Top Banner

of 24

7.1. Otonomi Daerah

Mar 03, 2018

Download

Documents

Ali Arifin
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    1/24

    OTONOMI DAERAH

    Disampaikan oleh

    Drs. Fuad Aljihad, M.H.

    Kuliah Civic Education

    Prodi S Farmasi STI!ES A"#IRS$AD %I"A%AP

    SEMESTER

    TAH&N A!ADEMI! '()*'(+

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    2/24

    !onsep Neara

    Bentuk Negara : KesatuanFederasi

    Bentuk Pem-an : RepublikMonarki

    Sistem Pem-an : PresidensiilParlementer

    Bentuk Kabinet : PresidensiilMinisteriil Bentuk Parlemen : Mono--i-Tri*Muli kameral

    Bentuk Negara Kesatuan dengan menggunakanadanya konsep Pemerintah Pusat Daerah baiksenralisasimaupun desenralisasi!melahirkanoonomi daerah"

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    3/24

    TNI*PO"RI

    de/anperim0ana

    n

    kemenerian neara badan-badan

    lain yang#ungsinyaberkaitandengankekuasaankehakiman

    !$

    &&D 12)

    kpu banksentral

    DPR DPDMPR

    "EM-A3A#"EM-A3A DA"AM SISTEM !ETATANE3ARAANmenuru &&D Neara Repu0lik Indonesia Tahun 12)

    -P! MA M! Presiden

    P$S%&

    D%'R%

    )ingkunganPeradilan

    T&N

    )ingkunganPeradilanMilier

    )ingkunga

    nPeradilanAama

    )ingkunganPeradilan&mum

    Per*akilanBPKPro+insi

    PemerintahanDaerah Pro+insi

    DPRD,ubernur

    PemerintahanDaerahKabupatenKota

    DPRDBupati.alikota

    /

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    4/24

    menaur dan menurus sendiriurusan pemerinahan menuru asasoonomi dan uas pem0anuan 0Pasal12 !3"445

    menjalankan oonomi seluas#

    luasn4a, ke5uali urusanpemerinahan 4an oleh &&dienukan se0aai urusanPemerinah Pusa 0Pasal 12 !/" 445

    0erhak meneapkan peraurandaerah dan perauran#perauran lainunuk melaksanakan oonomi dan

    uas pem0anuan 0Pasal 12 !6"445

    Neara !esauan Repu0lik Indonesiadi0ai aas daerah#daerah pro6insi dandaerah pro6insi iu di0ai aas ka0upaendan koa, 4an iap#iap pro6insi,

    ka0upaen, dan koa iu mempun4aipemerinahan daerah, 4an diaur denanundan#undan

    0Pasal 12 !1"445

    PEMERINTAHAN DAERAH

    !EPA"APEMERINTAHDAERAH

    DPRD

    -A- 7I. PEMERINTAHANDAERAH

    anoaDPRD

    dipilihmelaluipemilu0Pasal 12 !7"445

    3u0ernur,

    -upai,

    8alikoadipilih

    se5ara

    demokrais0Pasal 12 !8"445

    1/

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    5/24

    -A- 7I. PEMERINTAHAN DAERAHHu0unan Pemerinah Pusa dan Pemerinahan Daerah

    Neara menakui dan menhormai sauan#sauanpemerinahan daerah 4an 0ersi9a khusus aau 0ersi9aisime/a 4an diaur denan undan#undan

    0Pasal 12 B !1"445

    Neara menakui dan menhormai kesauan#kesauanmas4araka hukum ada 0esera hak#hak radisionaln4asepanjan masih hidup dan sesuai denan perkem0ananmas4araka dan prinsip Neara !esauan Repu0lik Indonesia,4an diaur dalam undan#undan

    0Pasal 12 B !3"445

    Hu0unan keuanan, pela4anan umum, peman9aaan sum0erda4a alam dan sum0er da4a lainn4a anara pemerinah pusadan pemerinahan daerah diaur dan dilaksanakan se5ara adil

    dan selaras 0erdasarkan undan#undan0Pasal 12 % !3"445

    Hu0unan /e/enan anara pemerinah pusa danpemerinahan daerah pro6insi, ka0upaen, dan koa, aau anara

    pro6insi dan ka0upaen dan koa, diaur denan undan#undandenan memperhaikan kekhususan dan keraaman daerah0Pasal 12 % !1"445

    16

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    6/24

    Penerian Oonomi Daerah

    Re#ormasi membuka alan bagi setiap orang maupun daerahuntuk menyuarakan keadilan ekonomi politik sosial budayadan pelayanan; Pendekatan pembangunan yang sentralistikselama

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    7/24

    mandiri?

    sedangkan dalam arti luas adalah >berdaya?; @adiotonomi daerah yang dimaksud di sini adalahpemberian ke*enangan pemerintahan kepadapemerintah daerah untuk se=ara mandiri atau berdayamembuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya

    sendiri; Sedangkan desentralisasi menurut M; &urner dan D;

    (ulme adalah trans#erpemindahan ke*enangan untukmenyelenggarakan beberapa pelayanan kepadamasyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah

    daerah; Sementara desentralisasi menurut Shahid @a+idBurki dan ka*an-ka*an adalah proses pemindahankekuasaan politik Askal dan administrati# kepada unitdari pemerintah pusat ke pemerintah daerah;

    lanjutan

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    8/24

    lanjutan

    @adi oonomi daerahdapat diartikan penyerahanke*enangan dan tanggung a*ab dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah; Dalam pola pikirdemikian otonomi daerah adalah suatu instrumenpolitik dan instrumen administrasimanaemen

    yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumberdaya lokal sehingga dapat diman#aatkan sebesar-besarnya untuk kemauan masyarakat di daerahterutama menghadapi tantangan global

    mendorong pemberdayaan masyarakatmenumbuhkan kreati+itas meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkandemokrasi;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    9/24

    OTONOMI DAERAH DIINDONESIA

    Senarlisasi : Pemerintahan yang meletakkankekuasaan terpusat pada pemerintah pusat

    Desenralisasi : Penyerahan seumlah urusan dari

    pemerintah pusat kepada daerah atau pemerintah yanglebih tinggi kepada pemerintah daerah di ba*ahnya;

    Dekonsenrasi : Pelimpahan *e*enang daripemerintah pusat kepada instansi +ertikal di ba*ahnya

    untuk menadi urusan mereka namun kekuasaan tetap

    berada di tangan pemerintah pusatMedebewind : Biasanya uga disebut asas

    pembantuan yaitu suatu urusan yang dimintakan

    bantuan kepada instansi lain yang bukan menadi

    *e*enang urusannya

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    10/24

    DASAR H&!&M

    Pasal 12 !1-6" 12 % 12 B $$D 1C8/

    $$ R Nomor 1 &ahun 1C8/ &entang Peraturan Mengenai

    Kedudukan Komite Nasional Daerah $$ R Nomor 33 &ahun 1C82 &entang Penetapan %turan-%turan

    Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yangBerhak Mengatur dan Mengurus Rumah &angganya Sendiri

    $$ R Nomor 1 &ahun 1C/E &entang Pokok-Pokok Pemerintahan

    Daerah Penetapan Presiden Nomor 6 &ahun 1C/C &entang

    Pemerintahan Daerah

    $$ R Nomor 12 &ahun 1C6/ &entang Pokok-PokokPemerintahan Daerah

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    11/24

    n

    $$ R Nomor / &ahun 1CE8 &entang Pokok-Pokok

    Pemerintahan di Daerah $$ R Nomor 33 &ahun 1CCC &entang

    Pemerintahan Daerah

    $$ R Nomor 73 &ahun 38 &entang

    Pemerintahan Daerah $$ R Nomor 2 &ahun 3/ &entang Perubahan

    %tas $ndang-$ndang R Nomor 73 &ahun 38&entang Pemerintahan Daerah

    $ndang-$ndang Republik ndonesia Nomor 13&ahun 32 &entang Perubahan Kedua %tas$ndang-$ndang R Nomor 73 &ahun 38&entang Pemerintahan Daerah

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    12/24

    an

    $$ Nomor 37 &ahun 318 &entangPemerintahan Daerah

    $$ Nomor 3 &ahun 31/ tentangPerubahan atas $$ Nomor 37 &ahun318 &entang Pemerintahan Daerah

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    13/24

    %S%S P'NG')'N,,%R%%N

    P'MD% %sas kepastian hukumH

    %sas tertib penyelenggara negaraH

    %sas kepentingan umumH

    %sas keterbukaanH

    %sas proporsionalitasH

    %sas pro#esionalitasH %sas akuntabilitasH

    %sas eAsiensiH dan

    %sas e#ekti+itas;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    14/24

    $$ N

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    15/24

    &rusan PemerinahanA0solu

    $rusan Pemerintahan yang sepenuhnya menadike*enangan Pemerintah Pusat;

    Pemerintah Pusat melaksanakan sendiriH ataumelimpahkan *e*enang kepada nstansi Iertikal yangada di Daerah atau gubernur sebagai *akil PemerintahPusat berdasarkan asas Dekonsentrasi;

    $rusan %bsolut meliputi:

    politik luar negeriH

    pertahananHkeamananH

    yustisiH

    moneter dan Askal nasionalH dan

    agama;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    16/24

    &rusan Pemerinahan

    !onkuren

    $rusan Pemerintahan yang dibagiantara Pemerintah Pusat dan Daerah

    pro+insi dan Daerah kabupatenkota; $rusan pemerintahan konkuren yang

    diserahkan ke Daerah menadi dasarpelaksanaan

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    17/24

    &rusan Pemerinahan 8aji0

    Berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikanH

    kesehatanH

    pekeraan umum dan penataan ruangH

    perumahan rakyat dan ka*asan permukimanH ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan

    masyarakatH dan

    sosial;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    18/24

    an&rusan Pemerinahan 8aji0 4an idak 0erkaiandenan Pela4anan Dasar, melipui:

    enaa kerja;

    pem0erda4aan perempuan dan pelindunananak;

    panan;

    peranahan; linkunan hidup;

    adminisrasi kependudukan dan pen5aaan sipil;

    pem0erda4aan mas4araka dan Desa;

    penendalian penduduk dan keluara 0eren5ana; perhu0unan;

    komunikasi dan in9ormaika;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    19/24

    n

    koperasi, usaha ke5il, dan menenah; Penanaman;

    penanaman modal;

    kepemudaan dan olah raa;

    saisik;

    persandian;

    ke0uda4aan;

    perpusakaan; dan

    kearsipan.

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    20/24

    &rusan Pemerinahan

    Pilihanmelipui:

    kelautan dan perikananH

    pari*isataH

    pertanianH

    kehutananH

    energi dan sumber daya mineralH perdaganganH

    perindustrianH dan

    transmigrasi;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    21/24

    &rusan Pemerinahan&mum

    Pembinaan *a*asan kebangsaan dan ketahanannasional dalam rangka memantapkan pengamalanPan=asila pelaksanaan $ndang-$ndang Dasar Negara

    Republik ndonesia &ahun 1C8/ pelestarian Bhinneka&unggal ka serta pemertahanan dan pemeliharaankeutuhan Negara Kesatuan Republik ndonesiaH

    Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsaH

    pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku umat

    beragama ras dan golongan lainnya guname*uudkan stabilitas kemanan lokal regional dannasionalH

    Penanganan konJik sosial sesuai ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    22/24

    an

    Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi

    pemerintahan yang ada di *ilayah Daerah pro+insidan Daerah kabupatenkota untuk menyelesaikanpermasalahan yang timbul dengan memperhatikanprinsip demokrasi hak asasi manusia pemerataan

    keadilan keistime*aan dan kekhususan potensiserta keanekaragaman Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undanganH

    Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkanPan=asilaH

    Pelaksanaan semua $rusan Pemerintahan yangbukan merupakan ke*enangan Daerah dan tidakdilaksanakan oleh nstansi Iertikal;

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    23/24

    -A- 7II DE8AN PER8A!I"AN 1E

  • 7/26/2019 7.1. Otonomi Daerah

    24/24

    Funsi, 8e/enan, danHak%ntara lain tentang:

    memiliki #ungsi legislasi #ungsi anggarandan #ungsi penga*asan 0Pasal 3% !1"445 H

    mempunyai hak interpelasi hak angket danhak menyatakan pendapat 0Pasal 3% !3"445 H

    pengauan usul pemberhentian Presidendanatau .akil Presiden 0Pasal EB !1"4445 H

    persetuuan dalam menyatakan perangmembuat perdamaian dan peranian

    0Pasal 11 !1" dan !3"44445 H

    pemberian pertimbangan kepada Presidendalam pengangkatan duta 0Pasal 17 !3"45 H

    pemberian pertimbangan kepada Presidendalam menerima penempatan duta negara

    lain 0Pasal 17 !7"45 H

    pemberian pertimbangan kepada Presiden dalampemberian amnesti dan abolisi 0Pasal 18 !3"45 H

    persetuuan atas perpu 0Pasal 33 !3"5 H

    pembahasan dan persetuuan atas R%PBN yang

    diaukan oleh Presiden 0Pasal 37 !3" dan !7"4445 H pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan

    pertimbangan DPD 0Pasal 37F !1"4445 H

    persetuuan =alon hakim agung yang diusulkanoleh KG 0Pasal 38% !7"4445 H

    persetuuan pengangkatan dan pemberhentiananggota KG 0Pasal 38B !7"4445 H

    pengauan tiga orang =alon anggota hakimkonstitusi 0Pasal 38 !7"4445 H

    DPRmemeankekuasaanmem0enuk &&0Pasal 3 !1"45

    -A- 7II. DE8AN PER8A!I"ANRA!$AT

    anoa DPR

    dipilih melalui

    pemilihan

    umum0Pasal 1C !1"445

    anoa DPRdapadi0erhenikan

    darija0aann4a,4an s4ara#s4ara dan aa5aran4adiaur dalamundan#undan!Pasal 33B44"

    1E