Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim menuturkan, tahun lalu, pasar baja domestik mencapai 15,8 juta ton. Tahun ini, pasar baja diprediksi tumbuh 6% menjadi 16,7 juta ton. “Pertumbuhan pasar baja ditopang stabilnya ekonomi nasional dan ber- gulirnya proyek infrastruktur dan pro- perti. Saat ini, sebanyak 75% penjualan baja dipasok ke sektor konstruksi,” kata dia di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, penjualan baja lokal bisa tumbuh lebih tinggi dibanding- kan pasar, yakni 10-15% tahun ini. Ini dengan catatan impor bisa dipangkas 50%, seperti target pemerintah. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja pada 2020 turun 36% menjadi 4,47 juta ton, dibandingkan dengan 2019 se- banyak 6,96 juta ton. Hal ini membuat pangsa pasar pemain lokal, seperti PT Krakatau Steel Tbk (KS) naik. Silmy Karim, yang juga direktur utama KS mengatakan, pangsa pasar hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil (CRC) KS masing-masing naik menjadi 45% dan 21% dibandingkan 2019 sebesar 35% dan 14%. Dia menuturkan, penurunan impor baja pada 2020 merupakan angin segar bagi industri baja dalam negeri. Hal ini diharapkan terus berlanjut pada 2021 agar upaya peningkatan utilisasi industri dalam negeri terealisasi. IISIA, kata dia, mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan dan Kemen- terian Perindustrian menekan impor baja pada 2020. Salah satu regulasi yang mengatur pengendalian impor besi dan baja dalam negeri adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 (Permendag 3/2020) tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya. Dalam aturan itu, persetujuan impor diberikan atas pertimbangan Kemen- terian Perindustrian (Kemenperin). Selain itu, Kemenperin menerapkan Sistem Database Supply-Demand Besi dan Baja Nasional (Sibana) serta Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai technical barrier impor. “Selain didukung pengendalian impor, kenaikan pangsa pasar KS disebabkan daya saing naik lantaran berhasil menurunkan biaya opera- sional,” ucap Silmy. Dia mencatat, biaya operasional turun 41% dari US$ 337,5 juta pada 2019 menjadi US$ 198 juta pada 2020, yang mendorong meningkatnya com- petitiveness KS di pasar baja domestik. Pada 2020, produksi HRC emiten berkode saham KRAS itu naik 19,11% menjadi 1 juta ton, sedangkan CRC tumbuh 17,53% menjadi 405.742 ton Penjualan produk baja anak usaha juga naik. Contohnya, penjualan baja profil naik 70,11% menjadi 34.444 ton, pipa baja naik 0,8% menjadi 88.327 ton, dan bisnis coating pipa baja naik 12,2% menjadi 472.584 m2. JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah tu- runan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta- ker), khususnya yang mengatur as- pek persaingan usaha. Fokus anali- sis diarahkan kepada berbagai ben- tuk pengaturan harga dan standar, pemberian izin, keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan, hingga keterlibatan KPPU secara langsung dalam pelaksanaan berba- gai peraturan Pemerintah tersebut, baik dalam aspek pengawasan per- saingan usaha maupun pengawasan pelaksanaan kemitraan. “Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 13 peraturan yang memiliki substansi pengaturan persaingan usaha dan lima peratur- an yang terkait pengawasan kemi- traan. Atas hasil tersebut, KPPU akan memfokuskan pengawasan dan koordinasinya dengan regula- tor dalam pelaksanaan berbagai peraturan tersebut agar tetap se- jalan dengan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Ang- gota KPPU Ukay Karyadi dalam ke- terangan resminya, Kamis (18/2). Menurut Ukay, saat ini terdapat 45 peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU Ciptaker. Ke- 45 PP tersebut telah disahkan oleh Presiden pada 17 Februari 2021. Berbagai peraturan tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan ekono- mi di berbagai sektor, sehingga dapat terkait dengan pengaturan persaingan oleh pelaku usaha. “Untuk itu, KPPU sejak awal ta- hun 2021, mulai melakukan inisiatif dalam menganalisis seluruh peratur- an Pemerintah tersebut. Selain juga dalam proses penyusunan, KPPU juga telah memberikan perhatian khusus kepada beberapa PP melalui pemberian rekomendasi atau saran dan pertimbangan, serta terlibat lang- sung dalam penyusunan,” terang dia. Beberapa substansi yang telah disampaikan KPPU dalam proses penyusunan tersebut antara lain meliputi: Pertama, saran dan per- timbangan terhadap PP Postel- siar mengingat dalam beberapa pengaturannya menyebut secara tegas persaingan usaha yang se- hat sebagai prinsip yang harus dipatuhi pelaku usaha. Khususnya dalam meminta agar Pemerintah selalu berkoodinasi dengan KPPU dalam berbagai pengaturan. Kedua, pemberian masukan un- tuk dua PP terkait penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam pengaturan tarif referensi. KPPU menekankan bahwa kebijakan tarif referensi ditetapkan untuk mendorong pelaku usaha meme- nuhi standar pelayanan minimal (SPM), tanpa menutup peluang pelaku usaha menetapkan tarif kompetitif selama memenuhi SPM. Ketiga, saran dan pertimbangan terhadap PP Pelayaran, khususnya terkait jasa keagenan dalam men- dorong agar substansi pengatur- an dalam PP tidak diskriminatif dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Keempat, terlibat langsung dalam penyusunan PP Kemudah- an, Pelindungan, dan Pember- dayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam pembahasan bagian pengawasan kemitraan, yang merupakan salah satu tugas KPPU. (epa) JUMAT 19 FEBRUARI 2021 8 INDUSTRIES, TRADE & SERVICES Kain Ulos Khas Tarutung Pemilik Dame Ulos Renny Katrina Manurung (kiri) melayani calon pembeli di gerai miliknya di Banjarnahor, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (18/2/2021). Kain ulos khas Tarutung, Tapanuli Utara tersebut dijual dengan harga Rp 500 ribu - Rp 15 juta per helai tergantung motif dan bahan yang digunakan. Antara JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Men- parekraf) Sandiaga Uno menga- takan, pandemi Covid-19 telah mendorong digitalisasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini terlihat dari munculnya tren be- kerja dari destinasi-destinasi wisata. Okupansi akomodasi yang dipesan melalui platform digital pun menga- lami peningkatan. “Saya dengar dari AirBnB, sudah banyak yang bekerja dari lokasi-lo- kasi wisata atau bisa dibilang work from destination . Mereka juga membawa keluarga, sehingga an- ak-anaknya turut bersekolah dari destinasi wisata. Ini yang ingin kita kembangkan di dalam ekosistem in- ternet cepat,” kata Sandiaga dalam webinar “Masa Depan Ekonomi Kreatif dan Internet Cepat di Indo- nesia”, Kamis (18/2). Menurut Sandiaga, tren tersebut mulai muncul di destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Tren ini akan dikem- bangkan oleh pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata yang belum bisa mengandalkan kun- jungan wisatawan mancanegara. Namun, destinasi wisata tetap perlu menjaga penerapan protokol kese- hatan secara ketat. Sandiaga melanjutan, pandemi Covid-19 juga mendorong digital- isasi di sektor ekonomi kreatif. Di tengah pandemi Covid-19, banyak karya kreatif seperti film yang di- distribusikan melalui platform-plat- form digital. Streaming film pun mengalami peningkatan pesat di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, Sandi mendukung Menteri Komunikasi dan Infor- matika untuk terus meningkatkan jaringan internet di Indonesia sehingga lebih cepat diakses. “Kita harus mulai membangun 5G, sem- bari melengkapi 4G yang belum bisa dinikmati saudara-saudara kita di beberapa wilayah di indo- nesia. Ke depan, augmented real- ity dan virtual reality akan makin digunakan dan membutuhkan internet cepat. Tur wisata virtual juga akan menjadi opsi sebelum wisatawan berkunjung sungguhan,” imbuh Sandi. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Infor- matika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas 5G pada Agustus 2020. Uji coba terkait jaringan 5G sudah dilakukan sejak tahun 2017. Dia berharap di akhir tahun 2021, satuan tugas akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk im- plementasi jaringan 5G. “Fokus pengembangan 5G di Indonesia antara lain pada lokasi destinasi pariwisata super prioritas, Ibu Kota Negara, dan untuk program e-learn- ing lainnya di Indonesia,” kata Johnny. Di samping itu, dia juga menga- takan akan mengembangkan imple- mentasi jaringan 4G bagi desa-desa yang belum tercakup. Saat ini, dari 83.218 desa di Indonesia, sebanyak 12.548 desa belum terjangkau jarin- gan 4G. Desa tersebut terdiri dari 9.113 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan se- banyak 3.435 bukan desa 3T. (sny) Oleh Harso Kurniawan JAKARTA – Baja lokal diprediksi menguasai 80% pasar domestik tahun ini, seiring target penurunan impor sebesar 50%. Tahun lalu, porsi baja lokal mencapai 58%, sedangkan impor baja turun 35%. JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan tiga mobil baru, yakni New Brio RS Urbanite, New CR-V, dan New Odyssey. Brio RS Urbanite dan New CR-V dirakit di Karawang, Jawa Barat, sedangkan Odyssey diimpor dari Jepang. Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yu- sak Billy menjelaskan, Brio RS Urbanite adalah edisi spesial dari Brio yang tampil semakin sporty dalam sentuhan two-tone dan penambahan berbagai body kit di bagian eksterior. Brio RS Ur- banite Edition meluncur dengan front under spoiler dan rear under spoiler yang dilengkapi dengan diffuser. Sementara itu, ada black side under spoiler dan black side door mirror yang dilengkapi den- gan LED turning signal dan black door handle, menjadikan mobil ini terlihat semakin sporty dari berbagai sudut. “Kami percaya bahwa Honda Brio RS Urbanite Edition akan se- makin memperkuat posisi Honda Brio sebagai mobil terpopuler di Indonesia,” kata dia, Rabu (18/2). Brio RS Urbanite Edition, kata dia, mengusung mesin bensin 1.2L i-VTEC, empat silinder, bertenaga 90 PS, terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Tahun lalu, Brio menjadi mobil terlaris di Indonesia, den- gan total penjualan 43.021 unit. Sementara itu, New CR-V meng- usung konsep Advancing Great- ness dan dilengkapi fitur kese- lamatan canggih Honda Sensing. Tampilan baru New Honda CR-V ada di bemper, grille, dan lampu sein. Terdapat bemper, lampu, dan knalpot baru, serta fitur buka bagasi elektrik di New CR-V. Di bagian interior, dia mene- gaskan, New Honda CR-V hadir dengan panel kayu, layar sentuh 7 inci, dengan koneksi ponsel pintar. Roda kemudi berbalut kulit dilengkapi dengan audio steering switch dan hands free telephone switch. Terdapat juga new remote engine start yang dapat meng- hidupkan mesin dan AC secara otomatis sebelum memasuki ken- daraan, sedangkan new walk away autolock yang akan mengunci pintu secara otomatis ketika pe- ngendara berjalan sejauh minimal 1,5 meter. Mesinnya masih sama, 1,5 liter turbo 190 PS. Hingga saat ini, akumulasi penjualan CR-V mencapai 218.492 unit. New CR-V tersedia dalam empat pilihan warna, yakni putih, silver, modern steel metalic, dan hitam. New CR-V 2.0 L diban- derol Rp 489 juta, 1.5 L turbo Rp 522,5 juta, dan 1.5L Turbo Prestige Rp 577 juta. (ac) JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indone- sia (Gaikindo) menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan uang muka atau down payment (DP) untuk kredit semua jenis kendaraan bermotor baru hingga 0%. Kebijakan yang berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai 31 De- sember 2021 itu diharapkan dapat mendongkrak penjualan mobil. Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menyatakan, kebijakan itu akan sangat bergantung perusahaan pembiayaan. Namun, dia meya- kini perusahaan pembiayaan bisa memberikan DP 0% terutama bagi pembeli bonafide baik perorangan maupun perusahaan. Kebijakan DP 0% pun diyakini bakal menambah ke- mudahan pembelian mobil. Apalagi, suku bunga acuan cukup rendah, setelah BI menurunkan BI Repo Rate menjadi 3,5%. “Saat ini, 70% pembelian mo- bil menggunakan skema kredit. Jadi yang berperan bukan hanya harga,” kata Jongkie, Kamis (18/2). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan DP kredit mobil 0% ditempuh sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Kebi- jakan ini bertujuan mendorong peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. IIMS 2021 Di sisi lain, sebanyak 21 merek otomotif ikut Indonesia Interna- tional Motor Show (IIMS) Virtual yang berlangsung pada 18-28 Feb- ruari 2021. Perinciannya, sebanyak 14 merek mobil dan tujuh merek sepeda motor. Ke-14 merek mobil yang ikut pameran otomotif papan atas itu adalah BMW, DFSK, Honda, Hyun- dai, KIA, Mazda, MG, Mini, Mit- subishi, Toyota, Prestige, Wuling Motors, dan Brand X, sedangkan tujuh merek motor adalah Benelli, BMW Motorrad, Italjet, Niu, Royal Alloy, Velocifero dan Vespa Sinergi. Presiden Direktur Dyandra Promosindo, penyelenggara IIMS Virtual 2021, Hendra Noor Saleh menerangkan, meskipun pasar se- dang tertekan, antusiasme pecinta otomotif tetap tinggi, sehingga membangkitkan gairah Dyandra untuk terus berkreasi dan mem- persembahkan terobosan-tero- bosan baru. Dyandra tidak akan pernah berhenti untuk berino- vasi dan melahirkan gagasan- gagasan yang masuk akal dan dapat disesuaikan dengan situasi saat ini. “Dengan adanya event ini, kami berharap menciptakan peluang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri otomotif agar ber- bagai macam program atau cam- paign dapat terealisasikan secara optimal,” ujar Hendra. Menurut dia, tangkaian IIMS Virtual Fase I Februari 2021 akan dilanjutkan Fase II pada Maret 2021 dan diharapkan akan men- capai kulminasi di IIMS Hybrid April 2021, saat Dyandra sudah mendapatkan izin pameran dari pemerintah. IIMS Hybrid akan digelar JIExpo Kemayoran secara offline dan online secara bersa- maan. (sny/leo) Sandiaga Uno Yusak Billy Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Senin, 15 Maret 2021 Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai Tempat : Hotel Westin - Ruang Padang, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940. Dengan agenda Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan atas penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ketujuh sejak tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, Direksi hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. 2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat. Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 154 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan/atau penjaminan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin pembayaran tepat waktu atas seluruh kewajiban dan pemenuhan atas kewajiban lain dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerbitan surat utang. 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan. Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dan pemberian jaminan sebagaimana diuraikan dalam agenda pertama dan agenda kedua Rapat, maka Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Perseroan sehubungan dengan agenda pertama dan agenda kedua Rapat. Catatan: 1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (https:// tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY. KSEI pada tanggal 04 Februari 2021. 2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. 3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara (“BAE”). b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 18 Februari 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”). 4. a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (https:// tunasbarulampung.com) atau pada kantor BAE selama jam kerja pada setiap hari kerja. d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. 5. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 serta untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, maka Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan untuk tidak hadir atau berhalangan untuk hadir dalam Rapat untuk dapat mewakilkan suaranya kepada BAE sebagai perwakilan independen Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI yaitu (https://akses.ksei.co.id/) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI yaitu (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user- guide) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021, selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB. 6. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan Virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan dan karenanya Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI ataupun memberikan kuasa secara fisik kepada BAE Perseroan. 7. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakannya dalam situs web Perseroan yaitu (https://tunasbarulampung.com) dan/atau situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat. 8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut: a. Menggunakan masker. b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal. c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (https://tunasbarulampung.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. d. Mengikuti arahan petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing) di tempat Rapat. e. Meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai. f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19. g. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan souvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 19 Februari 2021 Direksi Perseroan PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia (“Perseroan”) PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PEMEGANG SAHAM
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim menuturkan, tahun lalu, pasar baja domestik mencapai 15,8 juta ton. Tahun ini, pasar baja diprediksi tumbuh 6% menjadi 16,7 juta ton.
“Pertumbuhan pasar baja ditopang stabilnya ekonomi nasional dan ber-gulirnya proyek infrastruktur dan pro-perti. Saat ini, sebanyak 75% penjualan baja dipasok ke sektor konstruksi,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.
Menurut dia, penjualan baja lokal bisa tumbuh lebih tinggi dibanding-kan pasar, yakni 10-15% tahun ini. Ini dengan catatan impor bisa dipangkas 50%, seperti target pemerintah.
Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja pada 2020 turun 36% menjadi 4,47 juta ton, dibandingkan dengan 2019 se-banyak 6,96 juta ton. Hal ini membuat pangsa pasar pemain lokal, seperti PT Krakatau Steel Tbk (KS) naik.
Silmy Karim, yang juga direktur utama KS mengatakan, pangsa pasar hot rolled coil (HRC) dan cold rolled coil (CRC) KS masing-masing naik menjadi 45% dan 21% dibandingkan
2019 sebesar 35% dan 14%. Dia menuturkan, penurunan impor
baja pada 2020 merupakan angin segar bagi industri baja dalam negeri. Hal ini diharapkan terus berlanjut pada 2021 agar upaya peningkatan utilisasi industri dalam negeri terealisasi.
IISIA, kata dia, mengapresiasi upaya Kementerian Perdagangan dan Kemen-terian Perindustrian menekan impor baja pada 2020. Salah satu regulasi yang mengatur pengendalian impor besi dan baja dalam negeri adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020 (Permendag 3/2020) tentang
Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya.
Dalam aturan itu, persetujuan impor diberikan atas pertimbangan Kemen-terian Perindustrian (Kemenperin). Selain itu, Kemenperin menerapkan Sistem Database Supply-Demand Besi dan Baja Nasional (Sibana) serta Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai technical barrier impor.
“Selain didukung pengendalian impor, kenaikan pangsa pasar KS disebabkan daya saing naik lantaran berhasil menurunkan biaya opera-sional,” ucap Silmy.
Dia mencatat, biaya operasional turun 41% dari US$ 337,5 juta pada 2019 menjadi US$ 198 juta pada 2020, yang mendorong meningkatnya com-petitiveness KS di pasar baja domestik. Pada 2020, produksi HRC emiten berkode saham KRAS itu naik 19,11% menjadi 1 juta ton, sedangkan CRC tumbuh 17,53% menjadi 405.742 ton
Penjualan produk baja anak usaha juga naik. Contohnya, penjualan baja profil naik 70,11% menjadi 34.444 ton, pipa baja naik 0,8% menjadi 88.327 ton, dan bisnis coating pipa baja naik 12,2% menjadi 472.584 m2.
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut menganalisis dan mencermati seluruh peraturan Pemerintah tu-runan Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta-ker), khususnya yang mengatur as-pek persaingan usaha. Fokus anali-sis diarahkan kepada berbagai ben-tuk pengaturan harga dan standar, pemberian izin, keterlibatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan, hingga keterlibatan KPPU secara langsung dalam pelaksanaan berba-gai peraturan Pemerintah tersebut, baik dalam aspek pengawasan per-saingan usaha maupun pengawasan pelaksanaan kemitraan.
“Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 13 peraturan yang memiliki substansi pengaturan persaingan usaha dan lima peratur-an yang terkait pengawasan kemi-traan. Atas hasil tersebut, KPPU akan memfokuskan pengawasan dan koordinasinya dengan regula-tor dalam pelaksanaan berbagai peraturan tersebut agar tetap se-jalan dengan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Ang-gota KPPU Ukay Karyadi dalam ke-terangan resminya, Kamis (18/2).
Menurut Ukay, saat ini terdapat 45 peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan UU Ciptaker. Ke-45 PP tersebut telah disahkan oleh Presiden pada 17 Februari 2021. Berbagai peraturan tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan ekono-mi di berbagai sektor, sehingga dapat terkait dengan pengaturan persaingan oleh pelaku usaha.
“Untuk itu, KPPU sejak awal ta-
hun 2021, mulai melakukan inisiatif dalam menganalisis seluruh peratur-an Pemerintah tersebut. Selain juga dalam proses penyusunan, KPPU juga telah memberikan perhatian khusus kepada beberapa PP melalui pemberian rekomendasi atau saran dan pertimbangan, serta terlibat lang-sung dalam penyusunan,” terang dia.
Beberapa substansi yang telah disampaikan KPPU dalam proses penyusunan tersebut antara lain meliputi: Pertama, saran dan per-timbangan terhadap PP Postel-siar mengingat dalam beberapa pengaturannya menyebut secara tegas persaingan usaha yang se-hat sebagai prinsip yang harus dipatuhi pelaku usaha. Khususnya dalam meminta agar Pemerintah selalu berkoodinasi dengan KPPU dalam berbagai pengaturan.
Kedua, pemberian masukan un-tuk dua PP terkait penyelenggaraan ibadah umrah, khususnya dalam pengaturan tarif referensi. KPPU menekankan bahwa kebijakan tarif referensi ditetapkan untuk mendorong pelaku usaha meme-nuhi standar pelayanan minimal (SPM), tanpa menutup peluang pelaku usaha menetapkan tarif kompetitif selama memenuhi SPM.
Ketiga, saran dan pertimbangan terhadap PP Pelayaran, khususnya terkait jasa keagenan dalam men-dorong agar substansi pengatur-an dalam PP tidak diskriminatif dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Keempat, terlibat langsung dalam penyusunan PP Kemudah-an, Pelindungan, dan Pember-dayaan Koperasi dan UMKM, khususnya dalam pembahasan bagian pengawasan kemitraan, yang merupakan salah satu tugas KPPU. (epa)
JUMAT 19 FEBRUARI 2021
8 INDUSTRIES, TRADE & SERVICES
Kain Ulos Khas TarutungPemilik Dame Ulos Renny Katrina Manurung (kiri) melayani calon pembeli di gerai miliknya di Banjarnahor, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Kamis (18/2/2021). Kain ulos khas Tarutung, Tapanuli Utara tersebut dijual dengan harga Rp 500 ribu - Rp 15 juta per helai tergantung motif dan bahan yang digunakan.
Antara
JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreat i f (Men-parekraf) Sandiaga Uno menga-takan, pandemi Covid-19 telah mendorong digitalisasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini terlihat dari munculnya tren be-kerja dari destinasi-destinasi wisata. Okupansi akomodasi yang dipesan melalui platform digital pun menga-lami peningkatan.
“Saya dengar dari AirBnB, sudah banyak yang bekerja dari lokasi-lo-kasi wisata atau bisa dibilang work from destination. Mereka juga membawa keluarga, sehingga an-ak-anaknya turut bersekolah dari destinasi wisata. Ini yang ingin kita kembangkan di dalam ekosistem in-ternet cepat,” kata Sandiaga dalam webinar “Masa Depan Ekonomi Kreatif dan Internet Cepat di Indo-nesia”, Kamis (18/2).
Menurut Sandiaga, tren tersebut mulai muncul di destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Tren ini akan dikem-bangkan oleh pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata yang belum bisa mengandalkan kun-jungan wisatawan mancanegara. Namun, destinasi wisata tetap perlu menjaga penerapan protokol kese-hatan secara ketat.
Sandiaga melanjutan, pandemi Covid-19 juga mendorong digital-isasi di sektor ekonomi kreatif. Di tengah pandemi Covid-19, banyak karya kreatif seperti film yang di-distribusikan melalui platform-plat-form digital. Streaming film pun mengalami peningkatan pesat di tengah pandemi Covid-19.
Karena itu, Sandi mendukung Menteri Komunikasi dan Infor-matika untuk terus meningkatkan jaringan internet di Indonesia sehingga lebih cepat diakses. “Kita harus mulai membangun 5G, sem-bari melengkapi 4G yang belum bisa dinikmati saudara-saudara kita di beberapa wilayah di indo-nesia. Ke depan, augmented real-ity dan virtual reality akan makin digunakan dan membutuhkan internet cepat. Tur wisata virtual juga akan menjadi opsi sebelum wisatawan berkunjung sungguhan,” imbuh Sandi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Infor-matika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas 5G pada Agustus 2020. Uji coba terkait jaringan 5G sudah dilakukan sejak tahun 2017.
Dia berharap di akhir tahun 2021, satuan tugas akan mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk im-plementasi jaringan 5G. “Fokus pengembangan 5G di Indonesia antara lain pada lokasi destinasi pariwisata super prioritas, Ibu Kota Negara, dan untuk program e-learn-ing lainnya di Indonesia,” kata Johnny.
Di samping itu, dia juga menga-takan akan mengembangkan imple-mentasi jaringan 4G bagi desa-desa yang belum tercakup. Saat ini, dari 83.218 desa di Indonesia, sebanyak 12.548 desa belum terjangkau jarin-gan 4G. Desa tersebut terdiri dari 9.113 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan se-banyak 3.435 bukan desa 3T. (sny)
Oleh Harso Kurniawan
JAKARTA – Baja lokal diprediksi menguasai 80% pasar domestik tahun ini, seiring target penurunan impor sebesar 50%. Tahun lalu, porsi baja lokal mencapai 58%, sedangkan impor baja turun 35%.
JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan tiga mobil baru, yakni New Brio RS Urbanite, New CR-V, dan New Odyssey. Brio RS Urbanite dan New CR-V dirakit di Karawang, Jawa Barat, sedangkan Odyssey diimpor dari Jepang.
Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yu-sak Billy menjelaskan, Brio RS Urbanite adalah edisi spesial dari Brio yang tampil semakin sporty dalam sentuhan two-tone dan penambahan berbagai body kit di bagian eksterior. Brio RS Ur-banite Edition meluncur dengan front under spoiler dan rear under spoiler yang dilengkapi dengan diffuser. Sementara itu, ada black side under spoiler dan black side door mirror yang dilengkapi den-gan LED turning signal dan black door handle, menjadikan mobil ini terlihat semakin sporty dari berbagai sudut.
“Kami percaya bahwa Honda Brio RS Urbanite Edition akan se-makin memperkuat posisi Honda Brio sebagai mobil terpopuler di Indonesia,” kata dia, Rabu (18/2).
Brio RS Urbanite Edition, kata dia, mengusung mesin bensin 1.2L i-VTEC, empat silinder, ber tenaga 90 PS, terbesar di kelasnya, sekaligus hemat bahan bakar. Tahun lalu, Brio menjadi mobil terlaris di Indonesia, den-gan total penjualan 43.021 unit.
Sementara itu, New CR-V meng-usung konsep Advancing Great-ness dan dilengkapi fitur kese-lamatan canggih Honda Sensing. Tampilan baru New Honda CR-V ada di bemper, grille, dan lampu sein. Terdapat bemper, lampu,
dan knalpot baru, serta fitur buka bagasi elektrik di New CR-V.
Di bagian interior, dia mene-gaskan, New Honda CR-V hadir dengan panel kayu, layar sentuh 7 inci, dengan koneksi ponsel pintar. Roda kemudi berbalut kulit dilengkapi dengan audio steering switch dan hands free telephone switch. Terdapat juga new remote engine start yang dapat meng-hidupkan mesin dan AC secara otomatis sebelum memasuki ken-daraan, sedangkan new walk away autolock yang akan mengunci pintu secara otomatis ketika pe-ngendara berjalan sejauh minimal 1,5 meter. Mesinnya masih sama, 1,5 liter turbo 190 PS.
Hingga saat ini, akumulasi penjualan CR-V mencapai 218.492 unit. New CR-V tersedia dalam empat pilihan warna, yakni putih, silver, modern steel metalic, dan hitam. New CR-V 2.0 L diban-derol Rp 489 juta, 1.5 L turbo Rp 522,5 juta, dan 1.5L Turbo Prestige Rp 577 juta. (ac)
JAKARTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indone-sia (Gaikindo) menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan uang muka atau down payment (DP) untuk kredit semua jenis kendaraan bermotor baru hingga 0%. Kebijakan yang berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai 31 De-sember 2021 itu diharapkan dapat mendongkrak penjualan mobil.
Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menyatakan, kebijakan itu akan sangat bergantung perusahaan pembiayaan. Namun, dia meya-kini perusahaan pembiayaan bisa memberikan DP 0% terutama bagi pembeli bonafide baik perorangan maupun perusahaan. Kebijakan DP 0% pun diyakini bakal menambah ke-mudahan pembelian mobil. Apalagi, suku bunga acuan cukup rendah,
setelah BI menurunkan BI Repo Rate menjadi 3,5%.
“Saat ini, 70% pembelian mo-bil menggunakan skema kredit. Jadi yang berperan bukan hanya harga,” kata Jongkie, Kamis (18/2).
Gubernur BI Perr y Warjiyo mengatakan, kebijakan DP kredit mobil 0% ditempuh sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Kebi-jakan ini bertujuan mendorong peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.
IIMS 2021 Di sisi lain, sebanyak 21 merek
otomotif ikut Indonesia Interna-tional Motor Show (IIMS) Virtual yang berlangsung pada 18-28 Feb-
ruari 2021. Perinciannya, sebanyak 14 merek mobil dan tujuh merek sepeda motor.
Ke-14 merek mobil yang ikut pameran otomotif papan atas itu adalah BMW, DFSK, Honda, Hyun-dai, KIA, Mazda, MG, Mini, Mit-subishi, Toyota, Prestige, Wuling Motors, dan Brand X, sedangkan tujuh merek motor adalah Benelli, BMW Motorrad, Italjet, Niu, Royal Alloy, Velocifero dan Vespa Sinergi.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo, penyelenggara IIMS Virtual 2021, Hendra Noor Saleh menerangkan, meskipun pasar se-dang tertekan, antusiasme pecinta otomotif tetap tinggi, sehingga membangkitkan gairah Dyandra untuk terus berkreasi dan mem-persembahkan terobosan-tero-bosan baru. Dyandra tidak akan
pernah berhenti untuk berino-vasi dan melahirkan gagasan-gagasan yang masuk akal dan dapat disesuaikan dengan situasi saat ini.
“Dengan adanya event ini, kami berharap menciptakan peluang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri otomotif agar ber-bagai macam program atau cam-paign dapat terealisasikan secara optimal,” ujar Hendra.
Menurut dia, tangkaian IIMS Virtual Fase I Februari 2021 akan dilanjutkan Fase II pada Maret 2021 dan diharapkan akan men-capai kulminasi di IIMS Hybrid April 2021, saat Dyandra sudah mendapatkan izin pameran dari pemerintah. IIMS Hybrid akan digelar JIExpo Kemayoran secara of fline dan online secara bersa-maan. (sny/leo)
Sandiaga Uno
Yusak Billy
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:Hari/Tanggal : Senin, 15 Maret 2021Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesaiTempat : Hotel Westin - Ruang Padang, Jl. H.R. Rasuna Said
Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
Dengan agenda Rapat sebagai berikut:1. Persetujuan atas penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat
dengan jumlah pokok sebesar-besarnya USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan, dengan bunga tetap dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ketujuh sejak tanggal diterbitkannya atau dengan ketentuan dan persyaratan serta jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, Direksi hendak meminta persetujuan Pemegang
Saham Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang oleh Perseroan atau entitas anak Perseroan yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dalam rangka rencana penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud dalam agenda pertama Rapat.
Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang
dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 jo. Pasal 154 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan/atau penjaminan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh entitas anak Perseroan dalam rangka menjamin pembayaran tepat waktu atas seluruh kewajiban dan pemenuhan atas kewajiban lain dari Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerbitan surat utang.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi; serta memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil, untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
Penjelasan: Dalam agenda Rapat ini, sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang
dan pemberian jaminan sebagaimana diuraikan dalam agenda pertama dan agenda kedua Rapat, maka Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Perseroan sehubungan dengan agenda pertama dan agenda kedua Rapat.
Catatan:1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian “Investor Daily”, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (https://tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal 04 Februari 2021.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Februari 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara (“BAE”).
b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 18 Februari 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul
16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
4. a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (https://tunasbarulampung.com) atau pada kantor BAE selama jam kerja pada setiap hari kerja.
d. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19 serta untuk mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, maka Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan untuk tidak hadir atau berhalangan untuk hadir dalam Rapat untuk dapat mewakilkan suaranya kepada BAE sebagai perwakilan independen Perseroan, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs resmi KSEI yaitu (https://akses.ksei.co.id/) beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI yaitu (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021, selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan Virus Covid-19, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan/keselamatan seluruh pihak termasuk para Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan dan karenanya Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham atau para Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan baik secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI ataupun memberikan kuasa secara fisik kepada BAE Perseroan.
7. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, hal mana, Perseroan akan menyediakannya dalam situs web Perseroan yaitu (https://tunasbarulampung.com) dan/atau situs web resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut: a. Menggunakan masker. b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham
dan Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan (https://tunasbarulampung.com) sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
d. Mengikuti arahan petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan jaga jarak fisik (physical distancing) di tempat Rapat.
e. Meninggalkan tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
f. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
g. Demi alasan kesehatan dan langkah pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman dan souvenir bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 19 Februari 2021Direksi Perseroan
PT TUNAS BARU LAMPUNG TbkBerkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
(“Perseroan”)
PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
KEPADA PEMEGANG SAHAM
Related Documents
