=a [e[ BW [^[ZS` G g =STgbSfW` ESda^S`Yg`kpu-sarolangunkab.go.id/download/LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN... · w p n ï =a_[e[ bw_[^[zs` g_g_ =stgbsfw` esda^s`yg` 7xmxdq 7xmxdq

Page | 1

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

KPU KABUPATEN SAROLANGUN

Disusun oleh :

Subbag Program dan Anggaran

Subbag Teknis dan Hubmas

Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

Subbag Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

2016

Page | 2


BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis telah disuratkan

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Sesuai Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi “Penyelenggaraan Pemilihan

menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan kata

lain KPU sebagai institusi resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan amanah tersebut KPU khususnya KPU Kabupaten Sarolangun setelah

menyelenggarakan semua tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU, perlu

melaporkan dan menyampaikan hasil penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jambi Tahun 2015 kepada KPU Provinsi Jambi. Penyampaian laporan ini juga diatur

dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 11 huruf m.

Selain itu laporan ini disusun guna memenuhi hak masyarakat khususnya warga Jambi

untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi yang melekat pada setiap diri warga Negara ini

dijamin oleh Konstitusi. Pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk memgembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,

dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak atas informasi ini

kemudian diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepada setiap warga

negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan politik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Laporan ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 dimulai

dari proses persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi penyelenggaraannya.

Page | 3


- Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari laporan ini adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun

2015;

2. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun dalam

mengaktualisasikan setiap program dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jambi Tahun 2015;

3. Terciptanya kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan informasi penyelenggaraan

Pemelihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015, sekaligus sebagai

dokumentasi KPU Kabuopaten Sarolangun;

4. Terpenuhinya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sarolangun kepada KPU Provinsi Jambi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini terbatas pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun

mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678)

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang

5. Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

6. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Page | 4


7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota

10. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam


Wakil Walikota

11. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

12. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

13. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

14. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

15. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara


Wakil Walikota

16. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota

17. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Page | 5


18. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 309/KEP.GUB/BPKAD-5.2/2015 tentang Standar Biaya

Khusus Honorarium Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Jambi untuk Pemilihan Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015

19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-005/2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2015

Page | 6


BAB II

KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota, bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun

2015 dibagi 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Berikut ini akan dipaparkan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tahapan masing-masing

yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sarolangun :

A. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun membentuk badan

penyelenggara pemilu untuk tingkatan

kecamatan dan desa dengan melakukan

pengumuman pendaftaran calon Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia

Pemungutan Suara pada tanggal 06 Mei

2015 melalui surat Nomor : 21/KPU-kab-005.435316/IV/2015 dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Tanggal/ Waktu 1. Waktu Penerimaan

Pendaftaran 30 April s.d 14 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00

WIB

2. Tes Tertulis 10 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB

3. Pengumuman Tes Tertulis 13 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB

4. Tes Wawancara 15 s.d 16 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB

5. Pengumuman Hasil Tes Seleksi

18 Mei 2015 Pukul 08:00-16:00 WIB

6. Pelantikan 01 Juni 2015 s.d 03 Juni 2015

Pukul 08:00-16:00 WIB

Tes Wawancara calon PPK oleh komisioner

Page | 7


Dari proses seleksi 130-an orang yang memasukkan berkas ke KPU Kabupaten

Sarolangun, setelah berkas-berkas tersebut diseleksi

maka tinggal 98 orang yang bisa mengikuti seleksi tes

tertulis dan wawancara pada tanggal 10 Mei 2015

mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. Setelah

pemeriksaan hasil seleksi tes tertulis maka nama-

nama yang lulus tes tertulis di umumkan pada tanggal

13 Mei 2015 untuk bisa mengikuti seleksi melalui tes wawancara. Pada tanggal 15 s/d 16 Mei

2015 dilakukanlah seleksi wawancara, dan hasil seleksi tersebut dimusyawarahkan oleh

komisioner untuk di umumkan pada tanggal 18 Mei 2015. Nama-nama calon PPK yang lulus tes

wawancara tersebut kemudian di undang oleh KPU Kabupaten Sarolangun untuk kemudian di

lantik dan di bimtek di aula KPU Kabupaten

Sarolangun pada tanggal 1 Juni 2015. PPS juga

dibentuk oleh KPU Kabupaten Sarolangun yang

berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi

syarat berdasarkan peraturan yang berlaku. PPS

berjumlah 3 (tiga) orang di setiap desa/kelurahan

yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah PPS se-Kabupaten

Sarolangun adalah 3 (tiga) orang dikali 158 desa/kelurahan jadi berjumlah 474 orang.

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Melakukan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dimulai

pada tanggal 9 September sampai dengan 8 November 2015. Sebanyak 3.892 orang (7 orang x

556 TPS) KPPS ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

Ditambah dengan Satlinmas pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2 orang

pada masing– masing TPS yang berjumlah 1.112 orang.

B. Pengolahan Data dan Daftar Pemilih

1. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Analisis Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota dikatakan bahwa Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk

Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sarolangun

Pelantikan Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Cermin Nan Gedang

Page | 8


memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau

Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual Data Pemilih dan selanjutnya

digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Untuk mewujudkan Pemutakhiran Data Pemilih yang akurat maka kegitan ini di dukung oleh

suatu sistem yaitu Sistem Informasi Data Pemilih. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)

adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu

atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih ini di awali dengan penyerahan Data Agregat

Kependudukan per Kecamatan (DAK2) oleh Menteri Dalam Negeri RI kepada KPU RI pada

tanggal 17 April 2015 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada tanggal 3 Juni

2015. Kemudian KPU RI membagikan DAK2 dan DP4 tersebut kepada masing-masing KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun Rekap DAK2 untuk Kabupaten Sarolangun tersebut adalah :

Rekap hasil analisis DP4 Kabupaten Sarolangun pada portal sidalih yaitu :

Kecamatan

Jumlah

Dibawah Umur

Dibawah Umur

Umur diatas

90 tahun

Pemilih Pemula

Disabilitas Pria Wanita Total Belum Kawin

Sudah Kawin

AIR HITAM 0 2 22 262 22 11.946 10.465 22.411

BATANG ASAI 0 0 24 291 36 7.805 7.678 15.483

BATHIN VIII 0 0 15 233 18 9.073 8.432 17.505

CERMIN NAN GEDANG

0 1 27 147 5 5.330 5.090 10.420

LIMUN 0 0 36 225 21 7.562 7.120 14.682

MANDIANGIN 0 2 40 388 33 15.281 13.681 28.962

Page | 9


PAUH 0 0 21 261 10 11.268 10.105 21.373

PELAWAN 0 1 56 410 28 14.839 13.571 28.410

SAROLANGUN 0 0 52 742 25 22.025 20.749 42.774

SINGKUT 0 0 65 396 16 15.573 14.324 29.897

TOTAL 0 6 358 3.355 214 120.702 111.215 231.917

Pada tanggal 27 April 2015 Ketua KPU RI melayangkan Surat Edaran Nomor

186/KPU/IV/2015 tentang Pengangkatan Operator SIDALIH. Menindaklanjuti SK Ketua KPU di

atas, diterbitkan SK Sekretaris KPU Kabupaten Sarolangun Nomor

15/Kpts/SesKab/005.435316/Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pengangkatan Operator

SIDALIH KPU Kabupaten Sarolangun. Adapun Operator tersebut terdiri dari :

No Nama Operator Kecamatan 1 Dede Riky Satrya Sarolangun & Bathin VIII 2 Fauzil Hidayat Pelawan & Singkut 3 Arif Hamdun Mandiangin & Air Hitam 4 Rivo Hardino Limun & Pauh 5 Andri Gusnadi Cermin Nan Gedang & Batang Asai

Untuk menambah pengetahuan operator yang telah ditunjuk, maka Ketua KPU

mengundang operator SIDALIH dalam bimbingan teknis aplikasi SIDALIH berdasarkan surat

Ketua KPU Nomor 591/UND/X/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Undangan Bimbingan Teknis

Aplikasi SIDALIH yang diadakan pada tanggal 8 s/d 10 Juni 2015 bertempat di hotel Novotel

Mangga Dua Square Jakarta. Acara ini dihadiri oleh saudara Dede Riky Satriya. Setelah

pelaksanaan bimtek ini maka KPU Kabupaten Sarolangun juga mengadakan Bimbingan Teknis

Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK (Panitia Pemilihan Kegiatan) pada tanggal 16 Juni 2015

yang bertempat di aula KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 24 s/d 25 Juni 2015

KPU Provinsi Jambi juga melakukan kegiatan yang sama yang diperuntukkan kepada KPU

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Sementara KPU Provinsi melaksanakan kegiatan, KPU

Kabupaten Sarolangun juga melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data untuk Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tanggal 24 s/d

26 Juni 2015.

Pada tanggal 25 Juni 2015 KPU Kabupaten Sarolangun menerima data pemilih hasil

sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir pada portal SIDALIH dan selanjutnya tanggal 26 Juni 2015

operator mulai mengolah data tersebut untuk menyusun daftar pemilih (Model A-KPU). Hasil

penyusunan tersebut dirapatkan pada rapat Pokja Pemutakhiran Data Pemilih pada tanggal 29

Page | 10


Juni 2015 dan esoknya (tanggal 30 juni 2015) KPU Kabupaten Sarolangun melakukan koordinasi

dan penyerahan DP4 hasil sinkronisasi dengan PANWAS Kabupaten Sarolangun.

Melihat hasil dari sinkronisasi, maka pada tanggal 1 Juli 2015 KPU Kabupaten Sarolangun

melakukan Rapat Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dengan seluruh PPK dalam Kabupaten

Sarolangun yang menghasilkan penambahan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

dari 556 PPDP menjadi 595 PPDP. Kemudian, esoknya (tanggal 2 Juli 2015) KPU Kabupaten

Sarolangun mengundang pihak-pihak terkait dalam Rapat Pleno yang bertempat di Aula KPU

Kabupaten Sarolangun. Adapun hasil dari rapat pleno tersebut adalah menetapkan :

1. Penambahan jumlah PPDP dari 556 PPDP menjadi 595 PPDP

2. Standar Operation Prosedur (SOP) untuk PPDP terdiri dari :

a. Beri tanda centang di dalam kolom ketarangan A-KPU untuk pemilih yang telah sesuai

dan benar

b. Coret dengan spidol merah untuk pemilih yang tidak dikenal, belum berumur 17 tahun,

meninggal dunia, TNI/POLRI dan pindah domisili

c. Catat pemilih baru di formulir model AA.KPU untuk pemilih yang sudah berumur 17

tahun, TNI/POLRI yang sudah menjadi rakyat biasadan nama yang belum tercantum

dalam model A-KPU

d. PPDP tidak dibenarkan membuat data baru

e. Memberikan tanda bukti apabila telah melakukan pendataan daftar pemilih dengan

menyerahkan model AA.1-KWK KPU kepada daftar pemilih

f. Menempelkan stiker tanda terdaftar sebagai pemilih model AA.2-KWK KPU di rumah

yang telah selesai melakukan pendataan

g. Setelah selesai melakukan pendataan daftar pemilih/data yang sudah dicoklit, direkap

di dalam lembaran kendali internal dan diserahkan kepada PPS

3. Model A-KPU yang sudah digandakan diberikan plastik jilid untuk cover depan dan

belakang untuk setiap TPS agar tidak mudah rusak.

2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada tanggal 3 Juli 2015 operator SIDALIH telah selesai menyusun Daftar Pemilih (model

A-KPU) kemudian digandakan sebanyak 2 (dua) rangkap sampai tanggal 6 Juli 2015 untuk

diturunkan ke masing-masing kecamatan dalam kabupaten Sarolangun. Data tersebut kemudian

di adakan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPDP di lapangan. Pada tanggal 4 Juli 2015,

pengadaan stiker tanda terdaftar sebagai pemilih model AA.2 KWK KPU yang diadakan oleh KPU

Provinsi sampai di KPU Kabupaten Sarolangun. Stiker ini juga langsung didistribusikan untuk

Page | 11


proses pencoklitan. Untuk mengecek proses

distribusi stiker pencoklitan tersebut maka

KPU Sarolangun pada tanggal 4 dan 7 Juli

2015 langsung melakukan monitoring

langsung ke lapangan. Proses pencoklitan ini

berjalan sampai tanggal 19 Agustus 2015.

Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran

ini dimulai tanggal 20 s/d 26 Agustus 2015.

Daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPS) tersebut kemudian direkapitulasi di tingkat

desa/kelurahan dan disampaikan kepada PPK tanggal 27 s/d 29 Agustus 2015. Sementara

rekapitulasi ditingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2015.

Pada tanggal 31 Agustus 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan rapat pleno

pemutakhiran data pemilih terkait dengan banyaknya data yang ganda dan hilang. Tanggal 1

September 2015, para operator sibuk membersihkan data-data yang ganda tersebut, setelah itu

barulah pada tanggal 2 September 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengadakan Rapat Pleno

Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Adapun Rekapitulasi DPS

tersebut adalah :

NO KECAMATAN DESA TPS JUMLAH

JUMLAH LK PR

1 AIR HITAM 9 46 8.588 7.849

16.437

2 BATHIN VIII 15 42 7.344 7.123

14.467

3 BATANG ASAI 23 56 6.529 6.650

13.179

4 CERMIN NAN GEDANG 10 25 4.187 4.134

8.321

5 LIMUN 16 48 6.660 6.463

13.123

6 MANDIANGIN 28 75 12.573 11.666

24.239

7 PAUH 14 42 8.984 8.286

17.270

8 PELAWAN 14 59 10.541 10.218

20.759

9 SAROLANGUN 16 90 18.210 17.742

35.952

10 SINGKUT 13 73 13.572 13.138

26.710

JUMLAH 158 556 97.188 93.269

190.457

Monitoring pencoklitan oleh PPDP di Kecamatan Limun

Page | 12


Setelah ditetapkan, DPS tersebut kemudian kembali diturunkan ke lapangan untuk

ditanggapi oleh masyarakat, hingga tanggal 12 September 2015 KPU Kabupaten Sarolangun

kembali melakukan monitoring terhadap kegiatan ini.

Dalam rangka menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pemutakhiran data pemilih

pada pemilihan serentak tahun 2015 maka KPU RI mengundang operator dan divisi pemutakhiran

data yang ada pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 16 s/d 17 September

2015 yang bertempat di Hotel Shangri La Surabaya.

3. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1)

Pada tanggal 20 s/d 22 September 2015 dilakukanlah perbaikan terhadap DPS yang sudah

diturunkan ke PPK PPS yang ada dilapangan, hingga pada tanggal 23 September 2015 KPU

Kabupaten Sarolangun melakukan rapat

koordinasi terhadap DPS perbaikan tersebut.

Setelah itu, tanggal 30 September, KPU

Kabupaten sarolangun mengadakan Monitoring

terhadap Rekapitulasi DPS hasil perbaikan

(DPSHP) di masing-masing kecamatan. Dari

hasil monitoring tersebut, PANWAS Kabupaten

Sarolangun memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan DPSHP tersebut.

Menyikapi hal tersebut maka tanggal 1 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun

melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari PANWAS Kabupaten

Sarolangun tersebut. Setelah adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi PANWAS tersebut maka

pada tanggal 2 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun melaksanakan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi DPS hasil perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Setelah penetapan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) ini, tetap belum

bisa menjamin bahwa seluruh

masyarakat yang mempunyai hak

pilih sudah terdaftar sepenuhnya di

dalam DPT tersebut. Oleh sebab

itu, tanggal 13 s/d 20 Oktober 2015

dilakukannlah pendataan dan

penyusunan terhadap pemilih yang

belum terdaftar di dalam DPT untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1).

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih

Rapat Pleno Penetapan DPTb-1

Page | 13


Tanggal 21 Oktober 2015 KPU Kabupaten Sarolangun mengundang PPK dalam rangka Rapat

Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Tambahan.

Dari tanggal 22 s/d 26

Oktober 2015 DPTb-1 tersebut

di proses di tingkatan PPS dan

diserahkan ke PPK untuk

direkapitulasi. KPU Kabupaten

Sarolangun kemudian

melaksanakan Rekapitulasi

dan Penetapan DPTb-1 di

tingkat kabupaten tanggal 27

Oktober 2015 di Aula KPU

Kabupaten Sarolangun. Namun melihat masih banyaknya pemilih yang belum terdaftar kedalam

DPT yang berimbas pada menggendutnya DPTb-1, serta pengaruhnya terhadap

ketidaktersediaan surat suara dan memperhatikan partisipasi pemilih pada pemilih terakhir, maka

pada tanggal 4 November 2015 PANWAS Kabupaten Sarolangun meminta KPU Kabupaten

Sarolangun untuk melaksanakan penetapan ulang DPT dan DPTb1 berdasarkan surat

Rekomendasi Nomor 87/PANWAS/SRL/XI/2015.

Menindaklanjuti surat rekomendasi dari PANWAS tersebut, KPU Kabupaten Sarolangun

kemudian kembali melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 perubahan

pada tanggal 7 November 2015. Adapun hasil rekapitulasi DPT perubahan tersebut adalah :

No. Nama Kecamatan Jumlah

Desa/Kel Jumlah

TPS

Jumlah Pemilih

L P L + P + N

1. AIR HITAM 9 46 8.659 7.929 16.588

2. BATANG ASAI 23 56 6.376 6.473 12.849

3. BATHIN VIII 15 42 7.463 7.240 14.703

4. CERMIN NAN GEDANG 10 25 4.172 4.127 8.299

5. LIMUN 16 48 6.428 6.269 12.697

6. MANDIANGIN 28 75 13.312 12.414 25.726

7. PAUH 14 42 8.688 8.091 16.779

8. PELAWAN 14 59 10.580 10.270 20.850

9. SAROLANGUN 16 90 17.527 17.173 34.700

10. SINGKUT 13 73 13.950 13.559 27.509

TOTAL 158 556 97.155 93.545 190.700

Rapat Koordinasi DPTb dengan PPK

Page | 14


Sedangkan rekapitulasi DPTb-1 perubahan tersebut adalah :

No. Nama Kecamatan Jumlah Desa/K

el

Jumlah TPS

Jumlah Pemilih

L P Nihil L + P + N

1. AIR HITAM 6 10 18 16 0 34

2. BATANG ASAI 11 16 31 24 0 55

3. BATHIN VIII 6 8 10 9 0 19

4. CERMIN NAN GEDANG 3 3 5 3 0 8

5. LIMUN 8 11 23 10 0 33

6. MANDIANGIN 11 17 15 21 0 36

7. PAUH 5 8 9 12 0 21

8. PELAWAN 8 12 27 18 0 45

9. SAROLANGUN 6 17 51 36 0 87

10. SINGKUT 7 14 25 35 0 60

TOTAL 71 116 214 184 0 398

Data di atas tersebut kemudian diturunkan kepada PPK PPS sebagai bahan acuan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih tambahan 1 (DPTb-1) yang dipakai hingga pada hari

pencoblosan 9 Desember 2015.

C. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis

1. Persiapan Sosialisasi

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 KPU

Sarolangun berpegang pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan

Partisipasi masyarakat. Selain itu KPU Sarolangun juga bergantung pada anggaran yang telah di

anggarkan oleh KPU Provinsi Jambi.

KPU Kabupaten Sarolangun melakukan rapat persiapan sosialisasi pada tanggal 8 Oktober

2015 setelah anggaran sosialisasi di kirim

oleh KPU Provinsi Jambi. Dalam rapat

tersebut KPU menyusun segmentasi,

metode bentuk dan waktu pelaksanaan

sosialisasi. Dalam rapat tersebut

disepakatilah segmentasi sosialisasi KPU

Kabupaten Sarolangun adalah pemilih

pemula, pemilih keagamaan, pemilih

perempuan, organisasi kepemudaan, dan Sosialisasi pada Majlis Taklim Nurul Iman

Page | 15


kaum marjinal. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tatap muka, bentuk sosialisasi

adalah kuliah umum dan waktu pelaksanaan sosialisasi yaitu mulai tanggal 13 Oktober 2015

sampai dengan 21 Oktober 2015.

Selain sosialisasi yang dilaksanakan langsung oleh KPU Sarolangun, sosialisasi juga

dilaksanakan oleh PPK. KPU Sarolangun hanya mengirimkan dana sosialisasi tingkat kecamatan

kepada PPK. Sedangkan segmentasi, metode, bentuk dan waktu sosialisasi ditentukan sendiri

oleh PPK. Peran KPU Kabupaten Sarolangun

hanya memonitoring pelaksanaan sosialisasi di

PPK.

Selain membahas bentuk sosialisasi tatap

muka, KPU Sarolangun juga membahas sosialisasi

dalam bentuk penyebaran bahan sosialisasi seperti

pamflet, poster dan leaflet. Penyebaran bahan ini

disepakati akan dilakukan di tempat-tempat

keramaian dan tempat-tempat umum yang banyak di kunjungi oleh khalayak ramai.

Selain hal diatas, KPU Sarolangun juga merencanakan sosialisasi yang berjudul “hit and

run”. Sosialisasi ini adalah ide terbaru dari KPU Provinsi Jambi dimana dalam sosialisasi ini KPU

mendatangi murid-murid sekolah dasar untuk diminta menulis surat kepada orang tua mereka

yang isinya meminta orang tua mereka datang ke TPS pada hari pemungutan suara yaitu 9

Desember 2015. Diharapkan dengan metode sosialisasi ini, para orang tua yang mendapatkan

surat dari anaknya akan tergerak hatinya untuk dating ke TPS pada hari pemungutan dan

penghitungan suara sehingga partisipasi pemilih pada pemilihan kali ini menjadi maksimal.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

a. Sosialisasi Tatap Muka

Sesaat setelah

anggaran sosialisasi

dikucurkan oleh KPU

Provinsi Jambi, KPU

Kabupaten Sarolangun

segera melakukan

koordinasi internal dan

mempersiapkan kegiatan Sosialisasi Bersama Siswa Siswi SMA 1, SMA 7 dan SMK 13

Sarolangun

Sosialisasi pembagian poster pada pengguna jalan

Page | 16


sosialisasi tatap muka. Mulai dari menyiapkan undangan, administrasi, ruangan dan akomodasi

peserta.

Sosialisasi pertama dilakukan kepada wartawan se Kabupaten Sarolangun pada tanggal 13

Oktober 2015 di Aula Kabupaten Sarolangun. Sosialisasi ini bertujuan memberikan gambaran

kepada media massa di Kabupaten Sarolangun tentang proses pelaksanaan pemilukada agar

dalam memberitakan proses tahapan, wartawan dapat memberitakannya secara berimbang

melalui semua sudut pandang termasuk sudut pandang penyelenggara dan tahapan.

Sosialisasi ke dua dilaksanakan kepada majelis ta’lim Nurul Iman RT.8 Kelurahan

Aurgading pada tanggal 14 Oktober

2015. Sosialisasi ini merupakan

segmentasi pemilih wanita. Karena

anggota pengajian ini adalah para ibu-

ibu. Kemudian, sosialisasi dilaksanakan

di Aula KPU Kabupaten Sarolangun bagi

segmen pemilih pemula. Dalam hal ini

yang di undang adalah siswa-siswi kelas

tiga dari SMA 1, SMA 7 dan SMK 13 Sarolangun. Sosialisasi ini bertujuan untuk memicu pemilih

pemula untuk mengginakan hal pilihnya.

Sosialisasi berlanjut pada Majlis Ta’lim Darussalam Desa Bernai dengan segmentasi

pemilih keagamaan dan perempuan. Sosialisasi ini bertujuan agar para tokoh-tokoh keagamaan

yang berada di desa bernai dapat menyampaikan pesan pentingnya memilih kepada jamaah dan

masyarakat sekitar.

Selanjutnya KPU Sarolangun juga melakukan sosialisasi pada guru-guru Sekolah Dasar 03

dan 02 Sarolangun yang berlangsung pada 17 Oktober 2015. Pada hari dan tanggal yang sama

sosialisasi juga diberikan pada Majlis

Ta’lim Desa Lubuk Sepuh.

Sosialisasi juga dilakukan

kepada organisasi kepemudaan yang

menjadi ujung tombak masa depan

bangsa. Yakni organisasi seperti

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI),

Persatuan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda

Ansor dan Gerakan Mahasiswa Sarolangun.

Sosialisasi Bersama Organisasi Kepemudaan

Sosialisasi Bersama Suku Anak Dalam

Page | 17


KPU Sarolangun melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula sebanyak dua kali. Yang

kedua ialah sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Aula KPU Kabupaten

Sarolangun yang di hadiri oleh siswa-siswi kelas 3 SMK 1, SMK 4 dan MAN Sarolangun.

Terakhir KPU Sarolangun melakukan sosialisasi khusus kepada warga Suku Anak Dalam di

Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang. Sosialisasi ini melibatkan KPU Provinsi Jambi

yang langsung turun memonitoring pelaksanaanya pada tanggal 21 Oktober 2015. Diharapkan

dari sosialisasi ini masyarakat suku anak dalam tidak merasa terpinggirkan. Agar suara mereka

juga ikut hadir dalam membangun Provinsi Jambi ke depan.

Berikut jadwal Sosialisasi tatap muka KPU Kabupaten Sarolangun:

NO PESERTA TEMPAT TANGGAL

1 Wartawan se-Kab. Sarolangun Aula kpu 13 Oktober 2015

2 Majlis ta`lim Langgar Nurul Iman Rt. 08 Kel. Aurgading 14 Oktober 2015

3 SMA1, SMA 7, SMK 13 Sarolangun Aula KPU 15 Oktober 2015

4 Majlis ta`lim Darussalam Bernai Desa Bernai 15 Oktober 2015

5 Guru SD 02 Sarolangun Kelurahan Dusun Sarolangun 17 Oktober 2015

6 Guru SD 03 Sarolangun Kelurahan Pasar Sarolangun 17 Oktober 2015

7 Majlis ta`lim Lubuk sepuh Desa lubuk Sepuh 17 Oktober 2015

8 HMI, PMI, GMS, GP ANSOR Aula KPU 19 Oktober 2015

9 SMK 4, SMK 1, MAN Aula KPU 21 Oktober 2015

10 Suku anak dalam Desa Sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang 21 Oktober 2015

b. Monitoring dan Supervisi Sosialisasi yang dilakukan oleh PKK

Selain melaksanakan sosialisasi KPU Kabupaten Sarolangun juga melakukan supervisi dan

monitoring sosialisasi yang dilakukan PPK. Sebanyak 10

PPK se-Kabupaten Sarolangun sudah di berikan anggaran

untuk melaksanakan sosialisasi.

Tahap awak KPU Sarolangun

menginstruksikan kepada setiap

PPK untuk menjadwalkan sosialisasi

tatap muka. Untuk segmentasi,

metode dan bentuk sosialisasi, KPU

membebaskan setiap PPK untuk berkreasi.

Berikut jadwal sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat PPK:

Sosialisasi Pemilih Pemula di Kecamatan Mandiangin

Sosialisasi Pemilih Pemula di Kecamatan Mandiangin

Page | 18


NO KECAMATAN TANGGAL TEMPAT

1 Sarolangun 5 November 2015 Aula Kantor Camat Sarolangun

2 Bathin VIII 3 November 2015 Aula Kantor Camat Bathin VIII

3 Mandiangin 28 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Mandiangin

4 Air Hitam 24 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Air Hitam

5 Pauh 26 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Pauh

6 Pelawan 28 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Pelawan

7 Singkut 24 Oktober 2015 Aula Kantor Camat Singkut

8 Limun 1 November 2015 Aula Kantor Camat Limun

9 Cermin Nan Gedang 27 – 28 Oktober 2015 MAN Teluk Tigo dan Kantor Desa Lubuk Resam

10 Batang Asai 1 November 2015 Aula Kantor Camat Batang Asai

c. Penyebaran bahan Sosialisasi

Selain melaksanakan sosialisasi berbentuk tatap muka KPU Kabupaten Sarolangun juga

melaksanakan penyebaran

bahan sosialisasi. Bahan

sosialisasi berupa poster dan

stiker. Seluruh bahan sosialisasi

di desain dan dicetak oleh KPU

Provinsi Jambi. Tugas KPU

Sarolangun hanya membantu

menyebarkan bahan sosialisasi

tersebut.

KPU Kabupaten

Sarolangun menerima bahan

sosialisasi pada tanggal 21

Oktober 2015 sebanyak 2.180

buah stiker dan 2.180 buah

poster. Stiker dan poster ini

didistribusikan ke kecamatan

dan desa melalui PPK dengan

rincian 100 lembar stiker untuk

10 kecamatan dan 100 lembar

Penyebaran Bahan Sosialisasi

Penyebaran Bahan Sosialisasi

Page | 19


poster untuk 10 kecamatan serta 1.580 lembar stiker untuk 158 desa/kelurahan dan 1.580 lember

poster untuk 158 desa/kelurahan. Sedangkan sisanya sebanyak 500 lembar stiker dan 500 lembar

poster disebarkan langsung oleh KPU Kabupaten Sarolangun.

KPU Kabupaten Sarolangun membentuk tim untuk menyebarkan bahan sosialisasi.

Dikarenakan pada saat itu hampir seluruh komisioner dan sekretariat KPU sedang sibuk

melaksanakan tahapan sosialisasi tatap muka, maka tim yang dibentuk KPU adalah tim dari

mahasiswa dan siswa sekolah menengah kejuruan yang sedang melaksanakan praktek kerja

lapangan di KPU Kabupaten Sarolangun. Tim ini dikoordinir langsung oleh Kepala Subbagian

Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Sarolangun. Tim bergerak mulai dari tanggal 1 – 5

November 2015.

d. Sosialisasi “Hit and Run”

Menjelang hari pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara, KPU Provinsi Jambi

menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Sarolangun

untuk melaksanakan sosialisasi yang simpel dan tidak

memerlukan anggaran dana yang banyak. Hal ini

merupakan suatu bentuk kreatifitas untuk

memaksimalkan sosialisasi meski minim

dana. KPU Provinsi Jambi menamai

sosialisasi ini dengan sebutan “hit and

run”.

Hit and run adalah sosialisasi

yang di tujukan untuk orang tua murid

sekolah dasar (SD) dan sekolah

menengah pertama (SMP) dengan cara

menyuruh murid SD dan SMP tersebut

membuat surat cinta untuk orang tua mereka yang isinya adalah ajakan datang ke TPS pada hari

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Diharapkan dengan adanya surat cinta ini

orang tua murid SD dan SMP tersebut dapat terenyuh hatinya dan mau datang ke TPS pada

tanggal pencoblosan.

Sosialisasi hit and run dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015 di enam sekolah yaitu

SD 44, SD 02, SD 03 Sarolangun serta SMP 17, SMP 01 dan SMP 02 Sarolangun.

Sosialisasi Hit and Run di Sekolah Dasar

Sosialisasi Hit and Run di Sekolah Dasar

Page | 20


D. Kampanye

Kampanye adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Kepemiluan yang

merupakan bagian dari tahapan

penyelenggaraan Pemilu, Tahapan

kampanye sendiri terdiri dari

beberapa tahapan diantaranya

adalah tahapan persiapan kampanye

yang dawali dengan koordinasi

dengan Pemerintah Daerah,

Pendaftaran Pelaksana Kampanye,

Penyerahan Laporan Awal dana

Kampanye, Koordinasi Lembaga terkait dan Penyusunan Jadwal Kampanye.

Pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

diselenggarakan diseluruh wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dan tujuan kegiatan Kampanye

itu sendiri adalalah merupakan wujud dari pendidikan Politik masyarakat yang dilaksanakan

secara bertanggung jawab guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.

Kegiatan kampanye dimulai 3 hari setelah pasangan calon ditetapkan menjadi calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam

kegiatan Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun hanyalah sebagai

perpanjangan tangan KPU Provinsi Jambi yang menjadi tuan rumah atau penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015, dan kabupaten Sarolangun hanya

memfasilitasi lokasi dan tempat kampanye, khususnya memfasilitasi tempat pemasangan alat

peraga Kampanye, sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum tidak dilaksanakan di

Sarolangun.

Sebelum menentukan lokasi atau tempat pemasangan alat peraga kampanye dan aturan

secara teknis yang harus ditaati oleh peserta kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun melaksanakan rapat kerja dan rapat koordinasi. Adapun tahapan pelaksanaan

kampanye di KPU Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

1. Rapat Kerja Kampanye bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten

Sarolangun.

Rapat kerja ini bertujuan agar seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkoordinasi

dengan para camat dan jajarannya untuk menentukan lokasi dan tempat pemasangan alat peraga

Rapat Kerja Kampanye dan Sosialisasi

Page | 21


kampanye, dimana alat peraga kampanye dalam bentuk apapun di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU), baik jumlah, tempat, pemasangan dan teknis lainnya.

Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2015 bertempat di ruang aula Komisi

Pemilihan umum Kabupaten sarolangun, dalam rapat seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

telah berkoordinasi dengan camat dan menentukan lokasi pemasangan Alat peraga Kampanye

yang mana lokasi ini nantinYa KPU akan berkoordinasi dengan Tim kampanye, pihak Kepolisian

dan dinas instansi terkait lainnya guna menyepakati tempat pemasangan Alat peraga kampanye.

2. Rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait, Panwaslu, Tim Kampanye pasangan

calon, pihak Kepolisian dan Panitia Pemilihan Kecamatan

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2015, antara Komisi

Pemilihan umum Kabupaten Sarolangun dengan Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan

wakil Gubernur Provinsi jambi disepakati tempat dan lokasi Pemasangan alat peraga Kampanye

ditetapkan dengan keputusan KPU Sarolangun dan membuat kesepakatan bersama antara

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Dan Tim Kampanye pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 dan disaksikan oleh Kapolres Sarolangun,

DANDIM 0420/SARKO, Ketua Panwaslu Kab. Sarolangun, Kasat SATPOL Kab. Sarolangun.

3. Tahapan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Alat peraga Kampanye di distribusikan oleh KPU Provinsi Jambi pada tanggal 4 September

2015, dengan 3 Jenis yaitu Baliho ukuran 300 cm x 600 cm, jumlah 5 x 1 kab/kota x 2 pasangan

calon (10 buah), Spanduk 100 cm x 600 cm, jumlah 2 x 158 Desa/kel x 2 pasangan calon (632)

dan umbul-umbul dengan ukuran 400 cm x 85 cm berjumlah10x 10 kec x 2 pasangan calon( 200

buah).

Dan selanjutnya KPU

Kabupaten Sarolangun segera

memasang Alat peraga Kampanye

berupa Baliho yang menjadi

domainnya KPU di tempat-tempat

yang telah disepakati bersama dan

Mendistribusikan Umbul-umbul dan

Spanduk ke Tingkat PPK dan PPS

untuk disegera di pasang sesuai

dengan surat Edaran KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 24/Ses-Kab.005.435316/IX/2015

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Page | 22


tanggal 5 September 2015 Perihal Petunjuk Teknis (Juknis) Pemasangan Spanduk dan Umbul-

umbul (alat Peraga Kampanye).

4. Penggantian Alat Peraga Kampanye

Pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 28 ayat 2

disebutkan Jenis Alat Peraga

kampanye, Ukuran dan jumlah

alat peraga kampanye, Namun

pada perkembanganny,

mengingat ada beberapa Alat

peraga kampanye yang

hilang/rusak, maka melalui surat

Edaran KPU Nomor

629/KPU/IX/2015, perihal Pemasangan dan penggantian Alat peraga kampanye yang rusak/hilang

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan

Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 28 September 2015 dan selanjutnya KPU Provinsi Jambi dan

Panwaslu Provinsi Jambi menyepakati untuk mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak/hilang,

dan sesuai surat Edaran KPU Provinsi Jambi Nomor 449.2/KPU-Prov.005/X/2015 tanggal 12

Oktober 2015 perihal Laporan Iventarisasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Jambi Tahun 2015. Dan KPU Kabupaten Sarolangun melalui surat Nomor

52/KPU-Kab.005.435316.X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Laporan Inventarisasi Alat

Peraga Kampanye yang rusak/hilang.

Berdasarkan Berita Acara bersama antara KPU Kabupaten Sarolangun dan Panwas

Kabupaten Sarolangun serta inventarisir dari seluruh PPK dalam kabupaten sarolangun

ditetapkan jumlah Alat Peraga yang hilang/rusak sebanyak 56 lembar dan tersebar di seluruh

kecamatan dalam kbupaten sarolangun dengan rincian sebagai berikut:

1. Umbul-umbul 4 Lembar hilang

2. Spanduk 50 Lembar hilang

3. Spanduk 2 lembar rusak

Maka setelah melalui proses pencetakan kembali Alat Peraga kampanye pada tanggal KPU

Provinsi mendistribusikan Pengganti Alat Peraga kampanye yang hilang dan selanjutnya KPU

Kabupaten Sarolangun segera mendistribusikan kembali ke PPK untuk dipsang kembali sesuai

aturan dan kesepakan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pembagian Alat Peraga Kampanye di Mandiangin

Page | 23


5. Masa Tenang

Masa tenang dimulai pada tanggal 6

Desember 2015, KPU Kabupaten

Sarolangun berkoordinasi dengan tim

Kampanye, Kepolisian, Satpol PP dan

Panwas Kabupaten Sarolangun

menurunkan seluruh Alat Peraga

Kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi

Pemilihan Umum.

Diawali dengan penurunan Baliho di

seluruh titik pemasangan baliho pada tanggal 6 Desember 2015 pukul 00.00 wib s.d selesai,

selanjutnya untuk Umbul-umbul dan spanduk diturunkan oleh PPK dan PPS pada hari yang sama.

E. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara

1. Pengadaan

Seuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar,

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sarolangun harus melakukan pengadaan guna untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan dalam

melaksanakan Pemililihan, adapun pengadaan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten sarolangun adalah sebagai berikut :

NO JENIS PENGADAAN/PEKERJAAN KUANTITAS METODE PEMILIHAN

1 ALAT KELENGKAPAN TPS

A PAKET 1 [ CV. Paru-Paru ] PENGADAAN

LANGSUNG 1. Tanda Pengenal 6670 2. Sticker nomor Kotak Suara 586

B PAKET 2 [ PENYEDIA TOKO DUA PUTRA] PENGADAAN

LANGSUNG

Penertiban Alat Peraga Kampanye

Pelipatan Surat Suara

Page | 24


1. Lem/perekat 566 2. Ballpoint (kecil) 2860 3. Spidol kecil KPPS 1768 4. Spidol besar TPS 576

C PAKET 3 [ TOKO BESI H. SANUSI] PENGADAAN

LANGSUNG

1. Gembok dan anak kunci 566 2. Alat Pencoblos/alat pemberi tanda pilihan 1668 3. Tali Pengikat Alat Coblos 556

4. Triplek/Papan Pengumuman 278

D PAKET 4 [ TOKO RESTU IBU ]

PENGADAAN LANGSUNG

1. Kantong Plastik besar 1270 2. Kantong Plastik Kecil 1112 3. Karet Pengikat Surat Suara 15 KG

E PAKET 5 [ YELVI FOTO ] PENGADAAN

LANGSUNG

1. Alas Pencoblos TPS 1668

Pengadaan alat kelengkapan pemilu lainnya langsung ditangani dari Komisi Pemilihan

Umum Provinsi seperti :

NO KELENGKAPAN LOGISTIK JENIS

1 TINTA PEMILIHAN 2015 TINTA PENANDA

2 SURAT SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

3 SEGEL DAN HOLOGRAM SEGEL PEMILU

HOLOGRAM PEMILU

4 ALAT BANTU TUNA NETRA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

5 FORMULIR MODEL – C MODEL – D MODEL – DA MODEL – DB 6 SAMPUL

TPS

1. Sampul II.S2 – KWK 2. Sampul V.S1 – KWK 3. Sampul V.S2.1 – KWK 4. Sampul V.S2.2 – KWK 5. Sampul V.S2.3 – KWK 6. Sampul V.S3 – KWK

7. Sampul DPT/DPT-b

Page | 25


8. Sampul Biasa (Sampul Kunci)

PPK 1. Sampul III.S1 – KWK

2. Sampul DAA – KWK

3. Sampul Biasa (Sampul Kunci)

KPU 1. Sampul II.S1 – KWK

2. Distribusi Logistik

Setelah Penerimaan, Pengadaan dan

pengelolaan selesai Komisi Pemilihan Umum

melakukan pendistribusian logistik Pemilu ke

Kecamatan dalam kabupaten Sarolangun.

Pendistribusian dari KPU Kabupaten ke PPK mulai

dari tanggal 06 Desember s.d 08 Desember 2015.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

3. Pengembalian Logistik

Setelah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS dan PPK, maka

seluruh logistik yang didistribusikan dikembalikan lagi kepada KPU Kabupaten Sarolangun.

Pengembalian Logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Sarolangun dimulai dari tanggal 10 Desember

2015. Adapun rinciannya sebagai berikut :

No Kecamatan Tanggal Distribusi

1 Mandiangin 10 Desember 2015

No Kecamatan Tanggal Distribusi

1 Mandiangin 06 Desember 2015

2 Pauh 06 Desember 2015

3 Batang Asai 06 Desember 2015

4 Limun 07 Desember 2015

5 Cermin Nan Gedang 07 Desember 2015

6 Air Hitam 07 Desember 2015

7 Singkut 08 Desember 2015

8 Pelawan 08 Desember 2015

9 Bathin VIII 08 Desember 2015

10 Sarolangun 08 Desember 2015

Rakor Distribusi Logistik dengan instansi terkait

Page | 26


2 Pauh 10 Desember 2015

3 Batang Asai 10 Desember 2015

4 Limun 10 Desember 2015

5 Cermin Nan Gedang 10 Desember 2015

6 Air Hitam 10 Desember 2015

7 Singkut 10 Desember 2015

8 Pelawan 10 Desember 2015

9 Bathin VIII 10 Desember 2015

10 Sarolangun 10 Desember 2015

F. Pemungutan dan penghitungan

1. Persiapan

a. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/kota berwenang

membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai garda terdepan dalam

pelaksanaan pemilukada. KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di

tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KPPS Kabupaten Sarolangun di bentuk dari tanggal 9 September sampai dengan 8

November 2015. Pembentukan ini sempat mengalami kendala karena lambannya surat edaran

dari KPU Provinsi Jambi selaku pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Jambi Tahun 2015. Menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Sarolangun berinisiatif untuk

menghubungi dan berkomunikasi secara instensif mengenai hal tersebut. Akhirnya rekrutmen

KPPS dapat berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang diamanatkan.

b. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, ada hal yang sangat penting

yang harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu tempat pemungutan suara (TPS). TPS adalah

tempat dimana masyarakat menggunakan hak pilihnya yang terdiri dari sebuah ruang dimana

kotak suara, surat suara dan petugas KPPS berada.

Page | 27


TPS dibuat paling lambat

satu hari menjelang pemungutan

dan penghitungan suara

berlangsung yaitu tanggal 8

Desember 2015. Untuk

memastikan kesiapan setiap TPS,

KPU Sarolangun telah

menginstruksikan seluruh PPK

dan PPS untuk memonitoring

pembutan TPS. KPU

Sarolangun sendiri sebagai koordonator penyelenggara yang berada di tingkat kabupaten/kota

juga terjun langsung dalam memonitoring pembuatan TPS tersebut.

Dari hasil pantauan KPU pembuatan TPS di semua titik hampir rampung dilaksanakan.

KPU pun sudah membagi beberapa tim untuk memonitoring pembuatan TPS ini. Seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun tak luput dari pantauan.

Khusus di kecamatan singkut, terjadi suatu permasalahan, hal ini terkait dengan tapal batas

antara Kabupaten

Sarolangun Provinsi

Jambi dengan Kabupaten

Musi Rawas Utara

Provinsi Sumatera

Selatan. KPPS dari Musi

Rawas Utara membuat

TPS yang memasuki tapal

batas Kabupaten

Sarolangun sehingga

sedikit mengganggu

penyelenggaraan. Namun, hal ini tidak banyak berpengaruh pada proses pelaksanaan di

pemilihan di Kabupaten Sarolangun dikarenakan yang melanggar tapal batas adalah

penyelenggara dari Musi Rawas. Permasalahan ini pun dapat diselesaikan setelah KPU

Kabupaten Sarolangun berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan

dengan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara.

Monitoring Pembuatan TPS di Kecamatan Batin VIII

Penyelesaian Permasalahan TPS di Kecamatan Singkut

Page | 28


c. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara di Provinsi Jambi

Proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di awali

dengan rapat koordinasi dan bimbinngan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta

rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Jambi. Yang di undang pada saat itu adalah

seluruh komisioner KPU Kabupaten Sarolangun beserta sekretaris. Dalam rakor dan bimtek

tersebut dijabarkan bagaimana persiapan, strategi dan tata cara pemungutan dan penghitungan

suara sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

Selain memberikan materi tentang pemungutan dan penghitungan suara, pada rakor dan

bimtek tersebut di jelaskan pula tentang rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilaksanakan

di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kota. Poin-poin yang penting yang dijabarkan adalah

bagaimana penyelesaian masalah jika terjadi hal-hal di luar perencanaan.

d. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPK, PPS dan KPPS

Setelah melaksanakan rakor dan bimtek pemungutan, penghitungan dan rekpaitulasi

penghitungan suara di

provinsi, KPU Kabupaten

Sarolangun di perintahkan

oleh KPU Provinsi Jambi

untuk melaksanakan bimtek

tingkat PPK kemudian PPK

melakukan bimtek terhadap

PPS serta PPS

melaksanakan bimtek di

tingkat KPPS.

KPU Sarolangun melaksanakan bimtek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi

penghitungan suara terhadap PPK pada

tanggal 15 November 2015. pemateri

bimtek di isi oleh seluruh komisioner KPU

Kabupaten Sarolangun. Dalam bimtek

tersebut di jelaskan bagaimana cara

menghitung suara mulai dari daftar

pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan

surat suara hingga suara sah calon. Di bahas juga mengenai penyelesaian masalah jika terjadi

kekeliruan. Selain itu, KPU juga menginstruksikan kepada PPK untuk membuat jadwal bimtek

Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk PPK di Kabupaten Sarolangun

Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk PPK di Kec. Batang Asai

Page | 29


terhadap PPS dan KPPS. Dalam kesempatan itu juga di sepakati bahwa KPU Kabupaten

Sarolangun melakukan supervisi bimtek terhadap PPS dan KPPS sebagai tanggung jawab KPU

agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyampaian materi oleh anggota PPK kepada PPS dan

KPPS.

Bimtek kepada PPS dan KPPS dilaksanakan mulai tanggal 18 November 2015 Sampai

dengan tanggal 5 Desember 2015. berikut tabel jadwal bimtek pemungutan, penghitungan dan

rekapitulasi penghitungan suara untuk PPS dan KPPS se-Kabupaten Sarolangun.

Jadwal Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan

Suara di tingkat PPS :

NO HARI TANGGAL KECAMATAN

1 RABU 18/11/2015 SINGKUT

2 KAMIS 19/11/2015 SAROLANGUN

3 SABTU 21/11/2015 BATHIN

4 SABTU 21/11/2015 CERMIN NAN GEDANG

5 MINGGU 22/11/2015 LIMUN

6 MINGGU 22/11/2015 PAUH

7 SENIN 23/11/2015 AIR HITAM

8 SENIN 23/11/2015 PELAWAN

9 SELASA 24/11/2015 MANDIANGIN

10 KAMIS, JUMAT 3, 4/12/2015 BATANG ASAI

Jadwal Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan

Suara di tingkat KPPS

NO HARI TANGGAL KECAMATAN

1 KAMIS 26/11/2015 AIR HITAM

2 SABTU 28/11/2015 SINGKUT

3 SABTU 28/11/2015 BATHIN VIII

Page | 30


4 MINGGU 29/11/2015 BATHIN VII

5 MINGGU 29/11/2015 MANDIANGIN

6 SENIN 30/11/2015 SAROLANGUN

7 SELASA 1/12/2015 PELAWAN

8 SELASA 1/12/2015 PAUH

9 RABU 2/12/2015 CNG

10 RABU 2/12/2015 LIMUN

11 MINGGU 5/12/2015 BATANG ASAI

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2015, KPU

Sarolangun menyiapkan beberapa strategi dan pembagian tugas. Komisioner dan sekretaris

beserta kasubbag bertugas memonitoring proses pemungutan dan penghitungan suara. Staf

sekretariat bertugas menjemput formulir C, C1 dan Lampiran C1 yang diperuntukkan untuk KPU

agar disampaikan kepada operator scanner untuk di pindai dan dikirim ke portal KPU Pusat.

Sedangkan operator yang telah di tunjuk bertugas menuggu formulir C, C1 dan lampiran C1 untuk

sesegera mungkin di pindai ke dalam portal KPU RI.

Terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi penyelenggara pada hari pemungutan

dan penghitungan suara.

Kendala pertama adalah

adanya perbedaan pengertian

oleh sesama penyelenggara di

tingkat KPPS mengenai

pemilihan dengan

menggunakan KTP. Perbedaan

itu terdapat pada pengertian

tentang KTP setempat. Salah

satu penyelenggara

berpendapat KTP setempat

adalah dengan alamat kelurahan atau desa setempat.

Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Oleh KPU Kabupaten Sarolangun

Page | 31


Sedangkan penyelenggara yang lain berkeyakinan bahwa KTP Kabupaten Sarolangun

boleh mencoblos di TPS mana saja di sarolangun. Namun hal dapat terselesaikan setelah mereka

berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sarolangun.

Berbeda dengan masalah tadi yang hanya terjadi di beberapa TPS, kesalahan pengisian

formulir C, C1 dan lampiran

C1 banyak sekali terjadi.

Kesalahan tersebut

kebanyakan adalah

kesalahan dalam

penjumlahan yang tidak

dikoreksi kembali. Sehingga

berpengaruh pada jumlah

akhir baik daftar pemilih,

pengguna hak pilih maupun

jumlah surat suara yang di

gunakan. Selain itu KPPS juga banyak yang tidak mengisi jumlah laki-laki dan perempuan.

Kebanyakan mereka hanya mengisi total jumlah pemilih dan pengguna hak pilih saja. Kesalahan-

kesalahan ini tidak terpantau karena formulir-formulir tersebut baru diserahkan setelah

penghitungan suara selesai atau sore hari. Sehingga baru terdeteksi ketika opearator situng

menginput data ke portal. Namun jumlah ini tidak terlalu signifikan sehingga dapat segera

terselesaikan setelah operator berkoordinasi dengan PPK agar di perbaiki langsung oleh KPPS

yang bersangkutan hari itu juga.

Dalam memonotoring kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, tidak banyak kendala

yang di hadapi oleh tim dari KPU Kabupaten Sarolangun. Pemungutan dan penghitungan berjalan

lancar tanpa suatu kendala apapun. Namun proses penjemputan formulir C, C1 dan lampiran C1

tidak dapat segera dilaksanakan dikarenakan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh

KPPS.

Terdapat beberapa KPPS yang masih belum memahami jenis-jenis formulir yang ada

sehingga proses penjemputan terhambat. Salah satu contohnya adalah ketidaktahuan KPPS akan

kegunaan fomulir berhologram yang seharusnya di masukkan kotak namun, malah sebaliknya

yang tidak berhologramlah yang masuk kedalam kotak. Contoh lainnya dari kesalahan KPPS

adalah memasukkan semua jenis formulir ke dalam kotak sehingga formulir yang seharusnya

dikirim ke KPU tidak bisa dikirim.

Suasana di Tempat Pemungutan Suara pada 9 Desember 2015

Page | 32


Dari sekian banyak masalah tersebut, PPK bersama dengan PPS dan panitia pengawas

pemilihan (Panwas) yang menemui masalah dengan segera memberikan alternatif solusi yaitu

dengan memfotokopi formulir yang ada di panwas dan menyerahkannya kepada tim dari KPU.

G. Rekapitulasi hasil penghitungan suara

1. Persiapan

a. Bimtek Aplikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara (SITUNG)

Dalam menunjang pekerjaan KPU, PPK dan PPS, KPU RI membuat aplikasi penghitungan

suara yang bertujuan mempermudah proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara

baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten/kota maupun KPU Provinsi. Kemudian KPU RI mengundang

divisi pemungutan dan penghitungan suara serta operator situng untuk menghadiri rapat

koordinasi sekaligus bimbingan

teknis. Rakor dan bimtek

dilaksanakan dua kali yaitu pada

11 – 13 November 2015

1182/und/X/2015 tanggal 27

Oktober 2015 tentang undangan

bimbingan teknis aplikasi pilkada

serentak Yang di hadiri divisi

pemungutan dan penghitungan

suara serta operator dan pada

27 – 29 November 2015

bertempat di mercure convention center Ancol berdasarkan surat undangan dari KPU RI nomor

815/KPU/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yang hanya dihadiri oleh operator. Pada rakor dan

bimtek pertama dilakukan uji coba aplikasi situng dan alat scanner yang memindai form C dan C1

( sertifikat hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara di TPS) tahap satu. Kemudian

rakor dan bimtek kedua dilakukan ujicoba pemindaian tahap kedua.

b. Bimtek Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Bimtek rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan bersamaan dengan bimtek

pemungutan dan penghitungan suara. Karena tidak ada bimtek khusus untuk ini. Bimtek tingkat

PPK dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015. Bimtek untuk PPS dilaksanakan pada

tanggal 18 sampai dengan 4 Desember 2015 sedangkan bimtek untuk KPPS dilaksanakan pada

Operator SITUNG lagi sibuk..

Page | 33


tanggal 26 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015. Jadwal bimtek tersebut merupakan hasil

kesepakatan dengan PPK. KPU Sarolangun sengaja berkoordinasi dengan PPK untuk

menjadwalkan bimtek-bimtek tersebut. Dikarenakan dalam pelaksanaan bimtek untuk PPS dan

KPPS, KPU akan memonitoring sekaligus terjun langsung sebagai pemateri. hal ini dilakukan

untuk menghindari perbedaan pandangan mengenai aturan yang ada yaitu peraturan KPU nomor

11 tahun 2015 tentang rekapitulasi.

2. Pelaksanaan

a. Proses Rekapitulasi Formulir C1 Lampiran melalui Aplikasi Penghitungan Suara

(SITUNG)

Sebelum PPK melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat

kecamatan, KPU Sarolangun melalui operator situng sudah terlebih dahulu melakukan

penyekenan formulir C, C1 dan lampiran C1 serta merekap formulir C1 lampiran melalui aplikasi

situng.

Dalam prosesnya, operator

situng yang berjumlah empat orang,

menemui banyak kendala. Formulir

C, C1 dan C1 lampiran yang di kirim

KPPS melalui PPK bukan lah barang

bagus. Dalam artian, formulir itu

masih mentah memiliki banyak

kesalahan baik dalam hal

penjumlahan, penulisan maupun

kolom kosong. Untuk mengatasi hal

tersebut operator langsung melaporkan hal ini kepada KPU untuk dimintai kebijakan.

Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa formulir tersebut harus di kirim

apa adanya meskipun ada kesalahan. Dalam proses pengiriman tersebut jika ada perbaikan maka

perbaikan itu di kirim kembali. Hal inilah yang menjadi dasar para operator untuk bekerja mengirim

data rekap dan menyeken formulir tersebut dan dimasukkan dalam porta KPU RI yang dapat di

akses melalui pilkada2015.kpu.go.id.

Setelah melalui proses penyekenan, perekapan dan pengiriman data formulir C, C1 dan

lampiran C1 selama 2 hari 2 malam akhirnya operator KPU Kabupaten Sarolangun dapat

menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan tuntas.

Proses Penyekenan, Perekapan dan Pengiriman Data Formulir C Pilgub dan Wagub Provinsi Jambi 2015

Page | 34


b. Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK

Pada tanggal 10 Desember 2015 secara serentak PPK melaksanakan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara. Bertempat di aula kantor camat masing-masing, PPK bersama

dengan PPS melakukan rekapitulasi secara simultan. Dalam peraturan KPU Nomor 11 Tahun

2015, memaksimalkan waktu rekapitulasi, PPK dapat melaksanakan rekapitulasi secara paralel

atau satu per satu. Beberapa PPK melaksanakan rekapitulasi secara paralel diantaranya adalah

PPK Pauh dan PPK Air Hitam.

Beberapa PPK dapat menyelesaikan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada

hari H yaitu Air Hitam, Pauh, Bathin VIII, Mandiangin, Singkut, Limun dan Cermin Nan Gedang

sementara itu tiga PPK lainnya menyelesaikan rapat rekapitulasi pada hari berikutnya. Yaitu

pelawan, Batang Asai dan Sarolangun.

Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak banyak masalah. Hanya

saja banyak catatan-catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU kedepan. Salah

satunya adalah penggunaan aplikasi penghitungan suara (situng) yang masih belum di pahami

oleh PPK. Sehingga setelah data masuk kepada KPU Kabupaten Sarolangun masih banyak di

temukan kesalahan-kesalahan yang berakibat data tidak singkron.

c. Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabuapaten Sarolangun

Sebelum melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten

Sarolangun terlebih dahulu melakukan

persiapan yaitu dengan mengundang

setiap Ketua PPK untuk melakukan rapat

pra pleno yang bertujuan mengiventarisir

masalah-masalah yang ada.

Dalam rapat tersebut ditemukan

beberapa masalah. Yaitu masih

terdapatnya kesalahan input data pada

aplikasi situng. Diantaranya yang pertama adalah kesalahan mengisi data Daftar Pemilih Tetap

(DPT), Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih

Tambahan 2 (DPTb-2). Yang kedua adalah kesalahan dalam mengisi pengguna hak pilih.

Kesalahan ini pengisian ini ada pada penginputan yang terbalik. Data yang seharusnya di tulis di

DPTb 2 tertulis di DPPH dan sebaliknya. Begitu pula dengan DPTb 1 dan DPT.

KPU Kabupaten Sarolangun menginstruksikan seluruh PPK yang memiliki kesalahan dalam

penginputan untuk berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan dan saksi pasangan calon agar

Rekapitulasi Penghitungan Perolehaan Suara Tingkat Kabupaten Sarolangun

Page | 35


memperbaiki data tersebut. Sehingga pada rapat pelono rekapitulasi tidak ada lagi kesalahan-

kesalahan yang berarti.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 tingkat Kabupaten Sarolangun di laksanakan pada

tanggal 16 Desember 2015.

Dihadiri oleh 5 orang komisioner

dan Sekretaris KPU Kabupaten

Sarolangun serta para undangan

yaitu seluruh PPK dan Sekretaris

PPK se-Kabupaten Sarolangun,

Panwas Kabupaten Sarolangun

dan saksi dari 2 pasang calon

Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Jambi yaitu Jannatul Firdaus dari pasangan calon Hasan Basri Agus dan EdyPurwanto

serta Erick Abdullah dari pasangan calon Zumi Zola Zulkofli dan Fachrori Umar.

Dibuka oleh ketua KPU Kabupaten Sarolangun, rapat pleno berjalan lancar. Satu persatu

PPK membacakan hasil rekapitulasi di tingkat PPK. Tidak banyak sanggahan yang berarti dari

saksi. Akan tetapi saksi banyak member masukan baik kepada PPK, KPU Kabupaten Sarolangun

maupun Paswas Kabupaten Sarolangun terkait kesalahan dalam penginputan data pada aplikasi.

Saksi berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi pada pemilihan – pemilihan selanjutnya.

Tepat pukul 17.00 rapat pleno berakhir dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita

acara dan sertifikasi hasil (formulir DB, DB1 dan lampiran DB1 KWK KPU). Dari hasil rekapitulasi

yang sudah dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Sarolangun diketahui bahwa pasangan calon

nomor urut 1 Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto unggul 86.7662 (70%) atas pasagan calon

nomor urut 2 Zumi Zola Zulkifli dan Fachrori Umar 36.774 (30%). Semua saksi pasangan calon

menerima hasil pleno rekapitulasi dengan catatan – catatan kecil sebagai masukan kepada KPU

Kabupaten Sarolangun kedepannya.

Jumlah daftar pemilih dan pengguna hak pilih

NO. URAIAN RINCIAN

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

AIR HITAM

BATANG ASAI

BATHIN VIII

CERMIN NAN

GEDANG LIMUN MANDI

ANGIN PAUH PELA

WAN

SAROLANGU

N

SING KUT

JUMLAH AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. DATA PEMILIH

1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

LK 8,659 6,376 7,463 4,172 6,428 13,312 8,688 10,580 17,527 13,950 97,155 PR 7,929 6,473 7,240 4,127 6,269 12,414 8,091 10,270 17,173 13,559 93,545 JML 16,588 12,849 14,703 8,299 12,697 25,726 16,779 20,850 34,700 27,509 190,700

2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)

LK 18 31 10 5 23 15 9 27 51 25 214 PR 16 24 9 3 10 21 12 18 36 35 184 JML 34 55 19 8 33 36 21 45 87 60 398

3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan

LK 1 4 7 1 0 6 2 4 17 3 45 PR 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 12

Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sarolangun

Page | 36


(DPPh) JML 1 6 8 2 0 8 2 6 18 6 57

4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya

LK 66 20 56 7 26 47 66 124 491 67 970 PR 47 11 55 14 21 39 44 158 518 57 964

JML 113 31 111 21 47 86 110 282 1,009 124 1,934

5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)

LK 8,744 6,431 7,536 4,185 6,477 13,380 8,765 10,735 18,086 14,045 98,384 PR 7,992 6,510 7,305 4,145 6,300 12,476 8,147 10,448 17,728 13,654 94,705

JML 16,736 12,941 14,841 8,330 12,777 25,856 16,912 21,183 35,814 27,699 193,089

B. PENGGUNA HAK PILIH

1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

LK 5,168 4,554 5,336 3,055 3,850 7,573 5,089 6,909 11,401 8,207 61,142 PR 4,933 5,333 5,325 3,319 4,175 7,571 4,838 7,355 11,618 8,577 63,044

JML 10,101 9,887 10,661 6,374 8,025 15,144 9,927 14,264 23,019 16,784 124,186

2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)

LK 4 19 7 4 10 9 7 11 30 10 111 PR 4 17 6 2 6 13 5 11 15 15 94

JML 8 36 13 6 16 22 12 22 45 25 205

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

LK 1 4 7 1 0 6 2 4 17 3 45 PR 0 2 1 1 0 2 0 2 1 3 12

JML 1 6 8 2 0 8 2 6 18 6 57

4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya

LK 66 20 56 7 26 47 66 124 491 67 970 PR 47 11 55 14 21 39 44 158 518 57 964

JML 113 31 111 21 47 86 110 282 1,009 124 1,934

5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)

LK 5,239 4,597 5,406 3,067 3,886 7,635 5,164 7,048 11,939 8,287 62,268 PR 4,984 5,363 5,387 3,336 4,202 7,625 4,887 7,526 12,152 8,652 64,114

JML 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382

Data Penggunaan Surat Suara NO. URAIAN

RINCIAN

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA AIR

HITAM BATANG

ASAI BATHIN

VIII

CERMIN NAN

GEDANG LIMUN

MANDIANGIN

PAUH PELAWAN

SAROLANGU

N

SING KUT

JUMLAH AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 17,024 13,198 15,070 8,516 13,037 26,412 17,220 21,402 35,613 28,234 195,726

2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos

5 4 0 0 44 1 25 4 7 50 140

3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 6,796 3,234 4,277 2,113 4,905 11,151 7,144 6,824 11,515 11,245 69,204

4 Jumlah surat suara yang digunakan 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382

Data Surat suara Sah dan Tidak Sah NO. URAIAN RINCIAN

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

AIR HITAM

BATANG ASAI

BATHIN VIII

CERMIN NAN

GEDANG LIMUN MANDIAN

GIN PAUH PELA

WAN

SAROLANGU

N

SINGKUT

JUMLAH AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!

1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 9,903 9,749 10,557 6,348 7,867 14,839 9,782 14,286 23,714 16,495 123,540

2 Jumlah Suara Tidak Sah 320 211 236 55 221 421 269 288 377 444 2,842

3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) 10,223 9,960 10,793 6,403 8,088 15,260 10,051 14,574 24,091 16,939 126,382

Data Pemilih Disabilitas NO. URAIAN RINCIAN

IV. DATA PEMILIH

DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR

HITAM BATANG

ASAI BATHIN

VIII

CERMIN NAN

GEDANG LIMUN

MANDIANGIN

PAUH PELAWAN

SAROLANGU

N

SING KUT

JUMLAH AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!

1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 12 28 5 2 5 12 14 15 18 13 124

2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 7 1 2 0 2 0 4 0 9 25

Rincian Perolehan Suara Sah Calon

NO. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN

V. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON

AIR HITAM

BATANG ASAI

BATHIN VIII

CERMIN NAN

GEDANG LIMUN MANDIAN

GIN PAUH PELA

WAN

SAROLANGU

N

SING KUT

JUMLAH AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #REF!

Page | 37


1 H. Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto, S.Hi., M.Si 6,024 8,463 8,513 5,832 4,220 8,201 6,971 11,060 18,244 9,238 86,766

2 H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP., MA dan Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum 3,879 1,286 2,044 516 3,647 6,638 2,811 3,226 5,470 7,257 36,774

Jumlah Suara Sah Calon 9,903 9,749 10,557 6,348 7,867 14,839 9,782 14,286 23,714 16,495 123,540

H. Evaluasi dan pelaporan

Berdasarkan UU no 8 Tahun 2015 bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU

Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan

gubernur dan wakil gubernur.

KPU Kabupaten Sarolangun

dalam hal ini telah melakukan Rapat

Eavaluasi Pelaksanaan pemilihan

gubernur dan wakil gubernir provinsi

Jambi Tahun 2016 pada tanggal 28

Januari 2016 yang dihadiri oleh

seluruh anggota PPK dan Sekretaris

PPK se Kabupaten Sarolangun.

Dalam rapat evaluasi tersebut

menghasilkan beberapa rekomendasi dari PPK se Kabupaten Sarolangun, antara lain sebagai

berikut :

1. Masih lemahnya SDM Penyelenggara baik ditingkat PPDP, KPPS dan KPPS

2. Harus adanaya perbaikan dalam perekrutan PPDP, PPS dan KPPS

3. Minimnya fasilitas PPK dan PPS

4. Kurangnya jumlah alat peraga kampenye yang disebarkan sehingga mengakibatkan

berkurangnya partisipasi pemilih

5. Daftar pemilih belum akurat

6. Ditambah waktu distribusi logistik untuk daerah yang terisolir

7. Minimnya anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi yang

mengakibatkan :

a. Sosialisasi tidak maksimal sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih

b. Bimtek penyelenggara tidak masksimal sehingga mengakibatkan minim pengetahuan bagi

penyelenggara terhadap peraturan dan tahapan pemilihan

Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilgub dan Wagub Provinsi Jambi 2015

Page | 38


BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 merupakan sebuah

proses seleksi dan legitimasi pasangan kepala daerah yang menghasilkan pemimpin Jambi 5 (lima)

tahun kedepan karena didukung dan dipilih langsung oleh masyarakat Jambi. Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 sebagaimana dijabarkan dalam laporan ini,

tentu menjadi tugas semua kalangan untuk selalu memantau kinerjanya selama 5 (lima) tahun ke

depan, semata-mata demi terwujudnya cita-cita Jambi khususnya dan secara umum di Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Saran

Dari sisi penyelenggaraan, mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkat KPU Kabupaten

Sarolangun dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cukup baik walaupun masih terdapat

kesalahan namun itu dapat teratasi. Ada beberapa rekomendasi perlu juga untuk perbaikan pemilu

mendatang, diantaranya :

1. Alokasi anggaran yang cukup untuk bimtek pemungutan dan penghitungan suara di KPPS;

2. Penyempurnaan aplikasi sidalih ;dan

3. Pemilu selanjutnya menggunakan e-voting

Page | 39


BAB IV

PENUTUP

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 hingga tahapan penetapan dan pengumuman hasil

pemilihan telah berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Dari segi hukum, gugatan terkait

kecurangan yang dilakukan selama pemilihanpun alhamdulillah tidak ada. Aman aman saja.

Bagaimanapun juga KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak terlepas juga dari persepsi

dan tudingan-tudingan miring, namun sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menyukseskan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2015 yang merupakan wujud dari

demokrasi. Akan tetapi sebagai penyelenggara pemilu harus berani introspeksi diri bahwa

sebenarnya ada capaian yang lebih baik yang bisa digapai apabila kita benar-benar mengeluarkan

segala kemampuan yang dimiliki. Semoga kita dapat menebusnya dalam pelaksanaan pemilihan

kedepan. Amin.

=a [e[ BW [^[ZS` G g =STgbSfW` ESda^S`Yg`kpu-sarolangunkab.go.id/download/LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN... · w p n ï =a_[e[ bw_[^[zs` g_g_ =stgbsfw` esda^s`yg` 7xmxdq 7xmxdq

Documents