Top Banner
ix ABSTRAK Hibah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya juga dapat diberikan kepada perusahaan daerah dan kepada badan/orang swasta maupun kelompok masyarakat/perorangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Bali Desa Pakraman selama ini telah mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun Desa Pakraman pada Tahun 2015 tidak dapat menerima dana hibah dari pemerintah daerah yang telah dianggarkan. Hal ini diakibatkan karena adanya kekosongan norma mengenai pemberian hibah kepada desa pakraman pada Pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bertolak dari hal tersebut, substansi permasalahannya ada dua yaitu, Bagaimana kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Bagaimana konstruksi pengaturan desa adat sebagai penerima dana hibah. Dua permasalahan pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Desa pakraman tidak memiliki kedudukan hukum sebagai sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum yang diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang memiliki bentuk perkumpulan dan yayasan. Pengaturan yang ideal agar desa pakraman dapat diberikan dana hibah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khusunya Pasal 298 ayat (5) mengenai hibah secara eksplisit, tegas dan terang secara substansial, serta mencantumkan ketentuan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengisi kekosongan norma berkaitan dengan pemberian hibah kepada desa pakraman di Bali. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Desa Pakraman, Hibah
42

ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Mar 10, 2019

Download

Documents

trandang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

ix

ABSTRAK

Hibah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya juga dapat

diberikan kepada perusahaan daerah dan kepada badan/orang swasta maupun

kelompok masyarakat/perorangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 di Bali Desa Pakraman selama ini telah mendapatkan dana hibah

dari pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun Desa

Pakraman pada Tahun 2015 tidak dapat menerima dana hibah dari pemerintah

daerah yang telah dianggarkan. Hal ini diakibatkan karena adanya kekosongan

norma mengenai pemberian hibah kepada desa pakraman pada Pasal 298 ayat (5)

huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertolak dari hal tersebut, substansi permasalahannya ada dua yaitu, Bagaimana

kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Bagaimana

konstruksi pengaturan desa adat sebagai penerima dana hibah. Dua permasalahan

pokok ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan

hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum

normatif yang dilakukan melalui analisis terhadap norma dalam peraturan

perundang-undangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum serta pendekatan

sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Desa pakraman tidak memiliki

kedudukan hukum sebagai sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desa pakraman adalah

kesatuan masyarakat hukum yang diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Sedangkan

Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang memiliki bentuk

perkumpulan dan yayasan. Pengaturan yang ideal agar desa pakraman dapat

diberikan dana hibah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khusunya Pasal 298 ayat (5) mengenai

hibah secara eksplisit, tegas dan terang secara substansial, serta mencantumkan

ketentuan kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengisi kekosongan norma

berkaitan dengan pemberian hibah kepada desa pakraman di Bali.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Desa Pakraman, Hibah

Page 2: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

x

ABSTRACT

Grants may be awarded to other local governments and also can be given

to a local company and the entities / private individuals and community groups /

individuals. Before the enactment of the law number 23 in 2014, in Bali, Desa

Pakraman has been getting a grant from the local government to meet community

needs. But the Desa Pakraman in 2015 cannot receive a grant from the local

government that has been budgeted. It is caused by the enforcement of the norm

Article 298 paragraph (5) d of Law Number 23 in 2014 on Regional Government.

Starting from this, the substance of the problem is twofold, How Desa Pakraman

have a position as a grants recipients in Law No. 23 in 2014 on Regional

Government and How Desa Pakraman legal position as grant recipients. Two

main problems are essentially intended to identify and analyze the position of

Desa Pakraman as grant recipients in Law Number 23 in 2014 on Regional

Government.

This research was using the normative legal research, conducted through

an analysis of the norms of the legislation. The approach in this study using the

approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of

history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

secondary law and tertiary legal materials.

Based on the result is that the Desa Pakraman does not have a legal

position as a grants recipients in Law No. 23 in 2014 on Regional Government.

Desa Pakraman is a unit of community bound by tradition or customary law that

grow and develop in their local community. While Community Organizations

incorporated in Indonesia is an organization founded and formed by people

voluntarily based on common aspirations, wishes, needs, interests, activities, and

goals to participate in development in order to achieve the purpose of the Unitary

Republic of Indonesia based on Pancasila which has the form of associations and

foundations , An ideal setting that Desa Pakraman can be given a grant is to do a

revision of Law No. 23 in 2014 on Regional Government especially Article 298

paragraph (5) of the grant explicit, firm and bright substantially, and includes list

the unity of indigenous people to fill the vacuum of norm relating to provision of

grants for Desa Pakraman in Bali..

Keywords: Legal Position, Desa Pakraman, Grants

Page 3: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i

HALAMAN PERSYARATAN GELAR MAGISTER ........................................ ii

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIUJI ......................................................... iv

SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIAT ........................................................ v

UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................. vi

ABSTRAK ............................................................................................................ ix

ABSTRACT .......................................................................................................... x

RINGKASAN ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang Masalah................................................................................. 1

1.2. Rumusan Masalah .......................................................................................... 8

1.3. Ruang Lingkup Masalah ................................................................................ 9

1.4. Tujuan Penelitian ........................................................................................... 9

1.4.1. Tujuan Umum .................................................................................... 9

1.4.2. Tujuan Khusus ................................................................................... 9

1.5. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 10

1.5.1 Manfaat Teoritis ................................................................................. 10

1.5.2 Manfaat Praktis .................................................................................. 10

1.6. Orisinalitas Penelitian................................................................................ .... 11

Page 4: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

xii

1.7. Landasan Teoritas .......................................................................................... 13

1.7.1. Teori Kedaulatan Hukum ................................................................... 13

1.7.2. Teori Perjenjangan Norma ................................................................. 14

1.7.3. Konsep Negara Hukum ...................................................................... 16

1.7.4. Konsep Badan Hukum ....................................................................... 23

1.7.5. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan ................................. 26

1.7.6. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ...................................... 28

1.8. Metode Penelitian .......................................................................................... 30

1.8.1. Jenis Penelitian ................................................................................... 30

1.8.2. Jenis Pendekatan ................................................................................ 31

1.8.3. Sumber Bahan Hukum. ...................................................................... 32

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 34

1.8.5. Teknik Analisis .................................................................................. 35

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PAKRAMAN SEBAGAI

PENERIMA DANA HIBAH ................................................................. 37

2.1. Tinjauan tentang Desa Pakraman....................................................................37

2.1.1. Pengertian Desa dan Desa Pakraman..................................................37

2.1.2. Sejarah Lahirnya Desa Pakraman di Bali............................................45

2.2. Tinjauan tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia........................................................................................................ 55

2.2.1. Tinjauan tentang Organisasi Kemasyarakatan................................... 55

2.2.2. Tinjauan tentang Badan Hukum......................................................... 58

2.3. Tinjauan tentang Hibah...................................................................................70

Page 5: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

xiii

BAB III KEDUDUKAN HUKUM DESA PAKRAMAN SEBAGAI

PENERIMA DANA HIBAH DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN

DAERAH.............................................................................................72

3.1. Pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi

Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia.............................................. 72

3.1.1. Pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan................................ 72

3.1.2. Pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan berbadan Hukum

Indonesia............................................................................................ 76

3.2. Pengaturan dan Kedudukan Desa Pakraman di Bali.......................................81

3.2.1. Pengaturan Desa pakraman di Bali.................................................... 81

3.2.2. Kedudukan Desa Pakraman di Bali................................................... 87

3.3. Kedudukan Hukum Desa Pakraman Sebagai Penerima Dana Hibah Dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah...........................................................................................................101

BAB IV KONSTRUKSI PENGATURAN DESA PAKRAMAN SEBAGAI

PENERIMA DANA HIBAH............................................................ 115

4.1. Pengaturan Pemberian Dana Hibah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah................................. 115

4.2. Konstruksi Pengaturan Desa Pakraman Sebagai Penerima Dana Hibah..... 127

Page 6: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

xiv

BAB V PENUTUP............................................................................................143

5.1 Simpulan..................................................................................................... 143

5.2 Saran............................................................................................................144

DAFTAR PUSTAKA

Page 7: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan politik untuk

memberikan kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat.1 Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam

mensejahterakan masyarakat adalah dengan mengalokasikan anggaran hibah.

Setiap tahunnya pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah

kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran hibah. Pemberian

bantuan tersebut dibenarkan, saat ini regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial

yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan “komplit” walaupun

sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai

penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari kementeraian

dalam negeri. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya juga dapat

diberikan kepada perusahaan daerah dan kepada badan/orang swasta maupun

kelompok masyarakat/perorangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian

belanja hibah oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156

1 Hesti Puspitosari, dkk, 2006, Marginalisasi Rakyat dalam Anggaran Publik : Partisipasi

Masyarakat Dalam Menyusun Anggaran Publik di Daerah, Malang Corruption Watch (MCW)

dan YAPPIKA, Jakarta, h. 23.

Page 8: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan,

yang meliputi hibah, dana darurat, dan.lain-lain pendapatan yang ditetapkan

Pemerintah. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa Hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa

yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar

negeri.

Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang mengenai pemberian hibah adalah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada

tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada

tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012.

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan

bahwa :

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah

kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah”.

Page 9: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Sedangkan pada Pasal 5 menyatakan Hibah dapat diberikan kepada:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan/atau

e. organisasi kemasyarakatan.

Untuk itu pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dalam arti kata pemberian hibah dan

bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi

atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan

dalam anggaran belanja.

Hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah ini ditujukan untuk

menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat. Hibah yang diberikan kepada penerima memang harus benar-benar

menunjang pencapaian sasaran dan kegiatan pemerintah daerah dan tidak untuk

menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah dengan berpijak pada asas

keadilan yaitu terdapat keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya

dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan

pertimbangan objektif, asas kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang

dilakukan dengan wajar dan proporsional, asas rasionalitas yaitu keputusan atas

pemberian hibah benar-benar mencapai sasaran dan dapat

Page 10: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

dipertanggungjawabkan serta asas manfaat untuk masyarakat, yaitu bahwa

keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pasal 4 ayat (4)

menentukan bahwa pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan

tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan dan memenuhi persyaratan penerima hibah. Adapun

persyaratan pemberian hibah sesuai dengan Pasal 7 adalah sebagai berikut :

(1) Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit

memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah

administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan

paling sedikit telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-

kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan, berkedudukan dalam wilayah daerah dan memiliki sekretariat

tetap.

Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pemberian hibah tersebut, telah menganggarkan

belanja hibah yang diberikan kepada kelompok masyarakat adat di Bali

diantaranya kepada desa pakraman, kelompok subak dan sekaa teruna. Pemberian

dana hibah ini telah diberikan setiap tahun, contohnya diberikan kepada desa

Page 11: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

pakraman yang alokasi anggarannya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Desa

pakraman dalam mengajukan usulan dana hibah dilakukan dengan menyampaikan

secara tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan rencana anggaran biaya.

Belanja hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda)

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang

ditetapkan dalam APBD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan

bertujuan untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan.2 Desa pakraman

diberikan hibah oleh pemerintah Provinsi Bali merujuk Pasal 5 huruf d, dimana

desa pakraman dikelompokkan sebagai masyarakat dalam kategori penerima

hibah oleh pemerintah daerah.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, pemberian dana hibah diatur pada Pasal 298 ayat (4) yang

menyatakan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada

Pasal 298 ayat (5) disebutkan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau

2 Hadriyanus Suharyanto, 2005, Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis

Kinerja Konsep dan Aplikasinya, Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada,

Yogyakarta, h. 4.

Page 12: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, hibah yang telah dianggarkan pemerintah Provinsi Bali kepada desa

pakraman tidak bisa dilaksanakan karena harus mengacu pada ketentuan Pasal

298 ayat (5). Dalam Pasal 298 ayat (5) pada huruf d bahwa pemberian dana hibah

hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia. Jika dicermati Pasal 298 ayat (5) huruf d desa

pakraman tidak dapat dikelompokkan sebagai badan, lembaga maupun organisasi

kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sehingga dalam Pasal 298 ayat (5)

terdapat kekosongan norma mengenai pemberian hibah kepada desa pakraman di

Bali.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 298 yang mengatur tentang penerima

hibah, pemerintah belum menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur

kembali tentang obyek hukum penerima hibah yang berbadan hukum Indonesia.

Namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18

Agustus 2015 telah menetapkan Surat Edaran Nomor : 900/4627/SJ tentang

Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam angka 9 surat edaran tersebut menyebutkan

bahwa memperhatikan ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 8,

maka dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 uuntuk terciptanya harmonisasi,

Page 13: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

stabilisasi, efektivitas, dan menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat

dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, maka disampaikan

bahwa yang dimaksud dengan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum Indonesia sebagai berikut:

a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:

1) Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan

sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) Badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan

sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang

diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/

Walikota;dan

b. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan

pengesahan badan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan

badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada angka 10 menyebutkan dalam rangka menjamin kepastian

hukum dan keberlangsungan serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran hibah dan

bantuan sosial yang tercantum dalam peraturan daerah tentang APBD sebelum

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka berlaku ketentuan

bahwa penyediaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan

Page 14: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

sepanjang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memperoleh pertimbangan dari Tim

Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dan tercantum dalam KUA/PPAS tahun

anggaran berkenaan sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2012.

Kekosongan norma mengenai pengaturan pemberian dana hibah kepada

desa pakraman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat

menyebabkan timbulnya berbagai benturan dalam pelaksanaan suatu peraturan

hukum yang akhirnya menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastian hukum

dalam pemberian dana hibah kepada desa pakraman di Bali sehingga penulis

tertarik untuk menjadikannya suatu penelitian sebagai bahan penulisan tesis

dengan judul “Kedudukan Hukum Desa Pakraman Sebagai Penerima Dana Hibah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang masalah diatas dapat penulis sampaikan dua

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana

hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah?

2. Bagaimana konstruksi pengaturan desa pakraman sebagai penerima

dana hibah?

Page 15: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Adapun penulisan penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan

dalam ruang lingkup agar nantinya tidak menyimpang dari pokok pembahasan.

Kajian masalah penelitian ini dibatasi pada kedudukan hukum desa pakraman

sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian didahului dengan isu yang akan dibahas

mengenai bagaimana kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana

hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Selanjutnya akan diteliti tentang konstruksi pengaturan desa pakraman

sebagai penerima dana hibah.

1.4. Tujuan Penelitian

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian antara lain:

1.4.1. Tujuan Umum :

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan

mengetahui kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana

hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

1.4.2. Tujuan Khusus :

1. Untuk menganalisa dan memaparkan Bagaimana kedudukan

hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

Page 16: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

2. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi pengaturan desa

pakraman sebagai penerima dana hibah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu manfaat yang dapat dipetik dan digunakan

oleh berbagai pihak apabila penelitian telah selesai dilaksanakan.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuwan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu hukum masyarakat dan kajian ilmu lainnya terutama

yang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum desa pakraman sebagai

penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran atau

masukan dalam kedudukan hukum desa pakraman menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang bagi

penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kedudukan hukum

desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Page 17: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

1.6. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian yang kami buat mempunyai permasalahan yang

berbeda dari penelitian-penelitian tentang kedudukan hukum desa pakraman

sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi penelitian yang membahas tentang

pengaturan pemberian belanja hibah ditunjukkan dari penelitian berikut ini:

a. Tesis Indrayadi Purnama Saputra (Mahasiswa Program Pasca Sarjana

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) yang dilakukan pada Tahun 2013,

berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberian Dana Hibah

dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota

Tarakan”. Dalam tesis ini, permasalahan yang diangkat adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota

Tarakan?

2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pemberian hibah dan

bantuan sosial di Kota Tarakan?

3. Bagaimanakah efektifitas mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial

dalam pengelolaan keuangan di Kota Tarakan?

Perbedaan tesis ini dengan tesis penulis yaitu tesis ini tidak mengkaji

kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi

mengkaji mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kota Tarakan.

Page 18: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

b. Tesis Zullya Eftriani (Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta) yang berjudul “Proses Perumusan Anggaran Belanja

Hibah dan bantuan Sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”,

Tahun 2014. Dalam tesis ini, dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perumusan anggaran belanja hibah dan bantuan social

APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2013?

2. Bagaimana interaksi antar aktor dalam proses perumusan anggaran belanja

hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

tahun 2009-2013?

3. Apa yang menjadi modus penyimpangan dalam pengelolaan anggaran

belanja hibah dan bantuan sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung tahun 2009-2013?

Perbedaan tesis ini dengan tesis penulis yaitu tesis ini tidak mengkaji

kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetapi

mengkaji Perumusan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial APBD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan melihat judul dan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan

penelitian yang penulis lakukan mengenai kedudukan hukum desa pakraman

sebagai penerima dana hibah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah memiliki perbedaan baik dari segi judul penelitian

maupun rumusan masalahnya. Maka dari itu penelitian ini sekiranya dapat

dinyatakan sebagai penelitian yang original dan dapat dipertanggungjawabkan.

Page 19: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

1.7. Landasan Teoritis

Dalam upaya pembahasan penelitian ini maka penulis menggunakan teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas dan pandangan sarjana sebagai dasar untuk

menjelaskan hubungan konsep-konsep atau variable yang akan diteliti sehingga

permasalahan yang dipaparkan dapat dipecahkan. Adapun landasan teoritis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.7.1 Teori Kedaulatan Hukum

Teori ini dicetuskan oleh Krabbe. Dalam bahasa inggris, teori ini disebut

sovereignity law theory. Ajaran Krabbe ini sebagai bentuk dari reaksi terhadap

teori kedaulatan Negara. Krabbe berpendapat bahwa, “yang memiliki kekuasaan

tertinggi dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri”. Oleh karena itu, baik

raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri,

semuanya tunduk pada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus

sesuai atau menurut hukum. Menurut Salim H.S, “kesimpulan dari teori

kedaulatan hukum yaitu bahwa yang berdaulat adalah hukum”.3

Apabila teori Kedaulatan Hukum dikaitkan dengan permasalahan dalam

penelitian ini maka dapat dikatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh

pemerintah khususnya dalam pemberian anggaran hibah harus berdasarkan

dengan hukum. Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam

buku yang disusun bersama berjudul “Pelajaran Hukum Indonesia” diberikan

definisi hukum yaitu: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,

yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang

3 Salim H.S, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, PT Rajagrafindo Persada,

Jakarta, h. 135.

Page 20: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap

peraturan-peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman

tertentu”.4

Terkait dengan pengertian hukum, Joseph T. Bockrath menyatakan bahwa:

The Law is such a broad term that it is difficult to define. The following statements

convey some of the meanings associated with the term:

1. Law means a rule of civil conduct; it commands what is right and

prohibits what is wrong.

2. Law constitutes the rules under which civilized individuals and

communities live and maintain their relationships with one another. It

includes all legislative enactments and established controls of human

action. 5 (Hukum adalah suatu istilah yang luas sehingga sulit untuk

didefinisikan. Pernyataan berikut menyampaikan beberapa makna yang

terkait dengan istilah tersebut:

1. Hukum berarti aturan perilaku sipil; yaitu perintah apa yang benar dan

melarang apa yang salah.

2. Hukum merupakan aturan dimana individu dan masyarakat beradab

hidup dan mempertahankan hubungan mereka satu sama lain. Ini

mencakup semua pengundangan legislatif dan mengontrol tingkah laku

manusia).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, hukum dapat diartikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.7.2 Teori Perjenjangan Norma

Ajaran Stufenbau Theorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang

menganggap bahwa proses hukum digambarkan sebagai hierarki norma-norma.

Validitas (kesahan) dari setiap norma (terpisah dari norma dasar) bergantung pada

4 C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, h. 38. 5 Joseph T. Bockrath, 2000, Contracts and The Legal Environment for Engineers and

Architects, The McGraw-Hill Companies Inc, United States of America, h. 5.

Page 21: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

norma yang lebih tinggi.6 Hans Kelsen mengungkapkan hukum mengatur

pembentukannya sendiri karena satu norma hukum menentukan cara untuk

membuat norma hukum yang lain. Norma hukum yang satu valid karena dibuat

dengan cara ditentukan dengan norma hukum yang lain dan norma hukum yang

lain ini menjadi validitas dari norma hukum yang dibuat pertama.

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain lagi

adalah “superordinasi dan subordinasi. Norma yang menentukan pembentukan

norma lain adalah norma yang lebih tinggi sedangkan norma yang dibuat adalah

norma yang lebih rendah.7 Jenjang Perundang-Undangan adalah urutan-urutan

mengenai tingkat dan derajat daripada Undang-Undang yang bersangkutan,

dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-

masalah yang diaturnya. Undang-Undang juga dibedakan dalam Undang-Undang

tingkat atasan dan tingkat bawahan yang dikenal dengan hierarki. Undang-

Undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang yang lebih tinggi.8

Dalam penyelenggaraan pemerintah banyak ditemukan norma konflik,

antara satu peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi,

maupun konflik norma secara horizontal antara pasal yang satu dengan pasal yang

lain dalam Undang-Undang atau antara satu Undang-Undang dengan Undang-

Undang yang lain. Dalam menghadapi masalah hukum seperti ini maka

6 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Maullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 83. 7 Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusamedia dan Nuansa,

Bandung, h. 179. 8 Soeroso, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.131.

Page 22: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas-asas preverensi yang

meliputi:

a) Lex superior derogat legi inferiori artinya, peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan

berlakunya peraturan perundang undangan yang lebih rendah

tingkatannya.

b) Lex specialis derogat legi generali artinya, peraturan perundang-

undangan yang bersifat khusus (special) mengenyampingkan

berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum

(general).

c) Lex posterior derogat legi priori artinya, peraturan perundang-

undangan yang baru mengenyampingkan berlakunya peraturan

perundang-undangan yang lama.9

Keberadaan teori penjenjangan norma hukum pada tesis ini sangat penting

karena dengan teori ini akan menjawab permasalahan yang terjadi secara

akademis, dalam penelitian ini terjadi konflik norma antara peraturan yang lebih

tinggi dengan peraturan yang lebih rendah yaitu antara Peraturan Perundang-

undangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga pada teori

penjenjangan norma ini yang dipergunakan adalah lex superior derogat leg

inferiori yang artinya dengan sistem piramida, peraturan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih

tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

1.7.3 Konsep Negara Hukum

Istilah rechtstaat (negara hukum) merupakan istilah baru, baik jika

dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi, maupun kedaulatan rakyat.

Para ahli telah memberikan pengertian tentang negara hukum. R. Supomo

9 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

h. 6-7.

Page 23: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang

tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan

dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib

hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara

hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.10

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk

menentang absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan.Pada pokoknya

kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan

sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi

hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak

hatinya,tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum

dan Undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian

kekuasaan negara khususnya kekuasaan yudikatif yang dipisahkan dari penguasa.

Menurut M. Tahir Azhary, lima konsepsi negara hukum, yakni:

1) Negara Hukum Nomokrasi Islam yang diterapkan di negara-negara islam;

2) Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtstaat.

3) Negara Hukum Rule of Law yang diterapkan di negara Anglo Saxon.

4) Negara Hukum Socialist yang diterapkan di negara komunis.

5) Negara Hukum Pancasila.11

Menurut Philipus M. Hadjon, asas utama Hukum Konstitusi atau Hukum

Tata Negara Indonesia adalah asas Negara hukum dan asas demokrasi serta dasar

10 A. Mukthi Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Bayu Media dan In-Trans, Malang, h. 7. 11 Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,

Prenada Media, Jakarta, h. 34.

Page 24: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Negara Pancasila maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah

“Negara Hukum Pancasila.”12 Ciri-ciri Negara Hukum Pancasila, ialah menurut

Philipus M. Hadjon adalah :

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas

kerukunan;

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

sarana terakhir; dan

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.13

Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada

implementasi memiliki karakter yang beragam hal ini disebabkan karena falsafah

bangsa, ideoligi negara dan lain-lain.14 Dalam sistem hukum eropa kontinental

(civil law) negara hukum dikenal dengan istilah rechtsstaat, negara hukum

menurut eropa kontinental ini harus memenuhi empat syarat seperti yang

dikatakan Freidrich Julius Stahl dalam bukunya Ridwan H.R. adalah :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Peradilan administrasi negara.15

12 I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia

Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Jawa Timur, h. 157. 13 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi

tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Peradaban, Surabaya, h. 90. 14 Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1. 15 Ibid., h. 3.

Page 25: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Di negara-negara Eropa Kontinental dikenal konsep negara hukum

(rechtsstaat) sebagai lawan dari negara kekuasaan (machstaat). Rechtsstaat ini

adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian sejajar dengan pengertian

rule of law di negara-negara yang berlaku sistem Anglo Saxon. Dalam konsep

negara hukum versi Eropa kontinental ini, prinsip supremasi hukum (supremacy

of law) merupakan inti utamanya. Dengan demikian sejak kelahirannya, konsep

negara hukum rule of law ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk

membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan

untuk menindas rakyatnya (abuse of power, abus de droit). Sehingga dapat

dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk kepada

hukum secara sama yakni tunduk kepada hukum yang adil. Tidak ada seorang pun

termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum.16

Meskipun antara konsep rechtstaat (dari Jerman yang kemudian diikuti

pula oleh Belanda) dengan konsep rule of law (dari Inggris) dalam banyak hal

berjalan seiring, tetapi karena berbeda historis kelahirannya maka ada perbedaan

disana sini antara kedua konsep tersebut. Tapi semuanya bermuara pada

perlindungan hak-hak fundamental masyarakat. Karena konsep rechstaat lahir

dari sistem hukum Eropa Kontinental, maka konsep tersebut lebih ditujukan

kepada perbaikan dan pembatasan fungsi dari eksekutif dan pejabat administratif

sehingga tidak melanggar hak-hak fundamental dari rakyat, sedangkan dengan

konsep rule of law karena lahir dalam suasana sistem hukum Anglo Saxon maka

aplikasi konsep tersebut lebih tertuju kepada perbaikan dan peningkatan peranan

16 Munir Fuady, 2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), PT Refika Aditama,

Bandung, h. 2.

Page 26: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

dari lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan untuk menegakkan

hukum dan hak-hak dasar manusia. 17

Konsep negara hukum dapat dibeda-bedakan sebagai berikut :

1. Konsep negara hukum yang liberal

2. Konsep negara hukum yang formal

3. Konsep negara hukum yang substantif/materiil.

Yang dimaksud dengan konsep negara hukum yang liberal adalah negara

hukum yang menjaga ketertiban masyarakat dan tidak terlalu aktif dalam menjaga

keperluan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan negara hukum formal adalah

bahwa negara dimana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya

tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku seperti konstitusi dan undang-undang.

Kemudian, yang dimaksud dengan negara hukum yang materiil adalah negara

yang didasarkan kepada hukum tetapi tidak terbatas kepada hukum yang formal

semata-mata, melainkan hukum yang adil yang mengutamakan kesejahteraan

rakyat, karena itu dalam perkembangannya konsep negara hukum yang materiil

ini berjalan seiring dengan konsep negara berkesejahteraan sosial (social walfare

state, wohlfahrt staat).18

Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari

asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat

administrasi berdasarkan undang-undang. Asas legalitas berkaitan erat dengan

gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum (het democratish ideal en het

rechtsstaats ideal). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap undang-undang dan

17 Ibid., h. 4. 18 Munir Fuady, op.cit., h. 26-27.

Page 27: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak

memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan Negara hukum menuntut agar

penyelenggaraaan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-

undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang

dalam undang-undang.19

Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet

integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan

rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya

konstitutif.20 Penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian

hukum dan berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.21

Secara teoritis dan yuridis, asas legalitas dapat diperoleh suatu

badan/pejabat administrasi melalui atributif (legislator),baik di tingkat pusat

maupun daerah. Di Indonesia, asas legalitas yang berupa atributif pada tingkat

pusat diperoleh dari MPR merupakan UUD dan dari DPR yang bekerja sama

dengan pemerintah merupakan undang-undang, sedangkan atributif yang

diperoleh dari pemerintahan di tingkat daerah yang bersumber dari DPRD dan

pemerintahan daerah adalah peraturan daerah.

Kedua sumber wewenang di atas disebut original legislator atau berasal

dari pembuat undang-undang asli (originale wetgever).Atas dasar itulah terjadinya

penyerahan suatu wewenang dari pembentuk undang-undang kepada badan /

pejabat administrasi Indonesia.Selanjutnya, atas dasar atributif itu tindakan badan/

19 Ridwan H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, h. 68. 20 Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara,

Alumni, Bandung, h. 2. 21 Indroharto, 1992, Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata,

Universitas Indonesia, Jakarta, h. 12.

Page 28: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

pejabat administrasi Indonesia menjadi sah secara yuridis dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat umum karena telah memperoleh persetujuan dari

wakil-wakilnya di parlemen.22

Penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang selama ini diatur dalam

penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara

hukum”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan

perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum

untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan.

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi

dalam penyelenggaraan Negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam

penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the rule

of law, and not of man. Dalam paham yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa

hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada

dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat.

Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan

prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.Oleh karena

itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang

diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar (constitutional democracy) yang

22 S.F. Marbun, 2004, Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Unpad, Bandung,

h. 22.

Page 29: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

diimbangi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang

berkedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat).23

Dari salah satu unsur Rechtstaat pada negara hukum yaitu asas legalitas,

dimana substansi dari asas legalitas adalah menghendaki agar setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar

peraturan perundang-undangan, pemerintah tidak berwenang melakukan suatu

tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga

negara.24. Sehingga penulis memakai asas legalitas pada teori negara hukum untuk

menjawab permasalahan mengenai apakah desa adat memiliki kedudukan sebagai

organisasi kemasyarakatan berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.7.4 Konsep Badan Hukum

Badan Hukum (rechtpersoon) merupakan subyek hukum pendukung hak

dan kewajiban. Badan Hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan

kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung

hak dan kewajiban.25 Dengan demikian Badan Hukum sengaja dibuat oleh

manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, mempunyai kekayaan sendiri yang

terpisah oleh para individunya.

Ditinjau lebih jauh sebenarnya jika Badan Hukum tersebut berbentuk

suatu lembaga (institusi) adalah suatu badan atau lembaga yang tidak berwujud,

23 Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Universitas

Indonesia, Jakarta, h. 56. 24 Ni’Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

h. 78. 25 Chidir Ali, 1975, Badan Hukum, Alumni, Bandung, h. 20.

Page 30: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

yang perwujudannya dapat dilihat dari tindakan para pengurus yang mewakili

Badan Hukum tersebut, contohnya hak dan kewajiban sebuah perseroan terbatas

dan yayasan atau perkumpulan sebagai Badan Hukum hanya dapat dijalankan

oleh para pengurusnya. Maka sebagaimana dimaksud kehadirannya bahwa suatu

perseroan terbatas (sebagai Badan Hukum), yayasan atau perkumpulan bisa juga

disebut sebagai pribadi yang sah menurut hukum yang dapat bertindak sebagai

pribadi sungguh-sungguh melalui pengurusnya.

Ditinjau berdasarkan doktrin mengenai Badan Hukum, bahwa sesuatu

lembaga atau badan disebut sebagai Badan Hukum, memiliki unsur-unsur antara

lain :

1) Adanya harta kekayaan yang terpisah.

2) Mempunyai tujuan tertentu.

3) Mempunyai kepentingan sendiri.

4) Adanya organisasi yang teratur.26

Dalam memahami Badan Hukum ini, kita dapat melihat Badan Hukum

(rechtperson) bertindak sebagai subjek hukum seperti halnya manusia

(naturalperson). Terdapat beberapa teori mengenai Badan Hukum, antara lain:

1) Teori Fiksi yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny dan

Opzomer

2) Teori Kekayaan yang dikemukakan oleh A. Brinz. Dikatakan bahwa

kekayaan Badan Hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana

lazimnya. Kekayaan dipandang sebagai wewenang terlepas dari yang

memegangnya. Yang penting bukan siapakah Badan Hukum itu, tetapi

kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu.

26 R. Ali Rido, 1984, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara

dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya, Bandung, h. 231.

Page 31: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

3) Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke. Badan Hukum

seperti halnya manusia memiliki alat kelengkapan. Maka suatu Badan

Hukum harus memiliki organ-organ penunjangnya sendiri.

4) Teori Pemilikan Bersama berasal dari Rudolf von Jhering. Menurut

teori ini Badan Hukum sebenarnya adalah kumpulan manusia yang

memilikin kepentingan bersama.27

Dalam Teori fiksi bahwa badan hukum itu semata – mata buatan negara saja.

Badan hukum itu suatu fiksi, yakni suatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang

menciptakan dalam bayangannya badan hukum selalu subjek hukum yang dianggap

sama dengan manusia. Orang bersikap seolah – olah ada subjek hukum yang lain,

tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan – perbuatan sehingga

yang melakukan ialah manusia sebagai wakilnya.28

Selanjutnya dikemukakan dalam teori ini bahwa badan hukum adalah suatu

abstraksi bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi

maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum

memberi hak – hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan

kehendak berkuasa, badan hukum semata – mata hanya buatan pemerintah atau

negara, terkecuali negara, badan hukum itu fiksi yakni suatu yang sebenarnya tidak

ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk sesuatu hal.

Teori ini penulis pergunakan untuk menjawab permasalahan mengenai

kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

27 Chidir Ali, op.cit., h. 31-33. 28 Handri Raharjo, 2009, Hukum perusahaan, Yustisia, Yogyakarta, h. 19.

Page 32: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

1.7.5 Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan

Teori ini dikemukakan oleh Lon I. Fuller, menyebutkan, agar hukum

(peraturan) berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut harus memenuhi atau

mengikatkan diri secara ketat kepada 8 (delapan) syarat yang merupakan asas-asas

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. ... a failure to acliieve rule at all, so that every issue must de decided on an ad

hoc basi : (peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan

atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya;

dituangkan dalam atuan-aturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem

hukum harus mengandung paraturan-peraturan dan tidak boleh sekadar

mengandung keputusan-keputusan yang bersifat sementara atau ad hoc);

2. a failure to publicize, or at least, to make available to the affected party, the

rules he is expected to observe (aturan-aturan yang telah dibuat harus

diumumkan kepada mereka yang menjadi objek pengaturan aturan-aturan

tersebut);

3. the abuse of retroactive legislation, which not only cannot it self guide action,

but underc its the integrity of rules prospective in effect, since it puts them

under the threat of retrospective change (tidak boleh ada peraturan yang

memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak

integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan

datang);

4. a failure to make rules understandable (dirumuskan secara jelas, artinya

disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti);

5. the enactment of contradictory rules (tidak boleh mengandung aturan-aturan

yang bertentangan satu sama lain);

6. rules that require conduct beyond the powers of the affected party (tidak boleh

mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang dapat

dilakukan);

7. introductions such frequent changes in the rules that the subject cannot orient

his action by them (tidak boleh terus menerus diubah, artinya tidak boleh ada

kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan

seseorang kehilangan orientasi)

8. a failure of congruence between the rules as announced and their actual

administration (harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang

diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari).29

29 Lon. I. Fuller, 1963, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven and London,

h. 39.

Page 33: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Salah satu syarat yang merupakan asas dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan menurut Lon I. Fuller sebagaimana telah disebutkan di atas

adalah; dimana peraturan perundangundangan tersebut harus dirumuskan secara

jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti (afailure to make rule

understandable). Dalam hal ini, peraturan yang dirumuskan itu jangan sampai

menimbulkan berbagai penafsiran.

Pendapat Fuller tersebut lebih lanjut dikembangkan oleh Abdul Manan,

yang mengemukakan pendapatnya, bahwa apabila hukum (peraturan) itu bisa

efektif dalam kehidupan masyarakat, diperlukan beberapa syarat :

1. Hukum yang dibuat itu haruslah tetap, tidak bersifat adhoc.

2. Hukum itu harus diketahui masyarakat, sebab masyarakat

berkepentingan untuk diatur oleh hukum tersebut.

3. Hukum itu tidak saling bertentangan satu sama lain.

4. Hukum itu tidak boleh berlaku surut. Hukum itu harus mengandung

nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis.

5. Dihindari supaya tidak sering mengubah hukum.

6. Penerapan hukum hendaknya memperhatikan budaya hukum

masyarakat.

7. Hukum itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang

berwenang membuatnya.30

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut ketentuan Pasal 298 ayat (5) huruf

d kiranya tidak sesuai atau belum memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh

Lon I. Fuller maupun Abdul Manan. Rumusan ketentuan Pasal 298 ayat (5) huruf

d tidak jelas dan tidak dapat dimengerti tentang pemberian belanja hibah kepada

badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

30 Abdul Manan, 2005, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, h. 4.

Page 34: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

sehingga harus diatur konstruksi norma yang tepat untuk memenuhi pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik.

1.7.6 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Istilah asas umum pemerintahan yang baik pertama diperkenalkan oleh De

Monchy di Belanda yang dalam laporannya dipergunakan istilah Algemene

Beginselen Van Behoorlijke Bestuur yang berkenaan dengan usaha peningkatan

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah.31 Asas-asas ini harus

diperhatikan oleh pemerintah karena asas-asas ini diakui dan diterapkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN) yakni setelah adanya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi :

kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsional,

professional dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 menentukan :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,

dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

31 Amrah Muslimin, 1982, Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-pengertian Pokok tentang

Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung, h. 140.

Page 35: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggara negara;

c. kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efisiensi;

i. efektivitas; dan

j. keadilan.

Dari uraian asas-asas umum pemerintahan yang baik di atas sangat relevan

digunakan untuk mendukung penelitian ini, pemerintah harus menerapkan asas-

asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahannya

terutama pada asas kepastian hukum dan asas keadilan khususnya dalam hal

pemberian dana hibah kepada desa pakraman. Penulis dalam penelitian ini

menggunakan asas kepastian hukum dan asas keadilan karena :

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.32 Asas kepastian

hukum memiliki dua aspek yaitu : aspek material yang berkaitan dengan

kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghalangi badan

pemerintah menarik kembali keputusan dan merubahnya, dan aspek formal

32 Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,

h. 75.

Page 36: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan

tepat apa yang dikehendaki daripadanya secara tepat dan tidak adanya

berbagai tafsiran.

2. Asas keadilan menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat

administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran,

asas keadilan menuntut tindakan pemerintah harus proposional, sesuai,

seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

1.8. Metodelogi Penelitian

Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan research, pada

hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (research)

orang mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar

(truth, true knowledge), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan

atau untuk memecahkan masalah.33 Penentuan metoda penelitian yang tepat

sangat penting dalam sebuah penelitian.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dipilihnya

jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan

permasalah-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan

kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan

33 M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada,

Jakarta, h. 1.

Page 37: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.34

Penelitian hukum normatif tersebut mencakup beberapa hal yaitu

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika

hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dalam arti vertical

maupun horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.35 Hal

tersebut sesuai dengan definisi terkait Legal research, in a nutshell yaitu is

a process of finding the law that governs activities in human society. It

involves locating both the rules which are enforced by the state and

commentaries which explain or analyze these rules.36

Kajian dalam penelitian ini menyangkut kajian terhadap

kedudukan hukum desa pakraman sebagai penerima dana hibah dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang dilatarbelakangi karena terjadinya kekosongan norma pada Pasal 298

ayat 5 huruf d.

1.8.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan

dikaji dengan :

1. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach)

2. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual

Approach)

34 Soerjono Soekanto,2006, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT.

Grafindo Persada, Jakarta, h.13. 35 H. Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25-30. 36 Morris L. Cohen and Kent C. Olson, 1992, Legal Research In a Nutshell, West Publishing

Co., United State of America, h. 1.

Page 38: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

3. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

Dalam metode Pendekatan Perundang-undangan perlu dipahaminya

hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, karena

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan

legislasi dan regulasi.37 Jadi, dalam pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan kedudukan desa pakraman, kemudian dikaitkan dengan

permasalahan yang akan dibahas sehingga diharapkan analisis hukum

yang dihasilkan akan lebih akurat. Dalam metode Pendekatan Analisis

Konsep Hukum digunakan karena tidak adanya aturan hukum untuk

masalah yang dihadapi. Dalam hal ini diperlukan merujuk pada prinsip-

prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan

sarjana atau doktrin-doktrin hukum.38 Dalam metode pendekatan sejarah

digunakan untuk mengetahui asal usul lahirnya desa pakraman sesuai

dengan pemasalahan yang akan diteliti.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan permasalahan hukum diperlukan sumber-

sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian normatif ini, bahan-bahan

hukum yang akan dipergunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan

bahan-bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

37 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

h. 97. 38 Ibid., h. 138.

Page 39: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi

atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan

putusan-putusan hakim.39 Bahan Hukum Primer terdiri dari :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan dan Peraturan, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang

yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku

teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan

hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-

jurnal hukum. Selain itu juga mencakup majalah dan Makalah

serta bahan Hukum bidang Pemerintahan yang diperoleh di

internet. Fungsi bahan hukum sekunder adalah try to explain

and analyze the law.40

39 Ibid, h.141. 40 Morris L. Cohen and Kent C. Olson, op.cit., h. 8.

Page 40: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, ensiklopedia.41

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah dengan sistem kartu (card system). Soerjono Soekanto

dan Sri Mamudji berpendapat bahwa kartu yang perlu dipersiapkan ada

dua yaitu 42:

a. Kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip sumber

bahan bacaan tersebut diperoleh (nama pengarang/penulis, judul buku

atau artikel, impesum, halaman dan sebagainya)

b. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bahan bacaan

yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu

peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup dari

laporan penelitian.

Langkah pertama dilakukan inventarisasi dengan mengkoleksi dan

pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi

sehingga memudahkan kembali melakukan penelusuran bahan-bahan hukum

tersebut.

Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumen, yakni dengan

melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi,

inventarisasi, dengan cara pencatatan atau pengutipan, ikhtisar, dan kartu

ulasan. Masing-masing kartu diberi identitas: sumber bahan yang dikutif,

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13. 42 Ibid., h. 53.

Page 41: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

topik yang dikutip dan halaman dari sumber kutipan, selanjutnya

diklasifikasikan menurut sistematika rencana tesis, sehingga ada kartu

untuk bahan Bab I, II dan seterusnya, kecuali bagian-bagian penutup.

Kemudian dilakukan kualifikasi bahan hukum.43

1.8.5. Teknik Analisis

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul

dapat digunakan berbagai teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknis interpretasi, teknik

evaluasi, teknik sistematisasi dan teknik argumentasi. Dalam tesis ini

sesuai dengan kedua permasalahan dipergunakan lima teknis analisis

tersebut. Teknik Interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran

dalam Ilmu Hukum dan teknik konstruksi berupa pembentukan konstruksi

yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi

(acontrario).44 Teknik ini dijelaskan melalui teknik deskripsi sebagai

penggambaran terhadap suatu kondisi dan posisi dari proposisi-proposisi

hukum atau non hukum itu sendiri. Dalam hubungannya antara proposisi

dan proses berkaitan erat dengan kebenaran dan kevalidan suatu hal

(sah/tidak), it is useful to observe and to maintain the key distinction

between the truth of a proposition or conclusion on the one hand, and the

validity of the process of argument on the other.45

43 Peter Mahmud Marzuki, op.cit., h. 150. 44 Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013,

Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Denpasar,

h. 32. 45 Ian McLeod, 1996, Legal Method, Macmillan Press LTD, London, h. 14.

Page 42: ABSTRAK - sinta.unud.ac.id · approach of legislation, analytical approach legal concepts and approaches of history. Legal materials used in this research is the primary legal materials,

Sedangkan keterkaitan teknik argumentasi, sistematika dan

evaluasi pada kaidah/norma peraturan perundangan-undangan adalah

dengan mencari keterkaitan rumusan konsep hukum atau proposisi hukum

antara peraturan hukum yang sederajat maupun tidak sederajat, dalam hal

ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kemudian dengan teknik evaluasi dilakukan penelitian berdasarkan bahan

hukum dan terakhir disampaikan secara argumentatif, artinya penilaian

harus berdasarkan alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.