Top Banner

of 19

8 Modul Pemberhentian Pns

Jul 07, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    1/45

     

    MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN 

    PEMBERHENTIAN PNS 

    Penulis:

    1.  Drs Suparjiyanta

    2.  Didi Pringadi, SH, M. Si

    PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

    BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

    JAKARTA, 2014

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    2/45

     

    1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A.  Latar Belakang

    Menurut J.T Hall ( Handout Manpower Planning   pada  International

     Personal Management Course : RIPA, London 1987) dinyatakan bahwa alasan-

    alasan pegawai yang keluar atau berhenti dari suatu organisasi adalah karena

    dua alasan: Voluntary (atas kehendak sendiri), dan  Involuntary  (tidak atas

    kehendak sendiri).

    Sebab-sebab berhenti atas kehendak sendiri diantaranya mengundurkan

    diri, karena sakit, hamil, menikah, pindah tempat tinggal yang jauh dari tempat

    kerjanya, masalah keluarga, memperoleh pekerjaan lain, tidak suka diangkat

    dalam jabatan tertentu atau kondisi kerja, tidak cocok dengan rekan kerja, tidak

    cocok dengan atasan, sekolah lagi pada jenjang yang lebih tinggi yang

    memerlukan waktu kerja penuh, dipensiunkan dengan menerima bantuan

    keuangan, dan karena alasan-alasan pribadi.

    Sedangkan sebab-sebab berhenti tidak atas kehendak sendiri diantaranya

    meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, pensiun baik karena telah

    mencapai batas usia pensiun, karena kesehatannya tidak memungkinkan yang

     bersangkutan untuk bekerja pada semua jabatan atau karena kontrak kerjanya

    selesai, diberhentikan karena ketidakcakapan, karena terlalu lama tidak masuk

    kerja, karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia atau karena redundant

    (satu pekerjaan dikerjakan oleh lebih dari seorang pegawai) dan karena

    misconduct  (melakukan penyelewengan/kesalahan).

    Terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

    merupakan salah satu bagian siklus dalam Manajemen PNS diperlukan adanya

     pengaturan yang mengacu pada norma, standar, dan prosedur serta pedoman

    yang sama dalam penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan

     berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

    (ASN), diperlukan landasan yang kuat bagi pelaksanaan penerpan peraturan

    kepegawaian termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang Pemberhentian

    PNS. Diantaranya adalah pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi

    ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    3/45

     

    2

    anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi

    Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan

     jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar

     Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

    diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai

    PNS. Dan bagi Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai

     pejabat negara sebagaimana dimaksud diatas diaktifkan kembali sebagai PNS.

    Selain itu Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan

    menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan

    Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;

    gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota

    wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar

    sebagai calon.

    B.  Deskripsi Singkat

    Mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS membahas

    tentang pengertian Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara,

    Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,

    Manajemen ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan

    Administrasi,Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional,

    Pejabat yang Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat,

    Instansi Daerah, Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas,

    Batas Usia Pensiun, Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian

    PNS, Sebab-sebab Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang

    diberhentikan, dan Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai

    dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan

    tertentu yang dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum

    untuk perpanjangan tersebut.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    4/45

     

    3

    C.  Tujuan Pembelajaran Umum

    Setelah selesai mengikuti mata Diklat Pemberhentian dan Pemberian

    Pensiun PNS, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian

    Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil,

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Manajemen ASN, Jabatan

    Pimpinan Tinggi, Pejabat Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,Pejabat

    Administrasi, Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional, Pejabat yang

    Berwenang, Pejabat Pembina Kepegawaian, Instansi Pusat, Instansi Daerah,

    Menteri, Pemberhentian dari jabatan negeri, Hilang, Tewas, Batas Usia Pensiun,

    Pemberhentian sebagai PNS, Jenis-jenis Pemberhentian PNS, Sebab-sebab

    Pemberhentian PNS, Hak-hak Kepegawaian PNS yang diberhentikan, dan

    Pejabat yang berwenang memberhentikan PNS sesuai dengan Peraturan

    Perundangan yang berlaku serta PNS yang menduduki jabatan tertentu yang

    dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya berikut dasar hukum untuk

     perpanjangan tersebut.

    D.  Tujuan Pembelajaran Khusus

    Setelah selesai mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu :

    1. 

    Mendeskripsikan pengertian, tujuan dan menerapkan proses

     pemberhentian dan pemberian pensiun PNS;

    2. 

    Menguraikan jenis-jenis pemberhentian PNS;

    3.  Menguraikan sebab-sebab pemberhentian PNS;

    4.  Menjelaskan hak-hak kepegawaian PNS.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    5/45

     

    4

    BAB II

    PENGERTIAN, PEJABAT YANG BERWENANG

    MEMBERHENTIKAN SERTA DASAR HUKUM PEMBERHENTIAN

    PNS

    A.  PENGERTIAN

    1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

     pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

     bekerja pada instansi pemerintah.

    2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

    adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

    yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam

    suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

     berdasarkan peraturan perundang-undangan.

    3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

    Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

    secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

     pemerintahan.

    4. 

    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

    PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

    diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

    rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

    5. 

    Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai

    ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari

    intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    6. 

    Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

    7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

    Pimpinan Tinggi.

    8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

     berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

     pembangunan.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    6/45

     

    5

    9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

    Administrasi pada instansi pemerintah.

    10. 

    Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

     berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

    keterampilan tertentu.

    11. 

    Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

    Fungsional pada instansi pemerintah.

    12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

    melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

    Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

    menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

    dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan

    ketentuan peraturan perundang-undangan.

    14. 

    Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,

    kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

    15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah

    kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan

     perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

    16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

     bidang pendayagunaan aparatur negara

    17. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang

    mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan

    organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS.

    18. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan

    kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah

    ia masih hidup atau telah meninggal dunia.

    19. Tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya

    dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia

    dalam dan karena menjalankan tugasnya.

    20.  Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

    21. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang

     bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    7/45

     

    6

    B. Pejabat Yang Berwenang Memberhentikan Pns

    Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

     bahwa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilakukan oleh

    Presiden.Namun demikian untuk memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana

    dimaksudkan diatas Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya

    kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian

    wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur

    dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang terkait

    dengan wewenang Pemberhentian PNS tersebut adalah Peraturan Pemerintah

     Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

    Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

    Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

    Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .

    1.  Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Presiden  

    Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

    Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

    Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

    Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

    2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

    Pegawai Negeri Sipil . Presiden menetapkan pemberhentian PNS Pusat dan

    PNS Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c,

    Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan

    ruang IV/e.

    2.  Pemberhentian PNS yang Menjadi Kewenangan Pejabat Pembina

    Kepegawaian Pusat 

    a.  Calon PNS Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi

    PNS Pusat dilingkungannya;

     b. Pemberhentian PNS Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan

    ruang IV/b kebawah dilingkungannya.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    8/45

     

    7

    3.  Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina

    Kepegawaian Daerah Provinsi 

    a. 

    Calon PNS Daerah Provinsi yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat

    menjadi PNS Daerah dilingkungannya;

     b. PNS Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang

    IV/b kebawah dilingkungannya.

    4.  Pemberhentian PNS yang Menjadi Wewenang Pejabat Pembina

    Kepegawaian Kabupaten/Kota 

    a.  Calon PNS Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk

    diangkat menjadi PNS Daerah dilingkungannya;

     b. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan

    ruang III/d kebawah dilingkungannya.

    Adapun untuk penetapan Pemberhentian PNS Pusat dan Daerah yang

    tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia

     pensiun ditetapkan oleh Kepala BKN untuk yang berpangkat Pembina

    Tingkat I golongan ruang IV/b kebawah.

    C.  Dasar Hukum Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PNS

    1. Undang-Undang Nomor 5Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal-

     pasal yang mengatur pemberhentian yaitu Pasal 87, 88 dan 89;

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

    2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

    tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

     Negeri Sipil , pasal-pasal yang dapat menjadi acuan yaitu Pasal 22, Pasal

    23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27;

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    9/45

     

    8

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

    Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

    Pegawai Negeri Sipil;

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai

     Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;

    5. 

    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

     Negeri Sipil;

    6. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

    Pegawai Negeri Sipil.

    7. Peraturan Kepala BKN Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pedoman

     pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan

    diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke

     bawah;

    8. Surat Kepala BKN Nomor : K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014

    tentang Batas Usia Pensiun PNS.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    10/45

     

    9

    BAB III

    JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN DAN SEBAB-SEBAB

    PEMBERHENTIAN PNS

    A.  Jenis-Jenis Pemberhentian PNS

    1.  Pemberhentian Dengan Hormat 

    PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

    Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

    kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman

     pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak

     berencana.

    2.  Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

    PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena

    melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

    3.  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

    PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

    1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

    telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

    kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

    dengan jabatan dan/atau pidana umum;

    3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

    4) 

    dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

    kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

     penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan

     berencana.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    11/45

     

    10

    4.  Pemberhentian Sementara

    PNS diberhentikan sementara apabila :

    a. 

    diangkat menjadi pejabat negara;

     b.  diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

    c.  ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

    Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana

    dimaksud diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.Kepada PNS

    yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

     permintaan sendiri sebagai PNS, dan Pemberhentian tidak dengan hormat

    sebagai PNS, dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan

    Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) melalui saluran hierarkhi apabila menurut

     pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang

    setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin

    itu tidak atau kurang benar. Kecuali hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh

    Presiden tidak dapat diajukan keberatan.

    Adapun tahapan yang perlu diperhatikan dalam mengajukan keberatan

    tersebut adalah :

    1. 

    Keberatan harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

    hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin

    itu. Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dapat

    dipertimbangkan (kadaluwarsa);

    2.  Keberatan itu diajukan secara tertulis, dalam surat keberatan itu harus

    dimuat alasan-alasan dari keberatan itu secara lengkap;

    3. 

    Setiap Pejabat yang menerima surat keberatan atas hukuman disiplin,

    wajib menyampaikannya kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

    melalui saluran hierarkhi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja

    terhitung mulai tanggal ia menerima keberatan itu;

    4. 

    Pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan

    atas keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkannya, wajib membuat

    tanggapan tertulis atas keberatan itu. Kemudian tanggapan tersebut, surat

    keberatan, berita acara pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin,

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    12/45

     

    11

    harus disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam

     jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima

    surat keberatan itu;

    5. 

    Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa danmempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh PNS

    yang bersangkutan dan tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang

     berwenang menghukum, serta mengambil keputusan atas keberatan itu

    dalam waktu yang sesingkat mungkin;

    6.  Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah

    mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan,

     baik oleh PNS yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum.

    B.  Sebab-Sebab Pemberhentian PNS

    PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat

    antara lain disebabkan karena :

    1. Atas Permintaan Sendiri

    a.  PNS yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai

    PNS.

     b. 

    Permintaan berhenti sebagaimana tersebut diatas dapat ditunda untuk

     paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang

    mendesak.

    c.  Permintaan berhenti dapat ditolak apabila PNS yang bersangkutan

    masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    d.  Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

    diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang PNS yang

    diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah

    mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan

    hak pensiun.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    13/45

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    14/45

     

    13

    e.  PNS yang dinyatakan hilang, sebelum melewati masa 12 (dua belas)

     bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai

     berikut :

    1) 

    Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiunapabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4

    (empat) tahun. Tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja

    sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan

    dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun;

    2)  Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh

    karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia

    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun

    tanpa memandang masa kerja.

    f. 

    PNS yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah

    melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut :

    1)  Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali;

    2) Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri

     berdasarkan surat keterangan team penguji kesehatan,

    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-

    hak lepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    Dalam hal PNS yang meninggal dunia maka pensiun

     janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN setelah menerima usul dari

    Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Permohonan pensiun

     janda/duda tersebut diajukan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat

     pengabdian (KPP) bagi PNS yang memenuhi syarat. Permohonan

    tersebut disertai kelengkapan :

    1) 

    Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh

    isteri/suami/anak;

    2)  Salinan/foto copy sah surat keputusan sebagai Calon PNS;

    3) 

    Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

    4)  Salinan/foto copysah surat nikah;

    5) 

    Salinan/foto copy surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak;

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    15/45

     

    14

    6)  Surat Keterangan kematian dari kepala kelurahan/camat;

    7)  Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/camat;

    8) 

    Salinan/foto copy sah daftar keluarga;

    9)  Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5(lima) lembar.

    Dalam hal PNS yang meninggal dunia apabila memenuhi syarat

    untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian maka usul

     pemberhentian dan pemberian pensiun diajukan dengan usul pemberian

    kenaikan pangkat pengabdian dengan melampirkan

    1)  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir;

    2)  Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

    sedang atau berat dalam satu tahun terakhir;

    3.  Penyederhanaan Organisasi

    a. 

    Apabila ada penyederhanaan suatu organisasi Negara yang

    mengakibatkan adanya kelebihan PNS, maka PNS yang kelebihan itu

    disalurkan kepada satuan organisasi lainnya;

     b.  Namun apabila penyaluran tidak mungkin dilakukan, maka PNS yang

    kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari

    Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan

    sebagai berikut :

    c.  Apabila PNS tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50

    (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-

    kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat

    sebagai PNS dengan hak pensiun;

    d. Apabila PNS tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan

    atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia

    diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat

    uang tunggu;

    e.  Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

    diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    16/45

     

    15

    ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5

    (lima) tahun. Apabila PNS tersebut telah mencapai usia 50 (lima

     puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10

    (sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang

    tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan

    hak pensiun;

    f. 

    PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa

    menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,

    akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10

    (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

    dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50

    (limapuluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian

    uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang

     bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara;

    g. PNS yang dimaksud diatas yang pada saat berakhirnya masa

    menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,

    akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun,

    maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak

     pensiun.

    4.  Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

    a.  PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak

    kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

     berlaku apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan

    dinyatakan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri

    karena kesehatannya. Umpamanya  seorang PNS yang karena suatu

    kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh tim penguji

    kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan

    negeri;

     b. 

    Atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya

    sendiri dan/atau lingkungan kerjanya. Umpamanya  seorang PNS

    yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh tim penguji

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    17/45

     

    16

    kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan

    negeri; atau

    c.  Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

    Umpamanya seorang PNS setelah berakhirnya cuti sakit oleh tim penguji kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam

     jangka waktu lama.

    5.  Karena Tewas

    Yang dimaksud tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena

    menjalankan tugas kewajibannya. ataumeninggal dunia dalam keadaan

    lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu

    disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan

    tugas kewajibannya.Atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan

    oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rokhani yang didapat dalam dan

    karena menjalankan tugas kewajibannya.Dapat juga diartikan meninggal

    dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun

    sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

    Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

    Contoh : Pada suatu daerah, Pemerintah mengadakan suatu operasi

     pembersihan terhadap gerombolan pengacau keamanan. Gerombolan

     pengacau keamanan tersebut mengirimkan surat kepada Camat setempat

    agar Camat itu mau bekerjasama dengan mereka. Karena Camat tidak

    mau bekerjasama, maka gerombolan keamanan tersebut menculik Camat

    dan kemudian membunuhnya.Beberapa hari kemudian jenazah Camat

    tersebut diketemukan. Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat

     perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan

    dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta. Penetapan

    surat keputusan pensiun janda/dudanya ditetapkan oleh Kepala BKN,

    setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang

     bersangkutan.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    18/45

     

    17

    Permohonan pensiun janda/duda dari PNS yang tewas diajukan dengan

    melampirkan:

    a. 

    Data perorangan calon penerima pensiun yang ditandatangani oleh

    isteri/suami/anak/orangtua;

     b. Salinan/foto copy sah surat pengangkatan sebagai Calon PNS;

    c. 

    Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

    d. Salinan/foto copy sah surat nikah;

    e.  Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/kenal lahir anak;

    f. 

    Surat keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan/Desa/camat;

    g. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat;

    h. Salinan/foto copy sah daftar keluarga;

    i. 

    Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar.

    Dalam hal PNS diajukan pensiun tewas bersamaan dengan usul kenaikan

     pangkat anumerta, maka usul pemberhentian dan pemberian pensiun

    tewas diajukan bersamaan dengan pemberian kenaikan pangkat

    anumerta dengan melampirkan :

    a.  Salinan sah surat keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta;

     b. 

    Berita acara dari pejabat yang berwajib (Polri, Pamong Praja dan

    yang lain) tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan

    tewas;

    c.  Vitsum et repertum dari dokter;

    d.  Salinan sah surat penugasan atau surat keterangan dari pimpinan

    instansi yang menerangkan bahwa tewasnya PNS yang bersangkutan

    adalah pada waktu sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya;

    e. 

    Laporan dari pimpinan instansi yang bersangkutan tentang peristiwa

    yang menimpa PNS yang bersangkutan yang mengakibatkan ia

    tewas.

    Apabila yang dinyatakan tewas Calon PNS, maka terlebih dahulu yang

     bersangkutan diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 bulan yang

     bersangkutan dinyatakan tewas, selanjutnya diberikan kenaikan pangkat

    anumerta terhitung mulai tanggal pada saat yang bersangkutan

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    19/45

     

    18

    dinyatakan tewas dan diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 bulan

     berikutnya.

    Contoh :

    Calon PNS bernama Ismail, lahir tanggal 12 Juni 1977, diangkat sebagai

    Calon PNS sejak Maret 2012, sebagai Caraka golongan ruang II/a pada

    Kementerian Perhubungan R.I. Pada tanggal 24 Januari 2013, saat

    menjalankan tugas kedinasan ybs. mengalami kecelakaan, dan oleh

     pejabat yang berwenang ybs. dinyatakan tewas dengan meninggalkan

    Jamilah sebagai isteri sah yang berhak atas pensiun janda. Dalam hal

    demikian maka Ismail, terlebih dahulu diangkat sebagai PNS sejak

    tanggal 1 Januari 2013 dan diberikan pangkat anumerta golongan ruang

    II/b terhitung mulai tanggal 24 Januari 2013, kepada Saudara Jamilah

    diberikan pensiun janda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 yang

    ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BKN.

    6.  Karena Hukuman Disiplin

    PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa  pemberhentian dengan

    hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS , apabila memenuhi

    syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-

    undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

    Sedangkan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau

     berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS

    dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

    diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS.

    7. 

    Cacat Karena Dinas

    PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun

    (karena keuzuran jasmani dan rokhani), tanpa terikat masa kerja

     pensiun, apabila oleh team penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat

     bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang

    disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    20/45

     

    19

    Yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :

    a.  Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam dan

    karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain

    yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu

    disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena

    menjalankan tugas kewajibannya, atau karena perbuatan anasir yang

    tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir

    tersebut.

     b. 

    Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat

    langsung dari pelaksanaan tugas.

    PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat dan tidak

    dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang disebabkan cacat

    karena dinas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak

     pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Pemberhentian

    dan pemberian pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Kepala BKN

    setelah menerima usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-

    masing instansi dengan melampirkan :

    1)  Data perorangan calon penerima pensiun dalam hal PNS yang

    cacat karena dinas tidak dapat menandatangani, maka daftar

     perorangan calon penerima pensiun ditandatangani oleh

    isteri/suami/anak/orang tua;

    2)  Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan sebagai

    Calon PNS/PNS;

    3) 

    Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;

    4)  Salinan /foto copy surat nikah;

    5) 

    Salinan/foto copy sah surat akte kelahiran/surat kenal lahir anak;

    6)  Salinan/foto copy sah daftar susunan keluarga;

    7)  Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan atau surat

    keterangan yang menjelaskan bahwa Calon PNS/PNS yang

    mengalami kecelakaan atau cacat dalam menjalankan tugas

    kedinasan;

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    21/45

     

    20

    8)  Laporan dari pimpinan unit kerja paling rendah eselon III kepada

    Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan tentang

     peristiwa yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan cacat;

    9)  Surat keterangan dari tim penguji kesehatan yang menyatakan

     jenis cacat yang diderita oleh PNS yang bersangkutan yang

    mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan

    negeri;

    10) Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

    11) 

    Untuk Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan

    cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua

     jabatan negeri, sebelum diberhentikan dengan hormat dan

    diberikan pangkat pengabdian yang bersangkutan terlebih dahulu

    diangkat menjadi PNS.

    8.  Karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik

    Dalam kedudukannya sebagai Unsur Aparatur Negara, PNS harus netral

    dari pengaruh semua golongan dan partai politik.Untuk menjamin

    netralitas tersebut PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus

     partai politik.

    a.  PNS yang mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS untuk

    menjadi anggota dan atau pengurus partai politik kepada pejabat

    yang berwenang dan disetujui, maka PNS tersebut diberhentikan

    dengan hormat sebagai PNS.

     b. 

    PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol tanpa

    mengajukan permohonan berhenti kepada dan atau ditolak oleh

     pejabat yang berwenang. Tetapi tetap menjadi anggota dan atau

     pengurus partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat 

    sebagai PNS

    9.  Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

    Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5

    Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    22/45

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    23/45

     

    22

    golongan ruang IV/b ke bawah yang akan mencapai BUP kepada

    masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan

    sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang

     bersangkutan mencapai BUP, melalui system Aplikasi Pelayanan

    Kepegawaian (SAPK), dibuat sesuai Perketentiuan yang berlaku.

    b.  Daftar Nominatif (Listing Data Elektronik) PNS

    1)  PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah

    menerima daftar nominatif (listing data elektronik) wajib

    melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominative (listing

    data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang

     bersangkutan.

    2) 

    Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK

    masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum

    dalam daftar nominative (listing data elektronik) dengan data

    kepegawaian yang benar dan dismpaikan data pendukungnya

    kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN, dibuat menurut

    ketentuan yang berlaku.

    Perbedaaan data kepegawaian tersebut, antara lain :

    a) 

    Telah diangkat dalam jabatan structural atau fungsional yang

    BUP-nya dapat diperpanjang. Dalam hal demikian, maka

    dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data

    elektronik) perbedaan ditulis “BUP Diperpanjang” dan

    dicatat nomor dan tanggal keputusan pengankatan dalam

     jabatan structural atau fungsioanal sekaligus pengangkatan

    dalam jabatan structural atau fungsional sekaligus dilakukan

     peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.

     b)  Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan

    dalam undang-undang, misalnya Guru, Jaksa atau Hakim.

    Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada

    daftar nominatif (listing data elektronik) perbedaan ditulis

    “Diangkat Sebagai Jaksa atau Hakim” dan dicatat nomor dan

    tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan PNS yang

     bersangkutan.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    24/45

     

    23

    c)  Telah berhenti sebagai PNS. Dalam hal demikian, maka

    dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data

    elektronik ) perbedaan ditulis “Berhenti” dan dicatat nomor

    dan tanggal keputusan pemberhentian.

    d) Telah meninggal dunia. Dalam hal PNS meninggal dunia, maka

    dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (listing data

    elektronik) perbedaan ditulis “Meninggal Dunia” dan dicatat

    nomor dan tanggal keterangan kematian.

    e) 

    Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja. Dalam hal

    demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominative

    (listing data elektronik) perbedaan ditulis “PI” atau “PWK”

    (PI=Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja dan dicatat

    nomor dan tanggal keputusan perpindahan.

    f)  Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembberhentian dengan hormat

    atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh

    Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai

    kekuatan hokum yang tetap. Dalam hal demikian, maka dalam

    kolom keterangan daftar nominatif (listing data elektronik)

     perbedaan ditulis “Berhenti Dengan Hormat/Tidak Dengan

    Hormat” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan

    hukuman disiplinnya.

    g) Sedang menjalani pemberhentian sementara. Dalam hal demikian,

    maka dalam kolom keterangan daftar nominative (listing data

    elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Sementara” dan dicatat

    nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara.

    Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah

    mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan keputusan

     pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/fotokopi

    sah keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala

    BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

    Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata nnaskah yang

     bersangkutan, maka salinan/fotokopi sah sebagaimana tersebut pada

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    25/45

     

    24

    angka 1) sampai dengan angka 7), dilampirkan dan disampaikan

    kepada Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN.

    3) 

    Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian

    Apabila dalam daftar nominative (listing data elektronik) yang

    dikirim daro Kepala BKN?kepala Kantor Regional BKN terdapat

    kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai BUP, maka

    Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi

    membuat daftar nominatif tambahan (listing data elektronik) yang

    diisi secara lengkap, dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. 

    c.  Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)

    1) 

    PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah

    melakukan verifikasi daftar nominatif (listing data elektronik)

    terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam

    rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan,

    dibuat sesuai ketentuan yang berlaku.

    2)  PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib

    memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan

    ketentuan sebagai berikut :

    a)  Apabila data telah benar agar ditandatangani

     b) 

    Apabila terdapat perbedaan data tentang :

    3)   Nama, (misal: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar

    dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota

     berdasarkan penetapan Pengadilan;

    4)  Tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli

    keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah

    yang digunakan sebagai dasar pengangkatansebagai CPNS/PNS;

    5)  Pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah keputusan

    dalam pangkat terakhir;

    6)  Masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun

    agar dibuktikan dengan fotocopi sah keputusan tentang pengalaman

    kerja;

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    26/45

     

    25

    7)  Terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan

    dengan salinan/fotocopi sah keputusan pengangkatan pertama

    sebagai CPNS/PNS;

    8)   Nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotocopi sah akta

    nikah/kawin/karis/karsu; dan

    9) 

     Nama anak, agar dibuktikan dengan fotocopi sah akta kelahiran.

    10) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat

    sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.

    11) 

    PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu

    setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan

    kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi

    dengan 5(lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (di belakang

     pas foto ditulis nama dan NIP0 serta lampiran data pendukung untuk

    mendapat pengesahan.

    12) 

    Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP

    tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus

    menandatangani DPCP.

    13) PPK masing-masing instansi bersama Kepala BKN/Kepala Kantor

    Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan

    rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangakan penetapan

    keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lambat 3

    (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominative (listing data

    elektronik).

    14) 

    Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain

    menyampaikan perbaikan daftar nominatif (listing data elektronik)

    kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana

    dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK juga memperbaiki dan

    melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK dengan

    melampirkan :

    a) Hardcopy data dukung adanya perbedaan data;

     b) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat

    yang berwenang;

    c) 

    5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm;

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    27/45

     

    26

    d) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat

    dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan

    e) 

    Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

    atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang

    dapat dipertimbnagkan kenaikan pangkat pengabdian.

    15) 

    PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah

    rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor

    Regional BKN melalui SAPK yaitu

    a) 

    Daftar nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan

     b) DPC

    16) Daftar nominative dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g,

    dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang

    untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara

    elektronik.

    17) 

    Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang

     berwenang yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas formulir

     pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca olej

    Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain yang

    ditunjuk.

    18) PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan

     pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik

    tertentu kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang

    akan digunakan untuk menjamin legilitas, otoritas, validitas, dan

    autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.

    d. 

    Penetapan Keputusan

    1)  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain

    yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar

    nominative (listing data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.

    2)  Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai

    dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan

     pencetakan naskah keputusan pemberhentian dan pemberian

     pensiun PNS dan janda/dudanya untuk ditetapkan.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    28/45

     

    27

    3)  Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN atau pejabat lain

    yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan

     pemberian pensiun berdasarkan daftar nominative (listing data

    elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.

    4)  Apabila PPK tidak melakukan rekonsiliasi atau tidak

    menyampaikan daftar nominative (Listing data elektronik) hasil

    rekonsiliasi melalui SAPK dalam waktu 3 (tiga) bulan senbelum

    PNS mencapai BUP, maka Kepala BKN/Kepala Kantor Regional

    BKN atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan

     pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan data yang

    ada di BKN.

    e.  Penyampaian Keputusan

    Keputusan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN tentang

     peberhentian dan pemberian pensiun PNS dan Janda/Duda-nya

    disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya

    disampaikan kepada :

    1)  Pejabat Pembina Kepegawaian;

    2) 

    Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas

    (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;

    3) 

    PT. TASPEN (Pesero)/ PT ASABRI (Pesero);

    4)  Pejabat lain yang dianggap perlu; dan

    5)  Pertinggal

    f.  Pembayaran Pensiun Janda/Duda

    Dalam hal penerima pensiun PNS meninggal dunia dan di dalam

    keputusan pemberhentian dan pemberian pensiunnya ditetapkan

    sekaligus pensiun janda/duda-nya, maka janda/duda-nya harus

    melapor kepada kantor pembeyaran pensiun PT TASPEN

    (Pesero)/PT ASABRI (Pesero) untuk mendapatkan pembayaran

     pensiun janda/dudanya sesuai dengan peraturan perundang-

    undangan.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    29/45

     

    28

    g.  Ketentuan Lain

    1)  Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS atau

     pemberian pensiun janda/duda yang telah ditetapkan dengan

    keputusan pejabat yang berwenang sebelum berlakunya

    Peraturan Kepala BKN Nomor 26 tahun 2013 tanggal 31

    Oktober 2013 tentang pedoman pemberhentian dan pemberian

     pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan

    dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang IV/b ke

     bawah, tetap berlaku

    2)  Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta

     pensiun janda/dudanya bagi PNS Pusat di daerah sepanjang

    mengenai kewenangan Kepala BKN ditetapkan oleh Kepala

    Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerjanya dengan ketentuan

    instansi yang bersangkutan memberikan kewenangan mengelola

    mutasi kepegawaian kepada pimpinan instansi vertical/unit

     pelaksanan teknis di daerah;

    3)  Dalam hal isteri/suami/anak penerima pensiun tidak tercantum

    dalam keputusan pensiun yang bersangkutan, maka hak pensiun

     janda/duda/anak akan ditetapkan kemudian oleh Kepala

    BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

    4) 

    Ketentuan mengenai penetapan pemberhentian dan pemberian

     pensiun PNS yang mencapai BUP bagi PNS yang akan

    diberhentikan dalam pangkat Pembina tingkat I Golongan Ruang

    IV/b ke bawah , berlaku juga bagi PNS yang akan diberhentikan

    dalam pangkat Pembinaa tingkat I Golongan Ruang IV/b ke

     bawah yang BUP-nya secara definitive telah ditetapkan dengan

    undang-undang. Misalnya : Guru, Panitera Pengadilan Tingkat

    Pertama, BUP-nya 60 (enam puluh) tahun, Jaksa BUP-nya 62

    (enam puluh dua) tahun.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    30/45

     

    29

    10. Karena Sebab hal-hal lain

    a.  PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya

    setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara,

    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;

     b.  PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis

    masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, tetapi tidak dapat

    dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan

    dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan

     peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    C. Latihan

    1.Seorang PNS bernama Drs. Dedi Darmadi lahir di Bandung tanggal 1

    September 1955 diangkat menjadi CPNS tmt 1September 1980, dengan

     pangkat Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan Ijazah Sarjana yang

    dimiliki.Pada tahun 2000 ybs telah berpangkat Pembina golongan ruang

    IV/a dan telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian. Dengan adanya

     penyederhanaan organisasi diinstansinya pada bulan Agustus 2000 maka

    mengakibatkan kelebihan pegawai termasuk diantaranya adalah ybs dan

    sudah tidak mungkin lagi disalurkan ke instansi lain.

    Bagaimana menurut Saudara penyelesaiannya terhadap PNS tersebut

    ?Jelaskan !

    2.PNS bernama Bagio, SH, M.Si lahir 17 Maret 1967, diangkat sebagai CPNS

    di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam golongan ruang III/a

    tmt 1 maret 1992 dan ditempatkan pada Biro Hukum Kemdikbud. Pada

    tahun 1996 yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan S-2 pada bidang

    Manajemen.Golongan ruang terakhir ybs III/c dengan masa kerja golongan

    11 tahun 4 bulan. Pada bulan Juli 2003 ybs mengajukan permohonan

     berhenti sebagai PNS karena ditawari bekerja pada sektor swasta dan akan

    diangkat sebagai Direktur Personalia.

    Bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut ?Jelaskan !

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    31/45

     

    30

    3.CPNS bernama Purwono, pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a tmt

    1 Oktober 2002. Ditugaskan sebagai Caraka pada Kantor Dinas Sosial

    Prop.Kalimantan Timur.Telah menikah dan dikarunia 2 orang anak. Pada

    tanggal 12 Januari 2003, ketika hendak menuju kekantor, dalam perjalanan

     bis yang dinaiki oleh ybs mendapat kecelakaan, sehingga bis yang dinaiki

    tsb masuk dalam parit dan banyak menimbulkan korban. Akibat kejadian itu

    Sdr. Purwono tsb mendapat luka yang cukup parah sehingga kaki dan

    tangannya mengalami kelumpuhan total.

    Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tim Penguji Kesehatan

    RSU Samarinda Nomor 578/RSU/5/2003 tanggal 8 Mei 2003, Sdr Purwono

    dinyatakan cacat dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

    Bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus tersebut ? Jelaskan !

    4.Penetapan Pensiun, Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan

    Perhitungan Masa Kerja bagi PNS yg akan memasuki BUP :

    a.   Nama : SURIPTO

     b.  Tanggal Lahir : 19 –  11 –  1951

    c.  Pangkat : Penata

    d. 

    Golru Terakhir : III/c TMT.1-4-2005

    e.  MKG : 22 th, 04 bln.

    f. 

    Diangkat CPNS : Golru II/a TMT.1-3-1981 MKG 5 th, 3 bln

    (pengalaman kerja yang diperhitungkan sejak 1-11- 1975 s/d 31-1-

    1981).

    Bagaimana Penyelesaiannya ?

    5.Penetapan usul Pensiun Janda/Duda, pemberian Kenaikan Pangkat

    Pengabdian dan Perhitungan Masa Kerja,PNS yang Meninggal Dunia.

    a.   Nama : OJOSULOYO, MM

     b.  Tgl. Lahir : 12 – 01 – 1961

    c.  Pangkat : Pembina

    d.  Golru.terakhir : IV/a TMT.01-04-2006

    e.  MKG : 19 tahun 01 bulan

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    32/45

     

    31

    f.  Diangkat CPNS : Golru II/b TMT.01-03-1985 MKG 03 tahun 00 bulan

    (tambahan masa kerja fiktif)

    g. 

    Meninggal Dunia : 28-02-2007

    h.   Nama Isteri : NURLEA

    Bagaimana Penyelesaiannya ?

    D.  Rangkuman

    1. Jenis-Jenis Pemberhentian PNS

    a.  Pemberhentian Dengan Hormat 

    PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena

    dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

    kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman

     pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan

    tidak berencana.

     b.  Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

    PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena

    melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

    c.  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

    PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

    1)  melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

    2)  dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

    yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

     pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

    hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

    3) 

    menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

    4)  dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

    memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

    dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang

    dilakukan dengan berencana.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    33/45

     

    32

    d.  Pemberhentian Sementara

    PNS diberhentikan sementara apabila :

    1) 

    diangkat menjadi pejabat negara;

    2)  diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

    atau

    3) 

    ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

    Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana

    dimaksud pada diatas dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

    2.  Batas Usia Pensiun

    Dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5

    Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa Pegawai

     Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia

     pensiun, yaitu :

    a. 

    58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;

     b. 

    60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

    c.  Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat

    Fungsional.

    3.  Catatan

    Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

    Sipil Negara, ditentukan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai

     berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan sebagai berikut :

    a.  Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara

    dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;

     b. 

    Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi

    Madya;

    c. 

    Jabatan eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

    d.  Jabatan eselon III setara dengan Jabatan Administrator;

    e.  Jabatan eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas ; dan

    f. 

    Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan Jabatan Pelaksana.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    34/45

     

    33

    BAB IV

    HAK-HAK KEPEGAWAIAN

    A.  Hak PNS yang Diberhentikan Dengan Hormat

    1. 

    Kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagai

    akibat penyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian

     berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    2. 

    PNS sebagaimana dimaksud diatas :

    a.  Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun,

    apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (limapuluh)

    tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10

    (sepuluh) tahun; b.  Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat

    uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa

    kerja seperti maksud diatas;

    3.  PNS yang menurut surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan

    tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena tidak cakap

     jasmani atau rohani diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan

    hak pensiun dengan ketentuan:

    a.  Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau

    rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban

     jabatannya;

     b.  Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4

    (empat) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan

    disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

    4. 

    PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja

     pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    35/45

     

    34

    B.  Uang Tunggu

    1.  Yang berhak menerima uang tunggu, adalah PNS yang diberhentikan

    dengan hormat, dari jabatan negeri karena kelebihan pegawai yang

    diakibatkan oleh penyederhanaan suatu satuan organisasi dan tidak dapat

    disalurkan ke instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

    2. 

    Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat

    diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan

    tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.

    3. 

    Besarnya uang tunggu adalah :

    a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;

     b.75% (tujuhpuluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun

    selanjutnya.

    4.  Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan PNS yang

     bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.

    5. 

    Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS, oleh sebab itu

    kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,

    tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

    6. 

    PNS yang menerima uang tunggu diwajibkan:

    a.  Melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang setiap kali

    selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang

    tunggu;

     b.  Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan Negeri;

    c.  Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila

    akan pindah alamat diluar wilayah pembayaran.

    7. 

    PNS yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu

     jabatan negeri apabila ada lowongan.

    8.  Pegawai Negeri yang menerima uang tunggu yang menolak untuk

    diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, diberhentikan dengan

    hormat sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk

    diangkat kembali.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    36/45

     

    35

    9.  PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu

     jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak

    menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. Pencabutan

     pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat

    keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri.

    10. PNS yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu tidak

    dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri apabila :

    a.  Dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa

    menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50

    (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-

    kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat

    sebagai PNS dengan hak pensiun;

     b. 

    Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu PNS yang

     bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya

    10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia 50 (lima puluh)

    tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tetapi

     pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan

     berikutnya ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;

    c.  Pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang

     bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum

     pula memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun maka ia

    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    37/45

     

    36

    BAB V

    PENUTUP

    Batas usia pensiun (BUP) bagi pejabat fungsional yang tidak diatur

     perpanjanganbatas usia pensiunnya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun

    2014 yangberlaku saat ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

    tersendiri.Adapun BUP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tersebut,

     pada tanggal 19 Maret 2014 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21

    tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas

    Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.

    Dalam Pertaturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa :

    (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai

    Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

    Sipil.

    (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud yaitu:

    a. 58 (lima puluh delapan) tahun  bagi Pejabat fungsional Ahli Muda dan

    Ahli Pertama serta Pejabat fungsional Keterampilan;

     b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

    1) Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya;

    2) Jabatan Fungsional Apoteker;

    3) Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit

     pelayanan kesehatan negeri;

    4) Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;

    5) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama;

    6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner;

    7) Jabatan Fungsional Penilik;

    8) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;

    9) Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau

    10) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    38/45

     

    37

    c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

    1 Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan

    secara penuh di bidang penelitian;

    2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya;

    3) Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama;

    4) Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama;

    5) Jabatan Fungsional Perekayasa Utama;

    6) Jabatan Fungsional Pustakawan Utama;

    7) Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau

    8) Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

    Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan

    sementaradari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib

    karenamenjadi tersangka tindak pidana dan belum berusia 56 (lima puluh

    enam)tahun pada Desember 2013, maka batas usia pensiunnya 58 (lima

     puluhdelapan) tahun.

    Contoh:

    Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 10 Mei 1958, pada saatini yang

     bersangkutan sedang menjalani pemberhentian sementara darijabatan negeri

    karena ditahan oleh pihak yang berwajib sejak 5 Juni 2013dan sampai dengan

    Januari 2014 yang bersangkutan masih menjalanipemberhentian sementara

    karena belum ada putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum

    tetap.

    Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan batas usia pensiunnyaadalah 58

    (lima puluh delapan) tahun.

    Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dari jabatan

    organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa, danbelum

     berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada Desember 2013, maka batas usia

     pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

    Contoh :

    Seorang Pegawai Negeri Sipil lahir pada tanggal 5 Januari 1958, pada saatini

    yang bersangkutan sebagai pejabat negara.Dalam hal demikian, maka yang

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    39/45

     

    38

     bersangkutan batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.Batas

    usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lainyang

    ditentukan Undang-Undang (antara lain Guru, Dosen, Jaksa, danPanitera),

    dinyatakan tetap berlaku.

    Dengan dimikian maka pada dasarnya PNS yang telah mencapai batas

    usiapensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90 Undang-

    Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa

    Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia

     pensiun, yaitu :

    1. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;

    2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

    3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat

    Fungsional.

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan

    ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

    PNS ini disebutkan bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan jabatan di

    lingkungan Kementerian Negara perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun. Sehingga ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

    1979 yang menyatakan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    3, dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu diubah sebagai

     berikut :

    Perpanjangan batas usia pensiun (BUP) sampai dengan :

    1. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Peneliti

    Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang

     penelitian, atau jabatan lain yang dtentukan oleh Presiden;

    2. 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Wakil

    Menteri;

    3. 

    60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eslon I,

    Eselon II, jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan

    kesehatan negeri, jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    40/45

     

    39

    Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain

    yang sederajat, atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

    4. 

    58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku jabatan Hakim

     pada Mahkamah Pelayaran atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

    5. Perpanjangan BUP sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang

    memangku jabatan struktural Eselon I tertentu dilaksanakan dengan

     persyaratan sebagai berikut :

    a.  memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;

     b. 

    memiliki kinerja yang baik;

    c.  memiliki moral dan integritas yang baik; dan

    d.  sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

    keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

    Pemberhentian PNS disebutkan bahwa :

    1.  Batas usia pensiun sampai 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang

    memangku : Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan

    secara penuh di bidang penelitian; Jabatan Hakim pada Mahkamah

    Pelayaran; Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

    2.  Perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh tahun) bagi

    PNS yang memangku:Jabatan struktural eselon I, Jabatan struktural eselon

    II, Jabatan dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan

    kesehatan negeri, jabatan pengawas Sekolah Menegah Atas, jabatan

     pengawas Sekolah Menengah Pertama, jabatan pengawas Sekolah Dasar,

     jabatan pengawas Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat;

    atau Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. PNS yang semula

    menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai

    wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun; PNS yang

    semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil

    menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan

    fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    41/45

     

    40

    Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

    1.  Yang dimaksud dengan Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang

    mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS;

    2. 

    Prinsip pemberhentian PNS adalah dilakukan oleh Presiden namun dapatmemberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan

    Daerah;

    3.  Batas usia pensiun PNS adalah :

    a. 58 (lima puluh delapan ) tahun bagi Pejabat Administrasi;

     b.60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan

    c. 

    Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat

    Fungsional.

    4.  Jenis-jenis pemberhentian pensiun ada 3 yaitu : Pemberhentian dengan

    hormat; Pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian

    sementara.

    5. 

    Sebab-sebab PNS diberhentikan karena :

    a. Atas permintaan sendiri;

     b.Mencapai Batas Usia Pensiun;

    c. 

    Adanya Penyederhanaan Organisasi;

    d.Tidak cakap jasmani atau rohani;

    e. Cacat Karena Dinas;

    f. Meninggal dunia atau hilang;

    g.Tewas

    h.Hukuman Disiplin

    i. Menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik

     j. 

    Hal-hal lain.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    42/45

     

    41

    Kunci Jawaban :

    Soal 1.Dalam hal demikian karena sampai dengan adanya penyederhanaan

    organisasi pada bulan agustus 2000 ybs baru berusia 45 tahun, dengan

    masa kerja 20 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan pensiun,

    maka ybs diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu

    (sebanyak-banyaknya 5 tahun) dan ybs diberhentikan dengan hormat

    sebagai PNS dengan hak pensiun pada saat usia ybs. 50 (limapuluh)

    tahun.

    Soal 2.Kondisi kepegawaian pada akhir bulan Juli 2003 Saudara Bagio, SH,

    M.Si berusia 36 tahun 4 bulan dan mempunyai masa kerja 11 tahun 5

     bulan, berdasarkan data tsb. Permohonan berhenti ybs dapat

    dikabulkan dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas

     permintaan sendiri tanpa hak pensiun.

    Adapun hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada Sdr Bagio, SH,

    M.Si adalah Tunjangan Hari Tua dan Taperum sejumlah masa iuran

    yang telah dipotong sejak diangkat sebagai CPNS sampai dengan

     bulan Juli 2003.

    Soal 3.Penyelesaian masalah kepegawaian terhadap Sdr.Purwono adalah

    sebagai berikut :

    Diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2003.

    Diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian menjadi Pengatur Muda,

    golongan ruangII b terhitung mulai tanggal : 8 Mei 2003

    Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitungmulai tanggal

    31 Mei 2003 dan Diberikan hak Pensiun terhitung mulai tanggal

    1 Juni 2003

    Soal 4.Penetapan Pensiun : 

    a.  Sdr. Suripto diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir

     bulan Nopember 2007.

     b. Diberikan hak pensiun TMT. 1 Desember 2007

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    43/45

     

    42

    Perhitungan Masa Kerja Gol (MKG) : 

    a.  MKG pada TMT 1-4-2005 adalah : 22 tahun, 04 bulan

     b. 

    Penambahan sejak 1-4-2005 s/d 1-10-2007 : 2 tahun, 06 bulan

    c.  Jumlah MKG TMT 1-10-2007 adalah 24 tahun 10 bulan

    (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.)

    Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : 

    a.  MK pada saat pengangkatan sebagai CPNS : 5 tahun, 3 bulan

     b. 

    MK sejak CPNS (1-3-1981) s/d TMT Pensiun (1-12-2007) adalah 26

    tahun 9 bulan.

    c.  Jumlah MKP : 32 tahun 0 bulan

    (pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs)

    Pemberian KP Pengabdian : 

    a. 

    Dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1) huruf b

    menyatakan : memiliki masa kerja sebagai PNS selama sekurang-

    kurangnya 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya

    telah 1 tahun dalam pangkat terakhir.

     b. 

    Penetapan TMT KP Pengabdian adalah tanggal 1 bulan ybs

    diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

    Pertimbangan thd Sdr. SURIPTO : 

    a.  Mempunyai masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 26

    tahun 08bulan (sejak 1-3-1981 s/d 1-11-2007)

     b.  Mempunyai masa pangkat selama 2tahun 07 bulan

    (sejak 1-4-2005 s/d 1-11-2007)

    c.  Dengan demikian Sdr. SURIPTO dapat diberikan KP Pengabdian

    setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang

    III/d, TMT 1-11-2007.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    44/45

     

    43

    Soal 5.Penetapan Pensiun Janda : 

    a.  Sdr. OJOSULOYO, MM diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

     pada akhir bulan ybs Meninggal Dunia, yaitu pada akhir bulan

    Pebruari 2007.

     b.  Kepada Sdr. NURLEA janda almarhum OJOSULOYO,MM

    diberikan pensiun janda TMT. 01-03-2007.

    Perhitungan Masa Kerja Golongan ( MKG) : 

    a.  MKG TMT 01-04-2006 adalah 19 tahun 01 bulan.

     b. 

    Tambahan Masa Kerja dari 01-04-2006 s/d 01-03-2007 adalah 00

    tahun 11 bulan

    c.  Jumlah MKG TMT 01-03-2007 adalah 20 tahun 00 bulan

    (Pedoman untuk menentukan besarnya gaji terakhir ybs.)

    Perhitungan Masa Kerja Pensiun (MKP) : 

    a.  Masa kerja pada saat pengangkatan sebagai CPNS sebanyak 03

    tahun 00 bulan sebagai masa kerja fiktif tidak dapat dihitung sebagai

    masa kerja pensiun.

     b.  Masa kerja pensiun yang dihitung adalah sejak ybs. diangkat sebagai

    CPNS sampai dengan ybs Meninggal dunia, yaitu sejak 01-03-1985

    s/d 28-02-2007.

    c.  Jumlah Masa kerja yang didapat adalah 22 tahun 00 bulan

    (Pedoman untuk menentukan besarnya pokok pensiun ybs.)

    Pemberian KP Pengabdian : 

    Penetapan TMT KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia adalah

    tanggal ybs.meninggal dunia.

    a. 

    Pertimbangan terhadap Sdr.OJOSULOYO,MM ybs mempunyai

    masa kerja sebagai PNS yang terus-menerus selama 22 tahun 00

     bulan

    (sejak 01-03-1985 s/d 28-02-2007).

     b.  Mempunyai masa pangkat selama 00 tahun 11 bulan

    (sejak 01-04-2006 s/d 28-02-2007).

    c.  Dengan demikian Sdr. OJOSULOYO,MM tidak dapat diberikan KP

    Pengabdian, karena belum 1 tahun dalam masa pangkatnya.

  • 8/19/2019 8 Modul Pemberhentian Pns

    45/45

     

    DAFTAR PUSTAKA

     Nainggolan, H. Pembinaan PNS .1987;

    Syuhadak, Mokhamad. Administrasi Kepegawaian Negara Teori dan Praktek Penyelenggaraannya diIndonesia. PT Toko Gunung Agung, Jakarta,

    1995;

    Undang-undang Nomor 11 tahun 1968 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/duda

     pegawai;

    Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian

    Pegawai Negeri Sipil;

    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

    Sipil;

    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2009 tentang Wewenang

    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

    Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri

    Sipil menjadi Anggota Partai Politik;

    Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai

     Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.

    Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

     Negeri Sipil;

    Peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberhentian

    dan Pensiun PNS yang mencapai BUP yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah;

    Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 tentang

    Batas Usia Pensiun PNS.