8. Program Penyuluhan Perikanan

PENYULUHAN PENYULUHAN PERIKANANPERIKANAN

Praktek penyuluhan bertujuan Praktek penyuluhan bertujuan mewujudkan kualitas hidup lebih mewujudkan kualitas hidup lebih

baik. baik.

SejarahSejarah

• Tahun 1960-1970-an kegiatan penyuluhan sangat diwarnai dengan transfer teknologi ke masyarakat.

• Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat acap kali hanya ditujukan tercapainya target-target yang ditetapkan

• Pembangunan demikian tidak menumbuhkan rasa memiliki dan tidak merangsang rasa tanggung jawab untuk menjaganya

• Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

• Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia.

Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi KerakyatanKerakyatan

• Indonesia mengembangkan suatu konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia dan berakarkan kerakyatan. Dan pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, tidak berarti akan menghambat upaya mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan hanya akan sinambung dalam jangka panjang jika sumber utamanya berasal dari rakyat sendiri, baik itu berupa produktivitas rakyat maupun sumber daya yang berkembang melalui penguatan ekonomi rakyat.

Pemberdayaan masyarakat adalahPemberdayaan masyarakat adalah

• sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable” (Robert Chamber).

• Salah satu upaya penting dalam strategi pemberdayaan, adalah pendidikan,

• dan melalui pendidikan terjadi pengembangan dan penyerapan ilmu pengetahuan.

• Sejak berlakunya ortonomi daerah dan Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan daerah (Pemda)

• Permasalahan pokok yang dihadapi selama ini adalah rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh. Karena itu, untuk memperkuat tenaga penyuluhan, pemerintah tahun 2006 telah mengangkat 6.000 orang penyuluh honorer, dan rencananya akan ditambah lagi 10.000 orang tahun2007. Selain itu, Deptan juga berupaya memperbaiki dan memfungsikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), menyediakan kendaraan dinas untuk transportasi penyuluh, serta membenahi metoda dan sistem penyuluhan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi kepada penyuluhan yang berorientasi kepada agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Sistem penyuluhan adalahSistem penyuluhan adalah

• seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

Penyuluhan adalahPenyuluhan adalah• proses pembelajaran bagi pelaku utama

serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

• Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

• Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

• Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

• Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.

• Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

• Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat.

Tujuan pengaturan sistem Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan

modalmodal sosial, yaitu: sosial, yaitu: • a.memperkuat pengembangan pertanian, perikanan,

serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;

• b.memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;

• c.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;

• d.memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan

• e.mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Fungsi sistem penyuluhan Fungsi sistem penyuluhan meliputi :meliputi :

• a.memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;

• b.mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;

• c.meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;

• d.membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;

• e.membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

• f.menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dang.melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan

SASARAN PENYULUHANSASARAN PENYULUHANPasal 5 Pasal 5 

•  (1)Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara.

• (2)Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. 

• (3)Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

kebijakan penyuluhankebijakan penyuluhan

Pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :  

 a.penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan  

 b.penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.

Strategi penyuluhanStrategi penyuluhan

• Strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan gender; dan peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.

Kelembagaan penyuluhan terdiri Kelembagaan penyuluhan terdiri atas :atas :

• a.kelembagaan penyuluhan pemerintah;

• b.kelembagaan penyuluhan swasta; dan

• c.kelembagaan penyuluhan swadaya.

Kelembagaan penyuluhan Kelembagaan penyuluhan pemerintahpemerintah

• a.pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;

• b.pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;   

• c.pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan

• d.pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan swastaKelembagaan penyuluhan swasta

• dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan setempat.

Kelembagaan penyuluhan swadayaKelembagaan penyuluhan swadaya

• dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

• 2.2.2.3. Penyelenggaraan Penyuluhan PerikananPenyelenggaraan penyuluhan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluham. Kegiatan perencanaan penyuluhan meliputi kegiatan penetapan sasaran, amteri, metode, tempat dan waktu pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan pada waktu yang tepat yaitu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sasarn, serta di lokasi yang tepat.(Mardikanto, 1993). Evaluasi penyuluhan dapat dibagi ke dalam berbagai jenis tergantung dari tujuan evaluasi dan fase kegiatan yang dilakukan. Menurut Thomas S,dkk (2005), jenis-jenis evauasi adalah sebagai berikut : Evaluasi awal (Pre Evaluation), Evaluasi proses atau evaluasi pelaksanaan (On Going Evaluation), Evaluasi akhir (Post Evaluation) dan Evaluasi dampak (Expost Evaluation).

• 2.2.2.4. Pembiayaan Penyuluhan PerikananSumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Anonimusb, 2006).2.3. Analisis Masalaha. Analisis SWOTSuatu bentuk analisis masalaha yang paling sering digunakan adalah analisis SWOT, Analsis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) (Suratman, 2001).Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor – faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal Strengths dan Weaknesses serta lingkungan Eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) (Rangkuti, 1997).

• b. Analisis Pohon MasalahAnalisis pohon masalah adalah suatu teknik untuk dapat melihat akar permasalahan. Analisa pohon masalah sering dipakai dengan masyarakat sebab sangat visual dan melibatkan banyak orang dengan waktu yang sama. Teknik ini dapat dipakai dalam situasi berbeda, dimana saja dengan penyebab masalah yang kurang jelas.Adapun tahapan dari analisis phon masalah adalah :a) Identifikasi masalah utamab) Identifikasi penyebab masalah tersebutc) Mengelompokan penyebab masalah tersebutd) Mengidentifikasi tingkatan penyebabe) Menentukan tujuan dan harapanf) Memprioritaskan masalah yang paling mendesakg) Memprioritaskan harapan yang paling efektifh) Mudah dan realistis untuk dicapaii) Menyusun rencana kegiatan dengan metode 5 W dan 1 H.(Anonimus, 2007)

• Pada tataran penjabaran target keberhasilan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mencantumkan angka peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 353%; maka tidak ada jalan lain, kecuali menggerakkan seluruh potensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara bersama melangkah dan menyatukan persepsi. Langkah terobosan yang telah dilakukan Pusat Pengembangan Penyuluhan KP selama beberapa tahun ini adalah merekrut lulusan D III atau D IV atau S1 bidang perikanan, sebagai Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK). Sepanjang tahun 2009, sejumlah lulusan D IV atau S1 bidang perikanan, telah memberikan waktunya mendukung program kelautan dan perikanan sebagai PPTK dengan menandatangani kontrak kerja sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan BPSDMKP Nomor SK.001/BPSDMKP.4/KP.350/ 1/2009 dan Nomor SK.003/BPSDMKP.04/TU.210/I/2009; yang menyatakan bahwa seluruh PPTK yang melakukan kontrak kerja pada tahun 2009 telah berakhir masa kontraknya tanggal 31 Desember 2009.

• Pada tahun 2010, Pusat Pengembangan Penyuluhan, Badan Pengembangan SDM KP membuka Penerimaan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak dengan penajaman persyaratan, sehingga memberi keyakinan bahwa PPTK tahun 2010 yang memenuhi persyaratan akan menjadi dinamisator dan penggerak utama yang mampu meningkatkan Pengembangan Penyuluhan dalam mewujudkan dua indikator kinerja tersebut di atas.