A A A ( j) AA AU A’A A H TAHUN 2018 - Kemensos · 2019. 2. 8. · A A A ( j) AA AU A’A AH TAHUN 2018 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perwujudan tata kelola pemerintahan

LAPORAN KINERJA (LKj) PSAA DARUSSA’ADAH TAHUN 2018

0

LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2018

PSAA DARUSSA’ADAH ACEH

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA


1

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

terutama dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat kinerja atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan secara

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) juga dimaksudkan sebagai sebuah kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan

pencapaian visi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Panti Sosial

Asuhan Anak (PSAA) Darussa’adah Aceh dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2015-2019.

Diharapkan melalui Laporan Kinerja (LKj) PSAA Darussa’adah Aceh ini

memudahkan untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pencapaian target

kinerja PSAA Darussa’adah Aceh yang dalam pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan

dan peraturan perundang-undangan.

Aceh, Januari 2019

Kepala,

Darmanto


2

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ............................................................ 1

DAFTAR ISI ............................................................ 2

RINGKASAN (ABSTRAKSI) ............................................................ 3

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ............................................................ 4

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 5

A. Latar Belakang ............................................................ 5

B. Gambaran Umum Organisasi ............................................................ 6

C. Sistematika Penulisan ............................................................ 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................ 12

A. Perencanaan ............................................................ 12

B. Perjanjian Kinerja ............................................................ 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 14

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................ 14

B. Realisasi Anggaran ............................................................ 16

C. Capaian Kinerja ............................................................ 17

BAB IV PENUTUP ............................................................ 19

LAMPIRAN


3

RINGKASAN (ABSTRAKSI)

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran, terutama dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai

upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya.

Bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 ini berisi mengenai Perencanaan Kinerja

(Target Capaian Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Jumlah Anggaran) serta Akuntabilitas

Kinerja (Pengukuran Rencana Aksi, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja serta Kendala

dan Upaya mengatasinya).

Akuntabilitas Kinerja PSAA Darussa’adah Aceh berjalan dengan baik, sesuai

dengan Perencanaan Kinerja. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh PSAA

Darussa’adah Aceh, namun kendala tersebut tidak menyurutkan semangat dalam

memberikan pelayanan kepada penerima manfaat dan dapat diatasi.


4

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1 Struktur Organisasi PSAA

Darussa’adah

............................................................

8

Tabel 1 Komposisi PNS Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

............................................................

9

Tabel 2 Komposisi PNS Berdasarkan

Kepangkatan

............................................................

9

Tabel 3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) ............................................................ 12

Tabel 4 Capaian Kinerja PSAA

Darussa’adah Aceh Tahun 2018

............................................................

15

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan

Akuntabilitas Keuangan

............................................................

16

Tabel 6 Realisasi Anggaran Berdasarkan

Komponen/Akun

............................................................

16

Tabel 7 Rincian Capaian Kinerja PSAA

Darussa’adah Aceh Tahun 2018

............................................................

17


5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Lingkungan

Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi

dalam rangka mendukung terciptanya peningkatan kinerja yang lebih baik. Salah satu

penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi, Dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk

penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada

pemberi mandat kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai

upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai sebuah kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan

pencapaian visi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di suatu

instansi pemerintahan.

PSAA Darussa’adah Aceh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang

berada di bawah lingkungan Kementerian Sosial RI khususnya pada Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan selama selama satu tahun

anggaran. Pertanggungjawaban tersebut disusun dalam suatu Laporan Kinerja PSAA

Darussa’adah Aceh Tahun 2018. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.


6

B. Gambaran Umum PSAA Darussa’adah Aceh

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Darussa’adah Aceh merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan terhadap

anak korban konflik, anak korban bencana alam gempa dan tsunami, anak yatim/piatu,

anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. PSAA Darussa’adah

didirikan pada Tahun 2006 dan mulai dioperasionalkan pada Tahun 2007 dengan nama

Rumah Sejahtera Darussa’adah (RSD). Pada Tahun 2008 sampai dengan 2011 ada

penambahan program di PSAA Darussa’adah Aceh yaitu Program Perlindungan Sosial

Anak dan Program Taman Anak Sejahtera (TAS). Sejak tahun 2013 berdasarkan

Permensos No. 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PSAA Darussa’adah

Aceh, ada pergantian nama dari RSD menjadi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Darussa’adah Aceh.

Sesuai dengan Permensos nomor 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial, sehingga PSAA Darussa’adah Aceh perlu mempersiapkan alih

nomenklatur pada 2019 menjadi Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa’adah di Aceh.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan panti sosial sebagai lembaga penyelenggara pengasuhan rehabilitasi

dan perlindungan sosial secara prima.

b. Misi

1) Melaksanakan pelayanan sosial pengasuhan anak di dalam maupun di luar panti

2) Melaksanakan rehabilitasi sosial dalam rangka pemulihan keberfungsian sosial

anak.

3) Melaksanakan perlindungan sosial anak secara akuntabilitas dan transparan.

2. Tugas dan Fungsi

PSAA Darussa’adah Aceh mempunyai tugas memberikan bimbingan,

pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif,

promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar, fisik, mental, sosial, pelatihan

keterampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi anak dan anak yang memerlukan


7

perlindungan khusus. Dalam melaksanakan tugas tersebut PSAA Darussa'adah Aceh

menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan laporan.

b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan anak

dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

c. Pelaksanaan pelayanan sosial yang meliputi pemeliharaan kesehatan dan penetapan

diagnosa sosial, perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan pendidikan bagi

anak yang memerlukan pengasuhan.

d. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan

keterampilan bagi anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

e. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi anak dan anak

yang memerlukan perlindungan khusus.

f. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial dan rujukan bagi anak

dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

g. Pelaksanaan pusat model rehabilitasi dan perlindungan sosial anak dan anak yang

memerlukan perlindungan khusus.

h. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

3. Struktur Organisasi

PSAA Darussa’adah Aceh merupakan Unit Kerja Eselon IV di Lingkungan

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk

melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja PSAA Darussa’adah Aceh terdiri atas :

a. Urusan Tata Usaha

b. Subseksi Pelayanan Sosial Asuhan Anak

c. Subseksi Rehabilitasi Perlindungan Sosial Anak

d. Kelompok Jabatan Fungsional

e. Instalasi Produksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi PSAA Darussa’adah Aceh, Kepala Panti

(eselon IV) dibantu oleh 3 orang pejabat eselon V yaitu Kepala Urusan Tata Usaha,

Kepala Subseksi Pelayanan Sosial Asuhan Anak, Kepala Subseksi Rehabilitasi

Perlindungan Sosial, Kelompok Jabatan Fungsional (Pekerja Sosial) serta beberapa


8

orang staf di bagian masing-masing. Adapun struktur organisasi PSAA Darussa’adah

Aceh dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi PSAA Darussa’adah Aceh

4. Susunan Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi

mengingat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut sebagai inisiator dan

pencetus gagasan dalam mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Ketersedian SDM

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial di PSAA Darussa’adah

Aceh saat ini sebanyak 31 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 Tenaga

Kontrak, komposisi tersebut sudah termasuk 5 orang CPNS yang baru bergabung di

PSAA Darussa’adah Aceh pada Bulan Maret 2018 serta satu orang Penambahan

PNS berasal dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Aceh pada bulan Juni 2018 dengan

komposisi Jabatan sebagai Pekerja Sosial Pertama, Pekerja Sosial Pelaksana Pemula

dan Pembimbing Psikologi. Namun pada tahun 2018 ini ada tiga (3) orang PNS

dengan Jabatan Pekerja Sosial Pelaksana Pemula yang mengikuti kegiatan Tugas

Belajar (TB) di STKS Bandung selama empat (4) tahun. Adapun komposisi pegawai

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :


9

Tabel 1

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan

1 2 orang S2

2 9 orang S1

3 10 orang DIV

4 2 orang D III

5 8 orang SMA/ SMK

Tabel 2

Komposisi PNS Berdasarkan Kepangkatan

No. Jumlah Pegawai Gol/Pangkat

1 5 orang II a/Pengatur Muda

2 2 orang II c/Pengatur

3 10 orang III a/Penata Muda

4 4 orang III b/Penata Muda Tk I

5 6 orang III c/Penata

6 4 orang III d/ Penata Muda Tk I

Komposisi pegawai PSAA Darussa’dah Aceh berdasarkan tingkat pendidikan

dan kepangkatan menunjukkan bahwa kondisi pegawai saat ini dirasakan belum

cukup memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Hal tersebut

merupakan salah satu kendala dalam memberikan pelayanan sosial di PSAA

Darussa’adah Aceh.

5. Sarana dan Prasarana

Sejumlah sarana dan prasarana menjadi modal PSAA Darussa’adah Aceh

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam pencapaian kinerja Tahun 2018

diantaranya :

a. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang dimiliki PSAA Darussa’adah Aceh meliputi

gedung perkantoran, meunasah, bale pengajian, poliklinik, perpustakaan, aula,

sarana olahraga, rumah dinas dan alat transportasi.


10

b. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan Sosial Anak

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan sosial anak yang dimiliki

oleh PSAA Darussa’adah Aceh meliputi ruang makan, ruang case conference

(rapat), ruang terapi psikososial, ruang pekerja sosial, ruang komputer, ruang

belajar dan gedung keterampilan.

6. Sasaran Strategis

PSAA Darussa’adah Aceh sebagai salah satu UPT Kementerian Sosial

Republik Indonesia memegang peranan strategis dalam rangka melaksanakan

amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas

perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sasaran strategis PSAA Darussa’adah Aceh selama lima tahun kedepan (2015-2019)

dalam memberikan pelayanan sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak yang

berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus

diuraikan sebagai berikut :

a. Melaksanakan program prioritas nasional Kementerian Sosial khususnya pada

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang terkait dengan peningkatan

kesejahteraan sosial anak.

b. Menyelenggarakan Pelayanan Sosial Asuhan Anak dan Rehabilitasi

Perlindungan Sosial Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

c. Menjadi sarana informasi terkait permasalahan sosial anak yang ada di Provinsi

Aceh

C. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan

Kinerja di Lingkungan Kmenterian Sosial, maka sistematika penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan gambaran umum organisasi dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Organisasi.


11

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar

Perjanjian Kinerja 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisa :

A. Capaian Kinerja Organisasi, membandingkan antara target dengan

realisasi kinerja tahun 2018, membandingkan antara realisasi kinerja dan

capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, membandingkan

realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra organisasi,

menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,

menganalisa atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa

program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan Perjanjian Kinerja (PK).

BAB IV PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Perjanjian Kinerja dan Lainnya yang dianggap perlu.


12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Rencana Strategis PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2015-2019 disusun

berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Sosial RI, Renstra Ditjen Rehabilitasi

Sosial, Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2015-2019. Dengan adanya

Renstra ini pelaksanaan tugas di PSAA Darussa’adah Aceh dapat terarah sesuai dengan

tujuan organisasi.

Rencana Kinerja PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018 merupakan sarana dalam

menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), memperkirakan situasi dan kondisi saat

ini serta memperhitungkan kemungkinan faktor-faktor tertentu yang dapat berpengaruh

pada penyusunan Rencana Kinerja selanjutnya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan, visi

dan misi PSAA Darussa’adah Aceh. Adapun rincian Rencana Kerja Tahuan (RKT)

PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sasaran Strategis

Tahun 2017 Indikator Kinerja Target

Meningkatnya jumlah

anak yang mendapatkan

bantuan kebutuhan dasar

dan fasilitas hak dasar di

PSAA Darussa’adah Aceh

Jumlah anak yang

mendapatkan pelayanan

dan rehabilitasi sosial di

dalam PSAA

Darussa’adah Aceh

50

Jumlah anak yang

mendapatkan pelayanan

dan rehabilitasi sosial di

luar PSAA

Darussa’adah Aceh

60

Jumlah Anggaran DIPA PSAA Darussa’adah Aceh 2018 sebesar Rp. 5.819.082.000,- (LIMA

MILIYAR DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA DELAPAN PULUH DUA

RIBU RUPIAH).


13

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen

perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan khusus Penetapan Kinerja (PK), antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

2. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan

4. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja PSAA Darussa’adah Aceh dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial

Anak sebagai unit pimpinan yang lebih tinggi telah dilaksanakan pada Bulan Januari

Tahun 2018. Melalui perjanjian kerja ini, PSAA Darussa’adah Aceh sebagai pihak

pertama berjanji kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebagai pihak kedua akan

mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Selain itu, pihak pertama juga bertanggung jawab pada keberhasilan atau

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut. Selain itu, dalam perjanjian kinerja tersebut

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebagai pihak kedua bertannggungjawab untuk

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja PSAA Darussa’adah Aceh.

Adapun dokumen Perjanjian Kerja PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018 terlampir

dalam laporan ini.


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sasaran kinerja yang ditetapkan oleh PSAA Darussa’adah Aceh sebanyak satu (1)

sasaran, dengan dua (2) indikator kinerja utama dengan menggunakan indikator output.

Berdasarkan indikator output, capaian kinerja pelaksanaan kegiatan tahun 2018

seluruhnya tercapai. Capaian kinerja PSAA Darussa’adah Aceh selama satu tahun dapat

dilihat pada tabel berikut :


15

Tabel 4

Capaian Kinerja PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Kegiatan

Target

Tahun

2018

Reali

sasi

Tingkat

Capaian

(%)

Target

Out

come

Out come Penanggu

ng Jawab

Pelak

sana

Waktu

Pelaksana

an

Lokasi Ket (out come)

Juml

ah %

1

Meningkatnya

jumlah anak

yang

mendapatkan

bantuan

kebutuhan

dasar dan

fasilitas hak

dasar di PSAA

Darussa’adah

Aceh

Jumlah anak

yang

mendapatkan

pelayanan dan

rehabilitasi

sosial di dalam

PSAA

Darussa’adah

Aceh

Pemenuhan

Kebutuhan

dasar,

Kesehatan,

Bimbingan

Sosial &

Pendampingan

Keterampilan

dan Stimulan

(Toolskit)

50 50 100 50 50 100

Subseksi

Pelayanan

Sosial

Asuhan

Anak dan

Rehabilita

si &

Perlindun

gan Sosial PSAA

Darussa’

adah

Aceh

Januari s/d

Desember

Dalam

Panti

Penerima

Manfaat

mendapatkan

alternatif

pengasuhan,

melanjutkan

pendidikan dan

kembali ke

keluarga

Jumlah anak

yang

mendapatkan

pelayanan dan

rehabilitasi

sosial di luar

PSAA

Darussa’adah

Aceh

Pemenuhan

Kebutuhan

dasar,

Pembelajaran,

Kesehatan,

Pendampingan

, Bimbingan

Sosial

60 70 100 70 70 100

Subseksi

Rehabilita

si &

Perlindun

gan Sosial

Januari s/d

Desember

Luar

Panti

Tersalurkannya

Bansos kepada

penerima

manfat dan

tersampaikan-

nya materi

TEPAK


16

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018 telah tercapai sebesar

99,39% atau Rp. 5.783.419.036,- dari Pagu Rp. 5.819.082.000,-. Secara lebih rinci,

realisasi anggaran PSAA Darussa’adah Aceh ialah sebagai berikut :

Tabel 5

Realisasi Anggaran Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan

NO JENIS BELANJA PAGU ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 Belanja Pegawai 2.851.856.000 2.819.802.698 98,88

2 Belanja Barang 2.529.226.000 2.526.451.338 99,89

3 Belanja Modal 375.000.000 374.350.000 99,83

4 Belanja Bansos 63.000.000 63.000.000 100

TOTAL 5.819.082.000 5.783.604.036 99,39

Tabel 6

Realisasi Anggaran Berdasarkan Komponen/Akun

NO Output/Kegiatan PAGU ( Rp ) REALISASI ( Rp ) %

1 2245.001 1.362.851.000 1.362.300.000 99,96

2 2245.950 187.270.000 186.856.300 99,78

3 2245.951 375.000.000 374.350.000 99,85

4 2245.994 3.893.961.000 3.860.097.736 99,13

TOTAL 5.819.082.000 5.783.604.036 99,39

Keterangan :

1. 2245.001 adalah Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Rehabilitasi

dan Perlindungan Sosial

2. 2245.950 adalah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

3. 2245.951 adalah Layanan Internal (Overhead)

4. 2245.994 adalah Layanan Perkantoran

Rincian data per-akun tahun 2018 (terlampir dalam bentuk excel).


17

C. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja PSAA Darussa’adah Aceh pada tahun 2018, dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 7

Rincian Capaian Kinerja PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018

Sasaran Strategis

Tahun 2017 Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

(%)

Ket (Out

come)

Meningkatnya

jumlah anak yang

mendapatkan

bantuan kebutuhan

dasar dan fasilitas

hak dasar di PSAA

Darussa’adah Aceh

Jumlah anak yang

mendapatkan

pelayanan dan

rehabilitasi sosial di

dalam PSAA

Darussa’adah Aceh

50 50 100 Penerima

Manfaat

mendapatkan

alternatif

pengasuhan,

dapat

melanjutkan

pendidikan dan

kembali ke

keluarga

50 50 100

50 50 100

50 50 100

Jumlah anak yang

mendapatkan

pelayanan dan

rehabilitasi sosial di

luar PSAA

Darussa’adah Aceh

60 0 0 Tersalurkannya

Bansos kepada

penerima

manfat dan

tersampaikan-

nya materi

TEPAK

60 0 0

60 60 100

60 70 100

Berdasarkan tabel tersebut jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan

dan rehabilitasi sosial di PSAA Darussa’adah Aceh sebanyak 50 anak yang tinggal di

dalam panti, tercapai sesuai target dimana 40 orang anak penerima manfaat Pelayanan

Sosial Asuhan Anak (PSAA) dan 10 orang anak penerima manfaat Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial (RPSA). Namun jumlah penerima manfaat RPSA ini bersifat tidak

tetap karena on/off, dimana ada anak yang kembali ke keluarga (direunifikasi) tetapi ada

pula anak yang masuk ke dalam panti. Sedangkan untuk jumlah anak yang mendapatkan

pelayanan dan rehabilitasi sosial di luar PSAA Darussa’adah Aceh (dalam asuhan

keluarga)/ Bantuan Sosial (Bansos) melebihi target yang telah dibuat yaitu sebanyak 70

orang.

Kendala yang dihadapi PSAA Darussa’adah Aceh dalam mencapai mencapai target

indikator kinerja antara lain :


18

1. Adanya Permensos nomor 17 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal

Rehabilitasi Sosial, maka PSAA Darussa’adah Aceh tahun 2019 beralih fungsi

menjadi Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

(LRSAMPK) Darussa’adah di Aceh. Perubahan nomenklatur tersebut membutuhkan

beberapa persiapan seperti :

a. Pengembalian penerima manfaat pelayanan asuhan kepada keluarga

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama yang berhubungan langsung

dengan pelayanan.

c. Sarana dan Prasana yang harus disiapkan sesuai dengan karakteristik penerima

manfaat kelak.

2. Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada tahun 2018 melebihi target yang dicapai, dari

60 anak menjadi 70 anak merupakan pengalihan anggaran yang ada di PSAA

Darussa’adah Aceh dimana ada 10 anak pelayanan asuhan anak yang telah di

terminasi.

3. Masih kurangnya pemahaman orangtua/keluarga mengenai pola pengasuhan yang

baik bagi anak (Good Parenting).

4. Masih adanya anggapan bahwa anak korban adalah aib bagi keluarga/ warga

kampung, sehingga anak tidak diterima kembali ke keluarga/ kampungnya

(reunifikasi).

5. Dukungan dari perujuk pada saat pengembalian penerima manfaat kepada keluarga

(reunifikasi) yang masih sangat kurang.

Dalam mengatasi kendala tersebut PSAA Darussa’adah Aceh melakukan beberapa

hal diantaranya adalah :

1. Proses pengembalian anak kepada keluarga sudah diwacanakan sejak awal dan jika

ada orangtua/keluarga yang dianggap mampu memberikan pengasuhan yang baik

kepada anak maka dilakukan reunifikasi.

2. Terlaksananya kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)

3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial Kota/ Kabupaten, DP3A/

P2TP2A, TKSK atau Aparat setempat dalam memberikan pemahaman kepada

keluarga/ masyarakat sekitar.


19

4. Berkonsultasi dengan unit pimpinan yang lebih tinggi agar adanya peningkatan pada

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada di PSAA Darussa’adah Aceh,

sebagai proses perubahan alih nomenklatur.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018

merupakan bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam

memberikan laporan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi

organisasi guna mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan ini berisi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi keberhasilan,

kegagalan, hambatan, permasalahan serta upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi

sebagai bahan acuan melaksanakan rencana kinerja di tahun berikutnya.

Sesuai dengan tujuan organisasi PSAA Darussa’adah Aceh, yaitu untuk

mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anak, agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar di tengah-tengah kehidupan masyarakat. PSAA Darussa’adah Aceh

berupaya meningkatkan pelayanan rehabilitasi anak dengan menumbuh kembangkan

motivasi dan kemandiriannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) PSAA Darussa’adah Aceh Tahun 2018, dengan

harapan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan

kebijakan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Aceh, Januari 2019

Kepala,

Darmanto


20

LAMPIRAN


21

DOKUMENTASI KEGIATAN (FOTO)

Kegiatan Tata Usaha

Kegiatan Penyusunan SBK Tahun 2019

Kegiatan Penguatan Karakter Petugas Teknis


22

Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM

Kegiatan Pelayanan Asuhan Anak

Kegiatan Kids Get Talent di Hutan Wakaf

Jantho

Kegiatan Kids Get Talent di Hutan Wakaf

Jantho


23

Kegiatan Home Visit ke rumah salah satu keluarga penerima manfaat


24

Kegiatan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Kegiatan penerima manfaat program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Terapi di Alam

Kegiatan Verifikasi penerima manfaat program Bantuan Sosial (Bansos)


25

Kegiatan Peksos go to School

Kegiatan Peksos go to LPKA


26

Penyaluran Bansos dan Kegiatan TEPAK

TEPAK TASA 2018 sejumlah 100 orang anak dan keluarga

A A A ( j) AA AU A’A A H TAHUN 2018 - Kemensos · 2019. 2. 8. · A A A ( j) AA AU A’A AH TAHUN 2018 5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perwujudan tata kelola pemerintahan

Documents