Chapte r 8 1. Hasana Dina Wahidah / F0311058 2. Andhika Henny Nusantara / F0312009 3. Rosita Putri Diani / F0312109 UTANG PAJAK
Jun 30, 2015
Chapter 8
1. Hasana Dina Wahidah / F03110582. Andhika Henny Nusantara / F0312009
3. Rosita Putri Diani / F0312109
UTANG PAJAK
Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung
kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai
subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak
melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Secara yuridis dalam hal
utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan
pihak debitur yang mempunyai kewajiban.
PENGERTIAN UTANG
JENIS UTANG
Utang terbagi menjadi 2 jenis yaitu utang perdata (utang pada umumnya)
dan utang pajak. Perbedaan kedua jenis utang tersebut dapat dilihat dari
penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.
1.UTANG PERDATA
Penyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena
adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum.
2.UTANG PAJAK
Utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat
memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Dalam materi ini
hanya akan membahas tentang utang pajak.
TIMBULNYA UTANG PAJAK
Utang pajak timbulnya karena undang-undang, namun masih dibedakan lagi
menurut ajarannya. Ada 2 (dua) ajaran yang dimaksud, yaitu :
A. MENURUT AJARAN MATERIIL
Menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang
menyebabkan (tatbestand) timbulnya utang pajak yaitu rangkaian dari :
1. Perbuatan-perbuatan, misal : pengusaha melakukan impor barang
2. Keadaan-keadaan, misal : memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak
3. Peristiwa, misal : mendapat hadiah
Contoh pajak yang berlaku ajaran materiil adalah Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
TIMBULNYA UTANG PAJAK lanjutan…
B.MENURUT AJARAN FORMAL
Menurut ajaran formal utang pajak timbul karena adanya surat
ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Artinya, seseorang baru
diketahui mempunyai utag pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.
Contoh pajak yang masih menganut ajaran formal adalah Pajak Bumi
dan Bangunan, karena utang pajak yang timbul jika ada penetapan dari
fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
CARA PENGENAAN UTANG PAJAK
Menurut teori, ada 3 (tiga) cara pengenaan pajak yang dapat dilakukan :
A.PENGENAAN DI DEPAN (STELSEL FIKSI)
Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu
anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut bergantung pada ketentuan bunyi
UU. Misalnya, penghasilan WP pada tahun berjalan dianggap sama
dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan
kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun
berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan utang pajak pada
tahun berjalan. Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat
dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan
datang.
CARA PENGENAAN UTANG PAJAK lanjutan…
B.PENGENAAN DI BELAKANG (STELSEL RIIL)
Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada
keadaan yang sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu
tahun pajak. Utang pajak baru akan dikenakan di belakang, yaitu sesudah
berakhir tahun pajak yang bersangkutan. Karena besarnya penghasilan
yang diperoleh seorang WP baru diketahui pada akhir tahun.
Pengenaan pajak di belakang merupakan perhitungan pajak setelah
memperhitungkan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan di depan dan
merupakan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya, yang
dihitung pada akhir tahun setelah berakhirnya tahun pajak.
CARA PENGENAAN UTANG PAJAK lanjutan…
C.PENGENAAN CARA CAMPURAN
Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada
kedua cara pengenaan pajak (fiksi dan riil). Pengenaan cara campuran
merupakan cara yang sangat efektif dalam proses pemungutan pajak guna
tercapainya penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah. Selain
itu, cara ini adalah cara pengenaan pajak yang meringankan WP. Artinya,
WP diberikan kesempatan untuk mencicil beban pajaknya dengan cara
membayar pajak di awal yang dilakukan setiap bulan. Setelah berakhirnya
tahun pajak, WP disuruh menghitung sendiri kekurangan pajak yg
sebenarnya terutang. Dengan demikian WP hanya tinggal membayar
kekurangannya setelah berakhirnya tahun pajak.
BERAKHIRNYA UTANG PAJAK
Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut :
1. Pembayaran atau Pelunasan
Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan WP dengan menggunakan
surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan yang dapat
dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.
Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan
bentuk lainnya. Dalam sistem self assessment Wajib Pajak membayar utang
pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari fiskus.
BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…
2. Kompensasi
Adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara
pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama
atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis
pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau
tahun yang berbeda).
Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun
pajak yang sama
BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…
3. Penghapusan Utang
Dilakukan karena kondisi dari WP yang bersangkutan, misal WP dinyatakan
bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu umumnya karena tidak
dapat atau tidak mungking ditagih lagi dengan beberapa sebab (alasan) seperti
berikut:
a) WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
b) WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi
c) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa
d) Sebab lain sesuai hasil penelitian, misal WP atau dokumen tidak lagi dapat
ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti
kebakaran, bencana alam, dsb.
BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…
4. Daluwarsa
Merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya
waktu. Kedaluwarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian
hukum bagi WP untuk suatu masa tertentu yang ditentukan UU UU tidak lagi
mempunyai utang pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :
a) Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
b) Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
c) Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
d) Untuk WP yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu
Setelah batas waktu tersebut, WP tidak lagi mempunyai kewajiban untuk
melunasi utang pajak.
BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…
5. Pembebasan
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan
pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka
pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau
pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Pada dasarnya terdapat tida sistem pemungutan pajak yang berlaku, sbb :
1. Sistem Official Assessment
Adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi
atau terutang oleh WP dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi,
sistem ini sesuai ajaran formal, yaitu utang pajak timbul apabila telah ada
ketetapan pajak dari fiskus. Sehingga, dalam sistem ini WP bersifat pasif
sedangkan fiskus bersifat aktif.
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK lanjutan…
2. Sistem Self Assessment
Adalah sistem pemungutan pajak dimana WP harus menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang
terutang yang berarti tidak perlu adanya Surat Ketetapan Pajak yang terhitung
oleh fiskus. Sehingga sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut
ajaran materiil, yaitu utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan
timbulnya utang pajak. Untuk menyukseskan sistem ini ada beberapa prasyarat
dari WP, adalah sbb :
a)Kesadaran WP c) Kemauan membayar pajak dari WP
b)Kejujuran WP d) Kedisiplinan WP
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK lanjutan…
3. Sistem Withholding
Adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang
dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga, antara lain pemberi kerja dan
bendaharawan pemerintah.
SEKIANDAN
TERIMA KASIH