Top Banner
Chapte r 8 1. Hasana Dina Wahidah / F0311058 2. Andhika Henny Nusantara / F0312009 3. Rosita Putri Diani / F0312109 UTANG PAJAK
17

8.Utang Pajak

Jun 30, 2015

Download

Economy & Finance

Hasana Dina

from Wirawan B Ilyas & Richard Bourton
5th Edition
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 8.Utang Pajak

Chapter 8

1. Hasana Dina Wahidah / F03110582. Andhika Henny Nusantara / F0312009

3. Rosita Putri Diani / F0312109

UTANG PAJAK

Page 2: 8.Utang Pajak

Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung

kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai

subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak

melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Secara yuridis dalam hal

utang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan

pihak debitur yang mempunyai kewajiban.

PENGERTIAN UTANG

Page 3: 8.Utang Pajak

JENIS UTANG

Utang terbagi menjadi 2 jenis yaitu utang perdata (utang pada umumnya)

dan utang pajak. Perbedaan kedua jenis utang tersebut dapat dilihat dari

penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya.

1.UTANG PERDATA

Penyebab timbulnya utang perdata (utang biasa) umumnya karena

adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum.

2.UTANG PAJAK

Utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat

memaksakan pembayaran utang kepada Wajib Pajak. Dalam materi ini

hanya akan membahas tentang utang pajak.

Page 4: 8.Utang Pajak

TIMBULNYA UTANG PAJAK

Utang pajak timbulnya karena undang-undang, namun masih dibedakan lagi

menurut ajarannya. Ada 2 (dua) ajaran yang dimaksud, yaitu :

A. MENURUT AJARAN MATERIIL

Menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang

menyebabkan (tatbestand) timbulnya utang pajak yaitu rangkaian dari :

1. Perbuatan-perbuatan, misal : pengusaha melakukan impor barang

2. Keadaan-keadaan, misal : memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak

3. Peristiwa, misal : mendapat hadiah

Contoh pajak yang berlaku ajaran materiil adalah Pajak Penghasilan, Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Page 5: 8.Utang Pajak

TIMBULNYA UTANG PAJAK lanjutan…

B.MENURUT AJARAN FORMAL

Menurut ajaran formal utang pajak timbul karena adanya surat

ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Artinya, seseorang baru

diketahui mempunyai utag pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

Contoh pajak yang masih menganut ajaran formal adalah Pajak Bumi

dan Bangunan, karena utang pajak yang timbul jika ada penetapan dari

fiskus berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Page 6: 8.Utang Pajak

CARA PENGENAAN UTANG PAJAK

Menurut teori, ada 3 (tiga) cara pengenaan pajak yang dapat dilakukan :

A.PENGENAAN DI DEPAN (STELSEL FIKSI)

Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu

anggapan (fiksi) dan anggapan tersebut bergantung pada ketentuan bunyi

UU. Misalnya, penghasilan WP pada tahun berjalan dianggap sama

dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan

kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun

berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan utang pajak pada

tahun berjalan. Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat

dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan

datang.

Page 7: 8.Utang Pajak

CARA PENGENAAN UTANG PAJAK lanjutan…

B.PENGENAAN DI BELAKANG (STELSEL RIIL)

Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada

keadaan yang sesungguhnya (riil) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu

tahun pajak. Utang pajak baru akan dikenakan di belakang, yaitu sesudah

berakhir tahun pajak yang bersangkutan. Karena besarnya penghasilan

yang diperoleh seorang WP baru diketahui pada akhir tahun.

Pengenaan pajak di belakang merupakan perhitungan pajak setelah

memperhitungkan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan di depan dan

merupakan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya, yang

dihitung pada akhir tahun setelah berakhirnya tahun pajak.

Page 8: 8.Utang Pajak

CARA PENGENAAN UTANG PAJAK lanjutan…

C.PENGENAAN CARA CAMPURAN

Merupakan suatu cara pengenaan pajak yang mendasarkan pada

kedua cara pengenaan pajak (fiksi dan riil). Pengenaan cara campuran

merupakan cara yang sangat efektif dalam proses pemungutan pajak guna

tercapainya penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah. Selain

itu, cara ini adalah cara pengenaan pajak yang meringankan WP. Artinya,

WP diberikan kesempatan untuk mencicil beban pajaknya dengan cara

membayar pajak di awal yang dilakukan setiap bulan. Setelah berakhirnya

tahun pajak, WP disuruh menghitung sendiri kekurangan pajak yg

sebenarnya terutang. Dengan demikian WP hanya tinggal membayar

kekurangannya setelah berakhirnya tahun pajak.

Page 9: 8.Utang Pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut :

1. Pembayaran atau Pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan WP dengan menggunakan

surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan yang dapat

dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro atau di Bank Persepsi.

Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan

bentuk lainnya. Dalam sistem self assessment Wajib Pajak membayar utang

pajak tanpa harus menunggu adanya penagihan dari fiskus.

Page 10: 8.Utang Pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…

2. Kompensasi

Adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara

pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama

atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis

pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau

tahun yang berbeda).

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun

pajak yang sama

Page 11: 8.Utang Pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…

3. Penghapusan Utang

Dilakukan karena kondisi dari WP yang bersangkutan, misal WP dinyatakan

bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Selain itu umumnya karena tidak

dapat atau tidak mungking ditagih lagi dengan beberapa sebab (alasan) seperti

berikut:

a) WP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak

mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.

b) WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi

c) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa

d) Sebab lain sesuai hasil penelitian, misal WP atau dokumen tidak lagi dapat

ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti

kebakaran, bencana alam, dsb.

Page 12: 8.Utang Pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…

4. Daluwarsa

Merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya

waktu. Kedaluwarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian

hukum bagi WP untuk suatu masa tertentu yang ditentukan UU UU tidak lagi

mempunyai utang pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

a) Untuk pajak pusat adalah 5 tahun

b) Untuk pajak daerah adalah 5 tahun

c) Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun

d) Untuk WP yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

Setelah batas waktu tersebut, WP tidak lagi mempunyai kewajiban untuk

melunasi utang pajak.

Page 13: 8.Utang Pajak

BERAKHIRNYA UTANG PAJAK lanjutan…

5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan

pemerintah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka

pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau

pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

Page 14: 8.Utang Pajak

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pada dasarnya terdapat tida sistem pemungutan pajak yang berlaku, sbb :

1. Sistem Official Assessment

Adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi

atau terutang oleh WP dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi,

sistem ini sesuai ajaran formal, yaitu utang pajak timbul apabila telah ada

ketetapan pajak dari fiskus. Sehingga, dalam sistem ini WP bersifat pasif

sedangkan fiskus bersifat aktif.

Page 15: 8.Utang Pajak

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK lanjutan…

2. Sistem Self Assessment

Adalah sistem pemungutan pajak dimana WP harus menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang

terutang yang berarti tidak perlu adanya Surat Ketetapan Pajak yang terhitung

oleh fiskus. Sehingga sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut

ajaran materiil, yaitu utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan

timbulnya utang pajak. Untuk menyukseskan sistem ini ada beberapa prasyarat

dari WP, adalah sbb :

a)Kesadaran WP c) Kemauan membayar pajak dari WP

b)Kejujuran WP d) Kedisiplinan WP

Page 16: 8.Utang Pajak

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK lanjutan…

3. Sistem Withholding

Adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang

dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga, antara lain pemberi kerja dan

bendaharawan pemerintah.

Page 17: 8.Utang Pajak

SEKIANDAN

TERIMA KASIH