7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
1/24
OTONOMI DAERAH
Disampaikan oleh
Drs. Fuad Aljihad, M.H.
Kuliah Civic Education
Prodi S Farmasi STI!ES A"#IRS$AD %I"A%AP
SEMESTER
TAH&N A!ADEMI! '()*'(+
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
2/24
!onsep Neara
Bentuk Negara : KesatuanFederasi
Bentuk Pem-an : RepublikMonarki
Sistem Pem-an : PresidensiilParlementer
Bentuk Kabinet : PresidensiilMinisteriil Bentuk Parlemen : Mono--i-Tri*Muli kameral
Bentuk Negara Kesatuan dengan menggunakanadanya konsep Pemerintah Pusat Daerah baiksenralisasimaupun desenralisasi!melahirkanoonomi daerah"
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
3/24
TNI*PO"RI
de/anperim0ana
n
kemenerian neara badan-badan
lain yang#ungsinyaberkaitandengankekuasaankehakiman
!$
&&D 12)
kpu banksentral
DPR DPDMPR
"EM-A3A#"EM-A3A DA"AM SISTEM !ETATANE3ARAANmenuru &&D Neara Repu0lik Indonesia Tahun 12)
-P! MA M! Presiden
P$S%&
D%'R%
)ingkunganPeradilan
T&N
)ingkunganPeradilanMilier
)ingkunga
nPeradilanAama
)ingkunganPeradilan&mum
Per*akilanBPKPro+insi
PemerintahanDaerah Pro+insi
DPRD,ubernur
PemerintahanDaerahKabupatenKota
DPRDBupati.alikota
/
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
4/24
menaur dan menurus sendiriurusan pemerinahan menuru asasoonomi dan uas pem0anuan 0Pasal12 !3"445
menjalankan oonomi seluas#
luasn4a, ke5uali urusanpemerinahan 4an oleh &&dienukan se0aai urusanPemerinah Pusa 0Pasal 12 !/" 445
0erhak meneapkan peraurandaerah dan perauran#perauran lainunuk melaksanakan oonomi dan
uas pem0anuan 0Pasal 12 !6"445
Neara !esauan Repu0lik Indonesiadi0ai aas daerah#daerah pro6insi dandaerah pro6insi iu di0ai aas ka0upaendan koa, 4an iap#iap pro6insi,
ka0upaen, dan koa iu mempun4aipemerinahan daerah, 4an diaur denanundan#undan
0Pasal 12 !1"445
PEMERINTAHAN DAERAH
!EPA"APEMERINTAHDAERAH
DPRD
-A- 7I. PEMERINTAHANDAERAH
anoaDPRD
dipilihmelaluipemilu0Pasal 12 !7"445
3u0ernur,
-upai,
8alikoadipilih
se5ara
demokrais0Pasal 12 !8"445
1/
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
5/24
-A- 7I. PEMERINTAHAN DAERAHHu0unan Pemerinah Pusa dan Pemerinahan Daerah
Neara menakui dan menhormai sauan#sauanpemerinahan daerah 4an 0ersi9a khusus aau 0ersi9aisime/a 4an diaur denan undan#undan
0Pasal 12 B !1"445
Neara menakui dan menhormai kesauan#kesauanmas4araka hukum ada 0esera hak#hak radisionaln4asepanjan masih hidup dan sesuai denan perkem0ananmas4araka dan prinsip Neara !esauan Repu0lik Indonesia,4an diaur dalam undan#undan
0Pasal 12 B !3"445
Hu0unan keuanan, pela4anan umum, peman9aaan sum0erda4a alam dan sum0er da4a lainn4a anara pemerinah pusadan pemerinahan daerah diaur dan dilaksanakan se5ara adil
dan selaras 0erdasarkan undan#undan0Pasal 12 % !3"445
Hu0unan /e/enan anara pemerinah pusa danpemerinahan daerah pro6insi, ka0upaen, dan koa, aau anara
pro6insi dan ka0upaen dan koa, diaur denan undan#undandenan memperhaikan kekhususan dan keraaman daerah0Pasal 12 % !1"445
16
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
6/24
Penerian Oonomi Daerah
Re#ormasi membuka alan bagi setiap orang maupun daerahuntuk menyuarakan keadilan ekonomi politik sosial budayadan pelayanan; Pendekatan pembangunan yang sentralistikselama
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
7/24
mandiri?
sedangkan dalam arti luas adalah >berdaya?; @adiotonomi daerah yang dimaksud di sini adalahpemberian ke*enangan pemerintahan kepadapemerintah daerah untuk se=ara mandiri atau berdayamembuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya
sendiri; Sedangkan desentralisasi menurut M; &urner dan D;
(ulme adalah trans#erpemindahan ke*enangan untukmenyelenggarakan beberapa pelayanan kepadamasyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah; Sementara desentralisasi menurut Shahid @a+idBurki dan ka*an-ka*an adalah proses pemindahankekuasaan politik Askal dan administrati# kepada unitdari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;
lanjutan
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
8/24
lanjutan
@adi oonomi daerahdapat diartikan penyerahanke*enangan dan tanggung a*ab dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah; Dalam pola pikirdemikian otonomi daerah adalah suatu instrumenpolitik dan instrumen administrasimanaemen
yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumberdaya lokal sehingga dapat diman#aatkan sebesar-besarnya untuk kemauan masyarakat di daerahterutama menghadapi tantangan global
mendorong pemberdayaan masyarakatmenumbuhkan kreati+itas meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkandemokrasi;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
9/24
OTONOMI DAERAH DIINDONESIA
Senarlisasi : Pemerintahan yang meletakkankekuasaan terpusat pada pemerintah pusat
Desenralisasi : Penyerahan seumlah urusan dari
pemerintah pusat kepada daerah atau pemerintah yanglebih tinggi kepada pemerintah daerah di ba*ahnya;
Dekonsenrasi : Pelimpahan *e*enang daripemerintah pusat kepada instansi +ertikal di ba*ahnya
untuk menadi urusan mereka namun kekuasaan tetap
berada di tangan pemerintah pusatMedebewind : Biasanya uga disebut asas
pembantuan yaitu suatu urusan yang dimintakan
bantuan kepada instansi lain yang bukan menadi
*e*enang urusannya
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
10/24
DASAR H&!&M
Pasal 12 !1-6" 12 % 12 B $$D 1C8/
$$ R Nomor 1 &ahun 1C8/ &entang Peraturan Mengenai
Kedudukan Komite Nasional Daerah $$ R Nomor 33 &ahun 1C82 &entang Penetapan %turan-%turan
Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yangBerhak Mengatur dan Mengurus Rumah &angganya Sendiri
$$ R Nomor 1 &ahun 1C/E &entang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah Penetapan Presiden Nomor 6 &ahun 1C/C &entang
Pemerintahan Daerah
$$ R Nomor 12 &ahun 1C6/ &entang Pokok-PokokPemerintahan Daerah
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
11/24
n
$$ R Nomor / &ahun 1CE8 &entang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah $$ R Nomor 33 &ahun 1CCC &entang
Pemerintahan Daerah
$$ R Nomor 73 &ahun 38 &entang
Pemerintahan Daerah $$ R Nomor 2 &ahun 3/ &entang Perubahan
%tas $ndang-$ndang R Nomor 73 &ahun 38&entang Pemerintahan Daerah
$ndang-$ndang Republik ndonesia Nomor 13&ahun 32 &entang Perubahan Kedua %tas$ndang-$ndang R Nomor 73 &ahun 38&entang Pemerintahan Daerah
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
12/24
an
$$ Nomor 37 &ahun 318 &entangPemerintahan Daerah
$$ Nomor 3 &ahun 31/ tentangPerubahan atas $$ Nomor 37 &ahun318 &entang Pemerintahan Daerah
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
13/24
%S%S P'NG')'N,,%R%%N
P'MD% %sas kepastian hukumH
%sas tertib penyelenggara negaraH
%sas kepentingan umumH
%sas keterbukaanH
%sas proporsionalitasH
%sas pro#esionalitasH %sas akuntabilitasH
%sas eAsiensiH dan
%sas e#ekti+itas;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
14/24
$$ N
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
15/24
&rusan PemerinahanA0solu
$rusan Pemerintahan yang sepenuhnya menadike*enangan Pemerintah Pusat;
Pemerintah Pusat melaksanakan sendiriH ataumelimpahkan *e*enang kepada nstansi Iertikal yangada di Daerah atau gubernur sebagai *akil PemerintahPusat berdasarkan asas Dekonsentrasi;
$rusan %bsolut meliputi:
politik luar negeriH
pertahananHkeamananH
yustisiH
moneter dan Askal nasionalH dan
agama;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
16/24
&rusan Pemerinahan
!onkuren
$rusan Pemerintahan yang dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah
pro+insi dan Daerah kabupatenkota; $rusan pemerintahan konkuren yang
diserahkan ke Daerah menadi dasarpelaksanaan
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
17/24
&rusan Pemerinahan 8aji0
Berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikanH
kesehatanH
pekeraan umum dan penataan ruangH
perumahan rakyat dan ka*asan permukimanH ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan
masyarakatH dan
sosial;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
18/24
an&rusan Pemerinahan 8aji0 4an idak 0erkaiandenan Pela4anan Dasar, melipui:
enaa kerja;
pem0erda4aan perempuan dan pelindunananak;
panan;
peranahan; linkunan hidup;
adminisrasi kependudukan dan pen5aaan sipil;
pem0erda4aan mas4araka dan Desa;
penendalian penduduk dan keluara 0eren5ana; perhu0unan;
komunikasi dan in9ormaika;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
19/24
n
koperasi, usaha ke5il, dan menenah; Penanaman;
penanaman modal;
kepemudaan dan olah raa;
saisik;
persandian;
ke0uda4aan;
perpusakaan; dan
kearsipan.
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
20/24
&rusan Pemerinahan
Pilihanmelipui:
kelautan dan perikananH
pari*isataH
pertanianH
kehutananH
energi dan sumber daya mineralH perdaganganH
perindustrianH dan
transmigrasi;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
21/24
&rusan Pemerinahan&mum
Pembinaan *a*asan kebangsaan dan ketahanannasional dalam rangka memantapkan pengamalanPan=asila pelaksanaan $ndang-$ndang Dasar Negara
Republik ndonesia &ahun 1C8/ pelestarian Bhinneka&unggal ka serta pemertahanan dan pemeliharaankeutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesiaH
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsaH
pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku umat
beragama ras dan golongan lainnya guname*uudkan stabilitas kemanan lokal regional dannasionalH
Penanganan konJik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
22/24
an
Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi
pemerintahan yang ada di *ilayah Daerah pro+insidan Daerah kabupatenkota untuk menyelesaikanpermasalahan yang timbul dengan memperhatikanprinsip demokrasi hak asasi manusia pemerataan
keadilan keistime*aan dan kekhususan potensiserta keanekaragaman Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganH
Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkanPan=asilaH
Pelaksanaan semua $rusan Pemerintahan yangbukan merupakan ke*enangan Daerah dan tidakdilaksanakan oleh nstansi Iertikal;
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
23/24
-A- 7II DE8AN PER8A!I"AN 1E
7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah
24/24
Funsi, 8e/enan, danHak%ntara lain tentang:
memiliki #ungsi legislasi #ungsi anggarandan #ungsi penga*asan 0Pasal 3% !1"445 H
mempunyai hak interpelasi hak angket danhak menyatakan pendapat 0Pasal 3% !3"445 H
pengauan usul pemberhentian Presidendanatau .akil Presiden 0Pasal EB !1"4445 H
persetuuan dalam menyatakan perangmembuat perdamaian dan peranian
0Pasal 11 !1" dan !3"44445 H
pemberian pertimbangan kepada Presidendalam pengangkatan duta 0Pasal 17 !3"45 H
pemberian pertimbangan kepada Presidendalam menerima penempatan duta negara
lain 0Pasal 17 !7"45 H
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalampemberian amnesti dan abolisi 0Pasal 18 !3"45 H
persetuuan atas perpu 0Pasal 33 !3"5 H
pembahasan dan persetuuan atas R%PBN yang
diaukan oleh Presiden 0Pasal 37 !3" dan !7"4445 H pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD 0Pasal 37F !1"4445 H
persetuuan =alon hakim agung yang diusulkanoleh KG 0Pasal 38% !7"4445 H
persetuuan pengangkatan dan pemberhentiananggota KG 0Pasal 38B !7"4445 H
pengauan tiga orang =alon anggota hakimkonstitusi 0Pasal 38 !7"4445 H
DPRmemeankekuasaanmem0enuk &&0Pasal 3 !1"45
-A- 7II. DE8AN PER8A!I"ANRA!$AT
anoa DPR
dipilih melalui
pemilihan
umum0Pasal 1C !1"445
anoa DPRdapadi0erhenikan
darija0aann4a,4an s4ara#s4ara dan aa5aran4adiaur dalamundan#undan!Pasal 33B44"
1E