A. Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/36562/3/jiptummpp-gdl-siskaekayu-50972-3-babii.pdf · ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

7

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Menurut Romanda (2015), yang meneliti tentang kontribusi dan efektivitas

pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah. Kontribusi Pajak Asli Daerah

setiap tahun mengalami kenaikan yang di hitung dari tahun 2010-2014 sebesar

15,41%. Kenaikan yang sebesar 15,41% menurut standar Litbang Depnagri

menunjukan hasil yang kurang memberikan kontribsi, dapat dikatakan kontribusi

Pajak Daerah terhadap PAD masih rendah. Sedangkan analisis efektivitas pajak

daerah kabupaten Musi Banyuasin berada dalam kategori sangat efektif yang

dilihat dari ketetapan Depnagri menunjukan bahwa pada efektivitasnya rata-rata

pertahun sebesar 122,41%.

Menurut Zakariyah (2015) yang meneliti tentang Potensi Pajak Penerangan

Jalan di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa target penerimaan Pajak

Penerangan jalan yang ditetapkan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan

dan Aset (DPPKA) kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan potensi riil dari pajak

penerangan jalan yang di miliki kabupaten Sidoarjo. Sedangkan perhitungan

efektivitas pada tahun 2009 adalah sebesar 96%, pada tahun 2010 dan 2011

sebesar 100%, pada tahun 2012 sebesar 92% dan pada tahun 2013 sebesar 80%.

Efektivias pajak penerangan jalan di kabupaten Sidoarjo ini menunjukan bahwa

pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di kabupaten Sidoarjo masih

belum efektif. Hal ini di karenakan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan

di kabupaten Sidoarjo belum mencapai potensi penerimaan riilnya.

8

Menurut Karina dan Budiarso (2016), penelitiannya yang berjudul Analisis

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli

Daerah Provinsi Gorontalo, yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak

Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo sudah efektif yang dilihat dari

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2012-2014 sebesar 104,48%

yang di nilai sudah efektif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap

Pendapatan Asli Daerah tahun 2012-2014 yang menunjukan presentase sebesar

29,64% yang dinilai masih sedang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tersebut

terhadap Pendapatan Asli Daerah.

B. Landasan Teori

1. Perpajakan Secara Umum

a. Pengertian Perpajakan

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-

undang. Pembayaran pajak tidak akan mendapatkan kontraprestasi atas pajak

yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk

membiayai pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

umum. Dalam pasal 1 angka 1 UU no 28 tahun 2007 tentag ketentuan umum

dan tata cara perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah pajak

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk

keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Waluyo dan Ilyas dalam Karina dan Budiarso (2016) yang

menyataka bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan)

9

yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturannya, dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

sehubungan dengan tugas negara untuk menyelegaraan pemerintah.

b. Fungsi Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu

1. Fungsi budgetair: pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi Pemerintah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi regulerend (mengatur): pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman

keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, sehingga mengurangi

gaya hidup konsumtif terhadap minuman keras, tarif pajak ekspor 0%,

untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Syarat pemungutan pajak yang bertujuan agar tidak ada hambatan

ataupun perlawanan dari subjek pajak, maka pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut, pemungutan pajak harus adil yakni sesuai

dengan ketentuan hukum, pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-

undang (syarat yuridis), tidak mengganggu ekonomi (syarat ekonomis),

pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) dan sistem pemungutan

pajak harus sederhana agar memudahkan bagi wajib pajak,

(Mardiasmo,2008:2)

10

Kedudukan hukum pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo

(2008:4) yang menyatakan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan di

antara hukum-hukum pajak yaitu:

a. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu

dengan individu lainnya.

b. Hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah

dengan rakyatnya. Hukum publik ini di rinci lagi mejadi beberapa

bagian yaitu, hukum tata negara, hukum tata usaha (hukum

administratif), hukum pajak dan hukum pidana.

C. Pengelompokan, Pengenaan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:11) pengenaan pajak di Indonesia dapat di

kelompokan menjadi 2 bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak

Negara Indonesia yang berlaku saat ini yaitu, Pajak Penghasilan (PPH),

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan

PPN-BM), Pajak Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak

Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dapat di kelompokan menjadi tiga

kelompok yaitu: pertama pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan

kepada orang lain contohnya pajak penghasilan. Kedua pajak tidak langsung

adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

11

pihak lain dan terakhir sistem pemungutannya pajak yang tergabung

menjadi dua yaitu menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya,

pajak tersebut dalam pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsipnya, yaitu:

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. contohnya

pajak penghasilan.

2. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contohnya, pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Pajak pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di

gunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Contohnya Pajak

Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan-Pedesaan dan

Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem pemungutan pajak terrbagi menjadi beberapa bagian (mardiasmo

2003:7) yaitu:

1. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan yang

memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya adalah

wewenanag untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus,

12

wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan

surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

2. Self Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya yaitu, wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif

yang di mulai dari menghitung dan menyetorkan serta melaporkannya

sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campus dan hanya

mengawasi.

3. With Houlding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepad a pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus

dan wajib pajak.

2. Pajak Daerah dan Retribusi

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yaitu salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna

membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Kebijakan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan

keadilan, peran serta masyarakat dan akuntanbilitas dengan memperhatikan

Potensi Daerah, yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Gubernur,

Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah.

13

Pajak Daerah yang disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluaan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan Daerah yaitu peraturan yang berada di

Gubernur atau peraturan Bupati. Jenis pajak daerah yang terdiri dari dua jenis

yaitu:

1. jenis pajak provinsi yang terdiri dari:

a. Pajak kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua beserta

gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan

oleh peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan yang berfungsi

untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak.

Kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang dioperasikan di

air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

penyerahaan hak memiliki kendaraan bermotor atau keadaan yang

terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke

dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

14

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adala semua air yang terdapat pada permukaan

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pengertian hotel yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup

juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,

persinggahaan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restorant

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makanan,

kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/katering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang

termasuk hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,

dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

15

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan atau media yang

bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk

menaruk perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan yang

dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumbe lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah paja atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

di dalam atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir disini yaitu keadaan tidak

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air

tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan di bawah permukaan tanah.

16

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiata pengambilan dan

pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang

termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina,

collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas

bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau di manfaatkan oleh

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk kegiatan usaha

perkebunana, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehaan hak atas tanah dan bangunan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan bangunan.

a. Pengelolaan Pajak Daerah

Menurut Sugiato, (2007: 32) Pengelolaan pajak daerah terbagi

menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Tiap daerah ketika suatu undang-undang di berlakukan di mana pada

proses pembentukan undang-undang di berlakukan pada saat proses

pembentukan proses pembentukan undang-undang tersebut daerah di

libatkan maka daerah harus konsisten dengan undang-undang tersebut.

2. Pengakuan adanya ketimpangan sumber yang tidak merata antara satu

pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lainnya akibat

timbulnya gap/kecemburuan.

17

3. Kewenangan yang lebih luas yang diberikan kepada daerah dalam

mengatur pajak daerah dan retribusi daerah secara terbuka, sepanjang

memenuhi kriteria, dan peluang adanya potensi yang unik dan spesifik

untuk di jadikan pajak.

4. Pajak dan retribusi daerah tidak menjadi biang keladi terjadinya High cost

Economy yang secara berantai menghambat minat investor untuk

melakukan investasi daerah.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Sugiato, (2007: 35) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak

atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara

otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, tetapi atas pajak ini

terdapat juga beberapa jenis objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak,

yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara Asing dan perwakilan lembaga-

lembaga Internasional berdasarkan asas timbal balik

c. Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai

berikut:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

18

2. Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang

tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan pmerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

4. Keputusan Gubernur yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor

sebagai aturan pelaksanaan peraturan Daerah tentang Pajak

Kendaraan Bermotor pada masing-masing Provinsi.

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut peraturan Pajak Daerah nomor 9 tahun 2010 yaitu subjek dan

wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Orang Pribadi dan Badan. Dalam

wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya di wakili oleh pengurus atau

kuasa badan tersebut. Dasar pengenaan, tarif dan cara pemungutan PKB

adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur

pokok:

a. Nilai jual Kendaraan Bermotor.

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan

dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan

bermotor. Dalam hal ini yaitu kerusakan jalan atau pencemaran

lingkungan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut

dianggap masih dalam batas toleransi dan penggunaan

kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

19

2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan

umum termasuk alat-alat berat, dasar pengenaan pajak kendaraan

bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

3. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga

pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

4. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

berbagai sumber data yang akurat.

5. Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan berdasarkan

harga pasaran umum, pada minggu pertama bulan desember tahun

sebelumnya.

6. Dalam hal pemasaran umum, satu kendaraan tidak diketahui nilai

jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian

atau keseluruhan faktor-faktornya yaitu:

a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan

tenaga yang sama.

b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.

c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor

yang sama.

d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan

bermotor yang sama.

e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan

bermotor.

f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

20

g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen

pemberitahuan import barang (PIB).

7. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua

dengan usia 25 tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual

kendaraan bermotor yang berlaku.

Dalam pemungutan pajak PKB dengan tarif yang usdah ditetapkan

sebagai berikut:

1. 1,5% kepemilikan pertama untuk kendaraan Bermotor pribadi dan

badan.

2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum.

3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pamadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan Pemerintah,

TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah.

4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Masa Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan 12 bulan berturut-turut

terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. PKB yang dikenakan

kahar (Force Majeur) masa pajak tidak sampai 12 bulan dapat dilakukan

restitusi atas pajak yang sudah dibayar utuk porsi masa pajak yang belum

dilalui, mulai penerbitan PKB pada saat surat SKPD keluar.

c. Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka tidak lepas dari

objeknya yang akan dipungut. Dalam UU nomor 28 tahun 2009 yang

menyatakan bahwa Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan

dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua

21

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis

jalan darat, dan berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,

termasuk alat-alat berat dan lat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motpr dan tidak melekat secara permanen serta

kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta

gandengannya, yang dioperasikan disemua jenias jalan darat dan kendaraan

bermitir yang di operasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima

Gross Tonnage sampai dengan Gt & (tujuh Gross Tonnage).

Dalam objek kendararaan bermotor ada yang bukan termasuk objek

kendaraan bermotor. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009

pasal 3 ayat 3, dikecualika dari pengertian kendaraan bermotor yang

kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan

bermotor adalah:

1. kereta Api

2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk

keperluan pertahanan dan keamanan negara.

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan,

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas

pembebasan pajak dari pemerintah pusat.

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

22

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari

pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam

peraturan daerah antara lain sebagai beriut:

a. kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang

pribadi yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh

BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor leh pabrik

atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk

pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu

lintas bebas.

d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis

asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.

e. Kendaraan pemadam kebakaran.

f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

d. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak dan Wilayah Pajak

Menurut UU nomor 28 yahun 2009 pajak kendaraan bermotor yang

terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai

saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor dilakukan bersama dengan penerbitan Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahunan berikutnya

dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjukan oleh kepala Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor di bayar sekalugus di muka, untuk masa pajak

dua belas bulan ke depan. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor untuk keadaak

23

kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat

dilakukan restitusi atau pajak yang sudah dibaya untuk porsi masa pajak

yang belum di lalui. Pajak kendaraan bermotor yang terutang di pungut di

wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait

dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas

kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasi.

e. Persyaratan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Persyarata yanag disiapkan dalam membayar Pajak Kendaraan

Bermotor adalah sebagai berikut:

1. surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli.

2. Kartu tanda penduduk (KTP) asli.

Setelah 5 tahun maka menggunakan persyaratannya sebagai berikut:

1. surat tanda nomor kendaraan Bermotor (STNK) fotocopy

2. kartu tanda penduduk (KTP) di fotocopy

3. cek fisik kendaraan bermotor (gesek nomor angka dan nomor

kendaraan).

4. Bukti pembayaran kendaraan bermotor (BPKB) di fotocopy.

4. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2010

yaitu pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di pungut pajak atas

penyerahaan kendaraan bermotor. Dalam pasal 15 nomor 9 tahun 2010

bentuk pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu:

24

1. Objek pajak BBNKB adalah penyerahaan kepemilikan kendaraan

bermotor.

2. Termasuk penyerahaan kepemilikan kendaaan bermotor yaitu

pemasukan kendaraan bermtor dari luar negeri untuk dipakai secara

tetap di Daerah, kecuali

a. untuk di pakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.

b. Untuk diperdagangkan.

c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia

d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contohnya seperti dalam

kegiatan olahraga bertaraf Internasional.

3. Pengecualian sebagaimana dalam nomor (2) huruf c tidak berlaku

apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak di keluarkan kembali

wilayah pabean Indonesia.

Dalam penyerahaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. kereta api

2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamana negara.

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan,

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas

pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Dalam penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat

dianggap sebagai penyerahaan, dalam penguasaannya tersebut berbeda

25

dengan peraturan sewa kendaraan bermotor. Subjek dan wajib pajak BBNKB

yang meliputi orang pribadi dan badan. Dalam pengenaan dasar, tarif dan cara

perhitungan BBNKB sudah di tetapkan oleh Menteri dalam Negeri. Tarif

yang di tetapkan oleh Menteri dalam negeri yaitu:

1. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

a. penyerahaan pertaman sebesar 15%

b. penyerahaan kedua dan seterunya sebesar 1%

2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor dan alat-alat berat besar tarif

BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

a. peyerahaan pertama sebesar 0,75%.

b. penyerahaan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

a. Jenis-Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB)

Jenis-jenis pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu

terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I

adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk

kendaraan baru.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II

adalah Bea Balik Nama kendaraan Bekas.

b. Persyaratan Membayar Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

Persyaratan untuk mengurus pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor yaitu:

26

a. BPKB Asli dan di fotocopy dua kali.

b. STNK asli da di fotocopy dua kali.

c. Kwitansi jual beli disertai materaaai 6000 dan di

fotocopy dua kali.

d. Faktur BPKB dan di fotocopy dua kali.

e. KTP pemilik baru dan di fotocopy dua kali.

f. Dan yang terakhir di cek fisik kendaraan bermotor

5. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Devas dalam Rofi, Danurdara dan Sugiarto (2015), yang

menyatakan bahwa efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau

dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan

dan prosedur dari organisasi. Dengan demikian efektivitas yaitu

perbandingan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan oleh setiap

instansi terkait.

Pada tingkat efektivitas PKB yang bisa diukur menggunakan rumus

perbandingan antara realisasi dan target penerimaan PKB di SAMSAT kota

Malang tersebut.

����������� =��������� ���������� ���

������ ���������� ��� � 100%

Pada pengukuran efektivitas Bea Balik Nama Pajak Kendaraan

Bermotor, yaitu rumusnya sama dengan penghitungan efektivitas Pajak

Kendaraan Bermotor yaitu:

27

����������� =��������� ���������� ������

������ ���������� ������ � 100%

Dalam target penerimaan Pajak maka ada beberapa model yang digunakan sebagai alat untuk menghitung target penerimaan pajak. model yang di gunaan di antaranya yaitu:

1. model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan) 2. Model target penerimaan perpajakan (model tahunan) 3. Model dampak kebijakan terhadap penerimaan perpajakan. 4. Model perhitungan potensi penerimaan perpajakan dan 5. model target penerimaan per sektor.

6. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian dari Potensi menurut KBBI yaitu sesuatu yang mempunyai

kemungkinan untuk dikembangkan. Istilah lain Potensi yaitu sesuatu yang

sebenarnya sudah ada nilainya, tetapi nilai tersebut belum terealisasi.

Realisasi nilai tersebut dibutuhkannya usaha-usaha tertentu, misalnya pada

potensi pajak kendaraan bermotor yang potensi penerimaan pajak kendaraan

bermotor sudah terlihat tetapi nilai tersebut belum terealisasi dan

dibutuhkannya suatu usaha agar sesuai dengan potensi yang sudah terhitung,

(Mahmudi dalam Jamil, Husaini Achmad dan Mayowan, 2016).

Potensi pajak yaitu iuran-iuran wajib kepada negara yang nilainya

masih belum terealisasi. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor di kota Malang ini berpotensi untuk digali dari

tahun ke tahun kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menjadi

kebutuhan masyarakat kota Malang tersebut. Sehingga potensi Pajak

Kendaraan Bermotor dan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kota

Malang patut didalami lagi potensi penerimaan Pajak kendaraan bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor.

28

7. Kontribusi

Dalam Mokoginta (2015), yang menyatakan bahwa kontribusi pajak

kendaraan bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

Sumbangan PKB dan BBNKB terhadap PAD yang digunakan untuk

mengetahui seberapa besar peran PKB dan BBNKB dalam meningkatkan

pendapatan daerah, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang lebih

jelas megenai tindakan/kebijakan apa saja yang harus diperhatikan PKB dan

BBNKB sebagai usaha peningkatan perannya terhadap PAD. Kontribusi

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan

sumbangan dalam penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi dengan

menggunakan rumus:

���������� = ��������� ���������� ���

��������� ���������� ���� 100%

Untuk mengukur Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

dengan menggunkan rumus sebagai berikut:

���������� = ��������� ���������� �����

��������� ���������� ���� 100%

6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dan di

pungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini diatur

dalam UU nomor 33 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk

29

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

(Warsito dalam Karinda dan Budiarso, 2016)

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yaitu Pajak Daerah, Retribusi

Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan

Bermotor di kota Malang pada laporan keuangan daerah kota malang yaitu

penerimaan pendapatan bagi hasil antara Provinsi dengan kota/kabupaten.

Perbandingan bagi hasil PKB dan BBNKB kendaraan bermotor di kota

Malang yaitu sebesar 70% masuk keprovinsi dan 30% masuk kepenerimaan

PAD kota/kabupaten.