……. UTAMA DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana dalam sambutannya. Selanjutnya Gubernur DIY Hamengku Buwono X mengatakan, “ Keberhasilan pemerintah daerah DIY dalam meraih opini WTP merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif. Terhadap temuan pemeriksaan yang ada dalam LHP BPK merupakan bahan instropeksi diri Pemerintah Daerah DIY dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD menjadi lebih baik.” A N G K R I N G A N “Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari” demikian disampaikan Wakil Ketua BPK-RI, Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan LHP atas LKPD DIY TA. 2017 di Kantor DPRD DIY, Jumat 25 Mei 2018. Berdasarkan pemeriksaan yang yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2017. “Kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah DIY mendapat Opini WTP delapan kali berturut-turut dari Tahun 2010 s.d 2018. BPK telah melakukan penilaian yang benar-benar obyektif dan merupakan gambaran yang nyata dari kemampuan pemerintah daerah didalam menyelenggarakan pemerintahannya “ucap Ketua Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur DIY, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD DIY dan para anggota Forkopimda DIY, sedangkan dari BPK dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara V Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan DIY Yusnadewi beserta jajarannya serta Tim Pemeriksa LKPD DIY. ANGKRINGAN
6
Embed
A N G K R I N G A N - yogyakarta.bpk.go.idyogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TW-2-2018-1.pdfBalai Diklat PKN Yogyakarta, (Kamis, 24/5/2018). Dalam sambutannya Wakil Ketua
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
……. UTAMA
DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana dalam
sambutannya.
Selanjutnya Gubernur DIY Hamengku Buwono X
mengatakan, “ Keberhasilan pemerintah daerah DIY
dalam meraih opini WTP merupakan upaya dan
kerjasama dari berbagai pihak baik eksekutif maupun
legislatif. Terhadap temuan pemeriksaan yang ada
dalam LHP BPK merupakan bahan instropeksi diri
Pemerintah Daerah DIY dalam rangka meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas LKPD menjadi lebih
baik.”
A N G K R I N G A N
“Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk
opini WTP merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan,
bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang
ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud
dikemudian hari” demikian disampaikan Wakil Ketua
BPK-RI, Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna
Istimewa Penyerahan LHP atas LKPD DIY TA. 2017
di Kantor DPRD DIY, Jumat 25 Mei 2018.
Berdasarkan pemeriksaan yang yang telah
dilaksanakan, maka BPK memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TA
2017.
“Kita patut bersyukur bahwa pengelolaan keuangan
Pemerintah Daerah DIY mendapat Opini WTP
delapan kali berturut-turut dari Tahun 2010 s.d 2018.
BPK telah melakukan penilaian yang benar-benar
obyektif dan merupakan gambaran yang nyata dari
kemampuan pemerintah daerah didalam
menyelenggarakan pemerintahannya “ucap Ketua
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur
DIY, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD DIY dan
para anggota Forkopimda DIY, sedangkan dari BPK
dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara V
Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan DIY
Yusnadewi beserta jajarannya serta Tim Pemeriksa
LKPD DIY.
ANGKRINGAN
“Opini WTP ini akan lebih memacu kami
untuk selalu menjalankan pemerintahan
yang bersih, transparan dan akuntabel. Kami
berkomitmen untuk menindaklanjuti
rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Selama melakukan pemeriksaan para
Auditor BPK tidak mau dilayani, ini
merupakan bentuk profesionalisme dalam
pelaksanaan tugasnya”, ucap Bupati Sleman,
Sri Purnomo dalam acara penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-DIY Tahun Anggaran 2017 di BPK Perwakilan DIY, Senin (28/5/2018).
Sebelumnya Kepala Perwakilan BPK DIY, Yusnadewi menyampaikan,”Berdasarkan
pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-
DIY Tahun Anggaran 2017, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian,
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-DIY telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan
bersama yang patut dipertahankan”.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten
Gunung Kidul, Suharno dalam pidatonya
mewakili legislatif menyampaikan ”Harapan
kami semoga pemerintah Kabupaten/kota
se-DIY dapat mempertahankan opini WTP.
Sebagai tindaklanjutnya kami akan
mempelajari dan mencermati secara
seksama, penuh tanggung jawab atas LHP
LKPD TA 2017, selain itu para auditor BPK
telah menjalankan tugas dan tanggung jawab
dengan baik sesuai kode etik BPK.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan Pejabat wajib memberikan jawaban atau
penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Turut hadir dalam acara tersebut para Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala BPKAD se- DIY,
para pejabat struktural BPK Perwakilan DIY serta para tim pemeriksa.
BUPATI SLEMAN : SELAMA MELAKUKAN PEMERIKSAAN
AUDITOR BPK TIDAK MAU DILAYANI
Dengan kunjungan ini, diharapkan mahasiswa-
mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
khususnya Jurusan Akuntansi Syariah Islam IAIN
Surakarta dapat membangun relasi yang baik dengan
BPK serta mahasiswa-mahasiswi dapat berkembang
dan memiliki pengalaman lebih dengan memanfaatkan
kesempatan magang yang diberikan oleh kampus
sebagai program magang mandiri yang merupakan
salah satu syarat tugas akhir dan diharapkan
mahasiswa dapat lebih memahami mengenai akuntansi sektor publik, audit forensik, dan bagaimana proses di
BPK dalam memeriksa keuangan daerah”, demikian disampaikan Marita Kusuma selaku Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah Islam IAIN Surakarta dalam kunjungannya ke BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta, Rabu
(11/4/2018) bersama 150 orang mahasiswa-mahasiswi beserta 8 orang dosen pembimbing.
Agustin Sugihartatik selaku Pengendali Teknis Sub Auditorat D.I Yogyakarta menjelaskan secara singkat
mengenai tugas yang dilakukan oleh BPK, opini, wewenang, jenis pemeriksaan serta prestasi BPK di kancah
internasional. “Tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah pada pemerinah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Kabupaten/ Kota
di D.I Yogyakarta.” tuturnya.
Pada akhir acara diberi kesempatan untuk
menanyakan hal-hal yang ingin diketahui
tentang BPK dan ditutup dengan foto
bersama serta pemberian cinderamata.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Teguh Srihasto, Kepala Subbagian
Humas dan TU yang berindak selaku
moderator.
Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar
memberikan arahan sekaligus Buka Puasa
Bersama dengan para pegawai BPK
Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta dan
Balai Diklat PKN Yogyakarta, (Kamis,
24/5/2018). Dalam sambutannya Wakil
Ketua menyampaikan “Puasa adalah
amalan langsung kita yang diterima oleh
Allah, seyogyanya di bulan puasa ini
menambah semangat kita mengabdi pada
negara. Terutama kita baru saja
menyelesaikan tugas pemeriksaan LKPD
yang merupakan bagian dari nilai tambah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Jaga baik-baik
wilayah bebas korupsi karena perwakilan D.I Yogyakarta diakui dalam indepensi dan integritasnya”
Turut hadir dalam acara tersebut Auditor Utama KN V Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan dan Kepala
Balai Diklat PKN beserta seluruh pegawai, Ibu-ibu Pengurus Dharma Wanita serta anak-anak yatim di
sekitar kantor.
Hari Kamis, 21 Juni 2018 merupakan hari
pertama masuk kerja dan Halal Bi Halal bagi para
pegawai Perwakilan DIY dan Balai Diklat PKN
setelah melaksanakan cuti bersama Idhul Fitri 1
Syawal 1439 H. Kegiatan Halal Bi Halal
dilaksanakan di lobi perwakilan yang dihadiri oleh
seluruh pegawai dan pejabat struktural. Pada
kesempatan itu Kepala Perwakilan, Yusnadewi
menyampaikan “Mohon maaf lahir batin baik
selaku pribadi maupun pimpinan kepada seluruh
pegawai, dengan mulai aktifnya bekerja marilah
kita buka lembaran baru, semangat baru untuk
terus bekerja, saling kerjasama dan bersinergi”Acara dilanjutkan dengan menikmati hidangan serta
kunjungan pada para pejabat yang telah purnabakti antara lain keluarga Sapto Amal Damandari, Soetrisno,
Zaki Baridwan, Djunaedi, Hadi Priyanto.
PERWAKILAN DIY DAN BALAI DIKLAT PKN
WAKIL KETUA BPK- RI BUKA PUASA BERSAMA DENGAN PARA PEGAWAI
“Dharma Wanita BPK Perwakilan D.I Yogyakarta
telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti
arisan, seminar parenting, keterampilan merajut,
menengok anggota yang sakit dan melahirkan
serta saat ini kita melaksanakan beuaty demo.
Untuk selanjunya kita akan selalu melakukan
kegiatan yang bermanfaat bagi anggota Dharma
Wanita” ucap Ketua Dharma Wanita BPK
Perwakilan D.I Yogyakarta, Lia Ari Wibowo
dalam kegiatan arisan rutin dan demo kecantikan,
Selasa (3/4/2018) di Auditorium BPK Perwakilan
D.I Yogyakarta.
Kegiatan beauty demo diisi oleh Dilla dan Rani dari Kosmetik Wardah “Tujuan kegiatan ini meningkatkan
kemampuan dalam teknik dalam bermakeup dan berpenampilan yang baik. Make up bisa membantu wajah
kita tampak lebih fresh dengan teknik make up yang benar dapat menutupi kekurangan pada wajah kita”.
“Pemeriksaan LKPD Tahun 2017 pada Kabupaten
Kulon Progo saat ini menggunakan Kantor Akuntan
Publik Kumalahadi & Rekan. Tujuan penggunaan
KAP adalah sebagai proses pembelajaran untuk para
KAP karena BPK untuk tahun mendatang akan
diperbanyak pemeriksaan kinerja, dengan demikian
KAP dapat membantu pemeriksaan LKPD atas nama
BPK“ demikian diungkapkan Kepala Perwakilan
Yusnadewi dalam acara pembukaan diklat
pemeriksaan LKPD tahun 2017 pada Kabupaten
Kulon Progo oleh KAP.
Diklat berlangsung Senin s.d Kamis (19 -23/3/2018) yang diikuti oleh auditor dari Kumalahadi & Rekan
sebanyak 1 orang sebagai Wakil Penanggung Jawab dan 2 orang sebagai Anggota Tim. Sebagai pemateri
dari BPK Perwakilan D.I Yogyakarta pada diklat tersebut adalah Yusnadewi (Kepala Perwakilan), Agustin
Sugihartatik (Pengendali Teknis dan) Sidik Eko Prabowo (Ketua Tim LKPD Kulon Progo).
KE KEPALA PERWAKILAN : DIKLAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI PROSES PEMBELAJARAN
KETUA DHARMA WANITA : KITA AKAN SELALU MELAKUKAN KEGIATAN
YANG BERMANFAAT
(Selamat Ulang Tahun Semoga Selalu
Mendapatkan Keberkahan sehat sejahtera,
Panjang Umur yg Bermanfaat,.. dan rejeki
yang berlimpah,.. aamiin)
Bambang Purwedi = 25 April 1966
Teguh Srihasto = 16 Juni 1971
Agustinus T = 28 Mei 1975
M Hasbi Ash-Shiddiqi = 04 Mei 1983
Alim Perdana = 28 April 1961
Dian Setyawati= 27 Mei 1979
Marcus Purwanto = 24 April 1980
Mira Tri S = 24 Mei 1981
Boris Ganda S = 27 Mei 1989
Haryanto = 17 Juni 1979
Rahmadi HP = 01 April 1976
Hapsari Tribuana = 02 Juni 1979
I Gusti Agus Agung B = 16 Juni 1982
Solikin = 15 Juni 1960
Pengarah : Yusnadewi, Penanggungjawab : Ari Wibowo, Pemimpin redaksi : Teguh Srihasto,
Tim Redaksi : Tri Budi Arief, Wahyu B.D., Ferianto
Alamat; BPK Perwakilan Provinsi DIY (Jl.HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta)