8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
1/45
MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN PNS
Penulis:
1. Drs Suparjiyanta
2. Didi Pringadi, SH, M. Si
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA, 2014
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
2/45
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut J.T Hall ( Handout Manpower Planning pada International
Personal Management Course : RIPA, London 1987) dinyatakan bahwa alasan-
alasan pegawai yang keluar atau berhenti dari suatu organisasi adalah karena
dua alasan: Voluntary (atas kehendak sendiri), dan Involuntary (tidak atas
kehendak sendiri).
Sebab-sebab berhenti atas kehendak sendiri diantaranya mengundurkan
diri, karena sakit, hamil, menikah, pindah tempat tinggal yang jauh dari tempat
kerjanya, masalah keluarga, memperoleh pekerjaan lain, tidak suka diangkat
dalam jabatan tertentu atau kondisi kerja, tidak cocok dengan rekan kerja, tidak
cocok dengan atasan, sekolah lagi pada jenjang yang lebih tinggi yang
memerlukan waktu kerja penuh, dipensiunkan dengan menerima bantuan
keuangan, dan karena alasan-alasan pribadi.
Sedangkan sebab-sebab berhenti tidak atas kehendak sendiri diantaranya
meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, pensiun baik karena telah
mencapai batas usia pensiun, karena kesehatannya tidak memungkinkan yang
bersangkutan untuk bekerja pada semua jabatan atau karena kontrak kerjanya
selesai, diberhentikan karena ketidakcakapan, karena terlalu lama tidak masuk
kerja, karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia atau karena redundant
(satu pekerjaan dikerjakan oleh lebih dari seorang pegawai) dan karena
misconduct (melakukan penyelewengan/kesalahan).
Terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
merupakan salah satu bagian siklus dalam Manajemen PNS diperlukan adanya
pengaturan yang mengacu pada norma, standar, dan prosedur serta pedoman
yang sama dalam penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), diperlukan landasan yang kuat bagi pelaksanaan penerpan peraturan
kepegawaian termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang Pemberhentian
PNS. Diantaranya adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
3/45
2
anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi
Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan
jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai
PNS. Dan bagi Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai
pejabat negara sebagaimana dimaksud diatas diaktifkan kembali sebagai PNS.
Selain itu Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan
menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar
sebagai calon.
B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS membahas
tentang pengertian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
Manajemen ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi,Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional,
Pejabat yang Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat,
Instansi Daerah, Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas,
Batas Usia Pensiun, Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian
PNS, Sebab-sebab Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang
diberhentikan, dan Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan
tertentu yang dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum
untuk perpanjangan tersebut.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
4/45
3
C. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah selesai mengikuti mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian
Pensiun PNS, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian
Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil,
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Manajemen ASN, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Pejabat
Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat yang
Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat, Instansi Daerah,
Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas, Batas Usia Pensiun,
Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian PNS, Sebab-sebab
Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang diberhentikan, dan
Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan tertentu yang
dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum untuk
perpanjangan tersebut.
D. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah selesai mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu :
1.
Mendeskripsikan pengertian, tujuan dan menerapkan proses
pemberhentian dan pemberian pensiun PNS;
2.
Menguraikan jenis-jenis pemberhentian PNS;
3. Menguraikan sebab-sebab pemberhentian PNS;
4. Menjelaskan hak-hak kepegawaian PNS.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
5/45
4
BAB II
PENGERTIAN, PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERHENTIKAN SERTA DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN
PNS
A. PENGERTIAN
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
4.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5.
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai
ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
6/45
5
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.
10.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.
11.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.
Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara
17. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang
mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan
organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS.
18. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan
kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah
ia masih hidup atau telah meninggal dunia.
19. Tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya
dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia
dalam dan karena menjalankan tugasnya.
20. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.
21. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang
bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
7/45
6
B. Pejabat Yang Berwenang Memberhentikan Pns
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
bahwa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilakukan oleh
Presiden.Namun demikian untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksudkan diatas Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian
wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang terkait
dengan wewenang Pemberhentian PNS tersebut adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .
1. Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Presiden
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil . Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan
PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c,
Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan
ruang IV/e.
2. Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat
a. Calon PNS Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi
PNS Pusat dilingkungannya;
b. Pemberhentian PNS Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b kebawah dilingkungannya.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
8/45
7
3. Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi
a.
Calon PNS Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi PNS Daerah dilingkungannya;
b. PNS Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang
IV/b kebawah dilingkungannya.
4. Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina
Kepegawaian Kabupaten/Kota
a. Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi PNS Daerah dilingkungannya;
b. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan
ruang III/d kebawah dilingkungannya.
Adapun untuk penetapan Pemberhentian PNS Pusat dan Daerah yang
tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia
pensiun ditetapkan oleh Kepala BKN untuk yang berpangkat Pembina
Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah.
C. Dasar Hukum Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS
1. Undang-Undang Nomor 5Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal-
pasal yang mengatur pemberhentian yaitu Pasal 87, 88 dan 89;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil , pasal-pasal yang dapat menjadi acuan yaitu Pasal 22, Pasal
23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27;
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
9/45
8
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai
Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Kepala BKN Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pedoman
pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan
diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke
bawah;
8. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014
tentang Batas Usia Pensiun PNS.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
10/45
9
BAB III
JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN DAN SEBAB-SEBAB
PEMBERHENTIAN PNS
A. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS
1. Pemberhentian Dengan Hormat
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana.
2. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4)
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
11/45
10
4. Pemberhentian Sementara
PNS diberhentikan sementara apabila :
a.
diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.Kepada PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS, dan Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS, dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) melalui saluran hierarkhi apabila menurut
pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang
setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin
itu tidak atau kurang benar. Kecuali hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
Presiden tidak dapat diajukan keberatan.
Adapun tahapan yang perlu diperhatikan dalam mengajukan keberatan
tersebut adalah :
1.
Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin
itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dapat
dipertimbangkan (kadaluwarsa);
2. Keberatan itu diajukan secara tertulis, dalam surat keberatan itu harus
dimuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap;
3.
Setiap Pejabat yang menerima surat keberatan atas hukuman disiplin,
wajib menyampaikannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
melalui saluran hierarkhi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja
terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu;
4.
Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan
atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya, wajib membuat
tanggapan tertulis atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat
keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin,
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
12/45
11
harus disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima
surat keberatan itu;
5.
Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa danmempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh PNS
yang bersangkutan dan tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang menghukum, serta mengambil keputusan atas keberatan itu
dalam waktu yang sesingkat mungkin;
6. Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah
mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan,
baik oleh PNS yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum.
B. Sebab-Sebab Pemberhentian PNS
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat
antara lain disebabkan karena :
1. Atas Permintaan Sendiri
a. PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS.
b.
Permintaan berhenti sebagaimana tersebut diatas dapat ditunda untuk
paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang
mendesak.
c. Permintaan berhenti dapat ditolak apabila PNS yang bersangkutan
masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang PNS yang
diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah
mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan
hak pensiun.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
13/45
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
14/45
13
e. PNS yang dinyatakan hilang, sebelum melewati masa 12 (dua belas)
bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai
berikut :
1)
Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiunapabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4
(empat) tahun. Tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja
sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun;
2) Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh
karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun
tanpa memandang masa kerja.
f.
PNS yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah
melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut :
1) Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali;
2) Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri
berdasarkan surat keterangan team penguji kesehatan,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-
hak lepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun
janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun
janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat
pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan
tersebut disertai kelengkapan :
1)
Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh
isteri/suami/anak;
2) Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS;
3)
Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
4) Salinan/foto copysah surat nikah;
5)
Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak;
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
15/45
14
6) Surat Keterangan kematian dari kepala kelurahan/camat;
7) Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/camat;
8)
Salinan/foto copy sah daftar keluarga;
9) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar.
Dalam hal PNS yang meninggal dunia apabila memenuhi syarat
untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka usul
pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan dengan usul pemberian
kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan
1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;
2) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat dalam satu tahun terakhir;
3. Penyederhanaan Organisasi
a.
Apabila ada penyederhanaan suatu organisasi Negara yang
mengakibatkan adanya kelebihan PNS, maka PNS yang kelebihan itu
disalurkan kepada satuan organisasi lainnya;
b. Namun apabila penyaluran tidak mungkin dilakukan, maka PNS yang
kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari
Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan
sebagai berikut :
c. Apabila PNS tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun;
d. Apabila PNS tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan
atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia
diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat
uang tunggu;
e. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
16/45
15
ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5
(lima) tahun. Apabila PNS tersebut telah mencapai usia 50 (lima
puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang
tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hak pensiun;
f.
PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa
menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,
akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50
(limapuluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian
uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang
bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara;
g. PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa
menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,
akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun,
maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak
pensiun.
4. Tidak Cakap Jasmani atau Rohani
a. PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan
dinyatakan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri
karena kesehatannya. Umpamanya seorang PNS yang karena suatu
kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh tim penguji
kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri;
b.
Atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya
sendiri dan/atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang PNS
yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh tim penguji
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
17/45
16
kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri; atau
c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
Umpamanya seorang PNS setelah berakhirnya cuti sakit oleh tim penguji kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam
jangka waktu lama.
5. Karena Tewas
Yang dimaksud tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya. ataumeninggal dunia dalam keadaan
lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu
disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya.Atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan
oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rokhani yang didapat dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya.Dapat juga diartikan meninggal
dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
Contoh : Pada suatu daerah, Pemerintah mengadakan suatu operasi
pembersihan terhadap gerombolan pengacau keamanan. Gerombolan
pengacau keamanan tersebut mengirimkan surat kepada Camat setempat
agar Camat itu mau bekerjasama dengan mereka. Karena Camat tidak
mau bekerjasama, maka gerombolan keamanan tersebut menculik Camat
dan kemudian membunuhnya.Beberapa hari kemudian jenazah Camat
tersebut diketemukan. Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat
perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan
dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta. Penetapan
surat keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN,
setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
18/45
17
Permohonan pensiun janda/duda dari PNS yang tewas diajukan dengan
melampirkan:
a.
Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh
isteri/suami/anak/orangtua;
b. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan sebagai Calon PNS;
c.
Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
d. Salinan/foto copy sah surat nikah;
e. Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/kenal lahir anak;
f.
Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/camat;
g. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat;
h. Salinan/foto copy sah daftar keluarga;
i.
Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.
Dalam hal PNS diajukan pensiun tewas bersamaan dengan usul kenaikan
pangkat anumerta, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun
tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat
anumerta dengan melampirkan :
a. Salinan sah surat keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta;
b.
Berita acara dari pejabat yang berwajib (Polri, Pamong Praja dan
yang lain) tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan
tewas;
c. Vitsum et repertum dari dokter;
d. Salinan sah surat penugasan atau surat keterangan dari pimpinan
instansi yang menerangkan bahwa tewasnya PNS yang bersangkutan
adalah pada waktu sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya;
e.
Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa
yang menimpa PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia
tewas.
Apabila yang dinyatakan tewas Calon PNS, maka terlebih dahulu yang
bersangkutan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 bulan yang
bersangkutan dinyatakan tewas, selanjutnya diberikan kenaikan pangkat
anumerta terhitung mulai tanggal pada saat yang bersangkutan
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
19/45
18
dinyatakan tewas dan diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 bulan
berikutnya.
Contoh :
Calon PNS bernama Ismail, lahir tanggal 12 Juni 1977, diangkat sebagai
Calon PNS sejak Maret 2012, sebagai Caraka golongan ruang II/a pada
Kementerian Perhubungan R.I. Pada tanggal 24 Januari 2013, saat
menjalankan tugas kedinasan ybs. mengalami kecelakaan, dan oleh
pejabat yang berwenang ybs. dinyatakan tewas dengan meninggalkan
Jamilah sebagai isteri sah yang berhak atas pensiun janda. Dalam hal
demikian maka Ismail, terlebih dahulu diangkat sebagai PNS sejak
tanggal 1 Januari 2013 dan diberikan pangkat anumerta golongan ruang
II/b terhitung mulai tanggal 24 Januari 2013, kepada Saudara Jamilah
diberikan pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 yang
ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BKN.
6. Karena Hukuman Disiplin
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS , apabila memenuhi
syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.
Sedangkan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS.
7.
Cacat Karena Dinas
PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun
(karena keuzuran jasmani dan rokhani), tanpa terikat masa kerja
pensiun, apabila oleh team penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat
bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang
disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
20/45
19
Yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :
a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain
yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu
disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, atau karena perbuatan anasir yang
tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir
tersebut.
b.
Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat
langsung dari pelaksanaan tugas.
PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat
karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian
dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN
setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-
masing instansi dengan melampirkan :
1) Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang
cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka daftar
perorangan calon penerima pensiun ditandatangani oleh
isteri/suami/anak/orang tua;
2) Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai
Calon PNS/PNS;
3)
Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
4) Salinan /foto copy surat nikah;
5)
Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak;
6) Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga;
7) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat
keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang
mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas
kedinasan;
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
21/45
20
8) Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang
peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat;
9) Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan
jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri;
10) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
11)
Untuk Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan
cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua
jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan
diberikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu
diangkat menjadi PNS.
8. Karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik
Dalam kedudukannya sebagai Unsur Aparatur Negara, PNS harus netral
dari pengaruh semua golongan dan partai politik.Untuk menjamin
netralitas tersebut PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik.
a. PNS yang mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS untuk
menjadi anggota dan atau pengurus partai politik kepada pejabat
yang berwenang dan disetujui, maka PNS tersebut diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS.
b.
PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol tanpa
mengajukan permohonan berhenti kepada dan atau ditolak oleh
pejabat yang berwenang. Tetapi tetap menjadi anggota dan atau
pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS
9. Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
22/45
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
23/45
22
golongan ruang IV/b ke bawah yang akan mencapai BUP kepada
masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan
sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang
bersangkutan mencapai BUP, melalui system Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK), dibuat sesuai Perketentiuan yang berlaku.
b. Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS
1) PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah
menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib
melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominative (listing
data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang
bersangkutan.
2)
Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK
masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum
dalam daftar nominative (listing data elektronik) dengan data
kepegawaian yang benar dan dismpaikan data pendukungnya
kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN, dibuat menurut
ketentuan yang berlaku.
Perbedaaan data kepegawaian tersebut, antara lain :
a)
Telah diangkat dalam jabatan structural atau fungsional yang
BUP-nya dapat diperpanjang. Dalam hal demikian, maka
dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data
elektronik) perbedaan ditulis “BUP Diperpanjang” dan
dicatat nomor dan tanggal keputusan pengankatan dalam
jabatan structural atau fungsioanal sekaligus pengangkatan
dalam jabatan structural atau fungsional sekaligus dilakukan
peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.
b) Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan
dalam undang-undang, misalnya Guru, Jaksa atau Hakim.
Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada
daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis
“Diangkat Sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan
tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan PNS yang
bersangkutan.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
24/45
23
c) Telah berhenti sebagai PNS. Dalam hal demikian, maka
dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data
elektronik ) perbedaan ditulis “Berhenti” dan dicatat nomor
dan tanggal keputusan pemberhentian.
d) Telah meninggal dunia. Dalam hal PNS meninggal dunia, maka
dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data
elektronik) perbedaan ditulis “Meninggal Dunia” dan dicatat
nomor dan tanggal keterangan kematian.
e)
Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja. Dalam hal
demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominative
(listing data elektronik) perbedaan ditulis “PI” atau “PWK”
(PI=Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja dan dicatat
nomor dan tanggal keputusan perpindahan.
f) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembberhentian dengan hormat
atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh
Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai
kekuatan hokum yang tetap. Dalam hal demikian, maka dalam
kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik)
perbedaan ditulis “Berhenti Dengan Hormat/Tidak Dengan
Hormat” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan
hukuman disiplinnya.
g) Sedang menjalani pemberhentian sementara. Dalam hal demikian,
maka dalam kolom keterangan daftar nominative (listing data
elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Sementara” dan dicatat
nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara.
Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan keputusan
pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/fotokopi
sah keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata nnaskah yang
bersangkutan, maka salinan/fotokopi sah sebagaimana tersebut pada
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
25/45
24
angka 1) sampai dengan angka 7), dilampirkan dan disampaikan
kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.
3)
Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian
Apabila dalam daftar nominative (listing data elektronik) yang
dikirim daro Kepala BKN?kepala Kantor Regional BKN terdapat
kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai BUP, maka
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi
membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang
diisi secara lengkap, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
1)
PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah
melakukan verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik)
terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam
rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan,
dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.
2) PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib
memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan
ketentuan sebagai berikut :
a) Apabila data telah benar agar ditandatangani
b)
Apabila terdapat perbedaan data tentang :
3) Nama, (misal: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar
dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota
berdasarkan penetapan Pengadilan;
4) Tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli
keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah
yang digunakan sebagai dasar pengangkatansebagai CPNS/PNS;
5) Pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan
dalam pangkat terakhir;
6) Masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun
agar dibuktikan dengan fotocopi sah keputusan tentang pengalaman
kerja;
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
26/45
25
7) Terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan
dengan salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan pertama
sebagai CPNS/PNS;
8) Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah akta
nikah/kawin/karis/karsu; dan
9)
Nama anak, agar dibuktikan dengan fotocopi sah akta kelahiran.
10) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat
sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
11)
PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu
setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan
kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi
dengan 5(lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (di belakang
pas foto ditulis nama dan NIP0 serta lampiran data pendukung untuk
mendapat pengesahan.
12)
Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP
tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus
menandatangani DPCP.
13) PPK masing-masing instansi bersama Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan
rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangakan penetapan
keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lambat 3
(tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominative (listing data
elektronik).
14)
Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain
menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik)
kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK juga memperbaiki dan
melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK dengan
melampirkan :
a) Hardcopy data dukung adanya perbedaan data;
b) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat
yang berwenang;
c)
5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm;
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
27/45
26
d) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan
e)
Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang
dapat dipertimbnagkan kenaikan pangkat pengabdian.
15)
PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah
rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor
Regional BKN melalui SAPK yaitu
a)
Daftar nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan
b) DPC
16) Daftar nominative dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g,
dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang
untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara
elektronik.
17)
Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang
berwenang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas formulir
pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca olej
Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang
ditunjuk.
18) PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan
pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik
tertentu kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang
akan digunakan untuk menjamin legilitas, otoritas, validitas, dan
autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.
d.
Penetapan Keputusan
1) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain
yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar
nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.
2) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan
pencetakan naskah keputusan pemberhentian dan pemberian
pensiun PNS dan janda/dudanya untuk ditetapkan.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
28/45
27
3) Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain
yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan
pemberian pensiun berdasarkan daftar nominative (listing data
elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.
4) Apabila PPK tidak melakukan rekonsiliasi atau tidak
menyampaikan daftar nominative (Listing data elektronik) hasil
rekonsiliasi melalui SAPK dalam waktu 3 (tiga) bulan senbelum
PNS mencapai BUP, maka Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan
pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang
ada di BKN.
e. Penyampaian Keputusan
Keputusan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN tentang
peberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda-nya
disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya
disampaikan kepada :
1) Pejabat Pembina Kepegawaian;
2)
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas
(PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
3)
PT. TASPEN (Pesero)/ PT ASABRI (Pesero);
4) Pejabat lain yang dianggap perlu; dan
5) Pertinggal
f. Pembayaran Pensiun Janda/Duda
Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam
keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan
sekaligus pensiun janda/duda-nya, maka janda/duda-nya harus
melapor kepada kantor pembeyaran pensiun PT TASPEN
(Pesero)/PT ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran
pensiun janda/dudanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
29/45
28
g. Ketentuan Lain
1) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS atau
pemberian pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang sebelum berlakunya
Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31
Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian
pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan
dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke
bawah, tetap berlaku
2) Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta
pensiun janda/dudanya bagi PNS Pusat di daerah sepanjang
mengenai kewenangan Kepala BKN ditetapkan oleh Kepala
Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya dengan ketentuan
instansi yang bersangkutan memberikan kewenangan mengelola
mutasi kepegawaian kepada pimpinan instansi vertical/unit
pelaksanan teknis di daerah;
3) Dalam hal isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum
dalam keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun
janda/duda/anak akan ditetapkan kemudian oleh Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
4)
Ketentuan mengenai penetapan pemberhentian dan pemberian
pensiun PNS yang mencapai BUP bagi PNS yang akan
diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang
IV/b ke bawah , berlaku juga bagi PNS yang akan diberhentikan
dalam pangkat Pembinaa tingkat I Golongan Ruang IV/b ke
bawah yang BUP-nya secara definitive telah ditetapkan dengan
undang-undang. Misalnya : Guru, Panitera Pengadilan Tingkat
Pertama, BUP-nya 60 (enam puluh) tahun, Jaksa BUP-nya 62
(enam puluh dua) tahun.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
30/45
29
10. Karena Sebab hal-hal lain
a. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya
setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
b. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis
masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, tetapi tidak dapat
dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan
dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Latihan
1.Seorang PNS bernama Drs. Dedi Darmadi lahir di Bandung tanggal 1
September 1955 diangkat menjadi CPNS tmt 1September 1980, dengan
pangkat Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan Ijazah Sarjana yang
dimiliki.Pada tahun 2000 ybs telah berpangkat Pembina golongan ruang
IV/a dan telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian. Dengan adanya
penyederhanaan organisasi diinstansinya pada bulan Agustus 2000 maka
mengakibatkan kelebihan pegawai termasuk diantaranya adalah ybs dan
sudah tidak mungkin lagi disalurkan ke instansi lain.
Bagaimana menurut Saudara penyelesaiannya terhadap PNS tersebut
?Jelaskan !
2.PNS bernama Bagio, SH, M.Si lahir 17 Maret 1967, diangkat sebagai CPNS
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam golongan ruang III/a
tmt 1 maret 1992 dan ditempatkan pada Biro Hukum Kemdikbud. Pada
tahun 1996 yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S-2 pada bidang
Manajemen.Golongan ruang terakhir ybs III/c dengan masa kerja golongan
11 tahun 4 bulan. Pada bulan Juli 2003 ybs mengajukan permohonan
berhenti sebagai PNS karena ditawari bekerja pada sektor swasta dan akan
diangkat sebagai Direktur Personalia.
Bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut ?Jelaskan !
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
31/45
30
3.CPNS bernama Purwono, pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a tmt
1 Oktober 2002. Ditugaskan sebagai Caraka pada Kantor Dinas Sosial
Prop.Kalimantan Timur.Telah menikah dan dikarunia 2 orang anak. Pada
tanggal 12 Januari 2003, ketika hendak menuju kekantor, dalam perjalanan
bis yang dinaiki oleh ybs mendapat kecelakaan, sehingga bis yang dinaiki
tsb masuk dalam parit dan banyak menimbulkan korban. Akibat kejadian itu
Sdr. Purwono tsb mendapat luka yang cukup parah sehingga kaki dan
tangannya mengalami kelumpuhan total.
Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tim Penguji Kesehatan
RSU Samarinda Nomor 578/RSU/5/2003 tanggal 8 Mei 2003, Sdr Purwono
dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus tersebut ? Jelaskan !
4.Penetapan Pensiun, Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan
Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yg akan memasuki BUP :
a. Nama : SURIPTO
b. Tanggal Lahir : 19 – 11 – 1951
c. Pangkat : Penata
d.
Golru Terakhir : III/c TMT.1-4-2005
e. MKG : 22 th, 04 bln.
f.
Diangkat CPNS : Golru II/a TMT.1-3-1981 MKG 5 th, 3 bln
(pengalaman kerja yang diperhitungkan sejak 1-11- 1975 s/d 31-1-
1981).
Bagaimana Penyelesaiannya ?
5.Penetapan usul Pensiun Janda/Duda, pemberian Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan Perhitungan Masa Kerja,PNS yang Meninggal Dunia.
a. Nama : OJOSULOYO, MM
b. Tgl. Lahir : 12 – 01 – 1961
c. Pangkat : Pembina
d. Golru.terakhir : IV/a TMT.01-04-2006
e. MKG : 19 tahun 01 bulan
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
32/45
31
f. Diangkat CPNS : Golru II/b TMT.01-03-1985 MKG 03 tahun 00 bulan
(tambahan masa kerja fiktif)
g.
Meninggal Dunia : 28-02-2007
h. Nama Isteri : NURLEA
Bagaimana Penyelesaiannya ?
D. Rangkuman
1. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS
a. Pemberhentian Dengan Hormat
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan
tidak berencana.
b. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
3)
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang
dilakukan dengan berencana.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
33/45
32
d. Pemberhentian Sementara
PNS diberhentikan sementara apabila :
1)
diangkat menjadi pejabat negara;
2) diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
atau
3)
ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Batas Usia Pensiun
Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai
Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia
pensiun, yaitu :
a.
58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b.
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
3. Catatan
Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan sebagai berikut :
a. Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
b.
Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya;
c.
Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
d. Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator;
e. Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas ; dan
f.
Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
34/45
33
BAB IV
HAK-HAK KEPEGAWAIAN
A. Hak PNS yang Diberhentikan Dengan Hormat
1.
Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagai
akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
PNS sebagaimana dimaksud diatas :
a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun,
apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh)
tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun; b. Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat
uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa
kerja seperti maksud diatas;
3. PNS yang menurut surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena tidak cakap
jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hak pensiun dengan ketentuan:
a. Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau
rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban
jabatannya;
b. Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4
(empat) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan
disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
4.
PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
35/45
34
B. Uang Tunggu
1. Yang berhak menerima uang tunggu, adalah PNS yang diberhentikan
dengan hormat, dari jabatan negeri karena kelebihan pegawai yang
diakibatkan oleh penyederhanaan suatu satuan organisasi dan tidak dapat
disalurkan ke instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;
2.
Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
3.
Besarnya uang tunggu adalah :
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
b.75% (tujuhpuluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun
selanjutnya.
4. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.
5.
Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS, oleh sebab itu
kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,
tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
6.
PNS yang menerima uang tunggu diwajibkan:
a. Melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang setiap kali
selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang
tunggu;
b. Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan Negeri;
c. Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila
akan pindah alamat diluar wilayah pembayaran.
7.
PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu
jabatan negeri apabila ada lowongan.
8. Pegawai Negeri yang menerima uang tunggu yang menolak untuk
diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk
diangkat kembali.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
36/45
35
9. PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu
jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak
menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. Pencabutan
pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat
keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri.
10. PNS yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu tidak
dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri apabila :
a. Dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa
menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun;
b.
Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu PNS yang
bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia 50 (lima puluh)
tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tetapi
pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan
berikutnya ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
c. Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang
bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum
pula memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun maka ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
37/45
36
BAB V
PENUTUP
Batas usia pensiun (BUP) bagi pejabat fungsional yang tidak diatur
perpanjanganbatas usia pensiunnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun
2014 yangberlaku saat ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.Adapun BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut,
pada tanggal 19 Maret 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21
tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas
Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.
Dalam Pertaturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa :
(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai
Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
(2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan
Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;
2) Jabatan Fungsional Apoteker;
3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit
pelayanan kesehatan negeri;
4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;
6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
7) Jabatan Fungsional Penilik;
8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau
10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
38/45
37
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:
1 Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan
secara penuh di bidang penelitian;
2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;
3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;
4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;
5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;
6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;
7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau
8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.
Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan
sementaradari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib
karenamenjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh
enam)tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima
puluhdelapan) tahun.
Contoh:
Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 10 Mei 1958, pada saatini yang
bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara darijabatan negeri
karena ditahan oleh pihak yang berwajib sejak 5 Juni 2013dan sampai dengan
Januari 2014 yang bersangkutan masih menjalanipemberhentian sementara
karena belum ada putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum
tetap.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnyaadalah 58
(lima puluh delapan) tahun.
Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan
organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, danbelum
berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia
pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
Contoh :
Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 5 Januari 1958, pada saatini
yang bersangkutan sebagai pejabat negara.Dalam hal demikian, maka yang
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
39/45
38
bersangkutan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.Batas
usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lainyang
ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, danPanitera),
dinyatakan tetap berlaku.
Dengan dimikian maka pada dasarnya PNS yang telah mencapai batas
usiapensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia
pensiun, yaitu :
1. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;
2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
PNS ini disebutkan bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan jabatan di
lingkungan Kementerian Negara perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun. Sehingga ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1979 yang menyatakan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu diubah sebagai
berikut :
Perpanjangan batas usia pensiun (BUP) sampai dengan :
1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti
Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang
penelitian, atau jabatan lain yang dtentukan oleh Presiden;
2. 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Wakil
Menteri;
3.
60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eslon I,
Eselon II, jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri, jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
40/45
39
Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain
yang sederajat, atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
4.
58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Hakim
pada Mahkamah Pelayaran atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
5. Perpanjangan BUP sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang
memangku jabatan struktural Eselon I tertentu dilaksanakan dengan
persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
b.
memiliki kinerja yang baik;
c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian PNS disebutkan bahwa :
1. Batas usia pensiun sampai 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang
memangku : Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan
secara penuh di bidang penelitian; Jabatan Hakim pada Mahkamah
Pelayaran; Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden
2. Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh tahun) bagi
PNS yang memangku:Jabatan struktural eselon I, Jabatan struktural eselon
II, Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan
kesehatan negeri, jabatan pengawas Sekolah Menegah Atas, jabatan
pengawas Sekolah Menengah Pertama, jabatan pengawas Sekolah Dasar,
jabatan pengawas Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat;
atau Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. PNS yang semula
menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai
wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; PNS yang
semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil
menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan
fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
41/45
40
Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Yang dimaksud dengan Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang
mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS;
2.
Prinsip pemberhentian PNS adalah dilakukan oleh Presiden namun dapatmemberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah;
3. Batas usia pensiun PNS adalah :
a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b.60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
c.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
4. Jenis-jenis pemberhentian pensiun ada 3 yaitu : Pemberhentian dengan
hormat; Pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian
sementara.
5.
Sebab-sebab PNS diberhentikan karena :
a. Atas permintaan sendiri;
b.Mencapai Batas Usia Pensiun;
c.
Adanya Penyederhanaan Organisasi;
d.Tidak cakap jasmani atau rohani;
e. Cacat Karena Dinas;
f. Meninggal dunia atau hilang;
g.Tewas
h.Hukuman Disiplin
i. Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik
j.
Hal-hal lain.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
42/45
41
Kunci Jawaban :
Soal 1.Dalam hal demikian karena sampai dengan adanya penyederhanaan
organisasi pada bulan agustus 2000 ybs baru berusia 45 tahun, dengan
masa kerja 20 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan pensiun,
maka ybs diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu
(sebanyak-banyaknya 5 tahun) dan ybs diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat usia ybs. 50 (limapuluh)
tahun.
Soal 2.Kondisi kepegawaian pada akhir bulan Juli 2003 Saudara Bagio, SH,
M.Si berusia 36 tahun 4 bulan dan mempunyai masa kerja 11 tahun 5
bulan, berdasarkan data tsb. Permohonan berhenti ybs dapat
dikabulkan dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas
permintaan sendiri tanpa hak pensiun.
Adapun hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada Sdr Bagio, SH,
M.Si adalah Tunjangan Hari Tua dan Taperum sejumlah masa iuran
yang telah dipotong sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan
bulan Juli 2003.
Soal 3.Penyelesaian masalah kepegawaian terhadap Sdr.Purwono adalah
sebagai berikut :
Diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2003.
Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian menjadi Pengatur Muda,
golongan ruangII b terhitung mulai tanggal : 8 Mei 2003
Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitungmulai tanggal
31 Mei 2003 dan Diberikan hak Pensiun terhitung mulai tanggal
1 Juni 2003
Soal 4.Penetapan Pensiun :
a. Sdr. Suripto diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir
bulan Nopember 2007.
b. Diberikan hak pensiun TMT. 1 Desember 2007
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
43/45
42
Perhitungan Masa Kerja Gol (MKG) :
a. MKG pada TMT 1-4-2005 adalah : 22 tahun, 04 bulan
b.
Penambahan sejak 1-4-2005 s/d 1-10-2007 : 2 tahun, 06 bulan
c. Jumlah MKG TMT 1-10-2007 adalah 24 tahun 10 bulan
(Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.)
Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) :
a. MK pada saat pengangkatan sebagai CPNS : 5 tahun, 3 bulan
b.
MK sejak CPNS (1-3-1981) s/d TMT Pensiun (1-12-2007) adalah 26
tahun 9 bulan.
c. Jumlah MKP : 32 tahun 0 bulan
(pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs)
Pemberian KP Pengabdian :
a.
Dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1) huruf b
menyatakan : memiliki masa kerja sebagai PNS selama sekurang-
kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya
telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.
b.
Penetapan TMT KP Pengabdian adalah tanggal 1 bulan ybs
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
Pertimbangan thd Sdr. SURIPTO :
a. Mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 26
tahun 08bulan (sejak 1-3-1981 s/d 1-11-2007)
b. Mempunyai masa pangkat selama 2tahun 07 bulan
(sejak 1-4-2005 s/d 1-11-2007)
c. Dengan demikian Sdr. SURIPTO dapat diberikan KP Pengabdian
setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang
III/d, TMT 1-11-2007.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
44/45
43
Soal 5.Penetapan Pensiun Janda :
a. Sdr. OJOSULOYO, MM diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
pada akhir bulan ybs Meninggal Dunia, yaitu pada akhir bulan
Pebruari 2007.
b. Kepada Sdr. NURLEA janda almarhum OJOSULOYO,MM
diberikan pensiun janda TMT. 01-03-2007.
Perhitungan Masa Kerja Golongan ( MKG) :
a. MKG TMT 01-04-2006 adalah 19 tahun 01 bulan.
b.
Tambahan Masa Kerja dari 01-04-2006 s/d 01-03-2007 adalah 00
tahun 11 bulan
c. Jumlah MKG TMT 01-03-2007 adalah 20 tahun 00 bulan
(Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.)
Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) :
a. Masa kerja pada saat pengangkatan sebagai CPNS sebanyak 03
tahun 00 bulan sebagai masa kerja fiktif tidak dapat dihitung sebagai
masa kerja pensiun.
b. Masa kerja pensiun yang dihitung adalah sejak ybs. diangkat sebagai
CPNS sampai dengan ybs Meninggal dunia, yaitu sejak 01-03-1985
s/d 28-02-2007.
c. Jumlah Masa kerja yang didapat adalah 22 tahun 00 bulan
(Pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs.)
Pemberian KP Pengabdian :
Penetapan TMT KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia adalah
tanggal ybs.meninggal dunia.
a.
Pertimbangan terhadap Sdr.OJOSULOYO,MM ybs mempunyai
masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 22 tahun 00
bulan
(sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007).
b. Mempunyai masa pangkat selama 00 tahun 11 bulan
(sejak 01-04-2006 s/d 28-02-2007).
c. Dengan demikian Sdr. OJOSULOYO,MM tidak dapat diberikan KP
Pengabdian, karena belum 1 tahun dalam masa pangkatnya.
8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns
45/45
DAFTAR PUSTAKA
Nainggolan, H. Pembinaan PNS .1987;
Syuhadak, Mokhamad. Administrasi Kepegawaian Negara Teori dan Praktek Penyelenggaraannya diIndonesia. PT Toko Gunung Agung, Jakarta,
1995;
Undang-undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/duda
pegawai;
Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2009 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri
Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.
Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian
dan Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;
Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang
Batas Usia Pensiun PNS.