› uploads › file › perkara_perdata › ... · P U T U S A Ntujuh puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2505 atas obyek yang terletak di Jalan

Hal 1 put No.140/Pdt/2015/PT.Bdg

P U T U S A N

NOMOR :140/PDT/2015/PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

PT. BANK UOB INDONESIA (dahulu UOB BUANA), Perseroan Terbatas

berkedudukan di Gedung UOB PLAZA Jalan M.H. Thamrin No.

10 Jakarta Pusat, cq. PT. BANK UOB INDONESIA (Dahulu UOB

BUANA) Cab. Wahid Hasyim berkedudukan di Jalan K.H. Wahid

Hasyim No. 89 Jakarta (10350), Tergugat III dalam perkara ini

hadir di wakili dan telah menunjuk Kuasa Hukum bernama :

UUNG GUNAWAN, SH. MH., HANS YANUAR GUNAWAN, SH.,

YUDI RHISNANDI, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Uung

Gunawan & Rekan, beralamat di KH. Hasyim Ashari No. 4-6,

Gedung Hin An Hwee Koan Lantai 3A Suite, Jakarta Pusat , dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

tanggal, 04 November 2014 Nomor : 365/SK/PDT/ 2014/PN Dpk,

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT

III ;---------------------------------------------------------------------------------

LAWAN

DOY AHMAD SOEKARNA, beralamat Jalan Kelapa Gading E.70, RT.001

RW. 017,Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo,Depok, Penggugat

dalam perkara ini telah menunjuk dan diwakili oleh Kuasa

Hukumnya bernama : HERY SUSANTO, S.H. dan FAJAR

HERUMURTY, S.H. Advokat pada Kantor HERY SUSANTO &

Partner yang yang beralamat di Jalan Melati 3 No. 92, Pondok

Labu, Jakarta Selatan (12450), berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 16 Februari 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Depok,tanggal 18 Februari 2015 Nomor

73/SK/PDT/2015/PN Dpk., selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula PENGGUGAT;-----------------------------------

DAN


1. RIKI LEO NARDY, diketahui terakhir berkedudukan di Jalan Karya

Utama No. 28 RT.002 RW.003,Srengseng, Kembangan,

Jakarta Barat. selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING I semula TERGUGAT I ; ---------------------------

2. ERIKA FENI MASYITHO, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 28, Depok,

Tergugat II dalam perkara ini telah menunjuk dan diwakili

Kuasa Hukumnya bernama: Prof. DR. SUHANDI

CAHAYA,SH.MH. MBA, H. WIMOKO, SH., VIOLEN HELEN

PIRSOUW,SH.,STEFEN C. CAHAYA,SH.LLM.MCR.,

RAINALDI,SH.,VIOLITA NANCI PIRSOUW,SH., CHAIRIJAH,

SH., MH., Ph.D., MICHAEL KANTA GERMANSA, SH. dan

VICTOR CHRISTIAN, SH. Para Advokad & Para Assisten

Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA

& PARTNERS, beralamat di Jalan Gajahmada No. 10 Lt. 2

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09

September 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Depok tanggal, 10 September 2013

Nomor: 297/SK/PDT/2013/PN Dpk. selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II ; ---

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN

DEPOK berkedudukan di Sub Perkantoran Kota Depok Jalan

Boulevard Sektor Anggrek, Kota Kembang, Depok,

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III

semula TERGUGAT IV; -----------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;----------------------------------------------------

Telah membaca:-------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 April

2015 Nomor: 140/ Pen /Pdt/ 2015/ PT. Bdg, tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;---------------

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 September 2014

Nomor : 139/Pdt. G/2013 /PN. DPK, dalam perkara para pihak tersebut

di atas;------------------------------------------------------------------------------------


TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya

tertanggal 15 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok di bawah Register Perkara No. 139/Pdt.G/2013/PN.Dpk.

tanggal 16 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai

berikut :

- Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara perlu disampaikan terkait

kedudukan Tergugat I yang hingga sampai saat ini tidak mempunyai

tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata, maka

berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR gugatan diajukan pada Pengadilan

Negeri Depok di mana domisili Penggugat dan obyek sengketa berada.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2004 Penggugat adalah selaku adalah

selaku pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelapa

Gading E-70 RT. 001 RW.017, Cinere, Limo, Kota Depok 16514

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 19 Tahun 2004 Notaris NY. THILMA

DJOHAN, SH. berkedudukan di Depok, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara : Rumah Blok E No. 71

Sebelah Selatan : Rumah Blok E No. 69

Sebelah Timur : Kali / Tanah Kebon

Sebelah Utara : Jalan Kelapa Gading .

2. Bahwa pada kurun waktu Januari sampai dengan Pebruari 2006

Penggugat dalam usahanya mencari tambahan modal kerja dengan

berniat mencari investor dan akhirnya bertemu dengan ibu Maura

sehingga diperkenalkan dengan Tergugat I ;---------------------------------------

3. Bahwa dari pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut di

atas nilai pijaman yang ditetapkan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus

tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan Asli Sertifikat Hak Milik

Nomor : 2505 atas obyek yang terletak di Jalan Kepala Gading E-70 RT.

001 RW. 017, Cinere. Limo, Depok 16514, beserta turunannya Surat Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) asli ;---------------------------------------

4. Bahwa pada Maret 2006 dari kesepakatan Perjanjian Penggugat dan

Tergugat I sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)


tersebut, Penggugat baru menerima Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) sebagai tanda jadi, dimana atas pinjam meminjam tersebut akan

dituangkan dalam Akta Notaris, namun diketahui kemudian berdasarkan

Draft Akta Pengakuan Hutang yang diterima oleh Penggugat isinya tidak

sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I,

dan oleh karenanya Penggugat keberatan dan meminta kembali atas

Jaminan yang telah diberikan, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2505

beserta turunannya kepada Tergugat I berikut uang tanda jadi yang telah

diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-------------------

5. Bahwa, setelah Penggugat menerima dan mempelajari Draft Akta

Pengakuan Hutang yang isinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang

telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat

mencoba untuk menghubungi Tergugat I dengan maksud untuk

membatalkan serta mengambil jaminan dan pengembalian tanda jadi

yang telah diterima oleh Penggugat, namun upaya yang telah dilakukan

oleh Penggugat dengan berbagai cara menghubungi Tergugat I akan

tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat I dan akhirnya Tergugat I tidak dapat

dihubungi sama sekali ;-------------------------------------------------------------------

6. Bahwa pada tanggal 26 April 2006, Penggugat mengetahui adanya Akta

Jual Beli No. 35 Tahun 2006 yang mengatas namakan Penggugat dangn

Tergugat I dihadapan Notaris ERIKA FENI MASYITHO, SH. (Tergugat II)

di mana Penggugat dan istri Penggugat tidak pernah sama sekali

menandatangani, menghadiri, mengetahui terjadinya penandatangan Akta

Jual Beli tersebut ;-------------------------------------------------------------------------

7. Bahwa, karena telah terbitnya Akta Jual Beli No. 35 Tahun 2006 tersebut,

Tergugat II harus turut bertanggungjawab atas adanya suatu Perbuatan

Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dari perbuatan yang dilakukan

oleh Tergugat I yang dilanjutkan oleh Tergugat II dengan membuat dan

mengesahkan serta mendaftarkan Akta Jual Beli a quo dan membuat

Pengikatan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sehingga

diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1501/2006 kepada PT. Bank

UOB Buana Tbk. Cab. Wahid Hasyim, Jakarta (Tergugat III) ;------------------

8. Bahwa, pada tanggal 08 September 2008, Tergugat III mengirimkan surat

ke Alamat Jalan Kelapa Gading E-70, RT. 001 RW. 017 Cinere, Limo,

Depok yang diterima oleh istri Penggugat, di mana atas surat tersebut

berisikan tentang peringatan pertama yang ditujukan kepada Tergugat I


atas tunggakan kredit Pemilikan rumah dengan objek rumah tinggal

Penggugat. Bahwa, setelah menerima surat tersebutlah Penggugat baru

mengetahui bahwa rumah tinggal keluarganya telah dibalik nama dan

menjadi objek jaminan pada Tergugat III oleh Tergugat I ;----------------------

9. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2008 setelah Penggugat terus

berupaya mencoba menghubungi Tergugat I terkait upaya pembatalah

pinjaman modal, dan telah mengetahui rumah tinggal Penggugat telah

dibalik nama dan dijaminkan kepada Tergugat III, maka Penggugat

melakukan upaya hukum yaitu dengan Laporan Polisi di Kepolisian Daerah

Metro Jaya dan diterima dengan laporan Polisi Nomor :

LP/3219/K/XII/2008/SPK Unit III ;----------------------------------------------------

10. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2009 dengan dasar Laporan Polisi

Nomor : LP/3219/K/XII/2008/SPK Unit III, dinyatakan ditindaklanjuti

dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat

I ;------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2009 Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya

mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap Barang Jaminan

Termohon Eksekusi, yang didalam jaminan a quo terdapat unsur

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);-------------------------------

12. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2009 atas permohonan Tergugat III terkait

Pemohonan Sita Eksekusi terhadap Barang Jaminan Termohon Eksekusi

tersebut diterbitkanlah Penetapan Sita Eksekusi Nomor :

05/Pen.Pdt/Sita.Eks. HT/2009/PN.Dpk.;----------------------------------------------

13. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2009 telah dilaksanakan Sita Eksekusi

berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor

:05/Pen.Pdt/Sita.Eks.Ht/ 2009/PN.Dpk. terhadap asset milik Penggugat

sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 19/2004 tanggal 5 Maret 2004, antara

Ir. SURANTO dengan DOY AHMAD SOEKARNA (Penggugat), Notaris

dan PPAT NY. Thilma Djohan, SH. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2505 atas

nama DOY AHMAD SOEKARNA, terdaftar pada tanggal 6 April 2004

Nomor : 2118/2004 ;-----------------------------------------------------------------------

14. Bahwa, atas terjadinya permasalahan hukum terkait obyek asset milik dari

Penggugat, maka pada tanggal 19 Oktober 2009 Penggugat mengajukan

Permohonan Pemblokiran atas obyek milik Penggugat kepada Badan

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Depok (Tergugat IV) ;---------------


15. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2009 telah dicatatkan atas permohonan

Pemblokiran atas obyek a quo yang diajukan oleh Penggugat ;--------------

16. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV tersebut, Penggugat telah

dibuat bekerja keras untuk melakukan upaya-upaya yang telah menyita

waktu, biaya dan pikiran dari Penggugat ;------------------------------------------

17. Bahwa, atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, maka Penggugat

mengalami kerugian materiil dan Immateriil dimana atas kerugian tersebut

yaitu :

- Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah :

Menanggung Biaya Operasional Penggugat untuk mengurus

permasalahan asset Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

lima puluh juta rupiah) ;-------------------------------------------------------------

- Dan Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat adalah :

Akibat tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat I, Trgugat II dan

Tergugat III serta Tergugat IV sehingga mengakibatkan Penggugat

harus menguras tenaga dan pikiran untuk mengurus asset Penggugat

dimana proses yang perkirakan memakan waktu yang cukup panjang

dan belum lagi Penggugat harus bertanggung jawab atas segala

sesuatu yang terkait dengan asset obyek a quo Penggugat, sehingga

sangatlah patut jika Penggugat sangatlah patut jika Penggugat

menuntut ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) ; ---------------------------------------------------------------

18. Bahwa, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

menyatakan hal sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum yang

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kerena

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

19. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima syarat yaitu : (1)

Adanya suatu perbuatan, (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, (3)

Adanya kesalahan pelaku, (4) Adanya kerugian, (5) adanya hubungan

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata


sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat

yang ditimbulkan ;------------------------------------------------------------------------

20. Bahwa, karena peralihan hak atas obyek pemilikan asset milik dari

Penggugat terbukti dilakukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechmatige daad) yang dilakukan oleh Terguat I yang ditindak lanjuti

oleh Tergugat II serta dipergunakan oleh Tergugat III dan dicatatkan oleh

Tergugat IV, maka Penggugat memohon terkait kepemilikan Hak atas

Asset Penggugat yang telah dialihkan dan dipergunakan oleh Tergugat I,

Tergugat II dan Tergugat III dengan cara melawan hukum (Onrechmatige

Daad) dinyatakan tidak sah harus dibatalkan demi hukum ;------------------

21. Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu unsur

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad), apabila memenuhi

unsur-unsur :

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, memang benar bahwa sejak

Lindenbaum vs Cohen Arrest (1919) terdapat criteria baru mengenai

perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak

bertentangan dengan Undang-Undang sudah dianggap melawan

hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam

pergaulan masyarakat ;-------------------------------------------------------------

b. Adanya kesalahan, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara

obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa

manusia bias dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan

kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak

berbuat. Sedangkan secara subyektif harus dibuktikan bahwa pelaku

memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat

perbuatannya ;-------------------------------------------------------------------------

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh

perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun

kerugian non-materiil yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang

seharusnya dapat diperoleh. Kerugian non-materiil merupakan

kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakit ataupun

kehilangan kesengan hidup ;--------------------------------------------------------

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dalam

hubungan ini terdapat 2 (dua) teori :

Teori Pertama, menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan

melawan hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya

menimbulkan kerugian, sedangkan menurut Teori kedua, bahwa orang


yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab

untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari

keterlambatan membayar, dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri

diucapkan ; -------------------------------------------------------------------------

22. Bahwa, oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta

Tergugat IV telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechmatige Daad) maka sudah sepantasnya dapat dinyatakan

bersalah dan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang

diperbuatnya ;----------------------------------------------------------------------------

23. Bahwa, dikhawatirkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta

Tergugat IV tidak dapat melaksanakan isi putusan atau ada kesengajaan

tidak melaksanakan ini putusan, maka diperintahkan kepada Terugugat I,

Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupuah) setiap hari

keterlambatan membayar, dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri

diucapkan ;-------------------------------------------------------------------------------

24. Bahwa, terkait asset obyek a quo milik Penggugat yang telah diletakkan

sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No.

05/Pen.Pdt./Sita.Eks.HT/ 2009/PN.Dpk.tanggal 16 Juni 2009 dianggap

Cacat Hukum karena mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum

(Onrechmatige Daad) dan oleh karenanya harus batal demi hukum atau

setidak-tidaknya menjadi batal hukum ;----------------------------------------------

25. Bahwa mengingat ini didasarkan pada akta autentiek sudah sepatutnya

putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Depok berkenan memutuskan dan menetapkan :

DALAM PROVISI :

- Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 05/Pen.Pdt./Sita.Eks.

HT/2009/PN. Dpk. tanggal 16 Juni 2009 terhadap sebidang tanah berikut

bangunan rumah tinggal sebagaimana dalam Sertifikat Nomor :

2505/Desa Cinere tertanggal 27-06-1995 seluas 234 m² sebagaimana

terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 3902/1987 tertanggal 18-05-1987

setempat dan dikenal di Jalan Kelapa Gading E-70 Kelurahan Cinere (dh.

Desa Cinere), Kecamatan Limo, Kota Depok (dh.Kab Bogor) atas nama

RIKI LEO NARDY, sebagaimana yang sekarang ada dan/atau kemudian

hari mungkin akan didirikan di atas tanah tersebut berserta turunan-


turunannya serta segala yang terdapat dan/atau tertanam di atas tanah

tersebut yang menurut sifat peruntukannya ataupun Undang-Undang ,

disebut benda tidak bergerak, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Blok E No. 71

Sebelah Timur : Kali/Tanah Kebon

Sebelah Selatan : Rumah Blok E No. 69

Sebelah Barat : Jalan Kelapa Gading.


1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV

terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

Daad) karena bertindak secara bersama-sama sesuai dengan

kapasitasnya masing-masing mengalihkan hak kepemilikan asset

Penggugat dengan suatu perbuatan yang tidak patut ;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2505 /Desa Cinere tertanggal 27-06-

1995 , seluas 234 m² sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi

Nomor : 3902/1987 tertanggal 18-05-1987 setempat dan dikenal di Jalan

Kelapa Gading E-70 Kelurahan Cinere (dh. Desa Cinere), Kecamatan

Limo, Kota Depok (dh.Kab Bogor) terdaftar atas nama RIKI LEO NARDY,

berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal, 26-04-2006 Nomor : 35/2006,

Notaris ERIKA FENI MASYITHO, SH. PPAT Kota Depok , adalah

BATAL DEMI HUKUM ;--------------------------------------------------------------

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2505/Desa Cinere tertanggal 27-

06-1995, seluas 234 m² sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi

Nomor : 3902/1987 tertanggal 18-05-1987 setempat dan dikenal di Jalan

Kelapa Gading E-70 Kelurahan Cinere(dh.Desa Cinere) Kecamatan

Limo, Kota Depok (dh.Kab Bogor) terdaftar atas nama DOY AHMAD

SOEKARNA adalah Sertifikat yang SAH MENURUT HUKUM,

berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal, 5-3-2004 Nomor : 19/2004

Notaris Ny. Thilma Djohan, SH. PPAT Kota Depok;------------------------------

6. Menetapkan Penggugat adalah Pemilik yang sah dari Sertifikat Hak

Milik No. 2505/Desa Cinere tertanggal 27-06-1995, seluas 234 m²

sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 3902/1987

tertanggal 18-05-1987 setempat dan dikenal di Jalan Kelapa Gading E-70


Kelurahan Cinere (dh. Desa Cinere) Kecamatan Limo, Kota Depok

(dh.Kab. Bogor) terdaftar atas nama DOY AHMAD SOEKARNA ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk membatalkan Sertifikat Hak

Milik No. 2505/Desa Cinere tertanggal 27-06-1995, seluas 234 m²


tertanggal 18-05-1987 setempat dan dikenal di Jalan Kelapa Gading E-70

Kelurahan Cinere (dh. Desa Cinere) Kecamatan Limo, Kota Depok (dh.

Kab. Bogor)terdaftar atas nama RIKI LEO NARDY , berdasarkan Akta

Jual Beli tertanggal, 26-04-2006 Nomor : 35/2006 Notaris ERIKA FENI

MASYITHO, SH. PPAT Kota Depok, serta turutannya yaitu Hak

Tanggungan tanggal 16 Mei 2006 Nomor : 1501/2006 atas nama PT.

BANK BUANA INDONESIA, Tbk. dan mengembalikannya kepada

keadaan semula ;----------------------------------------------------------------------

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan

(uitvoerbaar bij vooraad) walau ada verzet, banding atau kasasi dari

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV ;-------------------

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan membayar kerugian Immateriil sebersar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) dibayar segera setelah putusan ini dibacakan ;------

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar

uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

setiap hari keterlambatan membayar, melaksanakan keputusan ini

dihitung sejak putusan Pengadilan Negeri diucapkan ;-----------------------

11. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum, kepada Tergugat

I, Tergugat II dan Tergugat III , secara tanggung renteng ;-------------------

Atau : bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya

memberikan putusan dengan seadil-adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat maka Tergugat II

telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Desember 2013

sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili).

Bahwa Pengadilan Negeri Depok TIDAK BERWENANG untuk

mengadili gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT


terdaftar dengan register Nomor :139/Pdt.G/2013/PN.Dpk, karena ABSOLUT

KOMPETENSI merupakan kewenangan PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA;

Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut : -

1. Bahwa di dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT, DALAM POKOK

PERKARA angka 4, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri

Depok untuk memutuskan :

“ Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor :2505/Desa Cinere tertanggal 27-

06-1995 seluas 234 M2, sebagaimana terurai dalam gambar Situasi

Nomor: 3902/1987 tertanggal 18-05-1987 setempat dan dikenal di Jalan

Kelapa gading E-70, Kelurahan Cinere (dr.desa Cinere) Kecamatan Limo

Kota Depok (dh.Kab.Bogor) , terdaftar atas nama RIKI LEO NARDI

berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 26-04-2006, Nomor:35/2006, Notaris

ERIKA FENI MASYITHO, SH, PPAT Kota Depok adalah “BATAL DEMI

HUKUM”;

Bahwa jelas dalam Petitum 4 gugatan PENGGUGAT tersebut

PENGGUGAT meminta agar Sertifikat Hak Milik Nomor :2505/Desa Cinere

tertanggal 27-06-1995 seluas 234 M2, sebagaimana terurai dalam Gambar

Situasi Nomor : 3902/1987 tertanggal 18-05-1987 untuk dinyatakan BATAL

DEMI HUKUM;

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2505/Desa Cinere tertanggal 27-06-

1995 seluas 234 M2, sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor:

3902/1987 tertanggal 18-05-1987 atas nama RIKI LEO NARDY,

merupakan PRODUK TATA USAHA NEGARA yang merupakan

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ;

3. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor :9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual


dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan

Hukum Perdata’;

4. Pasal 53 Ayat(1) Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor :9 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor :55 Tahun 1986 tentang

Pearadilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. ;

5. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun

1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Pasal 53 Ayat (1),

dijelaskan:

“Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa

yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini

terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan

Penggugat itu dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH”;

6. Bahwa dari uraian dan dalil-dalil di atas yang disertai dasar hukum

sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan :

6.1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor :2505/Desa Cinere tertanggal 27-

06-1995 seluas 234 m², sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi

Nomor:3902/1987 tertanggal 18-05-1987 atas nama RIKI LEO

NARDI yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk dinyatakan

BATAL DEMI HUKUM merupakan PRODUK TATA USAHA

NEGARA yang merupakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

6.2. Bahwa untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAHnya suatu

Keputusan Tata Usaha Negara (In casu Sertifikat Hak Milik

Nomor:2505/Desa Cinere tertanggal 27-06-1995 seluas 234 m²,


tertnggal 18-05-1987 atas nama RIKI LEO NARDI),merupakan

KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA bukan


KEWENANGAN PERADILAN UMUM (In Casu Pengadilan Negeri

Depok);

7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :383K/Sip/1971 tanggal 3

November 1971 abstrak hukumnya :

“Menyatakan Batal Surat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh

Instansi Agraria karena secara Sah tidak termasuk wewenang

Pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang

administrasi”;

“Pembatalan harus dimintakan pihak yang dimenangkan

Pengadilan kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan

yang diperolehnya”;

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Untuk menyatakan batal Surat Bukti Hak Milik/serifikat Hak Milik

yang dikeluarkan oleh instansi Agraria (sekarang Badan

Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan) merupakan kewenangan

administrasi, karena Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh

Instansi Agraria (Sekarang Badan Pertanahan Nasional/Kantor

Pertanahan) merupakan produk Administrasi atau produk Tata

Usaha Negara (TUN) yang merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara;

Putusan Pengadilan yang mengadili permasalahan Administrasi In

Casu Pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dan pasti ini disampaikan kepada Badan Pertanahan

Nasional /Kantor Pertanahan;

Bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan

yang melakukan eksekusi untuk MEMBATALKAN SERTIFIKAT

HAK MILIK yang dimohonkan pembatalannya itu berdasarkan

Putusan Pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian dengan dasar hukum tersebut

TERGUGAT II memohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara gugatan aquo untuk memberikan PUTUSAN

SELA dengan amar:

Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

yang diajukan oleh TERGUGAT II;


Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Depok TIDAK

BERWENANG untuk mengadili perkara ini;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat II tertanggal 13

Februari 2014 juga telah mengajukan Surat jawaban tentang Pokok

Perkaranya, dengan mengemukakan jawaban sebagai berikut :

A. EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA

1. Bahwa didalam Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 24 Juli 2013

kepada Kuasa Hukumnya adalah cacat formil sehingga harus

dinyatakan Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat terima,

mengingat Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut hanya sebagai

Surat Kuasa Biasa dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi;

2. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan

Identitas maupun kedudukan dari PARA TERGUGAT, melainkan

hanya menjelaskan tentang identitas dan kedudukan dari

PENGGUGAT semata;

3. Bahwa Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/147 RBg

yang lazim disebut BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING.

Formulasi Surat Kuasa Khusus dipertegas lagi dalam SEMA RI

tanggal 23 Januari 1971 yang menentukan Syarat-Syarat Sahnya

Surat Kuasa Khusus diantaranya:

“ HARUS TEGAS MENYEBUTKAN IDENTITAS PARA PIHAK YANG

BERPERKARA BAIK PENGGUGAT MAUPUN PARA TERGUGAT

DAN/ATAU PARA TURUT TERGUGAT."

4. Bahwa pada butir a dan b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia No.6 Tahun 1994 jelas menyatakan kalau didalam Surat

Kuasa harus terdapat Identitas Para Pihak disebutkan secara jelas,

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN

BERTENTANGAN DENGAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 1959, TANGGAL 19

JANUARI 1959 Jo SEMA NOMOR 5 TAHUN 1962, TANGGAL 30 JULI 1962

Jo. SEMA NOMOR 01 TAHUN 1971, TANGGAL 23 JANUARI 1971 Jo SEMA

NOMOR 6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994.


juga Pokok Soal harus disebut secara Singkat yang akan diajukannya

sebagai gugatan dan hal tersebut didalam Surat Kuasa

PENGGUGAT tidak dicantumkan secara rinci;

5. Bahwa disamping itu pula PENGGUGAT di dalam Surat Kuasanya

juga sama sekali tidak menjelaskan secara Ringkas dan Konkrit Pokok

dan Obyek Sengketa yang diperkarakan antara pihak yang

berperkara, mengingat perbuatan Melawan Hukum apa yang telah

dilakukan PARA TERGUGAT. Hal ini sama sekali tidak ada;

6. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR memang hanya menyebutkan tentang

Syarat Pokok saja, yaitu Kuasa khusus berbentuk Tertulis atau Akta

yang biasa disebut Surat Kuasa Khusus. Hal inilah yang mungkin

digunakan oleh PENGGUGAT didalam membuat Surat Kuasanya

dibuat sangat sederhana sekali karena cukup berisi pernyataan

Penunjukan Kuasa dari Pemberi Kuasa.

7. Bahwa oleh karenanya, dengan berjalannya waktu diperlukan

penyempurnaan yang benar-benar berciri Surat Kuasa Khusus, yang

dapat membedakannya dengan Surat Kuasa Umum. Penyempurnaan

dan perbaikan itu, dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran

Mahkamah Agung ("SEMA''), yaitu diantaranya : SEMA Nomor 2

Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962

tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari

1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

8. Berdasarkan ke-4 (empat) SEMA tersebut di atas, maka secara garis

besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat kuasa, untuk

berperan di Pengadilan;

2. Menyebutkan Kompetensi Relatif, pada Pengadilan Negeri mana

kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;

3. Menyebutkan Identitas dan Kedudukan Para Pihak (sebagai

PENGGUGAT dan TERGUGAT);

4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek

sengketa yang diperkarakan atara pihak yang berperkara;

9. Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa Khusus menurut M. YAHYA

HARAHAP, dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA hal. 14 dan 15

adalah sebagai berikut:


a. SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959. Berdasarkan

SEMA ini, digariskan Syarat Kuasa Khusus yang dianggap

memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :

i. Menyebutkan Kompetensi Relatif di Pengadilan Negeri dimana

Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;

ii. MENYEBUTKAN IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK

(SEBAGAI PENGGUGAT DAN TERGUGAT);

iii. Menyebutkan secara Ringkas dan Konkret Pokok dan Objek

Sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.

Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya.

Misalnya, perkara Warisan atau Transaksi Jual Beli.Itulah

Syarat Formil Surat Kuasa Khusus yang disadur dari huruf (a)

SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. salah satu

syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

Surat Kuasa Khusus Cacat Formil;

Dengan sendirinya Kedudukan Kuasa sebagai pihak formil

mewakili Pemberi Kuasa, Tidak Sah, sehingga gugatan yang

ditandatangani Kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan

yang dilakukannya Tidak Sah dan tidak mengikat, dan

gugatan yang di ajukan tidak dapat diterima.

b. SEMA No.6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober Tahun 1994. Pada

dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No.2

Tahun 1959 dan SEMA No. 01 tahun 1971. Oleh karena itu

persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No.2

Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan diatas. dengan

demikian, syarat Kuasa yang Khusus, adalah syarat yang telah

dideskripsi dengan pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959 yaitu :

i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan

di Pengadilan;

ii. Menyebutkan Kompetansi relative;

iii. MENYEBUT IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK. DAN

MENYEBUTKAN SECARA RINGKAS DAN KONKRET POKOK

DAN OBJEK SENGKETA YANG DIPERKARAKAN.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak

dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah."


10. Bahwa syarat syarat tersebut bersifat kumulatif jika didalam suatu

Surat Kuasa salah satu syarat yang tidak terpenuhi, makaakan

mengakibatkan:

Surat Kuasa Cacat;

Dan dengan sendirinya "kedudukan kuasa sebagai PIHAK

FORMIL mewakili Pemberi Kuasa TlDAK SAH;

Sehingga gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa TlDAK SAH

dan TIDAK MENGIKAT.

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL

DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL

:129-:130).

11. Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan diatas, akan tetapi ada

beberapa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia yang mendukung pernyataan PARA TERGUGAT tersebut

yaitu :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Putusannya Nomor : 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975

Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6

Tahun 1994 tangal 14 Oktober 1994 yang menyebutkan sebagal

berikut:

“Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas Para Pihak,

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Perbuatan hukum yang

dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 551

K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 yang menyebutkan sebagai

berikut :

''Karena surat kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga formalitas dalam

mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa dengan tidak disebutkannya IDENTITAS Para pihak

(khususnya TERGUGAT) secara jelas dan tegas didalam Surat Kuasa

PARA PENGGUGAT, sehingga mengakibatkan Surat Kuasa PARA

PENGGUGAT menjadi Cacat, maka adalah sangat tepat jika gugatan

PARA PENGGUGAT dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.


13. Bahwa didalam Surat Kuasa PENGGUGAT kepada Kuasa Hukumnya

secara prinsipil yaitu tertanggal 24 Juli 2013, tidak menjelaskan secara

rinci tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dibarengi

dengan adanya permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor

2505/Desa Cinere tertanggal 27 Juni 1995 berdasarkan Akta Jual Beli

No.35/2006 tanggal 26 April 2006 serta turunannya yaitu hak

Tanggung tanggal 16 Mei 2006 No.1501/2006 atas nama

TERGUGAT III seperti apa yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya.

14. Bahwa antara didalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT

ternyata ada permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut

ternyata didalam Surat Kuasanya sama sekali tidak ada kalimat yang

menyatakan adanya Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik

Nomor 2505/Desa Cinere tertanggal 27 Juni 1995 berdasarkan Akta

Jual Beli No.35/2006 tanggal 26 April 2006 serta turunannya yaitu

Hak Tanggungan tanggal 16 Mei 2006 No.1501/2006 atas nama

TERGUGAT III;

15. Bahwa bukan hanya hal tersebut, terlebih lagi didalam Surat Kuasa

PENGGUGAT sama sekali tidak ada perihal adanya Uang Paksa

sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana

hal-hal yang tertuang didalam gugatannya. Hal ini terlihat dari

pengaturan secara Khusus, dimana tidak terdapat pernyataan

melakukan segala sesuatu yang dianggap penting dan berguna bagi

Pemberi Kuasa. Perihal Khusus didalam Surat Kuasa jelas berbeda

dengan pernyataan-pernyataan umum yang diatur sesudahnya,

mengingat sesudah pengaturan perihal Khusus tersebut, hanya

merupakan pernyataan baku semata;

16. Bahwa dengan demikian Surat Kuasa PENGGUGAT bukanlah Surat

Kuasa Khusus akan tetapi Surat Kuasa Umum yang diberi tambahan

kata "KHUSUS". Sehingga seharusnya Kuasa Hukum PENGGUGAT

tidak telah bertindak melebihi, kewenangannya dengan mengajukan

EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA :

PENERIMA KUASA DARI PENGGUGAT PRINSIPAL TELAH MELAMPAUI

KUASA YANG DIBERIKAN.


gugatan tersebut, mengingat tidak dijabarkan dengan jelas gugatan

yang dimaksudkan atau dengan kata lain:

Kuasa telah bertindak melampaui kuasa yang diberikan kepadanya

(melanggar Pasal 1797 KUHPerdata)

Segala perbuatan hukum , tindakan hukum yang dilakukan oleh

kuasa yang telah melebihi kuasa yang diberikan kepadanya oleh

Pemberi Kuasa adalah TIDAK SAH karena over bodecht;

17. Bahwa didalam Bab Ke-16 (enam belas) KUHPerdata/BW telah diatur

secara jelas dan tegas tentang Pemberian Kuasa yaitu sebagai.berikut

:

"Pasal 1796 :

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya

meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah

tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau

lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan

lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan

suatu pemberian kuasa denaan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797 :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang

melampaui kuasanya: kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan

suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung

kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit."

EKSEPSI TERHADAP SURAT GUGATAN GUGATAN PENGGUGAT

SEHARUSNYA DIAJUKAN DALAM BENTUK PERLAWANAN/VERZET.

18. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidak-

tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara gugatan a quo karena ;

18.1 Bahwa gugatan PENGGUGAT ditujukan terhadap Penetapan

Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dimaksud dalam

register nomor : O5/Pen.Pdt/sita eks.HT/2009/PN.Dpk tanggal


16 Juni 2009 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor:

05/Pen.Pdt/sita eks.HT/2009/PN.Dpk, tanggal 22 Juni 2009 ;

18.2 Bahwa Permohonan Eksekusi Hak Tangungan tersebut masih

dalam proses dan belum selesai dilaksanakan ;

18.3 Bahwa oleh karena itu SANGATLAH KELIRU, karena

PENGGUGAT a quo mengajukan gugatan biasa, KARENA

SEHARUSNYA DIAJUKAN DALAM BENTUK

PERLAWANAN/VERZET;

GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT KURANG PIHAK

(EXCEPTIO)


tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang

memeriksa dan Kurang mengadili perkara gugatan a quo karena

gugatan PENGGUGAT Pihak;

20. Bahwa didalam angka 6 (enam) halaman 3 gugatan PENGGUGAT

jelas PENGGUGAT menjelaskan kalau telah terjadi Penandatanganan

Akta Jual Beli No.35 Tahun 2006 yang mengatas namakan

PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II,

dimana PENGGUGAT dan Istri PENGGUGAT tidak pernah sama

sekali menandatangani, menghadiri, mengetahui tentang

penandatanganan Akta Jual Beli tersebut.

21. Bahwa dari hal diatas sangatlah jelas, ketika PENGGUGAT dan

istrinya tidak pernah hadir dalam proses penandatanganan Akta Jual

Beli, maka PENGGUGAT menduga kalau ada pihak-pihak lain yang

hadir seolah-olah menjadi pihak yang diaklli sebagai PENGGUGATdan

istri PENGGUGAT;

22. Bahwa dalam hal ini juga PENGGUGAT mengakui kalau

PENGGUGAT mengetahui adanya Akta Jual Beli tersebut, sehingga

PENGGUGAT langsung mengajukan upaya hukum yaitu gugatan

dalam perkara aquo, berarti PENGGUGAT mengetahui identitas pihak

yang hadir dihadapan TERGUGAT II sebagai PENGGUGAT dan istri

PENGGUGAT apakah sama atau tidak;

23. Bahwa namun dalam perkara ini Juga ternyata PENGGUGAT sama

sekati tidak memasukkan pihak-pihak yaitu PENGGUGAT dan istri

PENGGUGAT yang hadir pada saat penandatangan Akta Jual Beli


No.35 tahun 2006 tersebut, agar ketika ada proses pemeriksaan

lebih lanjut terlihat dengan nyata dan jelas kalau benar ada pihak-

pihak yang seolah-olah menjadi PENGGUGAT dan istrinya;

24. Bahwa didalam gugatannya tersebut telah nyata dan jelas dalil

PENGGUGAT yang menyebutkan kalau ada Proses Sita Eksekusi

yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok, dimana didalam

Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut diakui adanya

istri PENGGUGAT sebagai pihak yang masuk dalam Akta Jual Beli

No.35 Tahun 2006, dimana dalam hal ini istri PENGGUGAT tidak

dimasuk sebagai pihak PENGGUGAT dalam perkara a quo;

25. Bahwa kembali lagi didalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan

tentang adanya Akta Jual Beli No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004

antara Ir. SURANTO dengan PENGGUGAT dihadapan Notaris/PPAT

Ny. THILMA DJOHAN,S.H, dimana dalam perkara aquo PENGGUGAT

sama sekali tidak memasukkan Ir. SURANTO dan Notaris/PPAT Ny.

THILMA DJOHAN, S.H, sebagai pihak didalam gugatannya, padahal

proses terjadinya Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok

mempunyai dasar hukum dari adanya Perjanjian tersebut diatas;

26. Bahwa sebagalmana sudah TERGUGAT II jabarkan diatas, maka

gugatan PENGGUGAT terbukti kurang pihak yaitu dengan tidak

memasukkan pihak-pihak sebagai berikut :

Pihak-pihak yang seolah-olah menjadi PENGGUGAT dari

istrinya dalam penandatanganan Akta Jual beli No.35 tahun

2006, karena diduga oleh PENGGUGAT ada pihak-pihak yang

hadir seolah-olah sebagai PENGGUGAT dan istri

PENGGUGAT;

Istri PENGGUGAT karena didalilkan dalam proses Sita

Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok,

dimana didalam Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut

diakui adanya istri PENGGUGAT sebagai pihak yang masuk

dalam Akta Jual Beli No.35 tahun 2006;

Ir. SURANTO dan Notaris/PPAT Ny.THILMA DJOHAN, SH,

karena didalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan tentang

adanya Akta Jual beli No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004 antara

Ir.SURANTO dengan PENGGUGAT, dihadapan Notaris/PPAT

Ny. THILMA DJOHAN, SH.


27. Bahwa sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT kurang

pihak, sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

R.I dalam putusannya Nomor: 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September

1971 Jo 457K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975 Jo 1424

K/Sip/1975 tanggal 01 Juni 1976 Jo 151 K/Sip/1975 tanggal : 13 Mei

1975 Jo 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyebutkan:

"GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

KARENA PIHAK YANG SEHARUSNYA DIGUGAT TIDAK IKUT

DIGUGAT".

DUGAAN PENGGUGAT TENTANG PIHAK-PIHAK YANG HADIR

DALAM PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI NO.35 TAHUN

2006 MAUPUN ADANYA AKTA JUAL BELI LAIN YANG DILAKUKAN

PIHAK-PIHAK LAIN YANG TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI PIHAK

MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU

KABUR(OBSCURE LIBEL).


tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan

PENGGUGAT tidak jelas atau kabur;

29. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya seolah-olah menyatakan

adanya pihak lain yang bukan PENGGUGAT dan istrinya hadir

didalam penandatangan Akta Jual Beli No.35 Tahun 2006 dihadapan

TERGUGAT III akan tetapi dalam hal ini sangatlah tidak jelas

mengingat dalam hal ini TERGUGAT II sendiri berhadapan langsung

dengan DOY AHMAD SOEKARNA dan istrinya, pada saat

penandatanganan tersebut;

30. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak-pihak tersebut oleh

PENGGUGAT dan dengan tidak adanya penjelasan tentang

ketidakbenaran para pihak yang hadir dihadapan TERGUGAT III,

bahkan PENGGUGAT hanya mendalilkan tidak pernah hadir pada

saat penandatanganan Akta Jual Beli No.35 Tahun 2006 semakin

membuat gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur;

31. Bahwa disamping itu pula terhadap dalil adanya Proses Sita Eksekusi

pada Pengadilan Negeri Depok dimana ada pula Akta Jual Beli

No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004 antara Ir.SURANTO dengan


PENGGUGAT dihadapan Notaris/PPAT Ny. THILMA DJOHAN, SH,

dimana dalam perkara a quo selain PENGGUGAT sama sekali tidak

memasukkan Ir.SURANTO dan Notaris/PPAT Ny THILMA DJOHAN,

SH, sebagai pihak di dalam gugatannya, PENGGUGAT juga tidak

menjelaskan secara jelas/rinci dan terpapar dengan nyata seluruh

kronologis yang ada sesungguhnya menjadi hubungan diantara kedua

fakta hukum tersebut diatas, sehingga gugatan PENGGUGAT benar-

benar menjadi tidak jelas atau kabur;

32. Bahwa didalam amar gugatannya PENGGUGAT meminta Pembatalan

Sertifikat Hak Milik Nomor 2505/Desa Cinere tertanggal 27 Juni 1995

berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2006 tanggal 26 April 2006 serta

turunannya yaitu Hak Tanggungan tanggal 16 Mei 2006 No.1501/2006

atas nama TERGUGAT III, dimana dalam hal ini proses Hak

Tanggungan yang diberikan pastinya tidak terlepas dari adanya Akta

Jual Beli No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004 antara Ir. SURANTO

dengan PENGGUGAT , dihadapan Notaris/PPAT Ny. THILMA

DJOHAN, S.H, yang mana terhadap Akta Jual Beli No.19/2004

tersebut sama sekali tidak dimintakan pembatalannya;

33. Bahwa dengan, tidak adanya Pembatalan terhadap Akta Jual Beli

No.19/2004 tersebut, maka terhadap Pembatalan yang dimintakan

PENGGUGAT Tidaklah Dapat Dikabulkan;

34. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan perihal hal tersebut diatas dan

apabila PENGGUGAT tidak mampu membuktikan hal tersebut, maka

terhadap gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan Ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

35. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah Ditolak dan atau setidak-

tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo karena isi gugatan

PENGGUGAT SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG

LAINNYA SEHINGGA MENJADIKAN GUGATAN TIDAK JELAS;

ANTARA POSITA GUGATAN SATU DENGAN PETITUM GUGATAN SALING

BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN SEHINGGA MENGAKIBATKAN

GUGATAN PENGGUGAT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR.


36. Bahwa didalam angka 7 (tujuh) halaman 5 petitum gugatannya

PENGGUGAT menyatakan memerintahkan TERGUGAT IV untuk

membatalkan Sertifikat Hak Milik No.2505/Desa Cinere yang terdaftar

atas nama TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli No.35/2006

tanggal 26 Juni 2006 di hadapan TERGUGAT II serta turunannya yaitu

Hak Tanggungan tanggal 16 Mei 2006 No.1501/2006 atas nama

TERGUGAT III, dan Mengembalikannya pada keadaan semula;

37. Bahwa sedangkan didalam angka 13 (tiga belas) posita gugatannya

PENGGUGAT mendalilkan kalau pada tanggal 22 Juni 2009 telah

dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Depok

sebagaimana adanya Akta Jual Beli No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004

antara Ir. SURANTO dengan PENGGUGAT, dihadapan

Notaris/PPAT Ny. Thilma Djohan, SH;

38. Bahwa terhadap kedua hal tersebut sangatlah bertentangan satu

dengan yang lain, mengingat PENGGUGAT masih menyatakan kalau

Sertifikat Hak Milik No.2505/Desa Cinere adalah atas nama

TERGUGAT I sehingga harus dibatalkan, namun didalam positanya

PENGGUGAT mencantumkan adanya Akta Jual Beli lain selain Akta

Jual Beli yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu Akta Jual Beli

No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004 yang mungkin sudah bukan atas

nama PENGGUGAT;

39. Bahwa hal-hal yang dijabarkan PENGGUGAT dalam posita

gugatannya sungguh amat tidak nyata dan jelas serta terperinci,

sehingga menjadi sangat berbahaya kalau sampai pembatalan

tersebut dikabulkan, karena dasar-dasar fakta hukum yang dijabarkan

PENGGUGAT didalam gugatannya sangat kacau dan

membingungkan;

40. Bahwa sudah sangat jelas gugatan PENGGUGAT saling

bertentangan satu dengan yang lain, sehingga gugatan PENGGUGAT

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dimana hal ini diatur didalam

Yurisprudensi MARl Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember

1975 yaitu :

"Bahwa oleh karena Petitum gugatan tidak didukung oleh Posita maka

mengakibatkan Petitum gugatan menjadi tidak jelas dan oleh karena


itu gugatan dari PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

41. Bahwa dalil TERGUGAT II didukung dengan adanya kaidah hukum

yang sampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 565

K/SlP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan :

"Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempuma dan PARA PIHAK

TIDAK JELAS, maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT

DITERIMA/NIET ONTVANKELIKE VERKLAARD ".

M A K A:

DENGAN DEMIKIAN ADALAH SANGAT TEPAT BAGI MAJELIS HAKIM

YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENYATAKAN BAHWA

GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-

TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH

TERBUKTI DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN

TIDAK SEMPURNA.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dali-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk

dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam konpensi ini sebagai

bagian yang tidak terpisah;

2. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil yang

dikemukakan oleh kecuali yang secara tegas diakui akan

kebenarannya dan relevan PENGGUGAT dengan perkara a quo;

3. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT yang

disusun dalam gugatan yang tidak jelas atau kabur sepanjang

mengenai kedudukan TERGUGAT sebagai Notaris;

4. Bahwa TERGUGAT II sebagai Notaris telah melakukan pemeriksaan

terhadap kepemilikan tanah dan bangunan yang disengketakan telah

sesuai menurut prosedur hukum;

5. Bahwa keberadaan dari Akta tersebut telah Sah secara hukum

sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a

quo memerintahkan PENGGUGAT agar membuktikannya

dipersidangan yang menyatakan bahwa akta tersebut adalah cacat

hukum sebab terhadap tanah tersebut telah tertulis bukan atas nama


PENGGUGAT maupun atas nama TERGUGAT I sehingga Sita

Eksekusi pada akhirnya bisa dilakukan semata-mata karena Akta Jual

Beli lain selain, Akta Jual Beli. Yang dibuat dihadapan TERGUGAT II

yaitu Akta Jual Beli No.19/2004 tanggal 5 Maret 2004 yang dibuat

dihadapan Ny.THILMA DJOHAN,SH;

6. Bahwa terhadap pihak yang ada pada Akta Jual Beli No.19/2004

tanggal 5 Maret 2004 tidak dimasukkan sebagai pihak sehingga

menunjukkan kalau TERGUGAT II hanya ingin dijadikan kambing

hitam namun dengan menggunakan dasar hukum yang tidak kuat;

7. Bahwa dengan demikian sudah selayaknya terhadap gugatan dalam

perkara ini dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa

perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERGUGAT II memohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksadan

mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT II UNTUK

SELURUHNYA;

2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

3. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN

PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA NlET ONTVANTKELIJKE

VERKLAARD;


1. MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL

JAWABAN TERGUGAT II;

2. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II

UNTUK SELURUHNYA;

3. DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PARA

PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II TIDAK DAPAT DITERIMA

NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai


pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan

yang seadil-adilnya, ex ae quo et bono;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara

tertulis atas gugatan Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Mei 2014,

dengan mengemukakan jawaban sebagai berikut :

I. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

kecuali yang diakui secara tegas-tegas.

1. TENTANG EKSEPSI :

a. Bahwa gugatan aquo sebagaimana ternyata pada petitum gugatan

Penggugat ditujukan terhadap :

Penetapan Sita Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan

oleh Pengadilan Negeri Depok, Register Nomor 05/Pen.Pdt/sita

eks.HT/2009/PN.Dpk. tertanggal 16 Juni 2009 juncto Berita Acara

Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor 05/Pen.Pdt/Sita Eks.HT/2009/

PN.Dpk. tertanggal 22 Juni 2009.

Penetapan Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Sita Eksekusi mana

dilakukan terhadap :

Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak

Milik Nomor 2505/Desa Cinere, tertanggal 27 Juni 1995, seluas

234m2, sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor

3902/1987 tertanggal 18 Mei 1987, Desa Cinere, Kecamatan

Limo, Kota Depok (d/h Kabupaten Bogor) tertulis atas nama Riki

Leo Nardy, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA.

b. Bahwa permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 05/Pen.

Pdt/Aanm.Eks.HT/2009/PN.Dpk., antara : PT Bank UOB Indonesia

(d/h PT Bank UOB Buana) (Pemohon Eksekusi) lawan Riki Leo

Nardy (Termohon Eksekusi) sampai kini masih dalam proses dan

belum selesai dilaksanakan, sehingga karenanya gugatan

Penggugat aquo harus diajukan dalam bentuk Perlawanan/Verzet,

karena diajukan terhadap suatu perbuatan yang tengah

berlangsung.

c. Bahwa gugatan aquo, yang seharusnya diajukan dalam bentuk

Perlawanan/Verzet, pada hakekatnya diajukan untuk

membatalkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh


TERGUGAT III, dalam perkara

Nomor:05/Pen.Pdt/Aanm.Eks.HT/2009/PN.Dpk., pada hal terlepas

dari bentuk perlawanan yang diajukan apakah merupakan partij

verzet maupun darden verzet haruslah dikesampingkan karena

sesuai dengan asas hukum : “suatu perlawanan tidak dapat

menangguhkan eksekusi”.

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas maka gugatan Penggugat

tersebut secara prosesual harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA :

a. Bahwa apa yang Tergugat III ajukan pada bagian eksepsi tersebut di

atas, mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari jawaban dalam pokok perkara di bawah ini , baik secara eksplisit

maupun implisit.

b. Bahwa yang menjadi pokok persengketaan :

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani, atau membuat

akta jual beli dihadapan Tergugat II ;

Bahwa memang benar Kesepakatan Jual Beli telah tercapai,

namun Penggugat baru menerima Down Payment (DP) sebesar

Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Untuk mengomentari dalil-dalil Penggugat yang menjadi pokok

persengketaan tersebut diatas, Tergugat III mohon perkenan untuk

menyampaikan komentar/tanggapan atas hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar objek sengketa semula adalah milik Penggugat,

akan tetapi berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat

II tertanggal 26-04-2006 Nomor 35/2006 objek sengketa telah

dijual kepada dan menjadi milik TERGUGAT I, dan selanjutnya

objek sengketa telah dipasang HAK TANGGUNGAN berdasarkan

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) tertanggal 26-

04-2006 Nomor 36/2006, yang dibuat dihadapan/oleh ERIKA FENI

MASYITHO, SH., Notaris/PPAT Kota Depok, karena Perolehan

fasilitas kredit TERGUGAT I dari TERGUGAT III.

Bahwa oleh karena fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT III

kepada TERGUGAT I tersebut gagal bayar/macet, maka

TERGUGAT III terpaksa mengajukan Permohonan Eksekusi Hak


Tanggungan ke Pengadilan Negeri Depok dibawah Register

Nomor 05/Pen.Pdt/Aanm. Eks.HT/2009/ PN.Dpk tersebut.

Bahwa ketika proses lelang akan dilaksanakan Pejabat Lelang

(KPKNL) menangguhkan pelelangan tersebut karena adanya

laporan pidana berupa Laporan Polisi yang melaporkan

TERGUGAT I telah melakukan Tindak Pidana PENGGELAPAN ex

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), laporan

mana dibuat dan diajukan oleh Penggugat.

c. Bahwa Bank sebagai pelaku pembangunan khususnya di bidang

ekonomi dan lebih khususnya mempunyai visi dan misi dalam bentuk

penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali

dalam bentuk kredit kepada masyarakat tentunya harus

mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Bahwa pada kenyataannya dalam praktek perbankan sering

menemui hal-hal yang dibuat secara sengaja dan malafide dengan

persekongkolan Pihak Ketiga oleh Debiturnya sendiri, dengan

melakukan penyelundupan hukum (wets ant duiking), dan apabila hal

tersebut dibiarkan akan membahayakan dunia perbankan itu sendiri,

sehingga tupoksi perbankan sebagai katalisator dalam pembangunan

ekonomi menjadi terganggu karenanya.

Namun badan peradilan telah mewaspadai adanya fenomena-

fenomena tersebut diatas, terbukti adanya Putusan-Putusan Badan

Peradilan sebagai berikut :

Perkara di Pengadilan Negeri Malang, antara : Eddy Soeroso Abi

Chuezen lawan R. Tony Prasetyo, PT Bank UOB Indonesia dkk.,

yang putusannya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 138/Pdt.Plw/2009/PN.Mlg. jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 122/PDT/2010/PT.SBY. jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2939

K/PDT/2011.

II. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan

selebihnya karena seandainya pun –quod non – benar adalah irrelevant.

Bertitik tolak dari hal-hal terurai di atas maka karena gugatan Penggugat

aquo telah diformulasi tanpa dasar hukum sama sekali, maka terhadap


gugatan demikian -tidak lain tidak- harus dinyatakan ditolak, setidak-

tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima : cum expensis.

Demikian Jawaban Tergugat III, atas keadilan yang diberikan secara

limpah, disampaikan terima kasih.;--------------------------------------------------

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal

17 September 2014 Nomor :139/Pdt.G/2013/PN.DPK, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;---------------------

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;------------

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk SEBAGIAN ;---------------------

2. Menyatakan SAH dan BERHARGA semua bukti-bukti yang diajukan

oleh PENGGUGAT;-------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

serta TERGUGAT IV telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan

Hukum (Onrechmatige Daad), karena bertindak Secara Bersama-Sama

sesuai dengan Kapasitasnya masing-masing dalam Hal Mengalihkan Hak

Kepemilikan atas Asset milik PENGGUGAT dengan Suatu Perbuatan

Yang Tidak mempunyai Alas Hak Secara Hukum dan Tidak Patut Menurut

Hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2505/Desa Cinere tertanggal 27 Juni

1995, atas tanah dan bangunan seluas 234 m² sebagaimana terurai dalam

Gambar Situasi Nomor : 3902/1987 tertanggal 18-05-1987, setempat dan

dikenal di Jalan Kelapa Gading E-70 Kelurahan Cinere (dh Desa Cinere)

Kecamatan Limo, Kota Depok (dh. Kabupaten. Bogor), atas nama

TERGUGAT I/ RIKI LEO NARDY, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal,

26 April 2006 Nomor : 35/2006 dibuat dan dihadapan TERGUGAT II/


ERIKA FENI MASYITHO, SH. Notaris/ PPAT, Kota Depok, terbukti

CACAD HUKUM/ TIDAK SAH;----------------------------------------------------------

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.2505/Desa Cinere tertanggal 27 Juni

1995, atas tanah dan bangunan seluas 234 m² sebagaimana terurai

dalam Gambar Situasi Nomor : 3902/1987 tertanggal 18 Mei 1987,

setempat dan dikenal di Jalan Kelapa Gading E-70 Kelurahan Cinere (dh

Desa Cinere) , Kecamatan Limo, Kota Depok (dh. Kabupaten Bogor) atas

nama PENGGGUGAT/ DOY AHMAD SOEKARNA, berdasarkan Akta Jual

Beli tertanggal, 5 Maret 2004 Nomor : 19/2004, dibuat dan dihadapan Ny.

THILMA DJOHAN, SH. Notaris/PPAT Kota Depok, Terbukti SAH

MENURUT HUKUM;-----------------------------------------------------------------------

6. Menetapkan PENGGUGAT/ DOY AHMAD SOEKARNA adalah PEMILIK

YANG SAH dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 2505/ Desa Cinere tertanggal

27 Juni 1995, atas tanah dan bangunan seluas 234 m² dengan batas-

batas:

- Sebelah Utara : Rumah Blok E No. 71,

- Sebelah Selatan : Rumah Blok E No. 69,

- Sebelah Timur : Kali / Tanah Kebon,

- Sebelah Utara : Jalan Kelapa Gading,

Sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 3902/1987

tertanggal 18 Mei 1987, setempat dan dikenal di Jalan Kelapa Gading E-

70 Kelurahan Cinere(dh. Desa Cinere), Kecamatan Limo, Kota Depok

(dh.Kabupaten Bogor);---------------------------------------------------------------

7. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya ;

8. Menghukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan

TERGUGAT IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

secara tanggung renteng, sebesar Rp.3.666.000,- (tiga juta enam ratus

enam puluh enam ribu rupiah).;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III melalui Kuasa

Hukumnya telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding

terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok pada tanggal 04 Nopember 2014, permohonan banding mana

telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula

Penggugat tanggal 06 Februari 2015 dan kepada Para Terbanding masing-


masing pada tanggal 15, 30 Januari 2015 dan tanggal 18 Februari 2015,

dengan seksama ; -----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III untuk

kepentingan pemeriksaan tingkat banding melaui kuasa hukumnya telah

mengirimkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Depok tanggal10 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada

Terbanding dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 15,30

Januari 2015 dan tanggal 06,18 Februari 2015, dengan seksama ;---------------

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa

Hukumnya telah mengirimkan kontra memori banding yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Februari 2015 dan telah

diberi tahukan kepada Pembanding semula Tergugat III pada tanggal 11

Maret 2015 ;--------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing pada

tanggal 30, 15 Januari 2015, dan 06, 18 Februari 2015, , telah diberi

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke

Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama ;--------------------------------------

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima ;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang , bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan

seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Depok tanggal 17 September 2014 No.139/Pdt.G/2013/PN.DPK, dan telah

pula membaca serta memperhatikan memori banding serta kontra memori

banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa semuanya telah diuraikandan dan dipertimbangkan

dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi tidak

menemukan hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi

putusan tersebut di atas oleh karenanya memori banding tersebut patut


dikesampingkan, berdasarkan hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi

bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar

berdasarkan rasa keadilan oleh karena itu Pertimbangan Hakim Tingkat

Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

sendiri dalam memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding,

sehingga putusan Hakim Tingkat pertama dapat dikuatkan ;------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III

tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar

biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-------------------------------------------

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang

Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta pasal-

pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----------------------------

----------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

III ;-------------------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17

September 2014 Nomor : 139/ Pdt. G / 2013 / PN.DPK, yang

dimohonkan banding tersebut ;------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Tergugat III membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat

banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

secara tanggung renteng ;----------------------------------------------------

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh

Kami H. EDWARMAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU,

SH.MH danH. LEXSY MAMONTO, SH.MH masing-masing selaku Hakim

anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana


diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 28 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota

dengan dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH Panitera Pengganti,

tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;------------------------------------------

Hakim Anggota

TTD

KAREL TUPPU, SH.MH

TTD

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

TTD

H. EDWARMAN, SH.

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Rincian Biaya :

Redaksi ------------------------ Rp. 5.000,-

Materai----- --------------------Rp. 6.000,-

Pemberkasan------------- --- Rp. 139.000,-

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

› uploads › file › perkara_perdata › ... · P U T U S A Ntujuh puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2505 atas obyek yang terletak di Jalan

Documents