7. Sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangat panjang, dimulai dari era

penjajahan sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan dan era mempertahankan

kemerdekaan sampai sekarang ini. Hal ini tidak terlepas berkat kegigihan pahlawan-

pahlawan terdahulu yang berjuang membela tanah air Indonesia tercinta.

Fenomena yang terjadi sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak

memahami bahkan melupakan sejarah bangsanya sendiri. Mereka tidak tahu seberapa

penting sejarah tersebut bagi mereka.Namun sebagian masyarakat yang mengetahui

tentang pentingnya sejarah dalam hidup mereka dapat mengambil pelajaran dari

sejarah tersebut.

Apa yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari kerja keras para pahlawan

Indonesia,maka sudah sepatutnya kita menghormati mereka dengan mengingat

perjuangan dan hari-hari bersejarah itu.Sehingga bisa menjadi pengalaman untuk

menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik.

1.2 TUJUAN PENULISAN

1. Agar dapat mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum

kemerdekaan.

2. Dapat mengetahui sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Dapat mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan.

1.3 MANFAAT PENULISAN

1. Memberikan kesadaran kepada generasi muda terutama para mahasiswa tentang

sejarah perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia.

2. Dapat dijadikan pedoman bagi generasi yang akan datang.

1

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEBELUM

KEMERDEKAAN

2.1.1 PENJAJAHAN BANGSA PORTUGIS

Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan

Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan

rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad ke-16 dan usaha

penyebaran Katolik Roma mereka yang berbarengan menyaksikan pendirikan

pos dan benteng perdagangan, serta unsur budaya Portugis yang kuat yang

masih tetap penting di Indonesia.

Awal Penjelajahan

Bangsa Eropa sedang memajukan teknologi di awal abad ke-16;

keahlian baru bangsa Portugis dalam navigasi, pembuatan kapal, dan

persenjataan memungkinkan mereka berani mengadakan ekspedisi

penjelajahan dan ekspansi. Bermula dengan ekspedisi penjelajahan pertama

yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512, bangsa

Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara, dan mencoba

mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga dan berusaha

menyebarkan Katolik Roma. Percobaan awal bangsa Portugis mendirikan

koalisi dan perjanjian damai pada tahun 1512 dengan Kerajaan Sunda di

Parahyangan, gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah

pemerintahan Islam di Jawa, seperti Demak dan Banten. Bangsa Portugis

mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku, yang terdiri atas berbagai kumpulan

negara yang awalnya berperang satu sama lain namun memelihara

perdagangan antarpulau dan internasional. Melalui penaklukan militer dan

persekutuan dengan penguasa setempat, mereka mendirikan pos, benteng, dan

misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan

Solor. Namun, puncak kegiatan misi Portugis dimulai pada paruh terakhir

abad ke-16, setelah langkah penaklukan militernya di kepulauan tersebut gagal

dan kepentingan Asia Timur mereka berpindah ke Jepang, Makau, dan

Tiongkok; serta pada gilirannya gula di Brasil dan perdagangan budak

2

Atlantik mengalihkan perhatian mereka dari Nusantara. Di samping itu,

bangsa Eropa pertama yang tiba di Sulawesi Utara adalah Portugis.

Kemunduran dan peninggalan

Keberadaan Portugis berkurang hanya di Solor, Flores dan Timor (lihat

Timor Portugis) di Nusa Tenggara Timur sekarang, menyusul kekalahan pada

tahun 1575 di tangan penduduk Ternate, penaklukan Belanda di Ambon,

Maluku Utara, dan Banda, serta kegagalan umum untuk menopang kendali

perdagangan di kawasan ini. Dibandingkan dengan ambisi awalnya

mendominasi perdagangan Asia, pengaruh mereka pada budaya Indonesia

amat kecil: gitar balada keroncong; sejumlah kata dalam bahasa Indonesia

yang diserap dari bahasa Portugis yang pernah menjadi lingua franca di

samping Melayu; dan banyak nama keluarga di Indonesia Timur seperti Da

Costa, Dias, de Fretes, Gonsalves, dll. Dampak terpenting kedatangan bangsa

Portugis adalah gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian

besar terjadi akibat penaklukan Malaka, dan penyebaran Kristen awal di

Indonesia. Hingga kini, penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia

Timur.4

Di Kampung Tugu, Koja, Jakarta Utara, terdapat permukiman keturunan

Portugis. Mereka adalah keturunan dari bangsa Portugis yang dibawa ke

Batavia (sekarang Jakarta) sebagai tawanan perang setelah VOC Belanda

menaklukkan Malaka pada tahun 1641. Adapun keturunan Bangsa Portugis

yang beragama Islam dapat ditemukan di Lamno, Aceh.1

2.1.2 PENJAJAHAN BANGSA SPANYOL

Pada tahun 1550 Spanyol telah mendirikan benteng di Wenang dengan

cara menipu Kepala Walak Lolong Lasut menggunakan kulit sapi dari

Benggala India yang dibawa Portugis ke Minahasa. Tanah seluas kulit sapi

yang dimaksud spanyol adalah tanah seluas tali yang dibuat dari kulit sapi itu.

Spanyol kemudian menggunakan orang Mongodouw untuk menduduki

benteng Portugis di Amurang pada tahun 1550-an sehingga akhirnya Spanyol

3

dapat menduduki Minahasa. Dan Dotu Kepala Walak (Kepala Negara) Lolong

Lasut punya anak buah Tonaas Wuri' Muda.

Portugis dan Spanyol merupakan tumpuan kekuatan gereja Katholik

Roma memperluas wilayah yang dilakukan kesultanan Ottoman di

Mediterania pada abad ke-XV. Selain itu Portugis dan Spanyol juga tempat

pengungsian pengusaha dan tenaga-tenaga terampil asal Konstantinopel ketika

dikuasai kesultanan Ottoman dari Turki pada 1453. Pemukiman tersebut

menyertakan alih pengetahuan ekonomi dan maritim di Eropa Selatan. Sejak

itupun Portugis dan Spanyol menjadi adikuasa di Eropa. Alih pengetahuan

diperoleh dari pendatang asal Konstantinopel yang memungkinkan bagi kedua

negeri Hispanik itu melakukan perluasan wilayah-wilayah baru diluar daratan

Eropa dan Mediterania. Sasaran utama adalah Asia-Timur dan Asia-Tenggara.

Mulanya perluasan wilayah antara kedua negeri terbagi dalam perjanjian

Tordisalles, tahun 1492. Portugis kearah Timur sedangkan Spanyol ke Barat.

Masa itu belum ada gambaran bahwa bumi itu bulat. Baru disadari ketika

kapal-kapal layar kedua belah pihak bertemu di perairan Laut Sulawesi.

Kenyataan ini juga menjadi penyebab terjadi proses reformasi gereja, karena

tidak semua yang menjadi "fatwa" gereja adalah Undang-Undang, hingga citra

kekuasaan Paus sebagai penguasa dan wakil Tuhan di bumi dan sistem

pemerintahan absolut theokratis ambruk. Keruntuhan ini terjadi dengan

munculnya gereja Protestan rintisan Martin Luther dan Calvin di Eropa yang

kemudian menyebar pula ke berbagai koloni Eropa di Asia, Afrika dan

Amerika.

Dari kesepakatan Tordisalles itu, Portugis menelusuri dari pesisir

pantai Afrika dan samudera Hindia. Sedangkan Spanyol menelusuri Samudera

Atlantik, benua Amerika Selatan dan melayari samudera Pasifik. Pertemuan

terjadi ketika kapal-kapal Spanyol pimpinan Ferdinand Maggelan menelusuri

Pasifik dan tiba di pulau Kawio, gugusan kepulauan Sangir dan Talaud di Laut

Sulawesi pada 1521. Untuk mencegah persaingan di perairan Laut Sulawesi

dan Maluku Utara, kedua belah pihak memperbarui jalur lintas melalui

perjanjian Saragosa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut membagi wilayah

dengan melakukan batas garis tujuh belas derajat lintang timur di perairan

4

Maluku Utara. Namun dalam perjanjian tersebut, Spanyol merasa dirugikan

karena tidak meraih lintas niaga dengan gugusan kepulauan penghasil rempah-

rempah. Untuk itu mengirimkan ekspedisi menuju Pasifik Barat pada 1542.

Pada bulan Februari tahun itu lima kapal Spanyol dengan 370 awak kapal

menuju gugusan Pasifik Barat dari Mexico. Tujuannya untuk melakukan

perluasan wilayah dan sekaligus mencari rempah-rempah di Maluku Utara,

Indonesia.

2.1.3 PENJAJAHAN BANGSA INGGRIS

Indonesia pernah dijajah Inggris selama lima tahun (1811-1816).

Gubernur Jenderal Raffles mengenalkan sistem sewa tanah di pulau Jawa.

Raffles memandang semua tanah sebagai milik raja-raja Jawa. Karena raja

telah mengakui kedaulatan Inggris, maka tanah menjadi kepunyaan negara.

Teori ini menjadi dasar untuk penerapan sistem sewa tanah di Jawa. Gagasan

ini datang dari pengalaman Inggris di India.

Raffles meninggalkan Jawa pada tahun 1816, setelah pulau tersebut

dikembalikan Inggris kepada Belanda. Belanda meninjau kembali

kebijaksanaan mereka atas Jawa. Gubernur Jenderal Van Der Cappellen

menerapkan suatu kebijaksanaan, diantaranya ialah, bahwa penduduk Jawa

bebas menggunakan tanah mereka untuk menanam yang mereka kehendaki,

tapi sebagai imbalan atas hak ini, orang-orang tersebut harus membayar sewa

atas tanah. Pada tahun 1827, sebagian besar sewa harus dibayarkan baik dalam

bentuk mata uang perak atau emas, dan sisanya dalam bentuk mata uang

tembaga. Diharapkan dengan konsep liberal ini, penduduk Jawa kemudian

akan memproduksi hasil bumi yang lebih dapat di pasarkan, dan dengan

demikian mampu membayar sewa tanah.

2.1.4 PENJAJAHAN BANGSA BELANDA

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa

wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di

antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-

satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai

Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama

5

Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali

untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai

Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang

pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda

mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial

terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah

mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda

mendekati kebangkrutannya.

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung

oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan

Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie

atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan

aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602.

Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap

perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui

penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-

kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda

yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika

penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris,

pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan

kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu

atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.

VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan

bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram

dan Banten. Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah

kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles,

pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816.

Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro

pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal

sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem

ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi

6

permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu

kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang

besar kepada para pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia.

Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada

masa yang lebih bebas setelah 1870.

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Politik

Etis (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih

besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan

politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-

Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang

Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat

ini.

2.1.5 PENJAJAHAN BANGSA JEPANG

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk

mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat

memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno,

Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh penghormatan dari Kaisar

Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di

Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status

sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting

dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks,

penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya.

Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran

dalam penguasaan Jepang.

Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat

diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka

dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang

menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.2

7

2.2 SEJARAH KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA

2.2.1 PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Janji Koiso

Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Pasifik makin

terdesak. Satu demi satu wilayah yang dikuasainya jatuh ke tangan

pasukan sekutu, seperti Irian Timur,Kepulauan Solomon, dan Marshall.

Pada bulan April 1944 Sekutu telah mendarat di Irian Barat. Kedudukan

Jepang pun semakin terjepit. Keadaan makin mendesak ketika pada bulan

Juli 1944 Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan

Sekutu. Bagi Sekutu pulau tersebut sangat penting karena jarak Saipan -

Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pengebom B 29 USA. Hal itu

menyebabkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang. Situasi Jepang pun

semakin buruk. Akibat faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut,

menyebabkan jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan

digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Agar rakyat Indonesia bersedia

membantu Jepang dalam Perang Pasifik, maka pada tanggal 7 September

1944 Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji pemberian kemerdekaan

kepada Indonesia di kemudian hari. Janji ini dikenal sebagai janji Koiso.

B. BPUPKI

Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diucapkan oleh Koiso, maka

pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal

Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan

pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Coosakai). Tugas BPUPKI

adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang

berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara

Indonesia merdeka. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 67 orang bangsa

Indonesia ditambah 7 orang dari golongan Jepang. BPUPKI diketuai oleh

dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang ketua

muda yaitu R.P. Suroso dan Ichibangse dari Jepang. Pengurus BPUPKI

diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Cuo Sangi In, Jalan

Pejambon Jakarta (sekarang gedung Departemen Luar Negeri). Selama

masa berdirinya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang

8

pertama berlangsung antara 29 Mei - 1 Juni 1945 membahas rumusan

dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 - 16 Juli 1945

membahas batang tubuh UUD negara Indonesia merdeka. Setelah berhasil

menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus

1945 dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai). PPKI diketuai oleh Ir.

Soekarno. Sementara itu, keadaan Jepang semakin terjepit setelah dua kota

di Jepang dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah

bom atom yang dijuluki little boy dijatuhkan di kota Hiroshima dan

menewaskan 129.558 orang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 kota

Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Akibat kedua kota tersebut dibom,

Jepang menjadi tidak berdaya sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945

Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berikut ini hasil kerja

panitia kecil yang dilaporkan tanggal 14 Juli 1945:

a. Pernyataan Indonesia Merdeka.

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar (Preambul).

c. Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh).

C. PPKI

Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, BPUPKI dibubarkan. Sebagai

gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Anggota PPKI

berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili berbagai daerah di

Indonesia, dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI

diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Sedang sebagai

penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan

pemerintahan RI. Para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatan

menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi

dengan syarat harus memerhatikan hal-hal berikut ini:

1. Menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapinya. Oleh karena

itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga yang sebesar-besarnya dan

bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk

9

memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.

2. Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran

Bersama Asia Timur Raya.

Pada tanggal 9 Agustus 1945. Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan dr.

Radjiman Wediodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalath

(Vietnam Selatan). Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi

menyampaikan bahwa pemerintah kemaharajaan Jepang telah memutuskan

untuk memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk

melaksanakannya telah dibentuk PPKI. Pelaksanaannya dapat dilakukan

segera setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh

bekas wilayah Hindia Belanda. Selama masa tugasnya, PPKI mengadakan

sidang sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus

1945, dan tanggal 22 Agustus 1945.

2.2.2 PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Peristiwa Rengasdengklok

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa dimulai dari "penculikan"

yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari perkumpulan "Menteng 31"

terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus

1945 pukul 04.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok,

Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan

antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad

Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan

dilaksanakan.

Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah

pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah

menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah

direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA

mendukung rencana tersebut.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan

Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di

10

lapangan IKADA(yang sekarang telah menjadi lapangan Monas) atau di

rumah Bung Karno di Jl.Pegangsaan Timur 56. Dipilih rumah Bung Karno

karena di lapangan IKADA sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang

akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara jepang sudah berjaga-jaga,

untuk menghindari kericuhan, antara penonton-penonton saat terjadi

pembacaan teks proklamasi, dipilihlah rumah Soekarno di jalan

Pegangsaan Timur No.56. Teks Proklamasi disusun di Jakarta, bukan di

Rengasdengklok, bukan di rumah seorang Tionghoa, Djiaw Kie Siong

yang diusir dari rumahnya oleh anggota PETA agar dapat ditempati oleh

"rombongan dari Jakarta". Naskah teks proklamasi di susun di rumah

Laksamana Muda Maeda di Jakarta, bukan di Rengasdengklok. Bendera

Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengasdengklok pada Rabu

tanggal 16 Agustus, sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan

Indonesia.

Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim

untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun

sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Achmad

Soebardjo, kemudian Kunto dan Achmad Soebardjo ke Rangasdengklok

untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad

Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk

membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16

tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta.

Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan

proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan

Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang

"dipinjam" (tepatnya sebetulnya diambil) dari kantor Kepala Perwakilan

Angkatan Laut Jerman, Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler.

B. KRONOLOGI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Teks proklamasi yang telah selesai diserahkan kepada Sayuti Melik untuk

diketik. Dalam proses pengetikan dilakukan beberapa perubahan. Ada tiga

11

perubahan pada naskah proklamasi kemerdekaan. Perubahan-perubahan

itu sebagai berikut.

1. Kata “tempoh” menjadi “tempo”.

2. Kalimat “wakil-wakil bangsa Indonesia” menjadi “atas nama bangsa

Indonesia”.

3. Tulisan “Djakarta 17-08-05” menjadi “Djakarta, hari 17 boelan 8

tahoen 05”. Angka tahun 05 merupakan singkatan angka tahun 2605

menurut kalender Jepang.

Selanjutnya Moh. Hatta menyarankan agar naskah proklamasi

ditandatangani oleh seluruh orang yang hadir pada kesempatan itu, seperti

yang terjadi pada deklarasi kemerdekaan bangsa Amerika (declaration of

independen). Tetapi tidak disepakati oleh seluruh orang yang hadir pada

pertemuan tersebut. Soekarno menyarankan agar naskah tersebut

ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai

perwakilan dari semua peserta yang hadir pada kesempatan tersebut.

Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan diselenggarakan di rumah

Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta.

Untuk menjaga keamanan saat pelaksanaan pembacaan teks proklamasi

kemerdekaan, maka dikerahkan pasukan PETA di bawah pimpinan

Shodanco Latief Hendraningrat dan Arifin Abdurrahman.

Persiapan proklamasi kemerdekaan tidak mewah tetapi penuh rasa hikmat.

Suhud menyiapkan tiang bendera dari bambu yang diambil dari belakang

rumah Soekarno. Bantang bamboo tersebut lantas diberi tali untuk

mengibarkan bendera merah putih. Sementara benderanya sendiri telah

disiapkan oleh Fatmawati, istri Soekarno.

Setelah semua pihak yang dianggap berkepentingan datang, maka proses

proklamasi pun dilaksanakan. Pukul 10.00 WIB, teks proklamasi

dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Moh. Hatta. Pembacaan

dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegagasan Timur No. 56 Jakarta

(sekarang Jl. Proklamasi Jakarta). Setelah pembacaan teks proklamasi oleh

Soekarno, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latief

12

Hendraningrat dan Suhud, dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan

W.R. Supratman. Kemudia dilanjutkan oelh sambutan dari Walikota

Suwirjo dan Muwardi. Sejak saat itu lahirlah Negara baru yang bernama

Republik Indonesia.3

2.3 SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SETELAH

KEMERDEKAAN

2.3.1 ORDE LAMA

1. Perjuangan Melalui Diplomasi

a. Perundingan Awal hingga Hooge Velowe

Perundingan antar Indonesia dan Belanda berawal pada tanggal 10

Februari 1946 yang digagas oleh Panglima AFNEI, Letnan Jenderal

Christison. Pada kesempatan itu, Dr. H. J Van Mook menyatakan bahwa

Indonesia akan dijadikan Negara commonwealth dan masalah dalam

negeri diurus oleh Indonesia sedangkan urusan luar negeri diurus oleh

pemerintahan Belanda.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Belanda belum sepenuhnya

mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah penjajagan diadakan beberapa

kali,maka diadakanlah perundingan resmi dengan pemerintahan Kerajaan

Belanda di Hooge Veluwe, Belanda dari tanggal 14 hingga 25 April 1946

yang membicarakan tentang tuntutan adanya pengakuan dari Belanda atas

kekuasaan de facto wilayah RI yang terdiri atas jawa, Madura, dan

Samutra , sedangkan Belanda hanya mengakui kekuasaan RI atas Jawa dan

Madura.

b. Perundingan Linggajati

Perundingan Linggajati dilaksanakan pada tanggal 10 November

1946. Wakil – wakil yang hadir dalam perundingan tersebut yaitu, Sutan

Syahris (delegasi Indonesia), Schermerhorn (delegasi Belanda), dan

Inggris diwakili Lord Killearn.

Intisari dari hasil perundingan Linggajati adalah sebagai berikut:

Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi daerah

Sumatra, Jawa dan Madura.

13

Pihak RI dan Belanda bekerja sama dalam membentuk Negara serikat

dengan nama Republik Indonesi Serikat (RIS)

RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia _ Belanda dengan

Ratu Yuliana debagai ketua.

c. Perundingan Renville

Setelah terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Belanda

melakukan perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 dengan

Komisi Tiga Negara (KTN) bertindak sebagai penengahnya. Tugas KTN

dalam perundingan ini adalah mencari penyelesaian damai terhadap

permasalahan yang terjadi antar Indonesi – Belanda yang dilakukan di atas

kapal pengangkut pasukan milik Amerika Serikat,

Hasil perundingannya:

Penghentian tembak menembak

Daerah – daerah yang terletak di belakang garis Van Mook harus

dikosongkan dari tentara pasukan RI.

Belanda memiliki kebebasan membentuk Negara federal yang

didudukinya.

Dalam ikatan Uni, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan

Kerajaan Belanda.

d. Perundingan Rom-Royen

Pada tanggal 7 Mei 1949 telah tercapai persetujuan yang dikenal

dengan nama Rom-Royen Statemens. Dalam perundingan ini Indonesia

tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

merupakan kunci pembuka bagi perundingan selanjutnya. Sebaliknya

pihak Belanda menuntut agar lebih dicapai persetujuan tentang perintah

penghentian perang gerilya oleh RI.

e. Konferensi Meja Bundar (KMB)

KMB nerupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam usahanya

mempertahankan kedaulatan yang diusik Belanda sejak proklamasi

kemerdekaan. KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal

14

23 agustus 1949. Hasil keputusan KMB tercapai pada tanggal 2 November

1949, yaitu:

Belanda mengakui RIS sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat

Konstitusi RIS dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda

Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah

pengakuan kedaulatan

Akan didirikan Uni Indonesia – Belanda berdasarkan kerja sama

Pengemablian hak milik Belanda oleh RIS dan pemberian hak konsesi

dan izin baru untuk perusahaan

RIS harus membayar segala utang Belanda akibat perang sejak tahun

1942.

f. Perjuangan Bersenjata

a. Perjuangan di Jawa

Di Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945, terjadi bentrokan

antara pemuda dengan pihak jepang. Diawali saat kalangan pemuda

Semarang berniat untuk memindahkan 400 orang tawanan Jepang dari

pabrik gula Cepiring ke penjara bulu. Dalam pertempuran yang

berlangsung selama 5 hari (15 – 20), sekitar 2000 pemuda gugur

sehingga dibangunlah monument TUGU MUDA untuk mengenang

keberanian para pemuda.

b. Perjuangan di Sumatra

Keberadaan kelompok Medan Batalyon KNIL pada saat

kemerdekaan membuat kemarahan rakyat kemrdekaan. Sehingga pada

tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara rakyat

Medan dengan pasukan sekutu dan Belanda.

c. Pertempuran di Sulawesi

Setelah pasukan AFNEI mampu mengendalikan kondisi di

daerah Sulawesi utara, maka kekuasaan atas wilayah itupun lantas

diberikan kepada pasukan NICA Belanda. Namun mereka ternyata

bertindak sewenang – wenang dengan melakukan aksi penangkapan

terhadap sejumlah tokoh RI. Pada pertempuran ini, pemuda Makasar

15

berhasil dikuasai sekutu akibat masuknya pasukan Sekutu dari

Australia di Makasar.

d. Pertempuran di Bali

Pada tanggal 2 Maret 1946, pasukan Belanda mendarat di Bali

dengan kekuatan kurang lebih 2000 tentara. Dengan datangnya mereka

maka terjadilah kontak senjata dengan TKR di berbagai daerah. Dalam

pertempuran yang tidak seimbang dan persenjataan yang kurang

lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai melakukan puputan

(pertempuran habis-habisan). I Gusti Ngurah Rai gugur bersama

pasukannya.

KEBIJAKAN DAN PERISTIWA POLITIK PASCA PENGAKUAN

KEDAULATAN

1. Proses Kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Dalam KMB dinyatakan bahwa RIS terdiri dari 16 negara bagian. Setiap

Negara bagian memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak sama.

Pada tanggal 8 April 1950 diadakan Konferensi Segi Tiga antara wakil - wakil

dari RIS, NIT, dan NST. Pada tanggal 19 Mei 1950, tercapai persetujuan antara

kedua pemerintahan yang dituangkan dalam piagam persetujuan. Dalam uuds

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut system demokrasi liberal.

2. Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal

a. Kabinet Natsir

Kabinet Natsir menjalankan pemerintahan sejak 6 September 1950 – 2

Maret 1951. Namun ia gagal dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam Negara

Kesatuan RI. Akhirnya Kabinet Natsir jatuh ketika baru berusia 7 bulan.

b. Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman berlangsung sejak 26 April 1951 hingga februari 1952.

Selama Kabinet ini memerintah ada beberapa hal yang menonjol diantaranya

disetujuinya nasionalisasi de javasche Bank pada tanggal 28 Mei 1951 dan 7 Juni

1951 Menteri kehakiman Muhammad Yamin melepaskan 950 orang tahanan

16

politik termasuk Chaerus Saleh. Kabinet Sukiman akhirnya jatuh pada bulan

Februari 1952.

c. Kabinet Wilopo

Kabinet Wilopo berlangsung antara 30 Maret 1952 – 2 Juni 1953. Program

keja ia adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante,

DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan irian barat,

serta menjalankan politik luar negeri bebas – aktif. Pada masa ini juga terjadi

peristiwa 17 Oktober 1952 yang terkenal dengan nama Peristiwa Tanjung

Morawa. Akhirnya ia mengundurkan diri pada tanggal 2 Juni 1953.

d. Kabinet Ali

Kabinet Ali memerintah antara 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Program

kerja cabinet ali tidak jauh berbeda dengan kabinet – kabinet sebelumnya.

e. Kabinet Buhanudin Harahap

Kabinet ini memerintah sejak 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 yang lazim

disebut politik dagang sapi.

f. Kabinet Ali Sostroamidjojo

Kabinet ini memerintah sejak 24 Maret 1956 hingga Maret 1957 yang

ditunjuk oleh Presiden Soekarno.

g. Kabinet Djuanda

Kabinet ini memerintah sejak Maret 1957 – Juli 1959 yang merupakan

kabinet ekstra parlementer dan berakhir pada masa demokrasi liberal.

3. Pemilihan Umum (pemilu) 1955

Pada tanggal 29 September 1955, diselenggarakan pemilu untuk memilih

anggota – anggota – anggota DPR dan pada tanggal 11 Desember 1955, untuk

memilih anggota – anggota konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang

Dasar).

17

4. Dekrit Presiden

Pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam upacara resmi di Istana

Negara, Presiden Soekarno mengumumkan dekrit yang isi pokoknya yaitu,

membubarkan konstituantedan berlakunya UUD 1945 serta tidak berlakunya

UUDS 1950.

ORDE LAMA

1. Sentralisasi Kekuasaan

Setelah MPRS dibentuk, terjadilah penyimpangan dari UUD 1945, yaitu

Presiden mengangkat ketua MPRS yang membantu presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan dan DPR hasil pemilu dibubarkan. Dengan

demikian dalam sistem Demokrasi Terpimpin berarti pemusatan kekuasaan ditangan

Presiden Soekarno.

2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

DPAS dibentuk berdasarkan penetapan presiden No. 3 Tahun 1959 yang

diketahui oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah member jawaban atas pertanyaan

presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.

3. Pembentukan Front Nasional

Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang dibentuk pada akhir tahun

1959 yang betujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang

terkandung dalam UUD 1945.

4. Politik Mercusuar

Sejak masa demokrasi terpimpin, Indonesi menempuh politik luar negeri

sejajar dengan politik luar negeri Negara – negar komunis yaitu pembagian kekuatan

politik dunia oleh Negara – Negara barat yang dikenal dengan Old Established

Forces.

5. Komando Dwikora

18

Pad tanggal 3 Mei 1964 Presiden soekarno menyampaikan pidato isi dwikora

yaitu, perhebat ketahanan revolusi dan bantu perjuangan revolisioner rakyat Malaysia,

singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk menggagalkan Negara boneka malysia.

6. Keluar dari PBB

Pada 7 Januari 1965, Presiden soekarno mengeluarkan komando agar

Indonesia keuar dari PBB yang disebabkan persengketaannya dengan Malaysia.

PERKEMBANGAN EKONOMI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

1. Menembus Blokade Ekonomi Belanda

Usahanya adalah dengan menyatakan kesediaannya membantu pemerintah dan

rakyat india yang sedang ditimpa bahaya kelaparan.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Pemerintah berusaha keras meningkatkan penghasilan Negara dengan cara

meninjau kembali kebijakan moneter.

3. Nasionalisasi Ekonomi Masyarakat

Prioritas program Mr. Iskaq Tjokroadisuryo adalah Kebijaksanaan

Indonesianisasi, yakni mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional dalam

usaha merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional.

2.3.2 ORDE BARU

A. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Sejak G30S PKI diketahui oleh masyarakat, muncul reaksi yang

sangat kuat dari masyarakat untuk membubarkan partai itu. Akan tetapi,

Presiden Soekarno terkesan melindungi PKI. Para pemuda yang tergabung

dalam kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi

Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) bersama ormas lainnya, melakukan

aksi massal (demonstrasi) sejak tanggal 10 januari 1966. Dalam aksi itu

mereka mengajukan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tritura (Tri

Tuntutan Rakyat), yaitu :

Bubarkan PKI

19

Bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan

Turunkan harga

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presidan Soekarno mengadakan

Reshuffle Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Seratus Menteri. Dalam

kabinet ini, banyak anggotanya yang masih pro-PKI. Sehingga, KAMI

melakukan aksi untuk menghalangi upacara pelantikan kabinet itu. Dalam

aksi itu, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arief Rachman Hakim

terbunuh.

Partai politik juga sangat mendukung aksi mahasiswa dan

menuntut pembubaran PKI. Dalam kondisi yang sangat krisis tersebut,

ABRI terutama Angkatan Darat tetap setia kepada presiden. Men/ mayjen

Soeharto mampu memulihkan keamanan apabila diberikan kepercayaan.

Kemudian presiden Soekarno pun mengeluarkan Surat Perintah Sebelas

Maret (supersemar).

Dengan bekal Supersemar, Soeharto berwenang untuk

memulihkan keamanan kembali. Soeharto membubarkan PKI dan

membersihkan kabinet dari unsur PKI. Kabinet itu disebut Kabinet

Ampera yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966.

B. Peristiwa-peristiwa Politik Masa Orde Baru

Pemilihan umum 1971

Pemilu pertama yang dilaksanakan Orde Baru berlangsung

pada tanggal 3 juli 1971. Pemilu ini diikuti oleh sepuluh partai,yaitu

PSII, NU, Parmusi, Partai katolik, Partai Kristen Indonesia, Murba,

PNI, Partai Islam Perti, IPKI, dan Golkar.

Penyederhanaan Partai

a. PPP merupakan penggabungan dari partai NU, Parmusi, PSII, dan

Perti, yang digabungkan pada tanggal 5 Januari 1973.

b. PDI merupakan penggabungan dari PNI, Partai Katolik,Murba,

IPKI, dan Parkindo, yang digabungkan pada tanggal 11 Januari

1973.

c. Golkar berdiri sendiri sebagai sebuah ormas.

20

Integrasi Timor Timur

Timor Timur masuk kedalam wilayah Indonesia dan menjadi

provinsi ke 27. Hal ini tidak terlepas dari perubahan politik

yang terjadi di Portugal, karena Timor Timur adalah wilayah

koloni negara tersebut.

Pemilihan Umum

Orde Baru berhasil melaksanakan Pemilu sebanyak lima kali,

yakni pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

C. Runtuhnya Orde Baru dan Gerakan Reformasi

Masa pemerintahan Orde Baru, setiap hasil-hasil pembangunan

selalu diberitakan keberhasilannya. Akan tetapi, hasil pembangunan itu

sendiri memunculkan kelompok yang tidak dapat menikmati

pembangunan. Disisi lain, para penyelenggara negara cenderung tidak

jujur, sehingga isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) muncul dan

mengakar.

Krisis keuangan melanda wilayah Asia sejak tahun 1997, sehingga

pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melemah. Akibatnya, 80% nilai

tukar rupiah menurun, sedangkan bursa saham menurun sekitar 50%.

Banyak industri yang tutup, sehingga menimbulkan banyak pengangguran.

Keadaan diatas membuat para akademisi mulai berani

membicarakan tentang krisis yang melanda negeri kita melalui forum

diskusi, seminar di kampus-kampus. Namun, pemerintahan Orde baru

sangat kuat, sehingga hal tersebut dapat menangkap bahkan memenjarakan

seseorang yang berani berbicara mengenai hal itu.

Ketua Umim MPR 1998 memutuskan untuk mengangkat Soeharto

menjadi Presidan RI kembali. Aksi demonstrasi dan kerusuhan pun ikut

mewarnai Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa bentrokan

mahasiswa dengan aparat keamanan. Peristiwa itu, menewaskan 4 orang

mahasiswa, yaitu Elang Mulya Lesmana, Herry Hartanto, Hendriawan

Lesmana dan Hafidhin Royan. Peristiwa-peristiwa itu menyulut

kemarahan masyarakat dan menambah suram kondisi Indonesia yang

diwarnai kasus pembakaran, penjarahan, dan pelecehan seksual terhadap

wanita keturunan Tionghoa.

21

Tanggal 18 Mei 1998, demonstran mahasiswa menuju gedung

DPR/MPR. Akhirnya Presidan Soeharto menanggapi ketidakpuasan

mahasiswa dengan membentuk Komite Reformasi dan Kabinet Reformasi.

Namun, kebijakan itu tidak didukung oleh masyarakat dan mahasiswa.

Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto

mengundurkan diri. Keputusan itu diikuti dengan pengangkatan dan

pengambilan sumpah jabatan B.J Habibie yang ketika itu menjabat sebagai

wakil Presiden menjadi Presiden RI.4

2.3.3 REFORMASI SAMPAI SEKARANG

Reformasi dimulai dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Sejak

itu Indonesia telah berada dalam masa transisi. Era ini telah disebut periode

Reformasi ( bahasa Indonesia : "Reformasi"). Hal ini disebabkan lingkungan

politik dan sosial yang lebih terbuka dan liberal di Indonesia setelah Revolusi

1998 memaksa pengunduran diri otoriter Presiden Soeharto , mengakhiri tiga

periode Orde baru.

Periode saat ini telah ditandai oleh keseimbangan politik cermat antara

norma-norma sosial-politik lama didirikan dan beberapa emerging forces

masyarakat Indonesia . Tindakan ini telah menghasilkan kompromi

menyeimbangkan antara dukungan yang lebih besar demokrasi dan

pemerintahan sipil dan kepentingan masih kuat militer Indonesia ; antara

kekuatan tumbuh Islamisme dan keinginan untuk mempertahankan sekuler

pemerintah; antara tuntutan untuk lebih besar otonomi daerah dan pendukung

yang lebih tua negara yang tersentralisasi, dan antara ideologi ekonomi dan

kebijakan neoliberalisme dan orang-orang dari negara kesejahteraan.

Proses reformasi di Indonesia juga telah ditandai oleh lebih kebebasan

berbicara dalam kontras yang ditandai dengan sensor dari era Orde Baru. Di

bidang politik ini telah menyebabkan perdebatan politik yang lebih terbuka di

media berita , serta berbunga ekspresi budaya dalam seni. Selain perdebatan

politik dan budaya lama, Indonesia saat ini telah dibentuk oleh sejumlah

peristiwa dan fenomena signifikansi global. Ini telah memasukkan perhatian

tumbuh Barat dunia pada Indonesia karena terorisme Islam insiden seperti

serangan September 11, 2001, 2002 dan pemboman Bali 2005 , serta krisis

kemanusiaan yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia 2004.

22

Reformasi tahun 1998 menyebabkan perubahan dalam berbagai

institusi pemerintahan di Indonesia, reformasi pada struktur peradilan,

legislatif, dan kantor eksekutif. Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 dimulai

pada tahun 1996, ketika pasukan menentang orde baru pada masa Megawati,

kepala PDI dan putri dari Presiden Soekarno. Hal ini memuncak di Black

Sabtu pada tanggal 27 Juli, ketika militer Indonesia bubar demonstrasi.

Tindakan ini mulai mengganggu ketenangan hubungan Suharto yang

bersahabat dengan negara-negara Barat, Australia , Inggris , dan Amerika

Serikat. Ini diperparah ketika krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai

Indonesia, menyoroti korupsi Orde Baru.

Ketidakstabilan ekonomi dan krisis yang melanda banyak negara,

dalam bentuk peningkatan harga makanan pokok dan barang, dan menurunkan

standar hidup dan kualitas hidup. Ini memicu kerusuhan, banyak etnis Cina

menargetkan Indonesia. Didukung oleh temuan-temuan dari penyelidikan

Parlemen dan independen, sering berteori bahwa kerusuhan anti-Cina yang

menghasut atau dibantu oleh militer untuk mengalihkan kemarahan jauh dari

Soeharto sendiri.

Ketidakpuasan tumbuh dengan pemerintahan otoriter Soeharto dan

erosi yang cepat dari ekonomi menyebabkan banyak, terutama generasi muda,

untuk memperbarui protes mereka secara langsung terhadap Orde Baru. Pada

tahun 1998, Soeharto membuat keputusan untuk berdiri di hadapan parlemen

untuk pemilihan ulang dan menang. Hasilnya dianggap begitu keterlaluan

bahwa mahasiswa menduduki DPR. Soeharto segera mundur dari kursi

kepresidenan, dan bernama Jusuf Habibie (Suharto sendiri Golkar partai)

penggantinya. Dianggap kekuatan tak terlihat di balik tahta, Jenderal Wiranto

dari Kepala Staf atas militer yang merupakan pusat Orde Baru, diyakini berada

di balik keputusan Soeharto untuk mundur.

Presiden Habibie

Pada Februari 1999, Pemerintah Habibie lulus UU Partai Politik.

Menurut hukum ini,partai-partai politik tidak terbatas pada hanya tiga seperti

yang telah terjadi di bawah rezim Soeharto. Partai-partai politik juga tidak

diharuskan untuk memiliki Pancasila sebagai ideologi mereka. Hal ini

23

mengakibatkan munculnya banyak partai politik dan 48 akan pergi untuk

bersaing dalam Pemilu Legislatif 1999.

Pada Mei 1999, Pemerintah Habibie lulus UU Otonomi Daerah.

Hukum ini langkah pertama dalam desentralisasi Pemerintah Indonesia dan di

Provinsi memungkinkan untuk memiliki bagian yang lebih dalam

Pemerintahan Propinsi mereka. Habibie juga merilis tahanan politik seperti Sri

Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, dan Xanana Gusmão. Habibie juga

memimpin 1999 pemilu legislatif, pemilihan bebas pertama sejak Pemilu

Legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan yang independen

Umum (KPU) bukan sebuah komisi pemilihan umum diisi dengan menteri

seperti yang telah terjadi selama Orde Baru.

Dalam sebuah langkah yang mengejutkan banyak orang, Habibie

menyerukan referendum mengenai masa depan Timor Timur . Selanjutnya,

pada 30 Agustus, penduduk Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari

pemerintahan Indonesia dan menjadi negara merdeka. Hilangnya teritorial ke

Indonesia dirugikan popularitas Habibie dan aliansi politik. Setelah

kepresidenan Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri

menjabat sebagai presiden. Pada tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono

terpilih menjadi Presiden-posisi yang telah diselenggarakan sejak. Koalisi

Yudhoyono, yang menyatukan tokoh-tokoh dari militer, komunitas bisnis, dan

konservatif Islam, telah restabilized kantor Kepresidenan.

Kepresidenan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Indonesia.

Kabinet pertama, dijuluki Kabinet Persatuan Nasional , adalah Kabinet Koalisi

yang terdiri dari anggota berbagai partai politik. PDI-P, PKB, Golkar, PPP,

PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan militer juga terwakili dalam

kabinet. Wahid kemudian melanjutkan untuk membuat dua reformasi

administrasi. Reformasi administrasi pertama adalah untuk menghapuskan

Departemen Penerangan, senjata utama Orde Baru dalam mengendalikan

media sedangkan reformasi administrasi kedua adalah membubarkan

24

Departemen Kesejahteraan yang telah menjadi korup dan pemeras di bawah

Orde Baru.

Presiden Megawati (2001-2004)

Di bawah Megawati Soekarnoputri, proses reformasi demokrasi

dimulai di bawah Habibie dan Wahid terus, meskipun lambat dan tidak teratur.

Megawati muncul untuk melihat perannya terutama sebagai simbol persatuan

nasional, dan dia jarang aktif campur tangan dalam urusan pemerintah. Dalam

masa jabatannya, para Kabinet Gotong Royong ( Kabinet Bantuan Mutual )

membantu memerintah negeri itu. Ini termasuk penerus Megawati, pensiunan

Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Militer, dipermalukan pada saat

Soeharto jatuh, kembali banyak pengaruhnya. Korupsi terus meluas, meskipun

Megawati sendiri jarang disalahkan untuk ini.

Meskipun pada tahun 2004 ekonomi Indonesia telah stabil dan

sebagian pulih dari krisis 1997, pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.

Konstitusi Indonesia telah diubah untuk menyediakan pemilihan langsung

Presiden, dan Megawati berdiri untuk masa jabatan kedua. Dia secara

konsisten tertinggal dalam jajak pendapat, sebagian karena preferensi untuk

kandidat laki-laki di antara pemilih Muslim, dan sebagian karena apa yang

secara luas dilihat sebagai kinerja biasa-biasa saja di kantor. Meskipun kinerja

yang agak lebih baik dari yang diharapkan pada putaran pertama pemilu, di

babak kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono (2004-sekarang)

Dua bulan setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai

prsiden, tsunami Samudra Hindia 2004 melanda di Provinsi Aceh dan banyak

negara lain di sepanjang Samudra Hindia pantai. Tiga bulan kemudian, sebuah

gempa susulan dari gempa yang memicu tsunami terjadi di Pulau Nias . Pada

tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan diikuti oleh gempa bumi yang

melanda Yogyakarta. Indonesia juga mengalami wabah kecil flu burung dan

menanggung aliran lumpur Sidoarjo. Pada tahun 2007 banjir melanda Jakarta

25

yang parah . Yudhoyono mengizinkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk

membuka Watergate Manggarai dengan risiko banjir Istana Kepresidenan.

Pada tanggal 1 Oktober 2005, bom bunuh diri terjadi di pulau Bali.

Serangan beruang keunggulan dari kelompok militan Islam Jemaah Islamiyah

(JI) - sebuah kelompok dengan hubungan dengan Al-Qaeda-meskipun

penyelidikan polisi sedang berlangsung. Kelompok ini juga bertanggung

jawab atas pemboman Bali tahun 2002 . Yudhoyono mengutuk serangan itu,

menjanjikan untuk. "Memburu para pelaku dan membawa mereka ke

pengadilan."

Yudhoyono juga mengalokasikan dana yang lebih dalam upaya

menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2004, 11 triliun rupiah disisihkan,

meningkat menjadi 23 triliun pada tahun 2005 dan 42 triliun pada tahun 2006.

Untuk tahun 2007, 51 triliun dialokasikan. Pada bulan Maret 2005 dan lagi

pada bulan Oktober 2005, Yudhoyono membuat keputusan tidak populer

untuk memotong subsidi BBM, yang menyebabkan kenaikan harga bahan

bakar 29% dan 125% masing-masing. Masyarakat miskin agak dikompensasi

oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi memotong subsidi yang rusak

popularitas Yudhoyono. Pada bulan Mei 2008, harga minyak naik kontribusi

kepada keputusan Yudhoyono untuk kembali memotong subsidi BBM, yang

merupakan subjek protes di bulan Mei dan Juni 2008.

Pada tahun 2009, Yudhoyono terpilih lagi di Pemilu 2009 Presiden

bersama dengan Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Mereka

mengalahkan 2 kandidat: Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto dan

wakil presiden incumbent, M Jusuf Kalla - Wiranto . Yudhoyono - Boediono

memenangkan pemilihan dengan suara lebih dari 60% dari nasional di babak

pertama.5

26

BAB III

KESIMPULAN

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai sejak era sebelum dan selama

penjajahan dilanjutkan dengan era merebut dan mempertahankan kemerdekaan

sampai dengan era mengisi kemerdekaan, menimbulkan kondisi dan tuntutan yang

berbeda sesuai dengan zamannya.

Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara, dan mencoba

mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga dan berusaha menyebarkan

Katolik Roma.

Spanyol pada tahun 1550 telah mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu

Kepala Walak Lolong Lasut menggunakan kulit sapi dari Benggala India yang dibawa

Portugis ke Minahasa.

Indonesia pernah dijajah Inggris selama lima tahun (1811-1816).

Masa penjajahan bangsa belanda selama 3,5 abad dan dipimpin oleh Daendels,dam

menerapkan sistem rodi.

Masa penjajahan bangsa Jepang selama 3,5 tahun dan menerapkan sistem romusha di

indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno dan

Hatta dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti

Melik.

Orde lama dipimpin oleh Soekarno dari tahun 1945 sampai tahun 1966.

Orde baru dimulai dari tahun 1966 sampai1998.

Era reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai pemerintahan sekarang.

27

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber-sumber asli sejarah Jakarta, Jilid I: Dokumen-dokumen sejarah Jakarta

sampai dengan akhir abad ke-16. Cipta Loka Caraka. 10 September 1999.;Zahorka,

Herwig (2007). The Sunda Kingdoms of West Java, From Tarumanagara to Pakuan

Pajajaran with Royal Center of Bogor, Over 1000 Years of Propsperity and Glory .

Yayasan Cipta Loka Caraka.

2. Shahab, Ali (28 Mei 2006). "Kampung Portugis di Tugu". Republika. Diakses pada 6

Desember 2009.

3. Umasih, dkk. 2007. IPS Terpadu untuk SMP kelas VIII. Jakarta: Ganeca Exact.

4. Yasin, Muhammad, dkk. 2007. Terpadu untuk SMP kelas IX. Jakarta: Ganeca Exact.

5. Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Demokrat, Presiden Indonesia.

Singapura: UNSW Press, hal 320. ISBN 0-86840-405-5 , halaman 290

28