)

2. Penghentian tindakan integrasi vertikal (psl 14)

3. Penghentian kegiatan yg terbukti menimbulkan praktekmonopoli & atau persaingan usaha tidak sehat & ataumerugikan masy

4. Penghentian penyalahgunaan posisi dominan

5. Pembatalan atas penggabungan & peleburan badanusaha & pengambilalihan saham (psl 28)

6. Pembayaran ganti rugi

7. Pembayaran denda

2013/MT/HPU 78

7/6/2013

40

PELAKSANAAN SECARA PIDANA

(penyerahan putusan pd penyidik)

• Putusan KPPU tidak otomatis menjadi bukti untukmenyimpulkan pelaku usaha bersalah tetapi hanyamerupakan bukti awal bg kepolisian sbg penyidiktunggal untuk melakukan penyidikan

• Tujuan untuk menerapkan sanksi pidana :– Pidana pokok : denda / kurungan pengganti denda

– Pidana tambahan :• Pencabutan izin usaha

• Larangan menduduki jabatan direksi/komisaris min 2 thn / maks 5thn

• Penghentian kegiatan / tindakan tertentu yg menyebabkankerugian bg pihak lain

2013/MT/HPU 79